Disusun untuk Memenuhi Tugas Makalah Pendidikan Kewarganegaraan yang Diampu Oleh Joko Wasisto, S.Kar
Berjudul PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA SEBUAH PERSOALAN DI ERA GLOBALISASI
Oleh ARSIKA ZUHROTUL KHUSNIA 25010115130296 D-2015
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Konsep Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme
kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.
Profesor Dardji Darmo Diharjo: Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.
GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983: Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabiltias politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum.
Kansil: Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.
Prof. Notonegoro: Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ensiklopedia Indonesia: Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-
masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.
Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
Terdapat pemilu secara berkesinambungan
Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas
Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah
Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak
Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanannya terhadap negara Indonesia. macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut..
Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemiluh, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan
Menjamin berdirinya negara RI
Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional
Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila
Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan simbang mengenai lembaga negara
Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab
Asas Demokrasi Pancasila Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut.
Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasip dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.
Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepatakan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagian bersama.
1.2.
Konsep Globalisasi Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Meski sejumlah pihak menyatakan bahwa globalisasi berawal di era modern, beberapa pakar lainnya melacak sejarah globalisasi sampai sebelum zaman penemuan Eropa dan pelayaran ke Dunia Baru. Ada pula pakar yang mencatat terjadinya globalisasi pada milenium ketiga sebelum Masehi. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, keterhubungan ekonomi dan budaya dunia berlangsung sangat cepat. Istilah globalisasi makin sering digunakan sejak pertengahan tahun 1980-an dan lebih sering lagi sejak pertengahan 1990-an.Pada tahun 2000, Dana Moneter Internasional (IMF) mengidentifikasi empat aspek dasar globalisasi: perdagangan dan transaksi, pergerakan modal dan investasi, migrasi dan perpindahan manusia, dan pembebasan ilmu pengetahuan. Selain itu, tantangan-tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi air dan udara lintas perbatasan, dan pemancingan berlebihan dari lautan juga ada hubungannya dengan globalisasi. Proses globalisasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh bisnis dan tata kerja, ekonomi, sumber daya sosial-budaya, dan lingkungan alam.
1.3.
Latar Belakang
Sejak dari masa awal kemerdekaan, Indonesia telah menganut banyak sistem pemerintahan. Namun, dari semua sistem pemerintahan, yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan disana sini. Sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem domokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Oleh karena itu Negara Indonesia menganut sistem demokrasi pancasila. Pada dasarnya prinsip demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, seperti juga di Indonesia. Memang benar secara teori rakyat sebagai pemegang kekuasaan, namun pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih ditemukan berbagai macam masalah. Oleh karena itu penulis ingin memaparkan permasalahan-permasalahan pada demokrasi Indonesia agar dapat segera dibenahi. 1.4.
Tujuan Untuk mengetahui sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada pada demokrasi Indonesia
seiring dengan era globalisasi Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab permasalahan demokrasi di Indonesia dan dapat segera dibenahi.
BAB II PERMASALAHAN
1. Apakah Saat ini Pemilu sebagai penerapan demokrasi pancasila di Indonesia masih diwarnai dengan Money politik? 2. Apakah pemerintah di Indonesia sudah berazaskan demokrasi dalam menjalankan pemerintahan? 3. Apakah Masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi masih tercermin dalam demokrasi di Indonesia?
BAB III PEMBAHASAN
1.1.
Masalah Money Politik pada Pemilu Semakin berkembangnya era globalisasi, Semakin banyak pula hal-hal baru yang dapat mempengaruhi perilaku suatu bangsa, salah satunya adalah Money Politik. Sebab terjadinya money politik karena adanya kesempatan pada sebuah kondisi yang mebuat para calon ingin melakukan sebuah jalan pintas untuk mengambil simpati masyarakat. Dengan melihat kepada perekonomian negara ini yang sedang dalam keterpurukan dan sedang ingin bangkit dari keterpurukan ini membuat celah yang bagus bagi calon yang kurang Percaya diri terhadap kemampuan sendiri yang berakibatkepada praktek money politik. Biasanya sebuah masyarakat yang menjadi tempet praktik sebuah money politik terjadi karena tingkat kehidupan masyarakat didaerah yang masih relatif rendah dari segi perekenomian dan buta akan sebuah informasi sehingga buta terhadap isu-isu politik yang ada. Mindset disini sangat berperan besar dalam masyarakat yang menjadi praktik money politik. Masyarakat yang perekenomoian rendah biasanya hanya tertanam bahwa tidak peduli bagaimana kualitas sebuah calon yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan hari ini dapat terpenuhi. Dengan menggunakan hak pilihnya masyarakat tipe ini biasanya hanya berdasarkan kepada sebuah hal-hal yang berbau praktis. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya money politik dalam pemilu yang menjadi penyebab terjadinya money politik dalam pemilu seperti sebuah pengaruh-pengaruh tokoh masyarakat kepada pengikut- pengikutnya yang setia. Dalam pendekatan money politik ini para calon biasanya mendekati para tokoh masyarakat tersebut dengan mengharapkan akan mendapatkan suara-suara dari para pengikut tokoh masyarakat tersebut. Tentu saja tidak hanya pendekatan yang berdasarkan sebuah silaturahmi, tetapi kepada bagaimana member sesuatu yang bersifat non materi tapi lebih bersifat kepada fisik, seperti pendirian-pendirian bangunan guna kepentingan tokoh masyarakat tersebut. Politisi dan selebritis mempunyai hubungan antara politisi dengan media atau wartawan.
Fungsi dari selebritis sendiri sebagai penggalang massa dalam kampanye calon di tempat terbuka
atau
peblik
properti.
Dengan
menggunakan
cara dalam menarik massa, entah itu bernyanyi atau sekedar berdiri
diatas
berbagai panggung.
Memakai konsep hubungan antar media dan selebritis, parpol juga menggunakan konsep tersebut. Pencitraan seorang selebritis dibangun melalui media, tentu saja parpol atau calon-calon akan terbangun citranya bersama selebritis yang bersangkutan.Menggunakan public figure sebagai penarik simpati masyarakat. Menggunakan pesona seorang public figure dalam mendapatkan simpatisan adalah menjadi trendterbaru belakangan ini. Praktek politik pragmatis ini adalah sebagai salah satu carayang lazim tetapi tidak memenuhi dari kriteria-kriteria standar minimal menjadiseorang pemegang jabatan, tentunya dalam jabatan instansi pemerintah yangseharusnya di isi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam memangku jabatan, bukan hanya dari kemampuan profesionalitas saja, tetapi jugakepada kemampuan hubungan spiritual atau moral-moral baik yang harus dicontohkan sebagai pembelajaran publik. Perlunya sebuah kesadaran berbangsa yang baik berasaskan sebuah pancasila sebagai dasar-dasar dalam penerapan kehidupan bernegara.Tidak hanya di publik yang bisa menjadi praktek dari money politik, tetapi dari lembaga yang mengurusi sebuah pemilihan atau pesta demokrasi pun bisa menjadi sebuah praktek money politik. Terdapat praktek-praktek di suatu daerah yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena sebuah alasan administrasi kependudukan yang tidak tertib, sehingga untuk menggunakan hak pilihnya terabaikan karena proses sulitnya untuk mendapat kartu pemilih. Mungkin surat suara yang belum sempat dicontreng oleh pemilih aslinya akan disalah gunakan dengan mencoblos salah satu calon. Tentu ini terjadi lagi-lagi kepada sebuah pesta demokrasi yang dijalankan hanya berdasarkan uang semata tanpa kemampuan individu dalam menampuk sebuah jabatan yang seharusnya hanya berdasarkankepada kemampuan dalam memimpin, mengatur sebuah kebijakan, dan memberi contoh yang baik sebagai pemimpin. Bukan sebagai pemimpin yang bernilai kandan berkapasitas dari kemampuan materi belaka, tanpa adanya kemampuan dalam menjalankan sebuah tampuk kepemimpinan yang demokratis yang mempunyai moralitas tinggi sebagai karakter yang dibentuk sejak dini mungkin. Contoh Kasus Money Politic di Indonesia
Pada tanggal 13 April 2015, Seorang calon anggota Legislatif di daerah Pagaralam, Sumatera dilaporkan ke panwaslu karena membagikan uang sebesar Rp200.000,- per
kepala keluarga. Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 didominasi oleh praktik money politics (politik uang). Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekpos pemberitaan
(detik.com) Menurut Humas Mabes Polri kasus politik uang yang masuk terbanyak dari Sulawesi Tengah (10 kasus), Bengkulu (8 kasus), NTT (7 kasus ), Gorontalo (6 kasus), JawaTengah (5 kasus), Sulsel (5 kasus), Sultra (4 kasus), Jatim (4 kasus), Sulut (3 kasus), Maluku (3 kasus), dan Bali (2 kasus). Sementara Maluku Utara, Papua, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Banten, DIY rata-rata satu kasus.
1.2.
Masalah Pemerintahan yang berazaskan demokrasi Kehidupan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketakutan yang terdapat dalam tubuh masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena masih banyak pemikiran yang ada dalam masyarakat bahwa rakyat adalah sosok yang lemah dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam tubuh pemerintahan. Ketimpangan sosial ini yang menyebabkan masih banyak ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Seharusnya, apabila pelksanaan demokrasi Pancasila yang menekankan mufakat dan kekeluargaan dalam prinsip sistemnya, pemerintah tidak akan selalu mendapatkan keluhan dan kitik dari rakyatnya karena seharusnya masyarakat sudah dalam keadaan mufakat. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemenlah yang lebih diutamakan. Hal ini disebabkan tidak adanya komunikasi langsung antara rakyat dengan Dewan yang menjadi wakilnya. Sorotan dan kabar dari media yang menjadi dasar pengambilan kebijakan mereka. Selain itu, terjadi penyimpangan kembali dalam tubuh demokrasi Pancasila dengan adanya dwi partai (oposisi dan koalisi) yang ada dalam sistem pemerintahan. Kurang optimalnya pelaksanaan demokrasi Pancasila akan mengakibatkan beberapa
dampak yang kurang baik bagi tubuh pemerintahan. Seperti,
Terjadi banyak penyelewengan kekuasaan. Kurang terbukanya pemerintahan terhadap rakyat,
menyebabkan
banyak
sekali
kasus-kasus
politik
seperti
korupsi,
penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya yang akan merugikan negara dan rakyatnya.
Masyarakat semakin jauh dari hak dan kesempatannya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi. Hal ini akan mengakibatkan munculnya penguasa dalam sistem pemerintahan dan pemimpin rakyat akan jauh dari tanggung jawabnya sebagai pengayom masyarakat. Sehingga banyak bermunculan anggapan bahwa menjadi anggota parlemen adalah untuk mendapatkan uang sebagai balik modal atas usaha kampanyenya.
Mulai memudarnya kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini terjadi sebagai dampak kasus-kasus politik yag terjadi dalam tubuh pemerintahan. Sebagai contoh pajak yang diselewengkan akan membuat masyarakat ragu untuk membayar pajak. Padahal pajak adalah komponen utama dalam pelaksanaan pembangunan, dengan keraguan masyarakat akan membayar pajak, pembangunan negara akan macet dan program kerja pemerintahan tidak akan erlakana dengan baik.
Banyak terjadi kasus yang berbau SARA. Demokrasi Pancasila banyak mengatur tentang persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Berbagai ras, suku, dan agama akan hidup secara damai jika pelaksanaan demokrai Pancasila, jika tidak, akan terjadi ketimpangan antar masyarakat seperti adanya suatu kaum yang selalu dikhususkan dalam menentukan kebijakan. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial yang menyebabkan konflik-konflik yang berbau SARA.
Contoh Kasus :
Korupsi, Dalam kurun 2004-2015, KPK memenjarakan 23 menteri dan kepala lembaga, 15 gubernur, 49 bupati/wali kota, 87 legislator, serta 120 pejabat eselon
I, II, dan III. Kiai Hasyim Muzadi. Dia bercerita, "Pada masa Orde Lama, korupsi dilakukan di bawah meja. Tapi, pada masa Orde Baru, korupsi mulai terang-terangan dilakukan di atas meja. Justru pada masa Reformasi sekarang ini, bukan hanya uangnya yang dikorupsi, mejanya pun ikut dibawa lari." Analogi Kiai Hasyim tersebut mewakili
kegelisahan umum yang berkembang belakangan ini, bahwa demokrasi yang dilahirkan rezim Reformasi justru memproduksi korupsi yang tiada henti
1.3.
Masalah Masyarakat semakin jauh dari hak dan kesempatannya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi Pelaksanaan demokrasi khususnya di Indonesia, tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada. Demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Partisipasi warga negara dalam bidang politik pun belum terlaksana sepenuhnya. Untuk memaparkan lebih lanjut, permasalahan demokrasi yang ada perlu dikelompokkan lagi menjadi tiga hal, yaitu dari segi teknis atau prosedur, etika politik, serta sistem demokrasi secara keseluruhan. Dari segi teknis atau prosedur, demokrasi di Indonesia sesungguhnya sudah terlaksana. Hal ini dapat dibuktikan dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Bahkan, pemilu Indonesia tahun 1999 mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, adil, dan dipandang memenuhi standar demokrasi global dengan tingkat partisipasi politik ketika itu adalah 92,7%. Namun sesungguhnya pemilu 1999 yang dipandang baik ini mengalami penurunan partisipasi politik dari pemilu sebelumnya yaitu tahun 1997 yang mencapai 96,6 %.Tingkat partisipasi politik di tahun berikutnya pun mengalami penurunan, dimana pada pemilu tahun 2004, tingkat partisipasi politik mencapai 84,1 % untuk pemilu Legislatif, dan 78,2 % untuk Pilpres. Kemudian pada pemilu 2009, tingkat partisipasi politik mencapai 10,9 % untuk pemilu Legislatif dan 71,7 % untuk Pilpres. Menurunnya angka partisipasi politik di Indonesia dalam pelaksanaan pemilu ini berbanding terbalik dengan angka golput (golongan putih) yang semakin meningkat. Tingginya angka golput ini menunjukkan apatisme dari masyarakat di tengah pesta demokrasi, karena sesungguhnya pemilu merupakan wahana bagi warga negara untuk
menggunakan hak pilihnya dalam memilih orang-orang yang dianggap layak untuk mewakili masyarakat, baik yang akan duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hak untuk memilih atau mengemukakan pendapat tergolong sebagai Hak Asasi Manusia yang pelaksanaannya dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3). Tingginya angka golput mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang memandang bahwa hak asai manusia merupakan suatu kebebasan, yang dalam hal ini adalah kebebasan untuk menggunakan hak pilihnya ataupun tidak. Memang tidak ada aturan atau hukum yang menjerat bagi orang-orang yang tidak turut serta berpartisipasi politik dalam pemilu, namun apabila terus dibiarkan angka golput terus meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap demokrasi Indonesia yang akan semakin tidak berkualitas akibat rendahnya partisipasi dari para warganya.
BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Indonesia merupakan Negara yang menganut demokrasi pancasila, Namun pelaksanaan demokrasi pancasila Indonesia di era globalisasi sudah mulai menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi pancasila. Contoh kasusnya adalah masalah money politik yang semakin marak, masalah pemerintahan dan aspirasi rakyat. Masalah-masalah tersebut timbul karena perkembangan zaman dan perilaku manusia di era globalisasi. 4.2. Saran Harapannya Demokrasi pancasila dapat diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia bukan hanya sekadar teori saja namun perlunya perwujudan nyata.
DAFTAR PUSTAKA https://agustindiankartikasari.wordpress.com/2014/12/14/tugas-pendidikankewarganegaraan-makalah-permasalahan-demokrasi-di-indonesia/.(Online) diakses tanggal 10 Januari 2016 https://www.academia.edu/8311878/Budaya_Money_Politik_dalam_Kancah_Perpolitika n_Nasional. (Online). Diakses tanggal 10 Januari 2016 http://news.detik.com/berita/2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-dipileg-2014. (Online). Diakses tanggal 10 Januari 2016
http://ilmumedia.blogspot.co.id/2014/04/analisis-kasus-politik-uang-dalam.html. (Online). Diakses tanggal 10 Januari 2016 https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila. (Online). Diakses tanggal 10 Januari 2016
