Mengapa pelanggaran etika profesi (di berbagai bidang profesi) khususnya di Indonesia ini angka pelanggarannya lebih tinggi dar i negara lainnya. Apa penyebab pen yebab masih
terjadi
pelanggaran
etika
profesi
tersebut.
Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh mengapa pelanggaran etika profesi itu dapat
terjadi.
Buatkan/berikan kesimpulan dan saran Anda, apa sebaiknya yang harus/dapat dilakukan untuk mencegah munculnya praktik pelanggaran etika profesi atau meminimalisir Postingkan
terjadinya tulisan
pelanggaran
Anda
dalam
terhadap site
kode
iMe
etik
profesi.
ul501.ilearning.me
Buatlah tulisan Anda semenarik mungkin dengan mengikuti kaidah baku penulisan Bahasa
Indonesia
yang
baik
dan
benar.
Tulisan bisa berupa saduran atau diambil secara utuh dari berbagai sumber (internet) dengan mencantumkan/menulis nama sumbernya. (Ingat……..jangan lupa cantumkan sumbernya, agar tidak disebut sebagai “penjiplakan” alias plagiarisme) Jawaban
penyelesaian
tugas
dibuat
sesuai
Selamat menulis sam bil belajar…………….tetap semangaaaaat! Keterangan : Saya sudah menyelesaikan Tugas Essay: Tugas 9 Membuat paper Status : Tercapai 100 % Bukti : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
standar
iDu.
Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian kode etik dan tanggung jawab profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Perkataan profesi dan profesional sudah sering di gunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda; baan; Inggeris: job atau occupation), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi. Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu. Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu. Pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang memutuskan tentang apa yang harus dilakukannya dalam melaksanakan tindakan pengembanan profesionalnya. Ia secara pribadi bertanggung bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya. Karena itu, hakikat hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau kliennya adalah hubungan personal, yakni hubungan antar subyek pendukung nilai. Makalah ini memuat tentang pentingnya etika profesi, kode etik dan tanggung jawab profesi. Kode etik di susun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pustakawan, pengacara dan pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar kode etik tidak selalu berarti melanggar hukum. Bila seorang dokter di
anggap melanggar kode etik tersebut, maka dia akan di periksa oleh majelis kode etik kedokteran indonesia bukannya oleh pengadilan. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa, dan perilaku tenaga professional. Dengan membaca makalah ini diharapkan pembaca dapat memahami dan mengerti te ntang yang disebut etika profesi dan juga dapat memahami faktor dan hal – hal yang berhubungan dengan etika dan tangguprofesi. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. memerlukannya. 1.2 Tujuan dan manfaat
1. Tujuan
penulisan
makalah
ini
adalah
:
1. Sebagai wawasan pengetahuan perkembangan kode etik profesional 2. Memberikan pengetahuan baru bagi pembaca,khususnya bagi penulis tentang pentingnya kode etik profesi. 2. Manfaat
penulisan
makalah
ini
adalah
:
1. Berbagi informasi batu tentang pentingnya kode etik profesi. 2. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan khusus nya bagi penulis.
BAB II PENTINGNYA ETIKA PROFESI 2.1 Kode Etik Profesi
Apa itu kode etik? Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala
macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikina kode etik adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Sedanglan Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES, yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter. Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, sendiri, tetapi setidaknya berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang diwariskan oleh dokter Yunani ini. 2.2 Pelanggaran Kode Etik Profesi
Terjadinya penyimpangann yang dilakukan oleh anggota kelompok profesi dari kode etik profesi di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus mencoba
menyelesaikan
berdasarkan
kekuasaannya
sendiri.
Karena kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. 2.3 Beberapa Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi
1. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan terkadang sangat jauh dari kenyataan. 2. Memungkinkan para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi bisa menjadi pajangan tulisan berbingkai.
3. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. 4. Memberi peluang kepada profesional yang untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. 2.4 Pentingnya Kode Etik Profesi
Ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat. Beberapa alasan tersebut adalah (Adams., dkk, dalam Ludigdo, 2007) : 1. Kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu daoat berperilaku secara etis. 2. Kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. 3. Perusahan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, dimana kode etik merupakan salah satu penandanya. 4. Kode etik dapat juga dipandang sebagai upaya menginstitusionalisasikan moral dan nilai-nilai pendiri perusahaan, sehingga kode etik tersebut menjadi bagian dari budaya perusahaan dan membantu sosialisasi individu baru dalam memasuki budaya tersebut. Nilai profesional dapat disebut juga dengan istilah asas etis.(Chung, 1981 mengemukakan empat asas etis, yaitu : 1. Menghargai harkat dan martabat 2. Peduli dan bertanggung jawab 3. Integritas dalam hubungan 4. Tanggung jawab terhadap masyarakat.
BAB III
PENUTUP 3.1
Kesimpulan
Dari pembahasan sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa kode etik profesi merupakan pedoman mutu moral profesi si dalam masyarakat yang di atur sesuai dengan
profesi
masing-masing.
Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita di terima oleh profesi itu sendiri serta menjadi tumpuan harapan untuk di laksanakan dengan tekun dan konsekuen. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu instansi pemerintah karena tidak akan di jiwai oleh cita-cita dan nilai hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. 3.2 Saran
Agar dapat memahami dan memperoleh pengetahuan baru maka usaha yang dapat di
lakukan
1.
Memperbanyak
adalah
pemahaman
terhadap
kode
: etik
profesi
2. Mengaplikasikan keahlian sebagai tambahan ilmu dalam praktek pendidikan yang
di
jalani.
3. Pembahasan makalah ini menjadikan individu yang tahu akan pentingnya kode etik profesi. Sumber : 1. http://kodeetik-siskanainggolan.blogspot.co.id/2015/06/makalah-kode-
etik-dan-tanggung-jawab.html 2. https://noenank.wordpress.com/daftar-i si-kata-pengantar-bab-i -
pendahuluan-i-1-latar-belakang-i-2-tujuan-dan-manfaat-bab-ii pentingnya-etika-profesi-ii-1-kode-etik-profesi-ii-2-pentingnya-kodeetik-profesi-bab-iii-kesimpulan/ BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman semakin banyak pelanggaran kode etik oleh sebagian besar profesi terutama profesi kesehatan. Dan karena adanya perubahan Globalisasi yang sering bisa membuat Profesi menjadi tidak berjalan semestinya sebab kalau seorang Profesi tidak mengikuti perkembangan Globalisasi maka dia akan tidak percaya diri untuk menjalankan Profesinya tersebut. B.
Rumusan Masalah
Untuk menghindari pembahasan yang meluas sehingga dalam rumusan masalah makalah ini adalah sebagai berikut : 1.
Apa defenisi etika?
2.
Bagaimana macam-macam dan contoh dari etika?
3.
Apa defenisi profesi?
4.
Bagaimana ciri-ciri dan karakteristik dari profesi?
5.
Bagaimana peran etika dalam profesi?
6.
Apa defenisi dan prinsip-prinsip etika profesi?
7.
Bagaimana pelanggaran kode etik dari kasus tersebut?
C.
Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas kuliah etika profesi dan untuk mengkaji studi-studi kasus pelanggaran oleh profesi kesehatan. D.
Manfaat Penulisan
Manfaat dari penulisan makalah ini adalah dapat memberi informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran studi kasus dalam dunia kesehatan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A.
Defenisi Etika
1.
Defenisi etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998) merumuskan pengertian etika dalam tiga arti sebagai berikut: a.
Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral.
b.
Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
c.
Nilai mengenai benar dan salah yang dianut di masyarakat. Dari asul-usul katanya, etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya
“Mores”,
yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup
seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Bertolak dari kata tersebut, akhirnya etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: usila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Dan yang kedua adalah Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak. 2.
Definisi Etika menurut para ahli :
a.
Abdullah dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Etika (2006:4) menjelaskan arti kata etika berdasarkan etimologinya yang berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang bermakna kebiasaan atau adat-istiadat.
b.
Bertens dalam Etika seri Filsafat Atma Jaya (1993:4) memaparkan pengertian etika dalam dalam bentuk jamak ta etha yang juga berarti adat kebiasaan.
c.
Riady dalam Filsafat Kuno dan Manajemen Modern (2008:189) menjelaskan bahwa etika dalam bahasa Latin diartikan sebagai Moralis yang berasal dari kata Mores dengan makna adat-istiadat yang realistis bukan teoritis.
d.
Abdullah dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Etika (2006:12) mengatakan bahwa secara umum, ruang lingkup etika meliputi :
a)
Menyelidiki sejarah tentang tingkah laku manusia.
b)
Membahas cara menghukum dan menilai baik buruknya suatu tindakan.
c)
Menyelidiki faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia.
d)
Untuk menerangkan mana yang baik dan mana yang buruk.
e)
Untuk meningkatkan budi pekerti.
f)
Untuk menegaskan arti dan tujuan hidup sebenarnya.
e.
Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : a)Etika merupakan karakter individu, dalam hal ini termausk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Pengertian ini disebut pemahaman manusia sebagai individu yang beretika.
b)
Etika merupakan hukum sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan serta membatasi perilaku manusia.
B.
Macam-macam Etika
Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral (mores). Manusia disebut etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika, terdapat dua macam etika (Keraf: 1991: 23), sebagai berikut: 1.
Etika Deskriptif Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa tentang kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.
2.
Etika Normatif Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi Etika Normatif merupakan normanorma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan
menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Dari berbagai pembahasan definisi tentang etika tersebut di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga (3) jenis definisi, yaitu sebagai berikut : a.
Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan tentang nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
b.
Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma, karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat, akhirnya etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
c.
Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif, dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif dan reflektif.
C.
Contoh dari etika
Berikut adalah contoh dari etika : 1.
Etika Pribadi. Misalnya seorang yang berhasil dibidang usaha (wiraswasta) dan menjadi seseorang yang kaya raya (jutawan). Ia disibukkan dengan usahanya sehingga ia lupa akan diri pribadinya sebagai hamba Tuhan. Ia mempergunakan untuk keperluan-keperluan hal-hal yang tidak terpuji dimata masyarakat (mabukmabukan, suka mengganggu ketentraman keluarga orang lain). Dari segi usaha ia memang berhasil mengembangkan usahanya sehingga ia menjadi jutawan, tetapi ia tidak berhasil dalam mengembangkan etika pribadinya.
2.
Etika Sosial. Misalnya seorang pejabat pemerintah (Negara) dipercaya untuk mengelola uang negara. Uang milik Negara berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Pejabat tersebut ternyata melakukan penggelapan uang Negara untuk kepentingan pribadinya, dan tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang dipakainya itu kepada pemerintah. Perbuatan pejabat tersebut adalah perbuatan yang merusak etika social.
3.
Etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku yang baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral:
a.
berkata dan berbuat jujur
b.
menghargai hak orang lain
c.
menghormati orangtua dan guru
d.
membela kebenaran dan keadilan
e.
menyantuni anak yatim/piatu
D.
Defenisi Profesi
1.
Defenisi Profesi Menurut Beberapa Para Ahli:
a.
Schein, E.H (1962) Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.
b.
Hughes, E.C (1963) Profesi menyatakan bahwa ia mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya.
c.
Daniel Bell (1973) Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok / badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam masyarakat.
d.
Paul F. Comenisch (1983) Profesi adalah "komunitas moral" yang memiliki cita-cita dan nilai bersama.
2.
Defenisi profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. a.
K. Bertens
Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memili ki citacita dan nilai-nilai bersama. b.
Siti Nafsiah Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdi kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, ketrampilan, profesionalisme, dan tanggung jawab.
c.
Doni Koesoema A Profesi merupakan pekerjaan, dapat juga berwujud sebagai jabatan di dalam suatu hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayananbaku terhadap masyarakat. Maka Kesimpulannya pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama.
E.
1.
Pengertian profesi dan profesional menurut DE GEORGE
Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.
2.
Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk mengisi waktu luang. Yang harus kita ingat dan fahami Betul Bahwa “Pekerjaan / Profesi” Dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan : a. Profesi :
a)
Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
b)
Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu).
c)
Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
d)
Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
b.
Profesional :
a)
Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
b)
Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
c)
Hidup dari situ.
d)
Bangga akan pekerjaannya.
F.
Ciri-Ciri Profesi
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi yaitu : 1.
Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2.
Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3.
Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4.
Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izi n khusus. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.
G.
Peranan Etika Dalam Profesi
1.
Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau segolongan orang saja tetapi milik setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan mempunyai tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.
2.
Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini
sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi) dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. 3.
Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama
(tertuang
dalam
kode etik
profesi),
sehingga
terjadi
kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah, sehingga masyarakat miskin tidak mungkin menjamahnya. Contohnya : Guru, Dosen, Dokter, dll. Menurut Edgar Schein (1974), karakteristik profesi adalah: a.
Para profesional terkait dengan pekerjaan seumur hidup dan menjadi sumber penghasilan utama;
b.
Profesional mempunyai motivasi kuat atau panggilan sebagai landasan bagi pemilihan karier profesionalnya dan mempunyai komitmen seumur hidup yang mantap terhadap kariernya;
c.
Profesional memiliki kelompok ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan yang lama;
d.
Profesional mengambil keputusan demi kliennya berdasarkan aplikasi prinsip prinsip dan teori-teori;
e.
Profesional berorientasi pada pelayanan, menggunakan keahlian demi kebutuhan khusus klien;
f.
Pelayanan yang diberikan kepada klien didasarkan pada kebutuhan objektif klien;
g.
Profesional lebih mengetahui apa yang baik untuk klien daripada klien sendiri. Profesional mempunyai otonomi dalam mempertimbangkan tindakannya;
h.
Profesional membentuk perkumpulan profesi yang menetapkan kriteria penerimaan, standar pendidikan, perizinan atau ujian masuk formal, jalur karier dalam profesi, dan batasan peraturan untuk profesi;
i.
Profesional mempunyai kekuatan dan status dalam bidang keahliannya dan pengetahuan mereka dianggap khusus;
j.
Profesional dalam menyediakan pelayanan, biasanya tidak diperbolehkan mengadakan advertensi atau mencari klien.
H.
Etika Profesi
Menurut para ahli maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Perkataan etika atau lazim juga disebut etik, berasal dari kata Yunani ETHOS yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah dan ukuran-ukuran
bagi
tingkah
laku
manusia
yang
baik.
Berikut ini merupakan pengertian etika profesi menurut para ahli: 1. Drs.O.P. Simorangkir, etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. 2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. 3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya. 4. Anang Usman, SH., MSi, Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai
keseluruhan
terhadap
para
anggota
masyarakat
yang
membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu: a.
Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip aturan hidup (sila) yang lebih baik (su).
1.
b.
Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.
I.
Prinsip-prinsip Etika Profesi:
Tanggung jawab a.
Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
b.
Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2.
Keadilan.
Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. 3.
Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. J.
Kenapa orang selalu melanggar kode Etika Profesi?
Karena adanya perubahan Globalisasi yang sering bisa membuat Profesi menjadi tidak berjalan semestinya sebab kalau seorang Profesi tidak mengikuti perkembangan Globalisasi maka dia akan tidak percaya diri untuk menjalankan Profesinya tersebut. Contoh : Seorang Guru seharusnya memberikan contoh yang baik bagi orang lain terlabih pada siswanya, dimana guru tersebut memakai pakaian yang sopan, dan malah sekarang bayak guru-guru yang berpakaian seksi yang sampai terlihat auratnya.
BAB III TINJAUAN KASUS
A.
Kasus
Apotek unhalu berada di jalan mandonga kota kendari. Letaknya sangat strategis berada di tengah kota, buka pelayanan tiap hari jam 16.00 – 22.00. pasien sangat ramai serta jumlah resep yang banyak dilayani. Setiap hari rata-rata 100 lembar resep. APA juga merupakan PNS dan masuk apotek jam 19.30. Karena banyaknya pasien yang dilayani, penyerahan obat oleh tenaga teknis kefarmasian tidak sempat memberikan informasi yang cukup. B.
Kajian Menurut Undang – undang
Berdasarkan permasalahan diatas, kami menemukan beberapa ketidak hubungan antara yang terjadi dengan yang terdapat di peraturan – peraturan yang berlaku mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan. Peraturan-peraturan itu sebagai berikut : 1.
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 5
(1) “Setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Pasal 8 “Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan di ri nya ter ma su k tindakan dan pengobatan yang telah dan akan diterimanya dari tenaga kesehatan”. Pasal 108 (1)“ Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
2.
Undang-undang N0.8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen
Pasal 4 (1)“Hak
atas
kenyamanan,
keamanan,
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. 3.
Peraturan
Pe m e r i n t a h
No.
51
Tahun
2009
T en t a n g
P e k e r j a a n Kefarmasian:
Pasal 1 (13)“Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pr akt ek kefarmasian oleh apoteker” Pasal 20 “Dalam menjalankan Pekerjaan kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Ke fa rm as ia n, Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian” Pasal 21 (1)“Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian”. (2) “Penyerahan
dan pelayanan
dilaksanakan oleh Apoteker”
obat berdasark an resep ddokter
Pasal 51 (1)“Pelayanan Kefarmasian di Apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh Apoteker” 4.
Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/PER/SK/X/2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemebrian Izin Apotek
Pasal 19. ( 1 ) “ Apabila Apoteker Pengelola Apotik berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka Apotik, Apoteker Pengelola Apotik harus menunjuk Apoteker pendamping.” (2)“Apabila
Apoteker
Pe nda mp in g
ka re na
Pengelola ha l- ha l tertentu
Apotik
dan
Apoteker
berhalangan
melakukan
tugasnya, Apoteker Pengelola Apotik menunjuk .Apoteker Pengganti” 5.
Keputusan Menteri Kesehatan No.1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan di Apotek
Bab III tentang pelayanan, standar pelayanan kesehatan di apotek meliputi: 1.
Pelayanan resep : apoteker melakukan skrining resep dan penyiapan obat
2.
Apoteker memberikan promosi dan edukasi
3.
Apoteker memberikan pelayanan kefarmasian (homecare)
a.
Penyiapan obat Sebelum obat diserahkan pada pasien harus dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dengan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker disertai dengan informasi obat dan konseling kepada pasien dan tenaga keseahatan. (3.6) Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (3.8) Pharmaceutical care adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
a)
Sumber Daya
“Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang professional yang senantiasa mampu melaksanakan dan memberikan pelayanan yang baik.” b)
Sarana dan Prasarana “Masyarakat harus diberi akses secara langsung dan mudah oleh apoteker untuk menerima konseling dan informasi.”
c)
Pelayanan resep: Apoteker melakukan skrining resep hingga penyiapan obat “Pelayanan resep yang dilakukan oleh apoteker yang di apotek yang dimulai dari skrining resep meliputi: persyaratan administratif (Nama, SIP dan alamat dokter,tanggal penulisan resep, tanda tangan dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jeniskelamin dan berat badan pasien, nama obat, potensi, dos is , da n juml ah ob at , ca ra pemakaian yang jelas), kesesuaian farmasetik (bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian) dan pertimbangan klinis (efek samping, interaksi, kesesuaian). Selain itu, apoteker juga memiliki tugas untuk melakukan penyiapan obat meliputi tahap: peracikan dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat, etiket yang jelas, kemasan obat yang diserahkan dengan rapidan terjaga kualitas.
d)
Pelayanan Resep : Apoteker melakukan penyerahan obat. “ Sebelum obat diserahkan, obat harus dicek kembali antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh apoteker sambil dilakukan pemberian informasi obat sekurang-kurangnya: cara pemakaian, cara penyimpanan, jangka waktu pengobatan,aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari; dan dilakukan konseling untuk memperbaiki kualitas hidup pasien.
e)
Promosi dan Edukasi “Dalam meningkatkan pe mberdayaan masyarakat, Apoteker harus berpartisipasi aktif dalam promosi dan edukasi kesehatan.”
6.
Kode etik apoteker
Pasal 3 “Setiap apoteker/Farmasis harus sennatiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker/Farmasis
Indonesia
serta
selalu
mengutamakan
dan
berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya “ Pasal 5
“Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker/Farmasis harus menjauhkan diri dariusaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisiluhur jabatan kefarmasian” 7.
Lafal sumpah dan janji apoteker
“Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik -baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan farmasi”. Dari kasus di atas “Pasien atau konsumen ketika membeli obat di apotek hanya dilakukan oleh asisten apoteker”. Hal ini melanggar pasal-pasal di atas. Pelayanan kefarmasian diapotek harus dilakukan oleh apoteker, jika apoteker berhalangan hadir seharusnya digantikan oleh apoteker pendamping dan jika apoteker pendamping berhalangan hadir seharusnya digantikan oleh apoteker pengganti bukan digantikan oleh asisten apoteker atau tenaga kefarmasian lainnya. Tenaga kefarmasian dalam hal ini asisten apoteker hanya membantu pelayanan kefarmasian bukan menggantikan tugas apoteker. C.
Sanksi
Ketika seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi kode etik apoteker, maka sesuai dengan kode etik apoteker Indonesia pasal 115 yang berbunyi “Jika seorang apoteker baik dengan sengaja maupun tidak disengajamelanggar atau tidak memenuhi kode etik apoteker Indonesia, maka dia wajib mangakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi yang menanganinya (IAI), dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Sehingga seorang apoteker bisa mendapatkan sanksi sebagai berikut: 1. 2.
Teguran dari IAI terhadap apoteker maupun apotek yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan : a. Pasal 198 : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) b. Pasal 201
a)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), pasal 191, pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, pasal 200 dilakukan oleh
korporasi, selain dipidana penjaradan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidanadenda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198,Pasal 199, dan Pasal 200 b)
Selain pidana denda sebagaiman dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
i)
Pencabutan izin usaha; dan/atau
ii)
Pencabutan status badan hukum.
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan
keterangan
diatas,
praktek
kefarmasian
di
apotek
melanggar beberapa ketentuan, yaitu : Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasa l5, pasal 8 dan pasal 108 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 pasal 1 ayat 13, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan 2, pasal 19 ayat ayat 1 tentang pekerjaan
kefarmasian,
Keputusan
Menteri
Kesehatan
No.
1332/MENKES/PER/SK/X/2002 pasal 19 ayat 1 dan 2 Ketentuan dan Tata Cara Pemberian
Ijin
Apotek,
Keputusan
Menteri
Kesehatan
No.
1072/MENKES/PER/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan di Apotek, Kode etik apoteker pasal 3 dan 5, lafal sumpah atau janji apoteker. B. Saran
Berdasarkan studi kasus diatas sebaiknya kita memperbaiki pelayanan terhadap pasien apabila kita adalah seorang tenaga kesehatan demi kenyamanan bersama.
Apoteker adalah suatu profesi dibidang Kesehatan, apoteker dapat dikatakan sebagai pekerjaan kefarmasian yang diperoleh dari suatu negara sebagai otoritas keahlian sehingga perlu adanya sumpah dalam hal profesionalitas. Seorang apoteker
sebelum
menjalankan
praktek
profesinya
harus
mengucapkan
sumpah/janji (PP No.20 / 1962). Selanjutnya meregistrasikan diri kepada pemerintah melalui Departemen Kesehatan, serta mendapatkan Surat Izin Kerja, barulah yang bersangkutan sah untuk berpraktek di seluruh wilayah Indonesia.
Berikut
ini
merupakan
SUMPAH
isi
dari
/
(
PP
Demi
Allah
sumpah
/
janji
Apoteker
JANJI
No.
20
saya
APOTEKER
Tahun
bersumpah
/
:
1962
berjanji
)
bahwa
:
1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama
dalam
bidang
kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan
keilmuan
saya
sebagai
apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya
untuk
bertentangan
sesuatu
dengan
hukum
yang perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaikbaiknya sesuai dengan martabat dan
tradisi
luhur
jabatan
kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguhsungguh terpengaruh
supaya oleh
pertimbangan
keagamaan,
tidak kebangsaan,
kesukuan,
politik,kepartaian,
atau
kedudukan
sosial;
6. Saya Ikrarkan Sumpah / Janji ini dengan sungguhsungguh dan dengan penuh keinsyafan;
CIRI
1. Memiliki
-
tubuh
CIRI
pengetahuan
PROFESI
kefarmasian
APOTEKER
yang
berbatas
jelas.
2. Pendidikan khusus berbasis “keahlian” pada jenjang pendidikan tinggi farmasi. 3. Memberi pelayanan kepada masyarakat, praktek dalam bidang profesi Apoteker. 4. Memiliki perhimpunan dalam bidang keprofesian yang bersifat otonom yakni ISFI. 5.
Memberlakukan
kode
etik
Apoteker.
6. Memiliki motivasi altruistic dalam memberikan pelayanan kefarmasian. 7.
Proses
8.
pembelajaran Mendapat
seumur jasa
hidup. profesi.
PENGERTIAN ETIKA
Etika dalam bahasa Yunani kuno : "ethikos", berarti "timbul dari kebiasaan" adalah sebuah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. St. John of Damascus (abad ke-7 Masehi) menempatkan etika di dalam kajian filsafat praktis ( practical philosophy). Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dapat dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Maksudnya etika melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
Keputusan Kongres Nasional XVII/2005 Nomor : 007/KONGRES XVII/ISFI/ 2005
tanggal 18 Juni 2005 tentang kode etik Apoteker Indonesia MUKADIMAH
Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.
KEWAJIBAN UMUM ( BAB I, pasal 1 s/d 8 )
1. Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah apoteker. 2. Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguhsungguh menghayati dan mengamalkan kode etik Apoteker Indonesia. 3. Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya. 4. Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan dibidang farmasi pada khususnya. 5. Didalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. 6. Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. 7. Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. 8. Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundangundangan dibidang kesehatan
pada umumnya
dan dibidang farmasi
khususnya.
KEWAJIBAN APOTEKER THD PENDERITA (BAB II, psl. 9)
pada
Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghormati hak asasi penderita dan melindungi makhluk hidup insani.
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT (BAB III, psl. 10 s/d 12)
1. Setiap Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. 2. Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik 3. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerja sama yang baik
sesama
Apoteker
didalam
memelihara keluhuran
martabat
jabatan
kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai didalam menunaikan tugasnya.
KESEHATAN LAINNYA (BAB IV, psl. 13 & 14)
1. Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lainnya. 2. Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
PENUTUP ( BAB V, psl. 15 )
Setiap apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan menggunakan Kode Etik Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasian sehari-hari. Bila seorang Apoteker baik sengaja maupun tidak melanggar atau tidak memenuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, ikatan/organisasi profesi farmasi yang menanganinya (ISFI) dan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
SANKSI SANKSI PELANGGARAN ETIKA PROFESI APOTEKER
Jenis pelanggaran apotek dapat dikategorikan dalam dua macam, berdasarkan berat dan Kegiatan
ringannya yang
termasuk
pelanggaran pelanggaran
berat
tersebut. apotek
meliputi
:
1. Melakukan kegiatan tanpa ada tenaga teknis farmasi. Kegaiatan ini menurut perundangan yang berlaku tidak boleh terjadi dan dilakukan. Karena komoditi dari sebuah apotek, salah satunya adalah obat, dimana obat ini dalam peredarannya di atur
dalam
perundangan
yang
berlaku.
2. Terlibat dalam penyaluran atau penyimpangan obat palsu atau gelap. Peredaran gelap yang dimaksud adalah golongan obat dari Narkotika dan Psikotropika. 3. Pindah alamat apotek tanpa izin. Dalam pengajuan untuk mendapatkan izin apotek,
telah
dicantumkan
denah
dan
lokasi
apotek.
4. Menjual narkotika tanpa resep dokter. Ini adalah pelanggaran yang jarang terjadi. Para tenaga teknis farmasi di apotek, biasanya sudah mengetahui apa yang harus mereka perbuat, ketika mengahadapi resep dengan komposisi salah satunya obat narkotika. 5. Kerjasama dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dalam menyalurkan obat kepada pihak yang tidak berhak dalam jumlah besar. Selain dari merusak pasar, kegaiatan seperti ini akan mengacaukan sistem peredaran obat baik di apotek, distrbutor, maupun pabrik. Akibat yang mungkin ditimbulkan adalah kesulitan konsumen untuk memilih obat mana yang baik dan benar karena banyaknya obat yang
beredar.
6. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping atau Apoteker Pengganti pada waktu Apoteker
Kegiatan
Pengelelola
yang
termasuk
Apotek
pelanggaran
(APA)
ringan
keluar
apotek
daerah.
meliputi
:
1. Tidak menunjuk Apoteker Pendamping pada waktu Apoteker Pengelelola Apotek
(APA)
tidak
bisa
hadir
pada
jam
buka
apotek.
2. Mengubah denah apotek tanpa izin. Tidak ada pemberitahuan kepada s uku dinas kesehatan
setempat.
3. Menjual obat daftar G kepada yang tidak berhak. Obat dengan daftar G yang
dimaksud
adalah
daftar
obat
keras.
4. Melayani resep yang tidak jelas dokternya. Nama, Surat Izin Kerja (SIK) dan alamat praktek dokter yang tidak terlihat jelas di bagian kepala resep. Jika resep semacam ini dilayani, maka ini termasuk suatu tindakan pelanggaran. 5. Menyimpan obat rusak, tidak mempunyai penandaan atau belum dimusnahkan. Termasuk obat yang di kategorikan expired date atau daluarsa. Obat-obatan diatas tidak berhak sebuah apotek menyimpan dan mendistribusikannya ke pasien. 6. Obat dalam kartu stok tidak sesuai dengan jumlah yang ada. Pelanggaran administratif ini sering kali terjadi di sebuah apotek dengan sistim manual. Sistim komputerisasi
adalah
solusi
terbaik
untuk
mengatisipasi
hal
ini.
7. Salinan resep yang tidak ditandatangani oleh Apoteker. Sebagai penanggung jawab teknis, apoteker wajib menandatangani salinan resep dari resep asli, untuk dapat memonitor sejauh mana pemakaian dan obat apa saja yang dimasukkan dalam salinan
resep.
8. Melayani salinan resep narkotika dari apotek lain. Dalam peraturan narkotika, resep yang berasal dari apotek lain dengan permintaan sejumlah obat narkotika kepada apotek yang kita pimpin adalah boleh dilakukan. Syarat yang harus dipenuhinya adalah berupa surat keterangan dari apoteker pengelola apotek tersebut bahwa akan mempergunakan obat narkotika untuk keperluan stok dan resep serta sifatnya
adalah
cito
atau
butuh
cepat.
9. Lemari narkotika tidak memenuhi syarat. Penyimpanan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang no 5 tahun 2009, adalah d engan menyimpan sediaan dalam lemari terkunci, terpisah dengan obat keras lainnya, dst. Lihat disini untuk lengkapnya. 10. Resep narkotika tidak dipisahkan. Prosedur standar yang harus beberapa apotek dan tenaga kefarmasian sudah ketahui. Salah satu kegunaan pemisahaan resep obat ini
adalah
mempermudah
kita
dalam
membuat
Laporan
Narkotika.
11. Buku narkotika tidak diisi atau tidak bisa dilihat atau diperiksa. Hal teknis seperti sudah harus dapat dihindari dan diperbaiki. Karena jika hal ini terjadi, maka akan mempersulit administrasi dari apotek tersebut dalam pengelolaan apotek. 12. Tidak mempunyai atau mengisi kartu stok hingga tidak dapat diketahui dengan jelas
asal
usul
obat
tersebut.
Setiap pelanggaran apotek terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang diberikan menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/ MENKES/ SK/ X/ 2002 dan Permenkes No. 922/ MENKES/ PER/ X/ 1993 adalah
:
a. Peringatan secara tertulis kepada APA secara tiga kali berturut-turut dengan tenggang
waktu
masing
–
masing
dua
bulan.
b. Pembekuan izin apotek untuk jangka waktu selama – lamanya enam bulan sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin apotek. Keputusan pencabutan SIA disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Menteri Kesehatan RI di Jakarta. c. Pembekuan izin apotek tersebut dapat dicairkan kembali apabila apotek tersebut dapat membuktikan bahwa seluruh persyaratan yang ditentukan dalam keputusan Menteri
Kesehatan
RI
dan
Permenkes
tersebut
telah
dipenuhi.
Sanksi pidana berupa denda maupun hukuman penjara diberikan bila terdapat pelanggaran
terhadap
a.
Undang-
Undang
b.
Undang-Undang
c. d.
:
Obat
Keras
(St.
1937
No.
23
Tahun
1992
tentang
Kesehatan.
Undang-Undang
No.
22
Tahun
1997
tentang
Narkotika.
Undang-Undang
No.
5
Sumber id.wikipedia.org/wiki/Etika www.farmasi.unud.ac.id maya-scorviyanti.blogspot.com
tahun
1997
tentang
No.
541).
Psikotropika.
:
Kode Etik Akuntan
#Ahmad Zainuddin Akuntan memiliki peran besar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Tidak ada proses akumulasi dan distribusi sumberdaya ekonomi yang tidak memerlukan campur tangan profesi Akuntan. Akuntan berperan disemua sektor: publik, privat, dan nirlaba. Profesi Akuntan menyebar di dalam dan di luar instansi pemerintah. Di sektor publik, Akuntan dapat mendorong pengelolaan keuangan negara agar berjalan semakin tertib, jelas, transparan, dan semakin akuntabel. Di sektor swasta, Akuntan menyiapkan laporan keuangan yang terpercaya dan dapat diandalkan. Eksistensi akuntan penting dan strategis untuk membangun culture birokrasi dan bisnis yang kuat, visioner, memegang teguh nilai-nilai etika, dan fokus terhadap nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, akuntan dituntut untuk mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat (Baidaie, 2000 dalam Ludigdo, 2006). Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Profesi Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi,
memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. 2. Kepentingan Publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. 3. Integritas Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. 4. Objektivitas Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain. 5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Perilaku Profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum. 8. Standar Teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Standar teknis dan standar profess ional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan. Referensi Bacaan:
http://www.iaiglobal.or.id/v02/keanggotaan/?act=anggota&page=11 http://www.iaiglobal.or.id/v02/akuntan_profesional.php?id=1 https://herikurniawan19.wordpress.com/2013/10/14/tugas-1-etika-profesi-danetika-profesi/ Ludigdo, Unti. Strukturasi Praktik Etika di Kantor Akuntan Publik: Sebuah Studi Interpretif. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang 2006.
KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Tanpa etika, profesi akuntan tidak akan ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.
Kode etik profesi akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat.
Kode
Perilaku
Profesional
Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern. Etika mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam mas yarakat. Profesionalisme didefinisikan secara luas mengacu pada perilaku, tujuan dan kualitas yang membentuk karakter atau ciri suatu profesi atau orang-orang profesional. Seluruh profesi menyusun aturan atau kode perilaku yang mendefinisikan perilaku etika bagi
Prinsip-prinsip
anggota
Etika
profesi
:
IFAC,
tersebut.
AICPA,
IAI
IFAC
Prinsip-prinsip
Fundamental
Etika
IFAC
1. Integritas: Seorang akuntan profesiona harus bertindak tegas dan jujur dalam semua
hubungan
bisnis
dan
profesionalnya.
2. Objektivitas: Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehingga mengesampingkan
pertimbangan
bisnis
dan
profesional.
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian: Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang
berlaku
dalam
memberikan
jasa
profesional.
4. Kerahasiaan: Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izin yng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional
untuk
mengungkapkannya.
5. Perilaku Profesional: Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan
profesi.
AICPA
Kode Etik AICPA terdiri atas dua bagian; bagian pertama berisi prinsip-prinsip Etika
dan
pada
bagian
kedua
berisi
Aturan
Etika
(rules)
1. Tanggung Jawab: Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif
2. Kepentingan Publik: Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan
publik,
dan
menunjukan
komitmen
atas
profesionalisme
3. Integritas: Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesinal dengan ras integritas tertinggi
4. Objektivitas dan Independensi: Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya
5. Kehati-hatian (due care): Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualita jasa, dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat
tertinggi
kemampuan
anggota
yang
bersangkutan
6. Ruang Iingkup dan Sifat Jasa: Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup
an
sifat
jasa
yang
diberikan.
IAI
Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu meliputi delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut mer upakan hal-hal
yang
seharusnya
dimiliki
oleh
seorang
akuntan,
yaitu
:
1. Tanggung jawab profesi : bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya
sebagai
profesional
harus
senantiasa
menggunakan
pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik: akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik,
dan
menunjukkan
komitmen
atas
profesionalisme.
3. Integritas: akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan
kepercayaan
profesionalnya tersebut
publik,
harus
dengan menjaga
memenuhi
tanggung
integritasnya
setinggi
jawab
mungkin.
4. Obyektivitas: dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional: akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir.
6. Kerahasiaan: akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional
atau
hukum
untuk
mengungkapkannya.
7. Perilaku profesional: akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan
yang
dapat
mendiskreditkan
profesinya.
8. Standar teknis: akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan
prinsip
Aturan
integritas
dan
dan
obyektifitas.
Interpretasi
Etika
Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.
Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan,
terhadap
Kasus
Laporan
anggota
yang
tidak
dan
Keuangan
Ganda
menaatinya.
Pembahasan
Bank
Lippo
Tahun
2002
Kasus ini merupakan kasus dimana Bank Lippo melakukan pelaporan laporan keuangan ganda pada tahun 2002. Kasus Lippo bermula dari adanya tiga versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002, yang masing-masing berbeda. Berikut laporan keuangan tersebut: - Laporan pertama, yang diberikan kepada publik atau diiklankan melalui media massa
pada
28
November
2002.
- Laporan kedua, yang diberikan kepada BEJ pada 27 Desember 2002. - Laporan ketiga, yang disampaikan akuntan publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan auditor Ruchjat Kosasih dan disampaikan
kepada
manajemen
Bank
Lippo
pada
6
Januari
2003.
Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp 1,42 triliun, total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %. Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp 98,77 miliar, dan
CAR
24,77
%.
Analisis:
Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Bank Lippo tersebut melanggar beberapa
standar
umum
dan
kode
etik,
antara
lain:
- Independensi dan Objektivitas> tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak siapapun
