Nama : Muh.Riadhi Hamda Nim
: A21116016
Judul : Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara A.PENGANTAR Kabupaten Kolaka Utara adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka mencakup wilayah daratan dan kepulauan yang memiliki daratan seluas 3.391 km2 dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas ± 5.000 km21 Sektor Perikanan merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat di Kabupaten Kolaka Utara. Sektor ini telah lamah diupayakan oleh masyarakat, namun masih kurangya pemanfaatan system teknologi, bahkan sebahagian besar dari potensi yang ada belum dapat termanfaatkan sehingga produksi yang dicapai apabila dibandingkan dengan potensi yang ada masih jauh dari titik normal.Kegiatan Perikanan meliputi bidang pengkapan, bidang budidaya perairan, bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan. Bidang kelautan dan perikanan sangatlah potensial dalam pengembangan Pembangunan Kabupaten Kolaka Utara karena memiliki areal perairan laut yang cukup luas, dan hamper seluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini merupakan daerah perikanan2 Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Namun, karakteristik laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diintegrasikan secara terpadu. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan biasa daratan, akhirnya menjadikan lautan sebagai kolam sampah raksasa. Dari sisi social ekonomi, pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Nelayan merupakan kelompok profesi yang harus di perhatikan. Kekayaan sumber daya laut tersebut menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. 3 Sungguh disayangkan apabila potensi laut yang seharusnya dapat membawa menuju masa kemakmuran harus terbuang percuma karena tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengetahun tentang potensi laut di harus terus di 1http://kabupaten-kota.blogspot.co.id/2015/06/kab-kolaka-utara.html 2http://kolutkab.go.id/dinas_kelautan.html
di akses tanggal 2 oktober 2016 jam 13.00 Wita
di akses tanggal 2 oktober 2016 jam 13.23 Wita
3http://anca45-kumpulan-makalah.blogspot.co.id/2011/11/peberdayaan-masyarakat-pesisir-dalam.html
oktober jam 14.00 Wita
di akses tanggal 2
kembangkan. Dimana potensi tersebut sangat berperan penting dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi.4 Potensi Laut telah memberikan konstribusi yang sangat nyata dalam pengembangan dan pembangunan Kolaka Utara, dimana berdasarkan produksi perikanan tangkap sebesar 6.138,00 ton atau sebesar 0,1% dari total produksi perikanan Indonesia yang mencapai 4.629.209 ton (DKP Kolaka Utara, 2003). Jenis industri pengolahan ikan yang ada yaitu pengolahan ikan air tawar dan ikan air laut. Pengolahan hasil ikan air tawar terdapat di Kecamatan Ranteangin, Pakue Utara dan Pakue Barat, sedangkan pengolahan ikan laut lebih tersebar di Kecamatan Ranteangin, Lasusua, Kodeoha, Watunohu dan Pakue Utara.Pada tahun 2005 produksi ikan tercatat sebesar 6.938,2 ton terdiri dari produksi ikan laut 5.737,0 ton dan produksi ikan darat 1.201,2 ton dengan produksi ikan tertinggi berada di Kecamatan Pakue sebesar 2.361,3 ton.5
Pemberdayaan nelayan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat nelayan untuk mengembangkan potensi Laut dan
mudah memasarkan hasil
perikanannya, sehingga dapat meningkatn taraf kesejahteraan Para Nelayan. Saat ini berbagai persoalan yang dihadapi nelayan terkhusus di Kolaka Utara. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara professional.sehingga pengetahuan sebagai nelayan di anggap minim sehingga di perlukan pemberdayaan pada nelayan dalam pengelolaan potensi laut di Kolaka Utara. Dari sejumlah muncul sebuah pertanyaan yang berkaitan hal tersebut di antaranya Bagaimana cara nelayan Kolaka Utara mengelola Potensi Laut di Daerahnya ? dan Apa peran, kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten terhadap Pemberdayaan Nelayan dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara ? serta Bagaimana koordinasi nelayan dan Pemerintah Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara ?
4
http://marshaliakifujin.blogspot.co.id/2015/11/potensi-ekonomi-kelautan-dalam.html di akses tanggal 2 oktober 2016 jam 14.25 5 http://siptkel13.blogspot.co.id/2013/05/perikanan-tangkap-di-kabupaten-kolaka_7222.html di akses 2 oktober 2016 jam 15.12 Wita
B. Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara Lingkungan laut merupakan salah satu sumber daya alam yang besar dibumi yang mengandung berbagai hal-hal yag besar dimana bisa dimanfaatkan manusia untuk dikumpulkan, dipanen dan ditambang. Hal ini meliputi makanan yang bersumber dari laut, berbagai mineral dan produk minyak bumi dari berbagai sumber. Jumlah rupiah dalam sumber daya yang diambil dari laut ialah ratusan miliar per tahun, namun kita bahkan belum mulai memanfaatkan beberapa sumber daya ada dilautan. Sejak awal peradaban, laut telah digunakan dalam tiga cara utama yaitu :
Untuk transportasi
Untuk kekuatan militer
Dan sebagai sumber makanan
Sejak revolusi industri, dasar ini telah diperluas dan sekarang termasuk minyak bumi, mineral dan energi. Sumber daya laut merupakan sumber daya yang meliputi, ruang lingkup yang luas yang mencankup kehidupan laut ( flora dan fauna, mulai dari organisme mikroskopis hingga paus pembunuh dan habitat laut ) mulai dari perairan dalam sampai ke daerah pasang surut dipantai dataran tinggi dan daerah muara yang luas. Berbagai orang memanfaatkan dan berinteraksi dengan lingkungan laut mulai dari pelaut, nelayan komersial, pemanen kerang, ilmuwan dan lain-lain. Dan digunakan untuk berbagai kegiatan baik rekreasi, penelitian, industri dan kegiatan lain yang bersifat komersial.6 B1 Pengelolaan potensi laut nelayan Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Utara memiliki perairan laut yang luas mencapai ± 5.000 km2. Perairan ini belum dimanfaatkan secara optimal, khususya untuk kegiatan usaha perikanan. Memanfaatkan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Kolaka Utara membutuhkan informasi lokasi potensi penangkapan ikan, dimana lokasi potensi penangkapan ikan berkaitan dengan ketersediaan ikan untuk penangkapan. Alasan utama sebagian spesies ikan berada di suatu perairan disebabkan 3 hal pokok, yaitu: (1) memilih lingkungan hidupnya yang sesuai dengan kondisi tubuhnya; (2) mencari sumber makanan; (3)
6
http://www.dosenpendidikan.com/pengertian-pemanfaatan-sumber-daya-laut-beserta-contohnya/
mencari tempat yang cocok untuk pemijahan dan perkembangbiakan. Hal pokok tersebut akan menentukan keberhasilan suatu operasi penangkapan. Respon ikan terhadap perubahan kondisi lingkungan menyebabkan sumberdaya ikan terdistribusi secara terbatas di perairan laut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan ikan pada suatu lokasi penangkapan akan menentukan besarnya produksi ikan, menyebabkan produksi ikan dari suatu jenis alat tangkap tidak akan sama pada setiap trip penangkapan. Sebaran suhu permukaan laut (SPL) di Perairan Kabupaten Kolaka Utara mengindikasikan adanya pencampuran massa air (DKP Kolaka Utara 2003). Massa air hangat berada di sebelah timur dan utara, sedangkan massa air yang lebih dingin terdapat di bagian selatan dan barat. Akibat pertemuan massa air tersebut menyebabkan terjadinya lapisan air tercampur yang diduga kaya akan nutrien. Kondisi salinitas di perairan Kabupaten Kolaka Utara menunjukkan salinitas perairan tinggi pada musim peralihan I (MP I) dan musim timur (MT). Pada musim barat (MB) dan musim peralihan II (MPII) salinitas lebih rendah berdasarkan data rata-rata bulanan. Kondisi arus laut menunjukkan kecepatan arus di Teluk Bone cenderung tinggi, namun demikian pada bagian utara perairan Kolaka utara menunjukkan kecepatan arus semakin berkurang dari timur ke barat (DKP Kolaka Utara 2003). Perikanan tangkap telah memberikan konstribusi yang sangat nyata dalam pengembangan dan pembangunan Kolaka Utara, dimana berdasarkan produksi perikanan tangkap sebesar 6.138,00 ton atau sebesar 0,1% dari total produksi perikanan Indonesia yang mencapai 4.629.209 ton (DKP Kolaka Utara, 2003). Jenis industri pengolahan ikan yang ada yaitu pengolahan ikan air tawar dan ikan air laut. Pengolahan hasil ikan air tawar terdapat di Kecamatan Ranteangin, Pakue Utara dan Pakue Barat, sedangkan pengolahan ikan laut lebih tersebar di Kecamatan Ranteangin, Lasusua, Kodeoha, Watunohu dan Pakue Utara. Adapun alat tangkap yang umumnya di gunakan masyarakat nelayan Kolaka utara adalah alat tangkap Gillnet (jaring insang tetap) atau dikenal dengan sebutan pukat. Keberhasilan pengoperasian jaring insang tetap adalah mengetahui arah gerak renang ikan, karena alat tangkap ini bersifat pasif.
Sifat pasif dari alat tangkap ini menyebabkan perlu
diketahui lokasi yang memiliki ketersediaan ikan yang menjadi tujuan utama penangkapan, dimana ketersediaan ikan pada suatu areal perairan ditentukan oleh keadaan lingkungan. Kondisi perairan menjadi penting untuk diketahui sejauhmana pengaruh perubahan kondisi oseanografi di lokasi penangkapan jaring insang tetap pada perairan Kolaka Utara. Diketahuinya pengaruh kondisi oseanografi terhadap ketersediaan ikan akan membantu untuk mengoptimalkan pengoperasian alat tangkap, khususnya jaring insang tetap.
Jaring insang tetap yang dioperasikan nelayan di perairan Kolaka Utara terbuat dari rangkaian PA continous filament, merupakan bahan yang paling lunak dari semua bahan sintetis dalam kondisi basah, warna putih mengkilat yang alami. Ukuran mata jaring 1,5 inci pada keseluruhan jaring, lebar jaring 1,5 m dan panjang jaring 85 m. Dalam melakukan penangkapan ikan, Pada saat nelayan tiba di daerah penangkapan ikan, yang pertama dilakukan adalah menurunkan jaring sekitar jam 12 siang sampai jam 4 sore. Jaring diturunkan sampai kedalaman 0,5 meter dari permukaan. Bila dianggap sudah banyak ikan yang terjerat atau terpuntal maka dilakukan penarikan jaring, penarikan jaring dilakukan menggunakan tenaga manusia. Setelah jaring terangkat maka pengambilan hasil tangkapan dilakukan dengan mengambil satu persatu hasil tangkapan.
Selanjutnya jika operasi
penangkapan akan dilakukan lagi, maka segera jaring diturunkan. Jenis ikan yang tertangkap selama 31 trip penangkapan sebanyak 6 jenis ikan, yaitu 1) layang (Decapterus sp); 2) baronang (Siganus sp); 3) kembung lelaki (Rastrelliger kanagurta); 4) peperek (Leiognatus sp); 5) cendro (Strongylura strongylura); 6) biji Nangka (Upeneus sp).7
B2 Peran, kebijakan dan strategi pemerintah kabupaten terhadap Pemberdayaan Nelayan dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara Masalah perikanan dan nelayan saat ini semakin terpuruk dengan himpitan ekonomi, harga BBM dan teknologi yang sangat rendah menyebabkan kaum nelayan selalu berada dilapisan paling bawah dalam sektor pembangunan pertanian dan perikanan. Keberpihakan pemerintah dan lembaga terkait lainnya belum mampu menyejahterakan mereka. Semakin sulitnya nelayan mempertahankan hidup ditambah dengan kurangnya perhatian pemerintah membuat para nelayan kecil hidup miskin dan cenderung terperangkap dalam siklus kemiskinan. Nelayan miskin maka banyak anak-anak nelayan yang tidak bersekolah karena kekurangan biaya. Karena banyak anak-anak nelayan yang putus sekolah maka tingkat pengetahuan rendah sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah, cenderung bodoh dan kurang terampil. Tingkat pengetahuan yang rendah juga dapat menyebabkan kurangnya kreativitas masyarakat pesisir khususnya nelayan sehingga terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap pihak lain. Karena nelayan tidak kreatif maka keinginan untuk berkreasi kurang sehingga kehidupannya tidak produktif. Jika tidak produktif maka akan berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan sama sekali. Dengan penghasilan yang
7
Bakpas AL.2011”Variabilitas Hasil Tangkapan Jaring Insang Tetap Hubungannya dengan Kondisi Oseanografi di Perairan Kolaka Utara Sulawesi Tenggara” Skrips.i FIKP.Universitas Hasnuddin.Makassar
sangat kecil dengan sendirinya masyarakat nelayan akan miskin terjadi lagi siklus kemiskinan pada periode beikutnya. Sumberdaya yang melimpah dengan kurangnya pendidikan dan pemahaman kelestarian lingkungan juga menimbulkan adanya masalah pemanfaatan (apropriation problem) pada sumberdaya perikanan dan kelautan. Karakteristik fisik sumberdaya perikanan tangkap yang bersifat sulit dikontrol (non excludable) dan pemanfaatan oleh satu pihak bersifat mengurangi kesempatan orang lain untuk memanfaatkan sumberdaya tersebut (subtractable) menyebabkan perlu adanya kebijakan kelembagaan yang lebih baik. Pada konsep pembangunan perikanan modern pada dasarnya merupakan suatu pembangunan perikanan yang berorientasi agribisnis. Sasaran akhirnya adalah meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan bagi para nelayan. Upaya-upaya tersebut telah menumbuhkan hasil-hasil yang positif bagi pembangunan perikanan baik ditinjau dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua program pembangunan perikanan yang dilaksanakan oleh pemerintah membawa hasil sebagaimana diharapkan. Berbagai kritik telah dilancarkan oleh banyak pihak sehubungan dengan peran pemerintah Menyadari akan kekurangan-kekurangan di masa lalu serta menyingkap hikmah atas kritik-kritik yang disampaikan maka pemerintah perlu berusaha menyempurnakan berbagai kebijaksanaan yang pada intinya diarahkan untuk mendorong dan melindungi pembangunan perikanan untuk memampukan dirinya sendiri atas dasar swadaya menuju kemandirian. Keberhasilan suatu kebijakan apabila pada salah satu programnya yang benar-benar mengikuti aturan yang ada pada kebijakan tersebut. Maka pembangunan perikanan berwawasan agribisnis bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata akan tetapi lebih berwawasan kepada peningkatan pendapatan dan mutu kehidupan yang lebih baik dan itu sangat layak dikembangkan. Kebijakan yang perlu dikembangkan tersebut perlu disusun berdasarkan alur proses perencanaan pembangunan perikanan yaitu telah mengetahui situasi lingkungan dalam rangka pembangunan perikanan misalnya telah mengetahui permasalahan dan peluang yang akan
dihadapi dalam pembangunan perikanan Sehingga kebijakan yang dibuat telah mengacu kepada hasil analisa situasi lingkungan tersebut.8 Maka dari berbagai permasalahan yang di hadapi para nelayan di kabupaten Kolaka Utara.Pemerintah atau mencanangkan program pada sektor perikanan termasuk diantaranya adalah : A. Visi Berdasarkan kondisi eksternal dan internal serta sesuai dengan Visi yang diusung Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yaitu ” Semua Untuk Rakyat “ untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi yaitu, 1.
Meningkatkan Kemakmuran dan kualitas Hidup Rakyat secara merata
2.
Menigkatkan Daya Dukung Infrastruktur Wilayah dan Prasarana Pelayanan Dasar.
3.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan masyarakat melalui reformasi Birokrasi.
4.
Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
5.
Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
6.
Meningkatkan Kualitas dan Penataan Lingkungan Hidup.
Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, sesuai dengan tugas dan funsinya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kolaka Utara menetapkan Visi yaitu: “ Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan mandiri dalam pemanfaatan
Sumberdaya
Kelautan
dan
Perikanan
yang
berkelanjutan
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya, masyarakat pesisir, kelembagaan, usaha pengolahan dan Mutu pemasaranproduksi perikanan”.
8
https://nurhasanblogger.wordpress.com/2014/05/07/peran-pemerintah-disektor-perikanan-2/ di akses 10 oktober 2016 jam 18.43 Wita
B.
Misi
Misi yang diembang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan dan Misi Pemrintah Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut. 1.
Peningkatan pelayanan administrasi bidang kelautan dan perikanan. (Meningkatkan
Kualitas Pelayanan Masyarakat Melalui Reformasi Birokrasi). 2.
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesionalisme
Nelayan,
Pembudidaya ikan, Usaha pengolahan dan pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan.(Meningkatkan Kemakmuran dan Kualitas Hidup Rakyat secara Merata) 3.
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan
dan pemasaran hasil produksi perikanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.(Meningkatkan daya dukung Infrastruktur Wilayah dan Prasarana Pelayanan Dasar/ Meningkatkan Kemakmuran dan Kualitas Hidup Rakyat secara Merata) 4.
Peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan produksi hasil olahan
perikanan. (Meningkatkan Kemakmuran dan Kualitas Hidup Rakyat secara Merata) 5.
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah
lingkungan.(Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Wilayah dan Prasarana Pelayanan Dasar) 6.
Optimalisasi pengawasan dan Pengendalian dalam pelestarian sumberdaya kelautan dan
perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan. (Meningkatkan Kualitas dan Penataan Lingkungan Hidup/Menciptakan Stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat) 7. Peningkatan Perangserta Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Wawasan Nusantara,
C.
Tujuan, sasarandan Indikator yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah
sebagai berikut : 1. Misi
:
Peningkatan pelayanan administrasi bidang kelautan dan perikanan.
Tujuan
:
Meningkatkan pelayanan publik.
Sasaran
:
Aparatur Struktural dan Fungsional/Penyuluh Perikanan
Indikator :
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur - Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem Capaian Kinerja dan keuangan 2.Misi
:
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) secara profesional Nelayan,
Pembudidaya ikan, Usaha pengolahan dan pemasaran hasil produksi kelautan dan perikanan. Tujuan
:
Meningkatkan kemampuan/Ketrampilan para pelaku usaha di bidang kelautan
dan perikanan dalam Pemanfaatan sumber daya dan Teknologi yang berdaya saing dan mampu meningkatkan pendapantannya. Sasaran
:
para pelaku usaha Penangkapan (nelayan), Pembudidaya, Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Hasil Perikanan Indikator
:
-
Program/Kegiatan
Pendampingan
kelompok
nelayan,
Kelompok
Pembudidaya, Kelompok Pokmaswas, Kelompok Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran berupa pelatihan dan penyuluhan. 3.
Misi
:
Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap,
pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Tujuan
:
Menigkatkan Daya Dukung Infrastruktur dan Pelayanan Dasar dalam
Penyediaan Prasarana dan sarana untuk Perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil produksi perikanan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir . Sasaran
:
Aparatur, Kelompok Nelayan Penangkap Ikan, Kelompok Pembudidaya,
Kelompok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Produksi, Kelompok Pokmaswas serta Masyarakat Wilayah Pesisir. Indikator :
- Program/Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap,
Pengembangan Budidaya Perikanan, Pemanfaatan Potensi Budidaya Laut Air Payau dan Air Tawar, Pengolahan dan Pemasaran, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pengawasan SDKP, Penyuluh Perikanan dan Statistik Perikanan. - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. 4.
Misi
:
Peningkatan produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan produksi
hasil olahan perikanan. Tujuan
:
Peningkatan Kemakmuran/kesejahteraan/Ekonomi Masyarakat Nelayan,
Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran serta dapat memenuhi Kebutuhan Konsumsi masyarakat bahkan untuk Expor. Sasaran
:
Kelompok Nelayan, Kelompok Pembudidaya. Kelompok Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Produksi Indikator :
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. - Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran hasil Produksi Perikanan. 5. Misi :
Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah
lingkungan.
Tujuan
:
Pemanfaatan potensi Kawasan Budidaya, Area Tankapan, (Fishing Ground) ,
Produk Olahan dan Mutu Pemasaran Produksi Sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan. Sasaran
:
Petani Budidaya, Nelayan dan Usaha Olahan dan Pemasaran Produksi.
Indikator :
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. - Program Pengembangan Budidaya Perikanan. - Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran hasil Produksi Perikanan. 6.
Misi
:
Optimalisasi pengawasan dan Pengendalian pelestarian sumberdaya
kelautan dan perikanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan Tujuan
:
Peningkatan Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan seperti Illegal Fishing, cara dan bahan yang digunakan dalam budidaya, penggunaan bahan pengawet dan mutu pemasaran hasil Produksi.. Sasaran
:
Nelayan Penanagkap ikan, Pembudidaya, Usaha Pengolahan, Pemasaran Hasil
serta Masyarakat Pesisir. Indikator :
- Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan. -
Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan.
7.
Misi
:
Peningkatana Perang serta Masyarakat dalam Peningktan Kegiatan Budaya
Wawasan Nusantara. Tujuan
:
Memperingati Hari Nusantara Setiap Tahun
Sasaran
:
Aparatur dan Masyarakat Kabupaten Kolaka Utara
Indikator :
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim
Kepada Masyarakat.
D. Strategi Strategi yang dikembangkan dalam upaya pencapaian visi dan misi, yaitu pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya (manusia, alam, dan buatan), teknologi, dan modal dengan mengembangkan komoditas unggulan dalam kawasan dan kesisteman agribisnis serta dengan memperhatikan pengembangan Kelautan dan Perikanan berdasarkan wilayah dominan usaha perikanan,kearifan lokal dan kondisi lokal ekonomi setempat dalam kerangka strategi pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara. Strategi pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan yang akan digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara adalah “ Semua Untuk Rakyat “. Dalam perwujudan visi pemerintah tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan akan menempuh jalan melalui Pembangunan sistem ekonomi pedesaan berbasis perikanan melalui pengembangan industri skala Rumah Tangga Perikanan di tingkat pelaku utama, kelompok dan asosiasi pelaku utama kegiatan perikanan ( nelayan, pembudidaya dan pengolahan ikan ). E.
Kebijakan
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : 1.
Pengembangan Sistem Administrasi Umum Pemerintah.
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana sumberdaya yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
3.
Peningkatan Hasil Produksi Kelautan dan Perikanan, dalam kegiatan Perikanan
Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi. 4.
Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Perikanan melaui pembangunan dan
pengembangan Wilayah sumberdaya manusia. 5. 6.
Pembangunan Infrastruktur wilayah. Peningkatan operasional pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan
perikanan.
7.
Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana
Aksi Pengelolaan Wilayah Pesesisir dan Pulau-pulau kecil. 8.
Pengembangan Mutu olahan dan pemasaran hasil produksi Perikanan.
9.
Pengembangan Kawasan Konservasi Sumberdaya Perikanan.9
B3 koordinasi nelayan dan Pemerintah Pemberdayaan Nelayan Dalam Pengelolaan Potensi Laut Di Kolaka Utara Pemberdayaan sosial ekonomi kerakyatan, strategi diimplementasikan melalui: Pengembangan usaha mikro,kecil,memengah dan koperasi yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial; Pembanguna sarana dasar perekonomian rakyat seperti jaringan listrik dan telekomunikasi sehinga dapat menjangkau kantong-kantong produksi agribisnis dan pertambangan; Membina dan mempasilitasi kelompok tani dan nelayan untuk menjalin kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/nelayan,pemerintah dan dunia usaha serta mengembangkan kemitraan dengan asosiasi pemasaran dan asosiasi komoditas; Menumbukan legalisasi (melalui perda) penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan dan pemerintah yang baik (Good Govermance) dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan penganguran guna meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; Menghidupkan kelembangaan sosial-ekonomi dalam upaya masyarakat menolong
diri
sendiri
dan
memberikan
kebebasan
kepada
masyarakat
untuk
mengaktualisasikan dirinya sendiri; Pelaksanaan secara konsisten dan terencana konsep ekonomi kerakyatan yang berintikan: community base, community manage, community oriented, artinya pemberdayaan ekonomi rakyat harus bedasarkan pada potensi dan keinginan masyarakat,di rencanakan dan di kelola oleh masyarakat untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dalam melaksanakan pembangunannya, tentunya membuthkan partisipasi masyarakat. Dan strategi ini telah diupayakan adanaya peningkatan peran serta masyarakat, dalam pembangunan yang telah diimplementasikan melalui program: peningkatan peran serta masyarakat dengan jalan menempatkan masyarakat sebagai salah satu komponen dalam perencanaan,pengelolaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan. Hal ini sesuai dengan prinsip pembangunan dari rakyat
9
http://kolutkab.go.id/dinas_kelautan.html di akses tanggal 12 Oktober 2016 jam 13.34 Wita
oleh rakyat
untuk rakyat;
meningkatkan
Meningkatkan disiplin nasional/daerah
etos kerja, produktivitas masyarakat
Hingga hari ini, upaya peningkatan supremasi
dan kepatuhan hukum di Kabupaten Kolaka Utara juga diimplementasikan melalui program Peningkatan penyuluhan hukum secara intensif dalam kerangka memberikan kesadaran dan pengetahuan terhadap peraturan perundangan yang di laksanakan oleh pemerintah
Menghidupkan sistem nilai, norma dan adat istiadat dalam masyarakat untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum Meningkatkan daya dukung lembaga Eksekutif dan Legislatif dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi KKN di semua sektor pembagunan Meningkatkan profesionalisme aparat dan transparansi penyelengaraan pemerintahan serta mengurangi sekecil mungkin terjadinya primordialisme dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Mendukung mekanisme peradilan dan
praktek
peradilan
untuk
mewujudkan
rasa
keadilan,dalam,masyarakat.
Kemandirian Lokal Dalam Otonomi Daerah menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan di Kolaka Utara, dilakukan dengan: Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penjelengaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan daerah yang bersih; Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang menyangkut mekanisme kerja,struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan yang memadai guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah; Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional,efisien,transparansi dan bertanggung jawab; Memperkuat lembaga non pemerintah dalam rangka memantapkan penyelengaraan otonomi daerah yang luas,nyata dan bertanggung jawab, dan meningkatkan kemampuan peranan lembaga-lembaga non pemerintah; Mempercepat pengembagan daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memiliki keungulan komparatif dan peningkatan aksesibilitas
masyarakat
terhadap
faktor-faktor
produksi,peningkatan
kemampuan
kelembagaan ekonomi lokal dalam menunjang proses kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja; Meningkatkan pendapatan asli daerah; Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak,baik pihak dalam maupun luar Negeri dalam rangka peningkatan investasi.
Penyebaran atau revitalisasi pembangunan di sektor perkebunan di Kolaka Utara adalah bertitik tolak pada bidang perkebunan yang handal di tempuh melalui program: penguatan dan pemanfaatan teknologi yang moderen dan tepat guna yang berbasis pada masyarakat dengan pola kemitraan dalam peningkatan produksi dan pendapatan sub sektor tanaman pagan,perikanan, peternakan, kehutanan,dan perkebunan sehingga sektor perkebunan dapat di andalkan sebagai lokomotif pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara Mengedepankan prinsip-prinsip Pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani dalam memanfaatkan teknologi yang moderen dan tepat guna melalui penyuluhan dan pelatihan; Peremajaan perkebunan Kakao, Cengkeh, dan Kelapa Menjamin terwujudnya lingkungan,yang,lestari.
Selain itu, kualitas sumberdaya manusia perangkat pemerintahan yang masih relatif terbatas. Oleh karena itu upaya penyediaan prasarana dan sarana pemerintahan yang di barengi dengan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan melalui pendekatan meristokrasi akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di bidang pemerintahan. Strategi meritokrasi di harapkan akan mewujudkan: terwujudnya pemerintahan dari kepemerintahan yang baik (good government, govermance); Kapasitas dan jangkauan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi optimal; Stabilitas daerah relatif terjamin; Hubungan kerja antara unitunit dan antara esekutuf dan legislative semakin harmonis dan lebih dinamis; Meningkatkan kesejahtraan pegawai; Berkurangnya praktek kolusi,korupsi,dan nepotisme(KKN). Terjawab dalam strategi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Dan Pelayanan Kepada Masyarakat, Tantangan yang cukup berat bagi Kabupaten Kolaka Utara pasca pemekaran adalah bagaimana memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat dengan keberagaman kepentingan dan kebutuhan dalan kondisi prasarana dan sarana pemerintahan yang sangat terbatas.
Dan strategi pembangunan infastruktur dan daerah tertinggal, Kabupaten Kolaka Utara akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi daerah tertingal itu secara umum berupa keberpihakan, percepatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kondisi Kolaka Utara. Program utama yang akan di laksanakan adalah pengembangan ekonomi lokal berupa
pertanian dalam artian luas (perikanan dan kelautan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan, kehutanan), Pariwisata dan pertambangan serta pengembangan UKMK.Prinsip dasar dalam pelaksanaan strategi ini adalah berorientasi pada masyarakat (people centered), berdasarkan kebutuhan masyarakat (sosial accepted), berdasarkan kearipan lokal (culturally appropriete),berwawasan
lingkungan
(environmentally),dan
tidak
diskriminatif
(non
discriminatif). Implementasi program strategi pengembangan daerah tertinggal meliputi: Pembangunan insprastruktur fisik,sosial,ekonomi, dan pemerintahan; Pengembangan usaha mikro kecil, koperasi dan usaha menengah; Pengentasan penduduk miskin; Penciptaan lapangan kerja melalui perluasan investasi; serta pengembangan pusat-pusat dan subpusat pertumbuhan ekonomi.10 Pembangunan kelautan dapat dilakukan juga untuk memaksimalkan potensi laut dan juga meningkatkan ekonomi daerah pesisir. Pembangunan tempat pengawetan dan pengalengan ikan diperlukan untuk menambah daya tahan simpan hasil laut nelayan Kolaka Utara. Penyaluran ikan ke daerah non pesisir dapat juga sangat penting dilakukan untuk memperluas pasar dan juga memenuhi kebutuhan gizi akan ikan di daerah non pesisir.11 Salah satu contoh koordinasi pemeriintah dan nelayan adalah Pembangunan Bay Pass yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara dengan melakukan penimbunan di tengah laut dikeluhkan oleh sejumlah Nelayan yang tinggal di pesisir pantai di Kecamatan Lasusua dan Kecamatan Katoi. Para nelayan mengeluhkan tempat perahu ditambatkan atau tempat parkir perahu sangat jauh dari pinggir pantai, dan susah untuk membawa keluar perahu mereka saat turun ke laut. Dan tidak sedikit nelayan mengangkat perahunya turun ke laut dengan menggotongnya. Seperti yang diungkapkan salah seorang nelayan Warga Lasusua Anca, sejak dibangunnya bay Pass Lasusua-Tobaku, dirinya susah untuk turun melaut, karena perahu yang ditambatkan di pinggir pantai harus digotong sendiri ketika akan melaut. “Setiap mau turut memancing, perahu harus diangkat sampai kelaut,” kata Anca
10
http://buletinkolakautara.blogspot.co.id/2008/10/strategi-pembangunan-kolaka-utara.html di akse 15 oktober 2016 jam 19.00 Wita 11 http://statistikceria.blogspot.co.id/2014/12/essay-sektorutama-pembangunan-ekonomi.html di akses tanggal 19 oktober 2016 jam 17.00 Wita
Pembangunan Bay Pass, kata Anca sebenarnya sangat bagus karena nantinya dapat memudahkan warga yang akan ke pelabuhan Tobaku tanpa melewati pendakian Lasitarda, namun di sisi lain pekerjaan nelayan terhambat karena tidak disediakan tambatan perahu. “Untuk itu kami meminta kepada Pemerintah agar menyediakan tempat khusus tambatan perahu bagi nelayan,” ujar Anca. Karena selama ini, bagi nelayan yang menambatkan perahunya di pinggir pantai mengalami kesusahan setiap akan melaut, karena tidak ada jalan yang disediakan tempat keluarnya perahu. Sehingga tidak sedikit nelayan terpaksa membopong perahunya sampai kelaut. Dengan kondisi ini juga sejumlah nelayan malas melaut, bahkan harga ikan juga melonjat naik dikarenakan kurangnya nelayan melaut. Keluhan nelayan tersebut juga diungkapkan dihadapan sejumlah Pejabat Lingkup Pemda Kolut di Hotel Berlian, Selasa (4/8) lalu saat digelar Pembahasan AMDAL untuk kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Kolaka Utara dan pembangunan Jalan Bay Pass Lasusua-Tobaku oleh Badan Lingkungan Hidup Kebersihan, Pemadaman, Pemakaman dan Kebakaran Kabupaten Kolaka Utara. Keluhan itu ditanggapi Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Drs. Ilham Tahier, SE. Dikatakannya, permintaan para nelayan untuk dibuatkan tambatan perahu akan diupayakan. Namun prosedur pembuatan itu harus melalui SKPD yang menangani kelautan kemudian diteruskan ke BAPPEDA untuk dibuatkan anggaran dan diajukan ke DPRD kemudian dibahas,”Yang pastinya permintaan nelayan untuk dibuatkan tambatan perahu akan dilksanakan,” jelasnya. 12
12
https://m3sultra.wordpress.com/2009/08/06/nelayan-keluhkan-pembangunan-bay-pass/ di akses 23 oktober 2016 jam 19.24 Wita
