MATA KULIAH PELAYANAN KEFARMASIAN
PELAYANAN KEFARMASIAN MANDIRI DALAM SISTEM JKN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)
OLEH:
KELOMPOK 5 - KELAS APOTEKER A Nur Farahiyah Amalina Ade Sri Ervina Lastri Purnama Suci Hasriani Ira Widya Sari Djahrawaty Asmawi Ummul Khair Hafizha Azzahra Agatha Christy Hardyanto Muliang
N211 15 710 N211 15 004 N211 15 703 N211 15 716 N211 15 723 N211 15 738 N211 15 744 N211 15 759 N211 15 835 N211 15 731
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN APOTEKER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS HASANUDDIN 2015
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Hingga saat ini pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah diimplementasikan secara keseluruhan di lapisan masyarakat Indonesia sejak 1 Januari 2014. Dalam pelaksanaan program JKN, kerjasama tim antar tenaga kesehatan merupakan salah satu faktor kunci sukses penerapan jaminan kesehatan. Kolaborasi praktek antara tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, apoteker hingga bidan harus dihargai secara proporsional melalui penetapan kapitasi parsial. Yaitu dokter menerima kapitasi jasa untuk medis, apoteker untuk obat dan layanan kefarmasian, perawat serta bidan untuk asuhan keperawatan. Apoteker yang merupakan tenaga kesehatan tentunya menjadi salah satu garuda terdepan yang diharapkan dapat memimpin pelayanan kesehatan Indonesia. Apoteker memegang peranan penting dalam era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di mana apoteker menjadi satusatunya tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan mutlak untuk melaksanakan praktik kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku. Profesi apoteker memiliki hak dan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan profesional. Seharusnya pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi momentum tepat untuk mereformasi sistem pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kefarmasian yang berbasis patient oriented oleh apoteker agar dapat mendukung keberlangsungan sistem yang diterapkan
1
namun nyatanya peran apoteker dewasa ini dalam SJSN dipinggirkan dan dilupakan. Pemerintah dinilai melupakan fungsi apoteker dalam menyusun kerangka ke arah pelayanan kesehatan semesta ( universal coverage) sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Imbasnya hingga kini peran apoteker dan kegiatan kefarmasian belum jelas diatur dalam peraturan teknis pelaksana sistem pelayanan kesehatan semesta. Saat ini pemerintah masih berpandangan dalam paradigma drug oriented terhadap apoteker dan bukan profesi yang penting untuk mendukung pemerintah mengamanatkan UU SJSN. Hal ini seakan meminggirkan peran apoteker sebagai profesi yang harusnya memberikan suatu bentuk pelayanan kefarmasian dalam sistem pelayanan kesehatan semesta (universal coverage). Posisi apoteker dalam JKN memang belum begitu baik karena tidak langsung masuk dalam sistem pelayanan kesehatan dan hanya merupakan jejaring dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (PPK I). Pada Peraturan Presidan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dalam penyusunan skema pemberi layanan kesehatan tingkat pertama (PPK I), pemerintah dalam hal ini BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan) tidak memasukkan skema praktik kefarmasian dan jasa apoteker dalam kapitasi. Yang dihitung dalam kapitasi hanya komponen jasa dokter/dokter gigi, porsi harga obat, dan penggunaan alat medis. Demikian pula pada PPK II di mana dengan pola pembayaran CBG’s posisi apoteker belum begitu mapan karena reward yang diberikan kepada apoteker tergantung bagaimana manajemen rumah sakit memposisikan apoteker (tidak seperti dokter yang eksplisit mendapatkan jasa medis). Begitu pula untuk program PRB (pasien rujuk balik), regulasi yang ada belum memposisikan apoteker sebagai pemegang otoritas pelayanan kefarmasian. Hingga kini dalam sistem kapitasi pelayanan kesehatan JKN, tidak jelas besaran jasa apoteker yang melayani peserta BPJS Kesehatan. Ini artinya bahwa jasa apoteker tidak diperhitungkan secara terpisah dalam
2
sistem JKN, lebih kepada sebagai penjual obat karena apoteker hanya diberi jasa berdasarkan harga obat. Peran apoteker kini diambil oleh dokter. Dokter dapat mendiagnosis dan memilih obat dalam pelaksanaan JKN. Sedangkan pada Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa segala pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan obat harus dilakukan oleh apoteker. Seharusnya, JKN melibatkan peran apoteker dalam memastikan resep obat rasional dari dokter dan memastikan pasien tepat memahami penggunaannya. Oleh karena itu, jika fungsi apoteker belum dapat dimaksimalkan pada era SJSN, maka proses pengendalian mutu dan ketersediaan obat bahkan pengendalian biaya obat dapat terganggu. Dengan mengikutsertakan peran apoteker yang utuh, maka kualitas obatobatan yang diberikan melalui program JKN akan lebih terjamin. Apoteker memiliki otentisitas dan profesionalitas dalam pelayanan obat-obatan dan mencegah penggunaan obat yang tidak rasional. Apoteker juga memberikan pelayanan berupa edukasi dan informasi kepada pasien agar dapat menggunakan obat secara tepat. Tanpa apoteker, praktis tidak ada kendali mutu dan biaya dalam proses pelayanan obat saat sistem universal coverage mulai diberlakukan. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 108 merupakan landasan hukum yang memperkuat apoteker sebagai satu-satunya profesi yang mempunyai otoritas dalam pengelolaan obat-obatan. Peran apoteker secara jelas dijabarkan dalam Pasal 108 UU 36 Tahun 2009 yang mengikat yaitu: (1) Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi; (2) Pengamanan; (3). Pengadaan; (4) Penyimpanan; (5) Pendistribusian obat; (6) Pelayanan obat atas resep dokter; dan (7) Pelayanan informasi obat. Dengan demikian peran apoteker dalam penyelenggaraan program JKN harusnya semakin kokoh. Pelayanan kefarmasian dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan nasional sangat penting untuk diterapkan secara utuh, komprehensif dan kontinu. Hal ini akan sangat mendukung peningkatan kualitas kesehatan di
3
Indonesia jika pelayanan kefarmasian dapat berjalan baik sebagaimana mestinya di mana apoteker memiliki peran dalam pencegahan Drug Related Problems (DRP) dan Drug Therapy Problems (DTP), serta pemberian konseling dan informasi obat baik di puskesmas, rumah sakit, maupun apotek. Melalui pelayanan kefarmasian yang komprehensif oleh apoteker maka program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dapat diimplementasikan secara penuh dan mendukung terwujudnya kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara yang memainkan peran strategis dalam JKN bukan sekedar sebagai payer diharapkan melakukan pengelolaan yang tepat sasaran dengan mengutamakan kualitas namun dengan biaya yang terkendali. Dalam implementasi JKN, diharapkan kesadaran akan pentingnya kendali mutu dan kendali biaya terutama dalam pelayanan kefarmasian sehingga akan menempatkan apoteker sebagai pemberi layanan kesehatan yang strategis dan tidak tergantikan. Oleh karena itu, jasa apoteker harusnya diperhitungkan sebagai tenaga medis penyedia layanan kefarmasian yang pantas dan layak untuk memperoleh reward/reimbursment. Sehingga menjadi tugas besar oleh apoteker untuk melaksanakan sistem pelayanan kefarmasian yang dapat diterima oleh program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sehingga amanah yang diemban dapat ditunaikan dengan baik yaitu mengantarkan apoteker Indonesia memasuki babak baru praktek kefarmasian yang akan mengangkat harkat dan martabat apoteker, sejajar dengan tenaga kesehatan lain yang memiliki kontribusi positif dan strategis bagi kemanusiaan dan Indonesia.
4
BAB II KAJIAN PUSTAKA
Defenisi Pelayanan Kefarmasian Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, definisi dari pelayanan kermasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Secara luas pelayanan kefarmasian dapat diartikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kesehatan yang berorientasi kepada pelayanan pasien dengan menyediakan obat yang bermutu termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Indonesia dibagi dan diatur dalam 3 ranah yaitu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, pelayanan kefarmasian di puskesmas, dan pelayanan kefarmasian di apotek.
Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam PMK RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Regulasi standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien ( patient safety). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan tersebut, pelayanan kefarmasian telah mengalami pergeseran yang awalnya
hanya
berkembang
berfokus
menjadi
pada
pengelolaan
pelayanan
obat
kefarmasian
(drug
yang
oriented )
komprehensif
(Pharmaceutical Care) meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien ( patient oriented ). Oleh karena itu, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan melakukan komunikasi yang baik agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien melalui pemberian informasi obat (PIO) dan konseling kepada pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya medication error (kesalahan pengobatan) dalam proses pelayanan, mampu mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah terkait obat (Drug Related Problems) serta masalah farmakoekonomi. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Oleh karena itu, apoteker harus menjalankan praktik profesinya sesuai standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,
pemusnahan,
pengendalian,
serta
pencatatan
dan
pelaporan. Adapun pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi: 1. Pengkajian resep Kegiatan pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmasetik dan pertimbangan klinis. Persyaratan administratif meliputi:
Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan.
6
Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telepon dan paraf.
Tanggal penulisan resep.
Kesesuaian farmasetik meliputi:
Bentuk dan kekuatan sediaan.
Stabilitas.
Kompatibilitas.
Pertimbangan klinis meliputi:
Ketepatan indikasi dan dosis obat.
Aturan, cara dan lama penggunaan obat.
Duplikasi dan/atau polifarmasi.
Reaksi obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping obat,
manifestasi klinis lain).
Kontra indikasi; dan
Interaksi obat.
Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. 2. Dispensing Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan dan pemberian informasi obat. Apoteker di apotek juga dapat melayani obat non resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai. 3. Pelayanan Informasi Obat (PIO) Pelayanan
informasi
obat
merupakan
kegiatan
pemberian
informasi oleh apoteker mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute dan metoda pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik dan alternatif, efikasi,
7
keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat dan lain-lain. 4. Konseling Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien/keluarga
untuk
meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman,
kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan three prime questions. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode Health Belief Model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Kriteria pasien/keluarga pasien yang perlu diberi konseling: Pasien kondisi khusus (pediatri, geriatri, gangguan fungsi hati
dan/atau ginjal, ibu hamil dan menyusui).
Pasien dengan terapi jangka panjang/penyakit kronis (misalnya: TB, DM, AIDS, epilepsi).
Pasien
yang
menggunakan
obat
dengan
instruksi
khusus
(penggunaan kortikosteroid dengan tappering down/off ). Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit
(digoksin, fenitoin, teofilin).
Pasien dengan polifarmasi; pasien menerima beberapa obat untuk indikasi penyakit yang sama. Dalam kelompok ini juga termasuk pemberian lebih dari satu obat untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu jenis obat.
Pasien dengan tingkat kepatuhan rendah.
5. Pelayanan Kefarmasian di Rumah (H o m e P h a r m a c y C a r e ) Apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan
8
penyakit kronis lainnya. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh apoteker, meliputi:
Penilaian/pencarian
(assessment )
masalah
yang
berhubungan
dengan pengobatan.
Identifikasi kepatuhan pasien.
Pendampingan pengelolaan obat dan atau alat kesehatan di rumah,
misalnya cara pemakaian obat asma, penyimpanan insulin.
Konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum.
Monitoring pelaksanaan, efektifitas dan keamanan penggunaan obat
berdasarkan catatan pengobatan pasien.
Dokumentasi pelaksanaan pelayanan kefarmasian di rumah dengan format formulir yang terlampir dalam PMK RI Nomor 35 Tahun 2014.
6. Pemantauan Terapi Obat (PTO) Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kriteria pasien:
Anak-anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui.
Menerima obat lebih dari 5 (lima) jenis.
Adanya multidiagnosis.
Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati.
Menerima obat dengan indeks terapi sempit.
Menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan.
7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Monitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Sarana
yang
perlu
ada
untuk
melaksanakan
pelayanan
kefarmasian di apotek terkait penerapan farmasi klinik, yaitu ruang
9
konseling di apotek. Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki satu set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, poster, alat bantu konseling, buku catatan konseling dan formulir catatan pengobatan pasien.
Kajian mengenai Asuhan Kefarmasian (Pharm aceutical Care ) Pada tahun 1990, Hepler dan Strand mendefinisikan asuhan kefarmasian sebagai penyediaan terapi obat secara bertanggung-jawab yang ditujukan untuk memperoleh hasil-hasil nyata yang meningkatkan kualitas hidup pasien. Hasil-hasil tersebut antara lain: (1) penyembuhan penyakit; (2) menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala penyakit yang dialami pasien; (3) menahan atau memperlambat proses penyakit, atau ( 4) mencegah penyakit atau gejala-gejala. Filosofi asuhan kefarmasian berfokus pada 4 elemen utama: (1) kebutuhan masyarakat akan farmasis untuk memahami permasalahanpermasalahan terkait obat; (2) pendekatan berorientasi kepada pasien untuk memenuhi kebutuhannya; (3) suatu praktek berdasarkan pada “perhatian dan untuk pasien”, dan (4) suatu tanggung jawab untuk menemukan dan menanggapi permasalahan-permasalahan terapi obat pasien. Komponen sentral dari asuhan kefarmasian adalah perhatian kepada pasien. Hal ini berarti memberikan perhatian tulus kepada pasien dan mempergunakan waktu dan upaya untuk menolong pasien tersebut sebagai apoteker/farmasis dan tenaga ahli kesehatan. Apabila seorang apoteker betul-betul memperhatikan pasien, apoteker tersebut akan memasukkan
asuhan
kefarmasian
menghiraukan kondisi dari
ke
dalam
prakteknya,
tanpa
praktek (misalnya masyarakat, perawatan
akut/rumah sakit, rawat jalan, perawatan di rumah, rumah sakit lansia) atau hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Asuhan kefarmasian dirancang untuk melengkapi praktek-praktek asuhan pasien yang telah ada agar terapi obat menjadi lebih aman dan efektif. Berdasarkan filosofi asuhan kefarmasian, farmasis, sebagaimana halnya tenaga ahli kesehatan lainnya bertanggung-jawab untuk memenuhi
10
kebutuhan masyarakat akan terapi obat yang tepat, efektif, dan aman. Untuk itu, apoteker harus memusatkan prakteknya kepada pasien sebagai keseluruhan individu; sebagai orang yang memiliki kebutuhan kesehatan umum, tetapi juga kebutuhan khusus terkait obat. Apoteker yang menyediakan asuhan kefarmasian akan memberikan tanggapan terhadap seluruh kebutuhan kesehatan dan pengobatan pasien sambil mengembangkan dan melanjutkan hubungan terapeutik dengan pasien. Jenis hubungan ini menuntut farmasis untuk menanamkan dalam dirinya suatu etika perhatian dan untuk pasien, yang diartikan ke dalam pengungkapan perhatian terhadap kesehatan dan kebahagiaan mereka. Perilaku perhatian umumnya melibatkan toleransi, kepercayaan, kejujuran, integritas, empati, dan sensitivitas. Sebagai tambahan untuk karakteristik umum tersebut, perhatian dalam filosofi asuhan kefarmasian menuntut farmasis untuk mengutamakan pasien, untuk bertanggung-jawab dalam memastikan pengobatan pasien yang seefektif dan seaman mungkin, serta untuk memastikan bahwa pasien memahami bagaimana menggunakan pengobatannya secara tepat. ASHP
( American
Society
of
Health-System
Pharmacist )
mendeskripsikan 5 elemen utama asuhan kefarmasian: 1. Hubungan profesional harus diciptakan dan dipertahankan. 2. Informasi medis spesifik terhadap pasien harus dikumpulkan, diatur, disimpan, dan dipertahankan. 3. Informasi medis spesifik terhadap pasien harus dievaluasi dan rencana terapi obat diciptakan bersama dengan pasien. 4. Farmasis
menjamin
pasien
memilki
persediaan,
informasi,
dan
pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana terapi obat. 5. Farmasis meninjau, memantau, dan memodifikasi rencana terapeutik secara tepat dan bila diperlukan, bersama-sama dengan pasien dan tim kesehatan. Secara lebih spesifik, farmasis memiliki 3 tanggung jawab utama: (1) memastikan bahwa terapi obat pasien diindikasikan secara tepat, paling efektif yang tersedia, paling aman, paling nyaman digunakan, dan paling
11
ekonomis;
(2)
mengidentifikasi,
memecahkan,
dan
mencegah
permasalahan-permasalahan terapi obat; dan (3) memastikan
bahwa
tujuan terapi obat pasien terpenuhi dan hasil-hasil optimal terkait kesehatan tercapai. Semua tanggung jawab tersebut berpusat pada menghadapi permasalahan-permasalahan terapi obat pasien. Permasalahan terapi obat adalah setiap peristiwa tidak diinginkan yang dialami pasien yang melibatkan terapi obat dan pada kenyataannya (atau kemungkinan besar) mengganggu hasil yang diharapkan pasien.
Konsep Pelayanan Manajemen Terapi Pengobatan (M e d i c a t i o n Therapy Managem ent ) dalam Sistem Pelayanan Kefarmasian Mandiri
Pelayanan MTM (Medication Therapy Management ) dirancang untuk mengoptimalkan hasil-hasil nyata bagi pasien melalui penggunaan pengobatan yang telah ditingkatkan, mengurangi resiko kejadian efek yang berlawanan dan interaksi obat, dan meningkatkan kepatuhan pasien untuk menerima manfaat yang ditargetkan.
Apoteker
Tenaga profesional lainnya
Dokter
MTM
Pasien
Diagnosis
Gambar 1.Kolaborasi dalam Pelayanan Kefarmasian berbasis MTM
12
Pelayanan MTM mengedepankan kolaborasi antara apoteker dengan dokter
dan
tenaga
profesional
kesehatan
lainnya
untuk
mengoptimalisasikan penggunaan obat sesuai EBM (evidence base medicine) dengan melibatkan peran aktif pasien dalam mengelola kesehatannya sendiri. Melalui pelayanan manajemen terapi pengobatan (Medication Therapy Management ) dalam sistem pelayanan kefarmasian memiliki harapan dan optimis besar untuk memperkuat sistem JKN. Pelayanan MTM mencakup susunan yang luas dari aktivitas-aktivitas konsultasi
yang
mengharuskan
apoteker
untuk
meninjau
semua
pengobatan yang diperoleh pasien, mengidentifikasi efek obat yang berlawanan dan interaksi obat, menentukan kepatuhan pasien kepada aturan-aturan pengobatan yang telah diresepkan. Konsultasi MTM yang lebih menyeluruh akan meliputi juga evaluasi setiap permasalahan terkait obat yang akan meningkatkan hasil-hasil nyata yang diharapkan pasien dari asuhan kesehatan dan atau mengurangi biaya-biaya obat. Apabila ada permasalahan tekait terapi obat yang teridentifikasi, farmasis mengintervensi untuk memperbaiki atau mengatasi permasalahan dan menyusun rencana monitoring tindak lanjut. Intervensi dapat meliputi bekerja dengan pasien/pemberi asuhan atau bekerja sama dengan dokter penulis resep untuk menemukan permasalahan pengobatan yang spesifik. Konsultasi MTM juga menyediakan kesempatan bagi apoteker untuk memberikan penyuluhan dan mendidik pasien mengenai penggunaan pengobatan yang tepat dan strategi-strategi untuk menjamin kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan. Sebagai tambahan, farmasis perlu untuk mendokumentasikan interaksi pasien, bukan hanya untuk asuhan pasien yang baik, tetapi juga untuk penggantian pengeluaran biaya untuk pelayanan kesehatan.
13
Gambar 2. Model Pelayanan Kefarmasian berbasis MTM Beberapa
elemen
model
pelayanan
MTM
dalam
pelayanan
kefarmasian antara lain: 1. Medication Therapy Review (MTR) Medication Therapy Review (MTR) atau review terapi pengobatan merupakan poses sistematis dengan mengumpulkan informasi spesifik pasien, menilai terapi pengobatan untuk mengidentifikasi DRP (Drug Related Problem), mengembangkan DRP yang dianggap sebagai prioritas, dan membuat rencana untuk mengatasi masalah DRP tersebut ( problem solving ). MTR menghubungkan antara pasien dan apoteker dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien mengenai pengobatan mereka, mengetahui masalah atau kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh pasien, serta memberikan kewenangan untuk pasien dalam mengelola pengobatan serta kondisi kesehatan mereka. Melalui MTR ini dapat membantu apoteker untuk memperoleh informasi yang akurat dan efisien dari pasien terkait pengobatan. Yang termasuk dalam MTR antara lain: Interview pasien terkait informasi demografis, status kesehatan
umum, pekerjaan, riwayat medis, riwayat pengobatan, riwayat imunisasi, dan perasaan pasien terhadap kondisi dan pengobatannya.
14
Penilaian terhadap informasi klinis yang relevan, status kesehatan secara menyeluruh dan kondisi fisik pasien, termasuk kondisi atau penyakit sekarang atau yang sebelumnya pernah diderita.
Penilaian terhadap pendapat pasien, pilihan, kualitas hidup, dan
tujuan terapi. Penilaian terhadap isu budaya, level pendidikan, rintang bahasa
(language barriers), tingkat literasi, dan karakteristik lain yang dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi pasien yang dapat berefek pada outcome terapi.
Mengevaluasi
pasien
menimbulkan
reaksi
untuk efek
mendeteksi samping
gejala
yang
yang
disebabkan
dapat oleh
pengobatannya.
Menginterpretasikan,
memonitoring,
dan
menilai
hasil
data
laboratorium pasien. 2. P e r s o n a l M e d i c a t io n R e c o r d (PMR) Personal medication record (PMR) atau biasa juga disebut dengan rekam pengobatan pasien merupakan rekam komprehensif dari pengobatan pasien (meliputi semua pengobatan pasien baik itu obat dari resep, non-resep atau swamedikasi, pengobatan herbal ataupun suplemen diet lainnya). PMR mengandung informasi yang dapat membantu pasien dalam pengelolaan mandiri terapi pengobatannya secara keseluruhan. Apoteker dapat menggunakan PMR untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan profesional lainnya untuk mencapai hasil terapi pasien secara optimal. Idealnya, PMR pasien diinput secara elektronik, tapi juga dapat diinput secara manual (ditulis tangan). PMR yang disediakan apoteker baik secara elektronik ataupun manual, informasi di dalamnya harus dapat tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pasien dengan mudah. PMR yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pasien sebaiknya mencantumkan antara lain:
Nama pasien. 15
Tanggal lahir pasien.
Nomor telepon pasien
Informasi kontak darurat (nama, hubungan dengan pasien, dan nomor telepon).
Dokter (nama dan nomor telepon)
Apoteker (nama dan nomor telepon)
Alergi (alergi yang dimiliki, reaksi yang terjadi saat alergi).
Masalah lain terkait pengobatan (obat yang menyebabkan masalah, masalah yang dimiliki pasien).
Pertanyaan
potensial
yang
ingin
pasien
tanyakan
terkait
pengobatannya.
Tanggal update terakhir kalinya.
Tanggal terakhir melakukan review dengan apoteker, dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya.
Tanda tangan pasien.
Tanda tangan dari penyedia layanan kesehatan (healthcare provider ).
Untuk setiap pengobatan dicantumkan antara lain pengobatan (nama obat dan dosis), indikasi, instruksi penggunaan, tanggal mulai dan berhenti mengkonsumsi/menggunakan obat, pesan dari dokter, dan pentunjuk khusus.
16
Gambar 3. Contoh Personal Medication Record (PMR)
17
Keberlangsungan PMR secara kontinu sangat tergantung dari kolaborasi pasien, apoteker, dokter, dan tenaga profesional kesehatan lainnya. Pasien harus didorong untuk menjaga dan meng-update dokumen PMR-nya secara terus-menerus. Pasien harus diedukasi untuk membawa PMR-nya setiap waktu dan memperlihatkannya kepada tenaga profesional kesehatan terkait baik dokter, apoteker, maupun tenaga profesional kesehatan lainnya saat berobat. Setiap kali pasien menerima pengobatan baru, tidak melanjutkan pengobatannya, terdapat perubahan instruksi, mulai menggunakan resep baru atau obat non-resep/swamedikasi, produk herbal atau suplemen diet, ataupun perubahan lain terkait regimen pengobatannya, maka pasien harus meng-update PMR-nya untuk menjamin rekam pengobatannya yang akurat dan terkini. Idealnya, apoteker, dokter, ataupun tenaga profesional kesehatan lainnya dapat secara aktif membantu pasien dalam proses revisi PMR pasien. 3. Medication -related Action Plan (MAP) Medication-related
action
plan (MAP)
atau
rencana
terkait
pengobatan adalah dokumen sentris pasien yang memuat daftar tindakan untuk pasien yang digunakan dalam mengikuti kemajuan self management-nya. Rencana asuhan pasien (care plan) merupakan bagian dari tindakan untuk membantu pasien mencapai tujuan kesehatan spesifiknya. MAP dan edukasi pasien, keduanya merupakan komponen penting untuk menggabungkan metode patient-centeredapproach ke dalam model pelayanan MTM. MAP dapat memperkuat pasien dan partisipasi aktif dari pasien terhadap perilaku pengobatannya. Informasi yang terkandung dalam MAP antara lain:
Nama pasien
Nama dokter dan nomor telepon
Nama apoteker dan nomor telepon
Tanggal pembuatan MAP
Langkah tindakan untuk pasien.
Catatan untuk pasien. 18
Informasi persetujuan untuk melakukan follow-up dengan apoteker, bila diperlukan.
Gambar 4. Contoh Medication-related Action Plan (MAP) untuk pasien
4. Intervention and /or Referral Apoteker menyediakan layanan konsultasi dan intervensi untuk menemukan dan mengidentifikasi DRP. Bila diperlukan, apoteker dapat mengarahkan pasien ke dokter ataupun ke tenagah profesional kesehatan lainnya. Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian berbasis
19
MTM, perlu dilakukan identifikasi DRP (Drug Related Problem) oleh apoteker untuk ikut andil dalam kepentingan pasien. Intervensi dapat dilakukan melalui kolaborasi apoteker dengan dokter
ataupun
tenaga
profesional
kesehatan
lainnya
untuk
menyelesaikan masalah terkait pengobatan (DRP). Komunikasi informasi yang tepat kepada dokter ataupun dengan tenaga profesional kesehatan lainnya, termasuk konsultasi pemilihan obat, saran/anjuran untuk meninjau masalah pengobatan, serta rekomendasi
follow-up
pasien
merupakan
komponen
intervensi
diperlukan untuk melengkapi model pelayanan kefarmasian berbasis MTM. 5. Dokumentasi dan F o l l o w - U p
Pelayanan MTM didokumentasikan secara konsisten dan kunjungan follow-up untuk pelayanan MTM tergantung dari kebutuhan pasien terkait pengobatannya, atau jika pasien berpindah dari satu RS ke RS lainnya. Dokumentasi merupakan elemen yang penting dalam model pelayanan MTM. Dokumen pelayanan kefarmasian dan intervensi dilakukan secara tepat untuk mengevaluasi kemajuan pasien dan mengefisiensikan biaya pengobatan. Dokumentasi yang tepat dalam pelayanan kefarmasian berbasis MTM memiliki tujuan, antara lain:
Memudahkan komunikasi antara apoteker dengan tenaga profesional kesehatan yang menangani pasien terkait mengenai rekomendasi yang dimaksudkan untuk mengatasi dan memonitoring DRP (Drug Related Problem).
Meningkatkan kepedulian pasien ( patient care) dan outcome terapi
pasien.
Meningkatkan kontinuitas kepedulian pasien (patient care) di antara penyedia layanan kesehatan.
Menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi untuk memelihara rekam pasien.
Melindungi dari pelanggaran tanggungjawab profesional. 20
Sebagai tanda bukti jasa apoteker dalam pelayanan kefarmasian
sehingga harus diberikan reward/reimbursment.
Menunjukkan nilai apoteker sebagai pemberi pelayanan kefarmasian berbasis MTM.
Menunjukkan hasil klinis, ekonomis, dan humanistik. Dokumentasi MTM termasuk dalam pembuatan dan memelihara
rekam spesifik pasien secara terus-menerus yang memuat urutan kronologi, rekam dari semua pemberi/penyedia layanan kesehatan sesuai dengan format standar yang telah ditetapkan (SOAP: subject, objective, assesment, and plan). Idealnya, dokumentasi sebaiknya dilengkapi secara elektronik atau dapat dalam bentuk paper. Memasukkan data PMR, MAP, dan catatan tenaga profesional kesehatan lainnya akan membantu apoteker dalam menjaga dokumentasi profesionalnya secara konsisten.
Gambar 5. Komponen dokumentasi dalam pelayanan MTM
Sistem Pembayaran BPJS dalam Sistem JKN Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah, BPJS Kesehatan melakukan
21
pembayaran dana kepada FKTP milik pemerintah melalui sistem kapitasi didasarkan pada jumlah peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas. Dana kapitasi
ini
dibayarkan
langsung
oleh
BPJS
Kesehatan
kepada
bendaharawan dana kapitas JKN pada puskesmas. Perpres ini mengatur agar jasa dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta dukungan operasional pelayanan dapat langsung digunakan di puskesmas non badan layanan umum daerah (BLUD). Dana kapitasi JKN di puskesmas dimanfaatkan seluruhnya untuk pelayanan kesehatan dan dukungan biaya opersional pelayanan kesehatan. Jasa pelayanan kesehatan di FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari total penerimaan dana kapitasi JKN dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan k esehatan. Dalam penyelenggaraan JKN, BPJS Kesehatan menggunakan sistem pembayaran kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama ( primer) dan INA CBG’s untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Sistem pembayaran ini adalah pembayaran di muka atau prospektif dengan konsekuensi pelayanan kesehatan dilakukan secara pra upaya atau sebelum peserta BPJS jatuh sakit. Sistem ini mendorong fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk bertindak secara efektif dan efisien serta mengutamakan kegiatan promotif dan preventif. BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, wajib membayarkan kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama paling lambat tanggal 15 setiap bulan berjalan. Pelayanan kesehatan yang termasuk di dalam cakupan pembayaran kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam Pasal 16 Permenkes 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan pelayanan kesehatan non spesialistik meliputi:
Administrasi pelayanan.
22
Pelayanan promotif dan preventif.
Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis.
Tindakan medis non spesialistik baik operatif maupun non operatif.
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama. Adapun pelayanan medis pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
untuk yang terdapat dalam Pasal 17 Permenkes 71 Tahun 2013 meliputi:
Kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan
Kasus medis rujuk balik.
Pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi
tingkat pertama.
Rehabilitasi medik dasar Kapitasi yang dibayarkan kepada puskesmas, dokter praktek dan
klinik sudah termasuk pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan oleh jejaring fasilitas kesehatan (pelayanan obat oleh apotek dan laboratorium sederhana).
Reimbursment bagi Jasa Apoteker di Apotek Sistem reimbursment dalam pelayanan kefarmasian artinya apoteker memperoleh biaya atas jasa pelayanan kefarmasiannya kepada pasien. Dana atas jasa ini harus disiapkan oleh penyedia layanan kesehatan baik fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan seperti rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik melalui BPJS Kesehatan. Dengan adanya pemberian biaya jasa pelayanan kefarmasian oleh apoteker, maka dapat membantu meningkatkan dan mengefektifkan pelayanan kefarmasian serta meningkatkan kesejahteraan apoteker. Melalui pelayanan kefarmasian yang komprehensif dan berkualitas, maka apoteker sudah selayaknya dan seharusnya memperoleh fee for service terhadap pasien yang berkonsultasi kepada apoteker terkait terapi pengobatan yang diterima pasien terutama terkait permasalahanpermasalah
terkait
pengobatannya.
Dengan
adanya
pelayanan
23
kefarmasian yang diterima oleh pasien, maka akan membantu pasien dalam penggunaan obat yang rasional, mengidentifikasi DRP dan DTP, serta pencapaian target pengobatan yang lebih baik.
Contoh Penerapan Standar Jasa Apoteker di Apotek Berikut contoh penerapan standar jasa apoteker di Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Surat Keputusan Nomor: Kep-049/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015. Di mana jasa profesi ini merupakan hak apoteker yang menjalankan praktik profesi di apotek. 1. Jasa profesi Apoteker Penanggung Jawab Apotek meliputi: a. Jasa Pengelolaan Apotek sebesar minimal Rp. 3.000.000,diterimakan sebanyak 14 kali, termasuk THR dan Jasa Akhir Tahun; b. Jasa Pelayanan Konsultasi (diterima langsung dari pasien) minimum sebesar Rp. 5.000,- per pasien per konsultasi dan mencantumkan jam konsultasi pada papan praktik Apoteker. 2. Jasa profesi Apoteker Pendamping di Apotek meliputi: a. Jasa Pengelolaan
Apotek sebesar
minimal
Rp. 2.000.000,-
diterimakan sebanyak 13 kali, termasuk THR; b. Jasa Pelayanan Konsultasi (diterima langsung dari pasien) minimum sebesar Rp. 5.000,- per pasien per konsultasi. 3. Apoteker Penanggung Jawab Apotek berhak mendapatkan: a. Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan; b. Bagi hasil sebesar 1% omzet (pendapatan kotor); c. Jasa pelayanan resep. 4. Apoteker Pendamping di Apotek berhak mendapatkan: a. Tunjangan Kesehatan berupa kepesertaan JKN Mandiri kelas I dan Ketenagakerjaan; b. Jasa pelayanan resep. 5. Jasa Pengelolaan Apotek meningkat secara berkala disesuaikan dengan Kenaikan Indeks Biaya Hidup Rata-Rata (BPS).
24
6. Jika Apoteker Penanggung Jawab Apotek mengakhiri kontrak kerja sama maka Apoteker Pengganti minimal menerima jasa profesi seperti Apoteker yang digantikan. 7. Jasa profesi diberikan paling lambat sejak penandatanganan perjanjian kerja sama sebesar minimal sejumlah 50% dan penerimaan 100% diberikan setelah SIPA terbit.
25
DAFTAR PUSTAKA
Jones, R.M. 2008. Pengkajian Pasien dan Peran Farmasis dalam Perawatan Pasien. Peraturan Presidan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2009. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Permenkes 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tingkat Pertama. Surat Keputusan Nomor: Kep-049/PD IAI/Jawa Timur/VIII/2015. The American Pharmacists Association and the National Association of Chain
Drug
Stores
Foundation.
2008.
Medication
Therapy
Management in Pharmacy Practice: Core Elements of an MTM Service Model. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
26
