PEDOMAN PELAYANAN OBAT
DI PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO JAKARTA, SEPTEMBER 2015
PEDOMAN PELAYANAN FARMASI
DAFTAR ISI BAB 1. PENDAHULUAN - Latar Belakang - Ruang Lingkup - Landasan Hukum BAB II PENGORGANISASIAN BAB III STANDAR KETENAGAAN BAB IV STANDAR FASILITAS BAB V TATA LAKSANA PELAYANAN FARMASI Peresepan Obat Pelayanan Obat Pengadaan Obat Penyimpanan Obat Distribusi obat Monitoring dan Penilaian Terhadap Penggunaan Obat Pencegahan dan Penanganan Obat Kadaluarsa Pelayanan dan Penyimpanan pbat Psikotropika dan Narkotika Rekonsiliasi obat Monitoring efek samping obat Penyediaan dan Penggunaan Obat emergensi BAB IV LOGISTIK PELAYANAN OBAT BAB VII KENDALI MUTU PELAYANAN FARMASI DAN KESELAMATAN PASIEN BAB VIII KESELAMATAN KERJA KARYAWAN FARMASI BAB IX
PENUTUP
PEDOMAN PELAYANAN KEFARMASIAN DI BLUD PUSKESMAS KECAMATAN PASAR REBO BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang
Pembangunan kesehatan adalah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga Negara Indonesia. Salah satu upaya pembangunan kesehatan adalah melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Secara nasional standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas, maka tanggung jawab wilayah kerja dibagi antar Puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah yaitu desa/ kelurahan. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat. Kecamatan sehat mencakup 4 indikator utama, yaitu lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan penduduk. Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri dalam hidup sehat. Untuk mencapai visi tersebut, Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian yang bermutu. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari orientasi obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.
B. Tujuan Tujuan umum: terlaksananya pelayanan kefarmasian yang bermutu di Puskesmas Tujuan khusus: sebagai acuan bagi apoteker dan asisten apoteker untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas
C. Sasaran Sasaran dari pedoman ini adalah tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya yang terkait dengan pelayanan kesehatan di BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo. Sasaran dari kegiatan pelayanan kefarmasian adalah pasien di BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo.
D. Ruang Lingkup Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dan kegiatan pelayanan Farmasi Klinik.. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana
E. Batasan Operasional Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kesehatan. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan Administrasi adalah rangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan, pengarsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan resep supaya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi
F. LANDASAN HUKUM 1.Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2.Peraturan Pemerintah no 51 tahum 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 4. Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 5. Peraturan Menpan nomor 70 M. PAN/4/2008 tentang jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kredit serta Petunjuk Pelaksanaannya. 6. Undang-undang nomor 35 tentang Narkotika. 7. Undang-undang Puskesmas no 75 tahun 2014 Tentang pusat Kesehatan Masyarakat.
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 orang tenaga Apoteker per 30 pasien dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai kebutuhan apoteker (Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) yang memenuhi persyaratan (PP Nomor 51 tahum 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian): - Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) bagi Apoteker - Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) bagi Tenaga Teknis Kefarmasian - Terdaftar di Asosiasi profesi - Mempunyai izin kerja, SIPA bagi Apoteker dan SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian - Mempunyai SK penempatan Jabatan
Fungsi
Kualifikasi
Kordinator Farmasi
-Mengkoordinir pekerjaan kefarmasian - Pengelolaan sediaan farmasi - Pelayanan farmasi klinis
Apoteker
Tenaga Teknis Kefarmasian
Melaksanakan tugas kefarmasian
Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi /Asisten Apoteker
Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan tugas tenaga kefarmasian diatur oleh Koordinator Farmasi, mengetahui Kepala Sub Bag TU atau diatur sesuai dengan kesepakatan . Jadwal Kegiatan. Pelayanan kefarmasian di kecamatan dan kelurahan di mulai dari jam 7.30 – 16.00 hari senin - kamis 7.30 – 16.30 ,. hari jumat
Untuk UGD dibagi menjadi 3 shift dengan pembagian tenaga kefarmasian mengikuti bobot kerja. 1. Shift 1, pukul 07.00 – 16.00 2. Shift 2, pukul 15.30 – 23.00 3. Shift 3, pukul 22.30 – 07.00
BAB III STANDAR FASILITAS A. Denah Ruang: 16 cm
D
D
D
D G
13 cm
B F G
H
D
D
D
C 5 cm 10 cm
A G 11 cm
Keterangan gambar: A. Loket untuk meletakkan pengeras suara untuk memanggil nomer antrian dan nama pasien B. Ruang gudang obat C. Meja administrasi pengisian data Sistem Informasi Kesehatan D. Lemari tempat menyimpan sediaan obat yang belum dibuka E. Lemari obat sirup F. Lemari administrasi G. Loker pegawai H. Lemari es
B. Standar Fasilitas Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian adalah sebagai berikut : 1. Bangunan a. lokasi harus menyatu dengan system pelayanan puskesmas
b. c. d. e.
Papan nama “kamar obat” yang dapat terlihat jelas oleh pasien Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien Tersedia tempat untuk melakukan peracikan obat yang memadai Tempat penyerahan obat yang memadai , yang memungkinkan untuk melakukan Pelayanan informasi obat.
2. Peralatan a. Peralatan penunjang pelayanan kefarmasian, antara lain mortirstamper, gelas ukur, Lemari obat, rak obat dan pallet.kertas puyer, etiket, sendok obat, kotak obat . b. Peralatan tulis menulis kantor, kompueter dan printer. c. Tersedia sumber informasi dan literatur obat yang memadai untuk pelayanan informasi obat, antara lain Farmakope Indonesia edisi terakhir, Informasi Spesialite Obat Indonesia (IONI) dan lain-lain. d. Tempat penyimpanan obat khusus seperti lemari es untuk supositoria, serum dan vaksin, dan lemari obat yang terkunci khusus untuk obat psikotropika dan narkotika. e. Tersedia kartu stok untuk masing-masing jenis obat , komputer dll.
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN A. Peresepan Obat Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pelayanan resep adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari penerimaan resep, peracikan obat sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. Resep harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta kaidah yang berlaku, yaitu : - Identitas Dokter (nama, no.surat izin praktek,alamat praktek dr penulis resep,no tlp,tgl penulisan resep,tanda tanan /paraf dr penulis resep). - Superscriptio ditulis dengan symbol R/ - Inscription ( nama obat, kekuatan, jumlah obat yang diperlukan ) - Subscriptio ( bentuk sediaan obat dan jumlahnya, cara penulisan nya dengan singkatan bahasa latin) - Signature ( aturan tentang penggunaan obat bagi pasien yang meliputi frekuensi, jumlah obat dan saat minum obat) - Identitas Pasien ( nama dan umur pasien). B. Pelayanan Obat Pelayanan obat adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis 1. Tahap Konfirmasi dan Validasi Kegiatan pada tahap ini meliputi: - Menganbil resep sesuai dengan urutan - Skrining administratif berpa kajian terhadap kelengkapan resep - Skrining farmasetik berupa kajian terhadap bentuk dan kekuatan sediaan; stabilitas; dan kompatibilitas (ketercampuran Obat) yang diresepkan - Skrining pertimbangan klinis, meliputi kajian terhadap ketepatan indikasi dan dosis Obat; aturan, cara dan lama penggunaan Obat; duplikasi dan/atau polifarmasi; reaksi Obat yang tidak diinginkan (alergi, efek samping Obat, manifestasi klinis lain); kontra indikasi; dan interaksi. 2. Tahap Konsultasi dan asuhan kefarmasian Tujuan tahap ini adalah agar pasien mendapatkan informasi obat yang tepat C. Pengadaan Obat Pengadaan dimulai dari perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan Puskesmas. Proses seleksi obat dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit,pola konsumsi obat periode sebelumnya, data mutasi obat .
Data mutasi obat yang dihasilkan oleh Puskesmas merupakan salah satu faktor utama dalam mempertimbangkan perencanaan kebutuhan obat tahunan. Peroses perencanaan kebutuhan Obat per tahun dilakukan secara berjenjang (bottom up). Puskesmas diminta kelurahan diminta menyediakan data pemakaian obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).Selanjutnya seksi farmasi akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas diwilayahnya, dengan memperhitungkan waktu kekosongan obat serta menghindari stok berlebih.. Pengadaan obat dilakukan melalui sistem e-catalog maupun lelang sesuai ketentuan pemerintah daerah yang berlaku. D. Penerimaan Obat Penerimaan obat adalah suatu kegiatan penerimaan obat-obatan hasil pengadaan barang dan jasa, dan dari gudang kecamatan kepada tujuh fasilitas sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Setiap penerimaan wajib melakukan pengecekan terhadap obat- mencakup jumlah , bentuk obat,, jika tidak sesuai, maka petugas penerima dapat mengajukan keberatan dan meretur sedangkan untuk masa kadaluarsa obat yang diterima minimal 2 tahun dari saat penerimaan. E. Penyimpanan Obat Penyimpanan adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obatan yang diterima dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang sesuai agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin. Beberapa sistem yang umum dalam pengaturan obat : a. Alfabetis berdasarkan nama generik b. Kategori terapetik atau farmakologi c. Bentuk sediaan Di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo system penyimpanan berdasarkan system FIFO dan FEFO F. Distribusi Obat Penyaluran/distribusi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan sehingga tersedia obat-obatan di unit-unit pelayanan secara tepat waktu,jenis dan jumlah. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmaas Pasar Rebo dengan jenis,mutu, jumlah dan waktu yang tepat. Puskesmas Kecamatan pasar Rebo mendistribusikan obat ke 7 fasilitas setiap bulan. Pada umumnya obat diberikan untuk 3 hari kecuali obat antibiotik dan pasien khusus sesuai dengan peermintaan dokter. G. Monitoring dan Evaluasi Sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan kefarmasian dan evaluasi merupakan proses penilaian kinerja pelayanan kefarmasian itu
sendiri. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memantau seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian dimulai dari pelayanan resep sampai kepada pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga diperoleh gambaran mutu pelayanan kefarmasian sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas selanjutnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap bulan. H. Pencegahan dan Penanganan Obat Kaduluwarsa Jika petugas pengelola obat menemukan obat yang tidak layak pakai (karena rusak/kadaluwarsa), maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Petugas segera melaporkan dan mengirimkan kembali obat tersebut kepada petugas gudang obat Puskesmas. 2) Petugas gudang obat Puskesmas menerima dan mengumpulkan obat rusak dalam gudang. Jika memang ditemukan obat tidak laik pakai maka harus segera dikurangkan dari catatan sisa stok pada masing-masing kartu stok yang dikelolanya. Petugas kemudian membuat berita acara obat rusak/kadaluwarsa yang diterimanya dari satuan kerja lainnya, ditambah dengan obat rusak/kadaluwarsa dalam gudang. 3) Pemusnahan obat kadaluarsa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di Puskesmasyaitu dengan menggunakan pigak ketiga. 4) Untuk obat Psikotropika dan Narkotika pemusnahan obat kadaluarsa dilakukan dengan disaksikan oleh petugas dari Sudin dan berita acara pemusnahan dibuat rangkap 3 dan dikirim ke Balai POM dan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur. I. Pelayanan dan Penyimpanan Obat Psikotropika dan Narkotika Pelayanan obat psikotropika dan narkotika dilakukan sama seperti resep biasa, dengan tambahan obat yang bersangkutan ditandai garis bawah warna merah dan penyimpanan resep dipisahkan. Penyimpanan obat psikotropika dan narkotika di simpan dilemari khusus dengan kunci yang dipegang oleh Penanggung Jawab Farmasi J. Rekonsiliasi Obat Rekonsiliasi obat yaitu membandingkan obat yang diresepkan dokter dengan obat yang telah didapatkan pasien sebelumnya. K. Monitoring Efek Samping Obat Bila diketahui bahwa obat yang diberikan pada pasien mempunyai efek samping, beritahu pasien gejala sampingan apa yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut. Monitoring efek samping obat dilakukan dengan pengisian form khusus jika terjadi efek samping obat. L. Penyediaan dan Penggunaan Obat Emergensi Obat emergensi disediakan di Ruang Tindakan Pelayanan Kesehatan 24 Jam, dengan metode floor stock.
BAB V LOGISTIK Logistik terkait erat dengan kegiatan pengendalian. Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan Pengendalian adalah : 1. Memperkirakan/menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu di Puskesmas dan seluruh unit pelayanan. Jumlah stok ini disebut stok kerja. 2. Menentukan : - Stok optimum adalah jumlah stok obat yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan/kekosongan - stok pengaman adalah jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya karena keterlambatan pengiriman dari gudang obat Puskesmas Kecamatan atau dari distributor. 3. Menentukan waktu tunggu (leadtime), yaitu waktu yang diperlukan dari mulai pemesanan sampai obat diterima.
BAB VI KESELAMATAN SASARAN Dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian perlu diperhatikan keselamatan sasaran, yakni pasien dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko terhadap sasaran harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
BAB VII KESELAMATAN KERJA Dalam setiap kegiatan pelayanan kefarmasian perlu diperhatikan keselamatan kerja karyawan puskesmas dan lintas sektor terkait, dengan melakukan identifikasi risiko terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan. Upaya pencegahan risiko harus dilakukan untuk tiap-tiap kegiatan yang akan dilaksanakan
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Untuk mengukur kinerja pelayanan kefarmasian tersebut harus ada indikator yang digunakan. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelayanan kefarmasian di Puskesmas antara lain: 1. Tingkat kepuasan konsumen: dilakukan dengan survei berupa angket melalui kotak saran atau wawancara langsung. Untuk Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo survey dilakukan oleh bagian Mutu. 2. Dimensi waktu: lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah ditetapkan) 3. Prosedur tetap (Protap) Pelayanan Kefarmasian: untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetap
BAB IX PENUTUP Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. .Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.Dalam upaya membangun semangat Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas, perlu diadakan suatu penilaian Puskesmas melalui akreditasi Puskesmas. Untuk tercapainya tujuan ini maka disusunlah Pedoman Pelayanan farmasi Puskesmas Kecamatan Pasar rebo sebagai acuan bagi tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di BLUD Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. Keberhasilan kegiatan pelayanan kefarmasian tergantung pada komitmen yang kuat dan kerjasama dari semua pihak terkait terutama tenaga kefarmasian yang harus bekerja dengan profesional sehingga tercapainya tujuan yaitu meningkatkan mutu pelayanan farmasi, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian,, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Dan bagi pasien dan masyarakat dapat dirasakan manfaatnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra Puskesmas dan kepuasan pasien atau masyarakat.
