CONTOH PELANGGARAN ETIKA DI APOTEK:
1. Dokter menulis resep dengan kode, dan resep tersebut hanya bisa ditebus di apotek yang ditunjuk dokter. 2. PSA menjual psikotropika dan pada saat membuat laporan bekerja sama dengan dokter untuk membuatkan resep. 3. Krim malam, krim pagi buatan apotek sendiri, tidak diketahui formulanya. DI PUSKESMAS ATAU KLINIK:
1. Yang menyerahkan obat kepada pasien bukan apoteker, melainkan bidan, mantri, perawat, karena karena puskesmas puskesmas tidak memiliki apoteker. apoteker. DI RUMAH SAKIT:
1. Apoteker membuat suatu obat yang isinya campuran dari beberapa obat (oplosan). DI INDUSTRI:
1. Klaim, saling mengklaim suatu produk melanggar etika. 2. Kebohongan publik menginfokan tentang khasiat suatu obat yang tidak benar.
KASUS PRODUKSI KASUS I: Kasus Ia Dalam FI IV disebutkan bahwa tablet efedrin memiliki kadar yang dapat diterima adalah 90100% efedrin anhydrat. Untuk memproduksi tablet efedrin 50 mg sebanyak 1.000.000 tab diperlukan 50 kg serbuk efedrin anhydrat dengan penambahan berbagai bahan campuran lainnya. Hasil uji bagian QC didapat kadar efedrin 95,25%, KS/KB, WH memenuhi syarat sehingga barang tersebut diluluskan. Tablet efedrin yang dibuat menjadi 1.047.500 tablet. Hasil ini terjadi berulang-ulang. Telah dilakukan check proses, namun hasil sama. Kasus Ib Apoteker S, seorang Manajer roduksi suatu Industri farmasi diminta untuk memproduksi sediaan Tablet Captoprl 25 mg. Sesuai dengan syarat standard dalam Farmakope Indonesia edisi IV, syarat kadar Captopril tablet adalah 90 s.d. 110%. Guna memproduksi 100.000 tablet Captopril 25 mg, Apoteker S menimbang 2,300 kg sehingga tiap tablet mengandung ratarata-ra rata ta 96,0 96,00% 0%.. Obat Obat dapa dapatt dipr diprod oduk uksi si dan dan secar secaraa pera peratu tura ran n peru perund ndan ang-u g-und ndan anga gan n memenuhi syarat kadar. Apoteker S dibanggakan oleh pemilik industri dan mendapat bonus besar karena produksi Captopril tablet menghasilkan laba yang banyak. banyak.
• • •
Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker? Cari komitmen pimpinan terhadap mutu. Lakukan validasi proses. Bobot Bobot keseragaman keseragaman obat tablet efedrin 50 mg, walaupun range 95-110%, akan tetapi harus ditimbang 50 mg jangan dikurangi.
KASUS II: Pemerintah telah menetapkan harga jual obat adalah 1- 3 kali harga obat generiknya. Seorang apoteker yang menjabat sebagai Manajer Produksi di suatu industri farmasi mendapati bahwa harg hargaa baha bahan n baku baku glib gliben encl clam amid idee naik naik sehi sehing ngga ga sete setela lah h dipr diprod oduk uksi si menj menjad adii tabl tablet et glibenclamide juga harga tinggi mengikuti harga yang yang ditetapkan ditetapkan pemerintah pemerintah,, pabrik pabrik mengalami mengalami kerugian. kerugian. Diketahui Bila mengikuti bahwa pabrik farmasi yang memproduksi glibenclamide tablet hanya oleh beberapa pabrik farmasi. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh apoteker?
Tetap memproduksi Glibenclamide tablet karena sangat diperlukan oleh masyarakat. Tapi gemana mengatasi kerugian perusahaan? So: Melakukan subsidi silang untuk menutup kerugian pabrik/jual neto aja. Efektivita vitass produk produksi/m si/mene enekan kan biaya biaya produk produksi. si. Ganti Ganti dengan dengan bahan bahan tambah tambahan an yang yang lebih lebih Efekti murah tapi tidak mengubah kualitas. Lakukan upaya diplomasi antara petinggi pabrik (pentingnya GP-Farmasi) dengan pemerintah terkait regulasi. KASUS III: Sebuah pabrik obat tradisional Kec. Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah memproduksi OT mengandung BKO tanpa hak dan kewenangan. Ruang produksi OT TIE dan mengandung BKO tersebut didesain seperti Bunker yang terletak dibawah tanah dan bertingkat 2 (dua).
Hasil pengujian PPOMN terhadap barang bukti yang ditemukan menunjukkan : Kajian Pelanggaran Etika Dan Undang-Undang Kefarmasian Pers Persya yara rata tan n usah usaha a indu indust stri ri obat obat trad tradis isio iona nall dan dan usah usaha a indu indust stri ri keci kecill obat obat trad tradis isio iona nall (SK (SK MENK MENKES ES NO. NO. 246/ 246/ME MENK NKES ES/S /SK/ K/ V/19 V/1990 90 tent tentan ang g izin izin usah usaha a industri obat tradisional dan pendaftaran pendaftaran obat tradisional) Pasal 3
1. Obat tradisional yang diproduksi, diedarkan diwilayah Indonesia maupun dieksport terlebih dahulu harus didaftarkan sebagai persetujuan menteri. 2. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah obat tradisional hasil poduksi: a. Industri kecil obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, dan parem. b. Usaha jamu racikan. c. Usaha jamu gendong. Pasal 6
1. Usaha industri obat tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. b. Memiliki nomor pokok wajib pajak. Pasal 7 “Indust “Industri ri obat obat tradis tradision ional al harus harus didiri didirikan kan di tempat tempat yang yang bebas bebas pencem pencemaran aran dan tidak tidak mencemari lingkungan”. Pasal 8 “Usaha “Usaha indust industri ri obat obat tradis tradision ional al harus harus mempek mempekerja erjakan kan secara secara tetap tetap sekuran sekurang-k g-kura urangn ngnya ya seorang apoteker warga negara indonesia sebagai penanggung jawab teknis”. Pasal 9
1. Industri obat tradisional dan industri kecil obat tradisional wajib mengikuti pedoman cara cara pembuatan pembuatan obat tradisioanl yang baik baik (CPOTB). 2. Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat 1 dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat. Pasal 23 Untuk pendaftaran obat tradisional dimaksud dalam pasal 3 obat tradisional harus memenuhi persyaratan:
a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia . b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi prsyaratan yang ditetapkan. c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat. d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotik. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4a Hak konsumen adalah : Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. PP No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Bagian Ketiga mengenai pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi Pasal 7 (1) “Pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi harus memiliki apoteker penanggung jawab”. Pasal 9 (2) “Industri obat tradisional dan pabrik kosmetika harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang apoteker sebagai penanggung jawab”.
KASUS PENGADAAN Apotek menerima tawaran PBF karena ada pelicin/bonus.
KASUS DISTRIBUSI KASUS I: Apotek panel melanggar UU.
Untuk bersaing dengan apotek lain, sehingga apotek X mencari PBF yang menjual harga murah walaupun tidak legal dengan tujuan agar bisa menjual kembali dengan harga murah dengan diskon, sehingga mampu bersaing. KASUS II: Nempil obat antar apotek bagaimana aturan main yang baik? Penyelesaian: Pada prinsipnya yang penting (tolong menolong):
1. Bagi yang nempil: a. minta tolong dengan sopan dan cara yang baik, jangan hanya menggunakan kertas sobekan untuk pemesanan. b. Komunikasikan Komunikasikan / telepon dulu, dulu, siapkan siapkan dokumen dokumen tertulis. c. Kalimat terbaik: (1) SP; (2) Copi Resep; (3) Dengan kertas yang baik. 1 & 2 Untuk nempil narkotik boleh tapi pake SP narkotik (baca UU Narkotika No.35/2009) No.35/2009) 2. Bagi yang ditempili: a. Harga (pada umumnya HNA + PPN x index 1,3), namun untuk sejawat tidak sama dengan harga pada umumnya, atau bukan juga harga netto, ini egois. Tapi index misalnya 1,1. Tidak menarik biaya tueslag dan embalanse. KASUS III: Narkotik boleh didistribusikan dari apotek ke apotek, dari apotek ke RS. Masa sesama sejawat tidak saling percaya untuk nempil obat, percuma kuliah lama kata bu Bondan. Yang penting ada SP nya aja (kesepakatan di Yogya pake SP khusus, tapi berdasarkan undangundang undang yang yang pentin penting g ada permin permintaan taan tertuli tertuliss dari dari apotek apoteker). er). UU Narkoti Narkotik k tahun tahun 70an 70an memang memang tidak tidak diperb diperbole olehka hkan, n, namun namun UU Narkot Narkotik ik sekaran sekarang g boleh. boleh. UU Narkot Narkotika ika No. 35/2009: Pasal 43 (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter.
(2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada: a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. (3) (3) Ruma Rumah h sakit sakit,, apot apotek ek,, pusa pusatt keseh kesehat atan an masy masyara araka kat, t, dan dan bala balaii peng pengob obat atan an hany hanyaa dapa dapatt menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter. (4) Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk: a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. (5) Narkot Narkotika ika dalam dalam bentuk bentuk suntik suntikan an dalam dalam jumlah jumlah tertent tertentu u yang yang diserah diserahkan kan oleh oleh dokter dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek.
KASUS PELAYANAN PELAYANAN RESEP Definisi Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993–Pasal 922/Menkes/Per/X/1993–Pasal 1(h) Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter, Dokter Gigi, Dokter Hewan kepada Apoteker Peng Pengel elol olaa Apot Apotik ik untu untuk k meny menyedi ediak akan an dan dan meny menyera erahk hkan an obat obat bagi bagi pend pender erit itaa sesu sesuai ai peraturan perundangundangan yang yang berlaku.
Resep yang baik adalah resep yang jelas dan dapat dibaca, resep harus memenuhi memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh SK. MENKES RI No. 26 MenKes/Per/1981, Bab III, pasal 10 , yang memuat :
1. Nama, alamat alamat dan No Surat Surat Ijin Praktek Praktek Dokter Dokter 2. Tempat dan tanggal penulisan resep 3. Tanda R/ pada bagian kiri setiap penulisan obat. 4. Nama setiap obat/komponen obat/komponen resep (dengan Bentuk sediaan obat, Dosis, Jumlah Jumlah dan petunjuk pemakaian) 5. Tanda tangan/ paraf dokter, alamat jelas rumah untuk obat narkotika 6. Tanda seru/paraf dokter, pada obat yang melebihi dosis maksimum. 7. Nama penderita penderita Bagian-bagian dari resep adalah : a. Inscriptio (identitas dokter penulis resep, SIP, alamat, kota, tanggal dan R/ b. Praescriptio (Inti resep, terdiri dari nama obat, BSO, Dosis obat dan jumlah obat) c. Signatura, tanda yang harus ditulis di etiket obat (nama pasien dan petunjuk pemakaian). d. Subscriptio, tanda tangan atau paraf dokter.
Secara Teknis Resep artinya pemberian obat secara tidak langsung, ditulis jelas dengan tinta, tulisan tangan pada kop resep resmi kepada pasien, format, dan kaedah penulisan sesuai dengan peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku. Perundang-undangan: Permenkes No.278/279/280/Menkes/SK/V/198 No.278/279/280/Menkes/SK/V/1981 1 Melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan Salinan resep harus ditanda-tangani atau diparaf oleh Apoteker Kepmenkes No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 1027/Menkes/SK/IX/2004 Skrining resep : Persyaratan administratif resep, a.l: ala mat dokter, tgl penulisan resep, re sep, paraf/td para f/td tangan dokter, Nama obat, potensi, dosis , Nama, alamat juml yg diminta, cara pemakain dan Informasi lainnya.
Faktanya Resep Resep harus harus mudah mudah dibaca dibaca dan mengun mengungka gkapka pkan n dengan dengan jelas jelas apa yang yang harus harus diberik diberikan an (Zunilda, 1998). Apabila apoteker menganggap pada resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada penulis resep (Hartono, 2003). Dalam resep harus memuat: nama dokter, nomor Surat Izin Praktek dokter, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan dokter, nama pasien, alamat, umur, berat badan, nama obat, dosis, jumlah yang diminta, aturan pakai. Resep Resep yang yang mengan mengandun dung g narkot narkotika ika harus harus dituli dituliss tersen tersendir dirii yaitu yaitu tidak tidak boleh boleh ada iterasi (ulangan), (ulangan), ditulis ditulis dengan dengan nama pasien tidak boleh m.i.=mihi m.i.=mihi ipsi=untuk ipsi=untuk dipakai dipakai sendiri, sendiri, alamat pasien dan aturan pakai yang jelas, tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya pakainya (Aniefa, 2000).
Kaidah Penulisan Resep yang Nama obat ditulis dengan jelas. Penulisan nama obat tidak jelas dapat menyebabkan obat yang keliru diberikan kepada penderita. Kekuatan dan jumlah obat ditulis dalam resep dengan jelas (Zaman, 2001). Pemberian obat yang terlalu banyak sebaiknya dihindari karena bisa bahaya. Pemberian obat dalam jangka waktu yang terlalu lama sebaiknya dihindari.
(Joenes, 2001). Pelayanan Resep Obat Dalam pelayanan resep ini, resep yang sudah diterima apoteker harus dibaca secara lengkap dan hati-hati, sehingga tidak ada keraguan dalam resep tersebut (Scott, 2000). Skrining Resep Persyaratan administratif yaitu: nama, nomor Surat Izin Praktek dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, nama obat, dosis, dan jumlah yang yang diminta, dan cara pemakaian yang jelas.
Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas atau jika nampak telah terjadi kesalahan, apoteker
harus harus mengko mengkonsu nsulta ltasika sikan n kepada kepada penuli penuliss resep. resep. Hendak Hendakny nyaa apotek apoteker er tidak tidak mengar mengartika tikan n maksud dari kata yang tidak jelas atau singkatan yang tidak diketahui (Scott, 2000). Beberapa jenis kesalahan memang cukup banyak dijumpai dalam penulisan resep, misalnya masih banyak resep obat yang ditulis tanpa ada penulisan signa penulisan signa atau aturan pakai, kadang kata signa yang dituliskan kurang jelas atau kurang lengkap (Zairina dan Himawati, 2003). Beberapa jenis kesalahan yang terjadi pada resep: Tidak ada umur pasien terutama untuk pasien anak. /prescriber Tidak ada tanda tangan dokter Nama obat tidak jelas karena tulisan yang sulit dibaca. Penulisan obat dengan khasiat sama lebih dari 1 kali dalam 1 lembar resep, baik dengan nama sama atau merk berbeda. (Nadeem, 2003). Pelayanan Resep Apabila apoteker apoteker menganggap menganggap bahwa dalam resep ada kekeliruan atau penulisan penulisan resep yang Apabila tidak tepat, apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep. (Anief, M., 2000).
Kesimpulan Resep tidak memenuhi persyaratan/ tidak sesuai dengan kaidah hukum dan teori yang berlaku. Resep tersebut dikonfirmasi dan didiskusikan lebih lanjut kepada dokter penulis resep Bila terdapat resep yang tidak memenuhi aturan-aturan diatas, resep tidak dapat dilayani, begitu pula resep narkotika yang telah diambil sebagian oleh pasien diapotek lain.
OWA atau BUKAN Apotek menjual antibiotik secara bebas tanpa resep misal Amox adalah obat yang tidak termasu termasuk k OWA, OWA, tetapi tetapi banya banyak k pasien pasien minta minta amox amox tanpa tanpa resep resep dokter. dokter. Apote Apotek k A tetap tetap melayani. Sehingga untuk mengantisipasi jika diperiksa oleh Dinkes & POM, agar tidak ketahuan maka apoteker di apotek tersebut membuat copi resep sendiri ‘resep putih’ untuk melegalkan transaksi. So: o
o
o
Resep Resep putih putih merupak merupakan an dokume dokumen n palsu palsu dan tidak tidak bertangg bertanggung ung jawab jawab sehingga sehingga melanggar kode etik dan UU, seharusnya bila apoteker menyerahkan obat selain OWA, maka harus berani bertanggung jawab. Keadaan pasien ditanya terlebih dahulu beserta alasannya. Tidak benar karena copi resep ada tulisan pcc (pro copi confirm) artinya sesuai benarnya/aslinya. benarnya/aslinya. Apoteker ini hanya takut peraturannya tapi tidak tau prinsipnya. prinsipnya. Menurut Menurut bu Bondan Bondan apoteke apotekerr bisa memberik memberikan an judgeme judgement nt profesi profesi (keputu (keputusan) san) karena kita seorang profesional yang berbasis keilmuan. Jadi jika berdasarkan judgement kita amox harus diserahkan maka buat catatan dan keterangan (tanggal, nama & alamat pasien, dasar pertimbangan, keluhan, nama obat, dosis, dan jumlah obat, keterangan lain yang jelas, saat penyerahan penyerahan diberikan
o
informasi dan konseling) dan dibubuhi tanda tangan apoteker sehingga apoteker tidak perlu membuat dokumen palsu. Maka layani dengan keyakinan dan keilmuan sehingga bisa membuat judgement profesi yang yang bisa kita pertanggungjawabk pertanggungjawabkan. an. OBAT RESEP DOKTER DIJUAL KEMBALI Resep ditulis oleh dokter untuk seorang perawat, ternyata bukan untuk perawat tetapi untuk dijual kembali. So:
Jika resep sah layani, kecuali kita tau pasti disalahgunakan maka kita dapat tolak
dengan tegas namun sopan dan lembut serta dikomunikasikan kepada dokter. Maka layani dengan keyakinan dan keilmuan sehingga bisa membuat judgement profesi yang yang bisa kita pertanggungjawabk pertanggungjawabkan. an. MASUK FORMULARIUM Produk memiliki kualitas kurang bagus tetapi tetap dimasukkan ke dalam formularium karena menjadi sponsor/PBF memberikan subsidi besar. Atau sebaliknya kualitas baik tetapi tidak dicantumkan kedalam formularium, karena tidak memberikan untung misalnya bonus atau penawaran menarik lainnya. PERALATAN PENDUKUNG Apoteker dalam memberikan pelayanan swamedikasi (OTC & OWA) melengkapi dirinya dengan statoskop, tensi meter, alat tes gula darah dll. So???
Kontennya:
1. Kita harus tau tugas, tanggung jawab dan kewenangan profesi. 2. Tau kompetensi kita 3. Alat itu batasannya untuk apa dulu kita gunakan. Bukan untuk diagnosa, namun untuk mendukung swamedikasi pasien dan monitoring obat/hasil terapi serta hanya memberikan “warning” kepada pasien. PELAYANAN APOTEK DARURAT KASUS I: Telah terjadi kecelakaan antarmotor di depan sebuah apotek . Kedua korban mengalami luka-luka dan salah seorang diantaranya pingsan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh apoteker?
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tindakan: P3K. Beri/sediakan tempat yang nyaman untuk penyelamatan pasien/korban. Beri minum untuk meringankan syok. Menyiapkankan tenaga. Jika ada dokter/tenaga medisyang kompeten/sesuai serahkan kepada ahlinya, jika tidak baru apoteker turun tangan. Jadi, kita harus bisa menempatkan diri, saat kapan kita turun langsung untuk mengambil tindakan.
7. Jangan Jangan menca mencari ri cela celah h untuk untuk menca mencari ri keun keuntun tungan gan/ja /jasa sa profes profesi/m i/mema emanfa nfaatk atkan an kesempatan dalam kesempitan. KASUS II: Apoteker S berpraktek di apotek miliknya. Suatu saat ada pasien anak kecil kejang yang diantar oleh orang tuanya ke rumah sakit, namun belum sampai rumah sakit anak tersebut kejang yang tiada tara sehingga orang tuanya (dalam perjalanan ke rumah sakit) memutuskan berhenti di apotek untuk minta tolong pengobatan darurat di apotek tersebut. Dokter praktek suda sudah h tida tidak k ada ada dan dan apot apotek eker er S haru haruss meng mengam ambi bill kepu keputu tusan san meno menolo long ng pasi pasien en atau atau menolaknya. Dengan pertimbangan keilmuannya, apoteker S memberikan valisanbe rectal ke dubur dubur anak anak kecil kecil itu sehing sehingga ga kejang kejangny nyaa mereda. mereda. Pasien Pasien dapat dapat diselam diselamatk atkan an dan segera segera dikirim ke rumah sakit terdekat.
Identifikasi Masalah: UU No. 5 tahun 1997 Pasal 33 1. Pabrik Pabrik obat, obat, pedaga pedagang ng besar besar farmasi, farmasi, sarana sarana penyi penyimpa mpanan nan sediaan sediaan farmasi farmasi Pemerin Pemerintah tah,, apotek apotek,, rumah rumah sakit, sakit, puskesm puskesmas, as, balai balai pengob pengobatan atan,, dokter dokter,, lembag lembagaa peneli penelitian tian dan/at dan/atau au lembaga pendidikan, wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai kegiatan masingmasing yang berhubungan dengan psikotropika. Pasal 34 1. Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan wajib melaporkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada Menteri secara berkala. Pasal 14 4. Penye Penyeraha rahan n psikot psikotrop ropika ika oleh oleh apotek apotek,, rumah rumah sakit, sakit, puske puskesma smass dan balai balai pengob pengobata atan, n, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Pasal 14 1. Penyerahan Penyerahan psikotropik psikotropikaa dalam rangka rangka peredaran peredaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter 2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien.
<="" src="file:///C:/DOCUME%7E1/user/LOCALS %7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif" %7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001 .gif" u1:p="" height="44" width="29"> border=0 u2:shapes="Object_x0020_1" v:shapes="_x0000_i1025"> v:shapes="_x0000_i1025"> Apoteker menyerahkan valisanbe (diazepam) di apotek kepada pasien tanpa R/ dokter 6. Penyerahan Penyerahan psikotropi psikotropika ka oleh dokter dokter sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), dilaksanaka dilaksanakan n dalam hal : a. menjalankan praktik terapi dan diberikan melalui suntikan;
b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat; c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. 7. Psikot Psikotrop ropika ika yang yang diserah diserahkan kan dokter dokter sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (5) hanya hanya dapat dapat diperoleh dari apotek. Kode Etik Apoteker Indonesia
Pasal 3 Seorang Seorang Apoteker Apoteker harus senantiasa menjalankan menjalankan profesiny profesinyaa sesuai kompetensi kompetensi Apoteker Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
Implementasi PASAL 3:
1. Kepentingan Kepentingan kemanusiaan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang apoteker indonesia 2. Bimlamana Bimlamana suatu saat seorang apoteker dihadapkan dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, profesional, maka dari berbagai opsi yang ada seorang apoteker apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat. Pasal 9 Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi mahluk hidup insani.
Implementasi PASAL 9:
1. Setiap tindakan dan keputusan profesional dari apoteker harus berpihak pada kepentingan pasien dan masyarakat. 2. Seorang apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya khususnya janin, janin, bayi, anak-anak serta orang orang dalam kondisi lemah. lemah. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1962 Lafal Sumpah Apoteker
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan; 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker; 3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian; 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar berikhtiar dengan sungguhsungguh sungguhsungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbagnan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian kepartaian,, atau kedudukan kedudukan sosial; sosial;
6.
Saya ikrarkan ikrarkan Sumpah/Ja Sumpah/Janji nji ini dengan dengan sungguhsungguh-sun sungguh gguh dan dengan dengan penuh penuh keinsyafan Apoteker Apoteker menyerahk menyerahkan an psikotro psikotropika pika tanpa tanpa resep dokter pada keadaan keadaan darurat sebagai upaya life saving. Tindakan apoteker dapat dibenarkan mengingat pemberian obat golongan psikotropika tanpa resep dokter tersebut bertujuan sebagai pertolongan kepada pasien sehingga nyawa pasien dapat terselamatkan. Analisis Kasus:
Lafal Sumpah Apoteker no. 1 : “Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan
perikemanusiaan, terutam dalam bidang bidang kesehatan”. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 5 : Ayat 1 : Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Ayat 2 : Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Ayat Ayat 3 : Seti Setiap ap oran orang g berh berhak ak seca secara ra mand mandir irii dan dan bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b menen enentu tuka kan n send sendir irii pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
Pasal 9 : Pasal 1 : Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 2 : Kewajiban Kewajiban sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaanny pelaksanaannyaa meliputi meliputi upaya upaya kesehatan kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Pasal 12 : Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 32 : Ayat 1 : Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memb member erik ikan an pelay pelayana anan n keseh kesehat atan an bagi bagi peny penyela elama matan tan nyawa nyawa pasie pasien n dan dan penc penceg egah ahan an kecacatan terlebih dahulu. Ayat Ayat 2 : Dalam Dalam keadaa keadaan n darura darurat, t, fasilit fasilitas as pelay pelayanan anan keseha kesehatan tan,, baik baik pemerin pemerintah tah maupun maupun swasta swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Pasal 53 : Ayat Ayat 1 : Pelay Pelayana anan n kese keseha hata tan n perse perseor oran anga gan n ditu ditujuk jukan an untu untuk k meny menyem embu buhk hkan an peny penyak akit it dan dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Ayat Ayat 3 : Pela Pelaks ksan anaa aan n pela pelay yanan anan kese keseha hata tan n seba sebaga gaim iman anaa dima dimaks ksud ud pada pada ayat ayat (1) (1) haru haruss mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya.
Pasal 83 (1) Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa, pencegahan kecacatan lebih lanjut, dan kepentingan terbaik bagi pasien. (2) Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pasal 85 (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta wajib memberi memberikan kan pelay pelayanan anan kesehat kesehatan an pada pada bencan bencanaa bagi bagi penyel penyelama amatan tan nyawa nyawa pasien pasien dan pencegahan kecacatan.
(2) Fasili Fasilitas tas pelay pelayana anan n keseh kesehata atan n dalam dalam member memberika ikan n pelay pelayana anan n keseh kesehata atan n pada pada bencana sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu. Pasal 102 Ayat 1 : Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan. disalahgunakan. PP 51 tahun 2009 pasal 24 ayat c:
Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas fasilitas pelayanan pelayanan kefarmasian, kefarmasian, Apoteker dapat menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan: Berdasarkan UU 36 tahun 2009 pasal 102 ayat 2 dan PP 51 tahun 2009 pasal 24 ayat c, tindak tindakan an Apote Apoteker ker S merup merupakan akan sebuah sebuah pelang pelanggar garan an dalam dalam menjala menjalanka nkan n pekerja pekerjaan an kefarmasian karena memberikan obat Valisanbe rectal yang isinya adalah Diazepam yang termasuk dalam golongan psikotropika. Akan Akan tetapi tetapi tindak tindakan an Apotek Apoteker er S tidak tidak sepenu sepenuhny hnyaa salah salah kerena kerena keadaa keadaan n anak anak tersebut dalam kondisi darurat yang memerlukan penanganan secepatnya (UU 36 tahun 2009 pasal 32 ayat 1 dan pasal 53 ayat 3). Keputusan Apoteker S memberikan Diazepam didasari oleh alasan kemanusiaan serta dasar kompetensi dan ilmu pengetahuan di bidang farmasi yang dimilikinya.
Akankah kepentingan Aturan megalahkan kepentingan Nyawa??
RESEP RACIK Apotek C adalah apotek yang cukup ramai, termasuk omzet dari penjulan resep. Resep yang masuk selain obat generic, banyak banyak pula obat-obat obat-obat paten dan racikan. Apotek C menerima sebuah resep racikan dari seorang dokter kulit, sebagai berikut: R/ Acid salisil 0.5 Resorcin 0.5 Miconazole cr 5 Garamycin oint 5 m.f.la. ungt.da in pot tube I S 2 dd u e Keterangan:
Acid salisil tersedia dalam bentuk serbuk ( HNA+PPn = Rp 300,- per gram) jadi biaya yg
harus dibayarkan Rp 195 Resorcin tersedia dalam bentuk serbuk (HNA+PPn = Rp1500,- per gram) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 975 Miconazole cr tersedia dalam bentuk tube 10 g (HNA+ PPn= Rp 4500,- per tube ) jadi biaya
yg harus harus dibayarkan dibayarkan Rp 2.925 2.925 Garamycin oint tersedia dalam bentuk tube 10g ( HNA +PPn= Rp 90.000,- per tube) jadi biaya yg harus dibayarkan Rp 58.500 Pot salep 10 g (HNA+PPn= Rp 200,- per pot) Jadi, total yang harus dibayarkan seharusnya adalah = Rp 195 + Rp 975 + Rp 2.925 + Rp 58.500 + Rp 260 + Rp 200 + Rp 2500 = Rp 65.555 Index resep racikan adalah 1,3 dengan tuslah 1 R/ racikan adalah Rp 2500,-
Harga yang dibayar oleh pasien adalah dengan perhitungan sebagai berikut: = Rp 195,- (dinaikkan) Acid salisil = Rp 975,- (dinaikkan) Resorcin = Rp 5.850,- (dinaikkan) Miconazole cr = Rp 117.000,- (dinaikkan) Garamycin oint = Rp 260,- (dinaikkan) Pot = Rp 200, Plastik Tus lah = Rp 2.500,2.50 0,- + Tuslah Rp 126.980,- 127.000 (semua harga didongkrak) Atau Kasus Serupa: Apoteker B mengelola apotek yang cukup ramai. Suatu saat, ia menerima resep racikan berisi campuran 2 tube salep masing-masing 5 gram. Di apotek tersebut tersedia salep dimaksud 10 gram. Salep racikan tetap dibuat namun dengan pertimbangan bahwa separo dari persediaan nanti tidak dapat digunakan digunakan (kecuali ada resep yang sejenis maka apoteker B mengguna menggunakan kan salep sesuai resep) tetapi harga menggunakan salep 10 gram. Penyelesaian: Apoteker C telah merugikan pasien karena pasien harus membayar obat lebih mahal dari yang diterimanya.
Disini emang terjadi dilema. Disatu sisi resep minta misalnya setengah tube. Jika dibayar Cuma setengah, kita rugi dunk. Kalau dibayar 1 tube, padahal resep minta hanya setengah tube. So, solusi: Racik obat sesuai dengan dengan resep, lalu komunikasikan komunikasikan kepada pasien, resep dibuat dibuat sekian tapi harga tetap 1 tube, sisanya bisa pasien bawa, nanti kalau ada resep serupa bawa aja lagi tubenya jadi ntar gag perlu bayar lagi dengan catatan penyimpanannya benar dan belum ED. Cara menghitung ED obat campuran racik lihat ED obat paling pendek trus ED campuran adalah ½ dari ED terpendek tadi. Walaupun ini perkiraan si, sulit ditentukan secara pasti soalnya. Biasanya si kalau salep steril ED kira-kira 2 bulan setelah dibuka, kalua tetes mata steril githu sekitar 1 bulan setelah dibuka.
Bagaimana Jika Kasus Diatas Adalah Penggunaan Tablet ? Jika sisa tablet kita serahkan, kita khawatir disalahgunakan atau digunasalahkan. So, Solusi: Tambah aja numero resep asal dalam rentang aman. Atau subsidi silang aja terhadap keuntungan kita yang lain jadi anggap sedekah githu. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 922/Menkes/Per/X/1993 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Resep adalah permintaan permintaan tertulis dari Dokter, Dokter, Dokter Dokter Gigi. Dokter Hewan kepada kepada Apoteker Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang yang beriaku. BAB VI Pelayanan Pasal 14 (1) Apotik wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. (2) Pelayanan resep dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya atas tanggungjawab Apoteker Pengelola Apotik. Pelanggaran undang-undang: undang-undang: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 7 a). beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b). memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c). memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha Pasal 8 ayat 1 e). tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan mutu, mutu, tingka tingkatan tan,, kompos komposisi, isi, proses proses pengol pengolaha ahan, n, gaya, gaya, mode, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f). tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; Pelanggaran Sumpah Apoteker Lafal Sumpah Profesi Apoteker Saya Saya akan akan membak membaktik tikan an hidup hidup saya saya guna guna kepent kepenting ingan an perike perikeman manusi usiaan aan terutam terutamaa dalam dalam bidang Kesehatan Pelanggaran Etika:
Pasal 1: Sumpah Sumpah/jan /janji ji : Setiap Setiap Apotek Apoteker/ er/ Farmasi Farmasiss harus harus menjun menjunjun jung g tinggi tinggi,, mengha menghayat yati, i, dan mengamalkan Sumpah Apoteker/Farmasis. Pasal 5: Di dalam menjalankan menjalankan tugasnya tugasnya setiap Apoteker/Farm Apoteker/Farmasis asis harus menjauhkan menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. UU Pidana terkait kasus: BAB XXV Tentang Perbuatan Curang Pasal 382 bis Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat enimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya konkuren-konkurennya atau konguren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Pasal 383 Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: 1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli; 2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Kesimpulan Apoteker di apotek C melanggar undang-undang perlindungan perlindungan konsumen, sumpah dan kode etik profesi apoteker.
•
•
Solusi Apot Apotek eker er haru haruss menj menjala alank nkan an tuga tugasny snyaa sbg sbg “deci “decissi ssion on maker maker”” dalam dalam hal hal ini ini haru haruss bs memberikan alternatif sediaan yg efisien dan efektif. Apot Apotek eker er menj menjal alan anka kan n tuga tugasn snya ya tida tidak k hany hanyaa azas azas menc mencari ari keun keuntu tung ngan an prib pribad adii tetap tetapii memahami dan mengimplementasikan lafal sumpah dalam amanahnya,,,
GANTI OBAT/MEREK KASUS I: Karena suatu kondisi (stok kosong) obat X, yang diminta dalam resep tidak dapat dilayani. Setelah di cek ternyata IFRS mempunyai obat Y yang kandungannya sama dari pabrik lain. Harga obat pengganti memang lebih mahal, tetapi dengan pertimbangan agar pasien segera dapat dilayani, tidak ada pasien yang membeli obat di luar RS dan efisiensi perputaran stok di IFRS, Apoteker segera memberikan obat Y tersebut. Setelah Setelah menerima obatnya, pasien yang yang bersangkutan minta dibuatkan kopi resep, namun Apoteker keberatan karena resep sudah ditebus semua. Namun karena pasien terus mendesak akhirnya Apoteker membuatkan kopi resep dan menuliskan obat Y, sesuai obat yang diterima pasien pada kopi resep tersebut.
Apoteker mengganti merek obat dengan harga yang lebih mahal tanpa konfirmasi kepada
pasien tidak boleh. Harusnya sampaikan kepada pasien alasan dan rekomendasi bahwa beda tapi sama isinya. Apoteker ganti obat dengan harga lebih mahal tanpa konfirmasi Salah, harusnya konfirmasi dulu ke pasien. Sebaiknya Sebaiknya Apoteker Apoteker melakukan melakukan konfirmasi kepada dokter dokter penulis penulis resep dan menghimba menghimbau u untuk mematuhi formularium rumah sakit. Apoteker tidak bersedia membuat kopi resep salah (copi resep adalah hak pasien). Apoteker tidak mengikuti kaidah penulisan kopi resep (pcc). Harusnya: R/ Obat xxx S 3 dd 1 det de t Da Obat Y KASUS II:
Dalam PP 51/2009 ada pernyataan: Pasal 24 Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat: (b). mengganti obat merek dagang dengan dengan obat generik yang sama komponen komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien ; Ganti obat/merek:
αλτ=∀∗∀ ϖ:σηαπεσ=∀_ξ0000_ι1026∀> Pastikan alasan kenapa obat tidak dapat dilayani (stok kosong, keterlambatan, produk baru, atau penyebab lain). Upayakan melayani sesuai dengan permintaan kalau bisa ditempilkan. Komunikasikan kepada pasien dan (dokter bila perlu) tentang penggantian obat beserta alasannya. alasannya. Pilihkan obat dengan harga dan kualitas sebanding. KASUS TANDA TANGAN APTOTEKER PENDAMPING
Pemerintah Daerah Kab “S” mensyaratkan bahwa dlm pendirian apotek harus telah ditunjuk apoteker pendamping agar proses pelayanan kefarmasian selalu dilakkan apoteker. Guna penuhi syarat tsb APA buka lowongan aping dan banyak yg melamar. Salah satu pelamar digunakan utk syarat pendirian apotek sbg apoteker pendamping tanpa konfirmasi aptk ybs. Surat perny pernyata ataan an kesed kesediaa iaan n jadi jadi apin aping g dibu dibuat at dan dan ditan ditanda data tang ngan anii calo calon n APA. APA. Semua Semua Surat persyaratan administrasi terpenuhi Bagaimana sikap anda melihat hal tersebut?
Terjadi pemalsuan . Membuat dokumen palsu . Merugikan sejawat calon aping.
PENJUALAN OBAT DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Apotek BH, menjual obat di atas HET. Hal ini terungkap dari pengamatan BBPOM Surabaya terhadap beberapa apotek di Malang a.l apotek BH tsb. Pengamatan di bebrapa apotek di kota lain juga terjadi hal yang sama, penjualan obat di atas HET. Apoteker B tidak mengikuti himbauan pemerintah Apoteker B mementingkan keuntungan pribadi, menaikkan harga obat tidak wajar pada
kondisi masyarakat perlu dibantu. GUNAKAN KESEMPATAN YANG ADA Pada waktu terjadi gempa di Bantul, keadaan apotek banyak yang lumpuh total, banyak rumah sakit maupun apotek yang rusak berat dan tidak dapat melayani masyarakat. Karena kura kurang ngny nyaa tim tim medi mediss sert sertaa kete keterb rbat atas asan an juml jumlah ah apot apotek eker er untu untuk k meny menyel elek eksi si dan dan mendist mendistrib ribusi usikan kan obat-o obat-obat bat bantua bantuan n untuk untuk masyarak masyarakat, at, maka maka pemeri pemerintah ntah DIY dan ISFI ISFI setempat menghimbau semua tenaga kesehatan untuk menjadi relawan.
Di pinggi pinggiran ran Bantul Bantul ada sebuah sebuah apotek B, milik milik seorang seorang Apoteker Apoteker,, yang yang selamat selamat dari dari bencana. Dalam kondisi tersebut, Apotek B berusaha membantu masyarakat dengan buka 24 jam, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kapan saja. Dengan pertimbangan keterbatasan persediaan, sulitnya supply obat dari distributor, permintaan konsumen yang meningkat dan untuk untuk menutupi biaya biaya lembur karyawan, Apoteker B mengambil kebijakan untuk menaikkan harga semua item obat 25%, masyarakat tidak mempermasalahkan berapapun harga obat tersebut yang penting mendapatkan obat-obatan yang diperlukan. Apoteker B tidak mengikuti mengikuti himbauan pemerintah pemerintah dan ISFI untuk untuk menjadi menjadi relawan, relawan, padahal padahal Apoteker pada kondisi tersebut ter sebut apoteker sangat dibutuhkan untuk mencegah masyarakat dari obat-obat yang tidak bermutu. Kondisi apotek kan aman, jadi sebaiknya prioritaskan daerah bencana di Kota. Nanti banyak korban yang salah minum obat karena minimnya apoteker yang menjadi relawan. Jika mau buka atur shift aja. Apoteker er B mementi mementingk ngkan an keuntu keuntunga ngan n pribad pribadi, i, menaik menaikkan kan harga harga obat obat tidak tidak wajar wajar pada pada Apotek kondisi masyarakat perlu dibantu. APA YANG BARU DIBIDANG FARMASI Kode Etik bilang apoteker harus up date info, jadi kalau “KuPer” sudah melangar kode etik. Obat pilihan untuk diare anak sekarang just ORALIT. Pengguna Penggunaan an nimesul nimesulid id (analget (analgetik/a ik/antii ntiinflam nflamasi asi kuat kuat namun namun dapat dapat menyebab menyebabkan kan
strook) kan sudah ditarik dari peredaran, kalau kita layani juga, wah kita artinya ketinggalan info dan melanggar kode etik. Penggu Penggunaa naan n steroi steroid d pada pada mata mata misal misalny nyaa cendo cendo xytrol xytrol (menga (mengandu ndung ng metil metil prednisolon) prednisolon) resiko menimbulkan menimbulkan glaukoma glaukoma dini. dini. PROMOSI TERSELUBUNG Apotek menjadi alat promosi, ditawari bonus kaos yang berlogo merek obat tertentu dan harus dipakai saat pelayanan. BERBAGAI ETIKET PROMOSI, APA KOMENTAR ANDA???
“Menyambut Bulan Ramadhan, diskon 10% untuk seluruh pembelian obat” “ Selamat Hari Raya Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Apotek Kami tetap buka 24 jam, harga tetap sama” “Di sini kami hanya menjual obat Asli” Turun harga!!! - Natur-E 17.200 16.800 - Hemobion 8.000 7500 - Biolysin syr 11.000 9.800 - Albothyl 28.000 27.000 - Sutra extra 5.000 4.700 Semua promosi terselubung tidak baik (tidak boleh) karena mendominasi, membuat
persaingan antar apotek menjadi tidak sehat. Prom Promos osii diba dibawa wah h ini ini bole boleh h dila dilaku kuka kan, n, kare karena na kata kata-k -kat atan any ya lebi lebih h halu haluss dan dan tida tidak k menyinggung.
Ini lebih elegan: “ Perhatikan dan bacalah dengan seksama obat yang Anda terima. Hubungi Apoteker kami jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pada: No. telp. : 0274 55xxxx Sms : 0811252xxxx Email :
[email protected]
atau: Tips cuci tangan : 1. ..... 2. ..... Pesan ini ini disampaikan disampaikan oleh apoteker xxxxx, S.Farm., Apt. atau: Apotek ini dilayani langsung oleh Apoteker !
KASUS MARKETING KASUS I: Untuk meningkatkan penjualan, seorang Apoteker yang menjadi Manajer Marketing divisi OTC pada suatu pabrik farmasi merencanakan merencanakan untuk melakukan promosi promosi aktif kepada outlet apotek. apotek. Apotek Apotek yang dapat menjual produk produk A dengan dengan target tertentu akan mendapatka mendapatkan n reward reward berupa berupa bonus/ bonus/mar market keting ing fee/dis fee/diskon kon yang yang cukup cukup besar. besar. Adapun Adapun ketent ketentuan uan yang yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Perhitungan pencapaian target berdasarkan jumlah pembelian produk A ke PBF yang telah ditentukan, dibuktikan dengan foto kopi faktur pembelian. 2. Outlet bersedia mendisplay produk A pada tempat yang strategis.
3. Petugas outlet bersedia menggunakan menggunakan atribut berupa kaos produk A dan selalu aktif menawarkan produk kepada konsumen. 4. Outlet tidak menyediakan produk competitor. 5. Menjamin ketersediaan produk A pada outlet selama 6 bulan berturut-turut. Manajer marketing tidak selayaknya membuat ketentuan seperti ini tidak fair. Ketentuan no 3 dan 4 yang dibuat untuk meningkatkan penjualan akan mendorong terjadinya
pelanggaran kode etik apotek akan menjadi alat promosi dari pabrik tertentu dan apotek hanya menyediakan/menjual obat-obatan dari industri farmasi tertentu saja. Promos osii produ roduk k A seba sebaik ikny nyaa dilak ilaku ukan kan sen sendiri diri oleh leh pabri abrik k tanp tanpaa melib elibat atka kan n Prom apotek mencegah persaingan yang tidak sehat antara pabrik farmasi di apotek.
KASUS II: Apoteker AN bekerja sebagai medical representativ (Medref) disalah satu Industri Farmasi PMA. Sebagai salah satu cara untuk menarik perhatian dokter dalam mempromosikan produk obatnya, maka Apoteker AN bersedia menanggung biaya dan memfasilitasi dokter tersebut untuk mengikuti simposium ilmiah di luar negeri, yang sudah disetujui juga oleh industri tempat Apoteker tersebut bekerja. Kode Etik Pasal 3 Seorang Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. Pasal 5 Di dalam menjalankan tugasnya Seorang Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pasa Pa sall 6 Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain . UU Kesehatan no. 36 tahun 2009 Pasal 24 (1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik , standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kesepakatan Bersama Bersama Etika Promosi Obat antara GP Farmasi Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia Bahwa untuk mewujudkan upaya promosi obat yang beretika dengan tujuan mengingatkan kembali pelaksanaan etika profesi kedokteran dan etika para pengusaha farmasi dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan sediaan obat yang merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia bersama-sama dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan disaksikan oleh Pemerintah dengan ini meneguhkan kembali tentang:
“KESEPAKATAN BERSAMA ETIKA PROMOSI OBAT”
Sebagai berikut: 1. GP Farmasi Indonesia dan Ikatana Dokter Indonesia mewajibkan seluruh elemen Pelaku Usaha Farmasi Indonesia yang tergabung dalam GP Farmasi Indonesia dan kalangan profesi kedokteran yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (termasuk organisasi seminat / spesialis dan organisasi lain di lingkungan IDI) untuk menerapkan secara konsekuen pelaksanaan Etika Promosi Obat dengan penuh tanggung jawab. Poin-poin etika promosi obat dan kesepahaman yang dimaksud dimaksud adalah: (b.) (b.) Duku Dukun ngan gan apap apapun un yang ang dib diberik erikan an peru perusa saha haan an farm farmas asii kep kepada ada seor seoran ang g dokt dokter er untuk untuk mengha menghadiri diri pertem pertemuan uan ilmiah ilmiah tida tidak k bole boleh h diis diisya yara ratk tkan an /dik /dikai aitk tkan an dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk . Etika Promosi Obat GP Farmasi-IDI
1.
Seor Seoran ang g dokt dokter er dala dalam m mela melaku kuka kan n peke pekerj rjaa aan n kedo kedokt kter eran anny nyaa tida tidak k bole boleh h dipe dipeng ngar aruh uhii oleh oleh sesu sesuat atu u yang yang meng mengak akib ibat atka kan n hila hilang ngny nyaa kebe kebeba basa san n dan dan kemandirian kemandirian profesi. Kaitannya dengan promosi obat adalah dilarang menjuruskan menjuruskan pasien untuk membeli obat tertentu karena dokter yang bersangkutan bersangkutan telah menerima komisi dari perusahaan farmasi tertentu.
2. Dukungan apapun yang diberikan perusahaan farmasi kepada seorang dokter untuk menghadiri menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan disyaratkan /dikaitkan /dikaitkan dengan kewajiban kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk 3. Perusaha Perusahaan an farmasi farmasi boleh boleh memberik memberikan an sponsor sponsor kepada kepada seorang seorang dokter dokter secara secara individual dalam rangka pendidikan kedokteran berkelanjutan yaitu hanya untuk biaya registrasi, akomodasi dan transportasi transportasi dari dan ke tempat acara pendidikan pendidikan kedokteran berkelanjutan 4. Perusahaan farmasi dilarang memberikan honorarium dan atau uang saku kepada seorang seorang dokter dokter untuk untuk menghad menghadiri iri pendidik pendidikan an kedokte kedokteran ran berkelan berkelanjuta jutan, n, kecuali kecuali dokter tersebut berkedudukan sebagai pembicara atau menjadi moderator Kode etik IPMG (Internasional Pharmaceutical Pharmaceutical Manufacturers Group) Interaksi dengan Profesi Kesehatan 4.2. Sponsor Untuk Profesi Kesehatan 4.2.2.2. Setiap sponsor yang diberikan kepada individu profesi kesehatan tidak boleh didasarkan atas kewajiban untuk mempromosikan, mempromosikan, merekomenda m erekomendasikan sikan atau menuliskan resep suatu produk farmasi. Pasal 5 Hadiah Dan Alat Medis 5.1. Prinsip Umum Tidak diperbole diperbolehkan hkan menawarka menawarkan n hadiah/pen hadiah/penghar ghargaan gaan,, insentif, insentif, donasi, donasi, keuangan keuangan,, dan sejenisnya kepada profesi kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk suatu perusahaan . 5.3. Donasi 5.3.1. Donasi hanya boleh diberikan kepada institusi, dan dilarang keras untuk diberikan secara langsung kepada profesi kesehatan .
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi obat BAB III Representatif Perusahaan Medical representative tidak diperbolehkan menawarkan induksi, hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial, dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan Pedagang Besar Farmasi, dan Apotik. BAB V Pemberian Dan Donasi Pasal 8 (1) Pemberian dan donasi tidak dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat yang bersangkutan. (2) Pemberian dan donasi hanya diperbolehkan untuk diberikan kepada institusi, tidak kepada pribadi profesi kesehatan. BAB VI Kegiatan Yang Dilarang Pasal 9 Industri Farmasi dan/atau Pedagang Besar Farmasi dilarang :
a. Kerjasama dengan Apotik dan Penulis Resep. b. Kerjasama dalam peresepan obat dengan Apotik dan/atau Penulis Resep dalam suatu program khusus untuk meningkatkan penjualan obat tertentu. c.
Memberik Memberikan an bonus/ha bonus/hadiah diah berupa berupa uang uang (tunai, (tunai, bank-draf bank-draft, t, pinjama pinjaman, n, voucher voucher,, ticket), dan/atau barang kepada Penulis Resep yang meresepkan obat produksinya dan/atau yang didistribusikannya.
Kesimpulan Pada kasus ini hubungan kerjasama seperti ini yang dikenal sebagai kolusi, menyebabkan harga obat merek/paten yang selama ini dikonsumsi konsumen Indonesia menjadi sangat mahal melebihi harga obat diluar negeri, dan secara tidak langsung akan merugikan pasien sebagai pihak konsumen. Oleh karena itu, secara de facto, facto, dokterlah yang menjadi konsumen obat. Yang boleh : Akomodasi, Transportasi, Registrasi. Pelangaran yang terjadi: 1. Apoteker Etika Profesi Apoteker Pasal 3, 5, dan 6 Undang – undang Kesehatan no 36 Tahun 2009 pasal 24 2. Perusahaan Farmasi Kesepakatan bersama etika promosi obat Kode etik IPMG (Internasional Pharmaceutical Manufacturers Group) Keputusan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat.
IKLAN Iklan jangan provokatif.
Iklan tidak boleh melanggar kode etik profesi. Membuat plang nama berlebihan. Strategi Promosi: Ucapkan selamat aja kepada seseorang, atau ucapkan selamat
telah dibuka Apotek X, dari Keluarga Besar kita sendiri. Memberikan “Gimmick_pen ada nama obat” kepada pasien. Kopi resep, kemasan dari pabrik tertentu. Panel di RS. Kode-kode pada resep. Formulasi khusus. Pembatasan info. Keseimbangan promosi dan supply. Memproduksi produk obat dengan kualitas rendah. Menjual produk reject. Tidak menyediakan tempat pelayanan info produk. Membedakan harga antara profesi kesehatan.
APOTEKER DALAM DILEMA
Seorang Apoteker APA sekaligus PSA, Apoteknya mengalami masalah serius tidak dapat bersaing karena sekitar apotek dispensing dll. Memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan. Ada tawaran di PBF dan diterima. Segera mengurus ijin dan bekerja disana. Tindakan apa yang akan saudara lakukan sebagai apoteker? Pelanggaran UU dan Etika. Permenkes 918/Menkes/Per/X/1993 Permenkes 922/Menkes/Per/X/1993
Setiap Apotek Apoteker er harus harus senant senantiasa iasa menjala menjalanka nkan n profesi profesiny nyaa sesuai sesuai kompete kompetensi nsi Apotek Apoteker er Setiap Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur kefarmasian (Kode Etik pasal 5). Kode Etik Apoteker Indonesia: Pasal 5 Di dalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntu keuntunga ngan n diri diri semata semata yang yang berten bertentan tangan gan dengan dengan martab martabat at dan tradisi tradisi luhur luhur jabatan jabatan kefarmasian.
Lihat juga IMPLEMENTASI-JABARAN. Kasus: Apoteker M bekerja sebagai salah satu salah satu staf pengajar di pengajar di salah satu PT Farmasi di propinsi Y. Saat ini Apoteker M juga tercatat masih sebagai APA sebagai APA di salah satu s atu apotek di propinsi yang berbeda. Alasan yang diungkapkan diungkapkan oleh Apoteker Apoteker M belum melepas apotek tersebut karena ingin membantu PSA yang belum sanggup membayar penuh 2 Apoteker jika stand by semua
karena kondisi apotek yang omzetnya masih rendah. Selama ini pekerjaan kefarmasian di apotek tersebut dilakukan oleh Aping dan AA. Permasalahan: 1. Apoteker M bekerja sebagai staf pengajar di Perguruan Tinggi Farmasi di propinsi Y erja seb sebaga agai APA di Apotek berb erbeda eda propinsi deng engan 2. Apoteker tsb juga bekerja tempat mengajarnya. Peraturan yang berkenaan dengan kasus: Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 18 SIPA dan SIKA hanya diberikan 1 tempat fasilitas kefarmasian.
Bagaimana jika sebagai staf pengajar? pengajar? Pasal 20 Dalam menjalankan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker Apoteker Pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian. Pasal 21 (1). Dalam menjalankan menjalankan praktek kefarmasian kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kefarmasian, Apoteker Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. (2). Penyerahan dan Pelayanan Obat berdasarkan resep dokter dokter dilaksanakan oleh Apoteker . Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik Pasal 19 (1). Apabila Apabila Apoteker Apoteker Pengelo Pengelola la Apotek Apotek berhalangan berhalangan melakuk melakukan an tugasnya tugasnya pada jam buka buka apotek, Apoteker Pengelola Apotek harus menunjuk apoteker pendamping. (2). Apabila Apabila Apoteker Apoteker Pengelola Pengelola Apotek Apotek dan Apoteker Apoteker Pendamping Pendamping karena hal2 tertentu tertentu berhalangan melakukan tugasnya, APA menunjuk Apoteker Pengganti. (3). Penunjukan Penunjukan dimaksud dimaksud (1) dan (2) harus kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota dengan tembusan kepada Kepala Kesehatan Propinsi setempat dengan menggunakan contoh Formulir Model APT-9 (4). (4). Apotek Apoteker er Pendam Pendampin ping g dan Apotek Apoteker er Pengga Pengganti nti wajib wajib memenu memenuhi hi persy persyarat aratan an dimaksud dalam Pasal 5. (5). Apabila Apabila Apoteke Apotekerr Pengelola Pengelola Apotek Apotek berhalanga berhalangan n melakukan melakukan tugasnya tugasnya lebih lebih dari 2 tahun tahun secara terus menerus, Surat Ijin Apotek atas nama Apoteker bersangkutan dicabut.
adalah Apotek Apoteker er yang yang mengga menggantik ntikan an Apotek Apoteker er Pengel Pengelola ola Apoteker Apoteker Penggant Penggantii adalah Apotek selama APA tsb tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai APA di Apotek lain. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotik di samping Apoteker Pengelola Apotik dan / atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotik.
Keputusan Kongres Nasional XVIII / 2009 IKATAN SARJANA FARMASI INDONESIA Nomor Nomor 006/Kongres XVIII/ISFI/2009 XVIII/ISFI/2009 tentang Kode Etik Apoteker Indonesia Pasal 3 Apoteker Apoteker harus senantiasa menjalanka menjalankan n profesinya profesinya sesuai kompetensi kompetensi Apoteker Apoteker Indonesia Indonesia serta serta selal selalu u meng mengut utam amak akan an dan dan berp berpeg egan ang g tegu teguh h pada pada prin prinsip sip kema kemanu nusi siaan aan dalam dalam melaksanakan kewajibannya. Permenkes 922 / Th. 1993
1) 2) 5)
Pasal 19 Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA dapat menunjuk Apoteker Pendamping Apabila APA dan Aping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tuganya, APA dapat menunjuk Apoteker Pengganti Apabila APA APA berhalangan berhalangan melakukan melakukan tugasnya tugasnya lebih lebih dari 2 (dua) tahun tahun secara terus-menerus, SIA atas nama Apoteker bersangkutan dicabut Kepmenkes 1332/ Th. 2002
1) 2) 5)
Pasal 19 Apabila APA berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, APA harus menunjuk Apoteker Pendamping Apabil Apabilaa APA dan Aping Aping karena karena hal-hal hal-hal tertent tertentu u berhal berhalang angan an melaku melakukan kan tugany tuganya, a, APA menunjuk Apoteker Pengganti Apabila APA APA berhalangan berhalangan melakukan melakukan tugasnya tugasnya lebih lebih dari 2 (dua) tahun tahun secara terus-menerus, SIA atas nama Apoteker bersangkutan dicabut Kesimpulan: Pada Pada Kasus Kasus ini, ini, Apotek Apoteker er M melang melanggar gar peratu peraturan ran Kode Kode Etik Etik sebaga sebagaii Apote Apoteker ker,, bilamana APA berhalangan hadir di Apotek selama 3 bulan secara terus menerus, maka APA harus segera mencarikan Apoteker Pengganti dengan syarat memiliki SIPA dan tidak sedang bekerja sebagai APA di apotek lain. APA M melanggar peraturan KepMenKes, karena dalam hal ini kemungkinan Apoteker Pendamping bekerja di Apotek di setiap waktu selama APA tidak berada ditempat dalam waktu yang tidak menentu juga, sedangkan Aping hanya bekerja pada waktu2 tertentu setiap jam buka apotek.
PENDIRIAN APOTEK KASUS: Apoteker H, seorang apoteker baru yang belum lama disumpah menjadi apoteker di salah satu perguruan tinggi terkenal di Yogyakarta. Ia ditawari beberapa pemilik sarana apotek untuk mendirikan apotek di suatu tempat yang strategis namun berdekatan dengan beberapa apotek yang telah ada. Apoteker H segera menerima tawaran tersebut tanpa berkonsultasi dengan sejawat lainnya ataupun organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia).
•
Analisis Kasus: Kode etik Apoteker Indonesia dan Implementasi Jabaran Kode Etik
BAB I_pasal 5: “ Didalam menjalankan tugasnya seorang apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencar mencarii keuntu keuntunga ngan n diri diri semata semata yang yang bertent bertentang angan an dengan dengan martab martabat at dan tradisi tradisi luhur luhur jabatan kefarmasian”. BAB II _Tentang kewajiban apoteker terhadap teman sejawat Pasal 10: “Seorang apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagai mana dia sendiri ingin diperlakukan”. Pasal 11: “Sesama “Sesama apoteke apotekerr harus harus saling saling mengin mengingat gatkan kan dan saling saling menase menasehat hatii untuk untuk mematu mematuhi hi ketentuan-ketentuan kode etik”. Pasal 12: “Seorang “Seorang apoteker apoteker harus mempergunakan mempergunakan setiap kesempatan kesempatan untuk untuk meningkatka meningkatkan n kerja sama yang baik sesama apoteker didalam memelihara keluhuran martabat, jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai didalam menunaikan tugasnya”. Permenkes No.184 thn 1995 pasal 18: “Apoteker dilarang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik apoteker”. Kode Etik Apoteker pasal 2: “Setiap Setiap Apoteker/Fa Apoteker/Farmasis rmasis harus berusaha berusaha dg sungguh2 sungguh2 menghayati menghayati dan mengamalka mengamalkan n Kode Etik Apoteker Farmasis Indonesia”. Kepmenkes RI No.1332/MenKes/SK/X/2002 No.1332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 9 “Terhadap permohonan izin apotik yang ternyata tidak memenuhi persyaratan dimaksud pasai 5 dan atau pasal 6 , atau lokasi Apotik tidak sesuai ses uai dengan permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua (dua belas) belas)har harii kerja kerja wajib wajib mengel mengeluar uarkan kan Surat Surat Penola Penolakan kan diserta disertaii dengan dengan alasan alasan-alasannya dengan mempergunakan contoh Formuiir Model APT- 7”.
•
•
Kesimpulan dan Saran: Sebaiknya apoteker H tidak langsung menerima tawaran tersebut dan harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada IAI karena mengingat peraturan yang telah ditetapkan. Meningkatkan informasi tentang berita baru / tawaran yang lebih baik.
Jarak apotek perlu (biasa diatur perda/IAI kecuali apotek yang dibuka dirumah pribadi,
karna UU sekarang tidak lagi mengatur jarak, dulu jalan lurus 500 m) agar tidak konflik. Apoteker harus menghindarkan diri dari konflik yang dapat merusak pekerjaan profesi. Perjanjian APA-PSA ttd perjanjian PSA-APA di depan IAI. Hubungan antara Apoteker Junior vs Senior. Pergantian Apoteker jangan ditawari langsung masuk aja. Pastikan dulu siapa APA sebelumnya . Biasanya pindah APA karna sepihak. Terus bagi APA yang diapoteknya tidak enak jangan bilang disini ‘enak’ biar dia cepat pindah. Kan kasian juniornya kejebak ntar. Persaingan harga.
