Pedoman an Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang

PEDOM A N PENGEM BA NGA N DAN DA N PEM BE BER RDA DAY YA A N M A SYA RA KAT SEKITA R W ILA ILAY YA H LOK LOKA A SI TA TA M BA NG



PEDOM A N PENGEM BA NGA N DAN DA N PEM BE BER RDA DAY YA A N M A SYA RA KAT SEKITA R W ILA ILAY YA H LOK LOKA A SI TA TA M BA NG



Pedoman Pengembangan PE DOM A Ndan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang

PENGE NGEM M BA NGA NGAN N DAN DA N PEM BE BER RDA DAY YA A N M A SYA RA KAT SEKI KIT TA R W ILA ILAY YA H LOK LOKA A SI TA TA M BA NG Penyusun: Direktorat Direktora t JenDeral JenDe ral Mineral, Mi neral, Ba BatuBara tuBara Dan Panas BuMi keMenterian energi Dan suMBer s uMBer Day Daya Mineral

Tim Editor: iCsD (ido Ctr for stbl Dvlopmt)

Penerbit: Direktorat Direktora t JenDeral JenDe ral Mineral, Mi neral, Ba BatuBara tuBara Dan Panas BuMi keMenterian energi Dan suMBer s uMBer Day Daya Mineral

almt Jl. Prof. Prof. Dr. Dr. spomo, sH no. 10 Jkrt Jkrt 12870 ido e-ml mbp@djmbp.dm.go.d Website hp://www.djmbp.esdm.go.id

©copyrght 2010, Hk Cpt Dldg udg-dg Ctk Prtm, M 2010

ii

KATA PENGANTAR

S

aya menyambut gembira prakasa penyusunan Buku Pedoman Pengelolaan Pengembangan

Masyarakat di Wilayah Sekitar Tambang pada sektor industri pertambangan mineral dan batubara yang saat ini menjadi kewajiban sebagaimana diamanatkan

dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Buku pedoman ini disusun oleh Direktorat Jenderal Mineral, batubara dan Panas Bumi dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan maupun referensi dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada sektor industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.

iii

Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang

Saya berharap agar upaya ini dapat menjadi sebuah awal yang berkesinambungan dalam rangka membangun

sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, industri pertambangan mineral dan batubara, dan masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. Akhir kata, kepada semua pihak dan para pelaku bisnis di sektor pertambangan mineral dan batubara, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya dalam penerbitan buku ini.

Jakarta, Mei 2010 Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Bambang Setiawan

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR......................................................... iii DAFTAR ISI..................................................................... v BAB I. PENDAHULUAN................................................... 1 1.1. Latar Belakang...................................................... 1 1.2. Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat.............4 1.3. Perkembangan Pengembangan Masyarakat..........7 1.4. Tujuan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Masyarakat................................11 BAB II. TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT....................................13 2.1. Kegiatan Pengembangan Masyarakat..................14

2.1.1. Eksplorasi/Pra-Produksi.................................14 2.1.2. Eksploitasi/Produksi......................................19 2.1.3. Pasca Tambang...............................................20 2.2. Jenis Program Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat.................................21 2.3. Wilayah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.................................23

v


2.4. Organisasi Pelaksana Program PemberdayaanMasyarakat.................................25

2.5. FokusProgramdan wilayahmasyarakat................26 2.6. Aspek Pembiayaan Dalam Program......................27 2.7. Fungsi Dan Peran Stakeholders

(pemangku kepenngan)....................................29 2.8. Matriks Pengelolaan Program Pengembangan Masyarakat................................. ........................30 BAB III. LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT............................33 3.1. Bentuk Kelembagaan.......................................... 34 3.2. Keanggotaan Lembaga........................................ 34 3.3. Pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat........................................................ .35 3.4. Pendanaan dan Sumber Dana..............................36 3.5. Peran dan Fungsi Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat........................................................ .38 3.6. Bentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemegang

IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP.................................... 39 3.6.1.Forum Mulstakeholder.................................39 3.6.2.Yayasan Pengembangan Masyarakat...............47 3.7. Prinsip-Prinsip Lembaga.....................................57

vi

Daftar Isi

BAB IV. PERENCANAAN DAN PELAPORAN................................61 4.1. Perencanaan...................................................... 61 4.2. Pelaporan........................................................... 62 BAB V. MONITORING DANEVALUSI......................................... 67 5.1. Evaluasi dan Monitoring Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat......................................................... 67 5.2. Indikator Program............................................... 69 5.3. MatriksIndikator Program...................................71 BAB VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.................................75 6.1. Pembinaan......................................................... 75 6.2. Pengawasan....................................................... 79 6.3. Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat....84 DAFTAR PUSTAKA......................................................... 87 INDEX......................................................................... 89

vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

P

ada akhir-akhir dekade ini, muncul suatu kesadaran baru dikalangan industri energi dan pertambangan

untuk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal ini telah mendorong perusahaanperusahaan di industri energi dan sumber daya mineral untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lazimnya disebut sebagai corporate social responsibility (Tanggungjawab Sosial

Perusahaan). Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada




disekitar lokasi tambang, baik selama operasi tambang berlangsung maupun pasca tambang. Salah satu perwujudan CSR dilingkungan industri ekstratif adalah dengan melaksanakan program community development (pengembangan masyarakat).

Sebagai bagian dari CSR, pengembangan masyarakat merupakan upaya mengembangkan masyarakat yang diarahkan guna mencapai kondisi dan kualitas kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik, meliputi community relation (hubungan masyarakat), community services (Pelayanan kepada masyarakat),

dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat). Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, selain dilakukan sebagai sarana perusahaan untuk memenuhi sasaran usaha (terutama untuk kondusifitas usaha dan investasi sosial jangka panjang), juga merupakan upaya untuk mendapatkan local license (izin lokal) beroperasinya usaha (Budimanta, 2002). Dalam pelaksanaannya, program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak perusahaan didasarkan atas 2 dorongan yang bersifat simultan yaitu dorongan secara internal dan eksternal. Dorongan yang bersifat internal yaitu dorongan dari lingkungan internal perusahaan terutama berupa kebijakan dari level top management (Manager/ Direktur), sedangkan dorongan dari lingkungan eksternal berasal dari kondisi-kondisi lain yang tidak 

BAB I. Pendahuluan

bisa dikontrol oleh pihak perusahaan namun dapat mempengaruhi keberadaan dan operasional perusahaan. Sebagai salah satu contoh adalah kewajiban-kewajiban perusahaan yang diatur dalam peraturan-peraturan yang

dikeluarkan

oleh

pemerintah

tentang

pelaksanaan CSR dilingkungan perusahaan melalui UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, atau situasi-situasi tertentu yang berkaitakan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat yang ada disekitar tambang yang mempengaruhi operasional perusahaan. Menanggapi dua dorongan diatas maka pihak perusahaan diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan para

stakeholder

(pemangku kepentingan)

lainnya dalam melaksanakaan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak bisa terlepas dari keberadaan para stakeholder

(pemangku kepentingan). Kegagalan

program pengembangan masyarakat biasanya diakibatkan karena lemahnya jalinan kemitraan dengan para

stakeholder

(pemangku kepentingan)

potensial. Membangun kemitraan strategis dengan stakeholders

(pemangku kepentingan), baik dengan

komuni (Masyarakat), Pemerintah Daerah, maupun media, merupakan bagian penng dari perancangan program agar dapat berjalan secara lebih efektif. Disinilah sesungguhnya konsep kerjasama yang bersifat

multistakeholder



(kelembagaan Forum


Bersama) dalam pelaksanaan program pengembangan masyarakat sangat diperlukan agar sinergitas antar stakeholder

(pemangku

kepentingan)

dalam

pelaksanaan CSR dapat terwujud secara baik. Untuk merealisasikan tercapainya pelaksanaan program pengembangan masyarakat dengan tepat di lokasi sekitar tambang, maka perlu disusun suatu pedoman pengelolaan program yang dapat menjaga konsistensi proses dan kesinambungan hasil yang maksimal. Hal ini diperlukan sebagai panduan bagi perusahaan pertambangan, pemerintah dan semua pihak yang memiliki kewajiban dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Pengembangan Masyarakat Pada dasarnya pelaksanaan pengembangan masyarakat di Indonesia didukung oleh beberapa peraturan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dimana peraturan ini dapat dijadikan panduan ataupun justifikasi dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa peraturan tersebut antara lain : a. UUD Pasal 33 UUD 1945, Amandemen IV b. UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional c. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

BAB I. Pendahuluan

d. UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal e. UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara g. UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup h. Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pasal 33 UUD 1945, Amandemen IV merupakan salah satu peraturan yang paling mendasar dalam mengimplementasikan program pengembangan masyarakat. Di dalamnya dikemukakan bahwa segala kekayaan alam dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu dalam kegiatan sektor energi dan sumber daya mineral yang mengekstrak kekayaan alam, pengembangan masyarakat menjadi penting untuk dilakukan. Di sisi lain, terkait dengan pelaksanaan Pengembangan Masyarakat

( Community Development )

yang

menekankan pada penngnya keikutsertaan komuni

(partisipasi), hal ini sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, seperti disebutkan dalam UU No.25




Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, di mana partisipasi merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan. Sebagai wilayah o tonom, suda h se harus nya daerah memegang kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat, akan tetapi pelaksanaannya harus disertai dengan prinsip partisipatif dan keterbukaan. Sementara itu, UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal memfokuskan CSR pada aspek sosial dan lingkungan, yang diimplikasikan melalui bagaimana menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat serta melestarikan fungsi lingkungan hidup. Dengan berbagai dasar regulasi yang sudah ada tersebut, dikeluarkannya UU PT (Perseroan Terbatas) pada tahun 2007 dan Undang undang No. 4 tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batubara. Dalam perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa

pelaksanaan

pengembangan

masyarakat

merupakan wujud dari tanggungjawab perusahaan dan harus dilakukan sesuai dengan karakteristik masyarakat ataupun daerah masing-masing. Dalam kaitannya dengan aktivitas industri ESDM yang dekat dengan lingkungan, ditegaskan dalam UU 

BAB I. Pendahuluan

No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat 1,2 dan 3 dimana masyarakat masyaraka t memiliki h ak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan akf akf dalam pengelolaan pengelolaan lingkungan lingkungan sehin seh ingg gga a

perlu meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan bersama-sama masyarakat.

1.3. Perkembangan Perkembangan Pengembangan Pengembangan Masyarak Masyarakat at Pengembangan masyarakat (community development ) dapat diartikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat masyarakat yang dilakukan secara sistemas, terencana

dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik (Budimanta, 2002). Sementara itu secara hakekatnya community development (Peng (Pengemb embang angan an Masya Masyarr akat akat)) merupa merupak kan suatu sua tu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah pusat dan daerah terhadap kehidupan komunitas-komunitas lokal (Rudito, 2003). Sebagai salah satu elemen penting dalam pembangunan, industri energi dan sumber daya mineral (ESDM) termasuk ke dalam struktur sosial komuniti setempat dan berfungsi terhadap elemen lainnya yang yang sudah ada. Dengan kesadaranny kesadarannya, a, ind i ndus ustr trii harus dapat membawa komuniti lokal bergerak berger ak menuju kemandiriannya tanpa merusak tatanan sosial budaya budaya yang sudah ada.




Pada sektor energi dan sumber daya mineral, program community development (Pengembangan Masyarakat) dilakukan salah satunya adalah dalam rangka mempersiapkan life after mining (kehidupan pasca tambang) bagi daerah maupun komuniti sekitarnya. Selain itu bagi perusahaan, community development (Pengembangan Masyarakat) merupakan

upaya investasi yang memiliki nilai keuntungan jangka panjang. Pembangunan industri ESDM akan dapat terus berkelanjutan bila dalam implementasinya pembangunan industri memperhatikan memperhatikan keberadaan, keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, tentunya dengan didukung alokasi dana yang proporsional. Untuk itu kegiatan CSR yang paling relevan bagi industri ESDM adalah berupa community development (Pengembangan Masya Masyara raka kat) t) yang yang di rek rekomendasi omendasika kan n untuk untuk d i a p lika li kass i kan ka n dalam lingkup peningkatan kesejahteraan komuniti (masyarak (masyarakat), at), rekrutmen rekrutmen tenaga tenaga kerja kerja lokal, lokal, pen p endi didi dika kan, n, kesehatan, penguatan kelembagaan lokal, serta perbaikan infrastruktur. infrastruktur. Pada dasarnya ada tga alasan pentng bagi perusahaan

melakukan pengembangan masyarakat (community ), antara lain untuk mendapatkan izin development ), lokal beroperasinya perusahaan, menciptakan sustainable future (masa depan yang berkelanjutan),

dan sebagai sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaran-sasaran usahanya. 

BAB I. Pendahuluan

Izin lokal merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh perusahaan dalam rangka menjaga keberlangsungan kegiatannya di wilayah hak ulayat sebagai bagian dari komuniti (masyarakat). Pada umumnya, dengan pemberlakuan sistim otonomi daerah, perusahaan mendapatkan izin beroperasi beroperasi dari suatu instansi forma for mall yang dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak perusahaan dak pernah meminta izin izin dari komunitas komunita s lokal (izin lokal) sebagai pemilik hak ulayat, dimana sebaiknya komuni ((mas masya yara raka kat) t) lokal lokal juga juga dipe di perh rhat atika ikan n sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Izin lokal ditandai dengan penerimaan dari komuni (masyarakat) (masyarakat) lokal terhadap kegiatan korporat (perusahaan), dan diharapkan dapat mengurangi konflik dengan komuniti (masyarak (ma syarakat) at) lokal. Ini berarti perusahaan telah menghargai keberadaan sosial budaya komuniti (masyarakat) lokal setempat yang tentunya berbeda dengan kebudayaan perusahaan itu sendiri. Alasan penting lain adalah untuk menciptakan berkelanjutan), sustainable future (masa depan yang berkelanjutan), baik bagi komuniti (masyarakat) dan lingkungan, serta terutama bagi keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Melalui community development (pengembangan masyarakat), diharapkan korporat dapat menciptakan strategi pengembangan usaha melalui




kerjasama yang proaktif dengan komuniti. Dengan demikian maka akan tercipta hubungan baik dengan komuniti yang dapat menunjang aktivitas industri yang dilakukan oleh perusahaan. Alasan ketiga, perusahaan melakukan community development (pengembangan masyarakat) sebagai

sarana bagi perusahaan untuk memenuhi sasaransasaran usahanya, di mana program community development (pengembangan masyarakat) perlu

diaplikasikan untuk menciptakan suasana yang kondusif. Pemenuhan sasaran perusahaan tersebut dapat berupa membangun jaringan dengan berbagai stakeholders

(pemangku

kepentingan)

seperti

menjalin hubungan positf dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, membangun citra positif di mata publik, maupun investasi bagi pertumbuhan dan keberlangsungan usaha. Beroperasinya perusahaan tidak dapat terlepas dari kondisi sosial komuniti (masyarakat). Tidak sedikit perusahaan yang terlibat konflik dengan komuniti (masyarakat) akibat kesalahpahaman persepsi mengenai kondisi sosial budaya komunit (masyarakat). Keberadaan suatu perusahaan di suatu daerah memang dapat mendorong bermunculannya kegiatankegiatan sosial ekonomi baru, seperti berdirinya usaha-usaha jasa baru sebagai penunjang kehidupan perusahaan. Akan tetapi terdapat juga kasus di 10

BAB I. Pendahuluan

mana usaha jasa penunjang ini justru dikelola oleh komuniti (masyarakat) pendatang, sebagai akibat dari keberadaan perusahaan yang menarik minat masyarakat luar untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial antara komuniti (masyarakat) lokal dengan komuniti (masyarakat) pendatang. Untuk itu, perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan keterlibatan komuniti (masyarakat) lokal dalam pengembangan usaha baru tersebut.

1.4. Tujuan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Masyarakat Tujuan Pedoman Pengelolaan Pengembangan Masyarakat di Wilayah Sekitar Tambang adalah untuk memberikan panduan bagi perusahaan tambang dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.

11


12

BAB II TEKNIS PENGELOLAAN PROGRAM PENGEM BANGAN DAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT

I

mplementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan

menyesuaikan rangkaian tahapan tambang. Implementasi ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan karakterisk lokal terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan keinginan perusahaan. Semesnya dalam pengelolaan program pengembangan dan pemberdayaan yang ada disektor energi dan pertambangan mempunyai arah konsistensi ke arah empowerment atau pemberdayaan.

13


Seperti Nampak dalam gambar dibawah ini.

R Pasca Tambang

E

S

R Eksplorasi/ Pra-produksi

Eksplorasi/ Pra-produksi

E

S

Baseline Study Perencanaan Program

Keterangan: R - Community Relation S - Community Services E - Community Empowerment

Berikut disajikan berbagai makna dan pengertian serta bagian program yang harus diimplementasikan pada rangkaian tahapan tambang.

2.1. Kegiatan Pengembangan Masyarakat 2.1.1. Eksplorasi/Pra-Produksi 1. Pada tahap Eksplorasi/Pra-Produksi ini pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP harus menyusun dan merencanakan program 14

BAB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat untuk masyarakat desa sekitar lokasi wilayah tambang. Pada tahap ini beberapa komponen yang harus dilakukan antara lain: a. Persiapan internal (pengorganisasian kelembagaan dan sistem koordinasi internal,

persiapan

sumber

daya,

gambaran awal komuniti) • Pemegang harus

IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP

memiliki

minimal

struktur

ataupun satuan kerja yang bertanggung jawab menangani program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat • Pemegang


setidaknya memiliki kebijakan, visi dan misi yang mendukung pelaksanaan program

pengembangan

dan

pemberdayaan masyarakat b. Melakukan kegiatan community relation (hubungan masyarakat) dan community services (pelayanan kepada masyarakat)

kepada kelompok masyarakat yang ada disekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dalam bentuk yang bervariasi berdasarkan sumber daya perusahaan dan kesepakatan dengan

15


masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Diutamakan dalam masa ini adalah kelompok masyarakat yang ada dalam wilayah Ring I, namun tidak menutup kemungkinan untuk wilayah Ring II dengan cakupan wilayah yang terbatas. c. Melakukan penelitian baseline (pendahuluan) untuk melakukan deskripsi masyarakat wilayah sekitar tambang, terutama masyarakat desa yang berada di wilayah Ring I. Proses identifikasi baseline (pendahuluan) dilakukan dalam 3 tahap yaitu antara lain mencakup: • Tahap 1: Studi identifikasi kondisi masyarakat, yang mencakup antara lain: 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat



Kondisi budaya masyarakat



Kondisi kesehatan masyarakat



Keberadaan kelompok masyarakat adat (indigenous people )



Kondisi sarana prasarana fisik untuk publik

• Tahap 2: Melakukan konsultasi publik berkaitan dengan hasil studi baseline

16


(pendahuluan). Kegiatan konsultasi publik mencakup antara lain: 

Melakukan konsultasi publik diawal studi dengan tujuan sosialisasi studi (1 kali pertemuan)



Melakukan

konsultasi

publik

diakhir studi dengan tujuan untuk mendapatkan

masukan

konfirmasi hasil studi (pendahuluan), bersamaan

yang

dan

baseline

dilakukan

dengan

presentasi

rencana pemberdayaan (1 kali pertemuan) • Tahap 3: Menyusun rencana pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup antara lain: 

Rencana

pelaksanaan

program

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat 

Rencana keterlibatan

stakeholder

(pemangku kepentingan) dan YPM (Yayasan Pengembangan Masyarakat) dalam program 

Melakukan

konsultasi

publik

diakhir studi dengan tujuan untuk mendapatkan

17

masukan

dan


konfirmasi hasil studi

baseline

(pendahuluan)

rencana

dan

pemberdayaan (1 kali pertemuan) 2. Pada tahap Eksplorasi/Pra-Produksi ini para pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP diwajibkan untuk menyusun dan menyerahkan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk tahapan eksploitasi dan pasca tambang yang disertakan pada peningkatan status izin pertambangan. 3.

Pelaksanaan penelitan baseline (pendahuluan)

disesuaikan dengan anggaran dan kemampuan perusahaan

pemegang

IUP/IUPK/

KK/PKP2B/KP, serta kebutuhan program pengembangan

dan

pemberdayaan

masyarakat 4.

Pelaksanaan penelitan baseline (pendahuluan)

difokuskan kepada masyarakat yang berada diwilayah Ring 1 operasional perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, namun tidak menutup kemungkinan perusahaan IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP

melakukannya

hingga Ring II dan Ring III sesuai kebutuhan dan kemampuan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP

18


5. Pertemuan konsultasi publik berkaitan dengan konfrmasi hasil baseline (pendahuluan) dan rencana pemberdayaan masyarakat haruslah dihadiri oleh sekurang-kurangnya perwakilan seluruh masyarakat desa yang wilayahnya masuk dalam Ring I, kemudian Ring II, dan Ring III, kemudian perwakilan pihak pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, serta pihak akademisi dan atau pihak LSM setempat.

2.1.2. Eksploitasi/Produksi Pada tahapan ini, mulai dilakukan penyusunan dan persiapan program yang lebih detl dan akurat

y a n g d i i r i n g i d e n g a n p e l a k s a n a a n p r o g ra m community relation (hubungan masyarakat) dan community services (pelayanan kepada masyarakat)

yang men dukung ke arah pengemb angan program community empowerment (pemberdayaan masyarakat). Adapun Implementasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan tahapan tambang dan karakteristik lokal dimana program dilakukan yang meliputi : •

Community relaon (hubungan masyarakat) :

Pengembangan

kesepahaman

melalui

komunikasi dan informasi kepada stakeholder

19


(pemangku kepentingan), yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah •

Community Services (pelayanan kepada

masyarakat) : Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation (hubungan masyarakat)

dan Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat) •

Community Empowerment (pemberdayaan

masyarakat) : Upaya memperkuat kapasitas komuniti (masyarakat) dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka Untuk lebih detail bisa dilihat dalam bagan matriks program

2.1.3. Pasca Tambang Dalam tahapan pasca tambang, program community empowerment (pemberdayaan masyarakat) semakin

diperbesar perannya, dimana hal ini ditujukan untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Diharapkan pada tahapan ini masyarakat sudah mencapai tahapan mandiri dan tidak tergantung kepada perusahaan.

20


Adanya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada masa paska tambang banyak difokuskan pada masyarakat wilayah Ring I

2.2. Jenis Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Community Relation

(1)

Community Services

Community Empowering

Self Help (mandiri)

Community Relaon (hubungan masyarakat):

a. Bantuan di bidang perbaikan tingkat pendidikan b. Bantuan di bidang perbaikan tingkat kesehatan c. Melestarikan dan mempromosikan budaya lokal d. Bantuan sarana dan prasarana penunjang perekonomian e. Bantuan bidang sosial dan olah raga f. Bantuan di bidang keagamaan

21


(2)

Community Empowerment (pemberdayaan

masyarakat) : a. Kemitraan dengan penyedia jasa dan barang tingkat lokal (kepemilikan oleh masyarakat lokal) untuk kebutuhan operasi produksi IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP b.

Pengembangan komodi lokal berpotensial

untuk peningkatan perekonomian masyarakat c. Pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah lokal untuk pengolahan lanjut dari komoditi lokal d. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha dan keterampilan teknis usaha e. Penguatan institusi/ lembaga lokal (baik lembaga

pemerintahan

maupun

non

pemerintah) melalui peningkatan kapasitas leadership dan pengelolaan lembaga

f. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (3)

Community Services (pelayanan kepada

masyarakat). Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation (hubungan masyarakat)

dan Community Empowerment (pemberdayaan masyarakat).

22


2.3. Wilayah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pembagian wilayah ring program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain adalah: Pembagian Wilayah Ring Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Ring III Ring II Ring I

Korporasi

Ring I Ring I : wilayahnya terkena dampak langsun g dari

kegiatan operasional pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas utama perusahaan, dimana masyarakat memiliki frekuensi hubungan tinggi dengan perusahaan. Lingkupnya adalah satu atau beberapa desa yang wilayah atau area

pencarian hidupnya terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan, baik yang bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi

baseline

(pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan).

23


Ring II Ring II : wilayahnya terkena dampak langsung dari

kegiatan pertambangan, merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas pendukung perusahaan, dan masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan sedang dengan perusahaan. Lingkup dari wilayah ini adalah satu atau beberapa kecamatan dimana terdapat

masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan, baik bersifat dampak lingkungan dan sosial berdasarkan studi

baseline

(pendahuluan) dan Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) namun masih dalam lingkup administrasi kabupaten yang sama dengan wilayah Ring I. Ring III Ring III : wilayahnya terkena dampak tidak langsung

dari kegiatan pertambangan, bukan merupakan lokasi dari keberadaan fasilitas perusahaan, dan masyarakatnya memiliki frekuensi hubungan rendah dengan perusahaan. Lingkup dari wilayah ini adalah satu atau beberapa kabupaten yang area dimana terdapat kelompok masyarakat yang terkena dampak tidak langsung dari operasional perusahaan dalam lingkup propinsi yang sama dengan wilayah Ring I dan Ring II atau lingkup nasional.

24


2.4. Organisasi Pelaksana Program Pemberdayaan Masyarakat Organisasi yang baik mensyaratkan adanya beberapa komponen dalam kelembagaannya yaitu antara lain: • Adanya kebijakan perusahaan pemegang IUP/ IUPK/KK/PKP2B/KP tentang tata kelola pemberdayaan masyarakat yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengaturan program pemberdayaan masyarakat diperusahaan. • Adanya struktur kelembagaan pengelola program pemberdayaan masyarakat dalam perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, beserta staf pelaksana program pemberdayaan • Adanya rencana strategis pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; yang mengintegrasikan dan mengakomodasi karakteristik, masalah, kebutuhan, dan potensi seluruh wilayah operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP. • Adanya

mekanisme

pelaksanaan

struktur

kelembagaan pengelola program pemberdayaan masyarakat dalam perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, beserta staf pelaksana program pemberdayaan dalam bentuk tertulis (SOP)

25


2.5. Fokus Program dan wilayah masyarakat Masa Operasi

Masyarakat dalam wilayah Ring I

Masyarakat Masyarakat dalam wilayah dalam wilayah Ring II Ring III

Eksplorasi

Studi baseline (studi pendahuluan)

Eksploitasi

• Community empowerment (pemberdayaan masyarakat) • Community Service (pelayanan kepada masyarakat) • Community Relation (hubungan masyarakat)

• Community Relation (hubungan masyarakat) • Community Service (pelayanan kepada masyarakat) • Community empowerment (pemberdayaan masyarakat)

• Community Relation (hubungan masyarakat) • Community Service (pelayanan kepada masyarakat)

Paskatambang


• Community Service (pelayanan kepada masyarakat)


Tahap Eksplorasi: Fokus kegiatan program adalah melakukan studi baseline (studi pendahuluan)

26

yang cukup komprehensif


sambil mel akukan program community relation (hubungan masyarakat) kepada masyarakat pada tingkatan ring 1 Tahap Eksploitasi : Fokus kegiatan adalah melakukan kegiatan community relaton

(hubungan masyarakat) , community services

(pelayanan kepada masyarakat) , dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) kepada

semua wilayah yang ada, baik untuk masyarakat yang ada di Ring I, Ring II, dan Ring III. Tahap Paska Tambang : Fokus kegiatan adalah melakukan kegiatan community relaton

(hubungan masyarakat) , community services

(pelayanan kepada masyarakat) , dan community empowerment (pemberdayaan masyarakat) kepada

semua wilayah yang ada, namun lebih fokus kepada masyarakat yang ada di Ring I dan Ring II.

2.6. Aspek Pembiayaan Dalam Program a. Dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dialokasikan bagi implementasi program dan operasional lembaga kemitraan b. Jumlah dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang digunakan untuk kegiatan operasional lembaga kemitraan diatur

melalui

kesepakatan

27

bersama

yang


disesuaikan dengan kebutuhan operasional lembaga kemitraan c. Dana program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat dialokasikan dalam bentuk : 1. Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya program termasuk biaya perencanaan program, melipu:

• Diskusi

multistakeholder

( participative

planning )

• Sosialisasi program 2. Biaya external relation (hubungan dengan pihak di luar perusahaan), sebagai aktivitas supporting (pendukung) dalam pelaksanaan

program-program pemberdayaan, mencakup : • Membangun kemitraan dengan pihak lain yang lebih berkompeten dalam bidang tertentu • Biaya konsultasi dengan expert (profesional), lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau instusi pendidikan di bidang tertentu

yang dibutuhkan yang dapat mendukung tercapainya sasaran, output (keluaran), dan goal (tujuan akhir) program 3. Biaya implementasi seluruh akvitas program dalam mencapai sasaran, output (keluaran), dan goal (tujuan akhir) program, termasuk biaya pengadaan fasilitas, sarana, dan prasarana yang diperlukan. 28


2.7. Fungsi Dan Peran Stakeholders A. Peran Korporasi/perusahaan • Mengidentifikasi program • Merumuskan program yang dilaksanakan • Menilai kelayakan program • Menyusun anggaran biaya • Melakukan kerjasama dengan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pelaksanaan program, dan • Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. B. Masyarakat • Memberikan masukan untuk menentukan arah

program

community

development

(pengembangan masyarakat) yang akan dilaksanakan. • Memberikan masukan untuk merumuskan perencanaan program community development (pengembangan masyarakat) . • Memberikan informasi, saran, pertmbangan, atau pendapat dalam penyusunan setiap pelakasanan program community development (pengembangan masyarakat). C. Pemerintah • Melakukan pembinanan dan pengawasan serta berfungsi sebagai fasilitator antara perusahaan dan masyarakat

29


s n u r n a r a u o h s p g u s a n i L a d y

t a k a r a y s a M n a g n a b m e g n e P m a r g o r P n a a l o l e g n e P s k i r t a M . 8 . 2

t a r k e a ) y n b r t i a m y n e e u m P s a m p o M m l m a o e r n v a g a C e ( D o r y a P d n a n y a t t y a i ) a k n l e e a r u i c P a m v y r m s m e a o S a r M C g ( o r P n a g y n t t a i ) u k b a n n o u r u i t H a m a y l m s m e a o R a r M C g ( o r P g m n u a r k g u d o r n P e P

s a M

i - ) p t i - g d n n a k u e a k e n t a a p s ( a s b d u r e l a a h m ) a I n u i h y a t g l l i e h r s y s s n a a a a e a l i r i R a H b d t m w t ( • - - , t m n m a u ) a n a e m r m r e t g e m p o o m r n a c p k p a o a ( l s y n e a a a d t v p k a e u n r e k d a k a b a g g a a r l g n m y n e a e a t n a i i y M c p s n h b •

y a n i k a a t a m n s u a n a n m p c a n n m a a o e r y c g g e l a ( n p e i n p h a t , g k m a ) n n u a k o a k r a i a g r t b l a a m e o r y l a r t M p s e • r ) - t , - a g g s m n g t a e n e a u e a a a n n n r t u k k k I n d s r a d l a a i a g a a a e R o y o t r n i k r r g y g u a s h i a g m n p o s I n a r a e m y e d y k I a I t n i n p k e a k s s n u i r a k k t m a p a e a e g R a g n g b t k s m m o m u d n r i i n i . n t n u t t r e u a s a p h t k R n a n g a k k a a t m m s a a n p u t a p u i y n e a n f a d d a m k l k a u k r a i a m s a l a a g i i u i a a g e l n g t e k d l s p t m m p o d s r w e o e a e t e e a e e o a i a u r I e p M s k k ( s M y k s F p d n t p I b • • • - - p r a u n a t a n m n n a g a s e d i a e a g r r k u p a n e g g y i y ( h e a n r s g p o r n d h g e e e n p a r n p n t e t , a a b i t b a b l n e ) a b m t m k k m a s m a e a a a k a n e a a r t u n p r u b u a t a a l y i b a g k y k u s s m a n a l s a n h n n e a a a k e a e a a s o M c p d m a M n d m l p • • i s / k i s u a r d o o r l p p s k a r E p

3

AB II. Teknis Pengelolaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

t u p t u O

n a a y a t y ) d i n r a t e k n e b a r u m m a m p o e y l P s m a o e v m C e M a r ( D g o r P n a n y a t t y a i ) a k n s l e e a r u i c P a m v y r m s m e a o S a r M ( g C o r P n a g y n t t a i ) u k b a n n o u r u i t H a m a y l m s m e a o R a r M ( g C o r P g n u a r k g u d o r n P e P

a s a M

/ a g a - r - n n - / p a n n n ) a k m n n n a a e K i n a a e K g n n i a a a d a t m r a a i a a a t n a k ) e d l r g a a K a g a m K g a a i / t I g a m e e g c y e / c l y n b y e e i e K u K s p o n a p y p n n a p h m n s s g n n h r P P e a d n e a d a t r r t e t a e a a h i p b U U R b r P T m e t e a p d I I ( R a / P a / P i ( a r b b k P K a a k m k d n y P m K e a p a g n a / / y n m u n e m a a r r r U l U e t r s l a i n a n b a I B n a n t a e I e B a a a d r a r g P y 2 a u a l a a g p 2 a a w b o g m y g n c a y i k o n g P k g k n s i s s P u n n s r h t p e n a n K s r g p n n n a e r m h a e n a e e a a a a a a a a K a e a e a a L P d M g P P b a H b t k t L b P M g P t R s p d m • • • • - i - a k n n r n i l m a l m t m n e a d t a u a a a a d a a g m i s s k : a k a a a a h a h n k e i s a r r r m n n o g y u d t u e o b l p n g h g g i m n p a n s r a a e u o n o o u , n l m a r a a k d r r r e r r e n b l a a t m p a e a s p e e a g . p i r l a a k y n n a d p a r g n b m o e h a a a a p r u t g g a g u i n t d m p t p g o n n n r k n r u m a a t e a u t n a a p n e h u g n h n n a p d b i e t g n a t a n a u g a a b a e a a r n a a M e r k p n y g g n k t s a g a o g g g m p k a p i m a i a n n a i e n y r n a g n a b K b a n e t m k r e l r k n a y M a n a d b a a p a a t p g n k e b a d y a b i , m m b a b m o a a , n t b e U / e m k r n a m d s r a p i n m a t m m m r p k u a n d e e a n a m e m g M g e d e a a k a a , g b d a t r a r a e g o n s h k y a n g i K n m e g d g e g a n a g r g k u a g u s i n n n n a n k r m n n n p o h o P U P e a r s a c k e e e a s e e e o i k e a e r y o e a a i u F d k m p d P p k b t P P e - P p P s P s p p • • • • • • • - k - h - g - - i i g i a l a a u u a g l a n t r r g e i n n f b m y m a i n a a n u l y l a e R m i a y a i b p i k n b s r a n j s n n d n a s i a w a e g a a a a u a n t a d a n t b n k t b u d r m n i r n a i m I a l m a n u o I a d a a u r r a k y i h a a r a p o b g a i i g k d e i g g g n s d t t u r n s r n n s s a o n e n a I , i e a n g a r p k e e o e r u p a b u R r b t k a u n P K S k e P k P t : r g k u m i k n a m t a n t u n y i i a I e n t e t i u - - - - a d I P s u s R d I M a k b p • • i - , - n - r r ) , i h i u m r u r m e n h K i n k m g n t u e l l o d a n e e e a t l a v a P a p l k t a r d a a d a a k l r e r g b l l a g y o e o b u o n o n g g U e i i m n m k o o n h t r s t r I m t / o m e e a a G k a o r e n r m l a k e s t r e a p k e P p e P a a d p n n a a n r b U P k P a p y r o f e m a a ) a n t e I K n s k r t a / o n n s g c p a a a n u k h G n I t e y a n n a ( n g B a s u a a n 2 a k a d M u g a t a k a a n k e k r n d a g k n n t P r g m u i n n a u e a m g a u a r m n t a s k p k a d b c e a k n f , a r e a a i e K i a y b a g a a n c i P a a a l s l a s m k m / M s m n y n m e m g n l n s r d e a e r r e K S a e a a e e i r e o e e r a e u e a e p M n p b ( t p K L m L b d M p d p p n M g b p • • • / - n t - g k - n - - a n a n i i a n n h l a m n u m a o u e r a K n l e g a g a e a r e n k i t t a d M a a a l m K o a a a R n e d p n u a o s c t b n b g y e / e h r k u k m v e i r s e a a r n , p K n p a y a ) s n m a a m d e a n P I t s t e a r p p a o e g a i I I I U i g n e L L k t I n b m n n m y / a a k g u a b g a a n l n e a a a a n i P P n d a m s i k r m n h d a b a k a d g n a d m K t a a b a / k r k U r a e e r I a m p n ( R t o u e a h R u e a d B e m m k a r e g P a a e k g p k b d a b d i n g a y a g g 2 a a y g a n g k l a n n r s s l s n n m r m a n d e n r m e i i r p l a e e n a e n P t e n r i i e e a a e a s e a a K e a u o a r b P P y M i t k w b I I m b p g M t s P P d M P g P • • • / i s a i t i s o k l u p d s o k r E p

1


t u p t u O

- t k m n y a s a a a a k a l r g d e g n r a r p p o a e a a g r y n p b b s s a a m n n m e a b m a r a e p m m g o a a a p n n n n d t a a e a a a a L s p d a p k •

n a a y a t y ) t d t r a i n e k n e b a r u m m a m p o e y l P s m a o e v m C e M a r ( D g o r P n a n y a t t y a i ) a k n s l e e a r u i c P a m v y r m s m e a o S a r M ( g C o r P n a g y n t t a i ) u k b a n n o u r u i t a H m a y l m s m e a o R a r M ( g C o r P u d n e P g n m u a r k g o r P a s a M

n n n n - m e t e n a M a a g a a k a k a n k k p d a i r K i a h l g n k a t a U y k a a o b a r o a d r r k n r n a m p t a y a p h r e a t i e d a s p m i m a b a r a o s k a e k u m g n g m p r l e o a i n e k n e t r d p p n n b a a n t e a n k a , a a a a k m m i k m r r m r a n u a a i g a a e t k r r d n r y d a k h i a g u a a g g n g l n o s p n t j o e o a a r r r e e u n e M p p m p P m k k u s •

•

- - g g n a r e n n a m b b a y a i k n j s n n a t u g a a a a t n n d n n k a r a a u a i t a l m u o d k p d i h a a p i : i r e t e i g n s a b i t d e k k n s s a e n b i u e e o e a a p a i r m n r l P K S k P t g e e a a a u y M t s b m - - - - • - i u n t - n - g r ) , / P - ) t a n n h P s a t a a e a a o e e n a g a a a a K o n k a k a i k n d r d / a l t U k a d M g p s e a h a I B d d n b o n a b i g w a r i t r n r a n r 2 n n m h m n n o a a a s y h e e e a e P a y e a o a t k p t s d u s L g a e m K n k n n t a m a r a i n a k a e e P , a a k a n n a y s y p m r g p / M m b a a e c ( a a s u n K n d t a k r i k i k n n m a S a K k i m r a a g e a u i u e e s p L m n t g / s u e b k d p k r k s h l k a a a i e K , o a e k a r a a a a p a g r a l i l p l l a m s s n m k m r e n r m p P n e l e p e a h e i e a r e i m e e e a r e p e e U a o y a a M i b o k d r M s p g b ( t p I l l m P P s •

•

- t r I a - - a n a n n e e a t a d m i r e g a y n a k a t u a t a s k a i g a o l a g d a k n p t s b c i a r a k k l a a e i m v e s n r e s a ) a a a y R e s n m u n ( I I k e b b r o s a k n s n m k L m a a k u r a g e a a a e y m a b m g n p k s n a r d a t i h n a m e P a u g n l a a a R a k g o d a g M a y b g l a n r n s n e m a a m n s p i n e i n n r d i l t r r i a e a a a a e e a a u a o M p c p w t d m b M t s r b P d a •

•

g - n a a k b s m a a P t

32

BAB III LEM BAGA PENGEM BANGAN DAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT

S

alah satu pendekatan penng dalam pelaksanaan

pengembangan

masyarakat

adalah

dengan

bagaimana memperkuat kerjasama antar lembaga yang ada ditingkat masyarakat, pemerintah, dan yang ada dipihak perusahaan sendiri sehingga memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat. Untuk itu perlu kiranya dibentuk suatu bentuk kelembagaan yang mendukung akselarasi program pengembangan masyarakat yang dapat mempertemukan para

stakeholder s

(pemangku kepentingan) secara

berkala dan efektif dalam bertindak. Ada dua usulan bentuk kelembagaan yang disarankan yaitu antara lain adalah bentuk kelembagaan Forum Bersama

33


(Mulstakeholder ) atau Yayasan yang dikelola bersama para

stakeholder

(pemangku kepenngan). Pemilihan

kedua bentuk kelembagaan ini disarankan atas dasar keterkaitan dengan pemilihan lokasi, pe masyarakat yang ada disekitar lokasi operasi, tingkat program pengembangan masyarakat yang ada diwilayah tersebut, dan sumber daya perusahaan sendiri.

3.1.Bentuk Kelembagaan Bentuk kelembagaan Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut : • Forum Multistakeholder (Kelembagaan Forum Bersama) • Yayasan Pengembangan Masyarakat

3.2. Keanggotaan Lembaga Keanggotaan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari: • Perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP di wilayah kabupaten • Pemerintah daerah dari ngkat desa, kecamatan hingga Kabupaten. Untuk tingkat desa dan kecamatan bisa diwakili oleh aparat desa dan kecamatan, sedangkan untuk kabupaten diwakili oleh Bappeda, Dinas Pertambangan, PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) dan atau unsur pemerintah lainnya yang terkait.

34

BAB III. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

• Perwakilan masyarakat dari setiap perwakilan Desa yang berada diwilayah sekitar tambang • Pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah sekitar tambang

3.3. Pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat, antara lain adalah: • Pihak perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melakukan

assessment ( stakeholder analisis)

bersama penyusunan

(laporan

baseline

pendahuluan) 1 tentang keberadaan stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada didaerah operasi pada masa eksplorasi atau pada masa eksploitasi. • Pemerintah kabupaten bersama perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melakukan sosialisasi pendirian bagaan

kepada Forum

Forum

masyarakat

Mulstakeholder

Bersama)

atau

Pengembangan Masyarakat (YPM).

1.

mengenai

Lihat detail pada Bab III, tentang pengembangan masyarakat

35

(KelemYayasan


• Pemerintah kabupaten bersama perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP melaksanakan suatu Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat bersama masyarakat untuk menentukan bentuk kelembagaan apakah Forum

Multisakeholder

(Kelembagaan Forum Bersama) atau yayasan dimana kemudian disepakati siapa wakil masyarakat yang akan duduk sebagai anggota dalam Badan Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan • Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya sekurang-kurangnya harus dihadiri minimal perwakilan setiap desa yang berada di wilayah sekitar tambang, perwakilan lembaga adat yang ada didesa wilayah sekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dan atau lembaga adat ditingkat kabupaten, serta perwakilan tokoh masyarakat dan agama yang ada didesa wilayah sekitar operasi perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP. 3.4. Pendanaan dan Sumber Dana

• Dana operasional Forum atau Yayasan diperoleh dari: a. Pengalokasian maksimum 5 %2 dari dana program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP 2.

Angka 5% adalah usulan ideal yang diajukan

36


b. Hibah dari pihak lain yang tidak mengikat c. Gabungan dana antara pemerintah kabupaten dan

perusahaan

tambang-perusahaan

tambang (kontribusi bersama) d. Badan usaha lembaga yang harus disetujui oleh seluruh semua stakeholder (pemangku kepentingan) dengan pertimbangan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat • Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana operasional Pembentukan Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan sekretariat bersama forum atau badan pelaksana yayasan kepada komite pengawas. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan yang didanai adalah • Operasional sekretariat kelembagaan •

Kegiatan pertemuan dalam berbagai ngkatan

• Kegiatan perencanaan, monitoring (pemantauan) dan evaluasi program Laporan tahunan

Wajib membuat laporan tahunan yang dapat diaudit oleh pihak kega yang sifatnya independen

dan harus diumumkan secara luas terutama kepada masyarakat sekitar tambang tingkat kabupaten melalui media cetak, papan pengumuman dan media elektronik.

37


3.5. Peran

dan

Fungsi

Lembaga

Pelaksana

Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pertanggungjawaban

Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggungjawab penuh secara hukum terhadap kekayaan yang dimilikinya dan melapor kepada ketiga unsur stakeholder s (pemangku kepentingan). Kalau pertanggungjawaban timbul dari kelalaian pengurus maka pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Hak Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat berhak untuk menerima dana fungsi operasional, administrasi, koordinasi, monitoring (memantau), dan evaluasi Kewajiban

Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat wajib merencanakan dan menetapkan program pengembangan masyarakat sekitar tambang tingkat kabupaten yang selaras dengan program pengembangan masyarakat pemerintah kabupaten

38


Peran Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Peran lembaga pelaksana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut: a. Sebagai lembaga yang merencanakan dan menetapkan program pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat

melalui

proses

koordinasi antara perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat yang berada di wilayah kabupaten. b. Mempunyai peran sebagai lembaga pemantau (monitoring ) dan evaluasi terhadap program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi anggota lembaga pelaksana melalui pemantauan pencapaian indikator dan dampak yang dihasilkan oleh program

3.6. Bentuk Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP 3.6.1 Forum Multistakeholder • Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP berbentuk forum

39


• Berkedudukan di tingkat kabupaten dimana satu atau lebih perusahaan tambang beroperasi • Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat didirikan saat perusahaan tambang telah memegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP • Pembentukan

Forum

Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat

di lakukan oleh

pemerintah kabupaten • Pembentukan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan selambatlambatnya 1 tahun setelah Permen ini disahkan Struktur Organisasi Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat minimum terdiri dari : 

Dewan Pengarah



Dewan Penasihat



Sekretariat bersama

DEWAN PENASIHAT

DEWAN PENGARAH

Sekretariat bersama (Koordinator dan Unit Kerja)

40


Struktur Organisasi Dalam Forum Dewan Penasehat

Keanggotaan dewan penasehat diusulkan terdiri dari: o Bupati o Perwakilan dari pihak perusahaan pada tingkat pengambil kebijakan tertinggi di tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua pemegang IUP/IUPK/ KK/PKP2B/KP o Perwakilan dari masyarakat yang dari wilayah yang terkena operasi perusahaan. Perwakilan ditunjuk

berdasarkan

kesepakatan

antara

pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan masyarakat seluruh desa yang terkena dampak. o Perwakilan dari Lembaga Adat pada tingkat kabupaten, yang disepakati oleh lembaga adat yang ada ditingkat kecamatan dan desa. o Perwakilan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama atau Lembaga independen (LSM atau akademisi) pada tingkat kabupaten yang diajukan oleh pemerintah dan disepakati oleh wakil perusahaan dan masyarakat.

41


Dewan Pengarah

Keanggotaan dewan pengarah diusulkan terdiri dari: • Perwakilan dari pihak pemerintah daerah o Sekretaris Daerah Kabupaten o Bappeda o Dinas Pertambangan o Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) • Perwakilan dari pihak pemerintah daerah dari tingkat propinsi yang diwakili oleh Bappeda Propinsi • Perwakilan dari pihak akademisi atau kalangan profesional atau lembaga mitra independen (sebagai pendamping komunit) yang mempunyai

perhatian terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi tambang yang

ada

ditingkat

kabupaten/propinsi/

nasional yang dipilih bersama dalam suatu rapat bersama yang diwakili oleh masingmasing stakeholder (pemangku kepentngan). • Perwakilan dari pihak perusahaan yang memegang posisi manajer pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/ PKP2B/KP. • Perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil forum rapat bersama yang diadakan sebelumnya 42


oleh perusahaan yang dipantau oleh pihak pemerintah dan lembaga independen (LSM atau universitas). Sekretariat Bersama

Keanggotaan sekretariat bersama diusulkan terdiri dari: • Perwakilan perusahaan pemegang IUP/IUPK/ KK/PKP2B/KP • Perwakilan pemerintah yang ada ditingkat kabupaten (diusulkan adalah pejabat sengkat

dibawah

Sekda

yang

bertanggungjawab

langsung kepada Sekda dan Bupati) • Perwakilan pemerintah yang ada ditingkat propinsi • Perwakilan pemerintahan desa • Perwakilan lembaga-lembaga desa (seperti karang taruna, LPM, dsb) •

Perwakilan dari komuni yang menjadi subjek

program • Perwakilan dari pihak akademisi atau lembaga mitra independen (pendamping komuniti) untuk aktivitas teknis Tanggungjawab dan Kewajiban Dewan Penasehat

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan,

pelaksanaan;

pengawasan

dan pengendalian implementasi PROGRAM

43


PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh masing-masing anggota dalam lembaga; 2. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi atau memutuskan berkaitan tentang pelaksanaan program PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT/ comdev yang dilakukan oleh anggota lembaga untuk kemudian memberikan usulan tindak lanjut kepada Sekretariat bersama Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan 3. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi atau memutuskan berkaitan tentang pelaksanaan program yang dilakukan oleh Sekretariat bersama Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kemudian memberikan usulan kepada Sekretariat bersama untuk ditindaklanjuti; dan 4. Anggota Dewan Pengarah Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada stakeholder (pemangku kepentingan) yang menjadi anggota dan masyarakat luas secara berkala.

44


Dewan Pengarah

1. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan implementasi PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh anggota lembaga. 2. Membentuk sekretariat bersama/sekretariat bersama untuk melaksanakan programprogram yang sudah disusun bersama antara Dewan Penasehat dan Sekretariat bersama, serta menetapkan ruang lingkup kerja sekretariat bersama. 3. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Sekretariat bersama atas permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh sekretariat bersama dan anggota-anggota dalam lembaga. 4. Anggota Dewan penasehat bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan lembaga kepada kelompok pihaknya masing-masing. Sekretariat Bersama

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada stakeholder (pemangku kepenngan) berkaitan

dengan program-program pengembangan masyarakat yang diadakan oleh masing-masing anggota 2. Melaksanakan program kegiatan berdasarkan apa yang sudah disusun bersama antara Dewan

45


Pengarah, Dewan Penasehat dan sekretariat bersama sendiri selama periode waktu yang disepakati 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi keberhasilan implementasi PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT yang dilakukan oleh masingmasing anggotanya; 4.

Melakukan penelian dan kegiatan pengembangan

kapasitas anggota sesuai petunjuk dari Dewan Pengarah dan Dewan Penasehat; dan 5. Melaporkan kegiatan selama membuat, menyajikan dan mengajukan hasil kajian persoalan kepada Dewan Pengarah Forum. Implikasi Forum

• Dasar hukum dari forum adalah SK Bupati yang ditujukan kepada semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP yang ada diwilayah tersebut • Forum

mulstakeholder

adalah suatu lembaga

yang dibentuk atas dasar kesukarelaan dan semangat bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada diwilayah tersebut • Karena bentuk forum yang bersifat sukarela hendaknya semua keputusan berdasarkan atas azas kesepakatan dan persetujuan bersama yang diketahui oleh semua pihak

46


3.6.2. Yayasan Pengembangan Masyarakat

• Lembaga Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP berbentuk Yayasan yang berikutnya disebut sebagai Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) • Tempat Kedudukan Yayasan Pengembangan Masyarakat sekitar tambang (YPM) berkedudukan di tingkat kabupaten dimana satu atau lebih perusahaan tambang beroperasi • Yayasan didirikan saat perusahaan tambang telah memegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP • Pembentukan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) di lakukan oleh pemerintah kabupaten • Pembentukan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) dilakukan selambat-lambatnya 1 tahun setelah Permen ini disahkan Struktur organisasi

Struktur organisasi Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) minimum terdiri dari : 

Badan Musyawarah Yayasan



Badan Pengurus Yayasan



Badan pelaksana Yayasan

47


Struktur Kelembagaan yayasan

Badan Musyawarah Yayasan

Badan Pengurus Yayasan

Sekretariat Bersama Yayasan • Ketua • Sekretaris • Bendahara

• Pengembangan struktur Organisasi dalam badan pelaksana dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan Yayasan Pengembangan Masyarakat (YPM) Keanggotaan Masing-masing Bagian Badan Musyawarah Yayasan

Anggota Badan Musyawarah Yayasan: o Bupati o 1 orang perwakilan dari pihak perusahaan pada tingkat pengambil kebijakan tertinggi di ngkat kabupaten yang dipilih berdasarkan

48


kesepakatan dari semua pemegang IUP/IUPK/ KK/PKP2B/KP o 1 orang perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat o 1 orang perwakilan dari Lembaga Adat pada tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat o 1 orang perwakilan dari tokoh masyarakat atau tokoh agama pada tingkat kabupaten yang dipilih berdasarkan hasil keputusan Pertemuan pemberdayaan masyarakat Badan Pengurus

Keanggotaan dari Badan Pengurus adalah sebagai berikut: o Sekretaris Daerah Kabupaten o 1 orang perwakilan dari Bappeda o 1 orang perwakilan dari Dinas Pertambangan o 1 orang perwakilan dari Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) o 2 orang perwakilan dari pihak perusahaan yang memegang posisi manajer pada bidang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dipilih berdasarkan kesepakatan dari semua perusahaan pemegang IUP/IUPK/KK/ PKP2B/KP

49


o 2 orang perwakilan dari masyarakat berdasarkan hasil keputusan pertemuan pemberdayaan masyarakat o 1 orang perwakilan dari pihak akademisi yang

ditunjuk

berdasarkan

kesepakatan

Badan Musyawarah Yayasan o 1 orang perwakilan dari pihak lembaga swadaya masyarakat atau lembaga independen atau perseorangan yang mempunyai perhatian terhadap

permasalahan

pemberdayaan

masyarakat sekitar lokasi tambang yang ada ditingkat kabupaten/propinsi/nasional yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah Yayasan Badan pelaksana

• Badan pelaksana diangkat oleh Badan Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus, dimana pengurus tidak terafiliasi kepada ketiga unsur pendiri yayasan dan minimal sekurang-kurangnya terdiri dari: 

Ketua



Sekretaris



Bendahara

• Badan pelaksana dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertkal dengan ketga unsur yayasan

50


serta melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu ( part time)

Tanggungjawab dan kewajiban Badan Musyawarah Yayasan

1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan; pengawasan dan pengendalian implementasi program yang dilakukan oleh Badan Pengurusan dan Badan pelaksana Yayasan Pengembangan Masyarakat; 2. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi tentang pelaksanaan program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh anggota yayasan dengan memberikan usulan

tindak lanjut kepada

Badan Pengurus dan Badan pelaksana Yayasan; dan 3. Menerima usulan-usulan dari masyarakat luas dan merekomendasi berkaitan tentang pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pengurus dan Badan pelaksana yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk kemudian memberikan usulan

kepada Badan pelaksana untuk

ditindaklanjuti; dan

51


4. Menerima laporan kegiatan Badan pengurus yayasan selama 1 tahun kegiatan dalam pertemuan tahunan yayasan yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota 5. Mengadakan pertemuan tahunan seluruh anggota yayasan selama 1 kali dalam masa periode untuk melaporkan seluruh hasil kegiatan selama 1 kali masa periode kepada anggota secara keseluruhan. Pertemuan tahunan seluruh anggota dapat dikatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya dihadiri setengah dari jumlah seluruh anggota. Pertemuan anggota yayasan bertujuan untuk : • Mengevaluasi program selama 1 kali masa tahun • Merencanakan

program

kerja

badan

musyawarah, badan pengurus, dan badan musyawarah, badan pengurus, dan badan pelaksana untuk 1 tahun ke depan Badan Pengurus yayasan

1. Melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi keberhasilan implementasi program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh anggota yayasan 2. Membentuk badan pelaksana yayasan untuk melaksanakan program-program yang sudah

52


disusun bersama antara Badan Musyawarah yayasan dan Badan pelaksana yayasan, serta menetapkan ruang lingkup kerja badan pelaksana. 3. Memberikan usulan dan pertimbangan kepada Badan pelaksana atas permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh badan pelaksana dan anggota-anggota dalam lembaga 4. Anggota Badan Pengurus Yayasan bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kerja dan keputusan yayasan kepada kelompok perwakilannya masing-masing. 5. Menerima laporan kegiatan Badan pelaksana yayasan selama 1 tahun kegiatan dalam pertemuan tahunan yayasan yang dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota Badan pelaksana Yayasan 1 Melakukan pengumpulan program pengembangan dan pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh semua anggota yayasan 2 Melakukan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ditingkat kabupaten selama 1 tahun periode berdasarkan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing anggota

53


3 Melakukan penetapan perencanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh semua anggota yayasan, terutama pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP untuk diajukan kepada pemerintah pusat 4 Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada anggota dan

stakeholder (pemangku

kepenngan) lain berkaitan dengan program-

program pengembangan masyarakat yang diadakan oleh masing-masing anggota 5 Melaksanakan program kegiatan berdasarkan apa yang sudah disusun bersama antara Dewan Pengarah, Dewan Penasehat dan badan pelaksana sendiri selama periode waktu yang disepakati 6 M e l ak uk an pe m a nt au a n d a n e va l ua s i keberhasilan

implementasi

program

pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya; 7 Melakukan

penelitian

dan

kegiatan

pengembangan kapasitas anggota sesuai petunjuk dari Badan Musyawarah Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan; dan 8 Melaporkan

kegiatan badan pelaksana

yayasan selama 1 tahun periode kepada Badan

Pengurus

Yayasan

Musyawarah yayasan

54

dan

Badan


Implikasi Yayasan Implikasi hukum Yayasan Pengembangan Masyarakat di atur berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang pembentukan yayasan 1.

Kekuasaan ternggi dipegang oleh musyawarah besar

anggota

Yayasan

Pengembangan

Masyarakat yang dilakukan 1 kali dalam satu tahun 2. Pimpinan dipegang oleh Ketua Umum yang dibantu oleh Sekretaris Pelaksana dan Bendahara 3. Ketua Umum adalah penanggungjawab tertinggi semua kegiatan-kegiatan Yayasan Pengembangan Masyarakat 4. Sekretaris Pelaksana adalah pelaksana harian kegiatan-kegiatan Yayasan Pengembangan Masyarakat 5. Bendahara adalah penanggungjawab tertinggi dibidang keuangan Yayasan Pengembangan Masyarakat 6. Yayasan wajib juga membuat laporan tahunan 7. Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. 8. Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :

55


a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; c. jangka waktu pendirian; d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda; e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan; f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantan anggota Pembina, Pengurus,

dan Pengawas; g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan; i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan k. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran

kekayaan

Yayasan

setelah

pembubaran. l. Hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan/ ketentuan tersendiri yang disahkan oleh Dewan Pembina/Penasehat.

56


m. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan di Musyawarah Kerja dengan persetujuan Dewan Pembina/ Penasehat dan 2/3 suara setuju dari Anggota Yayasan pengembangan masyarakat n . P e m b u b a r a n Ya y a s a n d a p a t d i l a k u ka n berdasarkan : 

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan



Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan



Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir

9. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengarah.

3.7. Prinsip-Prinsip Lembaga Prinsip-Prinsip Lembaga Pelaksana Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Transparansi. Lembaga Pelaksana Pengembangan

dan Pemberdayaan Masyarakat haruslah mempunyai tata kelola arus informasi dan pelaporan yang transparan dan mempunyai akses terhadap publik sehingga dapat diketahui capaiannya.

57


2.Partisipasi. Adanya rumusan kebijakan yang

terkait dengan masalah keterbukaan dan keterlibatan


kepenngan)

dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaannya

serta

pelaporannya

secara

berkala. 3.Akuntabilitas. Adanya sistem kebertanggung-

jawaban atas semua yang dilaksanakan terhadap publik dan


kepenngan) atas pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Lembaga Pelaksana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. 4. Responsif. Seap Lembaga Pelaksana Pengembangan

dan Pemberdayaan Masyarakat semestinya mampu bersikap tanggap respon terhadap setiap permasalahan yang berkaitan dengan publik dan kepentingan stakeholder (pemangku kepentingan). 5. Berkelanjutan. Lembaga Pelaksana Pengembangan dan

Pemberdayaan Masyarakat

haruslah mampu

merancang rencana strategis secara komprehensif dan menyeluruh sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan. 6.Berwawasan lingkungan. Lembaga Pelaksana

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat haruslah mampu memberikan perhaan terhadap setiap kebijakan dan kegiatan yang dilakukan

58


oleh lembaga dan anggotanya terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditmbulkan.

59


60

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAPORAN

4.1. Perencanaan

(1) Rencana Kerja oleh pemegang IUP/IUPK/KK/ PKP2B/KP a. Setiap

pemegang


wajib menyusun rencana kerja program pengembangan masyarakat tahunan b. Pemegang IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP menyampaikan rencana kerja kepada forum atau yayasan yang berfungsi sebagai lembaga pengembangan masyarakat selambatnya 90 hari sebelum berjalan tahun anggaran baru c. Rencana

kerja

tahunan

dikoordinasikan

dengan

dibahas

dan

stakeholder

(pemangku kepentngan) lain (anggota lembaga)

dalam pertemuan triwulan akhir tahun 61


d. Rencana program tahunan ditetapkan dan disetujui oleh lembaga forum atau yayasan dalam pertemuan triwulan akhir tahun lembaga mitra (2) Pedoman Penyusunan Laporan Perencanaan Terdapat beberapa aspek yang perlu tercantum dalam dokumen rencana kerja program: a. Sasaran (target program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat) b. Output (tujuan jangka pendek tahunan atau bulanan) c. Goal (tujuan jangka panjang cakupan beberapa tahun) d. Program e. Indikator pencapaian program 4.2. Pelaporan

(1) Setiap

pemegang


menyusun laporan tahunan pelaksanaan program pengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan program. (2) Laporan Triwulan a. Laporan

triwulan

disampaikan

kepada

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selambatnya 14 hari sebelum pertemuan triwulan stakeholder (pemangku kepentingan) 62

BAB IV. Perencanaan dan Pelaporan

b. Laporan triwulan dibahas dalam pertemuan triwulan lembaga Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bahan diskusi: 1. Progress kegiatan, didasarkan pada laporan perencanaan awal tahun 2. Sharing

permasalahan

yang

dihadapi

dalam pelaksanaan 3. Merumuskan strategi mengatasi permasalahan 4. Evaluasi keseluruhan kegiatan sebagai dasar untuk tindak lanjut pelaksanaan kegiatan berikutnya (3) Laporan Tahunan Laporan tahunan disampaikan kepada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selambatnya 30 hari setelah selesai tahun anggaran sebelumnya. (4) Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan a. Halaman kulit 1. Judul, nama, dan lokasi program 2. Nama-nama dari yang terlibat proses evaluasi 3. Nama-nama lembaga atau departemen yang terkait dengan program 4. Periode waktu laporan 5. Waktu laporan diselesaikan

63


b. Ikhtisar Eksekutif/ Ringkasan Berisi tentang ringkasan dari isi laporan secara menyeluruh yang berisikan penjelasan tentang tujuan dari evaluasi, untuk siapa laporan ini dibuat, bagaimana proses evaluasi dilakukan, sejauh mana pencapaian keberhasilan dan kendala-kendala yang dihadapi, serta kesimpulan dan rekomendasi. c. Daftar Isi Buatlah daftar isi yang jelas, sehingga dapat membantu pembaca untuk menemukan bagianbagian yang tertentu yang diminati olehnya. d. Latar Belakang 1. Bagian ini akan membawa program dalam bentuk perspektif dan menggambarkan keaslian, obyektif dan berkembang. 2. Jelaskan, waktu, mengapa dan bagaimana program dimulai, siapa yang terlibat 3. Pemaparan penggunaaan dan pertanggung jawaban biaya/anggaran 4. Sasaran-sasaran yang dianggap prioritas 5. Aktivitas apa saja yang menjadi atau dianggap penting dan sumberdaya apa saja yang dilibatkan. 6. Panjang halaman dari bagian ini tergantung dari laporan dan sasaran dari program. 7. Pendapat-pendapat yang berbeda tentang program ini. 64

BAB IV. Perencanaan dan Pelaporan

e. Tujuan Pelaporan 1. Jelaskan tujuan dari evaluasi dan tetapkan siapa

stakeholder

(pemangku kepentngan)

yang menjadi pembaca laporan ini. 2. Jelaskan juga

stakeholder

(pemangku

kepentingan) saja yang menjadi sasaran laporan ini 3. Jelaskan secara tepat alasan dari rencana khusus evaluasi ini dan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi. 4. Berikan penjelasan tentang masalahmasalah yang dihadapi dalam evaluasi, seperti tenaga kerja, biaya, sumberdaya materi dan konteks politik. f. Hasil (pencapaian dari indikator umum dan khusus, sebagaimana tercantum dalam laporan rencana kerja tahunan) 1. Di mana dan bagaimana program dikembangkan 2. Bagaimana informasi diperoleh 3. Bagaimana

segi

keabsahannya

dan

ketepatan implementasi program 4. Rencana waktu atau rencana evaluasi g. Kesimpulan 1. Sasaran dari pencapaian program yang sudah nyata. 2. Aspek–aspek mana saja dari program yang merupakan kekuatan, dan yang mana yang perlu difokuskan untuk diperkuat.

65


3. Apakah ada individu atau materi dari sumberdaya dalam program yang digunakan secara efisien. 4. Bagaimana program dapat berubah seiring dengan adanya waktu. 5. Penjelasan anggaran 6. Dampak apa saja yang muncul dari adanya program ini. h. Rekomendasi 1. Buat daftar apa saja yang direkomendasi berkenaan dengan hasil dari evaluasi yang dibuat. 2. Dengan dasar kesimpulan yang telah dibuat, tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk disarankan dilakukan. i. Lampiran Berisikan penjelasan lebih lanjut ataupun keterangan pendukung dari isi laporan secara keseluruhan.

66

BAB V M ONITORING DAN EVALUASI

5.1. Evaluasi dan Monitoring (Pemantauan) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan dak hanya sebagai bentuk pertanggung-

jawaban internal kepada manajemen maupun pemegang saham, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban (pemangku

kepada

kepentingan),

yaitu

stakeholder

pihak-pihak

yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan program, terutama komuniti sebagai sasaran program.

67


2. Monitoring (pemantauan) evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban internal mencakup: • Efisiensi dan efektifitas program • Identifikasi capaian riil program di lapangan • Bahan rekomendasi untuk perencanaan

program CSR/CD berikutnya, melalui Idenfkasi keunggulan dan kelemahan program sebelumnya • Pertanggungjawaban terhadap shareholders (pemegang saham) 3. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi sebagai pertanggung jawaban terhadap stakeholder (pemangku kepentingan) mencakup: • Identifikasi persepsi (pandangan), ekspektasi (keinginan), dan kebutuhan stakeholders (pema ngku kepentingan) • Mengembangkan relasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholders (pemangku

kepenngan) • Pertanggungjawaban terhadap stakeholders (pemangku kepentingan) • Bagian dari upaya pemberdayaan kapasitas pihak-pihak yang terkait 4. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi dilakukan secara berkala meliputi : • Pra – monitoring (pemantauan sebelum program) dan evaluasi, dilakukan sebelum pelaksanaan suatu program pengembangan masyarakat. 68

BAB V. Monitoring dan Evaluasi

• On going – monitoring (pemantauan ketika program berjalan) dan evaluasi, dilakukan selama program sudah berjalan. • Post – monitoring (pemantauan setelah program selesai dilaksanakan) dan evaluasi, dilakukan pada saat program sudah selesai dilaksanakan. 5. Pelaksanaan monitoring (pemantauan) dan evaluasi setidaknya meliputi: • Mencatat perkembangan program • Memantau proses dan kemajuan program secara terus menerus •

Mengidentfkasi masalah dan persiapan yang

muncul • Merumuskan pemecahan masalah • Membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu pendek • Mengkaji relevansi (kesesuaian), efisiensi, efektivitas dan dampak suatu program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 6. Monitoring (pemantauan) dan evaluasi ini dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program yang mewakili : • Lembaga kemitraan • Perusahaan • Masyarakat • Pemerintah daerah

69


7. Hal-hal yang menjadi bagian pokok untuk di monitoring (dipantau) dan evaluasi :

• Perencanaan kegiatan • Penggunaan berbagai Sumber Daya (SDM, dana, informasi, waktu, dll) • Pelaksana kegiatan • Hasil kegiatan • Tujuan dan manfaat

5.2. Indikator Program 1. Kualitas program dinilai berdasarkan indikator umum dan khusus yang merupakan dasar evaluasi untuk menilai pencapaian program pengembangan masyarakat terhadap tujuan dan sasaran. 2. Indikator umum merupakan kriteria umum dalam menjaga kualitas program, mencakup: a. Partisipatif dan keberlanjutan • Program dirumuskan pada tingkat desa melalui FGD ( focus group discussion) (diskusi

terfokus)

bersama

dengan

masyarakat dan pemerintah lokal • Masyarakat (beserta lembaga lokal berbasis masyarakat) adalah sasaran dan subjek (pelaku utama) program, IUP/IUPK/KK/ PKP2B/KP memberikan fungsi pendampingan, pemerintah lokal sebagai pembina program 70


b. Program berbasiskan pada karakteristik dan kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam hasil penelian sosial (social mapping). c.

Perbaikan pada ngkat pendidikan, kesehatan,

dan perekonomian masyarakat lokal (diukur pada tingkat desa dan disesuaikan dengan prioritas sasaran program) 3. Indikator khusus merupakan kriteria spesifik dari indikator umum yang dirumuskan sesuai dengan kondisi pada masing-masing wilayah, dan dicantumkan dalam laporan rencana kerja, dengan permbangan:

a. Indikator khusus harus dapat terukur secara objekf

b. Indikator dirumuskan spesifik berdasarkan seap kegiatan program yang dirinci untuk

setiap wilayah sasaran program c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

71


t n e n a m r a e y a ) w d t a o r e k p b r m m a E e a P y y s t i m a n a M u r g m o r m P o ( C

m a r g o r r o t a k i d n I s k i r t a M . 3 . 5

i t - / t n i a a e a m a u B n a r i i k l g u s u e a 2 k s a r r g y P e n e e e s s a n s K b a s ( a y a P b e t t b / g m s P M a a k k a i a a n K e n d r a d m n a K a g a / a a r u t a p a a K b n y p e y s s a g c y P m s P s a a n n a U d a l I d a e T i a m a k / s h b R r f e P a m m i a r m b t n n n h t e a n U k a n a I r a a t a m s r g a h e r e g a a o y u d n ) r o P a t i a P g r d u n i p n i u l p g s a t r b a a n k u l u e L a g a n e e s a s u s d e g a b k h i a m n d h h a n m g n a n a a a y a e i n n a e p a ) d h a p h n y n g c g c a a e l n n g a a n t n t n l n i e d P a a a e e a e p T ( w A b k K e r R d d d d • • •

e n i l e s a b

s n e a c n i a ) v r y t a e l a k S e a y P r t a i n m y s u a r a m g M m o r o P C (

l t i m a a d a m k l a a i r d n a d i a a a m y s g r m a g a a m n a w r y i g h s o a m a r p l a p i m r s n j u g i t r a o r a a i p r p n a n h a c d a 1 a l n r a g r % s i m e 0 u e a n J p 2 s R •

n n o a i t g ) a n t l u a e b R u k y H a r t i a n m y u a s a m r g M m o r o P C (

. x p h g I - n t a n h a a a n a a y y 1 i a a n g n a k t a k n t t y a a a n n a n - a g i r c y i a u a i r d h n p l a a n d e R g k ( e a a a i a i y a e e l y k t w m s r r i e m n l k a P d a b u i e i e a i k p K u m m p k w a i d / h d n n a i B l l a a a n a e j a 2 t i d i p n n n n P e k t u i d k a n h i l e i a a a s o K g a a u s d a b n d t t h b m s i u n P e g l / e i a u r y a o l p a r K m n l g e n g t a e g e ) t n p t n t y e e a e s i n p K a / I I t a a k p n k k l s a o K g k a k a m e a t b a a n h a y P n a r h r a l i a r m r s a a a m u a U a t s y a I y r e i s a t y a u n m e / R y i g s e s n n s i s a a k P n a g r d l n s i a a o r o e e a e e a e a M d p M k d s U I d M k p A d p m • • •

i a s s a r a e M p O

i s a r o l p s k E

72



t i t t n n a n a h n g a m n g l l a n a r m a n l a a a n a h a a a k a y d a y a t k d a n e a d k a g r a r k o a n a a a l a r l a r n g r j s n g y g m n k r b i r e a a o u e e a o n g u a e n r r y k e b m b w a m d m a i h p d n y p s r a a w g a g t s n e t a n r a n e g n a n p t n b n m a o ) a a g e i a a t m p p a k k a k a p i g o d t a r a a i b m l a m s b g t i l a m k p t n a n e a m g . n n n a t a e r a i m e a e a d h k s a p p e n t t p d n y b e r a a i s l u a d ) a a a k a n ) e s a k l e k k a l g l 1 y a P a a p a g n a l a n r y a s k p r a r m t a l n a u a a a i b s e y K r i i / i m P % a g n a c y a d w a w s B e a a d d n 0 d u n u m n s g t a a 2 p d m a n y n 3 a w j i u p e t s a a t r a b e a i a R a d M e n a s d t P n g a m k a s p a m r m a a m K g M m u d a % m m n n e a a n l a g r r d i h n o p a a P n n c ( ( a 0 i o a a a b a s r n p a / n g i K g n a i m i s 5 r y e c y g a a e a a a K e n h g a y t i n n t U t n r n n i o H b L y K n i a i a e y a s a m a a l l r a t / R a y a y m ) d m k k b e a p t n t t d t r d d m e n i s u o a k r s p m r K m r a a a a a t n u e r n m P a i a h r a i e U p e a n a o g a b t a e p n r p b a b n s l a i a b i m r r p d b a a I k i a u i a g y e y t / d g e a u m n e s n d d b a a m n s o r h k r e P r n r n r e b t m s m c r n i a t r e a e e U e e a e i e a e a e t e a e u e p s p T m a p M s d J m s P ( T ( s T P I T p m T l d • • • • • • • •


n h m h m t n i r - t a n s ) t a n a a n a l a a l a a k t a a g a e a n a a a n n c k a d d e l r i d g g a d i d a a m t d n v g ( r n h r c a g d j r a i u n t n e o e a t n e a a n n e r a i s n d ) n s a b k r n s y e a p l a l a r a a k e i e n a s n g a a k g t k r % a y g d a w a a n r i s ( a s n n a 0 y m a a n k n i a t d 5 a r y n a i g i a w d a b a d n n a g b h l a a i r 1 t n a a u e m s n y i t a a h s m a k n l i d d a n j a u s g a n a a d a t a a e m r b m a s a e n d m a a i i i n m a d b p p ( t u r u i i m s p a m e a g d l j u d r n n a b s R e r u i e o i n e e a k y e n p d n c i t h n s e t s t r p a n n a b a a i y a p a m a a t l n e t n e a a n s e k k a a g a y a n n p a k k a s n a d s a n t k a u m r l a i r i m r r a a m a n e ) a g r g h a a i g e d a a a s y a a i y l b n i a h r d n a n l r y w i d y d ) r b l i n s a a l j a g a m g s i n s a a e r n n s r g m n n a d s t o o e a e a b e a r r r i u r a e o a w r e e a p e o P p d J p m d M p m k k a A p k d P ( b p p • • • • •


i . - n y ) h a a n t t a n d h m n i y a a a a a n a t n y t u t t a k n k a a r t n n a n u a c y i a h i a u o a i r d r i k F k g m r a e a a g e a n a e e d a e l y r r i n r m y k m n l a k e a m o s i d a e a i e b n c a n s y p k w u p a s n a g a m a i h a y a m g a a n h i e n t d a n u u i e k M e n h n n a m a d p k g a Y t a a s a e u s g i a n n a d d a d t t u n a n r i g r e e o n a a u a n g p e l m a y g u e p o b u g d t t n p t y n n t u s i r e a a e s a a n a b a m p H s a k k k k - ( s k a k a m u b K a m e a n h a t t n m a r h r r m i r n a t h a n s a a a a a t s a a e o a l o a y a l r i y r e y i y a e g k r p g t j a r g s e s s g u b s n a r o s r r g a e s o l a a o a e r r e e e n a k e e r a M d p M k p T P i t M d e P r b p m • • • • •


i s a t i o l p s k E

73

Pedoman Pengembangan d n Pemberdayaan Masyarakat Sekit r Wilayah Lokasi Tambang


n t r a m n a k a e t r a b a % a a y e r g 0 a k p o a 5 a r d y d r p n n m s e a e u a t i b d p a m m k m i r e n n e p a i i n n t r i a m a n n d t t t a r a n a k u a a a d t a k g s h e n a n b m a r i u s n e a n e t u a K y e s g t s p t a r a a a d e a p n a k y m k b a n t p a n a a r r a m a t p a a a d e p t k i u a y a a g y c d h n s r j r s d a r n i e a e a e e T l T m T t p m • • •


s ) n n a m h i t a n m e a n a a a r a a l c k a l o i d i a a n v k a c y m a y d m i r a d s d u a o r n a r k n n a e a e d j r r a g e s y a r e s n e r n r i o a p m g a b s t n a r p a t y m a m a g i w a n a a t h k n e g n a a i d a a g h a e p u r l d d s b m n e a a a m a i m m p i p % s u s t s i n a j e o e a e s 0 s l u a a i e k k e c n d y t t s d t 7 t k r a t n a a a n e a t k k a s k p m a a a k n a n n m a u i k a k g m r t r a a a r h a g r g i i n a a n r l r a a r n t l g y e d y n a i i a a g y g l j n n n t m o s b n s r o s r a o e a e e a r r r a a u e r a e p d k J p m T m P ( b p m P p M • • • • •


i - a y ) r n h n t t a n m e s e u a i s a a a a a n a a d r t t g a g k a l n k a a n a n a n u a c y a a i i i m d e m e l r r n m n a s d e g a a e d m e m n h a % a r r k a m y a a a g 0 s m s n e h a y o a l e r c a a b d n d k t e a 7 t p a s s a g m g m i m m a w k u n e e b n e g e r s i m a n u e n n e P a a n P u r k p m a d p h a a n s a a m a d u a g i n h n y a i d g r n a n y a a p i a g a n n n g u u a s s s i d d n s i m h i a o b s d t t a u t e b a a b r m r u e a t t a r t r a a m s a m a n e k g a k m p - h ( s k k p a o u p h r a a e a i i r m n m a r r t r t m m h r e n h s s h p a a a a a a a i a a p l o a r l a r i a r a a r y a y i l y y r r r t a c g g g j g s u s s u e e m o m o a e s o l a r o s a h p a h n r a a e r a a p u r u r a k a o M M t t o J p j p M d p P e r b p m • • • • •


g - n a a b c s m a a P T

74

BAB VI PEM BINAAN DAN PENGAWASAN

6.1. Pembinaan

(1) Pembinaan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat

oleh


dilakukan oleh Menteri yang membidangi mineral dan batubara secara mandiri dan/ atau bekerjasama dengan lembaga lain (lembaga swasta dan/ atau institusi pendidikan) yang ditunjuk dan/ atau disetujui oleh Menteri. (2) Pembinaan dilakukan dalam setiap tahapan pertambangan, mencakup: a. Eksplorasi b. Operasi/ Produksi c. Pasca Tambang (3) Ruang lingkup pembinaan meliputi:

75


a a n i b m e P r o t a k i d n I

n a a n i b m e P k e p s A

s a M

- n n n n a a a i a a a r g g c a a a n n o y n g e s a ( a g d p a m s r b n l a k j e a a m r a i a r e g l n b s e m o e a o k g r e p d s n p p e e a t j n n i p n n r i a a a a i e i m s t r d k a i n o l r p o k a a n a e o a p a a l n n a h n p c l g a e n e a k n c i l p e n o s e p p n e k p n r m s a a a n a a n d a l a n a h t u a s e n l s a n i p t n a a a u e u w s u p a s a p d k k y u n a s g a y i l s e n d a n i n k p e p e a t n e t k p p h e p t a e r a k t n n ) n e k n n t a a a a r a a a r a r m n i a m p m m a d m a m n r o g o a y o p o a o y n d a d y d s d s s a d a e a t e o e e i r e a a P m P b P m S P p P w m . . . . 1 2 3 4 5 6

s ) e t c a i t k c a r a r a p y s a t m s e n b a g n n a b a r m a e j a g l e n b e p m n e m a p a m ( r g o o r d e n p p n i n i a k r s h a a a a u n s m a i l l h s a u y c k i a s n n l o e e e S P B p

y t t a i n k a u r m a y m s a ) o c m n ( i n p t a p n g a e n m m a l e b a i m g c m e a a o r g g s g n n ( e l o e r p a p i s n r m o a e a s a d r l g n n o o a a h i r t c e i p l n k e e a n n r t e e e s ) m p p e s n j s i s i o a i i n n n t n a k k k l e e e e a T T T r M

1 2 3

1 2 3

r n a a d g n n a a t s b m e n g a n d e p n n a a a l o m l o e d g e n p e p n n a t a a a k i r n a e a r s a b k y a s m l e e a P p m

n a d , i s i v r e p u s , n a g n i b m i b

s i n k e t i t u p i l l a e i m r e , j n a a n a h i t m a s l e i n p k e n t a n d a n d a i k i s n d a i t d s n b e u P s

n i a s i r t a e l b u m s e n o P k

i s i k s u a r d o o r l p p s k a r E p

76

4

AB VI. Pembinaan dan Pengawasan

n a a n i b m e P r o t a k i d n I


s a M

r a ) a n n j a r e t a d a l i a r e g y n m m o a k a a h s d b e a r r k e m g e t e a a B i e b t m s b m g e m m o n e r l p e u r k p i a n t o s n m a F h n a a t a d i e a a n l a l n l o n a a o a p a n d s s g a g n k n a i a ) a k r e t p i n b a l e p s a m m g m a p a a e e n l p h d k w i e a a t n a d t n k e ( g a a s e p i h d n p e n s i e d e r k e a n p t p e k l k t t o n t e a u h n a a t e s k n k n k g k a a a a a a r n a m w r m a t m a s o a a y i o o y t m s l d g d d s n u e e a e a e e p m P m P ( P p m . . . 1 2 3

n P n a a K / d a g B n a 2 a P g b K n m a e P l / b e K m k ( K / e K g e P n l e d U o p I / h e P m t k a U a I r k t g a a s o i t i r r l p a u g i a s y b a s a m t m s ) n i n a n e n k a m a e m g e a t a n l y n s r i a a e p p d m r u B i m e m a b e m d m t a n l m r u r e a e e o P d p P F . 1 2

n a a y a d r e b m e p



s i n k e t i t u p i l l a e i m r e , j n a a n h a i t m a s l e i n p k e n t a n d a n d a i k i s n d a i t d s n b e u P s


i s a i t i s o k l u p d s o k r E p

77

n a g n u b u h ( t n e m i n e ) s a g n a a d a g l u g i n k a n t i v n e n f e a e n g o n r t n a e p e k a i k d p k d l u n a m r o k e g n i a a h g m d y e e n j r o s n a k a a t i a e t n n p m s m e a o i p m m s m s a s s i i o i i n n n r n n a k o k t k k e k e n e e T e T a T T . 1 2 3 4


n a a n i b m e P r o t a k i d n I


s a M

n t a a k s a a r w a a y g s n a e m p a n j r a e g k n a e b t i m m o e k g n h e g e p n l a o b n n m a a a t s a a n a a w s k a k s g l n a a e e p p p p a n p h a a a d t m o a a d h d e r a e P t p

s ) n y t n l a e a a h a g c k k e i a t a p g a t c r a m a t r a i a a b s l r y s s r a p e m a p d i e t l m m e x e t s n e a k ( e a m m n b a g t e a k n u p d u r a t l i a n e b n t o a h s r r m u e a e i g j k e p g n a g a l n t e a t e e a b s k i u b p t t r m ) l t s t m ( a i u n e m - m m u a p a o r ) ( g g k n s i a s o e o n t r a a k k m p r p e a e n n t t s i n n k a s t n r a a r t a e i k i a B a a a i r x u h m n e a d r a m m a a n s s h y a e k m c t u a l a s m r r u r n l e o e e e a a e P F p B p d m k . 1 2

n l a a h k p m a a i l s r a e d p m a e m a t m u r i k e t s u a t g u n n l a u a k i v f e i b g m n e a ) i o n t k a a t m r n d t a o e g ( s k n s o n i m a k r e p e j t o a i g t n n n t e a i a a o a k r i r a m m t r d s i s s a n i y a n n t s m k k i e e x a e T T E m k . . 1 2 3



s i n k e t i t u p i l l a e i m r e , j n a a n h a i t m a s l e i n p k e n t a n d a n d a i k i s n d a i t d s n b e u P s


g n a b m a T a c s a P

78

BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan

6.2. Pe Penga ngawas wasan an

(1) Peng Pengawa awasan san terhada terhadap p kegiat kegiatan an pengemb pengembanga angan n masyarakat oleh IUP/IUPK/KK/PKP2B/KP dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh suatu Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat yang dibentuk dan ditunjuk oleh Menteri dan berada di bawah koordinasi koordinasi Direktora Direktoratt Jenderal Jenderal Mineral, Batubara, Batubara, dan Panas Bumi (Ditjen Minerbapabum). (2) Tuju ujuan an dan sasar sasaran: an: a. Peng Pengawasa awasan n

dilakukan dilakuk an

untuk untuk

menjamin

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang telah dilaporkan. b. Pen Penga gawasa wasan n dilakuka dilakukan n untuk untuk menjamin tersele terselengnggaranya kegiatan pengembangan masyarakat dan tujuan dapat tercapai secara efektf dan esien. c. Sasa Sasara ran n pengaw pengawasan asan adalah adalah meminim meminimalk alkan an penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat melalui peningkatan kinerja dan profesionalisme. (3) Ruan Ruang g lingkup lingkup pengaw pengawasan asan meliput meliputi: i: a. Admin Administr istrasi/ asi/ Tat Tata a Laksana Laksana 1. Ev Evaluasi aluasi lapora laporan n rencana rencana kerja kerja pengemba pengembanga ngan n masyarakat 2. Ev Evaluasi aluasi

laporan lapor an

pelaksanaan pelaksan aan

program progr am

pengembangan masyarakat, masyarakat, didasarkan pada indikator umum dalam pedoman pengembangan masyarakat dan indikator khusus dalam laporan rencana kerja awal tahun

79


3. Evaluasi terhadap kinerja kepengurusan Yayasan/Forum Pengembangan Masyarakat, mencakup aspek: a) pengelolaan keuangan b) koordinasi antar

stakeholder

(anggota

lembaga) dalam pelaksanaan program c) penyusunan dan penetapan rencana kerja program d) penyusunan laporan kerja program b. Pengawasan operasional secara langsung di lapangan, meliputi aspek: 1. Teknis pengelolaan program a) Penelian sosial dan perencanaan program

b) Lingkup implementasi program 2. Keuangan a) Realisasi anggaran untuk implementasi program sesuai sasaran dan prioritas program berdasarkan laporan rencana kerja b) Realisasi anggaran untuk operasional program c) Audit laporan keuangan (oleh lembaga auditor yang ditunjuk komite dan disetujui oleh menteri) 3. Pengelolaan program yang melibatkan/ bekerjasama dengan lembaga lain 4. Pencapaian/kualitas program berdasarkan indikator umum (lihat bab 5.3) dan indikator khusus pada seap tahapan pertambangan,

sebagai berikut: 80


g n u k u d n e P a t a D

n a s a w a g n e P r o t a k i d n I

e p h ) n a g a t I a u B k a a n a n n i l d y g a d M a 2 s k i n c e a l a i g P a r s h i n e R K P e n a r w ( e b a e r m P b t / R n

g a e a n ) n g p K a g a i n t a g K n a g d a a b y / g a u u l k m b a K g n t n n a u a a n d t i s h P r r t m e a h a a a a r a U r b n I b k l a a o e y t a g i d / r c s n s i n m m p P a P a n a e a k e e a y p m e H ( s L P P s U I K T e r •

•

i - p ) i k n n n i n n l n g i n K a u e a e ) a I n s a a a n a n t I a a a u h m i p s a g s d P a d g a d a i a a t - l g n r u t c h u n U e l n n s y b e a i I e a p n a t u g n / e n m a n R u a b s e g y i k a t h P d a r n o n d n y r n n i a a g U t a n g t m a n e h i s n a i a a l - r n I e n d e a a g a e d u b a a a k g a m y g j a k n b g k r d p b n a r i n u e b s m e I a m n e a e i n a m n r a e b a p h l e m g a p t m a t e ( r e a b b s d o y a P w k n a p e a e i r i u r i l p n e a g g n b g a d s a a e d k a R e m t g n a i n n g ) a t ( d n e t u a i m d a i l k e m n l e g n t d i i a P k a u g a s t w e e P e s d e p i a r n a b s p K d a j a s a e ) n k / o k s h t u k h i g B a s a a a m e a ( t a t l t a a l g b h o n h 2 r n F / a n u t a r r a a a h n a n i y a k T P a d n n p a a P a a i a k y t u a a r s y y K s g a c a l y a e c a d g d s y i n r a t e k l s a u r n s a n k t g k a a n i P a e a s n w a i / m e m e k l a s a y a n t R y i w m k e r y r e s l K m a a e l a a t s a i s ( p a i K n b Y r s p e b a P r m a a k n s u / d m y n a a a s p a g n a a a a M a y a K t s y a e m b r e j n o n o a g k a d h a r r s a n P r i n g n a p s y i a o n g a n n i b u a l i y t n e n p a m U l d a s p d u a e a I s r a n n / e e a l m a i a s a s m y r g u e d t y t s a L a P t p t b p u y a i h y a u n s e n a n s g U e a r u m a d a s i a s a b n u s k a n n I k a k e b f n n r h a d d p d e a t m i r B a r a t g a n a r d r 2 o a d e u k a a n r e a e o e a d y b K a a a k y n y a a f y b t i y n i a a n c y h p g h a n P g c t h b n p u n m s a u s g a n s l a h a m / n l a m a n a n l a k l e e d a e n r d e P g e e b e e e d a a e n e e e A P K a R p k i a d m d T p A M a l A e r m T d d T t d •

n a s a w a g n e P k e p s A

•

•

•

•

•

•

- - t t m n n u r a r K , a n m m s u u a e a k a g a a m u r e e P M r a y h k a s r e r k a r b g r d k d e g m S a a n a a n p o a g b n e U g m y a y L e d r i r u I y a / s s o o F p n a h a k r e r p a a t g y g p n m m a ( y P e , p p t p a t a p a n s , Y e t ( M a p a n n m a ( U d a s k n i a i a a n r I a a i p a s d a a a n b h a M a k p a g ( s r m l a M m m a o r k d a g a r r a y h m r k P n r e e c r e p a e a n s e e n y n i g n l s ( p t n p l e i t t Y a d t a P o Y a a a t l a i y n i e a e g K p i g a g n r g d s n s a s n o ) s n e e / m u n n n a e n h a a a a s a m a a a a b o m e ) p a o l a s B l e k a s a h n a b m s m g b n d a b 2 k n e l e l a b r o n a n a a l e a e m a i k p o t P t t w t r w k m c m n a h g s a s K s a n ) a a u e n e a a s m e d e i n e k n , g t g e g a k e g g a n t t a e h P i s s a a p a / n ) n ) n n a k n n n r n y s o p k n l t o a e r e m e t K a a e t e e e e e a a r e t e u e a u s P b P P p d p P k s p P p a k i n K d k P k P s l •

a s a M

•

•

•

• i s i k s u a r d o o r l p p s k a r E p

81

•



a s a w a g n e P r o t a k i d n I


t g - r t / n ) n n a a n m e a K n n a a a a s i k k a t a a b a P a g i n a l n a b e y r r n g U a a m e u a m n m a I a b n h y a e e y / s d a e t a s t P P s P k m r e d p ( a r a g a U a e b P I l a g p n a n M K t e m i i t b n m a g / p k d e e a d n B u p e m 2 a p p k t s a a n n n a P n s l t r a a h ) I m a g a a r a a e K c a a a d l y k r i k a a o g a P y g s / g s r h l n n n s a i p n y m a e r i a a a e K e o r a a a R e H b t w ( L b d p K R p d m p • • • - a n g r n n ) a a n a 1 t a n a a h a % a n t a m a y r n . a s 0 k k r n d 5 g h d a a e a r m a a a t y k b y g a n e m y l e i n m m a o s u n a a s u i u R g r l e e u a a y r s d h a r p a h r u e k k g h n h i a a m a e e a i e n y n g a a r m a d n b t i o n b n i y i n n e r d y t u i i e i s r a l l a a a e n n d s i a b a m p d l d e e a e l g n d u i e n i k n s c s l m a a n t p a m w n i e s h p ( a a n a a n r ( e a i i p a a h ( n d r b e k a a m a k m e a n a i n a b m y g t o i y t t r a c n a l a ) n d r o d a i e n n i i k e n t l o n n n h s h h k i g m t a r d i n a a n o a d e a a e a o m r a e e a i r d a n i m g s r a n r l r l n a y a a n a o m r r n t s a e a a m e p n e r e a h u s r t l b a i p e s e a g g a d e a a a k a a p s y g m o t d w i a r g a e n d w d k n t r a n b t i a a a g n a u i p n b r o l h i p a n k r t a r g a e e e n t n e m p a p a a n g k t a a d a d d a d u t i k a e d a u k e p m s a n g a n l y n p i k a a n s i i d i i t n g r n d a n e a a n e e s p n r t a u . t s m a a a a i r r a k t d i s a l u g a e i a a h n a a m s a r s t d n a k g o d t a a a k i o e y a a a n a s g n k n n t i n y n m l t m r i s - a g i e o c s s a n a e p a g e a n l a a l w t s e g d b n n n d i p k a g h r p a p m n a i a a n b u t a d e a d i a n j s a y k r a b k a n n i a m s k n e n d l d a i m a y e s r s t r a e a a M e a r j n i a s p r a a n a b a e k b m g a a r a e d e m u K y p % r a i g s y y k a b ) i r d U g t o M n r b i n 0 o t e t d t s e a t a n r k n c a r y a e r s e p a o a t a 3 b t p n g n a n a y d a p a a b k k r k k a a t ) d p k y i u k m a n n p n a i n t a t u k a m g s d a g g m r a a r k a r g u m r m a a a a h h n a n y e u n k a y a u n e a a e t b n a h r i p i a a i b d e p y n y k u k r y a i l m g s i d r m l n m a n e n s a s a k p g n b c a s r e e i n b n r t m o a o i a d a l e a d e e r i u a r y e u m n a e a d u M a ( A k T m M a M d D d P s p J j M m P m d T k • • • • • • • • • • • - k r n n s m r m a a a a m m g a n e t u i d n t a a r b p a r e k a y I u o m m g g p e b g r t r s I o F e a o g n t e r a n p d p h i p n k n a t a n t a a a R b f a t r s a a n a d a y i m s k a a d k g a , a y y e r a I l a n i y r a n r n a g p e a n s : g a n r a a Y a a a b w n u i n n b n y s g m a a d a t i g y g r a k s t R i u g a n d n s n m u a t i t a ( b n u n t i k a n a a a a e k r m n b a b d a u t k i h b m m o b k g r a e a k i k u a t d e n i g s r n I r m m a e a u m I n a s o s f t m r u n j a I k s d e e y p a n a e r e a e e o y k i p g b l g a a a i P K e S L I n k g l e n a r n s r p p n d r l n n e y a m e f e i i e a a a e m e e n k K P d P d m t R M I I p b m o o o o o o •

s a M

•

•

• i s a i t i s o k l u p d s o k r E p

82



a s a w a g n e P r o t a k i d n I


n n n a a a a s a g a a n n a y a m a b a s d d k m r e a g a e b l p n a e g t m b p n e e a p p k m a a n r t m a a r a a y k o r s g p o n a s a r a a L p d m p • t i g i g n t s s m a a r a r i n a u n a a e . k d s b t k b a r u a a u g u r a y e i m k r m j n % h p n m u s a e e i n e o i a d d t 0 y p p g m a r s n n a r a m g e a n 7 i l r a p a g s o t n a m i r e m a n r a m m a o n r a d d d a d b p a r e e r a r m p t i h n a n g n g n n h i a k s a r n a h o a m r a a u u a o r t t r a m e a r a e a a g r k h h l n a p p i r i n p a a e s h a t a p t t g m t d a d a a i a n a . e e m s d m o e n b s o r d k a d a p n a h u d g a g s l n l n a r n n n a t r m a a n o a e e e a e e t e a p d n k i a p a a d k g h p n a y a n e m i m a a a r r r i n r a s a g r t a n d e a a h g g e a a s n a a t r s a n % p a r y d d u r a a a a n t s a m a s m a s k k m u b a s e m e g a g t w w a 0 h p e r a 5 n m t p e i n a a a i k i m r m e m i a r a k a b e g t l t a s k P s P p s a h n t m y a a m a n m u g n n a n a i u t o r K a a r s p p a a r r l u y a i a e a a i n m n p a e j d l c a s m s s y e d p d k i i t u t y i n m a t e t n t t o t u t t n p i s u r r k i a s j a t a a n a a y a a a k a a a p a k k a k a p i k a k a p k n k t m r a n k g t r m l u t a a a a r d m i t a r s r r r a a e n a g n a h h n p a p a t a a a d h a t d s a h a i i n y m y n i s l y i a i n e l l a e c y a e k n a s a s a b m s b d a a a n y g e e s m m r r s r b d a y a k a u % a a 0 e e u u e e e e i a a M n M a h J 7 M k P M k J j T T m T s T h d • • • • • • • • • • • i i g e ) r g - n n a s a n n m n e B a a n e n m a i r h e n a a 2 m a d r b a a d r a l a m a o e r r i a l r d y P y r e n b o g g e g e g n n p K e o m s e p a m h i n p e k r o t o a a s e e r n a p t P p a , n d k / p a m i a t k e h n a m u m n a g e s K k h l a t a a t p i k a a e s t K d ) a a n k s d t n p a e n / t d r a u a a a i a k k n i k k i , a K r p s d n y d s i k g u l w e r r e P i M a s a s a e o n a p n t a k i i a m o a p u m U S r a g a l n t I s y n n a / L t a m u a k e o n a e k d n b n i k p P , y g ( s r a p a s a m a i n a e m n k n t U n m s n i m r I m s h h a m a a i a a h a e a a a r o a e k s d s a r a a g l m e e l n y g a s a g s m g u r k r n k r t o n o e r P p n y a o o s o r r e r e a a r e p e a o m e a i r k a P b p k P c p b ( t g K p I p d d p e m •

•

•

g - n a a k b s m a a P t

s a M

83


6.3. Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat (1) Komite Pengawas bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan pengembangan masyarakat sebagaimana dijelaskan pada bagian B. (2) Komite terdiri atas Pimpinan dan Tim Anggota. (3) Pimpinan terdiri atas: a. Ketua

: Menteri ESDM

b. Wakil Ketua : Direktur Jenderal (Dirjen) Minerbapabum (4) Anggota terbagi menjadi 3 Unit Kerja: a. Unit Kerja I Wilayah Indonesia Bagian Barat b. Unit Kerja II Indonesia Bagian Tengah c. Unit Kerja III Indonesia Bagian Timur (5) Masing-masing Unit Kerja dipimpin oleh Ketua Harian yang ditunjuk oleh Dirjen dan disetujui oleh Menteri. (6) Masing-masing Unit Kerja memiliki Anggota terdiri atas: a. 2 orang dari pejabat pemerintah yang ditunjuk Menteri untuk secara langsung bertanggung jawab terhadap kegiatan pengawasan b. 2 orang dari kalangan profesional atau akademisi yang diseleksi dan dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu, sebagai berikut: 1. Pendidikan 

Magister di bidang ilmu sosial atau ilmu kehumasan atau ekonomi pembangunan

84

BAB VI. Pembinaan dan Pengawasan



Menguasai

ilmu

pengembangan/

pemberdayaan masyarakat, stakeholder engagement

(hubungan

antara

pemangku kepentngan), dan manajemen konfik merujuk pada pengalaman kerja.

2. Pengalaman 

Berpengalaman minimal 5 tahun dalam pengelolaan dan minimal 3 tahun dalam mengkoordinasi program pengembangan masyarakat di wilayah industri energi dan sumber daya mineral, dengan menyertakan referensi.



Berpengalaman

dalam

mengelola

konflik antar stakeholder (pemangku kepentingan) di sektor energi dan sumber daya mineral c. Setiap Unit Kerja dapat memperbantukan pekerja teknis administratif apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan kerja, dengan disetujui dan diketahui oleh Pimpinan Komite. (7) Penentuan calon Anggota dilakukan melalui proses penyaringan yang transparan dan akuntabel. (8) Anggota Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat terpilih kembali melalui

85


proses evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. (9) Organisasi Komite

Ketua

Wakil Ketua

Ketua Harian Unit Kerja I

Anggota Pejabat Pemerintah

Anggota Profesional/ Akademisi

Ketua Harian Unit Kerja II



Ketua Harian Unit Kerja III



(10)Pengorganisasian dan tata kerja Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Komite Pengawas Pengembangan Masyarakat.

86

DAFTAR PUSTAKA

Arif Budimanta. 2007. Kekuasaan dan Penguasaan Sumber Daya Alam Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka. Indonesia Center for Sustainable Development. Jakarta. Arif Budimanta, Adi Prasetijo, Bambang Rudito. 2004. Corporate Social Responsibility : Jawaban Bagi Model Pembangunan Masa Kini.

Indonesia Center for Sus-

tainable Development. Jakarta Arif Budimanta, Bambang Rudito. 2003. Metode dan Teknik: Pengelolaan Community Development. Indonesia Center for Sustainable Development. Jakarta Simon F. Sembiring dkk. 2004. Pedoman Pengembangan Masyarakat di Sektor Energi & Sumber Daya Mineral. Indonesia Center for Sustainable Development. Jakarta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

87


Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Pertambangan Undang-Undang

Republik Indonesia No.23 Tahun

1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang


2003 Tentang Panas Bumi Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang


2007 Tentang Penanaman Modal Undang-Undang


2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Peraturan Menteri BUMN No.5 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

88

INDEX

A

B

adaptasi 7 administrasi 24, 38 akademisi 19, 41, 42, 43, 50, 84 akselarasi 33 akurat 19 alokasi 8 Amandemen 4, 5 Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) 23, 24 anggota 36, 39, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 80 Aspek 27, 65, 76, 77, 78, 81, 82, 83

Badan Usaha Milik Negara (BUMN 5 batubara 75 Biaya 28 budaya 7, 9, 10, 16, 21, 31, 82 Budimanta 2, 7 Bupa 41, 43, 46, 48 C

Community Empowerment 14, 20, 22, 72, 73, 74 Community relaon 19 Community Service 26 Community Services 14, 20, 22, 72, 73, 74 corporate social responsibility 1

89


40, 41, 46, 73, 77, 78, 80, 81, 82 fungsi 38, 58, 70, 81

D

daerah 7, 8, 9, 10, 16, 19, 32, 34, 39, 41, 42, 69, 72, 73, 74, 81, 82, 83 dana 8, 27, 36, 37, 38, 70 dekade 1 desa 15, 16, 19, 23, 34, 36, 41, 43, 70, 71, 72, 74, 81, 83 Dewan 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 56, 57 Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Ditjen Minerbapabum). 79 diskusi 63, 70

H

hak ulayat 9 I

E

3, 33, 79 Esiensi 68 ekonomi 2, 7, 10, 16, 31, 74, 77, 78, 82, 83, 84 Eksplorasi 14, 18, 26, 30, 72, 75, 14, 76, 81 eksternal 2 ekstraf 2 evaluasi 31, 32, 37, 38, 39, 45, 46, 52, 54, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 86 efekf

F

fasilitator 29 sik 16 Forum 3, 33, 34, 35, 36, 39,

16 Implementasi 13, 19, 82, 83 independen 37, 41, 42, 43, 50 Indikator 62, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 82, 83 Indonesia 4, 5, 55, 84 industri 1, 2, 7, 8, 10, 85 informasi 19, 29, 57, 65, 70 instansi 9 investasi 2, 8, 10 izin 2, 8, 9, 18 idenkasi

K

kapasitas 20, 22, 46, 54, 68 karakterisk 13, 19, 25, 71, 13, 19, 25, 71, 81, 13, 19, 25, 71, 81, 81 karang taruna 43 kemakmuran 5 kemitraan 3, 27, 28, 69, 77 kerja lokal 8 kerjasama 3, 10, 29, 33, 68 kesehatan 8, 16, 21, 31, 71, 73, 74, 82, 83 kesejahteraan 1, 8, 32, 46 kewajiban 3, 4, 51, 56 komprehensif 26, 58

90

Index

kondusif 10 konrmasi 17, 18, 19 konik 9, 10, 77, 78, 85 konsultasi 16, 17, 19, 28, 72, 76, 77, 78, 81 koordinasi 15, 31, 32, 38, 39, 45, 54, 79, 80, 15, 31, 32, 38, 39, 45, 54, 79, 80, 83 kriteria 70, 71, 84 L

lembaga 22, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 59, 61, 62, 63, 70, 75, 77, 80 local license 2 M

masyarakat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 11, 13, 15, 32, 15, 16, 31, 32, 33, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 9, 20, 19, 28, 44, 10, 84, 20, 35, 21, 85, 20, 49, 24, 22, 47, 16, 50, 62, 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46,

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85 media 3, 37 mekanisme 25 mitra 42, 43, 62, 77 musyawarah 52, 55 mutlak 9 N

nasional 24, 42, 50 O

objektf 71 operasi 1, 2, 15, 22, 25, 32, 34, 35, 36, 41, 74, 83 otonomi daerah 9 P

Panas Bumi 5, 79 Partsipasi 58 partsipasi 72, 73, 74, 82, 83 pasca 2, 8, 18, 20, 74, 83 pemantauan 32, 37, 39, 46, 52, 54, 67, 68, 69 pemerintah 3, 4, 7, 9, 10, 16, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 54, 70, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84 Penasehat 41, 43, 45, 46, 54, 56, 57

91


pendidikan 8, 21, 28, 31, 71, 73, 74, 75, 82, 83 periode 46, 52, 53, 54 pertambangan 1, 4, 13, 18, 23, 24, 75, 80 perusahaan 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 72, 73, 74, 78, 82, 83 perwakilan 19, 35, 36, 39, 48, 49, 50 PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) 34 potensial 3 presentasi 17 proaktf 10 profesional 28, 42, 84 propinsi 24, 42, 43, 50 proporsional 8 publik 10, 16, 17, 19, 31, 57, 58, 72, 81 R

rakyat 5 Rekomendasi 66 rekrutmen 8 respon 58 Rudito 7

simultan 2 sosial 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 23, 24, 31, 71, 76, 80, 84 stakeholder 3, 4, 17, 19, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 42, 44, 45, 54, 58, 61, 62, 65, 67, 68, 76, 77, 80, 81, 83, 85 struktur 7, 15, 25, 48 T

tpe 34 tokoh 36, 41, 49 Transparansi 57 tugas 51, 58 tujuan 17, 28, 56, 62, 64, 65, 69, 70, 71, 79 U

universitas 43 UUD 1945 4, 5 W

wilayah 1, 9, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 30, 26, 27, 34, 26, 31, 32, 35, 36, 39, 41, 71, 72, 73, 81, 82, 85

S

sekretariat 37, 43, 45, 46 sektor 5, 8, 85

92

Pedoman an Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Wilayah Lokasi Tambang

Recommend Documents