Pembinaan IMP Gabungan

Direktorat Bina Lini Lapangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jakarta 2015

KATA PENGANTAR

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas para Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), mitra kerja dan seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dan berkesinambungan. Di tingkat lini lapangan PKB/PLKB dan IMP adalah ujung tombak Program KKBPK yang yang sangat besar kontribusinya sebagai pengelola dan pelaksana Program KKBPK. Di era otonomi daerah, peran IMP menjadi semakin strategis dalam menghadapi berbagai tantangan Program KKBPK. Kader IMP menjadi kekuatan yang sangat diandalkan untuk mendukung keberhasilan Program KKBPK seiring dengan terus menurunnya jumlah PKB/PLKB karena pindah/alih tugas ke instansi lain, pensiun atau meninggal. Kekuatan kader IMP terletak pada jumlah personelnya yang cukup banyak sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan, dusun/RW dan tingkat RT. Selain itu mereka adalah pekerja sosial yang tangguh, yang tetap bekerja dengan tekun dan penuh keikhlasan mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat meskipun tanpa digaji. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK mulai dari tingkat

KATA PENGANTAR

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas para Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), mitra kerja dan seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dan berkesinambungan. Di tingkat lini lapangan PKB/PLKB dan IMP adalah ujung tombak Program KKBPK yang yang sangat besar kontribusinya sebagai pengelola dan pelaksana Program KKBPK. Di era otonomi daerah, peran IMP menjadi semakin strategis dalam menghadapi berbagai tantangan Program KKBPK. Kader IMP menjadi kekuatan yang sangat diandalkan untuk mendukung keberhasilan Program KKBPK seiring dengan terus menurunnya jumlah PKB/PLKB karena pindah/alih tugas ke instansi lain, pensiun atau meninggal. Kekuatan kader IMP terletak pada jumlah personelnya yang cukup banyak sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan, dusun/RW dan tingkat RT. Selain itu mereka adalah pekerja sosial yang tangguh, yang tetap bekerja dengan tekun dan penuh keikhlasan mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat meskipun tanpa digaji. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK mulai dari tingkat desa/kelurahan, dusun/RW hingga tingkat RT. Di tingkat desa/kelurahan disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), di tingkat dusun/RW dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa ( Sub PPKBD) dan di tingkat RT dinamakan Kelompok KB. Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan peran strategis IMP tersebut, Direktorat Bina Lini Lapangan memandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) agar mampu menghasilkan Institusi Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan 6 (enam) Peran Bhakti IMP dalam rangka membantu menyukseskan Program KKBPK. Diharapkan kegiatan pemberdayaan IMP melalui penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan peran IMP dapat berjalan dengan optimal. Buku Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang sangat kami harapkan. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)

{ PAGE \* MERGEFORMAT }

KATA PENGANTAR

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia tidak terlepas dari kerja keras dan kerja cerdas para Penyuluh KB (PKB)/Petugas Lapangan KB (PLKB), Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), mitra kerja dan seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama dan berkesinambungan. Di tingkat lini lapangan PKB/PLKB dan IMP adalah ujung tombak Program KKBPK yang yang sangat besar kontribusinya sebagai pengelola dan pelaksana Program KKBPK. Di era otonomi daerah, peran IMP menjadi semakin strategis dalam menghadapi berbagai tantangan Program KKBPK. Kader IMP menjadi kekuatan yang sangat diandalkan untuk mendukung keberhasilan Program KKBPK seiring dengan terus menurunnya jumlah PKB/PLKB karena pindah/alih tugas ke instansi lain, pensiun atau meninggal. Kekuatan kader IMP terletak pada jumlah personelnya yang cukup banyak sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah desa/kelurahan, dusun/RW dan tingkat RT. Selain itu mereka adalah pekerja sosial yang tangguh, yang tetap bekerja dengan tekun dan penuh keikhlasan mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat meskipun tanpa digaji. Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) merupakan wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK mulai dari tingkat desa/kelurahan, dusun/RW hingga tingkat RT. Di tingkat desa/kelurahan disebut Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), di tingkat dusun/RW dinamakan Sub Pembantu Pembina KB Desa ( Sub PPKBD) dan di tingkat RT dinamakan Kelompok KB. Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan peran strategis IMP tersebut, Direktorat Bina Lini Lapangan memandang perlu untuk menyusun Buku Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) agar mampu menghasilkan Institusi Masyarakat yang mandiri dan mampu melaksanakan 6 (enam) Peran Bhakti IMP dalam rangka membantu menyukseskan Program KKBPK. Diharapkan kegiatan pemberdayaan IMP melalui penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan peran IMP dapat berjalan dengan optimal. Buku Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa mendatang sangat kami harapkan. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


Akhir Ak hirny nya a kepa ke pada da semu se mua a piha pi hak k yang yan g telah te lah memb me mban antu tu dan da n berkontribusi dalam penyusunan Buku Pedoman Pembinaan IMP ini kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai acuan sekaligus panduan bagi Kader IMP untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam rangka menyukseskan menyukseskan Program KKBPK KKBPK di tingkat lini lapangan. Jakarta, Jakarta,

November November 2 0 1 5

Direktur Bina Lini Lapangan,

Drs. Marthen Koyari, M.Kes

Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................

i

Daftar Isi ............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................

1

A. B. C. D. E.

Latar Belakang Be lakang ........ .. ............. .............. ............. ............. .............. .............. ............. ...... ........ ..... ... Tujuan ............................................................................ Sasaran Pengguna ........................................................ Ruang Lingkup .............................................................. Batasan Pengertian .......................................................

1

KEBIJAKAN DAN STRATEGI............................................. .

6

A. Kebijakan Kebija kan .......... .... ............. ............. ............. ............. ............. .............. .............. .............. ............. ........ .. B. Strategi ..........................................................................

6

BAB II

BAB III

PENGEMBANGAN IMP ......................................................

A. Pengembangan Pengemban gan Institusi Ins titusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Pedesaan/Perkotaan ............................................... ........ B. Klasifikasi, Pemetaan Pemetaan dan Pendataan Pendataan IMP IMP ...................... C. Pengembangan Poktan Poktan dan Pokjanis Pokjanis .............................. BAB IV

MEKANISME PEMBINAAN IMP .........................................

A. Identifikasi Identif ikasi ............. ...... ........... .......... ............. .............. ............. ............. ............. ............ ............ ........ .. B. Pelaksanaan .................................................................. C. Pembinaan ......................................................................

2 3 3 3

6 7 7 11 15 17 17 17 20

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI ...........................................

28

BAB VI

PENUTUP ............................................................................

29

Lampiran-lampiran



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, yang secara nasional telah dijabarkan dalam rencana kerja pemerintahan Indonesia Hebat. Hasil SDKI 2012, terutama pada indikator : TFR 2,6 CPR 57%, sementara itu unmet need 8,1 dan pada variabel pembatasan pembatasan kelahiran (7,9 %) artinya masih banyak keluarga pasangan usia subur yang sebetulnya sudah tidak menginginkan anak lagi tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. ASFR (15-19 tahun) 48/1.000 wanita. Memperhatikan hasil SDKI 2012 tersebut, jelaslah kita sedang menghadapi tantangan yang cukup berat untuk meyakinkan semua pihak bahwa Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) akan akan berdampak berdampak secara signifikan signifikan terhadap upayaupaya untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesertaan ber-KB menjadi masalah yang serius, sehingga perlu diprioritaskan diprioritaskan melalui berbagai upaya upaya dan segmentasi segmentasi sasaran. Keberhasilan Program KKBPK antara lain ditandai dengan penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk, penurunan tingkat fertilitas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang makna keluarga kecil dan adanya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mengelola Program KB yang dilakukan oleh Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), LSOM, swasta, tokoh masyarakat dan instansi pemerintah terkait lainnya. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab X pasal 58 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan kependudukan dan dan pembangunan pembangunan keluarga. Untuk meningkatkan keberhasilan Program KKBPK dimasa yang akan datang, kepedulian dan peran serta masyarakat sangat strategis. Sekaitan hal tersebut, penumbuhan, pembinaan dan pengembangan IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB seperti Kelompok KB Pria serta Kelompok-kelompok Kegiatan (Poktan) perlu terus dikembangkan peran baktinya dari klasifikasi dasar, klasifikasi berkembang dan selanjutnya menjadi klasifikasi mandiri. Apabila sampai pada tahap mandiri maka diyakini IMP dimaksud mampu membina peserta KB dan memberikan KIE Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)

{ PAGE \* MERGEFORMAT } |

dengan benar kepada masyarakat serta membina kelompok-kelompok kegiatan yang meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Secara umum pengembangan IMP bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta institusi masyarakat agar menjadi pengelola dan pelaksana Program KKBPK yang dinamis dan mandiri. Sedangkan secara khusus IMP diharapkan dapat meningkat kepeduliannya dan mantap dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran dan penurunan angka kematian. IMP juga diharapkan dapat membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Selain itu IMP juga diharapkan dapat menghidupkan dan membina Kelompok –kelompok Kegiatan (Poktan). B. Tujuan a.

Tujuan Umum Tersusunnya Buku Pedoman Pembinaan IMP dalam upaya mendukung pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

b.

Tujuan Khusus 1. Tersedianya Pedoman Pembinaan IMP sebagai acuan bagi Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), para petugas/pengelola IMP, LSOM, swasta, Tokoh Masyarakat dan instansi pemerintah terkait dalam penumbuhan, pengembangan dan pembinaan IMP di tingkat desa/kelurahan, dusun/RK/RW serta tingkat RT. 2. Meningkatnya kuantitias Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP), LSOM, swasta, Tokoh Masyarakat dan institusi pemeritah terkait dalam mendukung Program KKBPK. 3. Meningkatnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), LSOM, Swasta, Tokoh Masyarakat dan institusi pemerintah terkait yang ditandai dengan semakin mantapnya pelaksanaan 6 (enam) peran bakti IMP.



C. Sasaran Pengguna Sasaran pengguna Buku Pedoman Pembinaan IMP yaitu: 1. BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) 2. SKPD KB Kabupaten dan Kota (Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana) 3. Ka UPT KB/PPLKB (Kepala Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana/Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana) 4. PKB/PLKB (Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana) 5. Mitra Kerja Lini Lapangan. 6. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) 7. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) 8. Kelompok KB 9. Poktan (Kelompok Kegitan) dan Dasa Wisma D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) meliputi Pengembangan IMP dan Mekanisme Pembinaan IMP. E. Batasan Pengertian 1. Institusi Masyarakat adalah organisasi kelompok, maupun perorangan yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat dan pranata serta mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 2. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 3. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. 4. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

keluarga

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak.



6. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah PNS maupun Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program KKBPK di lapangan. 7.

Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan Program KKBPK, baik dalam bentuk kelompok/organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.

8. Pembantu Pembina Program KB Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola Program KKBPK tingkat desa/kelurahan. 9. Kelompok KB adalah kelompok peserta KB dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperab aktif melaksanakan/mengelola Program KKBPK. 10. Kelompok-Kelompok Kegiatan (Poktan) adalah Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 11. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) adalah sekumpulan tokoh-tokoh (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda, Tokoh Ekonomi, dan lain-lain) yang secara sukarela aktif membina kelompok kegiatan secara teknis menurut bidang keahliannya dengan unsur-unsur terkait dari seksi-seksi di LKMD/LPMD. 12. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (KKBS), beranggotakan ibuibu/wanita terutama PUS yang menjadi anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB. 13. Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, data Keluarga Berencana, data pembangunan keluarga dan data anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (BKKBN) secara serentak pada waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya akan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


Setiap tahun dilakukan pemutakhiran data kependudukan, data Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga dan data anggota keluarga secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. 14. Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/13) Adalah himpunan data keluarga dan individu anggota keluarga beserta seluruh data dan informasi hasil pendataan keluarga tingkat RT dan dusun/RW di setiap wilayah. 15. Data Basis Keluarga Adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan (RT, dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan file cetak. 16. Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) / Updating data keluarga adalah kegiatan pendataan keluarga dengan cara memperbaiki, merubah dan menambah data keluarga serta individu anggota keluarga yang terhimpun dalam data basis keluarga yang mutakhir, setiap periode waktu pendataan keluarga. 17. Unit Pengelola Data/Wali Data adalah satuan kerja yang berada di SKPD-KB tingkat kabupaten/kota dan BKKBN Provinsi yang bertugas menyimpan data basis keluarga dan individu anggota keluarga serta mengolah, menganalisis dan mendiseminasikan pemanfaatan dan pendayagunaan data basis keluarga dan individu anggota keluarga sebagai hasil pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga. Sedangkan tugas BKKBN Pusat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi data maupun evaluasi sistem.



BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan 1. Peningkatan kuantitias Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan (IMP), LSOM, swasta, tokoh masyarakat dan institusi pemeritah terkait dalam mendukung Program KKBPK di lini lapangan. 2. Peningkatan kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP), LSOM, swasta, tokoh masyarakat dan institusi pemerintah terkait yang ditandai dengan semakin mantapnya pelaksanaan 6 (enam) peran bakti IMP. 3. Mengarahkan Program KKBPK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 4. Menempatkan Program KKBPK sebagai tanggung jawab otonomi daerah yaitu otonomi tingkat provinsi, otonomi tingkat kabupaten/kota serta otonomi di tingkat desa oleh sebab itu pimpinan daerah, gubernur, bupati/walikota dan kepala desa secara otomatis menjadi penanggung jawab Program KKBPK di wilayahnya masing-masing. 5. Peningkatan penggerakan Program KKBPK secara sistematis terencana dan berkesinambungan. 2. Strategi Untuk melaksanakan Kebijakan Bina Lini Lapangan, maka strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan komitmen dan peran serta stakeholders dalam Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. 2. Pengembangan dan penguatan mitra kerja dalam penggerakan Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. 3. Peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan. 4. Pemantapan mekanisme operasional lini lapangan dalam rangka penyelenggaraan Program KKBPK. 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lini lapangan dengan memperhatikan jumlah kecamatan, jumlah desa dan kelurahan sesuai kebutuhan. 6. Peningkatan pembiayaan pelaksanaan kegiatan dalam rangka berjalannya mekanisme operasional lini lapangan. 7. Peningkatan KIE Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan.



BAB III PENGEMBANGAN IMP A.

Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan. Pelaksanaan Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan pada era otonomi daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) semata. Perlu dukungan dan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) untuk ikut ambil bagian atau berperan serta dalam upaya pengembangan dan pengelolaan Program KKBPK di tingkat lini lapangan. Pokok-pokok Pelaksanaan Pengembangan IMP meliputi: Pengembangan Struktur, Pengembangan Peran, Pengembangan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Teknis serta Pembinaan. Pengembangan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Termasuk dalam aspek kuantitatif adalah 5 (lima) Pola Pembinaan, sedangkan aspek kualitatif adalah 6 (enam) Peran Bakti IMP. Pengembangan tersebut perlu dilakukan terus menerus sesuai dengan perkembangan program yang begitu pesat dengan memperhatikan situasi, kondisi, kemampuan dan kearifan lokal masing-masing daerah. 1. Pengembangan Struktur Dalam upaya pengelolaan Program KKBPK, IMP sebagai wadah peran serta masyarakat pada tingkat desa ke bawah perlu ditumbuhkan, dibina dan dikembangkan. Upaya tersebut dilakukan secara bertahap dengan sasaran tumbuh kembangnya 1 (satu) PPKBD di 1 (satu) desa/kelurahan, 1 (satu) Sub PPKBD di setiap dusun/RW, 1 (satu) kelompok KB di setiap RT serta tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok Dasa Wisma di lingkungan RT. Untuk wilayah-wilayah tertentu bisa dikembangkan lebih dari 1 (satu) IMP sesuai dengan kondisi wilayah dan cakupan sasaran. Pengembangan struktur IMP merupakan upaya pengembangan kuantitas (jumlah) IMP di masing-masing tingkatan wilayah yang mengacu pada 5 (lima) Pola Pembinaan Keluarga yaitu: Pola I : PPKBD langsung membina anggota. Pola II : PPKBD membina Sub PPKBD dan Sub PPKBD membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB.



Pola III : PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina Kelompok KB, Kelompok KB membina anggota keluarga PUS/Peserta KB. Pola IV : PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina anggota keluarga/PUS/ Peserta KB. Pola V : PPKBD membina Sub PPKBD, kemudian Sub PPKBD membina kelompok KB, Kelompok KB membina Dasa Wisma dan Dasa Wisma membina keluarga dan keluarga membina anggota keluarga/PUS/Peserta KB. Untuk dapat mengembangkan kuantitas IMP diperlukan data-data yang mencakup : a. Nama Institusi / Nama Ketua / Domisili / Nomor KTP Ketua / Jumlah PPKBD. b. Nama Institusi / Nama Ketua / Domisili / Nomor KTP Ketua / Jumlah Sub PPKBD. c. Nama Institusi / Nama Ketua / Domisili / Nomor KTP Ketua / Jumlah Kelompok KB. d. Jumlah Desa / Kelurahan. e. Jumlah Dukuh / RK / RW. f. Jumlah RT

2. Pengembangan Peran Pengembangan peran IMP berkaitan dengan aspek kualitas yang ditandai dengan pengembangan 6 (enam) Peran Bakti IMP yang dilakukan dalam pelaksaaan Program KKBPK. Peran-peran tersebut meliputi: 1. Pengorganisasian 2. Pertemuan 3. KIE dan Konseling 4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran 5. Pelayanan Kegiatan (Pembinaan PA/PB) 6. Kemandirian. Penjelasan masing-masing peran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pengorganisasian IMP sebagai wadah berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan ke bawah memerlukan kepengurusan. Kepengurusan IMP diupayakan dikembangkan dari kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif. Kepengurusan kolektif dimaksudkan dalam Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


rangka pembentukan kepengurusan dan pembagian kerja dalam menjalankan peran baktinya. Dalam kepengurusan tunggal biasanya berfungsi sebagai koordinator, hal ini hanya dapat dilakukan pada institusi PPKBD sesuai kondisi wilayah. Untuk Sub PPKBD dan Kelompok KB diharapkan kepengurusan bersifat kolektif antara lain terdiri dari (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi-Seksi dan Anggota). Mengingat peran IMP yang cukup strategis dalam mengelola Program KKBPK, maka perlu mengintegrasikan kegiatan-kegiatan tersebut ke dalam 10 Seksi di BPD/LPMD/LPMK dan mendapat dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh ekonomi dan lain-lain bersama PKB/PLKB untuk menggerakkan Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) dan Kelompok Kegiatan (Poktan). 2. Pertemuan Pertemuan rutin yang dilaksanakan IMP baik antar pengurus institusi, konsultasi pengurus dengan PKB/PLKB maupun dengan petugas lain yang terkait diagendakan secara berkala dan berjenjang. Pertemuan ini merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan/pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan Program KKBPK di tingkat lini lapangan. 3. KIE dan Konseling IMP melakukan kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling Program KKBPK untuk: a. Mendorong peningkatan kesertaan masyarakat dalam ber-KB yang semakin mandiri dan lestari. b. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk memberikan perhatian terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan keluarganya. c. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan keluarga. d. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. e. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak balita secara optimal.



f.

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga lansia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga berusia di atas 60 tahun ke atas dalam pengembangan, pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. g. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lain dan membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. h. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera. 4. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran yaitu : a. IMP melakukan pencatatan kegiatan secara rutin dan ikut melaksanakan pendataan keluarga yang dilakukan satu tahun sekali b. Bersama PKB/PLKB melakukan pemetaan sasaran (Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan lain lain). c. IMP juga diharapkan mampu memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan pembinaan di tingkat wilayahnya dan menuangkanya ke dalam peta PUS/Peta Keluarga. d. Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan di desanya berdasarkan Peta PUS/Peta Keluarga yang dibuat. 5. Pelayanan Kegiatan berkaitan dengan: a. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yaitu usia ideal bagi pria dan wanita untuk menikah (25 dan 21 tahun), kesehatan reproduksi, penanggulangan HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual lainnya, penyalahgunaan NAPZA dan lain sebagainya. b. Pengaturan kelahiran antara lain pemakaian alat kontrasepsi sesuai umur dan kondisi kesehatan ibu, jumlah anak, jarak kelahiran dan umur anak terkecil. c. Pembinaan Ketahanan Keluarga melalui BKB, BKR dan BKL. d. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS atau kegiatan ekonomi produktif lainya.



6. Kemandirian Upaya-upaya kemandirian yang dilakukan oleh IMP meliputi kemandirian dalam pengelolaan kegiatan antara lain : a. Mengupayakan pelayanan kontrasepsi b. Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan dan penjualan produk setempat. c. Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB. B.

Klasifikasi, Pemetaan dan Pendataan IMP 1. Klasifikasi Berdasarkan kondisi IMP yang ada di lapangan dan tuntutan perkembangan program yang harus diperankan oleh IMP, maka IMP diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu Klasifikasi Dasar, Klasifikasi Berkembang dan Klasifikasi Mandiri. a. IMP Klasifikasi Dasar, melakukan peran antara lain: 1) Pengorganisasian (kepengurusan dan pembagian tugas sudah ada, kecuali PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah). 2) Pertemuan (belum dilaksanakan secara rutin karena belum ada rencana kerja). 3) Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat 4) Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan dengan cara sederhana 5) Pelayanan Kegiatan KB secara sederhana meliputi : a. Pembinaan Peserta KB Aktif b. Rujukan c. Bina keluarga (minimal ada 1 (satu) bina keluarga) 6) Upaya Kemandirian (melaksanakan salah satu dari upaya kemandirian atau tidak ada sama sekali). Sebagai catatan: IMP klasifikasi dasar tidak harus melaksanakan 6 (enam) peran bakti secara lengkap (khususnya butir 5 yaitu Pelayanan Kegiatan KB). b. IMP Klasifikasi Berkembang, melakukan peran antara lain: 1) Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas, kecuali untuk PPKBD dimungkinkan kepengurusannya tunggal sesuai kondisi wilayah). Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


2) 3) 4) 5)

6)

Pertemuan (dilaksanakan secara rutin/bulanan, sudah ada rencana kerja dan notulen). Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R. Pelayanan Kegiatan KB lebih lengkap meliputi : a. Pembinaan Peserta KB Aktif b. Rujukan c. UPPKS d. Bina Keluarga (minimal ada 1 (satu) atau 2 (dua) kelompok bina keluarga) Upaya Kemandirian (melaksanakan 2 (dua) kegiatan upaya kemandirian).

c. IMP Klasifikasi Mandiri, melakukan peran antara lain: 1) Pengorganisasian (kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-seksi) 2) Pertemuan (rutin bulanan, berjenjang, membuat rencana kerja dan notulen). 3) Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) 4) Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R/R. 5) Pelayanan Kegiatan KB lebih lengkap meliputi: a. Pembinaan Peserta KB Aktif b. Rujukan c. UPPKS d. Bina Keluarga (ada 3 (tiga) atau 4 (empat) bina keluarga) 6) Upaya Kemandirian (melaksanakan 3 (tiga) kegiatan upaya kemandirian). 2. Pemetaan IMP Untuk memudahkan pemantauan perkembangan kuantitas dan kualitas IMP perlu dilakukan pemetaan kondisi IMP dengan jenjang sebagai berikut : a. Tingkat Dusun/RW dibuat 1) Peta Kuantitas Kelompok KB 2) Peta Kualitas Kelompok KB b. Tingkat Desa/Kelurahan dibuat 1) Peta Kuantitas dan Kualitas Kelompok KB 2) Peta Kuantitas dan Kualitas Sub PPKBD Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


c. Tingkat Kecamatan dibuat 1) Peta Kuantitas dan Kualitas Kelompok KB 2) Peta Kuantitas dan Kualitas Sub PPKBD 3) Peta Kuantitas dan Kualitas PPKBD d. Tingkat Kabupaten/Kota dibuat 1) Peta Kuantitas dan Kualitas Kelompok KB 2) Peta Kuantitas dan Kualitas Sub PPKBD 3) Peta Kuantitas dan Kualitas PPKBD. 3. Pendataan IMP Pendataan peta kondisi IMP harus dilakukan dengan mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek kuantitas dan kualitas yang pembuatannya berdasarkan hasil pendataan pada bulan Januari s/d Maret setiap tahunnya. a. Aspek Kuantitas Penghitungan aspek kuantitas IMP dihitung berdasarkan perbandingan masing-masing IMP dengan jumlah wilayah di masing-masing tingkatan dikalikan 100 persen seperti tersebut dibawah ini: 1) Kelompok KB : Jumlah Kelompok KB Jumlah RT x 100% 2) Sub PPKBD

3) PPKBD

:

:

Jumlah Sub PPKBD Jumlah RW/Dusun

x

100%

Jumlah PPKBD Jumlah desa/kelurahan

x

100%

Dengan standar perhitungan pemberian warna adalah sebagai berikut : ≤75 = Merah 76 – 90 = Kuning > 90 = Biru Dengan melihat warna di peta IMP ini, Koordinator, Kepala UPT, Ka. Cab. Dinas dan PPLKB terutama PKB/PLKB akan lebih tergugah dan segera membentuk dengan sasaran sebagai berikut: a) Setiap RT harus mempunyai Kelompok KB b) Setiap Dusun/RW harus mempunyai Sub PPKBD c) Setiap Desa/Kelurahan harus mempunyai PPKBD



b. Aspek Kualitas Penghitungan aspek kualitas IMP dihitung berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan PKB/PLKB dengan menggunakan K/0/PPKBD/13, K/0/Sub PPKBD/13 dan K/0/POK-KB/13 Dari hasil pendataan tersebut dapat diketahui klasifikasi masingmasing IMP (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB) yang diberi bobot nilai sebagai berikut: 1) Klasifikasi Dasar (merah) 2) Klasifikasi Berkembang (kuning) 3) Klasifikasi Mandiri (biru)

= 50 = 85 = 100

Sehubungan dengan pemetaan aspek kualitas di atas, maka PKB/PLKB dapat memberikan warna sesuai aspek kualitas (merah, kuning dan biru). Contoh : 1) Di Dusun/RW I Desa A terdapat 4 Kelompok KB, dengan kondisi klasifikasi sebagai berikut ; - Kelompok KB Mandiri : 1 x 100 =100 - Kelompok KB Berkembang: 2 x 85 : =170 - Kelompok KB dasar : 1 x 50 : = 50 Bobot nilai =320 Jumlah

=

320 = 80 4

Maka rata-rata nilai adalah 80 sehingga rata-rata kuantitas IMP di daerah tersebut warna “Kuning” dengan klasifikasi IMP “Berkembang”. 2) Di Dusun/RW II Desa A terdapat 6 Kelompok KB, dengan kondisi klasifikasi sebagai berikut ; - Kelompok KB Mandiri : 3 x 100 =300 - Kelompok KB Berkembang : 3 x 85 : =255 Bobot nilai =555 Jumlah

=

555 = 6

92,50

Maka rata-rata nilai adalah 92,50 sehingga rata-rata kuantitas IMP di daerah tersebut berwarna “Biru” dengan klasifikasi IMP “Mandiri”. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


3) Di Kabupaten B terdapat 127 PPKBD, dengan kondisi klasifikasi sebagai berikut ; - PPKBD Mandiri : 13 x 100 =1.300 - PPKBD Berkembang : 13 x 85 =3.145 - PPKBD Mandiri : 77 x 50 =3.850 Bobot nilai =8.295 Jumlah

=

8.295 = 103

80,53

Maka rata-rata nilai adalah 80,53 sehingga rata-rata kuantitas IMP di daerah tersebut berwarna “Kuning” dengan klasifikasi IMP “Berkembang”. Dengan mengetahui nilai kualitas PPKBD di Kabupaten B, maka baik Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana ( SKPDKB) maupun BKKBN Provinsi dapat menyusun rencana pembinaan PPKBD di Kabupaten B. Namun yang lebih penting lagi adalah pemahaman Ka.UPT/Koordinator KB / Ka.Cab.Dinas /PPLKB dan PKB/PLKB mengenai kualitas IMP di wilayahnya. Diharapkan tidak hanya melihat nilai kualitas rata-rata, tetapi memahami kondisi masing-masing dari 6 peran bakti pada tiaptiap IMP sehingga bisa lebih jelas serta terarah dalam melakukan pembinaan. C.

Pengembangan POKTAN dan POKJANIS Dalam upaya pengembangan peran, maka IMP bersama-sama dengan PKB/PLKB ikut serta mengembangkan: 1. Kelompok Kegiatan (Poktan) Kelompok kegiatan adalah kelompok masyarakat yang mengelola dan melaksanakan kegiatan bina-bina keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS) serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di tingkat desa ke bawah. Kelompok-kelompok kegiatan ini dibentuk dan dikembangkan oleh PKB/PLKB bersama PPKBD/Sub PPKBD/Kelompok KB. Kelompok kegiatan dibentuk dan dikembangkan di daerah tersebut apabila dari data hasil pendataan sasaran di desa/RW/RT tersebut, perlu dibentuk kelompok kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kelompok kegiatan berada dalam wadah pembinaan PPKBD untuk tingkat desa/kelurahan, dan di bawah wadah pembinaan Sub PPKBD apabila berada di tingkat Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


RW/dusun serta di bawah pembinaan kelompok KB apabila berada di tingkat RT. 2. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Kelompok Kerja Teknis yang perlu dikembangkan PKB/PLKB terutama Kelompok Kerja Teknis KB-Kesehatan, Kelompok Kerja Pendidikan dan Kelompok Kerja Ekonomi Produktif yang berada di tingkat desa/kelurahan. Koordinator Kelompok Kerja Teknis ini adalah Ketua, Seksi yang ada di BPD/LPMD/LPMK tersebut, yang anggotanya terdiri dari para tokoh dan pelaksana teknis yang berada di tingkat desa/kelurahan yaitu : a. Kelompok Kerja Teknis Pendidikan dan Penerangan Program KB Nasional adalah kelompok Seksi-4 BPD/LPMD/LPMK yang berperan aktif merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Program KKBPK di tingkat Desa/Kelurahan. b. Pokjanis KB-Kesehatan adalah kelompok kerja teknis (pelaksana) Seksi-7 BPD/LPMD/LPMK yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pelayanan KB dan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan. c. Pokjanis Kelompok Ekonomi Produktif adalah kelompok kerja teknis (pelaksana) Seksi-6 BPD/LPMD/LPMK yang berperan aktif merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga di tingkat desa/kelurahan. Kegiatan ekonomi produktif dimaksud antara lain melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berada di tingkat dusun/RW dan Dasa Wisma.



BAB IV MEKANISME PEMBINAAN IMP

Untuk mekanisme pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) ada beberapa prosedur tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh petugas, yaitu identifikasi, pelaksanaan dan pembinaan dengan langkahlangkah sebagai berikut : A.

Identifikasi Identifikasi adalah melaksanakan pendataan institusi yang dilakukan oleh PKB/PLKB terhadap institusi PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Poktan yang ada diwilayah kerjanya. PKB/PLKB dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi institusi setiap saat, pada waktu kunjungan pembinaan kepada institusi yang bersangkutan sesuai dengan pedoman/juknis yang ada. PKB/PLKB melaksanakan identifikasi minimal satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari s/d Maret. Pendataan institusi ini dilaksanakan dengan menggunakan Kartu Data Potensi IMP dan Poktan sesuai pada Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 120/PER/G4/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Disamping Kartu Data Potensi IMP dan Poktan, dari data hasil identifikasi K/0/Ka.UPT/Koordinator KB/PPLKB dan PKB/PLKB diharapkan diperoleh data tentang; a. Kuantitas (jumlah) dan struktur IMP (pola pembinaan keluarga). b. Kualitas menurut 6 peran bakti IMP, sehingga diperoleh klasifikasi dasar, berkembang, dan mandiri. Dengan adanya identifikasi tersebut dapat diketahui tentang potensipotensi berupa dana, daya dan sarana yang dapat digali dan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pengembangan IMP.

B.

Pelaksanaan Setelah ada kesepakatan dengan tokoh formal, informal dan lintas sektoral lembaga/petugas, maka kegiatan berikutnya adalah langkah-



langkah pelaksanaan yang harus dilakukan petugas lapangan dalam pengembangan kuantitas sebagai berikut: 1. Upaya Pengembangan Kuantitas Pengembangan kuantitas diarahkan pada upaya penumbuhan struktur institusi desa/kelurahan, dusun, RW dan RT berdasarkan kebutuhan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Membentuk PPKBD pada tiap desa/kelurahan. Membentuk Sub PPKBD pada tiap RW/dusun Menumbuhkan Kelompok KB pada tiap RT PKB/PLKB harus bekerja sama dengan PPKBD untuk menganalisis potensi kader dan sasaran hasil pendataan keluarga.

2. Pengembangan Pola Pembinaan, meliputi: a. Peningkatan Pola I ke Pola II Apabila di suatu dusun/RW jumlah keluarga, PUS dan peserta KB tidak memungkinkan pembinaannya secara terus menerus dilakukan oleh PPKBD, baik karena terbatasnya kemampuan petugas maupun karena berkembangnya cakupan sasaran maka perlu ditumbuhkan Sub PPKBD baru di tingkat dusun/RW (struktur institusi /pola pembinaan terlampir). b. Peningkatan Pola II ke Pola III Apabila di suatu RT jumlah keluarga, PUS dan peserta KB tidak memungkinkan pembinaannya secara terus menerus dilakukan oleh Sub PPKBD, baik karena terbatasnya kemampuan petugas maupun karena berkembangnya cakupan sasaran maka perlu ditumbuhkan Kelompok KB baru di tingkat RT. c. Peningkatan Pola III ke Pola IV Apabila di suatu RT jumlah keluarga, PUS dan peserta KB tidak memungkinkan pembinaannya secara terus menerus dilakukan oleh Kelompok KB, baik karena terbatasnya kemampuan petugas maupun karena berkembangnya cakupan sasaran maka PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD bekerja sama dengan PKK setempat memfungsikan Dasa Wisma yang ada di daerah tersebut untuk berperan dalam kegiatan pelayanan KB. d. Peningkatan Pola IV ke Pola V Apabila di suatu wilayah sudah terbentuk Dasa Wisma, maka untuk memudahkan pembinaan dan pelayanan KB kepada Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


keluarga-keluarga Dasa Wisma dapat memfungsikan kepala keluarga atau anggota keluarga yang berpotensi sebagai subyek untuk membina keluarga lainnya. 3. Upaya Pengembangan Kualitas IMP Salah satu aspek yang mendukung peningkatan peran IMP adalah adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan. Dengan demikian PKB/PLKB dapat melakukan langkah-langkah pengembangan sebagai berikut : a. Dari Klasifikasi Dasar ke Berkembang Memantapkan 6 (enam) peran bakti IMP dengan terus melaksanakan kunjungan pembinaan baik secara langsung atau melalui forum-forum pertemuan yang telah ada. b. Dari Klasifikasi Berkembang ke Mandiri Memantapkan 6 (enam) peran bakti IMP dengan terus melaksanakan pengorganisasian. Kepengurusannya diarahkan untuk dilengkapi dengan seksi-seksi. Pertemuan diselenggarakan secara rutin dengan membuat rencana kerja dan notulen). KIE dilaksanakan dan dilengkapi dengan Komunikasi Interpersonal /Konseling(KIP/K). Pencatatan dan pendataan dilakukan secara lebih lengkap. Kemandirian mengarah kepada 3 (tiga) kegiatan upaya kemandirian yang dilaksanakan oleh PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB dan dimantapkan melalui kunjungan pembinaan langsung atau melalui forum-forum pertemuan yang telah ada. Dalam upaya peningkatan peran IMP, PKB/PLKB sebagai pembina IMP memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Memanfaatkan forum-forum yang baku dalam mekanisme operasional lini lapangan seperti pertemuan kelompok secara berjenjang, Rakor Desa, Rakor Kecamatan dan Lokakarya Mini sebagai wahana peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan kader. b) Menjalin kemitraan dengan Lembaga/LSOM terkait yang berminat dalam pengembangan IMP. c) Menumbuhkan kemandirian institusi dalam perannya. d) Melakukan koordinasi dengan camat, lurah/kades dan lintas sektor terkait dalam melaksanakan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan kader IMP. e) Merancang pokok-pokok materi pembekalan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan kader IMP. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


f) Merencanakan pokok-pokok materi pembekalan sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader IMP. g) Memperhatikan materi pembekalan untuk setiap peningkatan klasifikasi institusi dari dasar ke berkembang meliputi: Pengertian, maksud dan tujuan pelayanan ulang dan rujukan Pengenalan sistem rujukan Tugas kader dalam pelayanan ulang Pengenalan dan cara-cara pengisian formulir R/R Pengertian pertemuan rutin, manfaat pertemuan rutin. 

   

C.

Pembinaan Pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berjenjang dengan memperhatikan hasil pendataan institusi masyarakat Bulan Januari s/d Maret, bersamaan dengan pendataan potensi wilayah dan pendataan keluarga. Dalam melaksanakan pembinaan perlu memperhatikan kondisi klasifikasi institusi, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari pembinaan yang dilaksanakan oleh PPLKB dan PKB/PLKB kepada Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB), petugas tersebut akan mengetahui kualitas institusinya apakah termasuk dalam tahap dasar, berkembang atau mandiri. Hal ini penting artinya dalam upaya menjaga kelangsungan keberadaan institusi tersebut. 1. Jenis Pembinaan a. Langsung 1) Kunjungan kepada Institusi Masyrakat Pedesaan/Perkotaan. Hal ini perlu dilakukan setiap periode tertentu sesuai dengan rencana kerja yang dibuat oleh PKB/PLKB. 2) Melalui pertemuan sesuai mekanisme operasional seperti: a. Pertemuan rutin secara berjenjang b. Rakor Desa/Rakor Kecamatan. 3) Melalui berbagai kegiatan momentum seperti: Kegiatan Organisasi Masyarakat, Baksos TNI KB-Kes, Kesatuan Gerak PKK KB-Kes, BBGRM, Gesit dan Jambore IMP. b. Tidak Langsung 1) Studi banding ke daerah yang lebih maju dan berpengalaman. Studi banding diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan semangat dan kualitas kerja.



2) Lomba-lomba seperti lomba IMP 3) Feed back/umpan balik PPLKB dan PKB/PLKB untuk analisa sebagai dasar upaya pembinaan. 4) Leaflet, booklet dan sebagainya yang memuat upaya pembinaan untuk mengembangkan institusi masyarakat baik dari segi pengelolaan maupun dari segi materi program. 2. Materi Pembinaan a. Aspek Pengetahuan Pengetahuan yang harus dikuasai oleh PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB diantaranya Kelompok KB Pria dan Poktan tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, meliputi: 1) Pengetahuan yang menyangkut kesehatan reproduksi, antara lain : a) Pemahaman tentang Reproduksi manusia: (1) Alat reproduksi pria dan cara kerjanya (2) Alat reproduksi wanita dan cara kerjanya (3) Siklus reproduksi. b) Pemahaman tentang pola rasional tentang penggunaan alat kontrasepsi (1) Penundaan kehamilan anak pertama (2) Penjarangan anak kedua (3) Pengaturan jarak kelahiran setelah anak kedua atau lebih. c) Pemahaman tentang alat kontrasepsi (1) MOP (2) MOW (3) IUD (4) Implan (5) Suntikan (6) Pil (7) Kondom 2) Pengetahuan yang menyangkut pembangunan keluarga, antara lain: a) 8 (delapan) fungsi keluarga b) Pengetahuan tentang Tribina (BKB, BKR dan PIK-R/M, BKL) dan UPPKS 3) Pengetahuan tentang kependudukan, antara lain: a) Kuantitas Penduduk b) Kualitas Penduduk c) Mobilitas Penduduk Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


b. Aspek Keterampilan 1) Pendataan Keluarga a) Ketrampilan dalam melaksanakan pendataan keluarga b) Ketrampilan untuk mengumpulkan data basis (1) Data Kependudukan (a) Jumlah penduduk pada /RT/RW/Desa (b) Jumlah Kepala Keluarga pada /RT/RW/Desa (c) Jumlah PUS pada RT/RW/Desa (d) Jumlah peserta KB pada RT/RW/Desa (e) Daftar sasaran PUS yang belum KB pada RT/RW/Desa (2) Data Keluarga Berencana (a) Usia Kawin Pertama (b) Jumlah Anak (c) Pasangan Usia Subur (d) Kesertaan ber KB (e) Metode Kontrasepsi yang sedang/pernah digunakan (f) Tempat Pelayanan (g) Unmet Need (3) Data Keluarga Sejahtera (a) Keluarga sasaran BKB & keluarga ikut BKB (b) Keluarga sasaran BKR & keluarga ikut BKR (c) Keluarga sasaran BKL & keluarga ikut BKL (d) Keluarga sasaran UPPKS & keluarga ikut UPPKS (e) Remaja sasaran PIK-R/M & remaja ikut PIK-R/M (4) Data Dinamis (a) Indikator Rumah Sehat (b) Peta KS di setiap RT. 2) Kegiatan Penyuluhan, Motivasi dan Konseling. a) Keterampilan melaksanakan KIE individu, khususnya dalam kegiatan kunjungan rumah. b) Keterampilan melaksanakan KIE, terutama dalam memanfaatkan kelompok KB dan Poktan tentang alat dan obat kontrasepsi. 3) Kegiatan layanan ulang dan rujukan a) Kemampuan untuk memotivasi PUS untuk menjadi peserta KB b) Keterampilan untuk meningkatkan peserta KB Pil, yang harus mendapatkan ulangan. c) Keterampilan untuk meningkatkan peserta KB Suntik, yang harus mendapatkan ulangan. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


d) Keterampilan untuk meningkatkan peserta KB IUD untuk mendapatkan pemeriksaan. e) Keterampilan untuk meningkatkan peserta KB Implan yang harus dicabut. f) Keterampilan untuk meningkatkan peserta KB Kondom. g) Keterampilan untuk mengantarkan calon peserta KB baru, yang perlu diantar, ke tempat pelayanan kontrasepsi. 4) Kegiatan Ketahanan Keluarga Sejahtera a) Bina Keluarga Balita (BKB) (1) Keterampilan untuk melakukan kegiatan layanan penyuluhan bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak usia dini. (2) Keterampilan untuk menggunakan media penyuluhan dan media stimulasi perkembangan anak usai dini dan penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA). (3) Keterampilan untuk menghimpun ibu-ibu, yang keluarganya mempunyai Balita untuk menjadi anggota. (4) Keterampilan untuk membina kelompok kegiatan BKB agar tetap melaksanakan kegiatan. b) Bina Keluarga Remaja (BKR) 1) Keterampilan untuk melakukan kegiatan layanan penyuluhan bagi keluarga yang punya anak remaja untuk menjadi anggota. 2) Ketrampilan mengajak ibu-ibu anggota BKR untuk mengikuti perkembangan anak remajanya dan mulai mengajarkan tentang pentingnya perncanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. 3) Keterampilan untuk membentuk kelompok kegiatan BKR. 4) Keterampilan untuk menghimpun ibu-ibu sasaran yang terdiri dari Keluarga yang punya anak remaja untuk menjadi anggota. 5) Keterampilan untuk membina kelompok-kelompok kegiatan BKR agar tetap melaksanakan kegiatan. 6) Ketrampilan mengajak ibu-ibu anggota BKR untuk mengikuti perkembangan anak remajanya dan mulai mengajarkan tentang pentingnya perncanaan kehidupan berkeluaraga bagi remaja



c) Bina Keluarga Lansia (BKL) (1) Keterampilan untuk membentuk kelompok kegiatan BKL (2) Keterampilan untuk melakukan kegiatan layanan penyuluhan terhadap keluarga yang mempunyai lansia dan keluarga lansia untuk peduli lansia melalui peduli dimensi lansia tangguh. (3) Keterampilan untuk membina kelompok kegiatan BKL, agar tetap melaksanakan kegiatan (4) Keterampilan mengajak anggota BKL menjadi motivator KB. (5) menghimpun ibu-ibu sasaran, yang terdiri dari keluarga yang sedang merawat orang tuanya atau yang memiliki anggota keluaraga yang sudah lansia. (6) Ketrampilan mengajak anggota BKL menjadi Motivator KB. d) Kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera 1) Keterampilan untuk membentuk kelompok UPPKS 2) Keterampilan untuk mengajak kaum ibu yang mengganggur dirumah untuk melakukan usaha dan menjadi anggota kelompok kegiatan UPPKS. 3) Keterampilan untuk membina dinamika kelompok anggota UPPKS. 4) Keterampilan untuk mengajak Keluarga PUS untuk menjadi anggota UPPKS. 5) Ketrampilan untuk mengajak ibu-ibu anggota UPPKS untuk ber-KB c. Aspek Semangat Kerja (Motivasi) Untuk menumbuhkan motivasi, baik yang bersifat “Rasa Memiliki” ataupun “Kebanggaan ”, maka upaya pembinaan yang dapat dilaksanakan oleh PKB/PLKB, antara lain: 1) Menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis dengan PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Poktan melalui pendekatan individu, seperti kunjungan rumah, piknik bersama, arisan dan sebagainya 2) Mengukuhkan PPKBD , Sub PPKBD, Kelompok KB dan Poktan dalam Rakor Desa, sehingga seluruh warga desa mengetahui keberadaan PPKBD, Sub PPKBD, Kelompok KB dan Poktan. 3) Mengukuhkan PPKBD melalui SK Bupati atau pimpinan wilayah pada Rakor Kecamatan. 4) Mengaktifkan pertemuan-pertemuan rutin, dengan lokasi berpindah-pindah dari rumah ke rumah PPKBD atau Sub PPKBD Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


d. Aspek Peningkatan Kemandirian Institusi Pada dasarnya seluruh gerakan yang dilakukan PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB beserta kelompok kegiatannya (Poktan) merupakan kegiatan atau gerakan sukarela yang mencerminkan pengabdian masyarakat yang tidak ternilai pada pelaksanaan pembangunan. Namun demikian pada kenyataanya tidak seluruh PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB yang mampu menyediakan biaya perjalanan dalam rangka kunjungan rumah, membeli seragam, maupun keperluan alat tulis dan lainya. Untuk itu PKB atau PLKB sebaiknya melakukan membinaan yang mengarahkan PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB untuk bergerak dalam kegiatan ekonomi produktif, sejalan dengan kegiatan operasional yang mereka lakukan. Tata cara pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB, antara lain adalah: a) Mengajak PPKBD dan Sub PPKBD serta Kelompok KB untuk membentuk Kelompok UPPKS b) Memberikan alternatif jenis usaha yang dapat dilakukan seperti : (1) Penawaran dan penjualan sembilan bahan pokok seperti beras, gula dan yang lainnya kepada keluarga binaan (2) Mengupayakan pemilikan jenis usaha kelompok, misalnya bidang pertanian, perikanan, perkebunan maupun yang lainya. (3) Kerjasama dengan pengusaha untuk mendapatkan pemodalan dan/atau pemasaran dan penyaluran produk UPPKS. c) Hasil yang diharapkan : (1) Tumbuhnya kelompok ekonomi produktif pada PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB yang sangat berguna untuk menumbuh-kembangkan kelompok UPPKS pada kelompok keluarga. (2) PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB mempunyai penghasilan tambahan, kehidupanya lebih sejahtera dan dapat menabung.



3. Bentuk Pembinaan a. Bentuk kegiatan pembinaan PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB. 1)

Kunjungan Pembinaan : (a) PKB atau PLKB harus mengkhususkan waktunya untuk melakukan kunjungan rumah untuk melakukan pembinaan kepada PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok KB (b) Pembinaan dapat dilakukan pada waktu pertemuan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan oleh PKB atau PLKB di tingkat desa atau kelurahan.

2)

Lomba Institusi Dalam setiap tahun diadakan lomba Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam rangka lebih meningkatkan prestasi kerja institusi tersebut. Pemberian penghargaan disampaikan pada mementum hari besar tertentu misalnya dalam rangka Operasi Manunggal KB Kes, Harganas, Hari Kemerdekaan atau hari besar lainnya.

3)

Wisata Karya Wisata Karya merupakan salah satu cara pembinaan yang dapat meningkatkan gairah anggota institusi masyarakat, disamping menumbuhkembangkan rasa kebersamaan diantara mereka. Dana untuk kegiatan ini dapat diperoleh dari kemitraan atau pendanaan kelompok (iuran).

4)

Jambore Institusi Masyarakat Pedesaaan/Perkotaan (IMP) Jambore Institusi Masyarakat dilaksanakan secara berjenjang di setiap tingkat wilayah pada setiap tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan apresiasi (penghargaan) kepada para Kader IMP dan PKB/PLKB serta meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan Program KKBPK. Dalam jambore tersebut, dapat diadakan sarasehan, cerdas cermat dan lomba-lomba lain.

b. Bentuk kegiatan pembinaan PPKBD, Sub PPKBD, dan Kelompok KB melalui Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Teknis KBKes. 1) Kunjungan pembinaan: (a) Kunjungan rumah PKB/PLKB mengkhususkan waktunya untuk melakukan pembinaan kepada para anggota Kelompok Kerja Teknis KB-Kes. Pedoman Pembinaan IMP (PPKBD dan Sub PPKBD)


2) 3) 4)

(b) Pembinaan pada waktu kegiatan Kelompok Kerja Teknis KB-Kes di tingkat desa/kelurahan. Orientasi/Pelatihan Wisata karya Lomba Kelompok Kegiatan (Poktan)

c. Bentuk Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Teknis Pendidikan dan Penerangan. 1) Kunjungan pembinaan: (a) Kunjungan rumah PKB/PLKB mengkhususkan waktunya untuk melakukan kunjungan rumah dalam rangka pembinaan kepada para anggota Kelompok Kerja Teknis Pendidikan dan Penerangan. (b) Pembinaan pada waktu Kegiatan Kelompok Kerja Teknis Pendidikan dan Penerangan di tingkat desa/kelurahan. 2) Orientasi atau pelatihan 3) Wisata Karya 4) Lomba Kelompok-kelompok Kegiatan d. Bentuk Pembinaan Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kerja Teknis Ekonomi Produktif 1) Kunjungan pembinaan (a) PLKB /PKB harus mengkhususkan waktunya untuk melakukan kunjungan rumah dalam rangka pembinaan kepada para anggota Kelompok Kerja Teknis Ekonomi Produktif. (b) Pembinaan pada waktu pertemuan Kelompok Kerja Teknis Ekonomi Produktif di tingkat desa/keluarahan. 2) Orientasi/pelatihan 3) Wisata Karya 4) Lomba-lomba Kelompok Kegiatan



BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan aspek kuantitas dan kualitas IMP. Aspek kuantitas dilaksanakan melalui 5 (lima) pola pembinaan keluarga sedangkan aspek kualitas dilaksanakan melalui 6 (enam) peran bakti IMP. Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan cara antara lain:      

Pemantauan terhadap IMP Pemantauan Database online IMP Pemantauan Database Poktan Monitoring Pengendalian Lapangan (Dalap) Pengamatan langsung di lapangan Pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan

Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh: 



  

BKKBN Pusat oleh Deputi Bidang ADPIN cq. Direktorat Bina Lini Lapangan Perwakilan BKKBN Provinsi oleh Kepala Bidang ADPIN cq. Subbid HUBALILA SKPD KB Kabupaten/Kota oleh Kepala Unit Pembina IMP Tk. Kecamatan oleh PPLKB/Ka. UPTDKB/Koordinator KB Tk. Desa/Lurah oleh PKB/PLKB.



BAB VI PENUTUP

Demikian Buku Pedoman Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) ini disusun dengan harapan dapat dipakai sebagai pedoman bagi para pengelola dan pelaksana Program KKBPK di lini lapangan dalam upaya pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas IMP yang semakin tangguh dan mandiri. Diharapkan dengan adanya pedoman ini pelaksanaan Program KKBPK di tingkat lini lapangan dapat berjalan dengan baik, sehingga usaha-usaha pembinaan terhadap PPKBD dan Sub PPKBD akan lebih terarah dan mantap.



LAMPIRAN-LAMPIRAN (Sesuai Juknis Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Tahun 2013 dan Pendataan Keluarga Tahun 2015) 1. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan  K/0/PPKBD/13  K/0/SUB-PPKBD/13  K/0/POK-KB/13  K/0/BKB/13  K/0/BKR/13  K/0/BKL/13  K/0/UPPKS/13  K/0/PIK-R/13  R/1/BKB/13  R/1/BKR/13  R/1/BKL/13  R/1/UPPKS/13  C/1/BKB/13  C/1/BKR/13  C/1/BKL/13  C/1/UPPKS/13  R/I/PUS/13 2. Formulir Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga  F/1/PK/15  REK.RT.F/1/PK/15  REK.DUS.F/1/PK/15  REK.DES.F/1/PK/15 3. Pola Pembinaan IMP



K/O/PPKBD/13

1. PLKB/Petugas KB Kecamatan 2. ARSIP

KARTU DATA POTENSI PPKBD SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA PPKBD

Tahun

:

Kode Provinsi

1 Provinsi

:

2 Kabupaten

:

3 Kecamatan

:

4 Desa/Kelurahan

:

5 N am a Ketua P PKBD

:

6 Nama PPKBD

:

7 No. KTP

:

8 Tanggal Lahir

:

9 Klasifikasi

: (isi salah satu dari tiap-tiap klasifikasi dengan tanda centang)

………

:

Kode Kabupaten/Kota : Kode Kecamatan

:

Kode Desa/Kelu rahan :

Dasar*)

Berkembang*)

Mandiri*)

Pengorganisasian: Belum memiliki pengurus Sudah memiliki pengurus dan pembagian tugas yang Jelas Sudah dilengkapi d engan seksi-Seksi Pertemuan: Belum rutin dan belum ada notulen Rutin tiap bulan, ada rencana kerja dan notulen Rutin tiap bulan, berjenjang, ada rencana kerja dan notulen KIE dan Konseling: Melakukan KIE kepada m asyarakat Melakukan KIE dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran Pencatatan,pendataan dan pemetaan dilakukan dengan cara sederhana Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R R Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola R R dan sudah ada tindak lanjut Pelayanan Kegiatan: Pelayanan kegiatan KB sederhana (penyaluran alkon kondom, rujukan, minim al 1 Bina Keluarga ) Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap ( p enyaluran alkon kondom, ruj ukan, UPPKS, minim al ada 2 Bina Keluarga) Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap ( penyaluran alkon kondom, rujukan, U PPKS, minimal ada 3 Bina Keluarga) Upaya Kemandirian Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi (kondo m) Pendanaan kelompok : iuran, jimpitan, penjualan produk setempat Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB 10 Organisasi Pelatihan

: (isi sesuai dengan pelatihan yang telah dikuti, bisa lebih dari satu) RR/Pencatatan dan Pelaporan KIE Pendataan Keluarga Pembinaan Kelompok Penyusunan Rencana Kerja Lain-Lain ……………..., ………………. Ketua PPKBD ……………..

(………………….) Catatan : Laporan ini sudah harus diserahkan kepada

PPLKB sel ambat-lambatnya tanggal 3 Januari *) Diisi Oleh PLKB / PKB



K/O/Sub PPKBD/13

1. PPKBD/PLKB/Petugas KB Kecamatan 2. ARSIP

KARTU DATA POTENSI Sub PPKBD SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA Sub PPKBD

Tahun

:

1 Provinsi

:

Kode Provinsi

:

2 Kabupaten

:

Kode Kabupaten/Kota

:

3 Kecamatan

:

Kode Kecamatan

:

4 Desa/Kelurahan

:

Kode Desa/Kelu rahan

:

5 Dusun/RW

:

.............

6 Nama Ketua Sub PPKBD : 7 Nama Sub PPKBD

:

8 No. KTP

:

9 Tanggal Lahir

:

10 Klasifikasi

:

(isi salah satu dari tiap-tiap klasifikasi dengan tanda centang)

Dasar*)

Berkembang*)

Mandiri*)

Pengorganisasian: Belum memiliki pengurus Sudah memiliki pengurus dan pembagian tugas yang Jelas Sudah dilengkapi dengan seksi-Seksi Pertemuan: Belum rutin dan belum ada notulen Rutin tiap bulan, ada rencana kerja dan notulen Rutin tiap bulan, berjenjang, ada rencana kerja dan notulen KIE dan Konseling: Melakukan KIE kepada masyarakat Melakukan KIE dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran Pencatatan,pendataan dan pemetaan dilakukan dengan cara sederhana Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola RR Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola RR dan sudah ada tindak lanjut Pelayanan Kegiatan: Pelayanan kegiatan KB sederhana (penyaluran alkon kondom, rujukan, minimal 1 Bina Keluarga ) Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap ( penyaluran alkon kondom, rujukan, UPPKS, minimal ada 2 Bina Keluarga) Pelayanan kegiatan KB l ebih lengkap ( penyaluran alkon kondom , rujukan, UPPKS, minim al ada 3 Bina Keluarga) Upaya Kemandirian Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi (kondom) Pendanaan kelompok : iuran, jimpitan, penjualan produk setempat Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB 11 Organisasi Pelatihan

: (isi sesuai dengan pelatihan yang telah dikuti, bisa lebih dari satu) RR/Pencatatan dan Pelaporan KIE Pendataan Keluarga Pembinaan Kelompok Penyusunan Rencana Kerja Lain-Lain …………., ……………….. 20.. Ketua Sub PPKBD ………….

(………………..) Catatan : Laporan ini sudah harus diserahkan pada PPLKB selambat-lambatny a t anggal 3 Januari *) Diisi Oleh PLKB / PKB



K/O/POK-KB/13

1. PLKB/PKB/Petugas KB Desa/PPKBD/Sub PPKBD 2. ARSIP

KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KB SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KELOMPOK KB

1 Provinsi

:

2 Kabupaten

:

3 Kecamatan

:

4 Desa/Kelurahan

:

5 RW/Dusun

:

6 RT

:

Tahun

:

Kode Provinsi

:

.....

Kode Kabupaten/Kota : Kode Kecamatan

:

Kode Desa/Kelurahan :

7 N am a Ketu a Kel .KB : 8 Nama Institusi

:

9 No. KTP

:

10 Tanggal Lahir

:

11 Klasifikasi

: (isi salah satu dari tiap-tiap klasifikasi dengan tanda centang)

Dasar*)

Berkembang*)

Mandiri*)

Pengorganisasian: Belum memiliki pengurus Sudah memiliki pengurus dan pembagian tugas yang Jelas Sudah dilengkapi dengan seksi-Seksi Pertemuan: Belum rutin dan belum ada notulen Rutin tiap bulan, ada rencana kerja dan notulen Rutin tiap bulan, berj enjang, ada rencana kerja dan notulen KIE dan Konseling: Melakukan KIE kepada masyarakat Melakukan KIE dan Komunikasi Interpersonal/Konseling (KIP/K) Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran Pencatatan,pendataan d an pemetaan dilakukan dengan cara sederhana Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pol a RR Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pol a RR dan sudah ada tindak lanjut Pelayanan Kegiatan: Pelayanan kegiatan KB sederhana (penyaluran alkon kondom , rujukan, m inimal 1 Bina Keluarga ) Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap ( penyaluran alkon kondom, ruj ukan, UPPKS, mi nimal ada 2 Bina Keluarga) Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap ( penyaluran alkon kondom, ruj ukan, UPPKS, minim al ada 3 Bina Keluarga) Upaya Kemandirian Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi (kondom ) Pendanaan kelompok : iuran, jimpitan, penjualan produk setempat Mendorong kemandirian kelom pok kegiatan (Poktan) dalam memfasilitasi pelayanan KB 12 Organisasi Pelatihan : (isi sesuai dengan pelatihan yang telah dikuti, bisa lebih dari satu) RR/Pencatatan dan Pelaporan KIE Pendataan Keluarga Pembinaan Kelompok Penyusunan Rencana Kerja Lain-Lain Catatan : Laporan ini sudah harus diserahkan kepada PPLKB selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

.......,........ Ketua Kelompok KB . . . . . . . . .

*) Diisi Oleh PLKB / PKB

(..........)




K/0/BKB/13

KARTU DATA POTENSI KELOMPOK K EGIATAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA A. DA TA BASIS KELOMP OK BINA KE LUAR GA BA LITA Tahun

: …………………………………………………………

Provinsi

: …………………………………………………………

Kode Provinsi

Kabupaten/Kota

: …………………………………………………………

Kode Kabupaten/Kota

:

Kecamatan

: …………………………………………………………

Kode Kecamatan

:

Desa/Kelurahan

: …………………………………………………………

Kode Desa/Kelurahan

:

RW/Dusun

: …………………………………………………………

RW/Dusun

:

RT

: …………………………………………………………

RT

:

Nama Kelompok

: …………………………………………………………

Alam at

:

: …………………………………………………………

B. INFORMASI KELOMPOK S K P en gu ku ha n

S tr at if ik as i K el om po k

Ya

Tida k

Dasar

Berkem bang

1

2

3

4

K et er pa du an K el om po k

Pari Pos purna yandu 5

6

Sarana Penyuluhan (BKB Kit)

PAUD

Lainnya

Ada

7

8

9

Jumlah Jumlah Balita Yang Kartu Dimiliki Kembang Keluarga Anak (KKA) Anggot a T idak Kelompok 10

11

12

Sumber Dana Kegiata n BKB

APBN

APBD

Swa daya

Lainny a

13

14

15

16

C. INFORMASI PENGELOLA DAN KADER BKB Jabatan Kader

Nama Kader

Pendidikan

2

1

3

Pernah Mendapat Pelatihan BKB Sudah 4

Pekerjaan

Masih Status PUS

Kesertaan ber-KB

6

7

8

Belum 5

Ketua Sekretaris Bendahara Angg ota

D. INFORMASI KELUARGA SASARAN DAN PESERTA BKB Sasaran Keluarga Yang Me mpunyai Balita

Jumlah Keluarga Yang Me mpunyai Balita

Jumlah Keluarga Yang Mempunyai Balita Menjadi Anggota Kelompok BKB

Jumlah Keluarga Anggot a Kelompok BKB Yang Ma sih Berstatus PUS

2

3

4

1 KPS & KS I

Keluarga Anggota BKB Yang Menjadi Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi IUD

MOW

MOP

KONDOM

5

6

7

8

IMPLAN SUNTIK 9

10

PIL

T OTAL

11

12

Seluruh Tahapan KS

E. INFORMASI KEGIATA N PENYULUHAN BKB Pemberian Materi

Materi Pertemuan 1 1. Pengasuhan dan Pengembangan Anak Usia Dini

Ya 2

Ada Diskusi

Tidak 3

Ya 4

Tidak 5

2. Peranan Orang Tua Dalam Pembinaan Anak 3. Pertumbuhan dan Perkembangan Balita 4. Media Interaksi Orang Tua dan Anak 5. Gerakan Motorik Kasar 6. Gerakan Motorik Halus 7. Komunikasi Pasif 8. Komunikasi Aktif 9. Kecerdasan 10. Menolong Diri Sendiri 11. Tingkah Laku Sosial 12. Perkembangan Moral Agama Catatan : Laporan ini diserahkan kepada PLKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

…………., …………………… Ketua Kelompok BKB………….

( ………………….. )



K/0/BKR/13


KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA A. D AT ABA SIS KELOMP OK BINA K ELUA RGA REMA JA

Tahun

: ……………………………………………………..

Provinsi

Kode Provinsi

: ……………………………………………………..

Kabupaten/Kota

: ……………………………………………………..

Kecamatan

Ko de Kecam atan

: ……………………………………………………..

Desa/Kelurahan

: ……………………………………………………..

RT

: ……………………………………………………..

Nama Kelompok

:

Kode Desa/Keluraha :

: ……………………………………………………..

RW/Dusun

:

Kode Kabupaten/Kot :

RW/Dusun

:

RT

:

: ……………………………………………………..

Alam at

: ……………………………………………………..

B. INFORMASI KELOMPOK

SK Pengukuhan

Stratifikasi Kelompok

Ya

Tidak

Dasar

1

2

3

Berkem- Paribang purna 4 5

Keterpaduan Kelompok Ekonomi Lainnya Produktif 6 7

Sarana Penyuluhan (Buku Penyuluhan BKR)

Sumber Dana Kegiatan BKR

Ada

T idak

APBN

APBD

8

9

10

11

Swaday Lainnya a 12 13

C. INFORMASI PENGELOLA DAN KADER BKR Jabatan Kader

Nama Kader

1

Pendidikan

2

3

Pernah Mendapat Pelatihan BKR Sudah 4

Pekerjaan

Masih Status PUS

Keser taan berKB

6

7

8

Belum 5

Ketua Sekretaris Bendahara Ang gota

D. INFORMASI KELUARGA SASARAN DAN PESERTA BKB Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Yang Mempunya i Yang Mempu nya i Remaja Menjadi Remaja Anggo ta Ke lompok BKR

Sasaran Keluarga Yang Mempunyai Remaja

1

2

3

Jumlah Keluarga Anggo ta Kelompok BKR Yang Ma sih Berstatus PUS 4

Keluarga Anggota BKR Yang Menjadi Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi

IUD

MOW

MOP

KON DOM

IM PLAN

SUN T IK

PIL

T OTAL

5

6

7

8

9

10

11

12

KPS & KS I Seluruh Tahapan KS E. INFORMASI KEGIATAN PENYULUHAN BKB Materi Pertemuan 1

Pemberian Materi

Ada Diskusi

Ya

Tid ak

Ya

Tid ak

2

3

4

5

1. Peran Orang Tua Dalam Pembinaan Anak Remaja 2. Tumbuh Kembang Remaja 3. Penanaman Nilai-Nilai Moral Kepada Remaja 4. Kesehatan Reproduksi Anak Remaja 5. Narkoba dan Minuman Keras 6. HIV/AIDS 7. Pemenuhan Gizi Anak Remaja 8. Keterampilan/Kecakapan Hidup A nak Remaja

Catatan : Laporan ini diserahkan kepada PLKB/Petugas KB Desa/Kel urahan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

………………., ………………………. Ketua Kelompok BKR ….. ..……….

(…………………………...)



K/0/BKL/13


KARTU DATA POTENSI KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA (BKL) SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA A. DA TAB ASIS KELOMPOK B INA KELUA RGA LA NSIA Tahun

: ………………………………………….

Provinsi

: ………………………………………….

Kabupaten/Kota

: ………………………………………….

Kecamatan

: ………………………………………….

Desa/Kelurahan

: ………………………………………….

RW/Dusun

: ………………………………………….

RT

: ………………………………………….

Nama Kelompok

Kode Provinsi

:

Kode Kabupaten/Kota

:

Kode Kecamatan

:

Kode Desa/Kelurahan

:

RW/Dusun

:

RT

:

: ………………………………………….

Alam at

: ………………………………………….

B. INFORMASI KELOMPOK SK P engukuhan

Ya

Stratifikasi Kelompok

Tidak

1

BerkemEkonomi Posyandu Paripurna bang Produktif Lansia

Dasar

2

Keterpaduan Kelompok

3

4

5

6

Sarana Penyuluhan (Buku)

Sumber Dana Kegiatan BKL

Lainnya

Ada

Tidak

APBN

APBD

Swadaya

Lainnya

8

9

10

11

12

13

14

7

C. INFORMASI PENGELOLA DAN KADER BKL Pernah Mendapat Pelatihan BKL Jabatan Kader

Nama Kader

1

Pendidikan

2

3

Sudah

Belum

4

5

Pekerjaan

Masih Status PUS

Kesertaan ber-KB

6

7

8

Ketua Sekretaris Bendahara Angg ota

D. INFORMASI KELUARGA SASARAN DAN PESERT A BKL Keluarga Anggota BKL Yang Menjadi Peserta KB Menurut Metode Kontrasepsi Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Yang Mempun yai Anggota Kelompo k Yang Mempu nyai Lansia Menjadi BKL Yang Masih Lansia Anggot a Kelo mpok IUD MOW MOP KONDOM IMP LA N SUNT IK PIL TOTAL Berstatus PUS BKL

Sasaran Keluarga Yang Mempunyai Lansia

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Pra S & KS I Seluruh Tahapan KS

E. INFORMASI KEGIATAN PENYULUHAN BKB Pemberian Materi

Materi Pertemuan 1

Ada Diskusi

Ya

Tidak

Ya

Tidak

2

3

4

5

1. Program BKL 2. Pembinaan Fisik Bagi Lansia 3. Pembinaan Psikologis Bagi Lansia 4. Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Lansia 5. Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Bagi Lansia 6. Pembinaan dan Pengembangan Potensi Bagi Lansia 7. Pembinaan Kesehatan Reproduksi Bagi Lansia 8. Lain-Lain Catatan : Laporan ini diserahkan kepada PLKB/Petugas KB Desa/Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

…………………..., ………………… Ketua Kelompok BKL ………………

( …………………………… )



{ SHAPE \* MERGEFORMAT }



1. PPLKB/Petugas KB Kecamatan 2. ARSIP

K/O/PIK R/M/13

KARTU DATA POTENSI KELOMPOK PIK REMAJA/MAHASISWA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA A. Database Kelompok PIK R/M Tahun Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa/Kelurahan Telepon/HP Fax Email Nama Kelompok PIK R/M Basis

Kode Wilayah

: …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : …………………………………. : ………………………………….

1. 2. 3. 4.

Tahapan Kelompok Nama Lembaga Pembina Alamat lengkap termasuk RT dan RW

:

Sekolah Umum/Agama Perguruan Tinggi Organisasi Keagamaan, LSM/Organisasi Kepemudaan 1. Tumbuh 2. Tegak

3. Tegar

: …………………………………. : ………………………………….

B. Profil Organisasi Kelompok PIK R/M No.

Jabatan

Jumlah

1

2

3

1 2 3 4

Pembina Ketua Penanggung Jawab Administrasi Penanggung Jawab Program/ Kegiatan

orang orang orang orang Laki-laki

5 6 7 8 9

Perempuan

Pendidik sebaya Konselor sebaya Pendidik sebaya terlatih Pendidik sebaya Belum terlatih Konselor sebaya terlatih

orang orang orang orang orang

C. Materi dan Sarana No.

Jenis Materi dan Sarana

Ada

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seksualitas Napza HIV dan AIDS Pendewasaan Usia Kawin Keterampilan Hidup AVA (Audio Visual Aid) Panduan PIK R/M Materi PS/KS Materi Lainnya Ruang Khusus Papan Nama Perpustakaan Sarana Lainnya


Tidak Ada 4

Jumlah 5

Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Set


D.

Profil Kualitas PIK R/M

No.

Ciri-cir i tahapan PIK R/M

Ya

Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

I. MATERI KHUSUS YANG DIKUASAI PENGELOLA 1

8 Fungsi Keluarga

2

Pendewasaan Usia Perkawinan

3

Triad KRR

4

Kete rampilan hidup ( life skill)

5

Keterampilan advokasi dan KIE

6

Pengembangan Materi Sesuai dengan Kebutuhan PIK R/M (Misal : Gender)

II. KEGIATAN YANG DILAKUKAN 1

Kegiatan dilakukan di tempat PIK R/M

2

Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyadaran GENRE (K IE) di tempat PIK R/M

3

Menggunakan media cetak/elektronik

4

Menggunakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir panduan PIK R/M

5

Kegiatan dilakukan di luar PIK R/M

6

Kegiatan dilakukan dalam bentuk penyadaran KRR (KIE) di luar PIK R/M a.

Sosialisas i dan dialog interaktif GENRE m elalui radio/T V

b.

Press gathering

c. Pem berian informa si GENRE oleh pendidik seba ya kepada rem aja (sep erti di pasar, jalanan, s ekolah, m asjid, gereja, vihara, banjar dll) d. Seminar GENRE e.

Road show ke sekolah, mesjid, gereja, vihara, banjar dan lain-lain

f.

Promosi KRR melalui TV, Radio, Surat Ka bar, M ajalah Pemberian Informasi GENRE dalam momentum strategis (pentas seni, harihari besar nasional dan daerah, hari keluarga nasional, hari remaja, hari anti narkoba, hari AIDS, kemah Bhakti Pramuka, dan gerakan penghijauan) h. Diskusi anti kekerasan dalam rumah tangga

g.

i. Sosialisas i GENRE bagi calon pengantin j. Pem berian informa si GENRE melalui mobil unit peneranga n 7

Melakukan konseling GENRE melalui sms , telephone, tatap muka dan surat menyurat

8

Melakukan advokasi dan promos i PIK R/M untuk mengembangkan jaringan pelayanan

9

Melakukan kegiatan yang dapat menarik minat remaja a.

Pendampingan kepada remaja penyalahgunaan NAPZA, hamil di luar nikah dan HIV positif

b. Bedah film c. Pelatihan penyiapan karir (membuat lamaran pekerjaan, kursus bahasa inggris, browsing internet, d ll d. Lintas alam/out bound e.

Bimbingan belajar (siswa SLTP dan SLTA)

f.

Pendataan Remaja yang m engalami resiko TRIAD KRR (kehamilan yang tidak diinginkan, penyalahgunaan NAPZA, HIV positif) g. Studi banding h. i.

Kegiatan ekonomi produktif (peternakan, pertanian, menjahit, warung gaul, sembako, rental computer, pemberian les privat, pembuatan pin, salon dll) Olahraga (jalan santai, gerak jalan, bola volley, basket, senam) dan kesenian (music, drama, paduan suara, teater)

j. Presentasi pengalaman kegiatan KRR pada PIK Remaja y ang baru dibentuk k. Aneka lomba (pidato, drum ba nd, ba nd, lukis, karaoke, karikatur, seni islami, cerdas cermat, bedah kasus) l. Kajian Islam m.

Pemberian penghargaan kepada pendidik sebay a dan konselor sebaya .

n. Jambore PIK R/M o.

Pelayanan pemeriksaan gigi dan konsultasi kecantikan

p. Integrasi kegiatan PIK R/M dengan pelayanan dasar q. Pengelola PIK R/M mempunyai akses dan jaringan internet (jaringan tidak harus di dalam PIK R/M) atau PIK R/M telah memiliki jaringan internet sendiri



III. SARANA PRASARANA DAN SDM Sarana Prasarana 1

Ruang khusus (sekretariat dan pertemuan)

2

Papan nama

3

Struktur pengurus a. Pembina b. Ketua c.

Penanggungjawab administrasi

d. Penanggungjawab program/kegiatan 4

Lokasi (mudah diakses dan disukai remaja)

5

Jaringan kemitraan pelayanan medis dan non medis

6

Hotline/sms konseling

7

Perpustakaan

SDM 8 9

Jumlah

Jumlah Pendidik sebaya yang sudah dilatih/orientasi tentang substansi program Genre (8 Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan, TRIAD KRR dan Keterampilan hidup) Jumlah Konselor sebaya yang sudah dilatih materi pengetahuan dasar konseling

No.

Ciri-ciri tahapan PIK R/M

Ya

Tidak

(2)

(3)

(4)

(1)

IV. JARINGAN DAN KEMITRAAN 1

Jaringan dengan a. Kelompok remaja sebaya b. Orang tua c. Guru-guru sekolah d. Pengelola PIK R/M lain

2 Catatan

e. Dan lain-lain Organisasi Induk (Pembina PIK R/M) : Laporan ini diserahkan kepada PLKB selambat-lambatnya tanggal 3 Januari

………………,…………………. Ketua Kelompok PIK R/M ............

(……………………………..)



{ SHAPE \* MERGEFORMAT } { SHAPE \* MERGEFORMAT }


{ SHAPE \* MERGEFORMAT } { SHAPE \* MERGEFORMAT } { SHAPE \* MERGEFORMAT } { SHAPE \* MERGEFORMAT }



S{ SHAPE \* MERGEFORMAT }













Pembinaan IMP Gabungan

Recommend Documents