Pedoman Narkotika & psiko

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Belakang Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatan. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan,antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika dan Psikotropika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika. Narkotika dan Psikotropika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.Mengimpor , mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atas menggunakan Narkotika dan Psikotropika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

B. Tujuan Pedoman

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan 2. Memberikan pedoman bagi tenaga kesehatan 3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Narkotika dan Psikotropika yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety) dan tidak terjadi bahaya penyalahgunaan. Dilarang mengubah dan atau menggandakan menggandakan dokumen ini tanpa tanpa persetujuan Kepala Kepala Puskesmas I Cilongok

1

C. Ruang lingkup pelayanan Pelayanan resep narkotika dan Psikotropika berdasarkan resep dokter dan ada pengendalian, pengawasan dan pelaporan penggunaan dari petugas kefarmasian .

D. Batasan operasioal 1. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. 2. Pedagang besar farmasi tertentu hnaya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. Pedagang besar farmasi tertentu b. Apotek c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu d. Rumah sakit e. Lembaga ilmu pengetahuan 3. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika dan Psikotropika kepada: a. Rumah sakit pemerintah b. Pusat kesehatan masyarakat c. Balai pengobatan pemerintah tertentu

4. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek b. Rumah sakit c. Pusat kesehatan masyarakat d. Balai pengobatan e. Dokter 5. Rumah

sakit,

apotek,

pusat

kesehatan

masyarakat

dan

balai

pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter 6. Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksankan untuk : a. Menjalankan praktek dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan c. Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala Puskesmas I Cilongok

2

E. Landasan hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988 )

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Kepala Puskesmas I Cilongok

3

BAB II STANDAR KETENAGAAN

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 (satu) Apoteker sebagai penanggungjawab, yang dapat dibantu oleh TenagaTeknis Kefarmasian sesuai kebutuhan. Jumlah kebutuhan Apoteker di puskesmas dihitung berdasarkan rasio kunjungan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan serta memperhatikan pengembangan puskesmas.Rasio untuk menentukan jumlah Apoteker di Puskesmas adalah 1 Apoteker untuk 50 pasien perhari. Di Puskesmas I Cilongok pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh 1(satu) Apoteker dan dibantu 1(satu) orang tenaga Pengadministrasian Umum

B. Distribusi ketenaga

NAMA APOTEKER

JABATAN

Sri Sukesih,S.Farm,Apt

Apoteker Pelaksana

C. Jadual Kegiatan

Pelayanan obat dilakukan setiap hari. 1. Rawat Jalan : Senin sd Kamis : 07.30 wib sd 14.15 wib Jumat

: 07.30 wib sd 11.15 wib

Sabtu

: 07.30 wib sd 12.45 wib

2. Rawat Inap

: 24 Jam

3. IGD

: 24 Jam


4

BAB III STANDAR FASILITAS

A. Denah Ruang

D

A

A

E

C

F

B

G

Keterangan Gambar : A

: Pintu

B

: Meja Kasir dan Penerimaan Obat

C

: Rak Obat

D

: Meja Komputer

E

: Sealing

F

: Dispenser

G

: Lemari Administrasi dan lemari Psikotropika

B. Standar fasilitas Sarana

yang

diperlukan

untuk

menunjang

pelayanan

kefarmasian

di

Puskesmas meliputi sarana yang memiliki fungsi: 1. Ruang penerimaan resep Ruang penerimaan resep meliputi tempat penerimaan resep, 1 (satu) set meja dan kursi. Ruang penerimaan resep ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. 2. Ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara terbatas)


5

Ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas meliputi rak Obat sesuai kebutuhan dan meja peracikan. Di ruang peracikan disediakan peralatan peracikan, timbangan Obat, air minum (air mineral) untuk pengencer, sendok Obat, bahan pengemas Obat, lemari pendingin, termometer ruangan, blanko salinan resep, etiket dan label Obat, buku catatan pelayanan resep, buku-buku referensi/standar sesuai kebutuhan, serta alat tulis secukupnya. Ruang ini diatur agar mendapatkan cahaya dan sirkulasi udara yang cukup. 3. Ruang penyerahan Obat Ruang penyerahan Obat meliputi konter penyerahan Obat, buku pencatatan penyerahan dan pengeluaran Obat. Ruang penyerahan Obat dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep.

4. Ruang penyimpanan Obat Ruang penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika dalam lemari khusus, terkunci dan aman. Untuk penyimpanan obat Narkotika dalam lemari dengan dobel daun pintu dengan kunci yang berbeda, tidak dicampur dengan obat lain dan aman. 5. Ruang arsip Ruang arsip memerlukan ruangan khusus yang memadai dan aman untuk memelihara dan menyimpan dokumen dalam rangka untuk menjamin penyimpanan sesuai hukum, aturan, persyaratan, dan teknik manajemen yang baik. Resep obat Narkotika dan Psikotropika di simpan tersendiri.


6

BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

Pengelolaan Narkotika dan Psikotropika meliputi pemesanan, penerimaan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan dan pemusnahan narkotika dan psikotropika. 1. Pengelolaan Narkotika Pengelolaan Narkotika diatur secara khusus untuk menghindari terjadinya kemungkinanpenyalahgunaan obat tersebut.Pelaksanaan pengelolaan narkotika meliputi : a. Pemesanan Narkotika Pemesanan sediaan narkotika menggunakan Surat Pesanan Narkotika yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab .Pemesanan dilakukan ke PT.Kimia Farma( satu satunya PBF Narkotika yang legal di Indonesia) dengan membawa surat pesanan khusus narkotika rangkap empat.Satu lembar surat pesanan asli dan dua lembar salina surat pesanan diserahkan kepada Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan sedangkan satu lembar salina surat pesanan sebagai arsip .Satu surat pesanan hanya boleh memuat pemesanan satu jenis obat (item) narkotika. b. Penerimaan Narkotika Penerimaan narkotika dari PBF harus diterima oleh Apoteker penanggung jawab atau dilakukan sepengetahuan Apoteker penanggung jawab.Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sbelumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan.Pada saat diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jrnis dan jumlah narkotika yang dipesan. c. Penyimpanan Narkotik Obat-obat yang termasuk golongan narkotika disimpan pada lemari khusus yang terbuat dari kayu atau bahan lain yang kokoh dan kuat yang ditempel pada dinding, memiliki 2 kunci ynag berbeda , terdiri dari 2 pintu satu untuk pemakaian sehari hari seperti kodein dan satu lagi yang berisi pethidin, morfin dan garamnya.Lemari tersebut terletak di tempat yang tidak diketahui oleh umum, tetapi dapat diawasi langsung oleh petugas farmasi dan penanggung jawab narkotika. d. Pelayanan Narkotika


7

Puskesmas hanya boleh melayani resep narkotika dari resep asli atau salina resep puskesmas itu sendiri yang belum diambil sama sekali atau baru diambil sebagian.Resep narkotika yang masuk dipisahkan dari resep lainnya dan diberi garis merah di bawah obat narkotika. e. Pelaporan Narkotika Pelaporan penggunaan narkotika dilakukan setiap bulan, dilakukan melalui online SIPNAP( Sisitem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika). Petugas farmasi setiap bulannya menginput data penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNAP lalu setelah data diinput lalu dilaporkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Laporan meliputi pemakaian narkotika untuk bulan bersangkutan meliputi nomor urut, nama bahan/sediaan, satuan, persediaan awal bulan.password dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada dinkes setempat. f. Pemusnahan Narkotika Prosedur pemusnahan Narkotika dilakuakn sebagai berikut : 1. Apoteker penanggung jawab membuat dan menandatangi surat permohonan pemusnahan narkoyika yang berisi jenis dan jumlah narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat. 2. Surat permohonan yang telah ditandatangani oleh Apoteker penanggung jawab dikirimkan ke Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan, dan akan menetapkan waktu dan tempat pemusnahan. 3. Kemudian dibentuk panitia pemusnahan yang terdiri dari Apoteker penanggungjawab Asisten Apoteker, petugas BPOM dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Bila pemusnahan narkotika telah dilaksankan dibuat Berita acara pemusnahan yang berisi : a. hari,tanggal,bulan,tahun dan tempat dilakukannya pemusnahan b. Nama, jenis dan jumlah narkotika yang dimusnahkan c. Cara pemusnahan d. Petugas yang melakukan pemusnahan e. Nama dan tandatangan Apoteker Penanggung jawab Berita cara tersebut dibuat dengan tembusan : 1. Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota


8

2. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DKI Jakarta 3. Arsip

2. Pengelolaan Psikotropika Selain pengelolaan narkotika, pengelolaan psikotropika juga diatur secara khusus mulai dari pengadaan sampai pemusnahan untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat tersebut. Pelaksanaan pengeloaan psikotropika meliputi : a.

Pemesanan Psikotropika Pemesanan psikotropika dari PBF dengan surat pemesanan rangkap 2 diperbolehkan lebih dari 1 item obat dalam satu surat pesanan, boleh memesan ke berbagai PBF

b.

Penerimaan Psikotropika Penerimaan Psikotropika dari PBF harus diterima oleh Apoteker pe nanggung jawab atau dilakukan dengan sepengetahuan Apoteker penanggung jawab.Apoteker akan menandatangani faktur tersebut setelah sebeliumnya dilakukan pencocokan dengan surat pesanan . pada saat diterima dilakukan pemeriksaan yang meliputi jenis dan jumlah psikotropika yang dipesan


9

BAB V LOGISTIK

Dalam Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika diperlukan beberapa sarana antara lain : 1. Ruang Penerimaan Resep 2. Ruang pelayanan resep dan peracikan 3. Ruang penyerahan obat. 4. Ruang konseling 5. Ruang penyimpanan obat 6. Ruang arsip Perlengkapan lain yang diperlukan : 1. Almari obat/rak obat 2. Kartu stok obat 3. Meja dan kursi 4. Blender/mortar 5. Sealing Bahan Habis Pakai 1. Plastik obat 2. Kertas Puyer


10

BAB VI KESELAMATAN PASIEN

Yang dimaksud keselamatan pasien( patient safety ) adalah proses memberikan pelayanan kepada pasien yang lebih aman,termasuk didalamnya asesmen resiko, identifikasi dan manajemen resiko terhadap pasien,pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya resiko. Ada 6 indikator keselamatan pasien adalah sebagai berikut : 1. Ketepatan identifikasi pasien 2 .Peningkatan komunikasi efektif 3 .Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai 4 .Kepastian tepat lokasi/sisi, tepat prosedur dan tepat orang yang dioperasi 5 .Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan 6 .Pengurangan resiko cidera karena pasien jatuh Dalam pelayanan obat ada 2 indikator sasaran mutu keselamatan pasien yaitu : 1.Peningkatan komunikasi efektif Komunikasi yang tepat waktu,akurat , lengkap, jelas dan yang mudah dipahami oleh penerima akan mengurangi kesalahan dan menghasilkan peningkatan keselamatan pasien.Komunikasi dapat secara elektronik, lisan atau tertulis. 2.Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai Maksud dan tujuan bila obat-obatan menjadi bagian dari rencana pengobatan pasien,manajemen harus berperan secara kritis untuk memastikan keselamatan pasien.Obat-obatan yang perlu diwaspadai (hight alert medication) adalah obat yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan,kesalahan serius,obat beresiko tinggi, menyebabkan dampak yang tidak diinginkan . seperti obat-obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip( Nama obat Rupa dan Ucapannya Mirip / NORUM )atau Look Alike Sound Alike ( LASA)


11

BAB VII KESELAMATAN KERJA

Dengan meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh masyarakat maka tuntutan pengelolaan program Keselamatan Kerja di puskesmas semakin

tinggi,

karena

Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

puskesmas,

pengunjung/pengantar pasien, pasien dan masyarakat sekitar puskesmas ingin mendapatkan perlindungan dari gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja, baik sebagai dampak proses kegiatan pemberian pelayanan maupun karena kondisi sarana dan prasarana yang ada di puskesmas yang tidak memenuhi standar. Puskesmas sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165 :”Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan

melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja”. Berdasarkan pasal di atas maka pengelola tempat kerja di puskesmas

mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaga kerjanya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan kerja disamping keselamatan kerja. Puskesmas harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyedia layanan atau pekerja maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di puskesmas. Program keselamatan kerja di puskesmas merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, khususnya dalam hal kesehatan dan keselamatan

bagi

SDM

puskesmas,

pasien,

pengunjung/pengantar

pasien,

masyarakat sekita. 1.Tujuan umum Terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif untuk SDM puskesmas, aman dan sehat bagi pasien, pengunjung/pengantar pasien, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga proses pelayanan puskesmas berjalan baik dan lancar. 2. Tujuan khusus


12

a. Terlindunginya pekerja dan mencegah terjadinya PAK (Penyakit Akibat Kerja) dan KAK (Kecelakaan Akibat Kerja). b. Peningkatan mutu, citra dan produktivitas puskesmas.

Alat Keselamatan Kerja 1.

Masker

2. Lap 3. Peralatan pembersih

Aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut: a. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. b. Pakailah jas (dokter, dokter gigi, analis) saat bekerja c. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, eye shower , respirator, dan alat keselamatan kerja yang lainnya. d. Buanglah sampah pada tempatnya. e. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. f. Dilarang merokok


13

BAB VIII PENGENDALIAN MUTU

Pengendalian mutu Pelayanan Narkotika dan Psikotropika merupakan kegiatan pengendalian pelayanan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat. Unsur-unsur yang mempengaruhi mutu pelayanan: a. Unsur masukan (input), yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan dana, dan Standar Prosedur Operasional. b. Unsur proses, yaitu tindakan yang dilakukan yaitu peningkatan komunikasi efektif , peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai dan kerja sama. c. Unsur lingkungan, yaitu kebijakan, organisasi, manajemen, budaya, respon dan tingkat pendidikan masyarakat. Pengendalian mutu Pelayanaan terintegrasi dengan program pengendalian mutu pelayanan kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kegiatan pengendalian mutu Pelayanan Kefarmasian meliputi: a. Perencanaan, yaitu menyusun rencana kerja dan cara monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu sesuai standar. b. Pelaksanaan, yaitu: 

monitoring

dan

evaluasi

capaian

pelaksanaan

rencana

kerja

(membandingkan antara capaian dengan rencana kerja); dan 

memberikan umpan balik terhadap hasil capaian.

c. Tindakan hasil monitoring dan evaluasi, yaitu: 

melakukan perbaikan kualitas pelayanan sesuai standar; dan meningkatkan kualitas pelayanan jika capaian sudah memuaskan.

Monitoring merupakan kegiatan pemantauan selama proses berlangsung untuk memastikan bahwa aktivitas berlangsung sesuai dengan yang direncanakan. Monitoring dapat dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang melakukan proses. Aktivitas monitoring perlu direncanakan untuk mengoptimalkan hasil pemantauan. Contoh: 1.Monitoring pelayanan resep : resep Narkotika dan Psikotropika diberi tanda khusus,kelengkapan resep harus lengkap 2.Monitoring penggunaan Obat 3.Monitoring kinerja tenaga kefarmasian.Untuk menilai hasil atau capaian pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian, dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap data yang dikumpulkan yang diperoleh melalui metode berdasarkan waktu, cara, dan teknik pengambilan


14

BAB IX PENUTUP

Pedoman Pelayanan obat Narkotika dan Psikotropika

di Puskesmas I

Cilongok ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerja sama

semua pihak yang terkait,

sehingga hal tersebut akan menjadikan pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dapatoptimal dan dapat memberikan kepuasan kepada pasien atau masyarakat.


15

Pedoman Narkotika & psiko

Recommend Documents