BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1. Profil organisasi
Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan masyarakat, beserta jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu, Polindes dan Ponkesdes. Puskesmas berupaya untuk dapat memberikan layanan yang optimal pada masyarakat terutama yang belum terjangkau fasilitas kesehatan. Puskesmas Padas sesuai dengan tugas dan fungsi puskesmas memiliki tugas memberikan pelayanan berupa Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), sehingga berupaya untuk memberikan pelayanan secara medis (kuratif) dan rehabilitatif kepada masyarakat, namun juga tidak melupakan tugas untuk terjun dalam masyarakat memberikan layanan kesehatan promotif dan preventif. Kedudukan Puskesmas Padas Kabupaten Ngawi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten dan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Puskesmas Padas berdiri 20 September 1970 sampai sekarang dengan susunan kepala puskesmas sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
dr. Soepartono dr. Sugiarto Widjaya dr. Philipus Roesli dr. Raharjo Kuntoyo dr. Ignatius Budi Ristiono dr. Heri Nurfahrudin
:
1970-1980 : 1980-1986 : 1986-1991 : 1991-1996 : 1996-2003 : 2003-sekarang
Puskesmas Padas terletak di Jalan Raya Ngawi Caruban km.9 No. 38 desa Pacing Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dengan nomor telepon 0351-746846 dan kode pos 63281 .Puskesmas Padas berada di wilayah yang sangat strategis karena berada di tepi jalan raya propinsi yang menghubungkan Surabaya sampai Jakarta. Jarak Puskesmas Padas dengan Ibukota Kabupaten Ngawi kurang lebih 9 km.
Wilayah kerja Puskesmas Padas berbatasan dengan : Utara
: Kecamatan Kasreman
Selatan
: Kecamatan Pangkur
Timur
: Kecamatan Karang jati dan kecamatan Bringin
Barat
: Kecamatan Ngawi
1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. 2. 1.
Wilayah kerja Puskesmas Padas meliputi 12 desa : Desa Padas Desa Pacing Desa Munggut Desa Bendo Desa Banjaransari DesaTambakromo Desa Tungkulrejo Desa Bintoyo Desa Sukowiyono Desa Kedungprahu Desa Kwadungan Lor Desa Sambiroto Sarana Penunjang di wilayah kerja Sarana Pendidikan
1) Taman Kanak-kanak
: 20
2) Sekolah Dasar (SD)
: 24
3) Sekolah Menengah Pertama/sederajat
: 3
1) 2) 3) 4) 1) 2) 3) 4)
2. Sarana Institusi Sarana Kesehatan Sarana Pendidikan Sarana Ibadah Perkantoran 3. Tempat-tempat Umum Pasar : Supermarket / Mini Warung/RM Tempat Pengolahan Makanan
:10 : 47 : 40 : 20 2 : 5 : 20 : 10
3. Karakteristik Wilayah Wilayah kerja Puskesmas Padas merupakan wilayah dataran rendah yang mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani. Luas Wilaya : 39.470 km² Hubungan lalu lintas antar desa/kelurahan semua dapat dilalui kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Jarak terjauh dari Puskesmas Padas ke Desa dapat ditempuh selama 30 menit yaitu Desa Banjaransari dan Desa Bendo. 4. Jarak Puskesmas ke : -
Dinas Kesehatan Kab. Ngawi : 12 Km RSUD dr.Soeroto : 13Km
5. Data Kependudukan Jumlah penduduk kecamatan Padas berdasarkan data BPS kabupaten Ngawi Tahun 2014 : 35.302 jiwa, Terdiri dari : Laki-laki
: 17.509 jiwa
Perempuan : 17.793jiwa
Jumlah KK
: 12.190 KK
Jumlah Keluarga Miskin (yankes)
: 1.494 KK
Jumlah Masyarakat Miskin
: 21.071orang
Jumlah Rumah
: 11.490 rumah
Jumlah Desa ODF
: 12
Jumlah Bumil
: 520
Jumlah Bayi
: 476
Jumlah Balita
: 927
Angka Kematian Ibu
:2
Angka Kematian Bayi
:8
Jumlah Balita Gizi Buruk
:9
Jumlah PUS
: 11.596
Jumlah KB aktif
: 7.256
Jumlah peserta ASKES
: 2.286
Jumlah Jamkesmas
: 21.071
Tingkat Pendidikan
:
Tidak/Belum tamat SD
: 5.607
SD/MI
: 4.409
SLTP/MTs
: 3.288
SLTA/MA
: 2.370
Akademi/PT
: 449
6. Ketenagaan No
Indikator
PNS
Latker
1
Jumlah
Dokter Umum
2
1
3
2
Kesmas
-
1
1
3
Kesling
1
2
3
4
Gizi
2
-
2
5
Rekam Medik
1
-
1
6
Keuangan
5
-
5
7
Admistrasi
5
2
7
8
Perawat
17
9
26
9
Bidan
16
12
28
10
Dokter gigi
1
-
1
11
Perawat gigi
1
-
1
12
Apoteker
-
-
-
13
Asisten Apoteker
1
2
3
14
Analis Kesehatan/ ATLM
2
1
3
15
Pendukung lain
4
4
8
Jumlah
58
34
92
Struktur organisasi Puskesmas Padas
Kepala Puskesmas Padas
Sistem Pengendalian
Urusan Tata Usaha
Umum Kepegawaian
Penanggung jawab UKM Koord P2:
Koord PKM:
Koord PL:
-Diare -DBD/Chiku -Malaria -Kusta -TB
-Prokes -UKBM -BiaKes
-TTU/I -PL -STBM -Mamin
-UKS -UKGS
Koord
Koord RI:
Kasih Ibu
-Umum
Kes
-KIA/KB
Koor:
Koord
Koor Penunangj
PONE D
Penunjang
Non Medik:
Medik: -Rekam Medik
Koor
-Laboratorium
Gizi:
Koor
-Gizi
UGD
-Inst.Gizi -Inst. Sarana
-Inst.Farmasi
-Masy
-Batra
Perencanaa n Informasi
Penanggung jawab UKP
Kesga: -ISPA
Keuangan
Prasarana Inst.Pengolahan
-HIV/AIDS Limbah -Imunisasi
Puskesmas Pembantu
Polindes
Struktur Manajemen Mutu
Kepala Puskesmas
Wakil Manajemen Mutu/
Sekretaris
Tim Mutu UKM
Tim Mutu
Tim Mutu
2.
Kebijakan Mutu
Visi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, dan peluang yang ada di Puskesmas Padas serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi yang dicanangkan pada Tahun 2015 – 2019 adalah: “Menjadi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di lingkungan Kecamatan Padas” Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menjadi FKTP adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan tingkat pertama, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat 2. Meningkatkan derajat kesehatan adalah menjadikan masyarakat Kecamatan Padas: a. memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu c. hidup dalam lingkungan sehat; dan d. memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, e. kelompok dan masyarakat.
Misi Misi adalah rumusan umum tentang upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang dan kekuatan yang dimiliki. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Puskesmas Padas tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka Puskesmas Padas merumuskan misi sebagai berikut :
1. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan pemulihan kesehatan bagi perorangan 3. Memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.
Nilai Nilai yang dianut oleh Puskesmas Padas yakni PADAS : 1. Peduli
: Puskesmas Padas peduli dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang 2. Amanah
sama untuk seluruh lapisan masyarakat.
: Puskesmas Padas mengemban amanah dalam memberikan
pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 3. Dedikasi
:
Seluruh karyawan / karyawati di Puskesmas Padas
dalam memberikan pelayanan penuh dengan dedikasi dan profesionalisme. 4. Aman
:
Di dalam pemberian pelayanan kesehatan di Puskesmas
Padas sudah sesuai standart pelayanan sehingga memberikan rasa aman baik bagi petugas maupun pengguna pelayanan. 5. Sehat
:
Tujuan pelayanan kesehatan di Puskesmas Padas
adalah mewujudkan masyarakat sehat.
Moto “ Anda sehat kami bangga “
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras,agama ,politik yang dianut dan tingkat sosial ekonomi. Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral pembangunan nasional ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan setinggitingginya melalui peningkatan akses masyarakat,termasuk pekerja terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas serta upaya kearah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII menyatakan bahwa upaya kesehatan bertujuan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Untuk itu,dilakukan melalui Upaya Kesehata Kerja (UKK). Penyelenggaraan UKK tidak hanya berada ditangan pemerintah,melainkan mengikutsertakan kelompok masyarakat dan potensi swasta dengan sasaran pekerja dan lingkungannya. Tantangan kesehatan pada pekerja adalah potensi dan kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK) serta Kecelakaan Akibat Kerja (kak) yang tinggi. Faktor resiko karena pekerjaan adalah faktor paparan bahaya di lingkungan kerja karena proses kerja, baik resiko pajanan fisik, kimia, biologi, ergonomi, psikososial dan gaya hidup, antara lain gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang aktifitas,kebiasaan merokok,pola makan yang berlebihan dalam hal garam,gula dan lemak,selainjuga polusi lingkungan. ILO (2013) mencatat bahwa setiap 15 detik seorang pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja serta sebanyak 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja. Menurut data Jamsostek (2013), angka kecelakaan kerja mencapai 103.285 kasus dari 12,4 juta jumlah pekerja Jamsostek. Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan 11 % pekerja mengalami gangguan pendengaran dan 11,9 % mengalami penyakit sendi otot,serta 52,8 % masyarakat memiliki kebiasaan aktifitas yang kurang,21,2 % memiliki kebiasaan merokok,dan hanya 10,7 % yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah tiap hari. Peningkatan penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja menimbulkan dampak secara ekonomis tidak hanya bagi individu pekerja, tetapi juga bagi keluarga,masyarakat pekerja dan Negara. Untuk itu diperlukan upaya integrasi penanganan masalah kesehatan pada pekerja,khususnya pekerja skala usaha mandiri,mikro dan kecil melalui Unit Kegiatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada sesuai kebutuhan. Pelayanan kesehatan pada umumnya lebih bersifat kuratif.Selain itu, pada pelaksanaan UKBM khususnya kesehatan kerja terdapat kesulitan berkelanjutan kader. Keberadaan kader yang berasal dari pekerja memiliki keterbatasan waktu sehingga integrasi pelayanan dengan kader dan program kesehatan lainnya sangat diperlukan. Dalam rangka pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi pada pekerja perlu adanya suatu wadah yaitu Pos UKK.
B. Tujuan Pedoman Sebagai acuan bagi petugas kesehatan dalam penyelenggaraan Pos UKK C. Tujuan Kegiatan 1. Tujuan Umum Meningkatkan derajat kesehatan pekerja pada kelompok usaha skala mandiri dan kecil (sektor informal) melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk Pos UKK
2. Tujuan Khusus a. Memudahkan akses pelayanan kesehatan pada pekerja dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif dan preventif serta kuratif dan rehabilitatif sederhana b. Meningakatkan jumlah dan kualitas Pos UKK dengan pendekatan pelayanan kesehatan c. Meningkatkan peran dan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pos UKK D. Landasan Hukum 1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang 1945 pasal 28 Undang-Undang No 1/1970 tentang Tenaga Kerja Undang-Undang No 23 tahun 1992 pasal 23 tentang Kesehatan Kerja Kepmenkes 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Permenaker 1758/2003 tentang Standart Pelayanan Kesehatan Dasar
E. Ruang Lingkup Ruang
lingkup
pedoman
ini
mencakup
konsep
dasar
dan
strategi
keberhasilan
kegiatan,penyelenggaraan kegiatan di Pos UKK,peran serta pemangku kepentingan,penilain dan indikator keberhasilan F. Pengertian Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) adalah wadah untuk pemberdaayaan masyarakat di kelompok pekerja usaha kecil dan menengah dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif dan preventif serta kuratif dan rehabilitatif sederhana untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang di akibatkan pekerjaan.
BAB II KONSEP DASAR DAN STRATEGI
A. Konsep Dasar Konsep Pos UKK dilatarbelakangi adanya fenomena sebagai berikut : 1. Makin meningkatnya jumlah pekerja dan sebagian besar belum mendapatkan pelayanan kesehatan kerja yang memadai,serta masih banyak tempak kerja yang belum melaksanakan kesehatan kerja. 2. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pekerja banyak yang mengalami penyakit akibat kerja dan kecelakaan pekerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja. 3. Pos UKK diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan ,pencegahan dan pengobatan penyakit. B. Tujuan Pembentukan Pos UKK 1. Tujuan Umum Mewujudkan masyarakat pekerja yang sehat dan produktif 2. Tujuan Khusus a. Meningkatkan pengetahuan masyrakat pekerja tentang kesehatan kerja. b. Meningkatkan kemampuan masyarakat pekerja untuk menolong dirinya sendiri. c. Meningkatkan pelayanan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh kader,masyarakat pekerja dan tenaga kesehatan yang terlatih kesehatan kerjanya. d. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat pekerja terhadap resiko dan bahaya akibat kerja yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. e. Meningkatkan dukungan dari pengambil kebijakan terhadap Pos UKK. f. Meningkatkan peran aktif lintas program dan lintas sektor terkait
dalam
penyelenggaraan Pos UKK. C. Manfaat Pos UKK 1. Bagi masyarakat pekerja. Permasalahan kesehatan kerja dapat dideteksi secara dini dan masyarakat pekerja dapat memperoleh pelayanan kesehatan kerja yang sangat dijangkau. 2. Bagi kader kesehatan. a. Kader dapat mendapatkan informasi lebih awal tentang kesehatan kerja. b. Kader mendapatkan kebanggaan. 3. Bagi puskesmas. a. Memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas. b. Dapat mengoptimalkan fungsi Puskesmas utamanya pemberdayaan masyarakat. 4. Bagi sektor lain. a. Dapat memadukan kegiatan sektornya utamanya yang berkaitan dengan kesejahteraan. b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
D. Strategi Untuk mencapai keberhasilan program Pos UKK diperlukan strategi pelaksanaan kegiatan,yaitu : 1. Sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah,pihak legislative,pemerintah daerah serta pemangku kepentingan. 2. Peningkatan peran pemerintah
dan
masyarakat
dalam
perencanaan,pelaksanaan
monitoring dan evaluasi. 3. Peningkatan jejaring kerja dengan melibatkan lintas program,lintas sektor dan pemangku kepentingan. 4. Pendekatan integratife pada kelompok masyarakat pekerja. 5. Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan survey mawas diri dan musyawarah masyarakat kelompok kerja. 6. Menstimulasi ketersediaan sarana dan prasarana di Pos UKK.
7. Peningkatan upaya promosi kesehatan melalui metode penyuluhan dan berbagai media komunikasi,informasi dan edukasi.
BAB III PENYELENGGARAAN KEGIATAN
A. Persyaratan Pembentukan Pos UKK Persyaratan dalam pembentukan Pos UKK yaitu : 1. Ada kelompok pekerja yanga membutuhkan pelayanan kesehatan kerja. 2. Ada keinginan masyarakat pekerja membentuk Pos UKK. 3. Ada kesediaan masyarakat pekerja menjadi kader Pos UKK. 4. Ada tempat yang memadai untuk dijadikan Pos UKK yang dilengkapi dengan papan nama Pos UKK untuk melakuka kegiatan. 5. Tersedianya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) kit dan pertolongan pertama pada penyakit (P3P) kit. 6. Tersedianya contoh Alat Pelindung Diri (APD) untuk pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. B. Persiapan Dalam tahap persiapan,diperlukan beberapa langkah disetiap tingkatan Puskesmas sebagai berikut : 1. Melakukan sosialisasi di internal Puskesmas. 2. Pembentukan Tim Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. 3. Membuat rencana kerja untuk kegiatan penyelenggaraan Pos UKK. 4. Advokasi kepada camat, kepala desa,pamong/toma, pengusaha untuk mendapatkan dukungan tentang kegiatan Pos UKK. 5. Survey Mawas Diri (SMD) dalam rangka mengumpulkan data dasar, informasi besaran masalah pada pekerja, jumlah pekerja, jenis pekerjaan, sarana prasarana dan sumber daya dari pekerja itu sendiri. 6. Pertemuan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa ( Musyawarah Masyarakat Desa). C. Penyelenggaraan Kegiatan 1. Pelatihan SDM Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pos UKK diperlukan pelatihan SDM. Jenis pelatihan yang dimaksud yaitu : a. Pelatihan kader Pos UKK b. Pelatihan Sistem Rujukan 2. Organisasi Penggerak Sebagai organisasi penggerak dalam penyelenggaraan Pos UKK adalah sebagai berikut : a. Penanggungjawab : Kepala desa b. Pembina : Kepala Puskesmas c. Tenaga pelaksana : Kader 3. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan di Pos UKK terdiri dari : a. Pelayanan Promotif,meliputi : Penyuluhan /konseling kesehatan kerja,penyakit tidak menular,PHBS Penyebarluasan informasi tentang kesehatan kerja .penyakit menular,kesehatan ibu Sarasehan untuk melakukan perubahan menuju norma sehat dalam bekerja Pencatatan dan pelaporan b. Pelayanan Preventif,meliputi :
Inventarisasi jenis pekerjaan agar dapat mengetahui resio yang mungkin timbul (PAK
dan KAK) Pengenalan resiko bahaya di tempat kerja Penyediaan contoh dan kepatuhan pnggunaan Alat Pelindung Diri (APD) Mendorong upaya perbaikan lingkungan kerja misyal perbaikan aliran udara Pengamatan jentik di lingkungan kerja Membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan awal dan berkala oleh petugas
kesehatan c. Pelayanan Kuratif,meliputi : Pelayanan P3K dan P3P oleh kader Pos UKK Pusling oleh petugas Puskesmas d. Pelayanan Rehabilitatif,meliputi : Pemulihan dengan alat-alat sederhana 4. Waktu dan Pelaksana a. Waktu pelaksanaan Waktu buka Pos UKK disepakati oleh kelompok masyarakat pekerja sesuai dengan situasi dan kondisi setempat b. Pelaksana kegiatan Pelaksana kegiatan adalah kader dan petugas kesehatan yang harus memiliki kriteria sebagai berikut : Kader : memiliki kemauan, kemampuan dan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan mendapatkan pelatihan Petugas kesehatan : mempunyai kompetensi dan kewenangan bidang kesehatan kerja 5. Pelatihan untuk pengembangan Kegiatan Pos UKK Jenis pelatihan yang dapat di lakukan untuk kader dan masyarakat pekerja pada Pos UKK antara lain : a. Pelatihan P3K dan P3P b. Pelatihan penggunaan Alat Pelindung diri (APD) c. Pelatihan tentang faktor resiko penyakit pada pekerja D. Sistem Rujukan 1. Mekanisme rujukan a. Kriteria penyakit yang harus dirujuk Penyakit yang sudah diobati selama 2 hari tidak sembuh Penyakit yang timbul berulang Penyakit yang tidak mampu diatasi di Pos UKK b. Kriteria kecelakaan yang harus dirujuk Kecelakaan yang berat langsung dirujuk Kecelakaan ringan sesudah diberi P3K tetapi tidak ada perubahan atau semakin memburuk dalam 2 hari Kecelakaan yang menimbulkan luka lebar, kotor dan dalam 2. Cara merujuk a. Penderita diantar sendiri oleh kader b. Penderita diantar oleh keluarga ke Puskesmas dengan membawa formulir rujukan dari kader c. Penderiata pergi sendiri ke Puskesmas jika mampu d. Penyakit/kecelakaan kerja yang tidak bisa ditangani di Pos UKK dirujuk ke Puskesmas /sarana kesehatan terdekat 3. Alur rujukan Tahapan rujukan dari Pos UKK ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Puskesmas,Balai dan Rumah Sakit
E. Sarana dan Prasarana
Untuk melaksanakan Pos UKK bisa menggunakan sarana yang tersedia (dalam ruang atau luar ruang) baik sendiri maupun gabungan dengan usaha lain yang bisa difungsikan untuk tempat berkumpul dan melakukan kegiatan. Peralatan yang tersedia sekurangnya, terdiri dari : 1. Timbangan badan 2. Alat ukur tinggi badan 3. Tensimeter 4. Alat ukur lingkar perut 5. Lampu senter 6. Kotak P3K dan isinya (P3K Kit) 7. Media KIE 8. Alat tulis dan buku untuk pencatatan pelaporan 9. Obat-obatan sederhana 10. Contoh APD sesuai dengan jenis pekerjaan 11. Buku Panduan
F. Pembiayaan 1. Pembiayaan dapat bersumber dari APBN , APBD dari sumber lain yang tidak mengikat seperti dari partisipasi masyarakat pekerja dan pengusaha/swasta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Sumber lain seperti arisan, koperasi, wirausahaan lain atau dana bergulir.
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN A. Pusat 1. Membuat NSPK ,modul,pedoman terkait Pos UKK 2. Mengembangkan kebijakan dan strategi nasional,modul,pedoman dan standart dalam penyelenggaraan Pos UKK
3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis program baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota 4. Melakukan pengaturan dan fasilitasi penanganan kasus rujukan nasional 5. Melakukan kajian untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pos UKK 6. Menyelenggarakan pelatihan dan mengupayakan pendidikan bagi petugas kesehatan guna meningkatkan wawasan ,kemampuan analisa dan pengembangan penyelenggaraan Pos UKK 7. Melakukan sosialisasi dan advokasi pada lintas program lintas sektor dan pemegang kebijakan baik di pusat dan daerah 8. Menyusun materi media KIE terkait Pos UKK 9. Melakukan bimbingan teknis dan pembinaan program B. Provinsi 1. Melaksanakan kebijakan,peraturan dan perundangan. 2. Mensosialisasikan NSPK,modul dan pedoman 3. Memfasilitasi sarana dan prasarana. 4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pos UKK 5. Melakukan advokasi pada pemangku kebijakan dalam menetapkan komitmen pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat 6. Melakukan pelatihan (TOT) pada petugas kesehatan untuk menyelenggarakan Pos UKK 7. Menjadi penggerak dan fasilisator dalam pelaksanaaan Pos UKK 8. Melakukan pelatihan bagi petugas kabupaten / kota 9. Supervisi / pembinaan dan monitoring 10. Menyusun peyunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis terkait pelaksanaan Pos UKK 11. Koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait C. Kabupaten / Kota 1. Mengembangkan kebijakan,regulasi dan pedoman terkait penyelenggaraan Pos UKK 2. Melakukan pembinaan Pos UKK bersama Puskesmas 3. Melakukan koordinasi dengan Lintas Program di Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota 4. Mendorong Puskesmas untuk memberdayakan masyarakat pekerja usaha mandiri,kecil (usaha kecil dan menengah) melaksanakan upaya kesehatan kerja melalui pembentukan 5. 6. 7. 8. 9.
Pos UKK Melakukan pelatihan bagi petugas Puskesmas dan Kader Pos UKK Supervisi / pembinaan dan monitoring kepada Puskesmas dan Pos UKK Pengadaan sarana,prasarana dan media KIE dalam mendukung pelaksanaan Pos UKK Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait Melaksanakan pecatatan dan pelaporan
D. Balai Kesehatan Kerja Masyarakat 1. Sebagai rujukan Puskesmas dan pemeriksaan laboratorium dalam kasus penyakit akibat kerja,kecelakaan kerja 2. Pemeriksaan lingkungan kerja dasar 3. Bersama Puskesmas melakukan pelatihan di bidang kesehatan kerja 4. Melakukan kajian kesehatan kerja E. Kecamatan Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Pos UKK di wilayah kerjanya selaku penanggungjawab wilayah kecamatan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Pos UKK F. Puskesmas 1. Melakukan koordinasi dangan lintas program di Puskesmas 2. Melakukan pelatihan kader kesehatan kerja 3. Pelatihan Kader Pos UKK 4. Pembentukan Pos UKK 5. Pembinaan Pos UKK
6. Koordinasi dengan Lintas Program dan Lintas Sektor terkait 7. Membuat rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Pos UKK 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan Pos UKK 9. Melakukan pembinaan Pos UKK di wilayah kerjanya 10. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan 11. Mendorong pekerja untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan G. Desa / Kelurahan 1. Membantu memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan pemetaan kesehatan kerja terkait dalam pembentukan Pos UKK 2. Mendukung pembentukan Pos UKK dan turut membina Pos UKK yang ada di wilayahnya 3. Mengkoordinasikan hasil kegiatan dan tindak lanjut Pos UKK di wilayah kerjanya selaku penanggung jawab wilayah desa / kelurahan serta melakukan pembinaan dalam mendukung kelestarian kegiatan Pos UKK H. Lintas Sektor 1. Membina dan mendukung kegiatan di Pos UKK 2. Peran lintas sektor dan Kementrian / dinas terkait,antara lain Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil Menengah,Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,Dinas Perindustrian,Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota I.
Organisasi Profesi Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk menggerakkan Pos UKK J. Para Pimpinan Kelompok Mendukung dan berperan aktif dalam kegiatab Pos UKK sesuai dengan minat dan misi kelompok / lembaga tersebut K. Tokoh / Penggerak Masyarakat Menggerakkan masyarakat untuk berpatisipasi secara aktif dan mendukung secara aktif dan mendukung dengan sumber daya yang dimiliki terhadap penyelenggaraan Pos UKK L. Dunia Usaha Mendukung penyelenggaraan Pos UKK dalam bentuk sarana dan pembiayaan termasuk berperan aktif sebagai sukarelawan sosial M. Kader Pos UKK 1. Mempersiapkan dan melaksanakan pertemuan tingkat desa 2. Mempersiapkan dan melaksanakan serta membahas Survey Mawas Diri bersama petugas Puskesmas / kesehatan dan Lembaga Masyarakat Desa (LMD) 3. Menyajikan hasil survey mawas diri dalam kelompok pekerja di desa dalam MMD 4. Menentukan masalah dan kebutuhan kesehatan kerja dan kegiatan penanggulangan yang dipilih pekerja dalam musyawarah pekerja 5. Menentukan lokasi Pos UKK 6. Melaksankan kegiatan sehari – hari Pos UKK 7. Melaksanakan pertemuan tingkat desa 8. Melaksanakan SMD 9. Melaksanakan Musyawarah Masyarakat Desa 10. Membentuk Pos UKK 11. Membuat perencanaan kesehatan 12. Melaksanakan penyuluhan kesehatan 13. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan,P3P dan P3K 14. Melaksanakan upaya rujukan 15. Mencatat dan melaporkan kegiatan Pos UKK 16. Membina hubungan baik dengan pekerja binaanya,LMD,Petugas PPL dan Petugas Puskesmas 17. Mengelola sumber keuangan keuangan Pos UKK 18. Membantu memberdayakan perekonomian pekerja 19. Membina kemampuan diri
20. Menginformasikan kepada pekerja untuk ikut serta dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
BAB V A. Pembinaan Pos UKK merupakan jaringan pelayanan kesehatan yang terkait antara satu dan lainnya secara komprehensif dengan tujuan menurunkan insiden dan prevalensi penyakit pada pekerja (penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja) sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Pembinaan program kesehatan terhadap masyarakat pekerja di Pos UKK dilakukan oleh Tim Petugas Kesehatan Puskesmas secara rutin sesuai kesepakatan bersama. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut didapatkan informasi perkembangan Pos UKK dengan mengacu pada indikator keberhasilan sebagai masukan, dasar monitoring dan evaluasi guna pengembangan kegiatan lebih lanjut. Pembinaan kelembagaan dan program teknis lain dilakukan oleh instansi/lembaga yang terkait. Untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan kegiatan pembinaan diperlukan koordinasi antar program dan antar sektor terkait yang bertanggung jawab sesuai peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah daerah harus memperhatikan masalah kesehatan yang dialami pekerja. dukungan kebijakan diperlukan untuk memotivasi dan memfasilitasi organisasi masyarakat/profesi termasuk swasta/dunia usaha agar terlibat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan pekerja. B. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dab bertahap. Hasil monitoring dan evaluasi dapat dipergunakan pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Alur monitoring dan evaluasi dapat digambarkan dalam skema berikut:
Bagan 1 Alur Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos UKK
Keterangan : Pusat Lintas Sektor Lintas Program Terkait BP. Jamsostek/Dr Puskesmas Kelurahan/ BKKM Kementrian Kesehatan Perusahaan : Koordinasi Dinas Puskesmas Kesehatan Pos UKK BP/P.Klinik Terkait Praktek swasta Kab/Kota Provinsi Puskesmas Pembantu
Dalam
monitoring
dan
evaluasi
dilakukan
penilaian
terhadap
pembinaan
dan
penyelenggaraan Pos UKK. Penilaian keberhasilan pembinaan ditujukan untuk petugas kesehatan Puskesmas, sedangkan keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK ditujukan kepada kader dan petugas kesehatan dengan rincian kriteria, yaitu : 1. Monitoring dan evaluasi keberhasilan pembinaan oleh petugas kesehatan, meliputi: a. Setiap puskesmas minimal mempunyai 1 binaan pos UKK yang aktif b. Jumlah kelompok pekerja yang memiliki Pos UKK. c. Adanya pelatihan/peningkatan kapasitas pada kader. d. Frekuensi pembinaan minimal 1 bulan sekali per Pos UKK. e. Frekuensi pelaksanaan kegiatan promotif, preventif, kuratiff. f. Adanya pencatatan dan pelaporan. 2. Monitoring dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK, meliputi: a. Jumlah kader aktif yang berasal dari pekerja atau masyarakat. b. Adanya sarana untuk pelaksanaan Pos UKK c. Frekuensi pelaksanaan kegiatan UKM/promotif, preventif dan kuratif.
Informal
UKM/ Informal
d. Adanya pembinaan yang terintegrasi dari lintas programUKM/ dan lintas sektor. UKM/
Informal
Informal
e. Adanya pencatatan dan pelaporan
Tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK meliputi:
Komponen
Kader Aktivitas pelayanan kesehatan
Tingkat Keberhasilan Aktif Tersedia kader mini mal 10% jumlah pekerja Ada aktivitas pelayanan kesehatan minimal 1 bulan sekali
Ada aktivitas promotif Aktivitas promotif dan dan preventif minimal preventif sebulan sekali
Kurang Aktif
Tidak Aktif
Tersedia kader
Tidak ada kader
Ada aktivitas pelayanan kesehatan minimal sampai 6 bulan sekali
Tidak ada aktivitas pelayanan kesehatan
Ada aktivitas promotif Tidak ada aktivitas dan preventif minimal promotif dan sampai 6 bulan preventif sekali
Sarana Pos UKK Pencatatan dan Pelaporan Dana bergulir/jimpitan
Tersedia sarana Pos UKK lengkap sesuai kebutuhan Pencatatan dan pelaporan setiap bulan Adanya dana bergulir dan jimpitan
Tersedia sarana Pos UKK tidak lengkap
Belum tersedia sarana Pos UKK
Pencatatan dan pelaporan 3 sampai 6 bulan
Tidak ada pencatatan dan pelaporan Tidak ada dana bergulir dan jimpitan
Adanya dana bergulir atau jimpitan
Selain penilaian melalui pembinaan dan penyelenggaraan Pos UKK dengan kriteria diatas, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, petugas kesehatan Puskesmas juga menggunakan formulir Laporan Bulanan Kesehatan Kerja Puskesmas (LBKP-1) tiap sebulan sekali. Ukuran keberhasilan kegiatan upaya kesehatan kerja di Pos UKK : Ukuran keberhasilan keterjangkauan Digunakan standart untuk setiap Pos UKK menjagkau 10-50 pekerja dan setiap Pos UKK dikelola oleh 1-5 kader Ukuran keberhasilan pelayanan Jumlah dan jenis kegiatan kesehatan yang dilakukan Ukuran tingkat perkembangan Dibagi 4 yaitu : Pratama,Madya,Purnama dan Mandiri
TINGKAT PERKEMBANGAN POS UKK
INDIKATOR 1. P3K Kit
PRATAMA 1 Kit > 5 orang
MADYA
PURNAMA
1 Kit =
1 Kit =
30 - 50 orang
10 - 20 orang
MANDIRI 1 Kit < 10 orang
2. Jenis Obat
< 5 jenis
5 - 10 jenis
> 10 jenis
3. Erngonomi
< 5 jenis
5 - 10 jenis
> 10 jenis
4. Sarasehan
2 kali/tahun
2 - 3 kali/tahun
< 30 %
30 - 60 %
> 4 kali/tahun
intervensi 5. Penggunaan APD
> 60 %
Keterangan : 1. P3K kit adalah perbandingan antar jumlah P3 kit yang di punyai dengan banyaknya anggota yang ada 2. Jenis obat adalah banyaknya jenis obat-obatan yang dijual bebas yang ada di Pos UKK 3. Ergonomi adalah banyaknya cara bekerja sehat dan benar yang diterapkan pada suatu kelompok pekerja 4. Sarasehan intervensi adalah banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh anggota Pos UKK dalam rangka menjalankan dan meningkatkan upaya kesehatan kerja 5. Penggunaan APD adalah prosentasi dari anggota Pos UKK yang telah menggunakan APD sewaktu bekerja
C. Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK dilakukan secara manual dan atau menggunakan sistem informasi manajemen Pos UKK oleh kader dan petugas kesehatan. Petugas kesehatan mengambil atau menerima data hasil pencatatan Pos UKK dari kader.Hasil pencatatan dan pelaporan kegiatan Pos UKK merupakan sumber data yang penting untuk pemantauan dan penilaian perkembangan kegiatan Pos UKK. Laporan hasil kegiatan bulanan/triwulan/tahunan yang berisi laporan tingkat perkembangan Pos UKK melalui kegiatan surveilans kesehatan kerja. Selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis dan terus menerus serta diinformasikan kepada penyelengara program maupun pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan Pos UKK.
D. Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Pencatatan dan pelaporan secara tertulis sesuai formulir oleh Kader Pos UKK dilakukan melalui mekanisme secara berjenjang. Alur mekanisme pencatatan dan pelaporan dimulai dari Pos UKK oleh kader dan dilanjutkan oleh pengelola program kesehatan kerja di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan ke Kementerian Kesehatan (Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan olah raga). Untuk Puskesmas dimana Kabupaten/Kota terdapat BKKM,maka Puskesmas tersebut juga memberikan pelaporan ke BKKM setempat. Alur mekanisme pencatatan dan pelaporan adalah sebagai berikut:
Bagan 2
Alur Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pos UKK
Puskesmas Kelurahan/
Pos UKK
Puskesmas Pembantu
Puskesmas Kecamatan
Kementrian Kesehatan Dinas Kesehatan (Dit. Bina Kesja dan
Form pencatatan pelaporan penyelenggaraan Pos UKK terlampir:
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
BKKM
BAB VI PENUTUP
Buku Pedoman Pos UKK ini disusun sebagai panduan bagi petugas kesehatan, khususnya di Puskesmas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan kerja dan kesehatan lain pada umumnya, seperti penyakit menular,penyakit tidak menular, kesehatan ibu dan anak, gizi.
Peran masyarakat termasuk para pekerja dan dukungan dari pemberi kerja atau pengurus kerja diharapkan
akan
semakin
memperluas
jangkauan
kesehatan
yang
komprehensif. Kerja sama atas dasar kemitraan dengan semua pihak terkait akan mempercepat terwujudnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih, sehat dan aman baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Pada akhirnya, penyelenggaraan Pos UKK diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas pekerja
