BAB I PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28H ayat(1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sejahtera, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam pasal 3 menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber s umber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya dalam pasal 46 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative
yang
dilaksanakan
secara
terpadu,
menyeluruh,
dan
berkesinambungan. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 merupakan penyesuaian dari SKN 2004, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009, dinyatakan bahwa salah satu subsistem dari SKN adalah subsistem Upaya Kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah Pelayanan Kesehatan meliputi peningkatan pencegahan, pengobatan dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan dengan selalu mengutamakan keamanan dan efektifitas yang tinggi. Upaya kesehatan diutamakan pada berbagai upaya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pencapaian sasaran pembangunan kesehatan utamanya penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut, dan keluarga miskin.
1
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam Pasal 1 menyebutkan pengertian Rumah Sakit, yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya dikatakan bahwa Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Mengacu pada kepada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kiranya dapat dinyatakan bahwa di setiap rumah sakit harus dilaksanakan upaya peningkatan kesehatan, salah satunya melalui kegiatan promosi kesehatan.
2
BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT
2.1 UMUM Keputusan
menteri
kesehatan
Republik
Indonesia
nomor
574/MENKES/SK/ VI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, pemberian promosi kesehatan yang menyeluruh kepada pasien mengenai merupakan hak pasien dan kewajiban rumah sakit dan seluruh tim medis rumah sakit. Informasi yang diberikan dapat mencakup promotif,preventif, kuratif dan rehabilitative.Promosi kesehatan
harus
dilaksanakan
secara
menyeluruh,
terpadu,
dan
berkesinambungan, serta dilaksanakan bersama antara unit-unit rumah sakit yang terkait sesuai dengan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 1426/MENKES/SK/XII/2006 tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit. Rumah Sakit Utama Husada adalah rumah sakit swasta umum yang pengelolaannya berdasarkan profil perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya manajemen yang tepat dan harus memperhatikan prinsip sosioekonomi dalam hal pengelolaannya. Rumah Sakit Utama Husada merupakan Rumah Sakit Umum Swasta Pratama setingkat Rumah Sakit pemerintah kelas D yang memberikan pelayanan medis dasar dan berada di Wilayah Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur, tepatnya beralamat di Jl. Manggar no. 134 Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu. Rumah SakitUtama Husada merupakan lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum secara bermutu, adil dan merata dengan memberikan perhatian yang baik kepada
seluruh
lapisan
masyarakat,
meliputi
pelayanan
kuratif
(penyembuhan penyakit), rehabilitative (pemulihan kesehatan), promotif (upaya peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan kesehatan)secara professional.
3
2.2 FUNGSI Dalam
melaksanakan
tugas
Rumah
Sakit
Utama
Husada
menyelenggarakan fungsi : 1. Pelayanan Medis; 2. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; 3. Penunjang Medis dan Non Medis; 4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia; 5. Pelayanan Rujukan.
4
BAB III VISI, MISI, FALSAFAH, NILAI DAN TUJUAN RUMAH SAKIT
3.1 VISI Rumah Sakit Swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan menjadi pilihan masyarakat. Sebagai intitusi swasta yang didirikan berdasarkan profit, Rumah Sakit Utama Husada tetap memperhatikan kepentingan sosioekonomi yang terjadi saat ini, sehingga tidak menutup mata kepada kegiatan sosial yang memang
juga
harus
diperhatikan
dalam
setiap
peyelenggaraan
pelayanannya. Dan tetap berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan. Sehingga ke depannya Rumah Sakit Utama Husada berkomitmen untuk menjadi Rumah Sakit Swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara professional sebagai pilihan bagi masyarakat.
3.2 MISI Untuk meraih cita-cita Rumah Sakit Utama Husada yang tertuang dalam pernyataan Visi-nya, Rumah Sakit Utama Husada mengemban misi yang harus dilaksanakan antara lain: 1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan professional. 2. Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada pasien 3. Meningkatkan kemampuan sarana dan fasilitas rumah sakit. 4. Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
3.3 FALSAFAH Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia sudah sepatutnya Rumah Sakit Utama Husada menyelenggarakan pelayanan dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Untuk itu jelas dituntut bagi semua unsur yang menjadi urat syaraf pelayanan di
5
RS.Utama Husada agar benar-benar memahami arti kelima sila dari Pancasila yang menjadi lambang negara.Kemudian diharapkan semua pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebab peraturan serta Undang-Undang yang berlaku semua bersumber dari UUD 1945.
3.4 NILAI Bertekad menerapkan sistem kerja terpadu untuk memberikan layanan yang terbaik, guna mewujudkan kepuasan pengguna jasa layanan Rumah Sakit Utama Husada dalalm rangka pelayanan prima.
3.5 TUJUAN Sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, secara umum RS Utama Husada turut serta bertanggung jawab atas peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara luas. Dan tercapainya kesejahteraan karyawan merupakan tujuan lain yang ingin diraih di masa yang akan datang.
6
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UTAMA HUSADA
7
BAB V STRUKTUR ORGANISASI TIM PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT UTAMA HUSADA
DIREKTUR RS dr. Hari Pitono,
Ketua Tim PKRS Devi Pupitawati Sukardika S.Kep.Ners
Sekretaris Tomy Ady N., S.Kom.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Tim Materi dr. Didit Dwi Rismawan Sofiatul Ma’fuah, S.Kep.Ners Idia Wintarti, SST Siti Sofiah, Amd.Kep Lindawati Setyaning, M.Farm.Apt. Anil Fauziah, Amd.Keb Jumiati Enik Rohmawati, SST
Tim Desain & Kreatif Tomy Ady N., S.Kom.
Tim Peralatan/Peraga 1. Debrian Lisma Warta, SST 2. Ahmad Firman Ismail, S.Kep.Ners.
8
BAB VI URAIAN JABATAN
6.1 Uraian Tugas Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit Utama Husada 1) Ketua Tim PKRS a) Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PKRS; b) Merencanakan keperluan pengambangan program PKRS; c) Menyelenggarakan kegiatan PKRS bekerjasama dengan Staf Medis, kepala Instalasi dan unit kerja lainnya; d) Bertanggung Jawab atas pembuatan Prosedur, Intruksi kerja dan Format Formulir PKRS; e) Bersama-sama dengan bagian diklat rumah sakit melakukan pelatihan PKRS; f) Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pemantauan terhadap implementasi Program PKRS diseluruh Rumah Sakit; g) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan PKRS; h) Melaporkan hasil kegiatan Tim PKRS kepada Pimpinan Rumah Sakit. 2) Sekretaris Tim PKRS a) Menyusun program PKRS dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut; b) Menyusun dan membuat Prosedur dan Formulir PKRS; c) Melakukan pertemuan berkala, Tim PKRS termasuk evaluasi kebijakan; d) Menerima laporan dari Tim PKRS dan membuat laporan kepada Pimpinan Rumah Sakit; e) Mendokumentasikan segala bentuk kegiatan PKRS. 3) Anggota Tim PKRS a) Tim Materi (1) Mengumpulkan materi edukasi yang akan diberikan kepada pasien dan keluarga;
9
(2) Membuat
rencana
kegiatan
promosi
kesehatan,
dan
penjadwalannya; (3) Mencari dan menghubungi narasumber untuk kegiatan edukasi kelompok; (4) Membuat materi sosialisasi program PKRS untuk disampaikan ke seluruh staf rumah sakit. b) Tim Design dan Kreatif (1) Mengolah materi edukasi yang didapat dari Tim Materi kedalam bentuk yang atraktif dan mudah diterima oleh pasien/keluarga; (2) Membuat desain alat peraga, poster, dan banner yang akan dipakai sebagai alat edukasi di RS Utama Husada; (3) Merancang kegiatan edukasi kelompok yang dapat menarik minat pasien/keluarga. c) Tim Peralatan dan Peraga Penyuluhan (1) Membuat daftar kebutuhan peralatan dan peraga untuk menunjang program PKRS di RS Utama Husada; (2) Membuat pengajuan peralatan dan peraga program PKRS; (3) Menyimpan peralatan dan peraga program PKRS untuk dapat dipergunakan kembali.
10
BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA
Instalasi Penunjang
Keperawatan
Instalasi PKRS
SMF
Struktural
7.1 Hubungan Kerja dengan SMF Instalasi PKRS bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepada pasien dan keluarga yang bekerja sama dengan SMF terkait sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Kegiatan dalam bentuk penyuluhan tatap muka dan diskusi langsung dengan pasien dan keluarga. Adapun tata hubungan kerja dengan SMF adalah sebagai berikut : 1. Instalasi PKRS menyampaikan jadwal penyuluhan untuk bulan berjalan pada minggu keempat akhir bulan; 2. Instalasi PKRS berkoordinasi dengan TU SMF untuk jadwal penyuluhan yang telah ditentukan; 3. Konfirmasi dengan narasumber untuk memberikan penyuluhan; 4. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk leaflet;
11
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 6. Membuat laporan hasil penyuluhan
7.2 Hubungan Kerja dengan Instalasi Penunjang Instalasi penunjang yang terkait adalah : Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi, Instalasi Rehabilitasi Medisdan Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan pendidikan pasien dan keluarga. Adapun tata hubungan kerja dengan Instalasi Penunjang adalah : 1. Instalasi PKRS menyampaikan jadwal penyuluhan untuk bulan berjalan pada akhir bulan; 2. Instalasi PKRS berkoordinasi dengan TU Instalasi yang terkait untuk jadwal penyuluhan yang telah ditentukan; 3. Konfirmasi dengan narasumber untuk memberikan penyuluhan; 4. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk leaflet; 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 6. Membuat laporan hasil penyuluhan.
7.3 Hubungan Kerja dengan Keperawatan Hubungan kerja dalam hal Pendidikan Pasien dan Keluarga sangat erat hubungannya dengan keperawatan, adapun pelaksanaan tata hubungan kerja adalah sebagai berikut : 1. Instalasi PKRS menyampaikan jadwal penyuluhan untuk bulan berjalan pada akhir bulan; 2. Instalasi PKRS berkoordinasi dengan Bidang Keperawatan untuk jadwal penyuluhan yang telah ditentukan; 3. Konfirmasi dengan narasumber untuk memberikan penyuluhan; 4. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk leaflet; 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 6. Membuat laporan hasil penyuluhan.
12
7.4 Hubungan Kerja dengan Unit Struktural Unit struktural yang memberikan penyuluhan kepada pegawai adalah Bidang SDM dan Bidang Pendidikan dan Penelitian. 1. Instalasi PKRS menyampaikan jadwal penyuluhan untuk bulan berjalan pada akhir bulan; 2. Instalasi PKRS berkoordinasi dengan Unit Struktural
untuk jadwal
penyuluhan yang telah ditentukan; 3. Konfirmasi dengan narasumber untuk memberikan penyuluhan; 4. Membuat materi penyuluhan dalam bentuk leaflet; 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; 6. Membuat laporan hasil penyuluhan.
13
BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL
Pelayanan promosi kesehatan yang professional memiliki standar pengelolaan sumberdaya manusia/tenaga sebagai bagian penting dalam pelayanan. Pengaturan tenaga promosi kesehatan bertujuan agar kegiatan pelayanan yang di berikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Standar ketenagaan PKRS telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 004/Menkes/SK/II/2012 tentang Petujuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 66/Menkes-Kesos/SK/I/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat. 8.1 KUALIFIKASI TENAGA PKRS Pada umumnya seluruh petugas rumah sakit adalah tenaga promotor kesehatan namun untuk tenaga khusus pengelola dan pemberi pelayanan promosi kesehatan harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : 1. Tenaga Pengelola PKRS Tenaga pengelola PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan/ manajemen kegiatan, Adapun kualifikasi tenaga pengelola PKRS adalah sebagai berikut : a.
Pendidikan minimal S 1 Kesehatan/ D3 Keperawatan diutamakan peminatan promosi kesehatan;
b.
Memiliki sertifikat pelatihan pengelola PKRS.
2. Tenaga Fungsional PKRS Tenaga fungsional PKRS adalah tenaga yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung sesuai dengan ruang lingkup pelayanan yang ditetapkan. Adapun kualifikasi tenaga fungsional PKRS sebagai berikut :
14
a. Fungsional ahli 1) Pendidikan minimal S 1 Kesehatan; 2) Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional, dan pelatihan pengelola PKRS. b. Fungsional terampil 1) Pendidikan minimal D3 Kesehatan; 2) Memiliki sertifikat pelatihan jabatan fungsional. 3. Tenaga Fungsional khusus edukator a. Minimal D3 Kesehatan; b. Minimal memiliki sertifikat pelatihan edukasi dasar; c. Memiliki sertifikat pelatihan komunikasi efektif dan terapeutik. 4. Tenaga Teknis lainnya a. Pendidikan minimal SMA sederajat; b. Memiliki kompetensi desain multimedia. A. Pola Ketenagaan TIM Promosi Kesehatan (PKRS) JUMLAH
KUALIFIKASI
JUMLAH
TENAGA
TENAGA
MENURUT
SAAT INI
STANDAR
KEKURANGAN TENAGA
KEMENKES 1.
S1
Kesehatan/kesehatan
Masyarakat.
0
3
3
1
3
2
3. Sarjana / D3 IT
1
2
1
4. Tenaga Teknis lainnya
0
2
1
2. D3 Keperawatan + minat & bakat
dibidang
Promosi
Kesehatan
15
8.2 DISTRIBUSI KETENAGAAN Distribusi ketenagaan pelayanan promosi kesehatan di lakukan sesuai dengan ruang lingkup pelayanan sebagai berikut : 1. Tenaga pengelola PKRS Tenaga pengelola PKRS terdiri dari ketua Tim PKRS, koordinator advokasi dan kemitraan, Koordinator edukasi serta koordinator pegembangan sarana dan media edukasi . 2. Pelayanan rawat inap Pelayanan PKRS di rawat inap meliputi pendidikan pasien dan keluarga yang dilakukan oleh tenaga fungsional PKRS ataupun tenaga fungsional kesehatan lainnya yang mendapatkan sertifikasi edukator. 3. Pelayanan rawat jalan Pelayanan pendidikan pasien dan keluarga di rawat jalan difasilitasi dengan adanya ruang edukasi yang dilakukan oleh dokter umum, perawat dan ahli gizi yang telah tersertifikasi edukator.
8.3 PENGATURAN JAGA Pola pengaturan jaga disesuaikan dengan beban kerja dengan prinsip pengeloaan yang efektif dan efisien. 1. Pelayanan edukasi di rawat jalan dilakukan setiap hari Senin- Jum’at mulai pkl. 08.00 – 14.30 WIB; 2. Pelayanan edukasi di rawat inap dilakukan sesuai dengan kondisi pasien; 3. Pelayanan edukasi ke masyarakat sekitar rumah sakit melalui website dan media sosial Rumah Sakit Utama Husada.
16
BAB IX KEGIATAN ORIENTASI
9.1 Kegiatan di dalam Rumah Sakit Sebagai Unit yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan, maka kegiatan yang dilakukan oleh Instalasi PKRS berupa Promosi Kesehatan pada pasien rawat jalan, rawat inap dan instalasi penunjang lainnya. Adapun kegiatannya adalah dalam bentuk penyuluhan pada pasien atau keluarga dengan cara tatap muka langsung dan diskusi kelompok. Kegiatan penyuluhan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap waktu dan jam mengkondisikan dilakukan pada hari senin sampai dengan sabtu.
9.2 Kegiatan di Luar Rumah Sakit Pelayanan edukasi ke masyarakat sekitar rumah sakit dalam bentuk website dan media sosial Rumah Sakit Utama Husada.
17
BAB X PERTEMUAN/RAPAT
Rapat berkala terdiri dari : 1. Rapat Rutin 2. Rapat Insidentil Rapat Rutin diselenggarakan pada : Waktu
:
Jam
:
Tempat
:
Peserta
: Ketua, Sekertaris, dan anggota tim PKRS
Materi
: 1. Evaluasi kinerja selama 1 bulan berjalan 2. Evaluasi kinerja mutu 3. Masalah yang timbul dan penyelesaiannya 4. Evaluasi dan rekomendasi Rapat Insidentil diselenggarakan sewaktu-waktu bila ada masalah atau
sesuatu hal yang perlu dibahas segera.
18
BAB XI PELAPORAN
11.1 Laporan Harian Laporan harian setiap hari disampaikan kepada Kepala Instalasi PKRS berupa laporan kegiatan penyuluhan atau konseling pada pasien.Laporan harian divalidasi oleh Wakil Kepala Instalasi PKRS dan diparaf.
11.2 Laporan Bulanan Seluruh staf membuat laporan kegiatan setiap bulan, direkapitulasi oleh wakil kepala instalasi PKRS dan selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direktur Rumah Sakit Utama Husada.
11.3 Laporan Tahunan Laporan tahunan disusun setiap akhir tahun dan disampaikan pada bulan Januari awal tahun berikutnya kepada Direktur Utama.Laporan tahunan merupakan hasil evaluasi kegiatan selama satu tahun berjalan.
19
