pedoman-umum-inklusi

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANDIKDASMEN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA 2007

KATA PEGANTAR 

Dalam Dalam rangka rangka mensukse mensukseskan skan program program Wajib Belajar Belajar

Pendid Pendidikan ikan Dasar Sembilan Sembilan

Tahun dan perwujudan hak azasi manusia, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu lebih ditingkatkan.

Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak di selenggarakan secara segregasi segregasi di Sekolah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). (SDLB). Sementara itu lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten,  padahal  padahal anak-anak anak-anak berkebutuhan berkebutuhan khusus khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecama (Kecamatan/ tan/De Desa). sa). Akibat Akibatnya nya sebagia sebagian n anak berkeb berkebutu utuhan han khusus khusus tersebu tersebutt tidak  tidak   bersekolah  bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang ada jauh dari tempat seda sedang ngka kan n

seko sekola lah h

umum umum belu belum m

memi memili liki ki kesi kesiap apan an untu untuk k

tinggalnya, tinggalnya,

mene meneri rima ma anak  anak 

 berkebutuhan  berkebutuhan khusus khusus karena karena merasa tidak tidak mampu untuk memberik memberikan an pelayanan pelayanan kepada kepada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya.

Untuk Untuk itu perlu perlu dilaku dilakukan kan terobos terobosan an dengan dengan member memberikan ikan kesempat kesempatan an dan peluang peluang kepada anak berkebut berkebutuhan uhan khusus khusus untuk untuk memperoleh memperoleh pendidikan pendidikan di sekolah sekolah umum umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK), yang disebut “Pendidikan Inklusif”. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi pendidikan inklu inklusif siff, f, maka maka peme pemerin rintah tah mela melalu luii Dire Direkto ktorat rat Pemb Pembina inaan an Seko Sekolah lah Luar Luar Biasa Biasa menyusun naskah Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif. Selanjutnya, dari naskah ini dikembangkan ke dalam beberapa pedoman yang terdiri atas: 1. Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  2. Pedoman Khusus Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Inklusif, yaitu: yaitu:

i

A.

1)

Pedoma Pedoman n Khus Khusus us Iden Identifik tifikasi asi Anak Anak Berke Berkebut butuha uhan n Khusu Khusus. s.

2)

Pedo Pedoma man n Khus Khusus us Pen Penge gemb mbang angan an Kuri Kuriku kulu lum. m.

3)

Pedo Pedoma man n Khu Khusu suss Keg Kegiat iatan an pemb pembel elaja ajaran ran..

4)

Pedo Pedom man Khu Khusu suss Peni Penila laia ian. n.

5)

Pedo Pedoma man n Khus Khusus us Manaj Manajem emen en Seko Sekolah lah..

6)

Pedoma Pedoman n Khusu Khususs Penga Pengadaan daan dan Pembin Pembinaan aan Tenaga Tenaga Pendid Pendidik. ik.

7)

Pedo Pedoma man n Khusu Khususs Pembe Pemberd rday ayaan aan Sara Sarana na dan dan Prasar Prasarana ana

8)

Pedo Pedoma man n Khus Khusus us Pem Pembe berd rday ayaan aan Masy Masyara arakat kat..

9)

Pedo Pedoma man n Khu Khusu suss Bimb Bimbin inga gan n dan dan Kons Konsel eling ing

3. Supl Suplem emen en Peny Penyel elen engg ggar araa aan n Pen Pendid didik ikan an Inkl Inklus usif if,, yai yaitu tu:: 1) Model Pr Program Pe Pembelajaran In Individual

2)

Model Modifikasi Bahan Ajar  

3)

Model Re Rencana Pr Program Pe Pembelajran

4)

Model Media Pembelajaran

5)

Model Program Tahunan

6)

Model Laporan Hasil Belajar (Raport)

Jakarta, Juni 2007 Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa

Ekodjatmiko Sukarso NIP. 130804827

ii

KATA PENGANTAR 

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun disemangati disemangati

oleh seruan seruan  Internasional  Internasional Education Education For All (EFA) yang dikumandangkan

UNESCO sebagai kesepakatan global hasil hasil World Education Forum di Dakar, Sinegal Tahun 2000, penuntasan EFA diharapkan tercapai tercapai pada Tahun 2015. 2015.

Seruan ini senafas dengan dengan semangat dan jiwa Pasal 31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentan tentang g Sistem Sistem Pendid Pendidika ikan n Nasion Nasional al yang yang menga mengatur tur mengen mengenai ai pendid pendidika ikan n khusus khusus dan  pendidikan layanan khusus.

Sedang pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca Tahun 1994. Pernyataan Salamanca ini ini merupakan merupakan perluasan tujuan  Education  Education  Fol All  dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk  menggalakkan pendekatan pendidikan inklusif. Melalui pendidikan pendidikan inklusif ini diharapkan sekola sekolah–s h–seko ekolah lah regule regulerr dapat dapat melayan melayanii semua semua anak, anak, termas termasuk uk mereka mereka yang yang memilik memilikii kebutuhan kebutuhan pendidikan pendidikan khusus. khusus. Di Indonesia Indonesia melalui Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebuda Kebudayaan yaan No. 002/U/1 002/U/1986 986 telah telah dirint dirintis is pengem pengemban bangan gan sekola sekolah h penyel penyeleng enggar garaan aan  pendidikan inklusiff yang melayani Penuntasan Wajib Belajar

bagi peserta didik yang

 berkebutuhan khusus.

Pendidikan Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan untuk menuju pendidikan pendidikan inklusif  inklusif  sebagai sebagai wadah yang yang ideal ideal yang diharapkan diharapkan dapat dapat mengak mengakomodas omodasikan ikan

pendidikan pendidikan bagi bagi

semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus selama ini masih  belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lain. Sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan caracara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh memperoleh caracara untuk untuk mengatasi

hambatan-h hambatan-hambat ambatan an anak dalam belajar, (3) Pendidikan Pendidikan inklusif  inklusif 

membawa makna bahwa bahwa anak mendapat kesempatan kesempatan utuk hadir (di sekolah), berpartisipasi berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif  diperuntukkan bagi anak-anak anak-anak yang tergolong marginal, marginal, esklusif dan membutuhkan layanan layanan  pendidikan khusus dalam belajar.

iii

Akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria yang terkandung dalam makna inklusif  masih sangat sangat sulit sulit dipenuhi. dipenuhi. Oleh Oleh karena karena itu kebijakan kebijakan pemerintah pemerintah dalam melaksa melaksanakan nakan usaha pemerataan pemerataan kesempatan kesempatan belajar belajar bagi anak

berkebutuh berkebutuhan an khusus baru merupakan merupakan

rintisan awal menuju pendidikan inklusif. Sistem pendekatan pendekatan pendidikan inklusif diharapkan dapat menjangkau semua anak yang tersebar di seluruh nusantara.

Untuk itu, maka kebijakan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak anak yang yang memerl memerluka ukan n layana layanan n pendid pendidika ikan n khusus khusus diakomo diakomodas dasii melalu melaluii pendek pendekata atan n Pendidikan n ”Pendidika

Inklusif” Inklusif”.. Melalui  pendidikan ini, penuntasan Wajib Belajar dapat

diakselerasi diakselerasikan kan dengan dengan berpedoman berpedoman pada azas pemerataan pemerataan serta peningkatan peningkatan kepedulian terhadap penanganan anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus.

Sebagai embrio, pendidikan terpadu menuju pendidikan inklusif telah tumbuh diberbagai kalangan masyarakat. Ini berarti bahwa tanggungjawab penuntasan wajib belajar utamanya  bagi anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus telah menjadi kepedulian dari  berbagai pihak sehingga dapat

membantu anak-anak berkebutuhan

khusus dalam

mengakses pendidikan melalui ” belajar untuk  hidup bersama dalam masyarakat yang inklusif”.

Agar dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa telah menyusun pedoman pendidikan inklusif.

Akhirnya, Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu membantu dalam penyusunan penyusunan buku pedoman ini dan semoga buku ini dapat bermanfaat bermanfaat serta berguna  bagi semua pihak.

Jakarta, Juni 2007 Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah

Prof. H. Suyanto, Ph. D NIP. 130606377

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR KATA SAMBUTAN DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang

i iii V

. B. Tujuan Penulisan Buku BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF A. Konsep Pendidikan inklusif  B Sejarah Pendidikan Inklusif  C Tujuan D Landasan BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF A. Peserta Didik 1. Sasaran 2. Identifikasi dan Asesmen B. Kurikulum C Tenaga Pendidik dan Kependidikan D Kegiatan Pembelajaran E Penilaian dan Sertifikasi F Sarana dan Prasarana Pendidikan G Manajemen Sekolah H Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF A Kriteria calon sekolah penyelenggara penyelenggara pendidikan Inklusif  B  Alur pengusulan menjadi menjadi sekolah inklusif  C Proses Pengusulan D Pembinaan dan Monitoring E Pelaporan DAFTAR PUSTAKA

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang– Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulka disimpulkan n bahwa negara negara memberikan memberikan jaminan jaminan sepenuhny sepenuhnya a kepada kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Selama Selama ini, ini, layan layanan an pendid pendidiak iakn n bagi bagi anak anak berkeb berkebutu utuhan han khusu khusus s di Indonesia Indonesia disediakan disediakan melalui melalui tiga macam macam lemabaga lemabaga pendidika pendidikan n yaitu, yaitu, Seko Sekola lah h Luar Luar Bias Biasa a (SLB (SLB), ), Seko Sekola lah h Dasa Dasarr Luar Luar Bias Biasa a (SDL (SDLB) B),, dan dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan hambatan berpikir/ke berpikir/kecerda cerdasan san (Tunagrah (Tunagrahita), ita), SLB untuk untuk anak dengan dengan hamba hambatan tan (fisik (fisik dan motor motorik ik (Tunad (Tunadak aksa) sa),, SLB SLB untuk untuk anak anak denga dengan n hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai  jenis anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekola sekolah h regule regulerr yang yang juga juga menamp menampung ung anak anak berke berkebut butuha uhan n khusus khusus,, deng dengan an kuri kuriku kulu lum, m, guru guru,, sara sarana na peng pengaj ajar aran an,, dan dan kegi kegiat atan an bela belaja jar  r  mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hamba hambatan tan pengli pengliha hatan tan (tunan (tunanetr etra), a), itupun itupun perke perkemba mbanga nganny nnya a kurang kurang meng mengge gemb mbira iraka kan n kare karena na bany banyak ak seko sekola lah h regu regule lerr yang yang kebe kebera rata tan n menerima anak berkebutuhan khusus. Pada Pada umumny umumnya, a, lokas lokasii SLB berada berada di ibu Kota Kota Kabup Kabupate aten, n, padaha padahall anak–a anak–anak nak berkeb berkebutu utuhan han khusu khusus s terse tersebar bar hampir hampir di seluru seluruh h daerah daerah

1

(kec (kecam amat atan an/d /des esa) a),, tidak tidak hany hanya a di ibu ibu kota kota kabu kabupa pate ten. n. Akib Akibat atny nya a sebagian dari mereka, terutama yang kemampuan ekonomi orang tuanya lemah, terpaksa tidak disekolahkan karena lokasi SLB jauh dari rumah, sementara sementara kalau akan disekolahkan disekolahkan di SD terdekat, terdekat, sekolah sekolah tersebut tersebut tidak tidak bersed bersedia ia meneri menerima ma karena karena meras merasa a tidak tidak mampu mampu melay melayani aninya nya.. Seba Sebagi gian an yang yang lain lain,, mung mungki kin n sela selama ma ini ini dapa dapatt dite diterim rima a di seko sekola lah h terdekat, namun karena ketiadaan guru pembimbing khusus akibatnya mer mereka

beres resiko iko

tinggal

kelas las

dan

akhirn irnya

putus

sekol kolah.

Permasala Permasalahan han diatas diatas dapat dapat berakibat berakibat pada kegagalan kegagalan program program wajib belajar. Untuk mensukseska mensukseskan n wajib belajar pendidikan pendidikan dasar, dipandang dipandang perlu meningkatkan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, baik yang tela telah h mema memasu suki ki seko sekola lah h regu regule lerr (SD) (SD) teta tetapi pi belu belum m mend mendap apat atka kan n pela pelaya yana nan n

pend pendid idik ikan an

khus khusus us

maup maupun un

yang yang

belu belum m

meng mengen enya yam m

pendidikan sama sekali karena tidak diterima di SD terdekat atau karena lokasi SLB jauh dari tempat domisilinya. Undang Undang Undang Undang Republ Republik ik Indone Indonesia sia Nomor Nomor 20 tahun tahun 2003 2003 tentan tentang g Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tent tentan ang g pend pendid idik ikan an khus khusus us dise disebu butk tkan an bahw bahwa a pend pendid idik ikan an khus khusus us merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dasar dan meneng menengah. ah. Pasal Pasal inilah inilah yang yang memung memungkin kinkan kan terobo terobosa san n bentuk ntuk

pela pelaya yana nan n

pend pendid idik ika an

bag bagi

anak

berke rkelaia laiana nan n

beru berup pa

penyelen penyelenggara ggaraan an pendidika pendidikan n inklusif. inklusif. Secara Secara lebih operasiona operasional, l, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Pendidikan inklusif, mendidik anak berkebutuhan khusus bersama– sama anak lainnya (reguler) untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini diland dilandas asii oleh oleh kenyat kenyataa aan n bahwa bahwa di dalam dalam masyar masyaraka akatt terdap terdapat at anak anak regule regulerr dan anak anak berke berkebut butuha uhan n khusu khusus s yang yang tidak tidak dapat dapat dipisa dipisahka hkan n sebagai suatu komunitas. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus

2

perlu diberi kesempatan dan peluang yang sama dengan anak reguler  untuk untuk mendap mendapatk atkan an pelaya pelayanan nan pendid pendidika ikan n di sekol sekolah ah (SD) (SD) terdek terdekat. at. Suda Sudah h bara barang ng tent tentu u SD terd terdek ekat at ters terseb ebut ut perlu perlu disi disiap apka kan n sega segala la sesuatun sesuatunya. ya. Pendidikan Pendidikan inklusif inklusif diharapka diharapkan n dapat dapat memecahk memecahkan an salah salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus

selama lama

ini.

Tida idak

mun mungkin

mem membangun

SLB

di

tiap

Kecamatan/Desa sebab memakan biaya yang sangat mahal dan waktu yang cukup lama.

B.

Tujuan Penulisan Buku Sete Setela lah h memb membac aca a buku buku Pedo Pedoma man n Umum Umum Pend Pendid idik ikan an Inkl Inklus usif if ini, ini, diharapkan pembaca (terutama para pembina dan pelaksana pendidikan di

lapa lapang nga an)

memi memili lik ki

pers ersepsi psi

yang

kompre mprehe hen nsif sif

terh terha adap dap

peny penyel elen engg ggara araan an pend pendid idik ikan an inkl inklus usif if,, yang yang pada pada gili gilira rann nnya ya dapa dapatt diperg diperguna unakan kan pedoma pedoman n umum umum dalam dalam penye penyelen lengga ggaraa raan n pendid pendidika ikan n inklusif di Indonesia.

3

BAB II PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Konse Konsep p Pendidi Pendidikan kan Inklu Inklusif  sif  1.

Pengertian

Pendid ndidik ika an

ink inklusi lusiff

adala dalah h

sist siste em

lay layana anan

pend pendid idik ika an

yang yang

mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdek terdekat at di kelas kelas biasa biasa bersa bersama ma temanteman-tem teman an seusia seusianya nya (Sapon (Sapon-Shevin dalam O’Neil, 1994) Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif  adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil (Stainback,1980) Berd Berdas asar arka kan n

bata batasa san n

ters terseb ebut ut

pend pendid idik ikan an

inkl inklus usif if

dima dimaks ksud udka kan n

sebag sebagai ai sistem sistem layana layanan n pendid pendidika ikan n yang yang mengik mengikuts utsert ertaka akan n anak anak berke berkebut butuha uhan n khusu khusus s belaja belajarr bersa bersama ma dengan dengan anak anak sebaya sebayanya nya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau tau

akses ses

yang yang

selua eluas s-lua -luas snya nya

kepa epada

semu semua a

anak nak

untuk ntuk

memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi. Peny Penyel elen engg ggar araa aan n

pend pendid idik ikan an

inkl inklus usif if

menu menunt ntut ut

piha pihak k

seko sekola lah h

melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana parasarana pendidika pendidikan, n, maupun maupun sistem sistem pembelajara pembelajaran n yang disesuaika disesuaikan n dengan dengan kebut kebutuha uhan n indivi individu du pesert peserta a didik. didik. Untuk Untuk itu prose proses s identi identifik fikasi asi dan ases asesme men n yang yang akur akurat at perlu perlu dila dilaku kuka kan n oleh oleh tena tenaga ga yang yang terla terlati tih h dan/a dan/atau tau profes profesion ional al di bidang bidangnya nya untuk untuk dapat dapat menyus menyusun un progra program m pendidikan yang sesuai dan obyektif.

2.

Pen Pendidikan Se Segregasi, Pe Pendidik idika an Te Terpadu da dan Pe Pendidik idika an Inklusif  Pendidikan

inklusif

hanya

merupakan

salah

satu

model

penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Model 4

yang yang lain lain dian dianta tara rany nya a adal adalah ah seko sekola lah h segr segreg egas asii dan dan pend pendid idik ikan an terpad terpadu. u. Perbed Perbedaan aan ketig ketiga a model model terse tersebut but dapat dapat diring diringkas kas sebag sebagai ai berikut.

a.

Sekolah segregasi

Seko Sekola lah h

segr segreg egas asii

adal adalah ah seko sekola lah h

berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us dari dari

sist sistem em

yang yang memi memisa sahk hkan an anak anak pers persek ekol olah ahan an

regu regule ler. r.

Di

Indonesia bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus khusus atau atau Sekola Sekolah h Luar Luar Biasa Biasa sesua sesuaii denga dengan n jenis jenis kelain kelainan an peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), tunarungu), SLB/C SLB/C (untuk (untuk anak tunagrahita), tunagrahita), SLB/D (untuk anak anak tunad tunadaks aksa), a), SLB/E SLB/E (untuk (untuk anak anak tunala tunalaras ras), ), dan lain-l lain-lain ain.. Satuan pendidikan khusus (SLB) terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB SMPLB dan SMALB. SMALB. Sebag Sebagai ai satua satuan n pendid pendidika ikan n khusus khusus,, maka maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran dan evaluasinya. Kelemahan dari sekolah segregasi ini antara lain aspek perkembangan emosi dan sosial anak kurang luas karena lingkungan pergaulan yang terbatas.

b.

Sekolah terpadu

Sekolah Sekolah terpadu terpadu adalah adalah sekolah sekolah yang memberikan memberikan kesempata kesempatan n kepa kepada da pese peserta rta didi didik k berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us untu untuk k meng mengik ikut utii pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang dises disesuai uaikan kan dengan dengan kebutu kebutuhan han indivi individua duall anak. anak. Sekol Sekolah ah tetap tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kepend kependidik idikan, an, serta serta sistem sistem pembel pembelaja ajaran ran regule regulerr untuk untuk semua semua peserta didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah sekolah reguler. reguler. Dengan Dengan kata lain pendidika pendidikan n terpadu terpadu menuntut menuntut anak

yang

harus

menyesuaikan

dengan

sistem

yang

dipersyaratkan sekolah reguler. Kelemahan dari pendidikan melalui 5

sekolah terpadu ini antara lain, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individual anak. Sedang Sedangkan kan keuntu keuntunga nganny nnya a adala adalah h anak anak berkeb berkebutu utuhan han khusu khusus s dapat bergaul di lingkungan sosial yang luas dan wajar.

c.

Sekolah inklusif  

Sekolah Sekolah inklusif inklusif merupakan merupakan perkemban perkembangan gan baru dari pendidika pendidikan n terp terpad adu. u. Pada Pada seko sekola lah h inkl inklus usif if seti setiap ap anak anak sesu sesuai ai deng dengan an kebutuhan kebutuhan khususny khususnya, a, semua diusahakan diusahakan dapat dapat dilayani dilayani secara secara optim ptima al

dengan gan

mela melaku kuk kan

berb berba agai gai

modi modifi fik kasi

dan/ dan/a atau tau

penye penyesua suaian ian,, mulai mulai dari dari kuriku kurikulum lum,, saran sarana a prasa prasaran rana, a, tenaga tenaga pendid pendidik ik dan dan kepend kependidik idikan, an, sistem sistem pembe pembelaj lajara aran n sampa sampaii pada pada sist sistem em

peni penila laia iann nnya ya..

Deng Dengan an

kata kata

lain lain

pend pendid idik ikan an

inkl inklus usif  if 

mensyaratk mensyaratkan an pihak sekolah yang harus menyesuai menyesuaikan kan dengan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyes menyesuai uaika kan n dengan dengan sistem sistem perse persekol kolaha ahan. n. Keuntu Keuntunga ngan n dari dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat dapat saling saling berint berintera eraksi ksi secara secara wajar wajar sesua sesuaii denga dengan n tuntut tuntutan an kehidupan sehari-hari di masyarakat, m asyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat dapat terpenuhi terpenuhi sesuai sesuai potensinya potensinya masing-mas masing-masing. ing. Konsekue Konsekuensi nsi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melaku melakukaa kaan n berbag berbagai ai peruba perubahan han,, mulai mulai cara cara pandan pandang, g, sikap sikap,, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi.

3.

Implikasi manajerial pendidikan inklusif  Sekolah umum/reguler yang menerapkan program pendidikan i nklusif  akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Diantaranya adalah: a.

Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang

hang hangat at,, rama ramah, h, mene meneri rima ma kean keanek ekar arag agam aman an dan dan meng mengha harg rgai ai perbedaan.

6

b.

Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang

heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. Guru Guru

c.

di

kela kelas s

umum umum/r /reg egul uler er

haru harus s

mene menera rapk pkan an

pembelajaran yang interaktif. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

d.

dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif 

e.

ditu ditunt ntut ut meli meliba batk tkan an oran orangt gtua ua seca secara ra berm bermak akna na dala dalam m pros proses es pendidikan.

4.

Pro dan kontra pendidikan inklusif   Meski Meskipun pun pendid pendidika ikan n inklus inklusif if telah telah diakui diakui di seluru seluruh h dunia dunia sebag sebagai ai salah salah satu satu uapay uapaya a mempe memperce rcepat pat pemen pemenuha uhan n hak pendi pendidik dikan an bagi bagi setia setiap p anak, anak, namun namun perke perkemba mbanga ngan n pendi pendidik dikan an inklus inklusif if menga mengalam lamii kemajuan yang yang berbeda-beda di setiap negara. negara. Sebagai inovasi inovasi baru, pro dan kontra pendidikan inklusif masih terjadi dengan alasan masingmasing. masing. Sebagai Sebagai negara negara yang ikut dalam dalam berbagai berbagai konvensi konvensi dunia, Indonesia Indonesia harus merespon merespon secara secara proaktif proaktif terhadap terhadap kecenderu kecenderungan ngan perkembangan pendidikan inklusif. Salah satunya adalah dengan cara memahami secara kritis tentang pro dan kontra pendidikan inklusif.

Pro Pendidikan Inklusif 

a.

(1)

Belum ad ada bu bukti em empirik ya yang ku kuat ba bahwa SL SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus.

(2)

Beaya pe penyelenggaraan SL SLB ja jauh le lebih ma mahal dibanding dengan dengan sekolah regular.

(3)

Banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daer daerah ah-da -daer erah ah tidak tidak dapa dapatt bers bersek ekol olah ah di SLB SLB kare karena na jauh jauh dan/atau biaya yang yang tidak tidak terjangkau. terjangkau.

(4)

SLB SLB

(ter (terut utam ama a

yang yang

bera berasr sram ama) a)

meru merupa paka kan n

sekola sekolah h yang yang memisa memisahka hkan n anak anak dari dari kehidu kehidupa pan n sosia sosiall yang yang 7

nyata. nyata. Sedan Sedangka gkan n sekola sekolah h inklus inklusif if lebih lebih ‘menya ‘menyatuk tukan’ an’ anak anak dengan kehidupan nyata. (5)

Banyak bu bukti di di se s ekolah re r eguler te t erdapat an anak berkebutuh berkebutuhan an khusus khusus yang tidak mendapatk mendapatkan an layanan layanan yang sesuai. Peny Penyel elen engg ggar araa aan n

(6)

labe labeli lisa sasi si

anak anak

‘cac ‘cacat at’’

SLB SLB

yang yang dapa dapatt

beri berimp mpli lika kasi si

adan adanya ya

meni menimb mbul ulka kan n

stig stigma ma

sepanjang hayat. Orangtua tidak mau ke SLB. (7)

Melalui pendidikan inklusif akan terjadi proses eduk edukas asii

kepada pada

masy masya araka rakatt

agar gar

men mengha gharga rgai

adanya nya

perbedaan.

b.

Kontra Pendidikan Inklusif   ( 1)

Peraturan pe p erundangan me m emberikan ke k esempatan

pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. ( 2)

Hasil penelitian masih menghendaki berbagai

alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. (3)

Banyak

orangtua

yang

anaknya

tidak

ingin

yang

belum

siap

bersekolah di sekolah reguler. ( 4)

Banyak

sekolah

reguler

menye menyelen lengga ggarak rakan an pendid pendidika ikan n inklus inklusif if karena karena menya menyangk ngkut ut sumberdaya yang terbatas. ( 5)

Sekolah kh khusus/SLB di dianggap le lebih ef efektif ka karena

diikuti anak yang sejenis.

c.

Pendidikan Inklusif yang Moderat

Jalan keluar untuk mengatasi pro dan kontra tentang pendidikan inklusif, maka dapat diterapkan pendidikan inklusif yang moderat. Pendidikan inklusif yang moderat dimaksud adalah: (1)

Pendidikan

inklusif

yang

memadukan

antara

terpadu dan Inklusi penuh. (2)

Model

moderat

dikenal

dengan

model

‘Meanstreaming’.

8

(3)

Filosofinya te tetap pe pendidikan in inklusif, te tetapi da dalam prakte praktekny knya a anak anak berke berkebut butuha uhan n khusus khusus disedi disediaka akan n berbag berbagai ai alternatif

layanan

sesuai

dengan

kemampuan

dan

kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus fleksibel pindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti : -

bentuk kelas reguler penuh

-

bentuk kelas reguler dengan cluster 

-

bentuk bentuk kelas kelas regule regulerr dengan dengan ’pull ’pull out’

-

bentuk

kelas las

reg reguler ler

dengan

bentuk

kelas las

khusus

dengan

‘cluster dan pull out’ -

berbagai pengintegrasian. bent bentu uk

-

kela kelas s

khus husus penu penuh h

di

sekolah reguler 

B.

Sejar ejara ah Perk Perke emban mbanga gan n Pen Pendidi didika kan n Inkl Inklu usif  sif  Seja Sejara rah h perk perkem emba bang ngan an pend pendid idik ikan an inkl inklus usif if di duni dunia a pada pada mula mulany nya a diprak diprakars arsai ai dan diawal diawalii dari dari negar negara-ne a-negar gara a Scandi Scandina navia via (Denma (Denmark, rk, Norwegia, Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun1960-an oleh Presiden Kenne nnedy

men mengiri girimk mka an

pak pakar-pa r-pak kar

Pendi endidi dik kan

Luar uar

Bias iasa

ke

Scandinav Scandinavia ia untuk untuk mempelajar mempelajarii mainstreaming  dan Least Least restrictive restrictive environment , yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Sela Selanj njut utny nya a di Ingg Inggris ris dala dalam m Ed.A Ed.Act ct.. 1991 1991 mula mulaii mempe memperk rken enal alka kan n adanya konsep pendidikan inklusif dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif. Tuntutan Tuntutan penyelen penyelenggara ggaraan an pendidika pendidikan n inklusif inklusif di dunia semakin nyata teruta terutama ma sejak sejak diadak diadakann annya ya konve konvensi nsi dunia dunia tentan tentang g hak anak anak pada pada tahun tahun 1989 1989 dan konfe konferen rensi si dunia dunia tentan tentang g pendid pendidika ikan n tahun tahun 1991 1991 di Bangkok yang menghasilkan

deklarasi ’education for all’. Implikasi Implikasi dari dari

statemen ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa tanpa kecual kecualii (terma (termasuk suk anak anak berkeb berkebutu utuhan han khusu khusus) s) mendap mendapatk atkan an layanana pendidikan secara memadai. 9

Sebagai

tindak

lanjut jut

deklarasi

Bangkok,

pada

tahun

1994

disele diselengg nggara arakan kan konve konvensi nsi pendid pendidika ikan n di Salama Salamanca nca Spanyo Spanyoll yang yang mencet mencetusk uskan an perlun perlunya ya pendi pendidik dikan an inklus inklusif if yang yang selan selanjutn jutnya ya dikena dikenall dengan ’the Salamanca statement on inclusive education”. Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendi pendidik dikan an inklus inklusif, if, Indon Indonesi esia a pada pada tahun tahun 2004 2004 menye menyelen lengga ggarak rakan an konve konvensi nsi nasion nasional al denga dengan n mengh menghas asilka ilkan n Deklara Deklarasi si Bandun Bandung g denga dengan n komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun tahun 2005 2005 diadak diadakan an simpo simposiu sium m intern internasi asion onal al di Bukit Bukittin tinggi ggi dengan dengan meng mengha hasi silk lkan an

Reko Rekome mend ndas asii

Buki Bukitt ttin ingg ggii

yang yang

isin isinya ya

anta antara ra

lain lain

menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif  sebag sebagai ai salah salah satu satu cara cara menjam menjamin in bahwa bahwa semua semua anak anak benarbenar-ben benar  ar  memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia tersebut, maka maka

Pemeri merin ntah tah

Repu Republ blik ik

Indo Indone nes sia

seja sejak k

awal wal

tahu tahun n

200 2000

mengemba mengembangka ngkan n program program pendidika pendidikan n inklusif. inklusif. Program Program ini merupakan merupakan kelan kelanjuta jutan n progra program m pendid pendidika ikan n terpad terpadu u yang yang sesun sesunggu gguhny hnya a pernah pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengik mengikuti uti kecend kecenderu erunga ngan n dunia, dunia, menggu menggunak nakan an konse konsep p pendid pendidika ikan n inklusif.

C. Tujua Tujuan n Pendidik Pendidikan an Inklus Inklusif  if  Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan: 1.

Membe mberikan ke kesempatan ya yang se seluas-lu -luasnya ke kepada se semua mua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

2.

Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar 

3.

Memb Memba antu meni mening ngk katka tkan mutu mutu pend pendid idik ika an das dasar dan dan mene meneng nga ah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah

10

4.

Menciptakan keanek nekara aragama gaman n,

sistem tida tidak k

pendidikan

dis diskrim krimin ina atif, tif,

sert serta a

yang rama ramah h

menghargai terh terha adap dap

pembelajaran 5.

Memen menuhi ama aman nat Un Undang-Un -Undang Da Dasar 19 1945 kh khususnya Ps Ps. 32 ayat ayat 1 yang yang berb berbun unyi yi ’set ’setia iap p warg warga a nega negara ra nega negara ra berh berhak ak mendapat pendidikan’, dan ayat 2 yang berbunyi ’setiap warga negara wajib

mengikuti

pendidikan

dasar

dan

pemerintah

wajib

membiayainya’. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khus hususn usnya Ps. Ps. 5 ayat 1 yang yang berb berbu unyi ’se ’setia tiap warg warga a nega negara ra memp mempun unya yaii hak hak yang yang sama sama untu untuk k memp memper erol oleh eh pend pendid idik ikan an yang yang bermutu’. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi ’anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental dibe iberik rikana

kes kesempa mpatan tan

yang yang

sama sama

dan dan

akses sesibil ibilit ita as

untu untuk k

memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

D. Landasan Landasan Pendidika Pendidikan n Inklusif  Inklusif  1.

Landasan Fi Filosofis

Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya

denga dengan n lamban lambang g negara negara Burung Burung Garuda Garuda yang yang berar berarti ti ’bhine ’bhineka ka tung tungga gall

ika’ ika’.. Kera Keraga gama man n dala dalam m etni etnik, k, dial dialek ek,, adat adat isti istiad adat at,,

keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap tetap menjun menjunjun jung g tinggi tinggi persat persatuan uan dan dan kesatu kesatuan an dalam dalam Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). b.

Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain

ditegaskan bahwa : (1) manusia dilahirkan dalam keadaan suci, (2) kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi taqwanya, (3) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri (4) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (‘inklusif’).

11

Pandangan universal Hak azasi  manusia, menyatakan

c.

bahwa bahwa setia setiap p manusi manusia a mempun mempunya yaii hak untuk untuk hidup hidup layak, layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.

2.

Landasan Yuridis a.

UUD 1945 (Amandemen) Ps. 31: (1) berbunyi ‘Setiap

warga warga negara negara berha berhak k mendap mendapat at pendi pendidik dikan. an. Ayat Ayat (2) ’Setia ’Setiaap ap warga negara wajib mengikuti mengikuti pendidika pendidikan n dasar dasar dan pemerintah pemerintah wajib membiayainya’. b.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ps.

48 ‘Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Ps. 49 ’Negara, Pemerintah, Keluar Keluarga, ga, dan Orangt Orangtua ua wajib wajib member memberika ikan n kesem kesempat patan an yang yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan’. c.

UU No. No. 20 Tahu Tahun n 2003 2003 tent tentan ang g Sist Sistem em Pend Pendid idik ikan an

Nasional. Ps. 5 ayat (1) ‘Setiap warga negara mempunyai hak yang sama sama untu untuk k memp memper erol oleh eh pend pendid idik ikan an yang yang berm bermut utu’ u’.. Ayat Ayat (2): (2): Wargan Warganega egara ra yang yang memili memiliki ki kelain kelainan an fisik, fisik, emosio emosiona nal, l, mental mental,, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.  Ayat (3) ‘Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyaraka masyarakatt adat yang terpencil berhak berhak memperoleh memperoleh pendidika pendidikan n layana layanan n khusus khusus’. ’. Ayat Ayat (4) ‘Warga ‘Warga negara negara yang yang memili memiliki ki potens potensii kecerdasa kecerdasan n dan bakat bakat istimewa istimewa berhak berhak memperole memperoleh h pendidika pendidikan n khusus khusus’. ’. Pasal Pasal 11 ayat ayat (1) dan dan (2) ‘Pemer ‘Pemerint intah ah dan pemer pemerint intah ah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin tersel terseleng engga garan ranya ya pendid pendidika ikan n yang yang bermut bermutu u bagi bagi setiap setiap warga warga negara negara tanpa tanpa diskriminas diskriminasi’. i’. ‘Pemerintah ‘Pemerintah dan pemerintah pemerintah daerah daerah waji wajib b

menj menjam amin in

ters tersed edia iany nya a

dana dana

guna guna

ters tersel elen engg ggar aran anya ya

pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan dengan lima belas tahun’. tahun’. Pasal Pasal 12 ayat (1) ‘Setiap ‘Setiap peserta didik didik pada setiap setiap satuan satuan pendidika pendidikan n berhak berhak mendapat mendapatkan kan pelayana pelayanan n pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (1.b). Setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada  jalur dan satuan pendidikan lain yang setara (1.e). Pasal 32 ayat (1) 12

‘Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki memiliki tingkat tingkat kesulitan kesulitan dalam mengikuti mengikuti

proses proses pembelajaran pembelajaran

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potens potensii kecerd kecerdasa asan n dan bakat bakat istime istimewa’ wa’.. Ayat Ayat (2) ‘Pendi ‘Pendidik dikan an layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil terpencil atau terbelakan terbelakang, g, masyaraka masyarakatt adat terpencil, terpencil, dan/atau dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi segi ekon ekonom omi. i.’’

Dala Dalam m

penj penjel elas asan an Pasa Pasall

15 alin alinea ea tera terakh khir  ir 

dijelaskan bahwa ‘Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif  atau atau berup berupa a satuan satuan pendid pendidika ikan n khusus khusus pada pada tingka tingkatt pendidikan dasar dan menengah’. Pasal 45 ayat (1) ‘Setiap satuan pend pendid idik ikan an forma formall dan dan non non form formal al meny menyed edia iaka kan n sara sarana na dan dan prasarana prasarana yang memenuhi memenuhi keperluan keperluan pendidika pendidikan n sesuai sesuai dengan dengan pert pertum umbu buha han n

dan dan

perk perkem emba bang ngan an

pote potens nsii

fisi fisik, k,

kece kecerd rdas asan an

intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik’. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang

d.

Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 ayat (1) Lingkungan Standar  Nasional Pendidikan meliputi Standar isi, Standar proses, Standar  kompetensi lulusan, Standar pendidik dan kependidikan, Standar  sarana prasarana, Standar pengelolaan, Standar pembiayaan, dan Standar penilaian pendidikan. Dalam PP No. 19/2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas: SDLB, SMPLB dan SMALB. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.

e.

380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: menyeelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, dan SMK.

3.

Landasan Empiris a. Deklara Deklarasi si Hak Asasi Asasi Manusi Manusia, a, 1948 1948 (Decl Declar arat atio ion n of Huma Human n

Rights), Rights), 13

 b. Konvensi Hak Anak, 1989 (Convention ( Convention on the Rights of the

Child ), ), Konfer eren ensi si Dunia Dunia tenta tentang ng Pend Pendid idik ikan an untu untuk k Semu Semua, a, 1990 1990 c. Konf (World Conference on Education for All ), ), d. Resolu Resolusi si PBB nomor nomor 48/96 48/96 tahun tahun 1993 1993 tentan tentang g Persam Persamaa aan n

Kesempata Kesempatan n bagi Orang Orang Berkelain Berkelainan an (the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities) e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi, 1994 (The (The

Salamanca Statement on Inclusive Education), Education ), f. Komitm Komitmen en Dakar Dakar mengen mengenai ai Pendid Pendidika ikan n untuk untuk Semua Semua,, 2000 2000

(The Dakar Commitment on Education for All), dan g. Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen “Indonesia menuju

pendidikan inklusif”, h. Rekomenda Rekomendasi si Bukittinggi Bukittinggi (2005), (2005), bahwa bahwa pendidika pendidikan n yang inklusif  inklusif  dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai: ( 1)

Sebuah

pendekatan

terhadap

peningkatankualitas

sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional nasional untuk ‘pendidikan ‘pendidikan untuk untuk semua’ semua’ adalah adalah benar-bena benar-benar  r  untuk semua; ( 2)

Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak

memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dala dalam m komu komuni nita tas s temp tempat at ting tingga galn lnya ya seba sebaga gaii bagi bagian an dari dari progra program-p m-prog rogram ram untuk untuk perkem perkemban bangan gan usia usia dini dini anak, anak, pra sekola sekolah, h, pendid pendidika ikan n dasar dasar dan meneng menengah, ah, teruta terutama ma mereka mereka yang yang pada pada saat saat ini ini masi masih h belu belum m dibe diberi ri kese kesempa mpata tan n untu untuk k memperole memperoleh h pendidika pendidikan n di sekolah sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan (3) (3)

Sebu Sebuah ah kont kontri ribu busi si terh terhad adap ap peng pengem emba bang ngan an masy masyar arak akat at

yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

14

Disamping itu juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya: (1) (1)

Inkl Inklus usii sey seyogya gyanya nya dipa ipanda ndang seba sebag gai sebua buah prin prins sip

fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional ( 2)

Konsep

kualitas

seyogyanya

difokuskan

pada

perkembangan nasional, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya (3) (3)

Sist Sistem em ase asesm smen en dan dan eval evalua uasi si nas nasio iona nall perlu perlu dire direvi visi si aga agar  r 

sesuai dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas ( 4)

Orang

dewasa

seyogyanya

menghargai

dan

meng mengho horma rmati ti semua semua anak anak,, tanp tanpa a mema memand ndan ang g perb perbed edaa aan n karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka (5) (5)

Semu Semua a keme kement nte eria rian seyog yogyany yanya a berko rkoordin rdinas asii untuk ntuk

mengembangkan strategi bersama menuju inklusi ( 6)

Demi

menjamin

pendidikan

untuk

Semua

melalui

kerang kerangka ka sekola sekolah h yang yang ramah ramah terhad terhadap ap anak anak (SRA), (SRA), maka maka masalah non-diskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembag lembaga-le a-lemba mbaga ga pemeri pemerinta ntah h

dan non-pe non-pemer merint intah, ah, donor, donor,

masyarakat, berbagai kelompok local, orang tua, anak maupun sektor swasta (7) (7)

Semu Semua a peme pemeri rin ntah tah dan dan orga rganisa nisas si inte intern rna asiona ionall sert serta a

organ organisa isasi si non-p non-peme emerin rintah tah,, berkoordinasi

dalam

kebe keberla rlang ngsu sung ngan an

seyog seyogyan yanya ya berko berkolab labora orasi si dan

setiap

peng pengem emba bang ngan an

upaya

untuk

masy masyar arak akat at

mencapai inkl inklus usif if

dan dan

lingku lingkunga ngan n yang yang ramah ramah terhad terhadap ap pembe pembelaja lajaran ran bagi bagi semua semua anak

15

(8) (8)

Peme Pemeri rint nta ah seyog yogyany yanya a memp mempe ertim rtimba bang ngk kan impl implik ika asi

sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh oleh karena karena itu dalam dalam Manaje Manajemen men Sistem Sistem Inform Informas asii Sekola Sekolah h harus mencakup semua anak usia sekolah (9) (9)

Program pendidi idikan pra-ja -jabatan tan mau maupun pendidikan

dala dalam m jaba jabata tan n guru guru seyo seyogy gyan anya ya dire direvi visi si guna guna mend menduk ukun ung g pengem pengemban bangan gan prakte praktek k inklus inklusii sejak sejak pada pada tingka tingkatt usia usia praprasekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar  anak termasuk pada intervensi dini (10) (10) Peme Pemeri rint nta ah

(pus (pusa at,

propi ropins nsi, i,

dan dan

loc local)

dan dan

sekola kolah h

seyo seyogy gyan anya ya memb memban angu gun n dan dan meme memelih lihar ara a dial dialog og deng dengan an masyar masyaraka akat, t, termas termasuk uk orang orang tua, tua, tentan tentang g nilai-n nilai-nila ilaii sistem sistem pendidikan yang non-diskriminatif dan inklusif 

16

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

A. Pese Pesert rta a Didi Didik k 1. Sasaran Sasaran pendidikan inklusif secara umum adalah semua peserta didik yang ada di sekolah reguler. Tidak hanya mereka yang sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang termasuk anak anak ‘norma ‘normal’. l’. Mereka Mereka secar secara a kesel keseluru uruhan han harus harus memaha memahami mi dan mene meneri rima ma kean keanek ekar arag agam aman an dan dan perb perbed edaa aan n indi indivi vidu dual al..

Seca Secara ra

khusus, sasaran pendidikan inklusif adalah anak berkebutuhan khusus, baik yang sudah terdaftar di sekolah reguler, maupun yang belum dan bera berada da di lingk lingkun unga gan n seko sekolah lah regu regule ler. r. Untu Untuk k itu perlu perlu dila dilaku kuka kan n identifikasi secara khusus agar dapat diberikan program yang sesuai.

2. Identifikasi Anak Anak Berkebutuhan Berkebutuhan Khusus a. Identifikasi 

Hakekat Isti Istila lah h

iden identi tifi fika kasi si

dima dimakn knai ai

seba sebaga gaii

pros proses es

penj penjar arin inga gan, n,

sedangkan assesment dimaknai sebagai penyaringan. Identifikasi anak anak dimaksudk dimaksudkan an sebagai sebagai suatu upaya seseoran seseorang g (orang (orang tua, guru, guru, maupun maupun tenag tenaga a kepen kependid didika ikan n lainny lainnya) a) untuk untuk melaku melakukan kan proses

penjaringan

terhadap

kelainan/penyimpangan emos emosio iona nal/t l/tin ingk gkah ah pendidika ikan

yang

dite ditemu muka kann nnya ya

laku laku))

(phisik, dala dalam m

sesuai.

anak anak-a -ana nak k

anak

mengalami

intelektual,

rang rangka ka

Hasil

yang

dari

berk berkeb ebut utuh uhan an

social,

pemb pember eria ian n

laya layana nan n

identifika ikasi

adalah lah

khus khusus us

yang yang

perl perlu u

mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program i nklusi.

17



Tujuan Iden Identif tifik ikas asii anak anak berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us dila dilaku kuka kan n untu untuk k lima lima keperluan,yaitu: (1) Penjaringan (screning  (screning ), ),

(2) Pengal Pengaliht ihtang angana anan n (refer (referal) al),, (3) (3) Kla Klasifik ifika asi, (4) Perenc Perencana anaan an pembe pembelaj lajara aran, n, dan dan (5) Pemant Pemantaua auan n kema kemajua juan n bela belajar jar..

b. Asesmen Pengertian  Asesmen merupakan proses pengumpulan informasi sebelum disusun program pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus.  Asesmen ini dimaksudkan untuk memahami keunggulan dan hamb hambat atan an bela belaja jarr sisw siswa, a, sehi sehing ngga ga diha dihara rapk pkan an prog progra ram m yang yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajarnya.

Fungsi Fungsi screening/penyaringan, pada tahap ini asesmen dilakukan untuk keperluan keperluan screening screening/pen /penyarin yaringan. gan. Screening Screening ini dilakukan dilakukan untuk mengidentifika mengidentifikasi si siswa yang mungkin mungkin mempunyai mempunyai problem problem belajar. sebaga gaii alat alat untu untuk k Fungsi Fungsi pengalihtan pengalihtanganan ganan/refer /referal, al, adalah seba penga pengaliht lihtang angan anan an kasus kasus dari dari kasus kasus pendi pendidik dikan an menjad menjadii kasus kasus kesehatan kesehatan,, kejiwaan kejiwaan ataupun ataupun kasus kasus sosial sosial ekonomi. ekonomi. Ada bagian yang yang tida tidak k

mung mungki kin n

dita ditang ngan anii

oleh oleh guru guru send sendir iri, i,

sehi sehing ngga ga

memerlukan keterlibatan profesional lain. Fungsi Fungsi perenc perencana anaan an pembel pembelajar ajaran an individ individual ual (PPI) (PPI), dengan berbekal data yang diperoleh dalam kegiatan asesmen, maka akan

18

tergambar berbagai potensi maupun hambatan yang dialami anak. Misalnya Misalnya keterbela keterbelakanga kangan n mental, mental, gangguan gangguan motorik, motorik, persepsi, persepsi, memori, komunikasi, adaptasi sosial. Fungsi Fungsi monitoring monitoring kemajuan kemajuan belajar, belajar, adalah adalah untuk memonitor  memonitor  kemajuan belajar yang dicapai siswa. Fungsi evaluasi program, adalah untuk mengevaluasi program pembelajaran yang telah dilaksanakan.

Sasaran (1) Anak Anak berkeb berkebutu utuhan han khusus khusus yang yang sudah sudah berseko bersekolah lah di Sekol Sekolah ah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; (2) (2) Anak Anak berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us yang yang akan akan masu masuk k ke Seko Sekola lah h Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; (3) Anak berkebutuh berkebutuhan an khusus khusus yang belum/tida belum/tidak k berseko bersekolah lah (4) (4) Anak Anak berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us yang yang akan akan meng mengik ikut utii prog progra ram m pendidikan non formal atau informal.

B. Kuri Kuriku kulu lum m 1. Jenis Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif  pada pada dasa dasarn rnya ya meng menggu guna naka kan n kuri kuriku kulu lum m regu regule lerr yang yang berla berlaku ku di seko sekola lah h umum umum.. Namu Namun n demi demiki kian an kare karena na raga ragam m hamb hambat atan an yang yang dialami dialami peserta peserta didik berkebutuhan berkebutuhan khusus khusus sangat sangat bervariasi bervariasi,, mulai dari dari yang yang sifatn sifatnya ya ringa ringan, n, sedang sedang sampai sampai yang yang berat, berat, maka maka dalam dalam impl implem emen enta tasi siny nya, a,

kuri kuriku kulu lum m

regu regule lerr

perlu perlu

dila dilaku kuka kan n

modi modifik fikas asii

(penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah. Tim pengembang kurikulum sekolah terdiri dari: kepal kepala a sekola sekolah, h, guru guru kelas kelas,, guru guru mata mata pelaja pelajaran ran,, guru guru pendid pendidika ikan n khusus, konselor, psikolog, dan ahli lain yang terkait.

19

2. Tujua Tujuan n Pengemb Pengembang angan an Kuriku Kurikulum lum a.

Membantu peserta didik dalam mengembangkan mengembangkan potensi dan mengatasi hambatan belajar yang dialami siswa semaksimal mungkin dalam setting inklusi.

b.

Memba Membant ntu u guru guru dan dan oran orangt gtua ua dalam dalam meng mengem emba bang ngka kan n prog progra ram m pendi pendidik dikan an bagi bagi peserta peserta didik didik berke berkebut butuha uhan n khusu khusus s baik baik yang yang diselenggarakan di sekolah, di luar sekolah maupun di rum ah.

c.

Menja njadi

pedo pedoma man n

meng mengem emba bang ngka kan, n,

bag bagi

sekola kolah, h,

meni menila laii

dan dan

dan dan

masy masya araka rakatt

meny menye empur mpurna naka kan n

dala dalam m prog progra ram m

pendidikan inklusif.

3. Model Pengembangan Kurikulum a. Mode Modell kurik kurikul ulum um regu regule ler  r  Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dala dalam m kela kelas s yang yang sama sama.. Prog Progra ram m laya layana nan n khus khusus usny nya a lebi lebih h diarah diarahkan kan kepad kepada a proses proses pembim pembimbin bingan gan belaja belajar, r, motiva motivasi si dan ketekunan belajarnya. b. Model Model kurikulu kurikulum m reguler reguler dengan dengan modifika modifikasi si Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelaja pembelajaran, ran, jenis penilaian, penil aian,, maupun maupun pada program program tambahan tambahan penilaian lain la inny nya a deng dengan an teta tetap p meng mengac acu u pada pada kebu kebutu tuha han n sisw siswa a (ana (anak k lainn innya ya berkeb ber kebutu utuhan han khusus). s). Di dalam dalam model model ini bisa bisa terdap terdapat at siswa siswa berke kebut butuha uhan n khusu berk berkeb ebut utuh uhan an berd berdas asar arka kan n

khus khusus us kuri kuriku kulu lum m

yang yang

memi memilik likii

regu regule lerr

dan dan

prog progra ram m

pemb pembel elaj ajar aran an

prog progra ram m

pemb pembel elaj ajar aran an

individual (PPI). Misal seorang siswa berkebutuhan khusus yang meng mengik ikut utii

3

mata mata pela pelaja jara ran n

berd berdas asar arka kan n

kuri kuriku kulu lum m

regu regule ler  r 

sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI. c. Mode Modell kurik kurikul ulum um PPI PPI Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individ ind ividual uall (PPI) (PPI) yang yang dikemb dik embang angka kan n bersam ber sama a tim penge pengemba mbang ng indivi ividua dual dikem emban bangka gkan bersa ma yang yang meli meliba batk tkan an guru guru kela kelas, s, guru guru pend pendid idik ikan an khus khusus us,, kepa kepala la sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. 20

Model Model ini diperu diperuntu ntuka kan n pada pad a siswa siswa yang yang mempun mempunya yaii hamba hambatan tan ntukan kan pada belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar  berdasarkan kurikulum reguler. Siswa berkebutuhan khusus seperti ini dapat dapat dikembangkan dikembangkan potensi potensi belajarnya belajarnya dengan dengan menggunakan menggunakan PPI dalam setiing kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses

bella ajar ja laj jar

sesuai

dengan

fasse e

perke rk mbangan rkemba

dan

kebutuhannya. Penjelasan dan model PPI secara lebih lengkap leng kap lengka p dapat dilihat pada pada Buku Pedoman Pengembangan PPI.

C. Tenaga Pendidik 1.

Pengertian

Tenaga pendidik adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama utama mendid mendidik, ik, mengaj mengajar, ar, membim membimbin bing, g, mengar mengarahk ahkan, an, melati melatih, h, meninl meninlai, ai, dan menge mengeval valuas uasii pesert peserta a didik didik pada pada satuan satuan pendid pendidika ikan n terten tertentu tu yang yang melak melaksan sanaka akan n progra program m pendi pendidik dikan an inklus inklusif. if. Tenag Tenaga a pendidik meliputi: guru kelas, guru mata pelajaran (Pendidikan Agama serta serta Pend Pendid idik ikan an Jasma Jasmani ni dan dan Kese Keseha hata tan) n),, dan dan guru guru pend pendid idik ikan an khusus (GPK).

2.

Tugas

a. Tugas Guru Kelas antara lain sebagai berikut: (1)

Menc Mencip ipta taka kan n ikli iklim m bela belaja jarr yang yang kond kondus usif if sehin sehingg gga a anak anak--

anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah. (2)

Menyusun dan dan melaksanakan asesmen pada semua anak anak

untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya (3)

Meny Menyus usun un

prog progra ram m

pemb pembel elaj ajar aran an

indiv individ idua uall

(PPI (PPI))

bersama-sama dengan guru pendidikan khusus (GPK). ( 4)

Melaksanakan

kegiatan

belajar-mengajar

dan

mengadaka mengadakan n penilaian penilaian untuk semua mata pelajaran pelajaran (kecuali (kecuali Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan ) yang menjadi tanggung jawabnya.

21

(5) (5)

Memb Membe erika rikan n

pro progra gram

reme remedi di pen pengajara jaran n

(re (remedi media al

teac teachi hing ng), ), peng pengay ayaa aan/ n/pe perc rcep epat atan an bagi bagi pese peserta rta didi didik k yang yang membutuhkan. (6)

Mela Melaks ksan anak akan an admi adminis nistr tras asii kela kelas s sesu sesuai ai deng dengan an bida bidang ng

tugasnya.

b. Tugas guru mata pelajaran antara lain sebagai sebagai berikut: (1)

Menc Mencip ipta taka kan n ikli iklim m bela belaja jarr yang yang kond kondus usif if sehin sehingg gga a anak anak--

anak merasa nyaman belajar di kelas/sekolah. (2)

Menyus Menyusun un dan melak melaksan sanaka akan n ases asesmen men pada pada semu semua a ana anak k

untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya (3) (3)

Meny Menyus usun un

pro progra gram

pembe mbelaja lajara ran n

indi indivi vid dual ual

(PPI) (PPI)

bersama-sama dengan guru pembimbing khusus (GPK). ( 4)

Melaksanakan

kegiatan

belajar-mengajar

dan

mengadaka mengadakan n penilaian penilaian kegiatan kegiatan belajar belajar mengajar mengajar untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. (5)

Memb Member erik ikan an

prog progra ram m

Perb Perbai aika kan n

(remedi remedial al

teach teaching  ing ), ),

pengayaan/percepatan pengayaan/percepatan bagi peserta peserta didik yang membutuhkan.

c. Tugas Guru Pendidikan Pendidikan Khusus antara lain sebagai berikut (1)

Menyus Menyusun un instru instrumen men asesm asesmen en pendid pendidika ikan n bersama bersama-sa -sama ma

dengan guru kelas dan guru mata pelajaran (2)

Memba Membangu ngun n system system koord koordina inasi si antara antara guru, guru, pihak pihak seko sekolah lah

dan orang tua peserta didik. (3)

Melaks Melaksana anakan kan penda pendampi mpinga ngan n anak berke berkebut butuha uhan n khusus khusus

pada pada kegi kegiat atan an pembe pembela laja jara ran n bers bersam amaa-sa sama ma deng dengan an guru guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang studi. (4) (4)

Memb Member erik ikan an bant bantua uan n laya layana nan n khus khusus us bagi bagi anak anak-a -ana nak k

berk berkeb ebut utuh uhan an

khus khusus us

yang yang

meng mengal alam amii

hamb hambat atan an

dala dalam m

mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remidi ataupun pengayaan. (5) (5)

Memb Member erik ikan an bimb bimbin inga gan n seca secara ra berk berkes esin inam ambu bung ngan an dan dan

membua membuatt catat catatan an khusus khusus kepad kepada a anak-a anak-anak nak berkeb berkebutu utuhan han

22

khusus khusus selama selama mengikuti mengikuti kegiatan kegiatan pembelaja pembelajaran, ran, yang dapat dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. (6) (6)

Memb Member erik ikan an bant bantua uan n (ber (berba bagi gi peng pengal alam aman an)) pada pada guru guru

kela kelas s dan/ dan/at atau au guru guru mata mata pela pelaja jara ran n agar agar mere mereka ka dapa dapatt memb member erik ikan an

pela pelaya yana nan n

pend pendid idik ikan an

kepa kepada da

anak anak-a -ana nak k

berkebutuhan khusus.

3.

Kedudukan

Guru Guru

berk berked edud uduk ukan an

seba sebaga gaii

tena tenaga ga

prof profes esio iona nall

pada pada

jenj jenjan ang g

pendidika pendidikan n dasar, dasar, pendidika pendidikan n menengah menengah,, pendidika pendidikan n pada usia dini pada pada jalu jalurr pend pendidi idika kan n forma formall yang yang dibu dibukt ktik ikan an deng dengan an sert sertifi ifika katt pendidik. Kedudukan untuk masing-masing guru secara rinci meliputi: a.

Guru Guru Kela Kelas s berk berked edud uduk ukan an di seko sekola lah h dasa dasarr yang yang di teta tetapk pkan an berd berdas asar arka kan n

kual kualif ifik ikas asii

sesu sesuai ai

deng dengan an

pers persya yara rata tan n

yang yang

ditetapkan oleh sekolah. b.

Guru Guru mata mata pela pelaja jara ran/ n/bi bida dang ng stud studii adal adalah ah guru guru yang yang meng mengaj ajar  ar  mata pelajaran tertetu sesuai sesuai kualifikas kualifikasii yang dipersyaratkan dipersyaratkan di sekolah.

c.

Guru Pendidikan Khusus berkedudukan sebagai guru pendamping khusus. Secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan.

D. Kegiatan Pembelajaran 1. Pere Perenc ncan ana aan HalHal-ha hall

yan yang

perl perlu u

dipe iperha rhatika tikan n

dala dalam m

mera meran ncang cang

kegia giatan tan

pembelajaran pada kelas inklusif antara lain seperti di bawah ini. a. Merenc Merencana anakan kan peng pengelo elolaa laan n kelas kelas b. Merenc Merencana anakan kan pengo pengorga rganis nisas asian ian bahan bahan c. Merencana Merencanakan kan strateg strategii pendekata pendekatan n kegiatan kegiatan belajar belajar mengaja mengajar  r  d. Merencana Merencanakan kan prose prosedur dur kegiat kegiatan an belaja belajarr mengaja mengajar  r  e. Merencana Merencanakan kan pengg penggunaa unaan n sumber sumber dan media belajar  belajar  f. Mere Merenc ncan anak akan an peni penila laia ian n 2. Pela Pelaks ksa anaan naan a.

Melaksanakan apersepsi 23

b.

Meny Menyaj ajik ikan an mate materi ri/b /bah ahan an pela pelaja jara ran n

c.

Mengim Mengimple plemen mentas tasika ikan n metod metode, e, sumber sumber/me /media dia belaja belajar, r, dan dan bahan bahan latihan yang sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa, serta sesuai dengan tujuan pembelajaran

d.

Mend Mendor oron ong g sis siswa wa untu untuk k ter terlib libat at seca secara ra akti aktif  f 

e.

Mendemontrasikan

penguasaan

materi

pelajaran

dan

relevansinya dalam kehidupan f.

Memb Membin ina a hubu ubunga ngan anta ntar priba ribadi di,, antara tara lain lain:: (1) (1) Bersik rsika ap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa; (2) Menampilkan kegaira kegairahan han dan kesung kesunggu guhan han;; (3) Menge Mengelol lola a intera interaksi ksi antar  antar  pribadi.

2. Prins Prinsipip-Pri Prinsi nsip p Pembe Pembelaj lajara aran n a. Prinsip motivasi Guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar  tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar. b. Prinsip latar/konteks Guru Guru perlu perlu mengen mengenal al siswa siswa secara secara mendal mendalam, am, menggu menggunak nakan an contoh, contoh,

memanfaat memanfaatkan kan sumber sumber belaja belajarr yang yang ada di lingku lingkungan ngan

seki sekita tar, r, dan dan sema semaks ksima imall mung mungki kin n meng menghi hind ndar arii peng pengul ulan anga gannpengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi anak. c. Prins Prinsip ip kete ketera rara raha han n Setiap Setiap akan akan mela melakuk kukan an

kegiat kegiatan an

pembal pembalaja ajaran ran,, guru guru harus harus

merumuskan tujuan secara jelas, menyiapkan menyiapkan bahan dan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat d. Prinsip Prinsip hubung hubungan an sosia sosiall Dalam Dalam kegiat kegiatan an belaja belajar-me r-menga ngajar jar,, guru guru perlu perlu mengem mengemban bangka gkan n strate strategi gi pembe pembelaj lajara aran n yang yang mampu mampu mengop mengoptima timalka lkan n intera interaksi ksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan siswa dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. e. Prinsip belajar sambil sambil bekerja bekerja

24

Dalam Dalam kegi kegiat atan an pemb pembel elaj ajar aran an,, guru guru haru harus s bany banyak ak memb member erii kes kesempa mpatan tan perc percob obaa aan, n,

kepa kepad da atau atau

anak nak

untuk ntuk

mene menemu muka kan n

mela melak kuka ukan

sesu sesuat atu u

mela melalu luii

pra praktek tek

atau tau

peng pengam amat atan an,,

penelitian, dan sebagainya. f. Prinsip individulisasi Guru Guru perlu perlu mengen mengenal al kemamp kemampuan uan awal awal dan karak karakter terist istik ik setiap setiap anak anak seca secara ra mend mendal alam am,, baik baik dari dari seag seagii kema kemamp mpua uan n maup maupun un ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran, kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar, dan perilakunya, sehingga setiap setiap kegiata kegiatan n pembe pembelaj lajara aran n masing masing-ma -masin sing g anak anak mendap mendapat at perhatian dan perlakuan yang sesuai. g. Prinsip menemukan Guru perlu mengemba mengembangka ngkan n strategi strategi pembelaja pembelajaran ran yang mampu memanc memancing ing anak anak untuk untuk terliba terlibatt seaca seacara ra aktif, aktif, baik baik fisik, fisik, mental mental,, sosial, dan atau emosional. h. Prinsip pemecahan masalah Guru hendakny hendaknya a sering sering mengajuka mengajukan n berbagai berbagai persoalan persoalan/prob /problem lem yang

ada

di

lingkungan

sekitar,

dan

anak

dilatih

untuk

merumuskan merumuskan,, mencari mencari data, data, menganal menganalisis, isis, dan memecahka memecahkannya nnya seasuai dengan kemampuannnya. kemampuannnya.

E. Penilaian dan Sertifikasi 1.

Penilaian Penila ilaian

dalam

setting ing

ink inklus lusif

ini

men mengacu

pada

model

pengembangan kurikulum yang dipergunakan, yaitu: a.

 Apabila menggunakan model kurikulum reguler penuh,

maka penilaian penilaiannya nya mengguna menggunakan kan sistem sistem penilaian penilaian yang berlaku pada sekolah reguler. b.

Jika menggunakan model kurikulum reguler dengan

modifik modifikasi asi,, maka maka penila penilaian iannya nya menggu menggunak nakan an sistem sistem penila penilaian ian reguler yang telah dimodifikasi sekolah disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa.

25

 Apabila

c.

menggunakan

kurikulum

PPI,

maka

penilaianny penilaiannya a bersifat bersifat individu individu dan didasarka didasarkan n pada kemampuan kemampuan dasar (base (base line). line).

2.

Sist Sistem em Kena Kenaik ikan an Kela Kelas s dan dan Lapo Lapora ran n Hasi Hasill Bela Belaja jar  r  a.

Sistem Kenaikan kelas

(1) (1) Bagi Bagi sis siswa yang yang meng menggu guna naka kan n mode modell kuri kuriku kulu lum m regu regule ler  r  penuh, sistem kenaikan kelasnya menggunakan acuan yang berlaku pada sekolah reguler penuh yang sedang berlaku. (2) Bagi Bagi siswa siswa yang yang mengguna menggunakan kan model model kurikul kurikulum um reguler reguler yang yang dimo dimodi difi fik kasi, si,

maka maka

sis sistem tem

kenaik naika an

kelas lasnya nya

dapa dapatt

meng menggu guna naka kan n alte altern rnat atif if berik berikut ut:: (1) (1) meng menggu guna naka kan n mode modell kenai kenaikan kan kelas kelas yang yang didasa didasarka rkan n pada pada usia usia krono kronolog logis; is; (2) menggunakan sistem kenaikan kelas reguler. (3) Bagi Bagi siswa yang yang menggun menggunak akan an model model kurikul kurikulum um PPI, sistem sistem kenaikannya didasarkan pada usia kronologis. b.

Sistem Laporan Hasil Belajar  

(1) Bagi siswa siswa yang yang menggun menggunakan akan kurikulum kurikulum regule regulerr penuh, penuh, maka maka model laporan hasil belajarnya (raport) menggunakan model raport reguler yang sedang berlaku. (2) (2) Bag Bagi siswa iswa yang men menggun gguna akan kan kurik urikul ulu um reg regule uler yan yang dimodifika dimodifikasi, si, model model raport raport yang diperguna dipergunakan kan adalah adalah raport raport regu regule lerr

yang yang dile dileng ngka kapi pi deng dengan an disk diskri rips psii

(nar (naras asi) i) yang yang

menggambarkan kualitas kemajuan belajarnya. (3) Bagi

siswa

yang

men menggunakan

kuriku ikulum

PPI,

maka

menggunakan model raport kuantitatif yang dilengkapi dengan diskripsi (narasi). Penentuan nilai kuantitatif didasarkan pada kemampuan dasar (base line anak). 3.

Sertifikasi Serti Sertifik fikas asii adal adalah ah suat suatu u bent bentuk uk peng pengha harg rgaa aan n yang yang beru berupa pa sura suratt keterangan yang diberikan kepada siswa yang telah berhasil mencapai prestasi prestasi dalam dalam bidang bidang akademik akademik maupun maupun non akademik. akademik. Sertifikasi Sertifikasi bidang bidang akademik akademik adalah adalah suatu suatu bentuk bentuk penghargaa penghargaan n yang diberikan diberikan 26

kepada siswa yang telah berhasil mencapai kompetensi pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan standar penilaian yang berla berlaku. ku. Sedan Sedangka gkan n sertifi sertifikas kasii non akadem akademik ik adalah adalah suatu suatu bentuk bentuk peng pengha harg rgaa aan n yang yang dibe diberi rika kan n kepa kepada da sisw siswa a yang yang tela telah h mamp mampu u mencapai prestasi tertentu, seperti bidang, seni, budaya, olah raga, mekanik, otomotif, dan jenis keterampilan lainnya.

F. Sarana dan Prasarana Prasarana Pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan inklusif adalah perangkat keras maupun perang perangkat kat lunak lunak yang yang diperg diperguna unaka kan n untuk untuk menun menunjan jang g keber keberhas hasila ilan n pelaksanaan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu. Pada hakekatnya semua sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendid pendidika ikan n terten tertentu tu itu dapat dapat diperg diperguna unaka kan n dalam dalam penye penyelen lengga ggaraa raan n pendidika pendidikan n inklusi, inklusi, tetapi tetapi untuk untuk mengoptima mengoptimalkan lkan proses proses pembelajara pembelajaran n perlu dilengkapi asesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

G. Manajemen Sekolah 1. Kons Konsep ep Mana Manaje jeme men n Istila Istilah h manaje manajemen men sekol sekolah ah acapka acapkalili disand disanding ingka kan n denga dengan n istila istilah h administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbe berbeda. da. Pertama Pertama,, menga mengartik rtikan an admini administr stras asii lebih lebih luas luas dari dari pada pada manaje manajemen men (manaj (manajeme emen n merupa merupaka kan n inti inti dari dari admini administr strasi asi)) kedua kedua meliha melihatt manaje manajemen men lebih lebih luas luas daripa daripada da admin administ istras rasii (admin (administ istras rasii merupakan inti dari manajemen) dan ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi. Dalam Dalam buku buku ini, ini, istila istilah h manaje manajemen men diarti diartikan kan sama sama dengan dengan istila istilah h admin administ istras rasii atau atau penge pengelol lolaa aan, n, yaitu yaitu segal segala a usaha usaha bersa bersama ma untuk untuk mendayag mendayagunaka unakan n sumber-sum sumber-sumber, ber, baik personal personal maupun maupun material, material, seca secara ra efek efekti tiff dan dan efis efisie ien n guna guna menu menunj njan ang g terc tercap apai ainy nya a tuju tujuan an pendidikan di sekolah secara optimal.

27

2. Fungsi Fungsi manajemen pendidikan inklusif meliputi: a.  b.

Perencanaan (Planning  (Planning ) Pengorganisasian Pengorganisasian (organizing )

c.

Pengarahan (directing  (directing )

d.

Pengkoordinasian Pengkoordinasian (coordinating )

e.

Pengawasan (controlling  (controlling ), ), dan

f.

Penilaian (evaluation (evaluation))

3. Ruang Lingkup Manajemen Manajemen sekolah sekolah penyelen penyelenggara ggara pendidikan pendidikan inklusif, inklusif, memberikan memberikan kewen kewenan angan gan penuh penuh kepad kepada a pihak pihak sekola sekolah h untuk untuk merenc merencana anakan kan,, mengorga mengorganisas nisasikan, ikan, mengarahk mengarahkan, an, mengkoord mengkoordinasi inasikan, kan, mengawas mengawasi, i, dan dan mengev mengevalu aluas asii kompo komponen nen-ko -kompo mponen nen pendid pendidika ikan n inklus inklusif if yang yang bersangkutan. Komponen- komponen tersebut meliputi: a.

Manajemen kesiswaan

b.

Manajemen kurikulum

c.

Manajemen pembelajaran

d.

Manajemen penilaian

e.

Manajemen ketenagaan

f.

Manajemen sarana-prasarana

g.

Manajemen pembiayaan

h.

Manajemen sumberdaya lingkungan

4. Penghargaan dan sanksi a.

Penghargaan Kepada Kepada satuan satuan pendidika pendidikan n penyelen penyelenggara ggara pendidika pendidikan n inklusif inklusif yang berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diberikan pengh pengharg argaa aan. n. Pengha Pengharga rgaan an dimak dimaksud sudkan kan untuk untuk menjag menjaga a dan dan mening meningkat katka kan n mutu mutu layana layanan n pendid pendidika ikan. n. Pengh Pengharg argaan aan dapat dapat berupa simbul, seperti sertifikat, piagam, dan dapat pula dalam bentuk lain, seperti promosi, dana pembinaan, pelatihan, maupun dalam bentuk lain yang relevan. 28

b.

Sanksi Kepada satuan pendidikan tertentu yang telah memperoleh surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dari Dinas

Pendidika ikan

Prop ropins insi,

apabila

dini inilai lai

lalai lai

dalam lam

melak melaksan sanaka akan n kewaji kewajiba banny nnya a dapat dapat diken dikenaka akan n sanksi sanksi..

Berat Berat

ringannya sanksi disesuaikan dengan tingkat kelalaiannya. Jenis jenis sanksi yang diberikan dapat berupa, teguran, peringatan tertulis, maupun maupun dalam dalam bentuk bentuk pembatalan pembatalan surat surat ketetapan ketetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif .

H. Pemberday Pemberdayaan aan Masya Masyarakat rakat Pada hakekatnya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal.

Partisipasi Partisipasi dan peran masyaraka masyarakatt dalam dalam penyelen penyelenggara ggaraan an pendidika pendidikan n inklusif inklusif antara antara lain lain dalam: dalam: (1)

perencanaa perencanaan; n; (2) (2)

penyediaa penyediaan n tenaga tenaga

ahli/pr ahli/profe ofesio siona nall terka terkait; it; (3) pengam pengambil bilan an keput keputusa usan; n; (4) pelaks pelaksana anaan an pembelajara pembelajaran n dan evaluasi; evaluasi; (5) pendanaa pendanaan; n; (6) pengawas pengawasan; an; dan (7) penyaluran lulusan. Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan inklusi inklusi dapat dapat diakomoda diakomodasikan sikan melalui Wadah: (1) Komite Komite sekolah, sekolah, (2) dewan pendidikan; (3) forum-forum pemerhati pendidikan inklusif.

29

BAB IV MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF A. Kriteria calon sekolah penyelenggara penyelenggara pendidikan pendidikan Inklusif  a. Kesia Kesiapan pan sekola sekolah h untuk untuk menye menyelen lengga ggarak rakan an progra program m pendid pendidika ikan n

inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua) b. Terdapat Terdapat anak berkebutu berkebutuhan han khusus khusus di lingkungan lingkungan sekolah sekolah c. Tersedia guru pendidikan khusus (GPK) dari PLB (guru tetap sekolah

atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain) d. Komitmen terhadap penuntasan wajib belajar  e. Memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan f. Tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak g. Piha Pihak k seko sekola lah h tela telah h mempe mempero role leh h sosi sosial alis isas asii tenta tentang ng pend pendid idik ikan an

inklusif  h. Sekolah Sekolah tersebu tersebutt telah telah terakredi terakreditasi tasi i. Memenuhi Memenuhi prosedu prosedurr administrasi administrasi yang yang ditentuka ditentukan n B. Mekanisme Penyelenggaraan Untuk keperluan administrasi dan pembinaan, serta kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu mengikuti prosedur sebagai berikut : a. Seko Sekola lah h yang yang akan akan mene meneri rima ma anak anak berk berkeb ebut utuh uhan an khus khusus us meng mengaj ajuk ukan an

prop propos osal al

peny penyel elen engg ggar araa aan n

pend pendid idik ikan an

inkl inklus usif  if 

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sedangkan sekolah yang ang

tela telah h

memi memili liki ki

pes peserta rta

didi didik k

berk berke ebutu butuha han n

khus husus

melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.  b.

Dinas Dinas

Pendi Pendidik dikan an

Kabup Kabupate aten/K n/Kota ota

menind menindak aklan lanjut jutii

proposal/laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. c.

Dinas

Pend Pendid idik ikan an

Pendidikan

Prov Provin insi si

Kabupaten/Kota

mela melaku kuka kan n

visi visita tasi si

ke

dan

Dinas

seko sekola lah h

yang yang

bersangkutan.

30

d.

Dinas Pe Pendidikan Pr Provinsi me menetapkan se sekolah ya yang

bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerb menerbitk itkan an surat surat peneta penetapan pannya nya,, dengan dengan tembus tembusan an kepad kepada a Dinas Pendidik Pendidikan an Kabupaten Kabupaten/Kota /Kota,, dan Direktorat Direktorat

Pembinaan Pembinaan

Sekolah Luar Biasa.

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SEKOLAH (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK)

Mekanisme Penetapan Sekolah Inklusif 

31

D. Pembinaan dan Monitoring 1. Pembinaan Sekolah Sekolah Penyelenggara Penyelenggara Pendidikan Inklusif   Agar penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan inklusif i nklusif dapat berjalan dengan baik sesu sesuai ai deng dengan an tuju tujuan an yang yang diha dihara rapk pkan an,, maka maka perl perlu u dila dilaku kuka kan n pembinaan oleh yang berwenang. Yang Yang berwen berwenang ang melaku melakuka kan n pembi pembinaa naan n adalah adalah Dinas Dinas Pendi Pendidik dikan an Propinsi dan atau Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme masingmasing daerah. Secara teknis operasional pembinaan sekolah inklusif  dilakukan oleh Pengawas Sekolah masing-masing daerah. Pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai kebutuhan.

2. Monitoring Kegiatan Kegiatan monitoring monitoring dimaksudka dimaksudkan n untuk mengawal mengawal keterlaks keterlaksanaan anaan peny penyel elen engg ggara araan an

prog progra ram m

pend pendid idik ikan an

inkl inklus usif. if.

Hasi Hasill

moni monito torin ring g

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan mutu laya layana nan n

pend pendid idik ikan an

inklus inklusif. if.

Mate Materi ri

moni monito torin ring g

meli melipu puti ti

aspe aspek, k,

manajemen, proses pendidikan, dan pengembangan sekolah. Kegiatan monitoring dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun. Monito Monitorin ring g dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh Direkt Direktora oratt Pembin Pembinaa aan n Sekola Sekolah h Luar  Luar  Biasa, Dinas Pendidikan Daerah Tingkat I dan atau Dinas Pendidikan Daerah Daerah Tingka Tingkatt II/Kot II/Kota. a. Dalam Dalam menjal menjalan ankan kan monito monitoring ring Direk Direktor torat at Pembinaan Sekolah Luar Biasa, Dinas Pendidikan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan LPTK PLB yang ada. . 3. Pelaporan Setiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan tertulis tahunan kepada atasan langsung yang tembusannya dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa. Lapor Laporan an tertul tertulis is tahuna tahunan n sekur sekurang ang-ku -kuran rangny gnya a memuat memuat tentan tentang: g: (a) peserta didik; (2) kurikulum yang digunakan; (3) sarana prasarana; (4)

32

tenaga pendidik dan kependidikan; (5) proses pembelajaran; (6) hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setiap iap

sekolah

penyelenggara

pendidika ikan

ink inklusif

dapat

meng mengem emba bang ngka kan n forma formatt lapo laporan ran sesu sesuai ai deng dengan an kete ketent ntua uan n yang yang berlaku pada lingkungan lembaga setempat.

33

DAFTAR PUSTAKA

 Ashman,A.& Elkins,J.(194). Educating Children With Special Needs. New York:Prentice Hall. Baker,E.T.(1994). Metaanalysis evidence for non-inclusive Educational   practices.Disertasi,  practices.Disertasi, Temple University. Baker,E.T.,Wang,M.C.& Walberg,H.J.(194/1995). The effects Of inclusion on learning. Educational Leadership. 52(4) 33-35. Carlberg,C & Kavale,K (The efficacy of special class vs regular Class placement for exceptional children: a metaanalysis. The Journal of Special Education.14,295-305 Education.14,295-305 Colley, Helen (2003) Mentoring for Social Inclusion, Kondon : Routledge Falmer  Fish,J (1985). Educational Opportunities for All. London: Inner  London Education Authority. Johnsen, Berit H dan Miriam D. Skjorten (2003) Pendidikan Kebutuhan Khusus; Khusus; Sebuah Pengantar, Bandung : Unipub Mulyono Abdulrahman (2003). Landasan Pendidikan Inklusif Dan Implikasinya dalam penyelenggaraan LPTK. Makalah disajikan dalam pelatihan penulisan buku ajar Bagi Dosen  jurusan PLB yang diselenggarakan diselenggarakan oleh Ditjen Dikti. Yogyakarta, Yogyakarta, 26  Agustus 2002. O’Neil,j.(1994/1995).Can inclusion work? A Conversation With James Kauffman and Mara Sapon-Shevin. Educational Leadership.52(4)7-11 Leadership.52(4)7-11 Slee, Roger (2003), Inclusive Education, Education, (International Jurnal vol. 7 no. 1) Skidmare, David (2004) Inclusion the Dynamic of School Development  New York : Open University Press Stainback,W. & Sianback,S.(1990). Support Networks for Inclusive Schooling:Independent Integrated Education. Baltimore: Paul H.Brooks. Staub,D. & Peck,C.A.(1994/195). What are the outcomes for Nondisabled students? Educational Leadership.52 Leadership.52 (4) 36-40. Topping, Keith and Sheelagh Maloney (2005), The Routledge Falmer  Reader In Inclusive Education

34

New York : Routledge Falmer  Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework For Action on Special Needs Education. PARIS:Author. Vaughn,S., Bos,C.S.& Schumn,J.S.(2000). Teaching Exceptional, Diverse, and at Risk Student in the General Educational Classroom,Boston:Allyn Bacon. Warnock,H.M.(1978). Special Educational Needs:Report of The committee of Enquiry into the Education of Handicapped Young People. London: Her Majesty’s Stationary Office.

35