PEDOMAN PENGORGANISASIAN PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RSUD KARDINAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH JL.Aips Ks. Tubun No.4 Kota Tegal Tahun 2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Di masa yang lampau sistem kesehatan lebih banyak berorientasi pada panyakit yaitu hanya menunggu sampai ada yang sakit, barulah kemudian yang bersangkutan diberi pengobatan. Dalam keadaaan yang memerlukan, si sakit dirawat di rumah sakit. Sesudah sembuh dipulangkan, lalu kambuh dengan penyakit yang sama sehingga yang bersangkutan dirawat kembali di rumah sakit. Demikian siklus ini berlangsung terus, kemudian disadari, bahwa untuk memelihara kesehatan masyarakat diperlukan sesuatu rangkaian usahayang lebih luas, dimana perawatan dan pengobatan rumah sakit hanyalah salah satu bagina kecil dari rangkaian usaha tersebut. Efektivitas suatu pengobatan, selain dipengaruhi oleh pola pelayanan kesehatan yang ada serta sikap dan keterampilan para pelaksanannya, juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sikap, pola hidup pasien dankeluarganya. Selain itu, tergantung juga pada kerjasama yang positif antara petugas kesehatan dengan pasien dan keluarganya. Kalau pasien dan keluarganya memiliki pengetahuan tentang cara-cara penyembuhan dan pencegahan penyakitnya, serta keluarga pasien mampu dan mau berpartisipasi secara positif, maka hal ini akan membantu peningkatan kualitas kesahatan masyarakat pada umumnya. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) berusaha mengembangkan pengertian pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit tentang penyakit dan pencegahannya. Selain itu, PKRS juga berusaha menggugah kesadaran dan minat pasien, keluarga, dan pengunjung rumah sakit untuk berperan secara aktif dan positif dalam berusaha penyembuhan dan pencegahan penyakit. Oleh karena itu, PKRS merupakan bagian yang tidak terpisah dari program pelayanan kesehatan rumah sakit. B. Isu Strategis Promosi kesehatan di rumah sakit telah diselanggarakan sejak tahun 1994 dengan nama Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit (PKMRS). Seiring dengan pengembangannya, pada tahun 2003, istilah PKMRS berubah menjadi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKMRS). Seiring dengan pengembangannya, pada tahun 2003, istilah PKMRS berubah menjadi promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS). Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mengembangkan PKRS seperti penyusunan pedoman PKRS, advokasi dan sosialisasi PKRS kepada Direktur rumah sakit pemerintah, pelatihan PKRS, pengembangan dan distribusi media serta pengembangan model PKRS antara lain di Rumah Sakit Pasar Rebo di Jakarta dan Rumah Sakit
Syamsuddin, SH di Sukabumi. Namun pelaksanaan PKRS dalam kurun waktu lebih dari 15 tahun belum memberikan hasil yang maksimal dan kesinambungannyadi rumah sakit tidak terjaga dengan baik tergantung pada kuat tidaknya komitmen Direktur rumah sakit. Berdasarkan hal tersebut, beberapa isu strategis yang muncul dalam promosi kesehatan di rumah sakit, yaitu: 1. Sebagian besar rumah sakit belum menjadikan PKRS sebagai salah satu kebijakan upaya pelayanan kesahatan di rumah sakit. 2. Sebagian besar rumah sakit belum memberikan hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan dan pengobatan yang berhubungan dengan penyakitnya. 3. Sebagian besar rumah sakit belum mewujudkan tempat kerjayang aman, bersih dan sehat. 4. Sebagian besar rumah sakit kurang manggalang kemitraan untuk meningkatkan upaya pelayanan yang bersifat preventif dan promotif. Keputusan
menteri
kesehatan
Republik
Indonesia
nomor
574/MENKES/SK/ VI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, pemberian promosi kesehatan yang menyeluruh kepada pasien mengenai merupakan hak pasien dan kewajiban rumah sakit dan seluruh tim medis rumah sakit. Informasi yang diberikan dapat mencakup upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan kesehatan (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Promosi kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, serta dilaksanakan bersama antara unitunit rumah sakit yang terkait sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1426/MENKES/SK/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Pemberian informasi medis yang menyeluruh juga dapat membantu pasien untuk menentukan pilihan diagnostik, terapi maupun rehabilitasi yang nantinya akan mempengaruhi prognosisnya, sehingga sejalan dengan etika kedokteran mengenai autonomi pasien. Hal ini juga diharapkan akan membangun hubungan dokter dan rumah sakit kepada pasien, meningkatkan mutu pelayanan serta menimbulkan rasa percaya dan aman sehingga komplians pasien juga diharapkan akan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut diatas dan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis rumah sakit, maka dibentuklah panitia Promosi Kesehatan oleh Rumah Sakit (PKRS). C. Dasar Hukum 1.
Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan: a. Pasal 7 Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab.
b. Pasal 8 Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. c. Pasal 10 Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upara memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial. d. Pasal 11 Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. e. Pasal 17 Pemerintah bertanggungjawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. f. Pasal 18 Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. g. Pasal 47 Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, meyeluruh dan berkesinambungan. h. Pasal 55 1. Pemerintah wajib menentapkan standar mutu pelayanan kesehatan. 2. Standar mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan peraturan pemerintah. i. Pasal 62 1. Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan
kesehatan
melalui
kegiatan
penyuluhan,
penyebarluasan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. 2. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya uang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi resiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit. 3. Pemerintah kota maupun pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit 4. Ketentuan berlanjut tentang upaya peningkatan pencegahan penyakit diatur dengan peraturan Menteri.
kesehatan
dan
j. Pasal 115 1. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. k. Pasal 168 1. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efesien diperlukan informasi kesehatan. 2. Informasi kesehatan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaskudkan pada ayat (2)diatur oleh Peraturan Pemerintah. 2.
Undang-undang RI nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit: a. Pasal 1 Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayana rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan gawat darurat. b. Pasal 4 Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. c. Pasal 10, ayat 2 Bangunan rumah sakit paling sedikit terdiri atas ruang , butir m) ruang penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit. d. Pasal 29 Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban; butir a) memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat.
e. Pasal 32 Setiap pasien mempunyai hak, butir d) memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan stadar profesi dan standar prosedur operasional. 3.
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/II/2010 tentang Penetapan Road Map Reformasi Kesehatan Masyarakat, dimana hal ini tidak terpisahkan dengan rencana strategis (renstra)kementerian kesehatan tahun 20102014. Salah satu prioritas reformasi kesehatan yang dimaksud adalah rumah sakit Indonesia kelas dunia (World Class Hospital).
4.
Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 004 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT
A. Sejarah Singkat RSUD Kardinah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah (RSUD Kardinah) Kota Tegal bermula dari balai pengobatan yang didirikan pada tahun 1927 oleh Raden Ajeng Kardinah (Istri Bupati Tegal pada masa itu). R.A. Kardinah adalah sosok yang sangat peduli dengan nasib rakyat, khususnya dalam hal pengobatan yang masih sangat tradisional pada masa tersebut.
Dengan modal awal 16.000 golden hasil penjualan buku karangan beliau berjudul ”Cara Membatik” ditambah bantuan dari Residen Pekalongan, maka didirikanlah Balai Pengobatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan pengobatan kepada rakyat yang kurang mampu. Pada tahun 1971 setelah Raden Ajeng Kardinah wafat, Balai Pengobatan yang sudah mengalami berbagai peningkatan sarana dan prasarana diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Tegal dan kemudian berubah menjadi rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit Umum Kardinah Tegal. Pada tahun 1983, dengan Surat Keputusan Walikota Madya Dati II Tegal Nomor 61/1/1004/1983, Rumah Sakit Umum Kardinah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Tipe C,
selanjutnya pada tahun 1995 dengan Surat Keputusan Menteri
Kesehatan No. 92/ Menkes/SK/I/1995 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah tipe B Non Pendidikan. Pada tahun 1998 Rumah Sakit Umum Kardinah dinyatakan lulus akreditasi dengan sertifikat akreditasi Rumah Sakit untuk 5 (Lima) Pelayanan Dasar, dan pada tahun 2002 Rumah Sakit Umum Kardinah dinyatakan lulus akreditasi dengan sertifikat akreditasi Rumah Sakit untuk 12 (Duabelas) Pelayanan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Walikota Tegal Nomor 445/244/2008 Tanggal 31 Desember 2008. ditetapkanlah status pengelolaan keuangan RSUD Kardinah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai hak pengelolaan keuangan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2011, RSUD Kardinah berhasil memperoleh sertifikat mutu ISO 9001 : 2008
Certificate
of
Registration
No
:
D0023.1.1023.12.11
dan
berhasil
mempertahankan sampai dengan sekarang.
B. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kardinah Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Terpadu Kota Tegal, RSUD Kardinah sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : TUGAS Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. FUNGSI
Untuk
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
RSUD Kardinah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan; c. pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan lingkup kota; d. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, FALSAFAH, NILAI KERJA, MOTTO RSUD KARDINAH
A. Visi Visi RSUD Kardinah adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai RSUD Kardinah melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
Visi dan misi
RSUD Kardinah menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik RSUD Kardinah baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Walikota Tegal maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan
peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi, perumusan Visi RSUD Kardinah tahun 2014-2019 adalah : “Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Nasional, Mandiri dengan Pelayanan Prima” Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah RSUD Kardinah harus menjadi rumah sakit yang telah menerapkan standar pelayanan mutu melalui akreditasi nasional (KARS) dan mandiri dalam tata kelola yang kredibel, transparan, adil dan bertanggungjawab (Good Coorporate Governance) dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan profesional yang menjunjung tinggi standar dan etika profesi dalam upaya mewujudkan tata kelola klinik yang baik (Good Clinical Governance) dan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety) serta kepuasan pengguna jasa. B. Misi Misi RSUD Kardinah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan
dilaksanakan
untuk
mewujudkan
visi
RSUD Kardinah. Rumusan berfungsi membantu lebih jelas penggambaran visi RSUD Kardinah yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh RSUD Kardinah. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi RSUD Kardinah. Dalam upaya perwujudan visi RSUD Kardinah, maka dirumuskan misi untuk memberikan arah dan batasan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif dan profesional ( Good Corporate Governance); 2. Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi serta berkeadilan ( Good Clinical Governance );
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran terkini berwawasan lingkungan. C. Tujuan Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai,
rasional,
untuk
dapat
dilaksanakan
dalam
jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi RSUD Kardinah selama kurun waktu 2014-2019. Tujuan
dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai
berikut : a. Tujuan pada misi “Mengembangkan pelayanan kesehatan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran terkini berwawasan lingkungan” adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada Standar Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien dengan sasaran tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai SPM. b. Tujuan pada misi “Mengembangkan manajemen rumah sakit yang efektif dan profesional ( Good Corporate Governance)” adalah meningkatkan kemandirian organisasi dan manajemen yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan sasaran meningkatnya pendapatan operasional BLUD. c. Tujuan pada misi “Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi serta berkeadilan (Good Clinical Governance)” adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi pada Kepuasan Pengguna Jasa dengan sasaran tercapainya kepuasan Pengguna Jasa. D. Falsafah Falsafah RSUD Kardinah “ Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan atas dasar keihlasan, kesungguhan, beretika dan amanah, menjadikan setiap langkah pelayanan adalah ibadah” E. Nilai Kerja Landasan Nilai Kerja RSUD Kardinah :
1. Kerjasama Tim 2. Integritas 3. Manusiawi 4. Profesional F. Motto Motto RSUD Kardinah adalah; “Kesembuhan dan Kepuasan Anda Adalah Keutamaan Bagi Kami”
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RSUD KARDINAH A. Struktur Organisasi RSUD Kardinah Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Tegal membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Dalam Peraturan Daerah tersebut memuat Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kardinah sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari: 1) Bidang Pelayanan, terdiri dari: a) Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Sarana Medik; b) Seksi Rekam Medik dan Pengolahan Data Elektronik. 2) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
a) Seksi Pelayanan Keperawatan; b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan. c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari: 1) Bagian Umum, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Humas; c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga. 2) Bagian Keuangan, terdiri dari: a) Subbagian Perencanaan dan Pemasaran; b) Subbagian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; c) Subbagian Akuntansi. d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan Struktur organisasi RSUD Kardinah berdasar Peraturan Daerah Kota Tegal nomor 30 Tahun 2008 tersebut adalah sebagai berikut :
BAB V STRUKTUR ORGANISASI TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
WADIR PELAYANAN
KETUA TIM PKRS
SEKRETARIAT
WAKIL KETUA TIM PKRS
BIDANG UMUM
BIDANG PENYULUHAN INDIVIDU
BIDANG PENYULUHAN KELOMPOK
Anggota PKRS RSUD Kardinah terdiri dari 1 Bidang Umum dan 2 bidang penyuluhan yaitu Bidang Penyuluhan Individu dan Bidang Penyuluhan Kelompok.
BAB VI URAIAN JABATAN TIM PKRS RSUD KARDINAH
A. Ketua PKRS 1. Nama Jabatan : Ketua 2. Pengertian : seorang professional yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memimpin dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan PKRS RSUD Kardinah. 3. Tanggung jawab : secara administratif dan fungsional bertanggungjawab seluruhnya terhadap pelaksanaan kegiatan PKRS di RSUD Kardinah. 4. Tugas pokok : mengkoordinasikan semua pelaksanaan kegiatan PKRS di RSUD Kardinah. 5. Uraian tugas : a. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan program kerja kegiatan PKRS. b. Memimpin, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan operasional c. d. e. f.
kegiatan PKRS secara efektif , efisien dan bermutu. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait. Memberikan pembinaan terhadap anggota PKRS. Membuat daftar inspeksi ke semua unit terkait. Memimpin pertemuan rutin setiap bulan dengan anggota PKRS untuk membahas dan menginformasikan hal – hal penting yang berkaitan dengan
PKRS. g. Menghadiri pertemuan manajemen, bila dibutuhkan. h. Menjalin kerjasama antar unit terkait. i. Meningkatkan pengetahuan anggota, membuat dan memperbaiki cara kerja dan pedoman kerja yang aman dan efektif. 6. Wewenang: a. Memberikan penilaian kinerja anggota PKRS. b. Membuat dan menetapkan prgram kerja PKRS. 7. Hasil Kerja a. Daftar tugas untuk anggota PKRS. b. Usulan perencanaan ketenagaan dan fasilitas yang dibutuhkan pada PKRS. c. Program Kerja PKRS d. Bahan materi edukasi B. Wakil Ketua PKRS 1. Nama Jabatan : Wakil Ketua PKRS. 2. Pengertian : seseorang yang ahli dalam bidang PKRS dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan PKRS. 3. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada ketua PKRS serta mewakilkan Ketua PKRS apabila Ketua PKRS berhalangan. 4. Tugas Pokok : ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan PKRS. 5. Uraian Tugas : a. Menjadi mitra
Ketua
PKRS
untuk memimpin,
mengkoordinir
dan
mengevaluasi pelaksanaan operasional PKRS secara efektif, efisien dan bermutu. b. Menjadi mitra Ketua PKRS untuk bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait.
c. Menjadi mitra Ketua PKRS untuk memberikan pembinaan terhadap anggota PKRS. d. Menjadi mitra Ketua PKRS untuk membuat daftar inspeksi ke semua unit terkait membuat dan menanda tangani surat keluar serta melakukan pekerjaan administrasi termasuk pengarsipannya. e. Menjadi mitra Ketua PKRS untuk meningkatkan pengetahuan anggota, membuat dan memperbaiki cara kerja dan pedoman kerja yang aman dan efektif. f. Memberikan pertimbangan atau saran pada perencanaan, pengembangan program dan fasilitasi kegiatan PKRS. g. Membuat analisa kinerja PKRS. 6. Uraian Wewenang : menjadi mitra ketua PKRS 7. Hasil Kerja : a. Usulan perencanaan ketenagaan dan fasilitas yang dibutuhkan pada kegiatan PKRS b. Laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Program Kerja PKRS secara menyeluruh C. Sekretariat 1. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada ketua PKRS 2. Tugas Pokok : ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan program PKRS 3. Uraian Tugas : a. Mengatur rapat dan jadwal rapat PKRS b. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapannya yang diperlukan, termasuk konsumsi, khususnya bila rapat berlangsung saat waktu makan siang atau sore c. Membuat dan menanda tangani surat keluar serta melakukan pekerjaan administrasi termasuk pengarsipannya d. Menyusun kesimpulan sidang dan notulen rapat e. Memberikan pertimbangan atau saran pada perencanaan, pengembangan program dan fasilitasi kegiatan PKRS. 4. Uraian Wewenang : meminta informasi dan arahan dari Ketua PKRS 5. Hasil Kerja: dokumentasi administrasi pelaksanaan kegiatan PKRS D. Bagian Umum 1. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada ketua PKRS 2. Tugas Pokok : ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan program PKRS 3. Uraian Tugas : a. Mengelola peralatan penyuluhan & menginventarisasi barang milik PKRS
b. Mempersiapkan sarana perlengkapan kegiatan pelayanan penyuluhan baik penyuluhan individu maupun kelompok c. Merekam dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan baik yang disiarkan melalui TV, radio maupun kegiatan lain yang dipandang perlu d. Menyampaikan infromasi pelayanan rumah sakit /berita penyuluhan /materi penyuluhan melalui Intranet /Website ke pelanggan termasuk upload foto yang diperlukan e. Menyimpan hasil dokumentasi 4. Uraian Wewenang : meminta informasi dan arahan kepada Ketua PKRS 5. Hasil Kerja: dokumentasi kegiatan PKRS E. Bagian Penyuluhan /Pendidikan Individu 1. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua PKRS dalam pelaksanaan penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS 2. Tugas Pokok : membantu pelaksanaan semua kegiatan penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS 3. Uraian Tugas : a. Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing - masing b. Melaporkan kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing – masing c. Melakukan survey pelaksanaan program kerja di unit kerja masing – masing. d. Mengadakan koordinasi dengan SMF /Intalasi /Unit terkait 4. Uraian Wewenang : berdiri secara mandiri dan aktif untuk memberikan saran dan masukan mengenai penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS. 5. Hasil Kerja: a. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan per unit kerja b. Pelaksanaan program kerja PKRS di masing-masing unit c. Penerapan pedoman PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan d. Penerapan SPO PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan e. Laporan evaluasi kerja F. Bagian Penyuluhan /Pendidikan Kelompok 1. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua PKRS dalam pelaksanaan penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS 2. Tugas Pokok : membantu pelaksanaan semua kegiatan penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS 3. Uraian Tugas :
a. Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing - masing b. Melaporkan kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing – masing c. Melakukan survey pelaksanaan program kerja di unit kerja masing – masing. d. Mengadakan koordinasi dengan SMF /Intalasi /Unit terkait 4. Uraian Wewenang : berdiri secara mandiri dan aktif untuk memberikan saran dan masukan mengenai penyuluhan /pendidikan individu pada program kerja PKRS. 5. Hasil Kerja: a. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan per unit kerja b. Pelaksanaan program kerja PKRS di masing-masing unit c. Penerapan pedoman PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan d. Penerapan SPO PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan e. Laporan evaluasi kerja
BAB VII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL TIM PKRS A. Ketua PKRS 1. Nama Jabatan : Ketua 2. Pengertian : seorang professional yang diberi tugas dan wewenang untuk dapat memimpin dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan PKRS. 3. Persyaratan dan kualifikasi: a. Pendidikan formal : dokter atau perawat. b. Pendidikan non formal : sertifikat seminar. c. Pengalaman kerja : pengalaman kerja sebagai dokter atau perawat medical informasi di rawat inap dan rawat jalan. d. Ketrampilan : memiliki bakat dan minat, berdedikasi tinggi, berkepribadian yang menarik, dapat bersosialisasi dengan baik dan profesional.
B. Wakil Ketua PKRS 1. Nama Jabatan : Wakil Ketua PKRS 2. Pengertian : seseorang yang ahli dalam bidang PKRS dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan kegiatan PKRS 3. Persyaratan dan Kualifikasi : a. Pendidikan Formal : dokter atau perawat b. Pendidikan Non Formal : sertifikat seminar c. Pengalaman Kerja : pengalaman bekerja sebagai dokter atau perawat medical information di rawat inap dan rawat jalan d. Ketrampilan : memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil e. Berbadan sehat jasmani dan rohani. C. Sekretariat 1. Nama Jabatan : Sekretaris PKRS 2. Pengertian : seseorang yang ahli dalam bidang administrasi kegiatan PKRS dan mampu dalam menjalankan pelaksanaan Kegiatan PKRS 3. Persyaratan dan Kualifikasi : a. Pendidikan Formal : berijazah D3 dari unit terkait b. Pendidikan Non Formal : c. Pengalaman Kerja : memiliki pengalaman sebagai tenaga administrasi kegiatan. d. Ketrampilan : memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil e. Berbadan sehat jasmani dan rohani. D. Bagian Umum 1. Nama Jabatan : Koordinator Bagian Umum 2. Pengertian : seseorang yang ahli dalam bidang penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan PKRS dan mampu bekerjasama dengan unti kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PKRS 3. Persyaratan dan Kualifikasi : a. Pendidikan Formal : berijazah D3 dari unit terkait b. Pendidikan Non Formal : c. Pengalaman Kerja : memiliki pengalaman sebagai staf sarana dan prasarana kegiatan di rumah sakit . d. Ketrampilan : memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil e. Berbadan sehat jasmani dan rohani.
E. Bagian Penyuluhan 1. Nama Jabatan : Koordinator penyuluhan anggota PKRS 2. Pengertian : seseorang yang diberi tugas oleh Ketua PKRS dalam mengidentifikasi kebutuhan promisi kesehatan yang terkait dan memfollow up pelaksanaan dan penerapaan program kerja PKRS dalam masing – masing bagian atau unit kerja 3. Persyaratan dan Kualifikasi : a. Pendidikan Formal : berijasah D3 atau persamaannya dalam bidangnya masing masing dan memiliki minat dan bakat dalam penyuluhan kesehatan kesehatan b. Pendidikan Non Formal : memiliki sertifikat kursus sesuai unit kerja masing masing c. Pengalaman Kerja : pengalaman kerja di rumah sakit dalam unit masingmasing. d. Ketrampilan : memiliki bakat dan minat serta dedikasi tinggi, berkepribadian mantap dan emosional yang stabil e. Berbadan sehat jasmani dan rohani. 4. Tanggung Jawab : secara administratif dan fungsional bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua PKRS dalam pelaksanaan program kerja PKRS di setiap unitnya masing-masing. 5. Tugas Pokok : membantu pelaksanaan semua kegiatan PKRS di unit masingmasing. 6. Uraian Tugas : a. Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing – masing. b. Melaporkan kebutuhan penyuluhan kesehatan yang ada di unit kerja masing – masing. c. Melakukan survey pelaksanaan program kerja di unit kerja masing – masing. 7. Uraian Wewenang : berdiri secara mandiri dan aktif untuk memberikan saran dan masukan mengenai penyuluhan kesehatan yang dibutuhkan per unit masing-masing. 8. Hasil Kerja: a. Identifikasi kebutuhan penyuluhan kesehatan per unit kerja b. Pelaksanaan program kerja PKRS di masing-masing unit c. Penerapan pedoman PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan d. Penerapan SPO PKRS kebutuhan penyuluhan kesehatan e. Laporan evaluasi kerja
BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA TIM PKRS
Wakil Direktur Pelayanan
Ketua Panitia PKRS
Wakil Ketua Panitia PKRS
Sekretaris
Customer Service
Keperawat an (Perawat & Bidan)
Medical Informatio n
Rehabilitas Medis
Gizi
Rekam Medis
Farmasi
Keterangan :
Tim PKRS langsung dibawahi oleh Wakil Direktur Pelayanan rumah sakit.
Ketua PKRS bertanggung jawab langsung kepada Wakil Direktur pelayanan Rumah sakit.
Wakil ketua PKRS PKRS bertanggung jawab langsung kepada Ketua PKRS dan berlaku sebagai mitra.
Ketua dan wakil ketua PKRS bermitra untuk mengkoordinasikan setiap anggota PKRS
Sekretaris bertanggungjawab langsung kepada ketua PKRS dan diharuskan menyusun rapat, membuat notulen rapat dan sidang PKRS
Setiap anggota PKRS berdiri mandiri dan aktif untuk membuat, melaksanakan dan menerapkan program kerja PKRS di bagian/unit masing – masing kerja.
Setiap anggota PKRS berkewajiban membuat identifikasi kebutuhan promosi kesehatan dan menyarankan program kerja yang sesuai serta bertanggungjawab langsung kepada Ketua PKRS
Hasil dari identifikasi kebutuhan promosi kesehatan dianalisa dan diolah di Tim PKRS untuk selanjutnya ditindak lanjuti dan diterapkan oleh Tim PKRS, Customer Service Keperawatan (perawat & bidan), Medical Information, Rekam Medis, Rehabilitasi Medis, Farmasi, Gizi, Wakil ketua Tim PKRS, Ketua Tim PKRS, Direktur Pelayanan, Sekretaris.
BAB IX MONITORING DAN EVALUASI Monitoring kinerja PKRS dilakukan dengan pemantauan setiap hari oleh setiap PJ unit terkait, dokumentasi permintaan PKRS di status pasien, pencatatan pasien yang teredukasi di LOGBOOK (unit dan edukasi kolaboratif) dan formulir pemberian informasi dan formulir pemberian edukasi kolaboratif. Monitoring jumplah pamflet yang tersedia dilakukan dengan penyediaan 50 lembar untuk setiap topik materi edukasi disetiap unit terkait setiap bulannya dan dilakukan refill atau pengisian ulang setiap bulannya. Apabila pamflet habis sebelum sebulan, maka permintaan pamflet dapat dilakukan ke panitia PKRS (lihat lembar permintaan pamflet edukasi) Evaluasi kualitas sumberdaya manusia dan fasilitas dilakukan dengan survey lapangan setiap bulan dan pelatihan mengnai materi edukasi unit-unit PKRS setiap 6 bulan sekali. Evaluasi kinerja panitia PKRS dilakukan dengan laporan bulan dari setiap unit PKRS, laporan bulanan panitia PKRS dan survery kepuasan pelanggan setiap 3 bulan.
BAB X DOKUMEN BUKTI Dokumen bukti adalah segala bentuk informasi tertulis dalam rangka promosi kesehatan yang dibuat oleh dan dari unit-unit PKRS yang meliputi: 1. Materi edukasi 2. Standard prosedur Operasional (SPO) 3. Formulir 4. Lembar permintaan 5. dan lain sebagainya Semua dokumen ini disertakan dalam appendix dan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PKRS dan penerapan pelayanan PKRS bagi setiap pasien.
BAB XI PENUTUP Pedoman Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) ini disusun agar menjadi acuan dalam pengembangan kegiatan PKRS dan pengembangan Akreditasi Rumah Sakit yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Pedoman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit. Sebagai penutup kiranya dapat diingatkan kembali bahwa PKRS bukanlah urusan mereka yang bertugas di unit PKRS saja, PKRS adalah tanggung jawab dari Direksi RS, dan menjadi urusan (tugas) bagi hampir sleuruh jajaran RS. Yang plaing penting dilaksanakan dalam rangka PKRS adalah upaya-upaya pemberdayaan, baik pmeberdayaan terhadap pasien (rawat jalan dan rawat inap) maupun terhadapa klien sehat. Namun demikian, upaya-upaya pemberdayaan ini akan lebih berhasil, jika didukung oleh upaya - upaya bina suasana dan advokasi. Bina suasana dilakukan terhadapa mereka yang paling berpengaruh terhadap pasien/klien. Sedangkan advokasi dilakukan terhadap mereka yang dapat mendukung.membantu RS dari segi kebijakan (peraturan perundangundangan) dan sumber daya, dalam rangka memberdayakan pasien/klien. Banyak sekali peluang untuk melaksanakan PKRS, dan peluang-peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan fungsi dari peluang yang bersangkutan.
