PEDOMAN TATA NASKAH PUSK BAGENDIT FINISH.docx

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS BAGENDIT JL. K.H Hasan Arif No.10 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut Tlp. (0262) 444504 E-mail 444504 E-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BAGENDIT NOMOR : A……/Ka.Pus/SK/01/2017

TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS BAGENDIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS BAGENDIT,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan penyeragaman bentuk naskah di lingkungan UPT Puskesmas Bagendit perlu diatur penyelenggaraan penyelenggaraan tata naskah Puskesmas: b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir hurup a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009, tentang tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Nomor

80

Tahun

2012,

tentang

Pedoman Tata Naskah Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69); 3. Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Mandiri Dokter, Dan Dan Tempat Praktik Mandiri Mandiri Dokter Gigi; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyeleng Penyelenggaraan garaan Kearsipan; Kearsipan; 5. Peraturan Bupati Garut Nomor 23 tahun 2016, tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



















-2-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA

UPT PUSKESMAS

BAGENDIT TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS BAGENDIT; KESATU

:

Pedoman Umum Tata Naskah di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit digunakan sebagai sebagai acuan dalam dalam tertib administrasi administrasi bagi seluruh

pegawai

UPT

Puskesmas

Bagendit

dalam

menyelenggarakan tata naskah puskesmas.di UPT Puskesmas Bagendit ; KEDUA

:

Pedoman Tata Naskah Puskesmas di lingkungan UPT Puskesmas Bagendit

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan; KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut Pada Tanggal : 27 Februari 2017 KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT,

Drs. Kadar Wilasmana, SKM., M.Si Pembina NIP. 19640502 198803 1 005



















-3-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS TAROGONG NOMOR A……/Ka.Pus/SK/01/2017 TENTANG : PEDOMAN PEDOMAN TATA NASKAH DI LINGKUNGAN UPT PUSKESMAS BAGENDIT

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Menurut ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), naskah dinas adalah sarana komunikasi tertulis yang dirumuskan dalam suatu format tertentu dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan Permendagri Permendagri nomor 54 tahun tahun 2009, Tata Tata naskah dinas dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Sedangkan naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat

komunikasi kedinasan yang dibuat

dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam upaya mewujudkan Tata Pemerintahan Pemerintahan yang yang baik (Good (Good Governance) Governance) Tata naskah, baik

dinas maupun dokumen sebagai salah satu unsur

administrasi mencakup pengaturan tentang jenis, penyusunan, penomoran, penggunaan logo rumah sakit, cap dinas, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah dinas. Sedangkan tata naskah dokumen mencakup segala bentuk dokumen internal dan eksternal yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelayanan baik dalam bentuk kebijakan, pedoman, panduan, standar prosedur operasional, maupun bentuk lain yang disahkan di UPT Puskesmas Bagendit . Keterpaduan tata naskah dinas dan dokumen di UPT Puskesmas Bagendit



















-4-

Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Puskesmas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan kepala UPT Puskesmas Bagendit.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pedoman Umum Tata Naskah di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan UPT Puskesmas Bagendit. 2. Tujuan Pedoman Umum Tata Naskah di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit .

C. Sasaran 1. Tercapainya 1. Tercapainya

kesamaan

pengertian,

bahasa,

dan

penafsiran

dalam

penyelenggaraan tata naskah di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit ; 2. Terwujudnya 2. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan pengelolaan tata naskah dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. Tercapainya 3. Tercapainya kemudahan kemudahan dalam pengendalian pengendalian komunikasi tulis; 4. Tercapainya 4. Tercapainya penyelenggaraan penyelenggaraan tata naskah di Lingkungan UPT Puskesmas Bagendit yang efisien dan efektif; 5. Berkurangnya

tumpang-tindih

dan

pemborosan

penyelenggaraan

tata

naskah.

D. Asas Asas tata naskah dinas terdiri atas: 1. Asas efisien dan efektif efektif adalah

dilakukan melalui melalui penyederhanaa penyederhanaan n dalam

penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. 2. Asas pembakuan adalah dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah



















-5-

3. Asas akuntabilitas adalah yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. 4. Asas keterkaitan adalah yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. 5. Asas

kecepatan

dan

ketepatan

adalah

yaitu

tata

naskah

dinas

diselenggarakan diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. 6. Asas keamanan adalah yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

E. Ruang Lingkup Pedoman ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab penyusun naskah, pemilik naskah, pengguna naskah, dan pengendali naskah. Tahapan termasuk dalam panduan ini mulai dari penyusunan, pengesahan, penomoran, penerbitan, revisi, serta pemusnahan naskah yang usang yang ada di UPT Puskesmas Bagendit .

F. Pengertian Umum 1.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

2.

Tata Naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. kedinasan.

3.

Naskah

Dinas

adalah

informasi

tertulis

sebagai

alat

komunikasi

kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkunga l ingkungan n pemerintah daerah. 4.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.

5.

Stempel/Cap Dinas adalah cap (basah) yang dibubuhkan (lazimnya) di sisi



















-6-

7.

Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.

8.

Kewenangan adalah adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

9.

Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.

10. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat. 11. Penandatanganan

Naskah

Dinas

adalah

hak,

kewajiban

dan

tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 12. Keputusan Kepala UPT Puskesmas adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. 13. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 14. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 15. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 16. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu. 17. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 18. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 19. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.





















-7-

21. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan

berisi

pemberian

wewenang

dengan

atas

namanya

untuk

melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 22. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 23. Surat Keterangan melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang

berisi

pernyataan pernyataan

bahwa

seorang

pegawai

telah

menjalankan tugas. 24. Surat Panggilan adalah adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 25. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 26. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 27. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 28. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 29. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 30. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 31. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi



















-8-

35. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 36. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang. 37. Piagam adalah

naskah

dinas

dari

pejabat

yang

berwenang

berisi

penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 38. Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 39. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 40. Perubahan adalah adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 41. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 42. Pembatalan adalah adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan. 43. Dokumen adalah naskah yang disusun dalam bentuk produk hukum yang berlaku di Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi: 44. Dokumen Eksternal yaitu segala produk hukum yang diterbitkan di luar Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta dan diberlakukan atau wajib berlaku di Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta. 45. Dokumen Internal yaitu terdiri dari: kebijakan, pedoman, panduan, standar prosedur operasional, program serta bentuk lain yang berlaku di



















-9-

47. Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenal isi informasi dalam naskah berdasarkan sistem tata berkas yang berlaku di Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan sistematika penomoran. 48. Logo adalah tanda pengenal atau identitas dalam bentuk gambar atau tulisan. 49. Pemilik Dokumen bertanggung

jawab

adalah untuk

Sie/Subsie/Unit/Komite/Tim/Panitia menyusun

dokumen

dan

atau

yang

merevisi

dokumen, mengajukan pengesahan dokumen, menggunakan dokumen, membagi dokumen baru kepada unit terkait, menarik dokumen yang tidak berlaku, serta menyerahkan dokumen tidak berlaku kepada pengendali dokumen. 50. Pengguna Dokumen adalah Sie/Subsie/Unit/Komite/Tim/Panitia yang menggunakan dokumen terkendali untuk proses pelayanan. 51. Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi yang dilakukan antar unit kerja di lingkungan lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta secara vertikal dan horisontal. 52. Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pihak lain di luar lingkungan Rumah Sakit Paru Respira Daerah Istimewa Yogyakarta.



















-10-

BAB II JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS UPT PUSKESMAS BAGENDIT BAGENDIT

A. JENIS Naskah di lingkungan UPT Puskesmas Bagendit terdiri dari dua jenis, yaitu : 1. Naskah yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produkproduk hukum berupa re regula gulasi. 2. Naskah

yang

dirumuskan

dalam

bentuk

bukan

produk-

produk hukum berupa surat surat..

1. Naskah

yang dirumuskan dirumu skan

dalam susunan susun an dan d an bentuk produkprodu k-

produk hukum berupa r egul asi. a. Peraturan Kepala Puskesmas ; Peraturan

Kepala Puskesmas

UPT Puskesmas Bagendit adalah

naskah yang berbentuk peraturan, yang mengatur urusan UPT UP T Puskesmas

Bagendit

kebijaksanaan undangan

yang

baru, lebih

untuk

mewujudkan

melaksanakan

peraturan

tinggi tinggi dan menetapkan

lingkungan UPT Puskesmas Bagendit. Bagendit . b. Keputusan Kepala Puskesmas ;

kebijakan

dan

perundang-

sesuatu dalam



















-11-

c. Instruksi Kepala Puskesmas ; Instruksi

adalah

naskah

yang

memuat

arahan

atau a tau

peri per inta ntah tentang pelaksanaan ke k ebijak ijakan. d. Surat Edaran Kepala Puskesmas ; Surat Edaran adalah naskah yang memuat pemberitahuan ten tentang tang hal tertentu, bisa berupa perintah, petunjuk, atau penjelasan yang dianggap penting dan me m endesa ndesak. e. Standar Prosedur Ope Operasional; on al; Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah naskah yang me m emuat muat serangkaian petunjuk tentang cara serta urutan suatu kegiata kegi atan n operasional atau administratif tertentu yang harus diikuti ole oleh individu pejabat atau unit ker ja. ja. f.

Per jan jan jian. jian. Surat perjanjian adalah naskah yang berisi kesepakatan be b ersa rsama tentang suatu objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau atau lebih

untuk

melaksanakan

suatu

tindakan

atau

perbuatan

hukum yang telah disepakati bersa bersama.

2. Naskah

yang

dirumuskan

dalam

bentuk

bukan

produk-

produk hukum berupa surat. a. Surat Biasa; Surat Biasa adalah alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi





















-12-

d. Surat Perintah Tugas; Naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. Surat Perjalanan Dinas; Naskah

dinas dari pejabat

yang berwenang kepada bawahan atau

pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan perjalanan dinas. f.

Surat Kuasa; Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari pimpinan kepada pejabat/pegawai p ejabat/pegawai bawahannya atau orang lain guna bertindak dan atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum mengenai hak dan wewenang yang tersebut di dalamnya.

g. Surat Undangan; Surat

undangan

pejabat/pegawai pejabat/pe gawai

adalah

surat

yang

memuat

undangan

pada alamat tujuan untuk menghadiri

kepada

suatu acara

tertentu, misalnya rapat, pertemuan, dan sebagainya. h. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang berwenang

berisi

menjalankan tugas.

pernyataan pernyataan

bahwa seorang pegawai telah



















-13-

Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. n. Pengumuman; Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. o. Laporan; Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. p. Rekomendasi; Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pertimbangan kedinasan. q. Berita Acara; Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani ditandatangani oleh para pihak. r. Memo; Memo

adalah

naskah

catatan tertentu.

dinas

dari

pejabat

yang

berwenang

berisi



















-14-

B. Bentuk Naskah Dinas 1. Naskah yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produkproduk hukum berupa regulasi. regulasi . a. Naskah Dinas Pengatura P engaturan n Naskah dinas yang bersifat pengaturan yang ada di UPT Puskesmas Bagendit terdiri atas Tata Tertib, Pedoman, Panduan, Kerangka Acuan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP), a. Pedoman / Panduan 1) Pengertian Pedoman/ panduan adalah: kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkah-langkah yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk

menentukan

dan

melaksanakan

kegiatan.

Panduan

adalah

petunjuk dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur 1 (satu) kegiatan. Pedoman/ panduan dapat diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SOP. Mengingat sangat bervariasinya bentuk dan isi pedoman/panduan maka FKTP menyusun/membuat sistematika buku pedoman/ panduan sesuai kebutuhan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman atau panduan yaitu:



















-15-

(1) Pedoman (1) Pedoman Manual Mutu Manual mutu adalah dokumen yang memberi informasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. Manual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi. Manual mutu tersebut meliputi: Kata Pengantar I. Pendahuluan A. Latar belakang 1. Profil Organisasi Organisasi 2. Kebijakan Mutu 3. Proses Pelayanan (Proses Bisnis) B. Ruang Lingkup C. Tujuan D. Landasan hukum dan acuan E. Istilah dan defi nisi II. Sistem Manajemen Mutu dan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan: A. Persyaratan umum B. Pengendalian dokumen C. Pengendalian rekaman



















-16-

V. Manajemen Sumber Daya: A. Penyediaan sumber daya B. Manajemen sumber daya manusia C. Infrastruktur D. Lingkungan kerja VI. Penyelenggaraan Pelayanan: A. Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas: 1.

Perencanaan Upaya Kesehatan Masyarakat, akses dan pengukuran kinerja

2. Proses yang berhubungan dengan sasaran: a. Penetapan persyaratan sasaran b. Tinjauan terhadap persyaratan sasaran c. Komunikasi dengan sasaran 3. Pembelian (jika ada) 4. Penyelenggaraan UKM: a. Pengendalian proses penyelenggaraan upaya b. Validasi proses penyelenggaraan penyelenggaraan upaya c. Identifi kasi dan mampu telusur d. Hak dan kewajiban sasaran e. Pemeliharaan barang milik pelanggan (jika ada)





















-17-

B. Pelayanan klinis (Upaya Kesehatan Perseorangan): 1. Perencanaan Pelayanan Klinis 2. Proses yang berhubungan dengan pelanggan 3. Pembelian/pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis: a. Proses pembelian b. Verifi kasi barang yang dibeli c. Kontrak dengan pihak ketiga 4. Penyelenggaraan Penyelenggaraan pelayanan klinis: a. Pengendalian proses pelayanan pelayanan klinis b. Validasi proses pelayanan c. Identifi kasi dan ketelusuran ketelusuran d. Hak dan dan kewajiban kewajiban pasien





















-18-

VII. Penutup Lampiran (jika ada)

(2) Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja Kata pengantar BAB I Pendahuluan BAB II Gambaran Umum FKTP BAB III Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan FKTP BAB IV Struktur Organisasi FKTP BAB V Struktur Organisasi Organisasi Unit Kerja BAB VI Uraian Jabatan BAB VII Tata Hubungan Kerja BAB VIII Pola Ketenagaan Ketenagaan dan Kualifi kasi Personil





















-19-

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN A. Lingkup Kegiatan B. Metode C. Langkah Kegiatan BAB V LOGISTIK BAB VI KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN/PROGRAM BAB VII KESELAMATAN KERJA BAB VIII PENGENDALIAN MUTU BAB IX PENUTUP

(4) Format Panduan Pelayanan BAB I DEFINISI BAB II RUANG LINGKUP





















-20-

Tujuan dibedakan atas tujuan umum yang merupakan tujuan secara garis besar dari keseluruhan program/kegiatan, dan tujuan khusus yang merupakan tujuan dari tiap-tiap kegiatan yang akan dilakukan. Dalam

kerangka

acuan

harus

dijelaskan

bagaimana

cara

melaksanakan kegiatan agar tujuan tercapai, dengan penjadwalan yang jelas, dan evaluasi evaluasi serta pelaporan. pelaporan. Kerangka acuan dapat menggunakan format yang diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota masing-masing atau contoh Sistematika Kerangka Acuan sebagai berikut:. 1) Pendahuluan Yang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan upaya/ kegiatan. 2) Latar belakang





















-21-

Sasaran

Program/

kegiatan

menunjukkan

hasil

antara

yang

diperlukan untuk merealisir tujuan tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Sasaran yang baik harus memenuhi “SMART” yaitu: a) Specific: sasaran harus menggambarkan hasil spesifik yang diinginkan,

bukan

cara

pencapaiannya.

Sasaran

harus

memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang spesifik. spesifik. b) Measurable: sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan pencapaiannya. pencapaiannya. Akuntabilitas harus

ditanamkan

ke

dalam

proses

perencanaan.

Oleh

karenanya metodologi untuk mengukur pencapaian sasaran























-22-

Yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan terhadap jadwal yang direncanakan. Jadwal tersebut tersebut akan dievaluasi dievaluasi setiap setiap berapa bulan sekali (kurun waktu tertentu), sehingga apabila dari evaluasi diketahui ada pergeseran jadwal atau penyimpangan jadwal, maka dapat segera diperbaiki sehingga sehingga tidak mengganggu mengganggu Program/ kegiatan secara keseluruhan. Karena itu yang ditulis























-23-

aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan (Permenpan No. 035 tahun 2012). Karena beraneka ragamnya istilah tentang prosedur dan untuk menghindari salah tafsir serta dalam rangka menyeragamkan istilah maka dalam pedoman penyusunan dokumen ini digunakan istilah “ Standar Operasional Prosedur “ (SOP) sebagaimana yang tercantum dalam Permenpan Nomor 35 tahun 2012.























-24-

Format SOP sebagai berikut: a) Kop/heading SOP























-25-



Kotak FKTP diberi Logo pemerintah daerah, dan nama Puskesmas atau logo dan nama Klinik Pratama dan Tempat Praktik Mandiri Dokter/ Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.



Kotak Judul diberi Judul /nama SOP sesuai proses kerjanya.



Nomor Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomeran yang

berlaku

di

Puskesmas/FKTP Puskesmas/FKTP

yang

bersangkutan, bersangkutan,























-26-



pada kebijakan dituliskan: Keputusan Kepala Puskesmas No 005/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.



Referensi: penyusunan

berisi SOP,

dokumen bisa

eksternal

berbentuk

sebagai buku,

acuan

peraturan

perundang-undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka. 

Langkah-langkah prosedur: bagian ini merupakan bagian

























-27-

























-28-

























-29-

























-30-

























-31-

































































































































































































































































































































































































































-62-

BAB IV PENGURUSAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI

Korespondensi sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Pengurusan naskah dinas korespondensi yang

baik

akan

meningkatkan meningkatkan

efektivitas

dan

efisiensi

penyelenggaraan penyelenggaraan

administrasi instansi pemerintah pe merintah..

A. Naskah Dinas Koresponde K orespondensi nsi Intern (Nota Dinas/Memorandum) Pengurusan

nota

dinas/memorandum

adalah

pengelolaan

nota

dinas/memorandum yang diterima dan yang akan dikirim. Pengurusan nota dinas/memorandum itu sebaiknya dipusatkan di kesekretariatan atau di bagian

lain

yang

menyelenggarakan

fungsi

kesekretariatan

untuk

memudahkan pengawasan dan pengendaliannya.

B. Naskah Dinas Koresponde K orespondensi nsi Ekstern 1. Ketentuan Penyusunan Surat Dinas a.

Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran.

b.

Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi.

c. Jawaban terhadap terhadap Surat Surat yang Masuk Masuk 1) Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi. 2) Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi i nstansi pengirim.

2. Pengurusan Surat Masuk



















-63-

dipusatkan di kesekretariatan atau di bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan. kesekretariatan. Penanganan Penanganan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan berikut a. Penerimaan Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan penyampaiannya (kilat, sangat segera, segera, dan biasa). Selanjutnya, surat ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya. b. Pencatatan 1) Surat masuk yang diterima dicatat pada buku agenda menurut tingkat keamanan. 2) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan SR dan R dilakukan oleh pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang mendapatkan kewenangan kewenangan dari pimpinan instansi. 3) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan B dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan kesekretariatan. kesekretariatan. 4) Pencatatan

surat

dilaksanakan

dengan

prioritas

sesuai

dengan

tingkat kecepatan penyampaian. 5) Pencatatan dilakukan pula pada lembar disposisi dan surat mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan. penerimaan. 6) Pencatatan surat masuk dimulai dari Nomor 1 pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember. 7) Pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan. c. Penilaian 1) Kegiatan penilaian surat masuk mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan. 2) Pada tahap penilaian, surat dinilai apakah akan disampaikan pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani. Di tiap instansi sudah diatur surat yang harus melalui pimpinan dan surat yang dapat langsung disampaikan kepada pejabat



















-64-

3) Selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula

penilaian

penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah. 4) Surat masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup. 5) Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian penyampaian surat. d. Pengolahan 1) Pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan sehubungan dengan dengan surat masuk tersebut. 2) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindakan lanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru. 3) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan. e. Penyimpanan 1) Surat dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan. di perlukan. 2) Surat masuk yang melalui proses pemberkasan naskah disimpan dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan. 3) Surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. 4) Beberapa cara menghimpun surat adalah sebagai berikut. a) Seri adalah himpunan satu jenis surat dinas yang berdasarkan format surat atau jenis naskah dinas, misalnya keputusan, petunjuk kronologis.

pelaksanaan, Himpunan

dan

surat

menurut

edaran,

seri

selain

disusun

secara

dibatasi

oleh

kemampuan map juga dibatasi oleh tahun naskah dinas. b) Rubrik adalah himpunan dari satu macam masalah/hal/pokok persoalan

yang

disusun

secara

kronologis,

misalnya

cuti,

kunjungan dinas, kerja lapangan. Himpunan menurut rubrik dibatasi dengan tahun atau dibatasi sampai dengan masalah selesai.



















-65-

fail/berkas pegawai adalah himpunan naskah dinas mulai dari lamaran sampai dengan pemberhentian. 5) Penyimpanan Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut. a) Lateral adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian sisi samping, misalnya penyimpanan penyimpanan dalam ordner dan kotak arsip; b) Vertikal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian rupa sehingga yang terlihat hanya bagian muka, misalnya penyimpanan penyimpanan surat map pada lemari berkas; c) Horizontal adalah penyimpanan surat/himpunan yang diletakkan sedemikian

rupa

sehingga

muka

surat/himpunan

terlihat

di

sebelah atas, misalnya penyimpanan peta atau gambar konstruksi. 6) Surat yang masih aktif, tetap berada di unit pengolah. Setelah surat menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku.

f. Sarana Penanganan Surat Masuk 1)

Buku agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada buku agenda, yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut: a) tanggal; b) nomor agenda; c) nomor dan tanggal surat masuk d) lampiran; e) alamat pengirim; f)

hal/isi surat;

g) keterangan. Sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambah, misalnya dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya. 2) Pengurusan surat masuk yang tidak melalui proses pemberkasan naskah dinas selain buku agenda, dapat digunakan sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan instansi masing-masing.



















-66-

3. Pengurusan Surat Keluar Surat keluar adalah semua surat dinas yang akan dikirim kepada pejabat yang tercantum pada alamat surat dinas dan sampul surat dinas. Penanganan

surat

masuk,

pencatatan,

pemberian

nomor/cap

dan

pengiriman surat keluar sebaiknya dipusatkan di secretariat atau bagian lain yang menyelenggarakan fungsi kesekretariatan untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian. Penanganan Penanganan surat keluar dilakukan melalui tahap sebagai berikut. a. Pengolahan 1) Kegiatan

pengolahan

dimulai

dari

penyiapan

hingga

ke

penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat keluar dilaksanakan, antara lain karena (a) adanya kebijaksanaan pimpinan; (b) reaksi atas suatu aksi; (c) adanya konsep baru. 2)

Penyiapan/penyusun Penyiapan/penyusunan an konsep surat keluar adalah sebagai berikut. a) Penyiapan/penyusunan konsep dilakukan oleh pejabat/pegawai yang membidanginya, membidanginya, seperti sekretaris/pimpinan sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang ditunjuk. b) Setiap konsep yang disiapkan harus didasarkan pada kebijaksanaan dan pengarahan pimpinan. c) Setiap konsep yang akan diajukan kepada pimpinan terlebih dahulu harus diteliti oleh sekretaris/pimpinan sekretaris/pimpinan sekretariat atau pejabat yang diserahi menurut

wewenang.

Sesuai

pertimbangannya

dengan sendiri

petunjuk terhadap

pimpinan isi

surat

atau dinas,

sekretaris pimpinan sekretariat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat. d) Setiap konsep surat dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang berwenang dibubuhi paraf terlebih dahulu oleh para pejabat dua tingkat di bawahnya yang bertugas menyiapkan konsep surat dinas tersebut. e) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut. (1) Paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat





















-67-

(2) Paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penanda

tangan

surat

dinas

dibubuhkan

di

sebelah

kanan/setelah nama pejabat penanda tangan. (3) Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki, proses selanjutnya adalah (a) pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani surat; (b) penandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan; (c) pembubuhan cap; (d) pemberian nomor. b. Pencatatan Semua surat keluar dicatat dalam Buku Pencatatan Surat Keluar yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur oleh instansi masing-masing. d. Penggandaan 1) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju. 2) Penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangni oleh pejabat yang berhak. 3) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan). 4) Jumlah yang digandakan digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat distribusi). 5) Penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya



















-68-

2)

Pada sampul surat keluar yang tingkat keamanannya biasa (B), rahasia (R), dan sangat rahasia (SR) dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (kilat/segera/sangat segera/biasa).

3)

Surat yang tingkat keamanannya SR atau R dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian penyampaian dan cap tingkat keamanan. Sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda yang sama kecuali cap tingkat keamanan.

4)

Semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam Buku Ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri.

5)

Untuk

kepentingan

mengusahakan

keamanan,

keselamatan

sekretaris/pimpinan

pengiriman

sernua

secretariat

surat

keluar,

khususnya yang tingkat keamanannya SR/R. f. Penyimpanan 1) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kearsipan. 2) Naskah asli surat dinas keluar dan naskah yang diparaf harus disimpan. 3) Tata

cara

penyimpanan

masingmasing.

surat

keluar

diatur

oieh

instansi



















-69-

BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

A. Penandatanganan 1. Penggunaan Garis Kewenangan Pimpinan UPT Puskesmas Bagendit bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam organisasi atau instansinya. Tanggung jawab jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatang ditandatangani ani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang. 2. Penandatanganan Penandatanganan surat dinas yang menggunakan garis kewenangan dapat dilaksanakan dengan menggunakan tiga cara. a) Atas Nama (a.n.) Atas

nama

yang

disingkat

(a.n.)

digunakan

jika

pejabat

yang

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain yaitu nama jabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf capital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan singkatan a.n. Contoh: a.n. Kepala UPT Puskesmas …………………………………… …………………………………… Kepala Subag Tata Usaha



















-70-

Contoh:

a.n. Kepala UPT Puskesmas …………………………………… …………………………………… u.b Kepala Subag Tata Usaha

Tanda Tangan Nama Lengkap

B. Untuk Perhatian (u.p.) instansi. Contoh: Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. garut Jalan Proklamasi Proklamasi u.p. Kabid Yankes C. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (Plt.), adalah sebagai berikut. 1.

Pelaksana

tugas

menandatangani

(Plt.) naskah

digunakan dinas

apabila

belum

pejabat

ditetapkan

yang

berwenang

karena

menunggu

ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. 2.

Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Contoh: Plt. Kepala Biro Umum, Tanda Tangan Tangan Nama Lengkap D. Pelaksana Harian (Plh.)



















-71-

Contoh: Plh. Kepala Biro Umum, Tanda Tangan Tangan Nama Lengkap

E. Kewenangan Penandatang Penandatanganan anan 1.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas antar/keluar

instansi

pemerintah

yang

bersifat

kebijakan/keputusan/arahan berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah. 2.

Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang tidak bersifat

kebijakan/keputusan/arahan

dapat

diserahkan/dilimpahkan

kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk menandatanganinya. 3.

Penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi kepada pejabat kepala/pimpinan dilaksanakan oleh Kepala Subag tata Usaha Puskesmas Bagendit.

F. Cap Jabatan UPT Puskesmas bagendit 1.

Penggunaan cap dinas terletak terle tak di sebelah sebel ah kiri tanda tangan naskah dinas dan mengenai sedikit tanda tangan pejabat yang berwenang.

2.

Cont Contoh oh

ben bentu tuk k

Bagendit

dan

spe spesi sifi fika kasi si

cap cap

jaba jabata tan n

UPT Puskesmas

dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.





















-72-

BAB VI PENGGUNAAN LOGO DALAM NASKAH DINAS

A. Penggunaan Logo 1. Ketentuan Penggunaan Logo a. Umum 1) Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa simbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah dinas di nas instansi i nstansi pemerintah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya. 2) Setiap instansi pemerintah harus memiliki dan mengguna menggunakan kan logo. 3) Logo digunakan oleh pejabat berwenang pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, sekretariat lembaga negara, dan lembaga negara lainnya. b. Logo wajib digunakan untuk: 1)

kop naskah dinas;

2)

amplop dinas;

3)

dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi;

4)

stop map;

5)

papan nama kantor;



















-73-

2. Penggunaan Logo pada Kop Naskah Dinas a. Pejabat yang berwenang menggunakan kop naskah dinas instansi dengan menggunakan logo adalah pejabat yang berwenang pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah. b. Bentuk dan spesifikasi cap instansi dengan logo adalah sebagai berikut. 1) Logo pada kop naskah dinas dicantumkan berdasarkan bentuk, perbandingan ukuran, dan warna yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bentuk kop naskah dinas dengan menggunakan Logo, yang terletak di tepi atas kertas dan berada di sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan alamat lengkap yang terletak di sebelah kanan sejajar dengan Logo. Tulisan nama nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Times ukuran 16 dengan warna hitam dan alamat lengkap ditulis dengan huruf c. awal kapital berukuran 12. 3) Contoh bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas UPT Puskesmas Bagendit dengan menggunakan logo dapat dilihat pada Gambar dibawah



















-74-

BAB VII PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN, DAN RALAT NASKAH DINAS UPT PUSKESMAS BAGENDIT

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut. A. Pengertian 1. Perubahan Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas diubah. Perubahan dinyatakan dengan Lembar Perubahan 2. Pencabutan Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan. Pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru 3. Pembatalan Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah dinas ditetapkan. Pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru. 4. Ralat Ralat adalah perbaikan yang dilakukan karena terjadi salah pengetikan atau slah cetak sehingga tidak sesuai dengan naskah aslinya.



















-75-

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Tata Naskah Dinas ini merupakan acuan bagi Instansi UPT Puskesmas Bagendit dalam menyusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas sesuai dengan keperluan di Instansi UPT Puskesmas Bagendit.

Ditetapkan di : Garut Pada Tanggal : 27 Februari 2017 KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT,

PEDOMAN TATA NASKAH PUSK BAGENDIT FINISH.docx

Recommend Documents