PEDOMAN PELAYANAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)
RUMAH SAKIT MH THAMRIN CILEUNGSI JL. Raya Narogong KM 16 Limus Nunggal Cileungsi – Bogor Telp. (021) 8235052 Fax. (021) 82491331
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : TENTANG PELAYANAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) DIREKTUR RS MH THAMRIN CILEUNGSI
Menimbang :
a.
Bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit MH Thamrin Cileungsi yang optimal dan menjamin keselamatan pasien perlu ditetapkan kebijakan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP).
b.
Bahwa untuk menyamakan persepsi dan pelaksanaan asuhan pasien diantara staf dan petugas kesehatan dibutuhkan panduan pelayanan DPJP.
a. Bahwa panduan pelayanan DPJP perlu ditetapkan dalam keputusan direktur RS MH Thamrin Cileungsi.
Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 / MENKES / PER / VIII / 2011 / tentang Keselamatan Pasien
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu
KEPUTUSAN
DIREKTUR
RS
PENETAPAN
PANDUAAN
PELAYANAN
CILEUNGSI
MH
THAMRIN DPJP
CILEUNGSI DI
RS
MH
TENTANG THAMRIN
Kedua
Panduan
Ini
Menjadi
Acuan
Bagi
RS
MH
Thamrin
Cileungsi
Melaksanakan Pelayanan DPJP
Ketiga
Keputusan Ini Berlaku Terhitung Mulai Tanggal Ditetapkan
Ditetapkan di Pada Tanggal
Dr. Tiwi Handayani Direktur
: Cileungsi :
Dalam
BAB I DEFINISI
DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf. DPJP Utama : bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan medis tsb dilakukan secara terintegrasi atau secara tim diketuai oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien ybs (“Kapten Tim“), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah duplikasi. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap. Asuhan pasien (patient care) diberikan dengan pola Pasien Berfokus pada Pasien (Patient Centered Care), dan DPJP merupakan Ketua (Team Leader) dari tim yang terdiri dari para professional pemberi asuhan pasien / staf klinis dengan kompetensi dan kewenangan yang memadai, yang a.l. terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, fisioterapis dsb.
BAB II RUANG LINGKUP
Pedoman ini berlaku pada semua lini pelayanan rumah sakit yang meliputi : IGD, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU,HCU,Hemodialisis). Adapun yang menjadi ruang lingkup tugas DPJP adalah sebagai berikut : a. DPJP bertugas mengelola rangkaian asuhan medis seorang pasien sesuai standar pelayanan medis/ profesi antara lain anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis/ pemeriksaan lain, untuk penegakan diagnosis, selanjutnya perencanaan dan pemberian terapi serta tindakan medis, pelaksanaan tindak lanjut/ follow-up /evaluasi asuhan medis, sampai dengan rehabilitasi. Selain itu melakukan konsultasi sesuai kebutuhan / indikasi, baik untuk pendapat atau rawat bersama. b. DPJP harus membuat rencana pelayanan, dimuat dalam berkas rekam medis. Rencana pelayanan lengkap adalah memuat segala aspek asuhan medis yang akan diberikan, termasuk pemeriksaan, konsultasi, rehabilitasi pasien, dsb. c. DPJP wajib memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk terjadinya kejadian yang diharapkan dan tidak diharapakan. d. DPJP wajib memberi pendidikan/ edukasi kepada pasien tentang kewajibannya, terhadap rumah sakit dan bila diperlukan dibantu oleh staff dokter/ perawat/ staf administrasi. Pendidikan kepada pasien/keluarganya diberikan dalam bentuk penjelasan secara lisan dan kemudian DPJP mencatat dalam berkas rekam medis bahwa DPJP sudah memberi penjelasan.
BAB III TATALAKSANA
1. Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP 2. Di unit / instalasi gawat darurat dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal / penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dikonsul / rujuk ditempat (on side) atau lisan ke dokter spesialis, dan dokter spesialis tsb memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tsb telah menjadi DPJP pasien ybs, sehingga DPJP berganti. 3. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tsb bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaa n asuhan medis bagi pasien ybs (sebagai “Kapten Tim“), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif – terpadu – efektif, keselamatan pasien, komunikasi efektif, membangun sinergisme, mencegah duplikasi 4. Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan atau keluarga 5. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. 6. Di unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensif. 7. Di kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi tsb. 8. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk tsb melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien tsb. 9. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain, maka DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tandatangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis 10. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para professional pemberi asuhan yang bekerja secara tim interdisiplin sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim
11.DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006)) 12. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan. Pendokumentasian tsb dilakukan a.l. di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi / CPPT (Integrated note), form asesmen pra anestesi/sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dsb. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. 13. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien (Hospital Case Manager), sesuai dengan Panduan Pelaksanaan Manajer Pelayanan Pasien (dari KARS, edisi I 2013), agar terjaga kontinuitas pelayanan. 14. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan tentang DPJP, dalam satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir
Penunjukan DPJP dan Pengelompokan DPJP 1.
Regulasi tentang penunjukan seorang DPJP untuk mengelola seorang pasien, pergantian DPJP, selesainya DPJP karena asuhan medisnya telah tuntas, ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit. Penunjukan seorang DPJP dapat a.l. berdasarkan permintaan pasien, jadwal praktek, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung.
Pergantian DPJP perlu pengaturan rinci
tentang alih tanggung jawabnya. Tidak dibenarkan pergantian DPJP yang rutin, contoh : pasien A ditangani setiap minggu dengan pola hari Senin DrSp PD X, hari Rabu DrSp PD Y, hari Sabtu DrSp PD Y. 2.
Regulasi tentang pelaksanaan asuhan medis oleh lebih dari satu DPJP dan penunjukan DPJP Utama, tugas dan kewenangannya ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit.
3.
Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan butir-butir sbb : a. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola pasien pada awal perawatan
b. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit dalam kondisi (relatif) terparah c. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP terkait d. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien 4.
Pengaturan tentang pengelompokan DPJP ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan. Pengelompokan dilakukan per disiplin (Kelompok Staf Medis Bedah, Mata dsb).
Hak dan Kewajiban DPJP Hak DPJP : 1. Mengelola asuhan medis seorang pasien secara mandiri dan otonom, yang mengacu pada standar pelayanan medis rumah sakit, secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi. 2. Melakukan konsultasi dengan disiplin lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama ,demi kesembuhan pasien.
Kewajiban DPJP : 1. Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dll. 2. Memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan baik tentang pengobatan, prosedur maupun kemungkinan hasil yang tidak diharapkan. 3. Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit, yang dicatat dalam berkas rekam medis. 4. DPJP berkewajiban memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atas hal-hal yang tidak/belum dimengerti.
Hak dan Kewajiban DPJP Utama Hak DPJP Utama : 1. Melakukan koordinasi proses asuhan medis pasien oleh DPJP yang terlibat 2. Menyeleksi dan mengefisienkan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien 3. Menyeleksi dan mengefisienkan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien 4. Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila dianggap perannya tidak dibutuhkan lagi.
Kewajiban DPJP Utama : 1. Memberikan penjelasan medis kepada keluarga atas kemajuan atau kondisi pasien 2. Mengisi resume rekam medis pasien 3. Menjawab pertanyaan pihak ketiga atas kondisi pasien.
Pola Operasional DPJP Kebijakan : 1. Setiap pasien yang berobat di rumah sakit MH Thamrin Cileungsi harus memiliki DPJP. 2. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJP nya adalah dokter klinik terkait. 3. Apabila pasien berobat di IGD dan tidak dirawat inap, maka DPJP nya adalah dokter jaga IGD 4. Apabila pasien dirawat inap maka DPJP nya adalah dokter spesialis disiplin yang sesuai. 5. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis , maka harus ditunjuk seorang sebagai DPJP utama dan yang lain sebagai DPJP tambahan.
Klarifikasi DPJP di Ruang Rawat Apabila dari IGD maupun rawat jalan DPJP belum ditentukan, maka petugas ruangan wajib segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut. Apabila pasien dirawat bersama petugas ruangan juga wajib melakukan klarifikasi siapa DPJP Utama dan siapa DPJP Tambahannya.
Penentuan DPJP bagi pasien baru di ruangan Pengaturan penetapan DPJP dapat berdasarkan : 1. Jadwal konsulen jaga di IGD atau Ruangan ; konsulen jaga hari itu menjadi DPJP dari semua pasien masuk pada hari tersebut, kecuali kasus dengan surat rujukan. 2. Surat rujukan langsung kepada konsulen ; dokter spesialis yang dituju otomatis menjad DPJP pasien tsb, kecuali dokter yang dituju berhalangan, maka beralih ke konsulen jaga hari itu. 3. Atas permintaan keluarga ; pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter spesialis untuk menjadi DPJP nya sepanjang sesuai dengan disiplinnya. Apabila penyakit yang diderita pasien tidak sesuai dengan disiplin dokter dimaksud, maka diberi penjelasan kepada pasien atau keluarga, dan bila pasien atau keluarga tetap pada pendirinnya maka dokter spesialis yang dituju yang akan mengkonsulkan kepada disiplin yang sesuai.
4. Hasil rapat Komite medis pada kasus tertentu ; pada kasus yang sangat kompleks atau sangat spesifik maka penentuan DPJP berdasarkan erapat komite medis .
Rawat Bersama : 1. Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang /disiplin dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multi disiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama. 2. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin lain sesuai kebutuhan. 3. Segera ditentukan siapa yang menjadi DPJP Utama dengan beberapa cara antara lain;
Penyakit yang terberat, atau penyakit yang memelukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien.
Dalam hal rawat bersama harus ada pertemuan bersama antara DPJP yang mengelola pasien dan keputusan rapat dicatat dalam berkas rekam medis.
Perubahan DPJP Utama Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan, DPJP utama dapat saja beralih dengan pertimbangan seperti diatas, atau atas keinginan pasien/keluarga atau keputusan Komite medis. Perubahan DPJP Utama ini harus dicatat dalam berkas rekam medis dan ditentukan sejak kapan berlakunya.
DPJP pasien rawat ICU Apabila pasien dirawat di ICU, maka otomatis DPJP ICU yang menjadi DPJP Utama yang berwenang mengendalikan pengelolaan pasien dengan tetap berkoordinasi dengan DPJP awal pasien atau DPJP Utama (bila pasien dirawat bersama sebelum masuk ICU).
DPJP Utama di OK Adalah dokter operator yang melakukan operasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan
pembedahan,
melaksanakan tugas
sedangkan
dokter
anestesi
sebagai
DPJP
tambahan.
Dalam
mengikuti SOP masing-masing, akan tetapi semua harus mengikuti
prosedur Save Surgery check list (sign in, time out dan sign out) serta dicatat dalam berkas rekam medis.
Pengalihan DPJP di IGD Pada pelayanan di IGD, dalam memenuhi respons time yang adekuat dan demi keselamatan pasien , maka apabila konsulen jaga tidak dapat dihubungi dapat dilakukan pengalihan DPJP kepada konsulen lain yang dapat segera dihubungi.
Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP 1. Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada SPM dan Standar Keselamatan pasien 2. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis. 3. Apabila secara tertulis dirasa belum optimal maka harus dilakukan koordinasi langsung, dengan komunikasi pribadi atau pertemuan/rapat formal 4. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam Departemen/ kelompok SMF yang sama dapat ditulis dalam berkas rekam medis, tetapi antar departemen/kelompok SMF harus menggunakan formulir khusus /lembar Konsultasi 5. Konsultasi bisa biasa, atau segera/cito 6. Dalam keadaan tertentu seperti konsul diatas meja operasi, lembar konsul bisa menyusul , sebelumnya melalui telepon 7. Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada konsulen jaga bisa lisan pertelepon yang kemudian ditulis dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga.
BAB IV DOKUMENTASI
Setiap dokter yang bekerja di rumah sakit yang melakukan asuhan medis, termasuk pelayanan interpretatif (a.l. DrSp PK, DrSp PA, DrSp Rad dsb), harus memiliki SK dari Direktur / Kepala Rumah Sakit berupa Surat Penugasan Klinis / SPK (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis / RKK (Clinical Privilege). Penerbitan SPK dan RKK tsb harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Regulasi tentang evaluasi kinerja profesional DPJP ditetapkan Direktur dengan mengacu ke Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, khususnya Bab KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf).
