PENDAHULUAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. Seiring dengan peraturan pemerintah tentang otonomi daerah, maka pembagian anggaran pun dilakukan bukan hanya untuk negara namun juga daerah. Sehingga kita mengenal pula adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik tenyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.
Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus :
(a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan
(b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro
(c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya
(d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.
Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.Landasan hukum yang mendasari APBN diantaranya :
Undang–Undang Dasar (UUD) 1945
Pasal 23:
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang–undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat;
(2) Rancangan Undang–Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2013
tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015
PEMBAHASAN
Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, membahas tentang perbendaharaan negara. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Sehingga pelaksanaan APBN dan APBD. Ruang lingkup dari perbendaharaan negara adalah :
a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
e. pengelolaan kas;
f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;
g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;
h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;
i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD;
j. penyelesaian kerugian negara/daerah;
k. pengelolaan Badan Layanan Umum;
l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.
Pejabat Perbendaharaan
Pengguna Anggaran (PA) Menteri atau Pimpinan Lembaga
Menyusun DIPA.
Menetapkan:
- KPA;
- Pejabat Pemungut Penerimaan;
- Pejabat Pengelola Utang dan Piutang;
- Pejabat Pengelola BMN;
- Pejabat penguji dan memerintahkan pembayaran; dan
- Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran.
Menggunakan BMN.
Mengawasi pelaksanaan anggaran.
Membuat laporan keuangan.
Mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran atas bagian anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kepala Satuan Kerja
Menyusun DIPA.
Menetapkan: PPK, PPSPM, Pejabat/Panitia Pengadaan, rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencaiaran dana.
Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran.
Melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran.
Melakukan supervisi, konsultasi dan pengendalian kegiatan.
Mengawasi penatausahaan dokumen dan teransaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Menyusun laporan keuangan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana.
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa.
Melaksanakan Kegiatan swakelola.
Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya.
Mengendalikan pelaksanaan perikatan.
Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
Membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP.
Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada KPA.
Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan.
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.
* Catatan: Penetapan PPK tidak terikat periode TA dan PPK bertanggung jawab atas kebenaran meteriil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar ( PPSM)
Menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung.
Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.
Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.
Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA. dan
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.
* Catatan: Penetapan PPSPM tidak terikat periode tahun anggaran
Bendahara
Menerima, menyimpan, membayar dan menyetorkan uang Pendapatan Negara ke rekening Kas Negara.
Menatausahakan dan membukukan transaksi uang .
Mengelola rekening melaporkan pertanggung jawaban kepada BPK dan Kuasa BUN.
melakukan pengujian tagihan.
Memotong, memungut, dan menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara
Menatausahakan dan membukukan transaksi uang persediaan.
Menyampaikan LPJ ke KPPN.
*Catatan: Pengangkatan Bendahara tidak terikat periode tahun anggaran.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Alur penyusunan DIPA :
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara
Penyetoran Pendapatan Negara
Penyetoran pendapatan negara melalui bank sentral atau bank umum dan badan lannya (Psl 43)
Kewajiban penyetoran ke kas negara tepat waktu dan adanya pengenaan sanksi administratif berupa denda (Psl 46)
Penetapan wajib pungut pajak kpd setiap PA/KPA dan/atau bendahara (Psl 47)
Pengelolaan PNBP
Tanggungjawab Menteri/Pimpinan Lembaga yang memiliki sumber PNBP untuk melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan PNBP (Psl 48)
Kewenangan dan tanggungjawab KPA untuk memperhitungkan PNBP yang terutang dari pembayaran yang dilakukannya (Psl 53)
Hibah
Tanggungjawab Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atas pelaksanaan pendapatan hibah (Psl 56)
Keharusan pendapatan hibah dikelola dalam APBN (Psl 56)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Mekanisme Penatausahaan dan Pelaporan PNBP
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara
Langkah – Langkah Pelaksanaan Anggaran Belanja
Berdasarkan gambar dibawah ini, dapat dibagi, bahwa pelaksanaan anggaran belanja dapat dibagi menjadi 8 langkah.
Uraian dari 8 langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan APBN :
Pembuatan Komitmen
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk: Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau Penetapan keputusan.
Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa hanya dapat dibebankan pada DIPA tahun anggaran berkenaan.
Perjanjian/kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani DIPA lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang yang diatur oleh PMK.
Perjanjian/kontrak atas pengadaan barang/jasa dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan rupiah murni dan/atau pinjaman dan/atau hibah.
Perjanjian/kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain.
Data perjanjian/kontrak yang memuat informasi pihak ke 3 disampaikan ke KPPN setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN.
Pengajuan SPP(Surat Perintah Pembayaran)
Berdasarkan BA HP3, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA/Kuasa PA(selaku pemberi kerja) untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan
SPP sekurang kurangnya harus memuat :
Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan
Nomor dan tanggal kontrak
Nilai kontrak
Jenis/lingkup pekerjaan
Jadwal penyelesaian pekerjaan
Nilai pembayaran yang diminta
Identitas penerima pembayaran
Pengujian oleh pejabat penguji
Pejabat penguji melakukan pengujian pada hal berikut:
Memeriksa dokumen pendukung SPP.
Memeriksa ketersediaan pagu.
Memeriksa kesesuaian dengan rencana kerja.
Memeriksa kebenaran hak tagih :
- Pihak penerima pembayaran
- Jadwal waktu pembayaran
- Nilai tagihanPerlu Bukti atas Hak tagih
Bukti atas Hak Tagih tersebut, terdiri dari:
Kontrak/SPK
Surat Pernyataan penetapan rekanan
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Berita Acara Pembayaran
Kuitansi
Jaminan bank/yang dipersamakan
Dokumen lain yg dipersyaratkan utk dana yang sebagian/seluruhnya dari PHLN
Bukti atas hak tagih tsb diatas yang merupakan lampiran surat permintaan pembayaran (SPP) merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA
Penerbitan SPM
1. SPM LS belanja pegawai dilampiri :
Daftar gaji
SK Kepegawaian
SK Honor, SPK lembur
SSP.
2. SPM LS Non Bel. Pegawai dilampiri :
Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas
SPTB
Faktur Pajak dan SSP
Pengujian SPM oleh KPPN
Substantif :
Kebenaran perhitungan
Ketersediaan dana
Pengujian dokumen dasar
Pengujian SPTB.
Formal :
Mencocokan td tangan dg specimen
Cara penulisan jumlah uang
Kebenaran penulisan.
Penerbitan SP2D oleh KPPN
SP2D kemudian diterbitkan dengan ketentuan:
SP2D ditandatangani bersama oleh seksi perbendaharaan dan seksi bank/Giro Pos
Penerbitan SP2D dilakukan selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterimanya SPM dari Pejabat Penerbit SPM
SP2D diterbitkan rangkap 3 dan dibubuhi stempel timbul seksi bank/giro pos yang disampaikan kepada:
-Lembar 1 :Bank Operasional
-Lembar 2 : Penerbit SPM
-Lembar 3 :Pertinggal KPPN
Pencairan Dana oleh BUN(MenKeu)
Penyelesaian Tagihan ke Pihak ke 3
Penyelesaian tagihan ke pihak ketiga dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung dan uang persediaan.
1. Uang Persediaan(UP) :
Sejumlah uang yang dibayarkan KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
2. Pembayaran Langsung(LS) :
Pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah.
Ilustrasi Mekanisme Pengadaan dengan LS(Langsung) dan UP(Uang Persediaan)
Kemudian penyelesaian tagihan dibagi dua : LS dan UP. Sbb:
Tagihan LS
Tagihan UP
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD dimulai dengan uraian tentang asas umum pelaksanaan APBD yang mencakup :
1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD;
7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam "rancangan perubahan APBD" dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan
10. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD sebagai pengguna anggaran. Rancangan DPA berisi sasaran yang hendak dicapai, program, dan kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD, serta pendapatan yang diperkirakan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) memberitahukan kepada semua SKPD melalui surat pemberitahuan untuk menyusun rancangan DPA-SKPD, terhitung paling lambat tiga hari setelah APBD disahkan. SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat pemberitahuan perda APBD tersebut dalam jangka waktu paling lambat .enam hari.
DPA SKPD terdiri atas :
DPA SKPD 1
Digunakan untuk menyusun rencana pendapatan atau penerimaan SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 2.1
Digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan belanja tidak langsung SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 2.2.1
Digunakan untuk merencanakan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan
DPA SKPD 2.2
Merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir DPA SKPD 2.2.1
DPA SKPD 3.1
Digunakan untuk merencanakan penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan
DPA SKPD 3.2
Digunakan untuk merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan
Ringkasan DPA-SKPD
Merupakan kompilasi dari seluruh DPA-SKPD
Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah.
Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja oleh Bendahara Penerimaan dengan didukung oleh bukti yang lengkap.
Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah. SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
Semua penerimaan daerah apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama. Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah.
Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD), atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.Khusus untuk biaya pegawai diatur bahwa gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD. Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬undangan.
Dalam pelaksanaan pembayaran yang terhutang pajak, bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya pembayaran dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD. Karena itu, kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Perlu menjadi perhatian bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana tidak terpenuhi. Bendahara pengeluaran wajib melakukan hal tersebut karena dia bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya. Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, anggaran yang diperlukan untuk pembiayaan daerah bersumber dari:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode tahun anggaran. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk: 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah; 2) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan 3) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.
b. Dana Cadangan
Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Hal-hal yang harus diperhatikan mengenai dana cadangan adalah bahwa: 1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dan cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah; 2) Dana cadangan tidak boleh digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan; 3) Program dan kegiatan sebagaimana disebutkan pada butir (2) baru boleh dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut; 4) Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut dana cadangan harus dipindahbukukan dahulu ke rekening kas umum daerah yang harus dilengkapi dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa bendahara umum daerah dengan persetujuan PPKD; 5) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.
c. Investasi
Menurut ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud dengan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat eknomis seperti; bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai dana investasi adalah bahwa investasi awal dan penambahan investasi dicatat dalam rekening penyertaan modal (investasi) daerah. Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan investasi dicatat dalam rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (divestasi modal).
d. Pinjaman Daerah dan Obligasi
Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Beberapa hal yang harus dicermati mengenai pinjaman daerah dan obligasi adalah:
Penerimaan pinjaman dan obligasi daerah harus dilakukan melalui rekening kas umum daerah;
Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan obligasi daerah.
Penatusahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (kepala SKPKD).
e. Piutang Daerah
Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kembali kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal-hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan piutang daerah adalah bahwa:
Setiap piutang daerah harus diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu;
Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD) melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
Piutang daerah dan/atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada saat jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan pertundang-undangan;
Piutang daerah jenis tertentu seperti piutang pajak daerah dan piutang retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahulukan penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Piutang daerah yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan;
Penghapusan piutang daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk piutang berjumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusan ditetapkan oleh kepala daerah;
Untuk piutang yang jumlahnya lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penghapusannya ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD;
Penagihan dan penatausahaan piutang daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPKD yang realisasi setiap bulannya harus dilaporkan kepada kepala daerah.
Penatausahaan Keuangan Daerah
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Penatausahaan Penerimaan
Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetor tersebut dilakukan dengan cara:
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
Disamping pertanggungjawaban secara administratif, Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD.
Penatausahaan Pengeluaran
Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD tersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.
Setelah DPA-SKPD ditetapkan, PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas tersebut memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Penyusunan Anggaran Kas
Penyusunan anggaran kas pemda dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
Dalam proses penatausahaan, anggaran kas memiliki peran penting sebagai alat control. Dokumen ini dibuat (direkapitulasi) oleh TAPD untuk ditetapkan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dalam tahap berikutnya menjadi dasar pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD).
Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan rancangan DPA SKPD dan menyerahkan rancangan anggaran kas SKPD kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD paling lambat enam hari setelah pemberitahuan.
TAPD bersama dengan kepala SKPD memverifikasi rancangan DPA SKPD dan RAK SKPD berdasarkan per KDH penjabaran, paling lambat 15 hari kerja sejak ditetapkannya per KDH penjabaran. TAPD menyerahkan rancangan anggaran kas SKPD yang lolos verifikasi kepada PPKD untuk disahkan menjadi anngaran kas pemerintah daerah. Rancangan anggaran kas skpd dibuat arsip oleh PPKD, sedangkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah digunakan dalam proses pembuatan penyediaan dana.
Surat Penyediaan Dana
Surat penyediaan dana dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas daerah adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting karena akan memengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali pengajuan SPD serta periode pengajuan SPD. Contohnya, bagi daerah yang mampu mencukupi kebutuhan dana yang di-SPD-kan untuk kurun waktu tiga bulan, maka periode pengajuan SPD cukup satu kali tiap tiga bulan.
SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri.
Surat Permintaan Pembayaran
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk dibayarkan kepada SKPD. SPP memiliki emapt jenis yaitu :
SPP Uang Persediaan (SPP-UP); dipergunakan untuk mengisi UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo UP akan digunakan SPP Ganti Uang (SPP-GU).
SPP GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai. Diajukan ketika UP habis. Misalnya,suatu SKPD mendapat alokasi UP pada tanggal 3 januari sebesar Rp 10.000.000. Pada tanggal 23 januari uang UP tersebut telah terpakai sebesar Rp 9.500.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah sebesar Rp 9.500.000 untuk mengembalikan saldo UP ke jumlah semula
SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dipergunakan hanya untuk meminta tambahan uang apabila ada pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup membiayainya. Akan tetapi, pembuatan SPP-TU haruslah didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang. Pengajuan dana SPP-TU harus berdasar pada program dan kegiatan tertentu. Misalnya, sebuah SKPD mempunya alokasi UP Rp 20.000.000. Pada periode tersebut direncnakan adanya kegiatan swakelola yang sifatnya tidak rutin sebesar Rp 15.000.000 yang jika dilaksanakan dengan UP diperkirakan tidak akan cukup karena kegiatan rutinnya diperkirakan butuh dana sebesar Rp 14.000.000. Dengan demikian, atas kegiatan tersebut diajukan dana SPP-TU tersendiri. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan tesendiri dan bila tidak habis harus disetorkan kembali.
SPP Langsung (SPP-LS); dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah dietapkan. SPP-LS dapat dikelompokan menjadi :
SPP-LS Gaji dan Tabungan
SPP-LS Barang dan Jasa
SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan, dan Tak Terduga
SPP-LS Belanja Bunga, Hibah, Bantuan, dan Tak Terduga mempunyai perlakuan khusus sebagai belanja level pemda yang dikelola oleh bendahara tersendiri. Dalam proses pengajuannya, bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP, selain dokumen SPP sendiri yang bentuknya disesuaikan dengan setiap jenis dananya (UP, GU, TU atau LS)
Untuk SPP-UP
Salinan SPD
Surat pernyataan pengguna anggaran
Lampiran lain yang diperlukan
Untuk SPP-GU
Surat pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya
Salinan SPD
Surat pernyataan pengguna anggaran
Lampiran lain yang diperlukan
Untuk SPP-TU
Surat pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana SPP-TU sebelumnya
Salinan SPD
Surat pernyataan pengguna anggaran
Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU
Lampiran lain yang diperlukan
Untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan
Salinan SPD
Surat pernyataan pengguna anggaran
Dokumen-dokumen pelengkap daftar gaji. Contoh : pembayaran gaji induk, gaji susulan, dan kekurangan gaji
Untuk SPP-LS Barang dan Jasa
Salinan SPD
Surat pernyataan pengguna anggaran
Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK). Contoh : Salinan SPD, salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait, dan SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak.
Surat Perintah Membayar
Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi empat sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM-UP, GU, TU, dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya. Untuk SPM-GU, pengujian juga dilakukan atas SPJ yang diajukan oleh bendahara. Begitu juga dengan SPM-TU jika sebelumnya pernah dilakukan.
Secara legal, penerbitan SPM adalah otoritas Pejabat Pengguna Anggaran (PPA). Dengan demikian, tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh PPA yang bersangkutan sebagai sebuah pernyataan penggunaan anggaran di lingkup SKPD-nya. SPM yang telah ditandatangani kemudian diajukan kepada BUD sebagai otoritas yang akan melakukan pencairan dana.
SPM dapat diterbitkan jika :
Pengeuaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan peruandangan
Waktu pelaksanaan SPM:
Diterbitkan paling lambat 2 hari sejap SPP diterima
Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak SPP diterima
Surat Perintah Pencarian Dana
SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana melalui bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. S2PD sifatnya spesifik, artinya satu S2PD hanya dibuat untuk satu SPM.
S2PD dapat diterbitkan jika:
Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia
Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan
Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D
Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima
Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM
Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran
Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan/ ganti/tambah UP kepada SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan UP, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disapaikan mencakup:
Buku kas umum pengeluaran
Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukto-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran per rincian objek dimaksud
Bukti atas penyetoran PPN/PPh k kas Negara
Register penutupan kas
Dalam melakukan verfikasi atas laporan pertanggungjawaban ang disampaikan PPK-SKPD berkewajiban:
Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertangungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan
Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek
Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluara per rincian objek
Menguji kebenaran sesuai dengan SPm dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya
Selain melakukan pertanggungjawaban administratif, bendahara juga harus membuat SPJ dan dikirimkan ke BUD dalam rangka pertanggungjawaban fungsional.
KESIMPULAN
Pelaksanaan APBN maupun APBD, diatur oleh Undang-Undang yang berlaku. Undang-undang utama yang mengatur adalah UU No 1 Tahun 2004. Secara teknis lebih lanjutnya diatur pada peraturan menteri keuangan dan peraturan pemerintah. Pelaksanaan anggaran penerimaan dan belanja negara dan daerah, memiliki tahapan yang sama, hanya instansi yang berbeda. Dalam prakteknya, pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak berbeda karena aturan yang berlaku.
DAFTAR PUSTAKA
UU NO 1 TAHUN 2004
Tentang perbendaharaan negara
Buku pedoman perencanaan – Direktorat Jenderal Anggaran
D Nordiawan, IS Putra, M Rahmawati. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba 4
Budidarma.com/2011/11/pelaksanaan-penatausahaan-pelaloran-dan.html
Saifulrahman.lecture.ub.ac.id./files/2010/03/Pertemuan-5.pdf
