BUKU PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PENERAPAN DOKTER DOKT ER PENANGG PE NANGGUNG UNG JAWAB JAWAB PELAY PELAYANAN (DPJP)
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER
BAB I PENDAHULUAN
1. Pengertin U!"! a. Pelayanan
kesehatan
di
rumah
sakit
bertujuan
untuk
menyelamatkan / menyembuhkan pasien dari penyakitnya dengan menekan berbagai risiko klinis maupun non klinis yang mungkin terjadi selama proses tersebut. b. Keselamatan pasien merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi
prioritas
utama.
Dalam
rangka
melaksanakan
pelayanan yang aman, efektif dan esien diperlukan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari para personel rumah sakit, sesuai dengan wewenang dan kompetensinya. Kerjasama tim dan komunikasi yang baik merupakan kunci utama untuk mencapai keberhasilan.
#. M$%"& &n T"'"n a. M$%"&. Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang tata cara penentuan dan pelaksanaan Dokter Penanggung awab Pelayanan !DPP" di setiap lini pelayanan di #umah $akit, demi tercapainya kwalitas pelayanan yang tinggi, meningkatnya kepuasan pasien dan mencegah serta mengurangi angka kejadian yang tidak diharapkan !K%D", kejadian nyaris cedera dan sentinel. b. T"'"n. &" 'gar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para dokter dan petugas
kesehatan
lainnya
dalam
menentukan
Dokter
Penanggung awab Pelayanan !DPP" di setiap lini pelayanan di #umah $akit, sehingga diperoleh kesamaan pengertian, keseragaman
dalam
pelaksanaan,
dan
pencatatan
dan
pelaporan. (" 'gar pengelolaan asuhan medis pasien oleh DPP terlaksana dengan baik sesuai dengan standar pelayanan dan standar keselamatan pasien.
. R"ng Ling$" &n Tt Ur"t . R"ng Ling$". Buku Pedoman ini menjelaskan tentang pengertian DPP, tata cara penerapan DPP di berbagai lini pelayanan seperti) *+D, Poli
klinik, #uangan perawatan, *- / *ntermediate care, dan kamar operasi, serta menjelaskan tentang tata cara penentuan DPP dalam perawatan bersama.
*. Tt Ur"t. Buku pedoman ini disusun dengan tata urut sebagai berikut ) &" Bab *
Pendahuluan
(" Bab **
Ketentuan -mum Pelaksanaan
" Bab ***
Penutup
+. Ln&%n , -ndang-ndang #epublik *ndonesia 0omor (1 %ahun (223, tentang Praktik Kedokteran.
-. Pengertin , a. D$ter Penngg"ng J/* Pe0nn (DPJP) adalah dokter yang bertanggung jawab atas pengelolaan asuhan medis seorang pasien. b. DPJP Ut! adalah ) &" Dokter koordinator pada kasus perawatan bersama antar berbagai disiplin ilmu terhadap seorang pasien. (" Dokter yang menangani penyakit yang dinilai terberat dan mengancam nyawa serta pengelolaan paling kompleks. " Pada kondisi tertentu setelah ada kesepakatan bersama antar DPP dan atau atas keinginan pasien, DPP utama dapat dipegang oleh dokter yang pertama kali memeriksa / menerima atau DPP lain yang diminta pasien. 3" Pada kasus sulit atau kasus luar biasa, DPP utama dapat ditentukan oleh Direktur #umah $akit / Ketua Komite 4edik setelah melalui #apat Komite 4edik. c. DPJP t!*2n adalah dokter konsultan yang ikut merawat pasien pada kasus perawatan bersama setelah dikonsulkan oleh DPP sebelumnya. DPP
tambahan
ditulis
langsung
sesuai
bidang
yang
didalaminya, misalnya DPP Bedah Plastik, DPP -rology, DPP Bedah $araf, DPP %5%, DPP +astroenterology *PD, DPP 6ndokrinology *PD, DPP %umbuh Kembang anak, dll.
3. T"g% DPJP
a. 4engelola asuhan medis seorang pasien sesuai dengan standar pelayanan medis yang meliputi) anamnesis, pemeriksaan sik, pemeriksaan penunjang, perencanaan pemberian terapi, tindak lanjut / follow up !e7aluasi asuhan medis" sampai rehabilitasi. b. 4elakukan konsultasi dengan disiplin terkait lain untuk meminta pendapat atau perawatan bersama. c. 4embuat rencana pelayanan dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan termasuk
pemeriksaan
konsultasi,
rehabilitasi
pasien
dan
sebagainya. d. 4emberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang
rencana
prosedur
untuk
dan
hasil
pasien
pelayanan,
termasuk
pengobatan
kejadian
yang
atau tidak
diharapkan. e. 4emberikan pendidikan / edukasi kepada
pasien
tentang
kewajibannya terhadap rumah sakit dan bila diperlukan dibantu oleh staf dokter/perawat/staf administrasi. f.
Pemberian pendidikan / edukasi harus dicatat dalam rekam medis, bahwa DPP telah memberikan penjelasan.
g. DPP harus memberikan penjelasan mengenai kewajiban pasien, yaitu) &" Pasien dan keluarganya wajib memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur tentang penyakit dan kondisi lain. (" Pasien dan keluarganya wajib mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya. " Pasien dan keluarganya wajib mengajukan pertanyaan untuk halhal yang tidak dimengerti. 3" Pasien dan keluarganya wajib memahami dan menerima konsekuensi pelayanan. 8" Pasien dan keluarganya
wajib mengikuti instruksi dan
menghormati peraturan rumah sakit. 9" Pasien
dan
keluarganya
wajib
memperlihatkan
sikap
menghormati dan tenggang rasa. :" Pasien dan keluarganya wajib memenuhi kewajiban nansial yang disepakati.
BAB II KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN
1.
Ke*i'$n e0nn %ien . $etiap pasien yang dirawat harus memiliki seorang DPP yaitu Dokter Penanggung awab Pelayanan yang merawat pasien tersebut dan memberikan asuhan medis sesuai $P; DPP. Bila pasien dirawat bersama oleh beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmu harus segera ditunjuk seorang DPP utama dan satu atau lebih DPP tambahan sesuai dengan bidang penyakit yang terkait menangani pasien tersebut.
#.
Penent"n DPJP. Penentuan DPP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk rumah sakit baik dari *+D maupun Poliklinik dengan mempergunakan cap stempel pada halaman tersendiri dalam catatan medis, yaitu) a. ap $tempel
.
K0ri4$%i DPJP &i r"ng er/tn. 'pabila dari *+D maupun poliklinik DPP belum ditentukan, maka petugas ruangan diwajibkan segera melakukan klarikasi tentang siapa DPP pasien tersebut, termasuk melakukan klarikasi DPP utama dan DPP tambahan bila pasien sejak awal telah dirawat bersama oleh beberapa dokter sesuai dengan bidang terkait yang menangani pasien tersebut.
+.
Penent"n DPJP %ien *r" &i !%ing5!%ing SM6. Kebijakan penentuan dan pengaturan DPP di masingmasing $4>/ $ub $4> berdasarkan antara lain)
. J&/0 &$ter 'g.
Dokter jaga hari itu menjadi DPP pasien baru, kecuali kasus rujukan
yang
ditujukan
langsung
kepada
salah
seorang
%t"
&$ter
konsulen .
*. S"rt
R"'"$n
0ng%"ng
$e&
%02
%e%i0i% ter$it. Dokter spesialis yang dituju otomatis menjadi DPP pasien yang dimaksud, kecuali bila dokter tersebut berhalangan karena sesuatu hal, maka pelimpahan DPP beralih kepada konsulen jaga pada hari itu.
7. At% er!intn %ien8$e0"rg. Pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang
dokter
sebagai
bidang
DPP
spesialisasi
apabila
dokter
ada
yang
relefansinya
bersangkutan.
dengan Bila
tidak
ada
relefansinya, hendaknya diberikan penjelasan dan diberikan alternatif
DPP lain sesuai $P;
yang
berlaku. Penjelasan
sebaiknya dilakukan oleh dokter tersebut dan dilimpahkan kepada dokter lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya.
&. H%i0 rt K!ite Me&i$ & $%"% tertent". Pada kasus yang sangat kompleks atau jarang, penentuan DPP / DPP utama dapat ditentukan berdasarkan rapat komite medik.
-.
P0 Oer%in0 DPJP R/t Ber%!. $eorang DPP hanya memberikan pelayanan dibidang kompetensi dan keahliannya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan disiplin profesi lain harus dikonsulkan dan ditunjuk DPP tambahan sesuai kebutuhan, bila diperlukan perawatan bersama maka dipergunakan cap stempel <#'='% B6#$'4'< dan akan ditentukan
siapa
DPP
utama
sebagai
koordinator
dan
DPP
tambahannya. Dalam hal #awat Bersama lebih dari dua DPP harus ada pertemuan bersama para DPP minimal satu kali dan dicatat dalam rekam medis pasien.
3. Per"*2n DPJP Ut!. -ntuk efektitas dan esiensi pelayanan, bila diperlukan
dapat
terjadi perubahan DPP utama dalam #awat Bersama. Kriteria penentuan DPP utama berdasarkan)
a.
Penyakit terberat pada penderita tersebut.
b.
'tas keinginan keluarga/penderita.
c.
Berdasarkan rapat Komite 4edik pada kasus tertentu.
Perubahan DPP utama harus mencantumkan tanggal mulai berlaku dan alasannya.
9. DPJP &i I:U. Bila pasien dirawat di *- maka harus ditentukan DPP *- pasien tersebut sesuai dengan jadwal konsulen *- yang berlaku saat itu, atau ditunjuk seorang konsulen *- lain atas permintaan penderita / keluarga maupun berdasarkan rapat Komite 4edik pada kasus tertentu. DPP *- berwenang memberikan berbagai tindakan medis yang diperlukan dan selalu berkoordinasi dengan DPP pasien atau DPP utama pasien pada kasus #awat Bersama.
;. We/enng Re%i&en 8 e%ert en&i&i$n &$ter %e%i0i% (PPDS). $eorang Peserta Pendidikan Dokter $pesialis / #esiden yang ditunjuk dapat tertentu
melaksanakan atas
nama
kewenangan Konsulen
melakukan
DPP
yang
tindakan
bersangkutan
medis atau
sepengetahuan / i?in Konsulen tersebut melalui jalur pelaporan yang berlaku di masingmasing $4> / $ub $4>.
<. Peng0i2n DPJP &i IGD. Dalam pelayanan di *+D, demi keselamatan pasien, apabila dokter DPP / konsulen aga $4> / $ub $4> tidak dapat dihubungi secara mendesak, dapat dilakukan pengalihan konsultasi kepada konsulen lain sesuai dengan $P; di *+D dan masingmasing $4> / $ub $4>.
1=. DPJP Ut! &i $!r er%i. 'dalah dokter operator yang melakukan operasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasi serta permasalahan yang berkaitan dengan tindakan operasi. Dokter 'nestesi yang melakukan tindakan pembiusan merupakan DPP 'nestesi pasien tersebut dan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tindakan anestesi bahkan sampai pasien kembali ke ruangan atau *- / #uang *ntermediate. $ebelum operasi dilaksanakan, dokter operator dan dokter anestesi harus ikut melakukan prosedur time out
dan menandatangani formulir panduan time out !terlampir", sesuai dengan $P; time out di kamar operasi.
11. Kr&in%i &n Trn%>er In>r!%i ntr DPJP a. Koordinasi antara DPP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif dengan berpedoman kepada $P4 dan standar keselamatan pasien. b. Koordinasi dan transfer informasi !komunikasi dan konsultasi" antar
DPP
harus
dilaksanakan
secara
tertulis
dengan
menyampaikan beberapa aspek antara lain diagnosis, hasil pemeriksaaan, permasalahan dan keperluan konsultasi yang diperlukan. c. Bila secara tertulis baik dengan formulir maupun dalam berkas rekam medis belum optimal harus dilakukan koordinasi langsung baik dalam komunikasi pribadi !langsung atau telepon" maupun pertemuan formal dalam penatalaksanaan kasus tersebut. d. Koordinasi dan transfer informasi DPP didalam lingkup satu departemen / $4> yang sama bisa dibuat tertulis dalam status rekam medis penderita, sedang antar departemen / $4> harus dalam formulir konsultasi khusus. e. Konsultasi yang dituju bisa secara khusus kepada disiplin ilmu !sub disiplin / sub $4>" ataupun kepada konsultan secara perorangan. f.
Konsultasi bisa bersifat biasa maupun segera atau emergency !cito".
g. Penyampaian adanya konsultasi bisa dengan menyampaikan / membawa berkas rekam medis dan formulir dengan atau tanpa pasien !pada kasus tertentu" atau per telepon untuk kasus emergency seperti *+D atau kasus di atas meja operasi. h. Proses konsultasi di *+D dan kamar operasi sesuai $P; yang berlaku di *+D dan kamar operasi. i. Dalam hal konsultan pribadi yang dituju berhalangan / tidak di tempat dapat dialihkan kepada konsultan jaga harian disiplin yang sama dengan melaporkan terlebih dahulu kepada DPP yang mengkonsulkan. j. Konsultasi yang dibuat oleh dokter residen kepada disiplin lain harus sepengetahuan konsulen DPP yang bertanggung jawab.
k. Konsultasi di *+D kepada konsultan jaga dilakukan oleh dokter umum jaga *+D bisa dilakukan dengan lisan per telepon dalam melakukan pengobatan emergency kepada pasien di bidang disiplin terkait. awaban konsulen harus ditulis di dalam berkas rekam medis setelah dilakukan klarikasi ulang.
BAB III PENUTUP
Buku Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang tata cara penentuan dan pelaksanaan DPP dalam mengelola asuhan medis pasien, melakukan konsultasi dengan disiplin terkait, membuat rencana pelayanan dalam berkas rekam medis, memberi pendidikan / edukasi kepada pasien serta memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban pasien selama dalam perawatan di rumah sakit. 4asukan saran dalam upaya penyempurnaan buku pedoman ini sangat
diharapkan
demi
tercapainya
tugas
pokok
dan
kwalitas
pelayanan sesuai standar perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi, serta keselamatan pasien di setiap lini pelayanan di #umah $akit. Demikian Buku Pedoman ini disusun untuk dijadikan pedoman dan disosialisasikan agar tercapai kesamaan pengertian, keseragaman
dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pengendalian DPP.
Balung , & 0opember (221
Ketua Komite 4edik #umah $akit Daerah Balung
Dr. H. M72. Ari> Heri/n ? S.B
