PELAYANAN UNIT RAWAT JALAN
DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan Pedoman C. Ruang Lingkup Pelayanan D. Batasan Operasional E. Landasan Hukum BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifi kasi Sumber Daya Manusia B. Distribusi Ketenagaan C. Jadual Kegiatan, termasuk Pengaturan Jaga (Rawat Inap) BAB III STANDAR FASILITAS A. Denah Ruang B. Standar Fasilitas BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN BAB V LOGISTIK BAB VI KESELAMATAN PASIEN BAB VII KESELAMATAN KERJA BAB VIII PENGENDALIAN MUTU BAB IX PENUTUP
2 | Page
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Terwujudnya kondisi kesehatan masyarakat yang baik adalah tugas dan tanggung jawab dari negara sebagai bentuk amanah konstitusi yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaannya negara berkewajiban menjaga mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan yang berkualitas. Untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang berkualitas, negara sangat membutuhkan peran organisasi profesi tenaga kesehatan yang memiliki peran menjaga kompetensi anggotanya B. Tujuan Pedoman Tersedianya pedoman sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan medik dasar yang profesional dan bermutu di sarana kesehatan Tujuan khusus: a. Terlaksananya penilaian terhadap kinerja pelayanan medik dasar di puskesmas b. Terlaksananya perbaikan berkelanjutan program c. Meningkatnya kepuasan dan harapan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas C. Ruang Lingkup Pedoman Pelayanan Ruang lingkup pedoman ini adalah input,proses dan output pelayanan kesehatan dasar,keselamatan kerja dan keselamatan pasien D. Batasan Operasional 1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 2. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan 3. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat 4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan 5. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif,diagnostik,terapeutik dan rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien 6. Dokter atau dokter gigi adalah luusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negri yang diakui oleh pemerintah republik indonesi sesuai dengan peraturanperundangan. 7. Mutu adalah kemampuan untuk memenuhi persyaratan berdasarkan karakteristik yang dimiliki suatu produk 8. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan yang memenuhi kebutuhanmasyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan 3 | Page
kesehatan dengan menggunakan sumber daya yag tersedia,wajar,efisien dan efektif serta memberikan keamanan dan memuaskan sesuai norma dan etika,hukum dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat. E. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tahun 671); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek klinis Bagi dokter di fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 231);
BAB II 4 | Page
STANDAR KETENAGAAN A. Kualifi kasi Sumber Daya Manusia Tenaga pelaksana yang digunakan untuk pelayanan medik dasar adalah tenaga yang memiliki surat izin praktek /surat izin kerja ,al; 1,Dokter 2.Tensgs Paramedis 3.Tenaga administrasi * Tenaga baru harus melalui orietasi petugas.Tenaga kesehatan mengikuti seminar dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan B. Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan pelayanan dikoordinir oleh penanggungjawab poli umum. C. Jadual Kegiatan, Jadwal Tenaga Rawat Jalan di Poli Umum (Dewasa)
No 1 2. 3. 4 5 6
Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu
Nama Dokter
Nama Perawat
BAB III STANDAR FASILITAS A. Denah Ruang
5 | Page
Lain2*
B. Standar Fasilitas standar
Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut 1 Atraumatic Restorative Treatment (ART) 2 · Enamel Access Cutter 3 · Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Kecil (Spoon Excavator Small) 4 · Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Sedang (Spoon Excavator Medium) 5 · Eksavator Berbentuk Sendok Ukuran Besar (Spoon Excavator Large) 6 · Double Ended Applier and Carver 7 · Spatula Plastik 8 · Hatchet 9 · Batu Asah 10 Bein Lurus Besar 11 Bein Lurus Kecil Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (Kecepatan Tinggi) 12 (round, inverted dan fissure) Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Kecepatan Rendah) (round, 13 inverted dan fissure) 14 Ekskavator Berujung Dua (Besar) 15 Ekskavator Berujung Dua (Kecil) 16 Gunting Operasi Gusi (Wagner) (12 cm ) 17 Handpiece Contra Angle 18 Handpiece Straight 19 Kaca Mulut Datar No.4 Tanpa Tangkai 20 Klem/Pemegang Jarum Jahit (Mathieu Standar) 21 Set Kursi Gigi Elektrik yang terdiri dari: 22 · Kursi Gigi 23 · Cuspidor Unit 24 · Meja Instrumen 25 · Foot Controller untuk Hand Piece 26 · Kompresor Oilless 1 PK 27 Jarum exterpasi 28 Jarum K-File (15-40) 29 Jarum K-File (45-80) 30 Light Curing Mikromotor dengan Straight dan Contra Angle Hand Piece (Low Speed Micro 31 Motor portable) 32 Pelindung Jari 33 Pemegang Matriks (Matrix Holder) 34 Penahan Lidah 35 Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Distal) 36 Pengungkit Akar Gigi Kanan Mesial (Cryer Mesial) 37 Penumpat Plastis 38 Periodontal Probe 39 Penumpat Semen Berujung Dua 40 Pinset Gigi 41 Polishing Bur 6 | Page
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kiri (Type Chisel/Mesial) Skeler Standar , Bentuk Cangkul Kanan (Type Chisel/Mesial) Skeler Standar, Bentuk Tombak (Type Hook) Skeler Standar, Black Kiri dan Kanan (Type Chisel/Mesial) Skeler Standar, Black Kiri dan Kiri (Type Chisel/Mesial) Skeler Ultrasonik Sonde Lengkung Sonde Lurus Spatula Pengaduk Semen Spatula Pengaduk Semen Ionomer Set Tang Pencabutan Dewasa (set) Tang gigi anterior rahang atas dewasa · Tang gigi premolar rahang atas · Tang gigi molar kanan rahang atas · Tang gigi molar kiri rahang atas · Tang molar 3 rahang atas · Tang sisa akar gigi anterior rahang atas · Tang sisa akar gigi posterior rahang atas · Tang gigi anterior dan premolar rahang bawah · Tang gigi molar rahang bawah kanan/kiri · Tang gigi molar 3 rahang bawah · Tang sisa akar rahang bawah Set Tang pencabutan gigi anak · Tang gigi anterior rahang atas · Tang molar rahang atas · Tang molar susu rahang atas · Tang sisa akar rahang atas · Tang gigi anterior rahang bawah · Tang molar rahang bawah · Tang sisa akar rahang bawah Skalpel, Mata Pisau Bedah (Besar) 42. Skalpel, Mata Pisau Bedah (Kecil) Skalpel, Tangkai Pisau Operasi Tangkai kaca mulut
F. Ruangan Kesehatan Gigi dan Mulut II. Perlengkapan Baki Logam Tempat Alat Steril Bertutup Korentang, Penjepit Sponge (Foerster) Lampu Spiritus Isi 120 cc Lemari peralatan 7 | Page
Lempeng Kaca Pengaduk Semen Needle Destroyer Silinder Korentang Steril Sterilisator kering Tempat Alkohol (Dappen Glas) Toples Kapas Logam dengan Pegas dan Tutup (50 x 70 mm) Toples Pembuangan Kapas (50 x 75 mm) Waskom Bengkok (Neirbeken)
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN 1. Penanggung jawab poli gigi harus ditetapkan.Pelayanan medik dasar gigi adalah pelayanan perseorangan yang dilakukan secara continuum. 2. Prinsip pelayanan adalah : a. Kontak pertama 8 | Page
b. c. d. e. f.
Layanan bersifat pribadi Pelayanan paripurna Paradigma sehat Pelayanan berkesinambungan Berorientasi pada keluarga dan masyarakat family and community oriented.memperhatikan hak dan kewajiban pasien,pendidikan pasien dan keluarga sehingga pasien dan keluarga dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan tidakan kedokteran berdasarkan pengetahuan yang benar dan ilmiah.. g. Pelayanan memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan pasien. 3. Jenis pelayanan medik dasar gigi di puskesmas adalah; a. Konsultasi b. Premedikasi c. Kegawatdaruratan oro dental d. Pencabutan gigi sulung (topikal infiltrasi) e. Obat pasca ekstraksi f. Tumpatan komposit /GIC g. Skeling satu kali setahun. 4. Pencatatan dan pelaporan Pencatatan dilakukan melalui rekam medis yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan dokter mendapat informasi penting yang perlu diketahui setiap pasien datang. Pengkodean klasifikasi diagnosis perlu ditetapkan oleh manajemen.
ALUR PELAYAN Pendaftaran
Poli Gigi laboratorium
Rujuk
Konseling Farmasi
Pulang
5. Mekanisme rujukan 1. Rujukan dilakukan kefasyankes terdekat sesuai dengan sistem rujukan 2. Rujukan berdasarkan indikasi medis 6.Kredensial Kredensial adalah proses menilai dokter/dokter gigi oleh Dinas Kesehatan dengan suatu kriteria mutu yang ditetapkan .Proses ini bertujuan agar kualitas mutu pelayanan dapat distandarkan. Hal-hal yang dikredensialingkan adalah; 9 | Page
1. Aspek legal:Perizinan 2. Sarana prasarana sesuai standard
7.Jenis Penyakit Gigi dan Mulut pada Pelayanan Primer Penyakit Gigi Terbanyak Penyakit jaringan keras gigi/karies gigi
Penyakit Periodontal
Penyakit pulpa dan periapikal
10 | P a g e
Diagnosis
ICD 10
1
Karies dini/karies email tanpa kavitas
K.02.0
2
Karies email/Karies dentin/Karies sementum/Akar
K.02.1,K 02.2
3
Karies terhenti/Arrested caries
K.02.3
4
Demineralisasi Permukaan Halus /Aproksimal
K.02.0
5
Fraktur Mahkota Gigi Yang tidak merusak Pulpa
S02.51,S02.52
6
Dentin hipersensitif
K.03.80
7
Atrisi,Abrasi,Erosi
K03.K03.1,K03.2,K0 2.3
8
Karies mencapai pulpa vital gigi sulung
K.02.8
9
Periodontitis Kronis dengan kehilangan jaringan periodontal ringan-sedang
K.05.3
10
Gingivitis akibat Plak Mikrobial
K.05.1
11
Primary Herpetic Gingivostomatitis
B00.2
12
Oral Hygiene Buruk
K.03.66
13
Stomatitis aftosa
K.12.0
14
Angular cheilitis
K.13.01
15
Pulpitis reversibel
K.04.00
16
Nekrosis pulpa/Gangren pulpa (Akar tunggal, akar jamak yang lurus dengan sudut pandang kerja pada orifice tidak terhalang )
K.04.1
17
Nekrosis pulpa/Gangren pulpa gigi tinggal akar( gigi sisa sudah tidak mendukung untuk dilakukan tumpatan)
K.04.1
18
Pulpitis irreversibel (Akar tunggal, akar jamak yang lurus dengan sudut pandang kerja
K.044.01
pada orifice tidak terhalang)
Lain-lain
Kegawatdarur atan Gigi
19
Iritasi Pulpa Gigi tetap muda
K.04.0
20
Hyperemia Pulpa Gigi Tetap Muda
K.04.0
21
Nyeri Orofasial
K049
22
Persistensi Gigi Sulung
K.00.63
23
Akar gigi Tertinggal/Facial Fenestrasi/Ulcus Decubitus
K.08.3
24
Lesi Traumatik
K12.04 K14.01K13.1
25
Abses Periapikal
K.04.7
26
Abses Periodontal
K.05.2
8.Rekam Medis Poli Gigi Dalam rekam medik gigi data-dat penting yang perlu dicatat,dirangkum dalam blangko rekam medik gigi adalah; a. Identitas pasien a. Nomor file b. Tanggal pembuatan status c. Nama d. Jenis Kelamin e. Tempat dan tanggal lahir/umur f. Alamat rumah /nomor telepon dan handphone g. Pekerjaan h. Alamat kantor,nomor telepon dan fax b. Keadaan Umum Pasien a. Golongan darah b. Tekanan darah c. Ada /tidak kelainana haemofilia d. Ada/tidak penyakit jantung e. Ada/tidak penyakit diabetes f. Ada/tidak alergi terhadap obat tertentu g. Ada/tidak penyakit tertentu seperti Hepatitis,HIV c. Odontogram Pemeriksaan terhadap seluruh keadaan gigi dan mulut pasien di catatkan pada kunjungan pertama atau kesempatan pertama,sehingga memberikan gambaran keadaan secara keseluruhan.Odontogram selalu ditempatkan pada lembar pertama rekam medik,setelah data identitas ,keadaan umum.selanjutnya baru diikuti oleh lembar data perawatankedokteran gigi yang dilakukan. Setelah pengisian pertama pembuatan odontogram diulang atau dilengkapi; -setiap satu tahun -setiap kedatangan atau kontrol -jika pasien akan pindah kota/dokter gigi -jika sebelum satu tahun banyak restorasi gigi permanen yang dilakukan. Pada odontogram berisi data; a. Tanggal pemeriksaan untuk odontogram 11 | P a g e
b. Gambar denah gigi (odontogram) c. Hubungan oklusi d. Ada atau tidaknya torus palatinus,torus mandibularis e. Type langit-langit mulut (palatum);Dalam ,sedang ,rendah f. Ada atau tidaknya diastema sentral g. Adakah anomali atau ciri-ciri lain. d. Data Perawatan Kedokteran gigi Data perawatan kedokteran gigi yang dilakukan dicatat pada setiap kunjungan secara teliti. Data perawatan kedokteran gigi berisi: a. Tanggal kunjungan b. Gigi yang dirawat c. Keluhanan dan diagnosa d. Tindakan yang dilakukan e. Paraf dokter gigi (penting) f. Hasil Rontgen foto,jika ada e. Nama dokter gigi yang merawat.
12 | P a g e
13 | P a g e
14 | P a g e
15 | P a g e
]
9.Persetujuan dan informasi tindakan kedokteran 16 | P a g e
PEMBERIAN INFORMASI KEPADA PASIEN Pemberian informasi kepada pasien adalah kewajiban pemberi layananan dan merupakan hak dari pasien. 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien : 1) Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak diobati 2) Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) termasuk pilihan pemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatan 3) Pilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap kondisi kesehatannya, termasuk pilihan untuk tidak diobati 4) Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur atau pengobatan yang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti penanganan nyeri, bagaimana pasien seharusnya mempersiapkan diri, rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang serius 5) Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang kelebihan/keuntungan dan tingkat kemungkinan keberhasilannya, dan diskusi tentang kemungkinan risiko yang serius atau sering terjadi, dan perubahan gaya hidup sebagai akibat dari tindakan tersebut 6) Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih eksperimental 7) Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan dimonitor atau dinilai kembali 8) Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pengobatan tersebut, serta bila mungkin nama-nama anggota tim lainnya 9) Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknya dijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang akan dilakukan 10) Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Bila hal itu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh atas konsekuensi pembatalan tersebut. 11) Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari dokter lain 12) Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya
PERSETUJUAN TERTULIS DIPERLUKAN PADA KEADAAN-KEADAAN SBB: Bila tindakan terapetik bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek samping yang bermakna. Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian
17 | P a g e
18 | P a g e
19 | P a g e
20 | P a g e
BAB V LOGISTIK Kebutuhan dana dan logistik untuk melaksanakan kegiatan pelayanan medik rawat jalan direncanakan dalam loka karya mini sesuai dengan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan
21 | P a g e
BAB VI KESELAMATAN PASIEN Keselamatan pasien puskesmas adalah suatu sistem dimana puskesmas membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu: 1. hak pasien 2. mendidik pasien dan keluarga 3. keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan 4. penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien 5. peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien 6. mendidik staf tentang keselamatan pasien 7. komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien tindakan yang seharusnya diambil Standar I. Hak pasien Standar: Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Kriteria: 1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. 1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana pelayanan. 1.3. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden. Standar II. Mendidik pasien dan keluarga Puskesmas harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Kriteria: Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di puskesmas harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan keluarga dapat : 1. Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur. 2. Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga. 3. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti. 4. Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 5. Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan puskesmas. 6. Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa. 7. Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.
Standar III. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan Standar: 22 | P a g e
Puskesmas menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan. Kriteria: 3.1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan, tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari puskesmas. 3.2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan dapat berjalan baik dan lancar. 3.3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya. 3.4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman dan efektif. Standar IV. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien Standar: Puskesmas harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien. Kriteria: 4.1. Setiap puskesmas harus melakukan proses perancangan (desain) yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan puskesmas, kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini, praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko bagi pasien sesuai dengan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Puskesmas”. 4.2. Setiap puskesmas harus melakukan pengumpulan data kinerja yang antara lain terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan. 4.3. Setiap puskesmas harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan semua insiden, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses kasus risiko tinggi. 4.4. Setiap puskesmas harus menggunakan semua data dan informasi hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan, agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin. Standar V. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien Standar: 1. Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Puskesmas “. 2. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi insiden. 3. Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. 4. Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja puskesmas serta meningkatkan keselamatan pasien. 5. Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja puskesmas dan keselamatan pasien Kriteria: 5.1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. 5.2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan program meminimalkan insiden. 23 | P a g e
5.3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari puskesmas terintegrasi dan berpartisipasi dalam program keselamatan pasien. 5.4. Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. 5.5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas tentang Analisis Akar Masalah “Kejadian Nyaris Cedera” (Near miss) dan “Kejadian Sentinel’ pada saat program keselamatan pasien mulai dilaksanakan. 5.6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden, misalnya menangani “Kejadian Sentinel” (Sentinel Event) atau kegiatan proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”. 5.7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan di dalam puskesmas dengan pendekatan antar disiplin. 5.8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perbaikan kinerja puskesmas dan perbaikan keselamatan pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya tersebut. 5.9. Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja puskesmas dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut dan implementasinya. Standar VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien Standar: 1. Puskesmas memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. 2. Puskesmas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien Kriteria: 6.1. Setiap puskesmas harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai dengan tugasnya masing-masing. 6.2. Setiap puskesmas harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan in-service training dan memberi pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. 6.3. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok (teamwork) guna mendukung pendekatan interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien. Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien Standar: 1. Puskesmas merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. 2. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kriteria: 7.1. Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang halhal terkait dengan keselamatan pasien. 7.2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada.
SASARAN KESELAMATAN PASIEN SASARAN I : KETEPATAN IDENTIFIKASI PASIEN 24 | P a g e
Standar SKP I Puskesmas mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki/meningkatkan ketelitian identifikasi pasien. Maksud dan Tujuan Sasaran I Kesalahan karena keliru dalam mengidentifikasi pasien dapat terjadi di hampir semua aspek/tahapan diagnosis dan pengobatan. Kesalahan identifikasi pasien bisa terjadi pada pasien yang dalam keadaan terbius/tersedasi, mengalami disorientasi, tidak sadar, bertukar tempat tidur/kamar/ lokasi di puskesmas, adanya kelainan sensori, atau akibat situasi lain. Maksud sasaran ini adalah untuk melakukan dua kali pengecekan yaitu: pertama, untuk identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan atau pengobatan; dan kedua, untuk kesesuaian pelayanan atau pengobatan terhadap individu tersebut. Kebijakan dan/atau prosedur yang secara kolaboratif dikembangkan untuk memperbaiki proses identifikasi, khususnya pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika pemberian obat, darah, atau produk darah; pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis; atau pemberian pengobatan atau tindakan lain. Kebijakan dan/atau prosedur memerlukan sedikitnya dua cara untuk mengidentifikasi seorang pasien, seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang identitas pasien dengan bar-code, dan lain-lain. Nomor kamar pasien atau lokasi tidak bisa digunakan untuk identifikasi. Kebijakan dan/atau prosedur juga menjelaskan penggunaan dua identitas berbeda di lokasi yang berbeda di puskesmas, seperti di pelayanan rawat jalan, unit gawat darurat, atau ruang operasi termasuk identifikasi pada pasien koma tanpa identitas. Suatu proses kolaboratif digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur agar dapat memastikan semua kemungkinan situasi untuk dapat diidentifikasi. Elemen Penilaian Sasaran I 1. Pasien diidentifikasi menggunakan dua identitas pasien, tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien. 2. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah. 3. Pasien diidentifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis. 4. Pasien diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan/prosedur. 5. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi.
SASARAN II : PENINGKATAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF Standar SKP II Puskesmas mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi layanan. Maksud dan Tujuan Sasaran II Komunikasi efektif, yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh pasien, akan mengurangi kesalahan, dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien. Komunikasi dapat berbentuk elektronik, lisan, atau tertulis. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada saat perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik cito melalui telepon ke unit pelayanan. Puskesmas secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk perintah lisan dan telepon termasuk: mencatat (atau memasukkan ke komputer) perintah yang lengkap atau hasil pemeriksaan oleh penerima perintah; kemudian penerima perintah membacakan kembali (read back) perintah atau hasil pemeriksaan; dan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dituliskan dan dibaca ulang adalah akurat. Kebijakan dan/atau prosedur pengidentifikasian juga menjelaskan bahwa diperbolehkan tidak melakukan pembacaan kembali (read back) bila tidak memungkinkan seperti di kamar operasi dan situasi gawat darurat di IGD atau ICU. 25 | P a g e
Elemen Penilaian Sasaran II 1. Perintah lengkap secara lisan dan yang melalui telepon atau hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah. 2. Perintah lengkap lisan dan telpon atau hasil pemeriksaan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima perintah. 3. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh pemberi perintah atau yang menyampaikan hasil pemeriksaan 4. Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan verifikasi keakuratan komunikasi lisan atau melalui telepon secara SASARAN III : PENINGKATAN KEAMANAN OBAT YANG PERLU DIWASPADAI (HIGH-ALERT) Standar SKP III Puskesmas mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obat yang perlu diwaspadai (high-alert). Maksud dan Tujuan Sasaran III Bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien, manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai (highalert medications) adalah obat yang sering menyebabkan terjadi kesalahan/kesalahan serius (sentinel event), obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan (adverse outcome) seperti obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip/NORUM, atau Look Alike Soun Alike/LASA). Obat-obatan yang sering disebutkan dalam isu keselamatan pasien adalah pemberian elektrolit konsentrat secara tidak sengaja (misalnya, kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0.9%, dan magnesium sulfat =50% atau lebih pekat). Kesalahan ini bisa terjadi bila perawat tidak mendapatkan orientasi dengan baik di unit pelayanan pasien, atau bila perawat kontrak tidak diorientasikan terlebih dahulu sebelum ditugaskan, atau pada keadaan gawat darurat. Cara yang paling efektif untuk mengurangi atau mengeliminasi kejadian tersebut adalah dengan meningkatkan proses pengelolaan obat-obat yang perlu diwaspadai termasuk memindahkan elektrolit konsentrat dari unit pelayanan pasien ke farmasi. Puskesmas secara kolaboratif mengembangkan suatu kebijakan dan/atau prosedur untuk membuat daftar obat-obat yang perlu diwaspadai berdasarkan data yang ada di puskesmas. Kebijakan dan/atau prosedur juga mengidentifikasi area mana saja yang membutuhkan elektrolit konsentrat, seperti di IGD atau kamar operasi, serta pemberian label secara benar pada elektrolit dan bagaimana penyimpanannya di area tersebut, sehingga membatasi akses, untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja/kurang hati-hati. Elemen Penilaian Sasaran III 1. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, menetapkan lokasi, pemberian label, dan penyimpanan elektrolit konsentrat. 2. Implementasi kebijakan dan prosedur. 3. Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang kurang hati-hati di area tersebut sesuai kebijakan
SASARAN V : PENGURANGAN RISIKO INFEKSI TERKAIT PELAYANAN KESEHATAN Standar SKP V Puskesmas mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. 26 | P a g e
Maksud dan Tujuan Sasaran V Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan tantangan terbesar dalam tatanan pelayanan kesehatan, dan peningkatan biaya untuk mengatasi infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan keprihatinan besar bagi pasien maupun para profesional pelayanan kesehatan. Infeksi biasanya dijumpai dalam semua bentuk pelayanan kesehatan termasuk infeksi saluran kemih, infeksi pada aliran darah (blood stream infections) dan pneumonia (sering kali dihubungkan dengan ventilasi mekanis). Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi-infeksi lain adalah cuci tangan (hand hygiene) yang tepat. Pedoman hand hygiene bisa dibaca kepustakaan WHO, dan berbagai organisasi nasional dan internasional. Puskesmas mempunyai proses kolaboratif untuk mengembangkan kebijakan dan/atau prosedur yang menyesuaikan atau petunjuk hand hygiene yang diterima secara umum dan untuk implementasi petunjuk itu di puskesmas. Elemen Penilaian Sasaran V 1. Puskesmas mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum (al.dari WHO Patient Safety). 2. Puskesmas menerapkan program hand hygiene yang efektif. 3. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko dari infeksi yang terkait pelayanan kesehatan. SASARAN VI : PENGURANGAN RISIKO PASIEN JATUH Standar SKP VI Puskesmas mengembangkan suatu pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. Maksud dan Tujuan Sasaran VI Jumlah kasus jatuh cukup bermakna sebagai penyebab cedera bagi pasien rawat inap. Dalam konteks populasi/masyarakat yang dilayani, pelayanan yang disediakan, dan fasilitasnya, puskesmas perlu mengevaluasi risiko pasien jatuh dan mengambil tindakan untuk mengurangi risiko cedera bila sampai jatuh. Evaluasi bisa termasuk riwayat jatuh, obat dan telaah terhadap konsumsi alkohol, gaya jalan dan keseimbangan, serta alat bantu berjalan yang digunakan oleh pasien. Program tersebut harus diterapkan puskesmas. Elemen Penilaian Sasaran VI 1. Puskesmas menerapkan proses asesmen awal atas pasien terhadap risiko jatuh dan melakukan asesmen ulang pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan, dan lainlain. 2. Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko jatuh. 3. Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh dan dampak dari kejadian tidak diharapkan. 4. Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan berkelanjutan risiko pasien cedera akibat jatuh di puskesmas.
BAB VII KESELAMATAN KERJA Puskesmas sebagai tempat kerja mempunyai potensi bahaya beragamterhadap kesehatan,terdapat disemua tempat baik didalam maupun diluar gedung yang dapat timbul dari lingkungan tempat kerja,proses kerja,cara kerja,alat dan bahan kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. 27 | P a g e
tujuan dari pengenalan potensi bahaya di puskesmas dan masalah yang ditimbulkannya adalah agar petugas puskesmas dapat melakukan pengendalian resiko dengan benar sehingga terhindar dari berbagai masalah yang ditimbulkan akibat pekerjaan A.Identifikasi Potensi Bahaya di Poli Gigi Lokasi
Potensi Bahaya
Poli Gigi
Jehis bahaya
Kecelakaa Benda tajam,alat n kerja medis
Masalah Kesehatan/kecelakaan kerja
Tertusuk,tersayat,ced era
biologi
mikroorganisme,vir us bakteri dll
infeksi hepatitis,tbc,cacar air,influenza,HIV,ebol a
kimia
mercuri,amalgam, silikat,klor etil,clorin
gangguam SSP, ginjal, dermatitis
ergonomi posisi janggal
musculoskeletal disorder
fisik
renauld syndrom.pendengara n
Stres kerja
getaran,bising
Psikososial Bekerja yang monoton
1. Pengendalian resiko dengan upaya; i. Promotif; a. Menginformasikan potensi bahaya ditempat kerja kpd seluruh petugas b. Memasang leaflet,brosur budaya kesehatan dan keselamatan kerja. c. Melaksanakan latihan fisik,bimbingan rohani,rekreasi ii. Preventif a. Penerapan prinsip pencegahan meliputi cuci tangan sabun,APD,mengganti alat berbahaya,pengaturan shift kerja b. Vaksinasi hepatitis
pakai
Penatalaksanaan limbah poli rawat gig puskesmas No
Jenis Limbah
Asal
1
Limbah domestik
Kegiatan dapur,kardus obat, Ditampung dalam kantong plastik lain yang tidak hitam infeksius,terkontaminasi Selanjutnya di bawa ke TPA
2
Limbah tajam
Materi padat yang memiliki Tidak boleh recapping sudut lancip ,dapat langsung menyebabkan luka tusuk Dikumpul dalam safety box ataupun iris ;contohnya ;jarum atau kontener lain yang tidak suntik,kaca sedian,infus bocor set,vial obat Tidak boleh didaur ulang
28 | P a g e
benda
Perlakuan
3
Limbah infeksius
Limbah yang diduga Ditampung dalam wadah yang mengandung patogen dalam kuat dan tidak bocor,tidak jumlah cukup untuk boleh dicampur dengan menyebabkan infeksi limbah lain misalnya limbah kultur,stok Penyimpanan di pkm tidak agen infeksius dari boleh lebih dari 48 jam sejak laboratorium.limbah hasil mulai dari penyimpanan operasi, limbah pasien dengan Penyimpanan di ruang penyakit menular khusus,tertutup,ada pencatatan jumlah timbulan limbah setiap hari, tidak mungkin binatang pengerta masuk,termasuk pembatasan orang masuk keruang tersebut.
4
Limbah patologis
Limbah berasal dari organ Masukkan dalam kontener tubuh misalnya janin,organ kuat dan tidak bocor tubuh,darah,muntahan. Perlakuannya sama dengan limbah infeksius Jika limbah padat maka diolah dengan alat pengolahan limbah padat Jika cair diolah dengan alat pengolahan limbah cair
5
Limbah Farmasi
Limbah yang mengandung bahan bahan obat,vaksin,produk farmasi, serum kadaluarsa
Dapat dikembalikan pada produsannya Bila terjadi tumpahan obat dapat menggunakan pasir absorben untk menyerap tumpahan farmasi,tumpahan farmasi termasuk sampah B3 dan harus dikelola dan diolah oleh pihak yang khusus dapat mengelola limbah farmasi
6
Limbah Kimia
Limbah berasal dri zat kimia misalnya formaldehid,zat rontgen,dll,
Jika jumlahnya kecil pengelolaannya sama dengan limbah infeksius.
7
Limbah berat
Berasal dari alat medis yang mengandung logam berat misalnya dari bocoran tensi air raksa
Penampungannya ditempat yang tidak bocor dan kuat pengelolaannya bekerjasama dengan dinas atau lingkugan hidup
29 | P a g e
logam
d.Deteksi dini melalui medical check up;pemeriksaan pekerja sebelum masuk kerja,pindah,pemeriksaan berkala pada pekerja ,pemeriksaan khusus pada petugas yang terpajan bahan berbahaya seperti petugas lab,radiologi. iii. Kuratif: 1. Penatalaksanaan kecelakaan kerja seperti tertusuk jarum 2. Penatalaksanaaan kecelakaan akibat kerja 3. Melakukan pengobatan penyakit akibat kerja 4. Melakukan rujukan kasus
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU A. Bakuan Mutu 30 | P a g e
Mutu pelayanan medik adalah:Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seorang pasien sebaik-baiknya mealui pengetahuan yang konsisten sesuai dengan pengetahuan terkini,sehingga probabilitas outcome yang diharapkan meningkat (IOM 1990) Pelayanan individual ang dilandasi ilmu klinik sebagai kesehatan perorangan meliputi ;aspek pencegahan primer,pencegahan sekundr,pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik. Demi menjamin tercapai dan terpeliharanya mutu dari waktu ke waktu, diperlukan bakuan mutu berupa pedoman/bakuan yang tertulis yang dapat dijadikan pedoman kerja bagi tenaga pelaksana. 1. Tiap pelaksana yang ditunjuk memiliki pegangan yang jelas tentang apa dan bagaimana prosedur melakukan suatu aktifitas. 2. Standar yang tertulis memudahkan proses pelatihan bagi tenaga pelaksana baru yang akan dipercayakan untuk mengerjakan suatu aktifitas. 3. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur baku yang tertulis akan menjamin konsistensinya mutu hasil yang dicapai. 4. Kebijakan mutu dibuat oleh penanggung jawab poli. 5. Standar Operasional Prosedur dan instruksi kerja dibuat oleh tenaga teknis laboratorium dan disahkan oleh penanggung jawab poli Puskesmas. 6. Indikator mutu pelayanan rawat jalan meliputi;
1 .
2 . 3 . 4 .
Input Rincian Kegiatan Sumber Daya Manusia SDM memiliki SIK SDM menerima pelatihan
Target
Alat
Ketersediaan alat sesuai standard
100 % 20 jam pelatihan 90 %
Sarana
Ketersediaan sarana standard 1. Pola ketenagaan
ada
Kebijakan
sesuai 90 %
2. Persyaratan kompetensi petugas Poli 3. Tentang penyusunan rencana layanan medis. 4. Tentang layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan 5. tentang hak dan kewajiban pasien yang didalamnya memuat hak untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan. 6. yang mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis: semua pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan dan pengobatan yang diberikan pada pasien dan kewajban perawat dan petugas 31 | P a g e
ada ada ada
ada
ada
kesehatan lain untuk mengingatkan pada dokter jika terjadi pengulangan yang tidak perlu. Dalam SOP layanan klinis memuat jika terjadi pengulangan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan, atau pemberian obat, petugas kesehatan wajib memberitahu kepada dokter yang bersangkutan. 7. tentang penggunaan dan ada pemberian obat dan/atau cairan intravena 8. SK penyediaan obat-obat ada emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan 9. Kebijakan penanganan pasien berisiko tinggi 10. tentang jenis-jenis sedasi yang dapat dilakukan di Puskesmas. 11. tentang tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan melakukan sedasi 12. Kebijakan dan SOP penanganan pasien berisiko tinggi Pedoman Pelayanan Klinis Kalibrasi alat Proses Pelayanan sesuai protap dan standar mutu 1. SOP pengkajian awal klinis 2. SOP pelayanan medis, 3. SOP asuhan keperawatan 4. SOP pembentukan tim interprofesi bila dibutuhkan (termasuk pelaksanaan perawatan kesehatan masyarakat/home care 5. SOP pendelegasian wewenang 6. SOP penyusunan rencana layanan medis. SOP penyusunan rencana layanan terpadu jika diperlukan penanganan secara tim. 7. SOP layanan terpadu 32 | P a g e
CR 90 % CR 90 % CR 90 %
CR 90 % CR 90 %
CR 90 %
8. SOP pemberian informasi tentang efek samping dan risiko pengobatan 9. SOP pendidikan/penyuluhan pasien 10. SOP informed consent 11. SOP evaluasi informed consent, hasil evaluasi, tindak lanjut 12. SOP rujukan 13. SOP persiapan pasien rujukan 14. SOP identifikasi dan penanganan keluhan 15. SOP layanan klinis yang menjamin kesinambungan layanan 16. SOP pemberian anestesi lokal dan sedasi di Puskesmas 17. SOP asuhan gizi 18. SOP tentang penolakan pasien untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan 19. SOP alternatif penanganan pasien yang memerlukan rujukan tetapi tidak mungkin dilakukan
CR 90 %
20. SOP penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja. Daftar obat emergensi di unit pelayanan 21. SOP penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan 22. SOP monitoring penyediaan obat emergensi di unit kerja. Hasil monitoring dan tindak lanjut. 23. SOP penanganan pasien berisiko tinggi 24. SOP identifikasi dan penanganan keluhan 25. SOP dan bukti pelaksanaan pendidikan/penyuluhan pada pasien
CR 90 %
CR 90 %
CR 90 % CR 90 %
CR 90 % CR 90 % CR 90 % CR 90 %
CR 90 %
CR 90 % CR 90 %
CR 90 %
CR 90 %
CR 90 %
CR 90 % CR 90 % CR 90 %
Out put Rekam medik lengkap 33 | P a g e
100 %
Out come Kepuasan pelanggan
90 %
BAB IX PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi karyawan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan medik dasar gig di Puskesmas Keberhasilan pelayanan medik dasar terkait dengan kepatuhan pemberi layanan terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan
34 | P a g e
