PEMAHAMAN TENTANG SPI RUMAH SAKIT
Dr. Sutirto Baski, SpKK, M.Kes. (ARSADA)
Dr. Dr. Sutirto Basuki, SpKK, M.Kes M.Kes - Ka SPI RSUD Tarakan (1997-2001, 2010-2013) - Wadir Pelayanan RSUD Tarakan (2001-2010) - Ka Komite Mutu RSUD Tarakan - Bendahara PP ARSADA
E-mail :
[email protected] HP : 0816 107 108
Alamat Kantor : - RSUD TARAKAN JAKARTA - Sekretariat Sekretariat PP ARSADA, ARSADA, Jakarta
Dr. Dr. Sutirto Basuki, SpKK, M.Kes M.Kes - Ka SPI RSUD Tarakan (1997-2001, 2010-2013) - Wadir Pelayanan RSUD Tarakan (2001-2010) - Ka Komite Mutu RSUD Tarakan - Bendahara PP ARSADA
E-mail :
[email protected] HP : 0816 107 108
Alamat Kantor : - RSUD TARAKAN JAKARTA - Sekretariat Sekretariat PP ARSADA, ARSADA, Jakarta
TUJUAN UMUM
Mampu memahami apa yang disebut dengan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) Rumah Sakit
TUJUAN KHUSUS
mampu 1. Menjelaskan pengertian SPI RS 2. Menjelaskan regulasi/dasar hukum SPI 3. Menjelaskan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SPI 4. Menjelaskan struktur organisasi SPI
POKOK BAHASAN
1. Pengertian SPI 2. Regulasi/Dasar Hukum SPI 3. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang SPI 4. Struktur Organisasi SPI
Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
Satuan Pemeriksaan Internal dibentuk dengan tujuan menjamin penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit yang baik (Good Corporate Governance) melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen Rumah Sakit yang berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran
SPI •
•
•
•
•
•
Pewujudan tata kelola RS yang baik (good corporate governance) Monitoring & evaluasi Berkala, kontinu (rutin) Pengawasan berjenjang Diri sendiri atasan langsung SPI inspektorat/auditor eksternal DPR masyarakat Pemeriksaan sumber daya
DASAR HUKUM •
•
•
• •
•
Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah
PEMERIKSAAN INTERNAL
kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, independen, obyektif, dan profesional melalui tahap proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi berdasarkan standar pemeriksaan internal rumah sakit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan pelayanan rumah sakit, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan rumah sakit, sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan rumah sakit yang baik.
TUGAS SPI -Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja Rumah Sakit.
-Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi (Pelayanan, SDM, Diklat, Litbang, Umum, Sarpras, Keuangan) -Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur RS -Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit.
Fungsi
Membantu Direktur/Kepala RS dalam pemeriksaan internal agar pengelolaan sumber daya Rumah Sakit lebih efektif, lebih efisien dan ekonomis untuk dapat menjamin akuntabilitas kinerja Rumah Sakit sesuai dengan tujuan organisasi Memberikan konsultasi, advokasi, pembimbingan dan pendampingan terkait pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku
RUANG LINGKUP
1. Manajemen Pelayanan, 2. Sumber Daya Manusia, 3. Pendidikan dan Pelatihan, 4. Penelitian dan Pengembangan, 5. Umum, 6. Sarana Prasarana, 7. Keuangan.
WEWENANG Wewenang SPI meliputi : 1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan pemeriksaan internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan 2. Mendapatkan akes terhadap semua dokumen, sarana dan prasarana, informasi atas obyek audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan tugas 3. Mendapatkan keterangan/informasi dari semua pihak yang terkait dengan obyek pemeriksaan yang dilaksanakan 4. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya dalam kaitannya dengan proses pemeriksaan internal
ORGANISASI Dibentuk dan diangkat oleh Direktur & bersifat Independen Terdiri dari : 1. Kepala SPI 2. Subsatuan pemeriksaan 3. Anggota Subsatuan pemeriksaan : a) Subsatuan Pemeriksaan Pelayanan, Pemasaran dan Pengembangan Bisnis b) Subsatuan Pemeriksaan Sumber Daya Manusia, Umum dan Sarana prasarana c) Subsatuan Pemeriksaan Keuangan Catatan : Bila SDM terbatas, minimal ada Kepala dan Anggota yang merangkap menjadi subsatuan Minimal 3 orang
Tidak boleh merangkap jabatan struktural
Persyaratan sebagai Kepala SPI a) Berpendidikan minimal Sarjana (S1) b) Memiliki sertifikat sebagai auditor ahli atau sertifikat lain yang setara dan mendapat pengakuan dari badan standardisasi nasional c) Berpengalaman di bidang manajemen Rumah Sakit dan/atau pemeriksaan internal minimal 3 tahun d) Bekerja purna waktu
Persyaratan sebagai Anggota SPI a) Berpendidikan minimal Sarjana (S1) b) Memiliki sertifikat sebagai auditor ahli atau sertifikat lain yang setara dan mendapat pengakuan dari badan standardisasi nasionl c) Bekerja purna waktu
Seorang Ketua/Anggota SPI •
•
•
•
Harus mempunyai pengetahuan tentang Kebijakan, Peraturan, Panduan, Pedoman, Prosedur, dll. Yang terkait dengan manajemen pelayanan, SDM, Pengadaan Barang, Penyimpanan Barang, Keuangan, Sarana-prasarana, Bsngunan, lingkungan, JKN, dll. Berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri lainnya, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati, Peraturan/SK Direktur, dll. Peraturan-peraturan tsb. Sebagai Standar untuk mengetahui Kepatuhan, Kecurangan, Ketidak patutan Auditi Mis. UU No. 44/2009 ttg. Kesehatan, UU No 5/2014 ttg Tenaga Kesehatan, PP No. 60 th. 2010 ttg SPIP, PP No 51 th. 2007 ttg Kefarmasian, Permenkes No. 129 th 2008 ttg Standar Pelayanan Minimal, Permenkes No. 269/2008 ttg Rekam Medik, dll
PIAGAM PEMERIKSAAN INTERNAL •
•
Merupakan dokumen yang berisi dan menjelaskan keberadaan dan fungsi SPI di RS Isi : – – – – – – – –
• • •
Visi Misi Wewenang Ruang lingkup tugas Tanggung jawab Kewajiban Kode etik pemeriksaan Hubungan kerja
Harus dibuat Ditandatangani Kepala SPI dan Direktur RS Sebagai dasar pelaksanaan tugas SPI dan disosialisikan ke unitunit RS
KEWAJIBAN SPI 1. Menyusun rencana pemeriksaan 2. Mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana pemeriksaan tahunan kepada Direktur 3. Mengelola sumber daya 4. Menetapkan sistem dan prosedur pemeriksaan 5. Melakukan koordinasi 6. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan 7. Melakukan pengembangan dan pengendalian mutu pemeriksaan 8. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat
RENCANA KERJA
•
•
•
•
•
•
Rencana strategis (5 tahun) dan rencana tahunan
Rencana tahunan dengan penentuan prioritas berdasar evaluasi risiko Lampirkan sumber daya yang diperlukan Pertimbangkan adanya pengaduan dari masyarakat Prinsip keserasian dan keterpaduan Hindari pemeriksaan yang berulangulang
PEMERIKSAAN MELIPUTI :
1. Pemeriksaan dan evaluasi kinerja/ operasional penyelenggaraan rumah sakit 2. Reviu laporan keuangan Rumah Sakit 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
JENIS PEMERIKSAAN •
•
Pemeriksaan kinerja : merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau aktivitas/kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) : merupakan Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal yang diperiksa, meliputi pemeriksaan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan pemeriksaan yang bersifat khusus.
STANDAR PEMERIKSAAN Standar Pemeriksaan adalah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitas kinerja pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya. Standar Pemeriksaan sangat menekankan tidak hanya terhadap pentingnya kualitas profesional pemeriksa tetapi juga terhadap bagaimana pemeriksa mengambil pertimbangan dan keputusan waktu melakukan pemeriksaan dan pelaporan. Terdiri dari Standar Umum; Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; Standar Pelaporan; dan Standar Pemantauan Tindak Lanjut.
– – – –
Prinsip Umum Pemeriksaan
•
•
•
•
Independensi dan Obyektivitas Kompetensi Kecermatan profesional Kepatuhan pada Kode Etik
Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja meliputi: 1. Perencanaan; a) b) c) d)
2. 3.
Supervisi Pengumpulan dan Pengujian Bukti a) b)
4. 5.
Penetapan sasaran, ruang lingkup, metodologi, dan alokasi sumber daya Pertimbangan dalam perencanaan Evaluasi terhadap sistem pengendalian intern Evaluasi atas ketidakpatuhan auditi terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse)
Pengumpulan Bukti Pengujian bukti
PengembanganTemuan Dokumentasi
Pengumpulan dan Pengujian Bukti •
Pengumpulan bukti –
–
–
–
•
Harus didapat bukti yang relevan, kompeten, cukup dan memiliki nilai material Digunakan untuk mendukung kesimpulan, temuan dan rekomendasi Dapat digolongkan menjadi bukti fisik bukti dokumen, bukti kesaksian Diangap cukup sesuai pertimbagan keahlian dan obyektif
Pengujian bukti – –
Membandingkan informasi dengan kriteria. Teknik pemeriksaan yang digunakan meliputi konfirmasi, inspeksi, pembandinga, penelusuran dan bertanya (wawancara)
Pengembangan Temuan •
•
•
Adanya ketidak sesuaian antara kondisi/ pelaksanaan dengan kriteria yang seharusnya Dapat berupa kurang memadainya sistem pengendalian intern, adanya ketidak-patuhan dari ketentuan peraturan perundangundangan, kecurangan, serta ketidak-patutan (abuse) Temuan biasanya terdiri dari unsur kondisi, akibat dan sebab
Dokumentasi (Kertas Kerja Pemeriksaan) •
•
Harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk dan dianalisis Harus berisi : –
–
–
–
Tujuan, ruang lingkup, metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji petik yang digunakan Dokumentasi pekerjaan yang berguna untuk mendukung pertimbangan profesional dan temuan pemeriksa Bukti tentang reviu supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan Penjelasan pemeriksa mengenai standar yang tidak dapat diterapkan, apabila ada, alasan dan akibatnya
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN •
•
•
•
•
Harus disampaikan langsung ke Direktur Utama Berdasarkan Standar Kerja Audit Berpegangan pada Kode Etik Auditor Pelaporan ke Pemilik dengan persetujuan Direktur Pelaporan harus mencantumkan : a) Kesimpulan b) Rekomendasi c) Tindak lanjut
Bentuk Laporan •
•
Laporan hasil pemeriksaan kinerja harus dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait. Bentuk laporan pada dasarnya bisa berbentuk surat atau bab. –
–
Bentuk surat digunakan apabila dari hasil pemeriksaan tersebut tidak diketemukan banyak temuan. Sedangkan bentuk bab digunakan apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan banyak temuan.
Tanggapan Auditi •
•
•
•
Pemeriksa harus meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab. Tanggapan tersebut harus dievaluasi dan dipahami secara seimbang dan obyektif, serta disajikan secara memadai dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan yang diberikan, seperti janji atau rencana tindakan perbaikan, harus dicantumkan dalam laporan hasil pemeriksaan, tetapi tidak dapat diterima sebagai pembenaran untuk menghilangkan temuan dan rekomendasi yang berhubungan dengan temuan tersebut. Pemeriksa harus melaporkan tanggapan pejabat auditi yang bertanggung jawab atas program yang diperiksa mengenai kesimpulan, temuan, dan rekomendasi pemeriksa, serta perbaikan yang direncanakan olehnya. Salah satu cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa suatu laporan hasil pemeriksaan dipandang adil, lengkap, dan obyektif adalah adanya reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, sehingga dapat diperoleh suatu laporan yang tidak hanya mengemukakan temuan dan pendapat pemeriksa saja, melainkan memuat pula pendapat dan rencana yang akan dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab tersebut. Apabila tanggapan dari auditi bertentangan dengan kesimpulan, temuan, dan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan menurut pendapat pemeriksa tanggapan tersebut tidak benar, maka pemeriksa harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan tersebut beserta alasannya secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, pemeriksa harus memperbaiki laporannya, apabila pemeriksa berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.
REKOMENDASI
•
Saran SPI kepada Direktur untuk penyelesaian suatu temuan
•
Harus dilaksanakan oleh unit terkait
•
Dengan pemantauan Direktur/Jajaran Manajemen
•
Pemantauan SPI
Tindak lanjut •
•
Harus ada laporan dari SPI tentang pelaksanaan tindak lanjut Tindak lanjut : –
–
–
–
Harus dikomunikasikan ke auditi untuk menyesaikannya berdasar rekomendasi Harus dipantau dan didorong untuk segera dilaksanakan Bila belum dilaksanakan, buat laporan yang berisi temuan dan rekomendasi, sebab-sebab belum ditindaklanjuti dan komentar/rencana auditi untuk menuntaskan temuan Pelaporan kepada atasan langsung dan Direktur
LAPORAN BERKALA •
•
•
Wajib disampaikan kepada Direktur tentang realisasi kinerja dan kegiatan pemeriksaan yang telah dilaksanakan Dalam bentuk Laporan Tahunan Sekaligus menyampaikan rencana kerja tahun depan
TATA HUBUNGAN KERJA
•
Pelaporan hasil kerja ke Direktur
•
Pelaporan ke Pemilik dengan ijin Direktur
•
Mitra Inspektorat/Auditor
•
Mitra dengan Dewan Pengawas
