Pedoman Umum Musrenbang Tahun 2012

BUPATI MAGELANG Kota Kota Mungk ungkid id,, 28 Dese Desemb mber er 2011 2011

Kepada : Yth. Yth. 1. Kepa Kepala la Satu Satuan an Kerj Kerja a Peran Perangk gkat at Daerah se-Kabupaten Magelang 2. Camat se-Kabupaten Magelang diKAB. MAGELA MAGELANG NG

SURAT EDARAN NOMOR NOMOR 050/ 050/ 59 591 1 /1 /12/ 2/201 2011 1 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2012

Dasar : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 tahun tahun 2004 2004 tentang Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional; 2. UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 17 tahu tahun n 2003 tentan tentang g Keuanga Keuangan n Negar Negara; a; 3. UndangUndang-Und Undang ang Nomor Nomor 32 tahun tahun 2004 2004 tentang tentang Pemeri Pemerintaha ntahan n Daerah; Daerah; 4. Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Perat Peratur uran an Men Menter terii Dala Dalam m Nege Negeri ri Nomo Nomorr 66 Tah Tahun un 200 2007 7 tentan tentang g Peren Perencan canaa aan n Pembangunan Desa; 6. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 2009 tentang Tahapan, Tata Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. 7. Peraturan Peraturan Daerah Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2010 tentang tentang Rencana Rencana Pembangun Pembangunan an Jangka Jangka Menengah Kabupaten Magelang 2009-2014. Bahwa Pemerintah Pemerintah dan Pemerintah Pemerintah Daerah diwajibkan diwajibkan untuk menyusu menyusun n Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan penyusunan dokumen dokumen rencana rencana pembangunan pembangunan tersebut tersebut

yang disebut Musyawarah Musyawarah Perencana Perencanaan an Pembang Pembangunan unan atau atau Musrenbang Musrenbang.. Tema Musr Musren enba bang ng Tahu Tahun n 2012 012 adal adala ah Akselerasi Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Lebih Semanah (Sejahtera, Maju dan Amanah). Guna pelaksa pelaksanaan naannya nya pada Tahun Tahun 2012, 2012, bersam bersama a ini disamp disampaika aikan n Pedoma Pedoman n Umum Penyelenggar Penyelenggaraan aan Musrenbang dengan penjelasan penjelasan sebagai berikut : A. Musr Musrenb enban ang g tahun tahun 2012 untuk untuk Pen Penyu yusun sunan an Renca Rencana na Kerj Kerja a Pemerin Pemerintah tah Daer Daerah ah (RKPD) tahun 2013 Sebagai landasan landasan penyusunan penyusunan RAPBD Tahun 2013, Pemerintah Pemerintah Kabupaten wajib wajib menyusun menyusun dokumen dokumen RKPD. Penyusunan Penyusunan RKPD RKPD dilakukan dilakukan melalui melalui penyelenggaraan penyelenggaraan Musrenbang Musrenbang pada Tahun 2012, yang dilaksanakan dilaksanakan secara berjenjang sesuai jadwal jadwal sebagai berikut : 1. Musrenbang Musrenbang Desa/Kelur Desa/Kelurahan ahan dilaksana dilaksanakan kan pada pada bulan bulan Januari Januari 2012; 2012; 2. Musrenbang Musrenbang Kecamatan Kecamatan dilaksana dilaksanakan kan pada pada bulan Februari 2012, 2012, sebelum sebelum pelaksanaan pelaksanaan Rapat Teknis, Teknis, Forum SKPD SKPD dan dan Forum Rumpun SKPD; 3. Musrenbang Musrenbang Kabupaten Kabupaten dilaksa dilaksanakan nakan pada pada bulan bulan Maret Maret 2012, setelah setelah dilaksanakan Forum Rumpun SKPD. B. Fasili Fasilitasi tasi dan dan Pembia Pembiayaa yaan n Musrenba Musrenbang ng tahun tahun 2012 2012 1. Musrenb Musrenbang ang Desa/Ke Desa/Kelur lurahan ahan : a. Kepala Desa/Keluraha Desa/Kelurahan n bersama bersama lembaga lembaga desa/kelurahan desa/kelurahan dan dan tokoh tokoh masyarakat memfasilitasi pe penyelenggaraan musyawarah di di dusun/lingkungan/RW/kelompok masyarakat; b. Pembiayaan Pembiayaan penyelen penyelenggaraa ggaraan n tahapan Musrenbang Musrenbang kelurahan kelurahan dibebanka dibebankan n pada APBD Kabupaten Kabupaten Magelang Magelang,, sedangkan sedangkan bagi desa dibebankan dibebankan pada pada APBDes dan sumber sumber lain lain yang sah. sah. 2. Musre Musrenba nbang ng Keca Kecama matan tan : a. Cama Camatt bers bersam ama a Pera Perang ngka katt Keca Kecama mata tan n lainn ainnya ya memf memfas asil ilit itas asii penyelenggaraan Musrenbangdes/kel; b. Pembiayaan Pembiayaan penyele penyelenggara nggaraan an tahapan tahapan Musrenbang Musrenbangkec kec dibebankan dibebankan pada anggaran anggaran Kecamatan yang yang bersumber dari APBD APBD Kabupaten Kabupaten Magelang dan sumber lain yang sah; 3. Musre Musrenba nbang ng Kab Kabupa upate ten n: a. Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Magelang Magelang Up. Up. Bappeda Bappeda Kabupaten Kabupaten Magelang Magelang bersama SKPD lainnya memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangkec; b. Pembiayaan Pembiayaan penyele penyelenggaraa nggaraan n Musrenbang Musrenbang kabupaten yang didahului didahului deng dengan an taha tahapa pan n Rapa Rapatt Tek Tekni nis, s, Foru Forum m SKPD SKPD dan dan Foru Forum m Rum Rumpu pun n SK SKPD dibebankan pada anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang; C. Hal-hal Hal-hal yang yang perlu mendapat mendapat perhatian perhatian 1. Arah, Arah, strategi strategi,, kebijak kebijakan an dan program program berped berpedoman oman pada pada Perda Perda Nomor Nomor 3 Tahun Tahun 2010 tentang RPJMD Kab. Magelang Magelang 2009-2014 khususnya khususnya pada tahun tahun keempat. 2. Berkenaan Berkenaan dengan dengan terjadinya terjadinya bencana bencana letusan letusan Gunung Gunung Merapi Merapi dan dan bencana lahar dingin agar dipertimbangkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

BUPATI MAGELANG LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI MAGELANG NOMOR TANGGAL PERIHAL

I.

: : :

050/ 591 /12/2011 28 Desember 2011 PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2012

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran nasional, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan Musyawarah perencanaan di tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka penyempurnaan sistem perencanaan di daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Untuk menyusun RKPD tahun 2012 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat Kabupaten. Berkaitan dengan penyusunan RKPD 2012, diperlukan masukan dari daerah melalui penyelenggaraan Musrenbang Daerah untuk menyelaraskan RKPD Kabupaten/Kota, RKPD Propinsi dan RKP khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah. B. Dasar Hukum 1. 2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12.

13. 14. 15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor  0008/M.PPN/01/2007  050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007 tertanggal 12 Januari 2007. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Tengah 2005-2025. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan Musrenbang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2009  2014.

C. Visi-Misi Kabupaten Magelang Tahun 2013 merupakan tahun keempat RPJMD Tahun 2009  2014. Tahun 2013 merupakan tahap akselerasi dari tahapan RPJMD 2009-2014. Tahap akselerasi adalah peningkatan dan percepatan bagi pelaksanaan program-program yang capaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tahap ini mengupayakan penyempurnaan pembangunan daerah sesuai RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2009-2014. Visi Kabupaten Magelang dalam RPJMD Tahun 2009-2014 adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang yang lebih Sejahtera, Maju dan Amanah (Semanah). Untuk melaksanakan Visi tersebut dijabarkan dalam Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.

2. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing. 3. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah. 4. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup. 5. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. 6. Menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram D. Isu Strategis Isu strategis yang akan dipecahkan dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2013 adalah : 1. Tingkat pendapatan masyarakat masih rendah. 2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Masih rendahnya kualitas / derajad kesehatan masyarakat. 4. Masih banyaknya jumlah rakyat miskin. 5. Kerusakan lingkungan hidup. 6. Kemampuan keuangan daerah relatif terbatas. 7. Belum optimalnya pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah. 8. Penegakan hukum masih perlu dioptimalkan. 9. Belum memadainya kesiapan dalam menghadapi bencana. 10. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik

yang masih

perlu ditingkatkan. Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis sebagaimana tersebut diatas, maka pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah sebagai berikut : 1 Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 2 Peningkatan pengembangan bidang unggulan, yaitu : a. Pertanian Berkembangnya kegiatan pertanian diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi pedesaan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga dan rumah tangga petani; b. Industri Kecil dan Menengah Peningkatan investasi pada Industri Kecil dan Menengah diharapkan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Kabupaten Magelang yang senantiasa menghadapi permasalahan dengan terus meningkatnya jumlah pengangguran sangat berharap pada penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh pada penurunan jumlah pengangguran. c. Pariwisata Pembangunan sektor pariwisata yang dikembangkan dengan pemberdayaan masyarakat pengampu pariwisata diharapkan akan

3

4

5

6

7 8

kesejahteraan masyarakat pariwisata yang akan berdampak pada masyarakat sekitar pariwisata. Peningkatan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan, pelaksanaan urusan wajib sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan, guna menciptakan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan pembinaan terhadap calon tenaga kerja baru serta melakukan intensifikasi peranan Balai Latihan Kerja Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan yang terkoordinir mencakup peningkatan kualitas SDM aparatur, kualitas pelayanan publik, kinerja dan kesejahteraan aparatur, sarana dan prasarana aparatur, penataan kelembagaan ketatalaksanaan, pengawasan aparatur, pencegahan dan penanggulangan korupsi. Peningkatan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup. Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana letusan Gunung Merapi.

Dengan mendasarkan pada isu-isu strategis dan pokok-pokok prioritas pembangunan Kabupaten Magelang diwujudkan dalam program-program prioritas tahun 2013. Fokus Implementasi Pembangunan pada tahun 2013 berupa program-program meliputi: a. Urusan Wajib 1. Pendidikan a) Program Pendidikan Anak Usia Dini b) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun c) Program Pendidikan Menengah d) Program Pendidikan Non Formal e) Program Pendidikan Luar Biasa f) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan g) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2. Kesehatan a) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan b) Program Upaya Kesehatan Masyarakat c) Program Pengawasan Obat dan Makanan d) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia e) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat f) Program Perbaikan Gizi Masyarakat g) Program Pengembangan Lingkungan Sehat h) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular  i) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  j) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin k) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya l) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata m) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

3.

4.

5.

6.

7.

8.

p) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia q) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan r) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pekerjaan Umum a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan; b) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan; c) Program Pembangunan Jalan dan jembatan; d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Air lainnya serta air baku; f) Program Pengendalian Banjir; g) Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan; h) Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi; Perumahan Rakyat a) Program Pengembangan Perumahan b) Program Lingkungan Sehat Perumahan c) Program Pemberdayaan komunitas Perumahan d) Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial e) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Penataan Ruang a) Program Perencanaan Tata Ruang b) Program Pemanfaatan Ruang c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perencanaan Pembangunan a) Program Pengembangan data/informasi b) Program Kerjasama Pembangunan c) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan d) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh e) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah f) Program perencanaan pembangunan daerah g) Program perencanaan pembangunan ekonomi h) Program perencanaan sosial budaya i) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam  j) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana Perhubungan a) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ c) Program peningkatan pelayanan angkutan d) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan e) Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas f) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  Lingkungan Hidup a) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan b) Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam; c) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam; d) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; e) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. f) Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan kawasan

9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

Pertanahan a) Program pembangunan sistem pendaftaran tanah b) Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah c) Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan d) Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Program Penataan Administrasi Kependudukan. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. a) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak c) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan d) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan e) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a) Program Keluarga Berencana b) Program Kesehatan Reproduksi Remaja c) Program pelayanan kontrasepsi d) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri e) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat f) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR g) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS h) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak i) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga  j) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU Sosial a) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial c) Program pembinaan anak terlantar  d) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma e) Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo f) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) g) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja a) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b) Program Peningkatan Kesempatan Kerja c) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM a) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif  b) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah c) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

16. Penanaman Modal a) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi c) Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 17. Kebudayaan a) Program Pengembangan Nilai Budaya b) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya c) Program Pengelolaan Keragaman Budaya d) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 18. Pemuda dan Olah Raga a) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda b) Program peningkatan peran serta kepemudaan c) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda d) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba e) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga f) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga g) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal c) Program pengembangan wawasan kebangsaan d) Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan e) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan f) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) g) Program pendidikan politik masyarakat h) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 20. Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian. a) Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; c) Program Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Daerah; d) Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah; e) Program Pengelolaan Aset Daerah; f) Program Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan; g) Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah; h) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 21. Ketahanan Pangan a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa a) Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa; b) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat; c) Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat 23. Statistik a) Program Penyusunan Data / Informasi / Statistik daerah. 24. Kearsipan a) Program Penyelematan dan pelestarian Dokumen / Arsip Daerah. b) Program Penataan Sistem Administrasi Kearsipan. c) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan.

b) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi c) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi d) Program kerjasama informsi dan media massa 26. Perpustakaan a) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan b) Program Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Perpustakaan. c) Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan. b. Urusan Pilihan 1. Pertanian a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b) Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan c) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan d) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan e) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan f) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 2. Kehutanan a) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan b) Program rehabilitasi hutan dan lahan c) Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral a) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan. b) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan c) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 4. Pariwisata a) Program Promosi Pariwisata. b) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata. c) Program Pengembangan kemitraan 5. Kelautan dan Perikanan a) Program Pengembangan budidaya perikanan b) Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan c) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. d) Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air  tawar. 6. Perdagangan a) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan b) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  c) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri d) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 7. Perindustrian a) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi b) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah c) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri d) Program Penataan Struktur Industri e) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 8. Ketransmigrasian a) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

II.

MEKANISME PENYELENGGARAAN MUSRENBANG TAHUN 2012 UNTUK PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2013 A. Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2012 1. Pengertian a. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil musyawarah) untuk menyepakati RAPB Desa Tahun 2012 dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. c. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan pertimbangan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB-Desa adaah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui oleh peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang; f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbangdes/kel melalui pembahasan yang disepakati bersama; 2. Tujuan Musrenbang Desa/Kelurahan tahun 2012 diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : a. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya (Musrenbang dusun/lingkungan/RW, FGD Kelompok masyarakat, dll); b. Menetapkan kegiatan prioritas desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui APBDes / Rencana Kerja SKPD Kelurahan; c. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber dana lainnya. 3. Masukan Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbangdes/kel adalah : a. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah desa/ kelurahan (dusun atau lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat; b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/

c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan tahun sebelumnya; d. Formulir yang memudahkan desa/kelurahan untuk menyampaikan daftar  usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan; e. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa; f. Informasi dari Pemerintah Kabupaten tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya; g. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksananya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa / kelurahan berada. 4. Mekanisme

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari tahapan: a. Tahap Persiapan : 1) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur : aparat pemerintah desa, BPD, LKMD dan tokoh masyarakat lainnya. Tim Fasilitator  Musrenbang Desa/Kelurahan bertugas memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan; 2) Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok pra KS, dll) melakukan musyawarah. Keluaran dari musyawarah tersebut adalah :

a) Daftar masalah dan kebutuhan. b) Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing dusun/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbangdes/kel.

c) Wakil/delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam Musrenbangdes/kel (jumlah wakil/delegasi disesuaikan dengan kondisi setempat dengan jumlah ganjil ); 3) Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan yang terdiri dari unsur aparat pemerintah desa, BPD, LKMD, RW dan tokoh masyarakat lainnya. Tim Penyelenggara Musrenbangdes/kel bertugas antara lain :

a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa / Kelurahan ; b) Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun / RW dan kelompok masyarakat kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain;

c) Membantu Tim Fasilitator Desa / Kelurahan dalam memfasilitasi proses Musrenbang;

d) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa / Kelurahan ;

e) Menyiapkan tempat, peralatan, bahan/materi serta notulensi pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan;

f) Mendaftar calon peserta Musrenbang ; g) Membantu delegasi desa / kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan ;

i) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa / Kelurahan yang sekurang  kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati ;

 j) Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan. b. Tahap Pelaksanaan

1) Pendaftaran peserta; 2) Pemaparan prioritas

kegiatan pembangunan di Kecamatan oleh

Camat;

3) Pemaparan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis tahun sebelumnya oleh Camat;

4) Pemaparan prioritas program / kegiatan tahun berikutnya yang bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa / Kelurahan oleh Kepala Desa / Lurah;

5) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa;

6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa / kelurahan oleh perwakilan masyarakat;

7) Pemisahan kegiatan berdasarkan : a) Kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/ kelurahan.

b) Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber dana lainnya

8) Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode untuk menyeleksi kegiatan;

9) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa / kelurahan seperti peta kerawanan, kemiskinan dan pengangguran;

10) Pemilihan

dan penetapan perwakilan masyarakat/delegasi desa/kelurahan sejumlah 6 orang (3 diantaranya unsur perempuan) yang terdiri dari unsur kades/lurah, ketua tim pengelola kegiatan (TPK), dan 4 orang wakil masyarakat untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan.

11) Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Camat, Perwakilan Peserta dan BPD. Catatan :

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Desa / Kelurahan tetap dilaksanakan agar  prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui musyawarah desa/ kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa / Kelurahan. 5. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dalam Musrenbangdes/kel adalah : a. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) tahun 2012.

1) Prioritas Kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh APBDes Tahun 2013 (sebagimana Formulir F1.1 terlampir); 2) Prioritas Kegiatan pembangunan tahun 2013 yang akan diusulkan untuk dibiayai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN atau sumber dana lainnya. (sebagaimana Formulir F1.2 terlampir); c. Daftar Nama Delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan (sebagaimana Formulir F1.3 terlampir) Tugas Delegasi Desa/Kelurahan antara lain : 1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa bagi delegasi Desa dan Rencana Kerja Anggaran ( RKA  SKPD ) bagi delegasi Kelurahan; 2) Memaparkan/mengusulkan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan pada Forum Musrenbang Kecamatan; 3) Setelah memperoleh kepastian berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber  pendanaannya, maka Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan dan Delegasi Desa/Kelurahan membantu Kepala Desa/Kelurahan mensosialisasikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. d. Berita acara Musrenbang Desa / Kelurahan (sebagaimana Formulir F1.4 terlampir) 6. Peserta Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah unsur Pemerintahan Desa dan seluruh komponen masyarakat yang berada di desa/kelurahan, seperti RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), organisasi masyarakat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok tani, komite sekolah, Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta masyarakat yang belum terundang dan ingin berpartisipasi dapat mendaftarkan pada tim penyelenggara Musrenbang Desa. 7. Narasumber  Kepala Desa/Kelurahan, Ketua dan para Anggota BPD, Camat dan atau aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa, LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan dan fasilitator/konsultan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa. 8. Waktu pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan diselenggarakan selambatlambatnya pada akhir bulan Januari 2012. 9. Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Kegiatan Perencanaan Paska Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan meliputi : a) Penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013; b) Pengawalan prioritas kegiatan desa/kelurahan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan; c) Mengumumkan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 bersumber dana dari APBDes; d) Mendoro arakat untuk melakuk antauan terhadap

Kegiatan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan : a) Menjamin konsistensi antara hasil Musrenbang desa/kelurahan dengan RPTK, Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD; b) Terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi desa, Pemerintah Kabupaten (SKPD) dengan masyarakat; c) Tersedianya informasi tentang diterima atau ditolaknya sejumlah usulan kegiatan yang sudah diusulkan melalui jenjang Musrenbang. 10.Biaya Penyelenggaraan Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dibebankan pada Anggaran Desa/Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang tahun 2012. B. Musrenbang Kecamatan Tahun 2012 1.   Pengertian a. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah   stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Kantor Camat dan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan (RPTK) tahun 2013. b.   Pemangku kepentingan (Stakeholders) kecamatan adalah pihak yang berkepentingan dengan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan untuk mengatasi permasalahan di kecamatan serta pihak  pihak yang berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarah. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah unit kerja Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah. d. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. e. Narasumber adalah pihak-pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan dalam Musrenbang kecamatan. f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang kecamatan melalui pembahasan yang disepakati bersama. 2.   Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk : a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. b. Membahas, menyepakati dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan dengan mengacu pada Dokumen Jangka Menengah Kecamatan (Renstra Kantor Camat). c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten dalam melaksanakan Bidang Urusan sebagaimana amanat Permendagri Nomor  13 tahun 2006. d. Menyusun, menyepakati dan menetapkan nama delegasi Kecamatan untuk Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

3.   Masukan

Hal-hal yang perlu disiapkan Kecamatan antara lain : a. Dari Desa/Kelurahan:

untuk

penyelenggaraan

Musrenbang

1) Dokumen

Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD/K) dari masing-masing desa / kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan.

2) Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.

3) Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga/organisasi sosial kemasyarakatan, Koperasi, LSM yang berkerja dalam wilayah kecamatan.

4) Daftar masalah dan usulan kegiatan prioritas Desa/Kelurahan hasil identifikasi program pembangunan di tingkat desa/kelurahan yang dibiayai oleh Hibah/bantuan Luar Negeri. b. Dari Kabupaten:

1) Prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Magelang untuk tahun 2013.

2) Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Rumpun SKPD. 4.   Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari : a.   Tahap Persiapan , dengan kegiatan : Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan yang terdiri dari unsur aparat Kecamatan, UPTD Kecamatan dan tokoh masyarakat tingkat Kecamatan. Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan antara lain :

1) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan. 2) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari desa/kelurahan berdasarkan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD (sebagaimana Form 2.1 terlampir ).

3) Menyusun dan mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat dan agenda Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.

4) Menyiapkan

peralatan dan Musrenbang Kecamatan.

bahan/materi

serta

notulen

untuk

5) Membuka

pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.

6) Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Desa/Kelurahan. 7) Menyusun dan mengumumkan jadwal dan agenda Musrenbang secara terbuka.

8) Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.

9) Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD.

10) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-

11) Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. b.  Tahap Pelaksanaan, dengan kegiatan :

1) Pemaparan

prioritas masalah kecamatan seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana, pengangguran, pertanian, pariwisata, perindustrian dan perdagangan dll oleh Camat.

2) Pemaparan rancangan Draft Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Draft R. RKPD) oleh Tim Pemantau dari Kabupaten Magelang.

3) Pemaparan

Prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan sesuai bidang urusan dan tupoksi SKPD oleh Ketua Tim Penyelenggara (sebagaimana Formulir F2.1 terlampir).

4) Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing  masing SKPD.

5) Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi / SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.

6) Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).

7) Kesepakatan

kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing  masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.

8) Kesepakatan

prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan bidang urusan dan tupoksi SKPD.

kecamatan

9) Pemaparan

prioritas pembangunan kecamatan dari tiaptiap kelompok fungsi / SKPD atau gabungan SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

10) Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat keterwakilan perempuan. Catatan :

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang Kecamatan tetap dilaksanakan, sehingga Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari desa / kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Forum SKPD dan Forum Rumpun SKPD di tingkat Kabupaten Magelang. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Kecamatan. 5.   Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan tahun 2012 adalah : a. Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat tahun 2013 (sebagaimana Form 2.4); b. Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) tahun 2013 yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaannya (sebagaimana Form 2.5) yaitu : 1) Program Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Kabupaten

2) Program kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 (sebagaimana Form 2.5.2 ) 3) Program Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai APBN tahun 2013 (sebagaimana Form 2.5.3 ); 4) Program Kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana lainnya (sebagaimana Form 2.5.4 ). c. Daftar Nama Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten Magelang (sebagaimana Form 2.2). Tugas Delegasi Kecamatan adalah : 1) Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten; 2) Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota; 3) Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan; 4) Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masingmasing SKPD (dengan sumber dana dari APBD maupun sumber  lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan membantu Camat mengumumkan programprogram pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. d. Berita Acara Musrenbang Kecamatan (sebagaimana Form 2.3) 6.   Peserta

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang merupakan delegasi dari desa/kelurahan dan wakil dari kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya : organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, Forum BKM, Forum Musyawarah Antar Desa dan lain sebagainya) 7.   Narasumber  a. Dari Kabupaten : anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, Bappeda, perwakilan SKPD Kabupaten, Kepala-Kepala Cabang SKPD di kecamatan yang bersangkutan, Kepala-Kepala Unit Pelayanan di kecamatan yang bersangkutan, b. Dari Kecamatan : Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di kecamatan yang bersangkutan dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 8.   Waktu pelakanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan selambat-lambatnya akhir bulan Februari 2012. 9.   Biaya Penyelenggaraan Pembiayaan atas seluruh penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kecamatan dibebankan pada Anggaran Kecamatan yang bersumber dari APBD tahun 2012 Kabupaten Magelang. C. Rapat Teknis (Ratek) 1.   Pengertian a. Rapat Teknis (Ratek) adalah forum musyawarah antara SKPD dengan Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

2.

3.

4.

5.

6.

b. Hasil Ratek adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang akan masuk dalam Renja SKPD. Tujuan a. Menjembatani hasil Musrenbang Kecamatan dengan b. Menetapkan prioritas kegiatan dari masing-masing kecamatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD Masukan Yang perlu disiapkan dalam Rapat Teknis adalah: a. Dari Kabupaten: 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari hasil Musrenbang Kecamatan 2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD (jika sudah ada) 3) Rancangan Renja SKPD b. Dari Kecamatan adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Rapat Teknis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Dalam tahap persiapan Kepala Bappeda menetapkan tata cara penyelenggaraan Rapat Teknis (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Rapat Teknis) b. Pada tahap pelaksanaan dilakukan pemaparan prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan oleh Camat Keluaran Keluaran dari Rapat Teknis adalah prioritas kegiatan dari kecamatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan Peserta Peserta Rapat Teknis adalah SKPD dan Kecamatan.

D. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kabupaten Tahun 2012 1. Pengertian a. Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan Urusan, kegiatan sektor  dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD sebagai upaya mengisi Rancangan Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait; b. Pelaksanaan Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum SKPD tetap dilaksanakan; c. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum; d. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. e. Hasil Forum SKPD antara lain adalah Rancangan Rencana Kerja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang dirinci

f.

Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten; g. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun  jasa yang perlu dibiayai oleh APBD Kab, APBD Prov dan APBN untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten. 2. Tujuan

a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD).

b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD. c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. 3. Masukan Yang perlu disiapkan dalam Forum SKPD adalah :

a. Dari

Provinsi dan Kementrian Negara: informasi kegiatan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi.

dan

b. Dari Kabupaten / Kota: 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra SKPD. 2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD (jika sudah ada). 3) Rancangan Renja SKPD. 4) Daftar individu / organisasi masyarakat skala kabupaten seperti Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap fungsi / SKPD yang bersangkutan. 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan.

c. Dari Kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan dan daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan pada forum SKPD. 4. Mekanisme Mekanisme pelaksanaan Forum SKPD Kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.   Tahap Persiapan 1) Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum SKPD (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum SKPD). 2) Kepala Bappeda menetapkanTim Penyelenggara Forum SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan terdiri dari unsur  SKPD dan Bappeda; 3) Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal : a) Menggabungkan daftar prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan; b) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD; c) Mengidentifikasi dan memperkirakan biaya prioritas kegiatan

e) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan; f) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan urusan/SKPD tersebut dalam skala Kabupaten. g) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum SKPD.

b.  Tahap Pelaksanaan 1) Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum SKPD. 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD. 3) Pemaparan prioritas kegiatan pembangunan yang dihasilkan oleh Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. 4) Verifikasi prioritas kegiatan berbagai Kecamatan oleh para delegasi Kecamatan untuk memastikan prioritas kegiatan dari Kecamatan telah tercantum. 5) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana indikatif SKPD yang tersumber dari prioritas pembangunan daerah/rancangan RKPD Kabupaten, Provinsi dan Kementrian/Lembaga Negara. 6) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari Kecamatan maupun dari rancangan Renja SKPD. 7) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 8) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara :

a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD.

b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggaubungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. 9) Menetapkan delegasi masyarakat dari forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten (1-3 orang untuk setiap forum SKPD) dengan memperhatikan adanya perwakilan perempuan. 5. Keluaran a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dari kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan serta disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan. Selanjutnya prioritas kegiatan setiap Kecamatan disampaikan kepada masing-masing kecamatan oleh para delegasi Kecamatan. c. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang berasal dari organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. d. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten. 6. Peserta Peserta Forum SKPD Kabupaten terdiri dari para delegasi kecamatan dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten yang

7. Narasumber  Kepala SKPD Kabupaten, Kepala dan Para Pejabat Bappeda, anggota DPRD dan Komisi Pasangan Kerja masing-masing SKPD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD, ahli/profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. 8. Tugas Tim Penyelenggara a. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. b. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat pelaksaan Forum SKPD. c. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksaan Forum SKPD. d. Mendaftar peserta Forum SKPD. e. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD. f. Menyediakan berbagai bahan kelengakapan untuk penyelenggaraan Forum SKPD. g. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. h. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD. i. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD setempat. 9. Tugas Delegasi Forum SKPD a. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan rancangan Renja-SKPD. b. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang Kabupaten. c. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD yang terkait.

E. Forum Rumpun Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum Rumpun SKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2012 1. Pengertian a. Forum Rumpun SKPD (forum yang berhubungan dengan urusan, kegiatan sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bappeda. b. Pelaksanaan Forum Rumpun SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Apabila salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan Forum Rumpun SKPD tetap dilaksanakan. c. Jumlah Forum Rumpun SKPD dan formasi Forum Rumpun SKPD serta  jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatan dan kondisi setempat. Disarankan agar langkah persiapan sudah dilakukan sejak bulan Januari sehingga pada bulan Februari sudah jelas diketahui jumlah dan nama Forum Rumpun SKPD. d. Bappeda memprioritaskan pembentukan Forum Rumpun SKPD pada :

1) Urusan-urusan

wajib

pemerintah

daerah

seperti

pendidikan,

2) SKPD mengemban urusan yang berkaitan dengan prioritas programprogram pembangunan Kabupaten, sebagai contoh Forum SKPD Pendidikan, Forum SKPD Kesehatan. e. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Forum Rumpun SKPD untuk proses pengambilan keputusan hasil forum. f. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum Rumpun SKPD melalui pembahasan yang disepakati bersama. g. Hasil Forum Rumpun SKPD antara lain adalah Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaranyang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi untuk pendanaan alokasi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. 2. Tujuan a. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD). b. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat dalam Renja SKPD. c. Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). d. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. 3. Masukan Yang perlu disiapkan dalam Forum Rumpun SKPD adalah : a. Dari Provinsi dan Kementrian Negara : informasi kegiatan dan pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi ; b. Dari Kabupaten / Kota 1) Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra SKPD. 2) Prioritas kegiatan pembangunan/Rancangan RKPD dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. 3) Rancangan Renja SKPD. Untuk Renja SKPD yang terkait dengan Program Penanggulangan Kemiskinan mengacu dan memprioritaskan kegiatan yang terdapat di dalam Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) serta Strategi dan Rencana Tindak Penanggulangan Kemiskinan (SRTPK) Kabupaten Magelang Tahun 2007. 4) Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten seperti Asosiasi Profesi, LSM, Perguruan Tinggi dan mereka yang memiliki keahlian serta perhatian terhadap urusan / SKPD yang bersangkutan. 5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. c. Dari Kecamatan antara lain adalah daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan hasil Musrenbang Kecamatan. 4. Mekanisme a.   Tahap Persiapan 1) Penetapan jumlah dan tata cara penyelenggaraan Forum Rumpun SKPD (jadwal, tempat, peserta, agenda pembahasan dan keluaran Forum Rumpun SKPD). 2) Kepala Bappeda menetapkanTim Penyelenggara Forum Rumpun SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah ditetapkan dan

5.

6.

7.

8.

a) Mengkompilasi daftar perincian kegiatan pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja-SKPD. b) Mengidentifikasi dan perkiraan biaya prioritas kegiatan pembangunan dari setiap Kecamatan. c) Menyusun rincian agenda pembahasan Forum Rumpun SKPD. d) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda pembahasan, dan tempat penyelenggaraan Forum Rumpun SKPD selambatlambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan. e) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum Rumpun SKPD yang berasal dari delegasi Kecamatan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait dengan urusan / SKPD tersebut dalam skala kabupaten. f) Mempersiapkan bahan dan peralatan serta notulen untuk Forum Rumpun SKPD. b.   Tahap Pelaksanaan 1) Pendaftaran peserta Forum Rumpun SKPD oleh masing-masing Tim penyelenggara Forum Rumpun SKPD. 2) Pemaparan dan pembahasan prioritas kegiatan pembangunan menurut rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD. 3) Pemaparan prioritas kegiatan dari plafon/pagu dana indikatif SKPD yang tersumber dari prioritas pembangunan daerah / rancangan RKPD Kabupaten. 4) Merumuskan kriteria untuk menyeleksi prioritas kegiatan pembangunan baik dari Kecamatan maupun dari rancangan Renja SKPD. 5) Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 6) Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara : a) Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi SKPD. b) Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. Keluaran a. Rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD yang memuat kerangka regulasi dari kerangka anggaran SKPD. b. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaannya. c. Berita Acara Forum Rumpun SKPD Kabupaten. Peserta Peserta Forum Rumpun SKPD Kabupaten terdiri dari SKPD dilingkup sesuai nama rumpun SKPD. Narasumber  Kepala SKPD Kabupaten, Kepala dan Para Pejabat Bappeda, anggota DPRD dan Komisi Pasangan Kerja masing-masing SKPD Kabupaten, LSM yang memiliki bidang kerja sesuai dengan urusan SKPD, ahli / profesional baik yang berasal dari kalangan praktisi maupun akademisi. Tugas Tim Penyelenggara a. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat pelaksaan Forum Rumpun SKPD.

c. Mendaftar peserta Forum Rumpun SKPD. d. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD berdasarkan hasil Forum Rumpun SKPD. e. Menyediakan berbagai bahan kelengakapan untuk penyelenggaraan Forum Rumpun SKPD. f. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum Rumpun SKPD. g. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja SKPD. h. Memberikan hasil Forum Rumpun SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD. F. Musrenbang Kabupaten Tahun 2012 1. Pengertian a. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah   stakeholder  Kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten berdasarkan RenjaSKPD hasil Forum SKPD atau Forum Rumpun dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. b. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan Forum Rumpun SKPD, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta. c. Nara Sumber adalah pihak pemberian informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. d. Peserta adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama. e. Hasil Musrenbang Kabupaten adalah prioritas kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten yang menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. f. RKPD adalah Rancangan Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan prioritas RKPD menjadi rujukan utama penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). 2. Tujuan a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan berdasarkan urusan SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber  pendanaan lainnya. b. Mendapatkan rincian rancangan awal Renja-SKPD, khususnya yang berhubungan denghan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Rumpun SKPD). c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Rumpun SKPD). 3. Masukan Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah : a. Dari Kabupaten :

2) Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD dan atau Forum Rumpun SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilih berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

3) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang terdiri atas plafon untuk setiap SKPD dan plafon untuk Alokasi Dana Desa.

4) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.

5) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan. b. Dari Kecamatan : 1) Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Kecamatan 2) Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten 3) Daftar Nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten. 4. Mekanisme

Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Kepala Bappeda melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Menetapkan jadwal penyelenggaraan Musrenbang b) Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kabupaten 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut : a) Mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari Forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan. b) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang c) Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kabupaten minimal 7 hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang. d) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kabupaten, baik delegasi dari Kecamatan maupun dari Forum SKPD. e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kabupaten. b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut : 1) Pemaparan Rancangan RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati oleh Kepala Bappeda. 2) Pemaparan hasil kompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. 3) Vertifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi Forum SKPD 4) Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja SKPD (terutama SKPD yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi perioritas pembangunan Kabupaten), yang meliputi :

a) Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari RPJMD dan RenstraSKPD.

c) Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dan

5.

6.

7.

8.

9.

yang berasal dari APBN Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya. 5) Membahas kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya. 6) Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan urusan/SKPD. 7) Menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran plafon anggaran APBD Kabupaten serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. Keluaran Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten adalah penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana baik berdasarkan urusan/SKPD a. Program/Kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten. b. Program/Kegiatan yang diusulkan dibiayai APBD Provinsi ; c. Program/Kegiatan yang diusulkan dibiayai APBN ; d. Program/Kegiatan yang akan dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Peserta Peserta Musrenbang Kabupaten adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Delegasi dari Forum SKPD, kelompok masyarakat antara lain Ormas, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi, Dunia Usaha dan Fasilitator  Daerah. Narasumber  Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, DPRD, LSM yang bekerja dalam skala Kabupaten, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia / Tim Anggaran Eksekutif maupun DPRD. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten Setelah hasil Musrenbang Kabupaten disepakati oleh peserta, maka Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: a. DPRD setempat b. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. c. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD d. Kecamatan e. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD f. Bappeda Provinsi g. SKPD Provinsi. Waktu pelaksanaan Pelaksanan Musrenbang Kabupaten diselenggarakan selambat-lambatnya akhir Maret 2012.

G. Pasca Musrenbang Kabupaten Tahun 2012 1. Umum Pada tahap perencanaan, kegiatan Pasca Mursrenbang terdiri dari sejumlah kegiatan, yakni : a. Penyusunan RKPD.

d. Pembahasan dan Penetapan APBD. e. Pelaksanaan Program. f. Monitoring dan evaluasi program. 2. Tujuan Kegiatan Pasca Musrenbang mempunyai tujuan antara lain untuk menjamin:

a. konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD. b. konsistensi antara hasil perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

c. terciptanya komunikasi yang berkelanjutan dan berkualitas antara delegasi masyarakat, pemerintah daerah dan DPRD.

d. tersedianya informasi untuk masyarakat dan para peserta Musrenbang, terutama tentang alasan diterima atau ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan melalui rangkaian forum Musrenbang di dalam APBD. 3. Pelaku Utama Kegiatan Pelaku utama kegiatan Pasca Musrenbang Kabupaten adalah:

a. Delegasi peserta Musrenbang Kabupaten. b. Bupati/Walikota, para pejabat pemerintah daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah).

c. DPRD. 4. Kegiatan Berbagai hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten pada Pasca Musrenbang adalah sebagai berikut antara lain adalah:

a. Penyusunan RKPD, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Bappeda menyediakan informasi kepada masyarakat maupun SKPD tentang hasil akhir RKPD. Bila terdapat perbedaan antara hasil Musrenbang Tahunan Kabupaten dengan RKPD, maka Bappeda memberitahukan alasan-alasannya. 2) Bappeda menyampaikan aspirasi dari masyarakat maupun SKPD kepada Bupati dan DPRD, terutama keberatan-keberatan mengenai tidak tertampungnya kegiatan-kegiatan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dalam rancangan RKPD. 3) Bappeda menyampaikan rancangan RKPD kepada Pemerintah Provinsi U/p Bappeda Provinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum SKPD Provinsi dan Musrenbang Provinsi. 4) Penyusunan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. 5) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) oleh SKPD. 6) Pembahasan dan Penetapan APBD, dimana Bappeda membantu DPRD untuk menyelenggarakan konsultasi publik tentang RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku. 7) Pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, dengan penjelasan sebagai berikut : a) Bappeda memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan program/kegiatan, baik yang bersumber dari APBD maupun dari sumber non-APBD berikut besaran plafonnya. Informasi ini memuat program/kegiatan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berdasarkan lokasi (kecamatan dan

b) Bappeda mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. c) Bappeda menanggapi keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan dan melakukan evaluasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang sedang dan telah dijalankan. d) Bappeda memberikan umpan balik/masukan pada perencanaan selanjutnya. 8) Perubahan APBD. Setiap perubahan anggaran yang mempunyai konsekwensi kegiatan baru maka perlu melibatkan kembali SKPD dan delegasi dari kecamatan serta Forum SKPD dalam perumusan kegiatan dan proses pengalokasian anggarannya.

H. Pengorganisasi Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2012 1. Tim Penyelenggara Guna mendukung persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang, maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang dengan alternatif sebagai berikut : a. Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Keanggotaan Tim penyelenggara dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur Pemerintah dan Non Pemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif, seperti : 1) Pada Tingkat Desa/Kelurahan: Kepala Desa / Kelurahan selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 orang Tim Penyelenggara ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setelah mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan. 2) Pada Tingkat Kecamatan Camat selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan anggota (dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan) Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan ditetapkan oleh Camat setelah mendapatkan berbagai masukan dari melalui Rapat Dinas Tingkat Kecamatan. 3) Pada Tingkat Forum SKPD Kepala SKPD selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan anggota (dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan) Tim Penyelenggara Forum SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan melibatkan UPTD dari SKPD yang bersangkutan dan organisasi masyarakat terkait. 4) Pada Tingkat Forum Rumpun SKPD Kepala Bappeda selaku penanggung jawab. Selanjutnya satu orang Ketua, satu orang sekretaris dan anggota (dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan) Tim Penyelenggara Forum Rumpun SKPD ditetapkan oleh Kepala Bappeda dengan melibatkan unsur SKPD dan organisasi masyarakat terkait. 5) Pada Tingkat Kabupaten Bupati Magelang selaku penanggung jawab. Selanjutnya Kepala Bappeda selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota ditetapkan oleh Bupati