PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PEMBINAAN ADVOKASI UKM PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS AKREDITASI
BAB I PENDAHULUAN I. Latar Belakang Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dijelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas
adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang mempunyai dua fungsi yaitu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya di wilayah kerjanya. Salah satu jenis kegiatan UKM yang wajib dilakukan puskesmas adalah melakukan advokasi dan sosialisasi sosialisas i kebijakan kesehatan. Advokasi kesehatan merupakan salah satu strategi promosi kesehatan yang harus dilakukan di Puskesmas . Masalah kesehatan di Indonesia, termasuk di Puskesmas sangat kompleks, meliputi penyakit menular, penyakit tidak menular, penyakit infeksi yang baru, akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dan lain lain. Selain itu, puskesmas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendukung pencapaian cakupan pelayanan kesehatan yang ada dalam Standar Pelayanan Minimal Kabupaten/Kota. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Puskesmas perlu mendapat dukungan kebijakan, dana, sarana, serta sumberdaya lainnya dari para penentu kebijakan. Advokasi merupakan merupakan upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak pengambil keputusan (tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal) terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di puskesmas. Dukungan dari para penentu kebijakan tersebut, merupakan salah satu kunci yang menentukan keberhasilan puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya cakupan Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong, berdasarkan Profil Puskesmas Akreditasi tahun 2014 sebesar 30% jauh dibawah target minimal 80%. Sehubungan dengan itu, Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong harus melaksanakan kegiatan advokasi kesehatan secara berkelanjutan. Petugas puskesmas terutama Petugas Promosi Kesehatan diharapkan mampu memahami kaidah-kaidah dalam pengelolaan advokasi kesehatan dengan benar dan tepat sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada.
Page 1 of 17
II. Tujuan Tujuan utama pelaksanaan advokasi kesehatan di Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong adalah agar sasaran advokasi: 1. Memahami adanya masalah kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong , berada pada tahap serius dan perlu segera dilakukan upaya untuk mengatasinya. 2. Tertarik, peduli dan bersedia menjadikan program kesehatan dalam agenda prioritas kerjanya. 3. Bertindak memberikan dukungan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong.
III. Manfaat advokasi 1. Standar Pelayanan Minimal mendapat perhatian dari pengambil keputusan dan menduduki prioritas yang tinggi atau strategis dalam agenda pembangunan daerah serta lintas sektor terkait. 2. Penyelenggaraan program kesehatan berbasis SPM mendapat dukungan kebijakan yang kuat dalam mengatasi masalah kesehatan. 3.
Penyelenggaraan
program
kesehatan
berbasis
SPM
mendapat
dukungan
alokasi
sumberdaya yang diperlukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat 4. Upaya mengatasi kesehatan menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, jadi bukan merupakan masalah sektor kesehatan saja. 5. Program kesehatan berbasis SPM dapat dirancang dengan baik, dan dapat terintegrasi dengan lintas sektor terkait. 6. Penyelenggaraan program kesehatan berbasis SPM akan lebih optimal sehingga dapat berdampak lebih maksimal terhadap upaya mengatasi masalah kesehatan masyarakat.
IV. Sasaran Sasaran advokasi kesehatan adalah : 1. Pelaku advokasi Adalah individu atau kelompok/ tim kerja yang mempunyai kemampuan untuk melakukan advokasi serta mempunyai hubungan atau pengaruh yang terdekat dan terkuat dengan sasaran advokasi yaitu penentu/ pengambil kebijakan. Yang termasuk dalam sasaran ini adalah: pejabat yang berwenang, lintas sektor media massa, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat / tokoh publik 2. Pejabat publik atau penentu/ pembuat kebijakan publik Merupakan sasaran advokasi yang mempunyai kewenangan untuk memberikan dukungan kebijakan dan sumberdaya dalam pengembangan program kesehatan berbasis SPM di masyarakat. Sasaran penentu atau pembuat kebijakan yaitu pejabat/pimpinan dari unsur :
Page 2 of 17
a. Pemeritahan Kecamatan, 12 desa/kelurahan, dan BPD se Kecamatan Gombong b. Pimpinan lintas sektor yang berkaitan dengan program kesehatan. c. Pimpinan atau pengurus organisasi kemasyarakatan atau LSM yang
potensial
mendukung program kesehatan. d. Penangung jawab program dari lintas sektor yang mempengaruhi keberhasilan upaya mengatasi masalah kesehatan e. Penyandang dana dan pimpinan dunia usaha / swasta yang potensial mendukung program kesehatan.
V. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi pelaksanaan dan pembinaan Advokasi Sehubungan dengan hal tersebut maka pelayanan kesehatan dimasyarakat perlu terus ditingkatkan baik yang bersifat kuratif maupun promotif dan preventif serta rehabilitaitif. Hal ini sejalan dengan misi Departemen Kesehatan RI, yaitu membuat rakyat sehat dan strategi utamanya antar lain Promosi Kesehatan melalui kegiatan Advokasi.
merupakan upaya atau proses yang terencana untuk
mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait ( tokoh masyarakat informal dan formal ) agar masyarakat di lingkungan puskesmas mendukung kegiatan program kesehatan berbasis SPM. Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong sebagai penanggungjawab penyelenggaraan upaya kesehatan terdepan, kehadirannya di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pusat komunikasi masyarakat. Disamping itu, keberadaan Puskesmas di suatu wilayah dimanfaatkan sebagai upaya-upaya pembaharuan ( inovasi ) baik di bidang kesehatan masyarakat maupun upaya pembangunan lainnya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu keberadaan Puskesmas Akreditasi kecamatan Gombong dapat diumpamakan sebagai “ agen perubahan” dimasyarakat sehingga masyarakat lebih berperan dalam meningkatkan
program kesehatan berbasis SPM
sebesar 80% di Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong pada tahun 2015. Berdasarkan
Kepmenkes
Nomor
:
128/Menkes/SK/II/2004
tentang
Kebijakan
Dasar
Puskeskemas menjelaskan bahwa Puskesmas mempunyai 3 fungsi : 1.
Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan
2.
Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat
3.
Pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun dalam pelaksanaannya Puskesmas Akreditasi masih menghadapi berbagai masalah
antara lain : 1.
Kegiatan yang dilaksanakan puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan masyarakat setempat tetapi lebih berorientasi pada pelayanan kuratif bagi pasien yang datang ke puskesmas
2.
Keterlibatan masyarakat yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dikembangkan secara optimal.
Page 3 of 17
3.
Puskesmas Akreditasi kurang berhasil menumbuhkan inisiatif masyarakat dan pihak-pihak yang terkait ( tokoh masyarakat informal dan formal ) dalam pemecahan masalah dan rasa memiliki puskesmas. Salah satu azas penyelenggaran Upaya kesehatan masyarakat pada Promosi Kesehatan di
Puskesmas Akreditasi adalah melalui Advokasi yaitu upaya atau proses yang terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait ( tokoh masyarakat informal dan formal ) agar masyarakat di lingkungan puskesmas mendukung upaya program kesehatan berbasis SPM. Advokasi bidang kesehatan mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global Promosi Kesehatan,para ahli menyebutkan bahwa : 1. Advokasi adalah program komunikasi untuk mendekatkan problem publik kepada pembuatan kebijakan (Proceeding IFPPD, 2002 ) 2. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif (JHU, 1999) 3. Advokasi bidang kesehatan adalah usaha untuk mempengaruhi para penentu kebijakan atau pengambil keputusan, agar memberikan dukungan kebijakan publik yang bermanfaat untuk peningkatan kesehatan masyarakat. 4. Advokasi kesehatan merupakan serangkaian kegiatan komunikasi untuk mempengaruhi penentu kebijakan dengan cara: membujuk, meyakinkan, menjual ide agar memberikan dukungan terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Advokasi kesehatan atau dukungan tersebut, dalam berbentuk : 1. Komitmen politis ( political commitment ) Adalah komitmen pejabat publik atau berbagai pihak terkait terhadap upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. 2. Dukungan kebijakan ( policy support ) Adalah dukungan nyata yang diberikan dalam bentuk kebijakan publik untuk mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong. Dukungan kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah (di tingkat kecamatan maupun desa/kelurahan), surat keputusan, instruksi / surat edaran, dll. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka upaya kesehatan akan mendapatkan dukungan dana/ anggaran, sarana, peralatan, tenaga, dan sumberdaya lainnya. 3. Penerimaan social (social acceptance) Adalah diterimanya suatu program kesehatan oleh masyarakat terutama tokoh masyarakat. Kebijakan publik berwawasan kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pejabat publik, selanjutnya harus disosialisasikan untuk memperoleh dukungan masyarakat terutama tokoh masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik tersebut dapat diterapkan dalam upaya mengatasi masalah kesehatan yang ada melalui kebijakan operasional yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut kebjakan public yang telah ditetapkan tersebut. Contoh: Perda
Page 4 of 17
Persalinan
Gratis
Bagi
Gakin
,
ditindak
lanjuti
oleh
peraturan
Camat,
peraturan
Desa/Kelurahan. Perda tentang P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dapat ditindak lanjuti dengan Perdes Pengembangan UKBM Kesehatan Ibu : Dasolin, Ambulan Desa, Calon Donor Darah, Kelas Ibu Hamil, Kelompok Ibu Menyusui, dll .
VI. Jenis advokasi 1. Advokasi reaktif terjadi apabila sasaran advokasi sudah merasakan adanya masalah penting yang harus diatasi. 2. Advokasi pro-aktif apabila masalah telah terjadi, namun sasaran advokasi belum memahami bahwa hal itu merupakan suatu masalahnya dan belum ada kepedulian. Petugas advokasi harus melakukan kegiatan advokasi secara pro-aktif. Kegunaan mengetahui jenis advokasi ini adalah untuk menentukan pesan atau bahan advokasi yang sesuai agar tujuan advokasi dapat mencapai harapan atau tujuan yang diinginkan.
Page 5 of 17
BAB II STANDAR KETENAGAAN I.
Kualifikasi Sumber Daya Manusia Semua karyawan Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan Advokasi mulai dari Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab UKP, Penanggung jawab UKM, Penanggung jawab Administrasi dan Manajemen dan seluruh karyawan.
Pimpinan Puskesmas merupakan Penanggungjawab secara
umum Advokasi Kesehatan. Dalam upaya Advokasi Kesehatan melibatkan : Pemerintahan Kecamatan, 12 Kepala desa/kelurahan,
dan BPD se Kecamatan Gombong, Pimpinan lintas sektor ( KUA, Disdik,
Koramil,Polsek, Kantor Pos yang berkaitan dengan program kesehatan, Pimpinan atau pengurus organisasi kemasyarakatan atau LSM ( Pramuka, PKK, Kelompok Pengajian, Karang Taruna ) yang potensial mendukung program kesehatan. Penyandang dana dan pimpinan dunia usaha / swasta ( PT.Angin Ribut/PT.Kelapa Sawit ) yang potensial mendukung program kesehatan.
II.
Distribusi Ketenagaan Pengaturan dan penjadwalan pelaksanaan Advokasi Kesehatan dikendalikan oleh Penanggung jawab UKM Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong sesuai dengan kesepakatan.
III. Jadual Kegiatan. Jadwal pelaksanaan kegiatan Advokasi Kesehatan disepakati dan disusun bersama dengan sektor terkait dalam pertemuan lokakarya mini lintas sektor tiap tiga bulan sekali, atau sewaktu-waktu bila terdapat masalah yang harus segera diselesaikan.
Page 6 of 17
BAB III METODE DAN TEKNIK ADVOKASI Ada beberapa teknik advokasi yang merupakan cara penerapan metode advokasi, yaitu : 1. Secara formal: presentasi, seminar, konferensi, semiloka, telekonferensi. 2. Secara informal: pertemuan umum dan khusus, studi banding, festifal, event-event khusus seperti olah raga, reuni, arisan, pertemuan keluarga dll. 3. Secara langsung: komunikasi langsung dalam presentasi, seminar, negosiasi, surat, email, telepon, fax, media sosial, dll 4. Secara tidak langsung: komunikasi melalui kolega, teman, keluarga, dll
Page 7 of 17
BAB IV TATALAKSANA PELAYANAN 1. Lobi Lobi adalah berbincang-bincang secara informal para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tahap pertama lobi tim inti advokasi menyampaikan seriusnya masalah kesehatan yang dihadapi di suatu wilayah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Kemudian disampaikan alternatif terbaik untuk mengendalikan masalah tersebut. Dalam lobi yang paling baik adalah melalui komunikasi interpersonal. Lobi banyak digunakan untuk mengadvokasi pembuat kebijakan/pejabat publik dalam bentuk bincang-bincang (pendekatan tokoh). Pengalaman menunjukan bahwa untuk melakukan suatu lobi, terlebih dahulu harus mencari waktu untuk bisa bertemu dengan pejabat publik merupakan suatu tantangan/seni tersendiri bagi para pelobi. Aspek lain yang perlu dipersiapkan adalah data dan argumen yang kuat untuk meyakinkan si pejabat public tentang seriusnya permasalahan kesehatan dan betapa pentingnya peranan si pejabat tersebut dalam mengatasi masalah kesehatan yang ada. Prinsip melobi dalam program advokasi kesehatan, adalah “low profile, high pressure”. 2. Petisi Petisi adalah cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Biasanya dalam petisi sudah jelas tertulis, yaitu pernyataan singkat dan jelas tentang isu tertentu dan tindakan apa yang akan dilakukan. Di dalam petisi tersebut tercantum nama dan tanda tangan individu atau organisasi serta identitas lainnya sejumlah pihak yang mendukung petisi tersebut. Semakin banyak pendukung, semakin meningkat perhatian penerima petisi . Di era teknologi informasi sekarang ini karena besarnya peran sosial media, petisi sering dimanfaatkan oleh organisasi atau individu dengan mudah menggalang dukungan terhadap isu tertentu seperti lingkungan, kesehatan, pendidikan dll. 3. Dialog Hampir sama dengan debat, dialog lebih tepat digunakan sebagai metode advokasi melalui pendekatan kelompok. Namun, pelaksanaan dialog sebaiknya didukung oleh media massa, sehingga dialog ini bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Metode ini memberi peluang yang cukup baik untuk mengungkapkan isu/aspirasi/pandangan khalayak sasaran terhadap program kesehatan. 4. Negosiasi Negosiasi merupakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Dalam hal ini pihak yang bernegosiasi menyadari bahwa masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama tentang upaya mengatasi permasalahan kesehatan, sekaligus
Page 8 of 17
menyatukan upaya mencapai kepentingan tersebut sesuai tupoksi atau valuenya masingmasing. Negosiasi merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan kesepakatan tentang pentingnya memberikan dukungan kebijakan maupun sumberdaya dalam mencapai tujuan program kesehatan. Adapun cara untuk melakukan negosiasi adalah dengan jalan kompromi, akomodasi dan kolaborasi. Dalam negosiasi diperlukan kemampuan untuk melakukan tawar menawar dengan alternatif yang cukup terbuka. Oleh sebab itu sebelum melakukan negosiasi, pelaku harus mempelajari kepentingan dan tupoksi sasaran advokasi. Pelaku advokasi / negosiator harus fokus terhadap inti permasalahan. Seorang negosiator harus dalam keadaan “SHAPE” yaitu sincere/sensitive (tulus/peka), honest/humoris (jujur/humoris), attentive/articuler (menarik, pandai bicara), proficient (pandai/cakap) enthusiastic/empathy (antusias/empati). Tiga faktor kunci negosiasi yaitu mau mendengarkan, mengamati dan menyampaikan 5. Paparan (presentasi) Paparan atau presentasi merupakan metode advokasi yang sering dipergunakan. Materi paparan adalah isu strategis tentang masalah kesehatan yang disampaikan dalam bahasa yang baik, cukup menyentuh, efektif, tidak berbelit-belit, dapat dimengerti dan dipahami dengan cepat dan jelas. Penerapan metode presentasi ini, dinilai menguntungkan untuk menyamakan persepsi, menumbuhkan kebersamaan dan membangun komitmen. Hampir sama dengan lobi, data yang akurat dan argumentasi yang kuat tentang pentingnya dukungan untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan hal penting yang harus dipersiapkan bila ingin berhasil. Selain itu, dalam tehnik presentasi diupayakan agar
menggunakan berbagai alat bantu
penyajian yang menarik misalnya: LCD, film dokumentasi/ testimoni sehingga mempermudah pemahaman serta ketertarikan sasaran advokasi.
Page 9 of 17
BAB V LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN ADVOKASI
I. Menyusun penyusunan rencana advokasi kesehatan Kegiatan advokasi kesehatan diarahkan untuk dapat mencapai tujuan advokasi yang diharapkan. Agar proses pelaksanaan advokasi bisa berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan, maka petugas perlu menyusun penyusunan rencana advokasi kesehatan secara sistematis. Penyusunan langkah-langkah advokasi yang dikembangkan oleh John Hopkins University –Center for Communication Program (JHU –CCP) dan dikenal sebagai bagan “A” (A frame). Adapun kegiatan yang ada dalam langkah-langkah tersebut, meliputi:
“A” frame
3
Mobilisasi
2
4
Strategi
1
Tindakan/ Aksi
6 K e s i n a m b u n g a n
Analisis
5
Evaluasi
1. Analisis. Analisis merupakan langkah pertama untuk merencanakan kegiatan advokasi kesehatan yang efektif. Hasil analisis menjadi dasar atau acuan dalam menyusun strategi advokasi yang tepat. Oleh karena itu mutu analisis akan sangat mempengaruhi kualitas dari strategi advokasi yang akan disusun. 2. Menyusun Strategi Advokasi. Ada beberapa tahapan kegiatan dalam menyusun strategi advokasi yaitu: a. Membentuk kelompok kerja atau jejaring advokasi. b. Melakukan identifikasi sasaran advokasi, baik yang bertindak sebagai advokator, maupun sasaran penentu/ pengambil kebijakan. c. Mengembangkan tujuan advokasi. Dalam menyusun tujuan advokasi harus memperhatikan kaidah SMART (S = spesific /khusus; M = measureable/dapat diukur; A = action/dapat dikerjakan; R = realistic dan T = time bound /ada ukuran waktu yang jelas). d. Menentukan rencana aksi/ kegiatan advokasi, diantaranya adalah menyelenggarakan forum komunikasi, pengembangan pesan dan media advokasi, penyiapan dan pendayagunaan tenaga advokasi, merancang medode advokasi, merancang berbagai jenis komunikasi efektif untuk advokasi, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan advokasi, merancang proses pembuatan dukungan kebijakan yang diharapkan. e. Menentukan hasil kegiatan advokasi.
Page 10 of 17
f. Menentukan dana serta sumberdaya lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan advokasi dan pengembangan kebijakan yang diperlukan. 3. Mobilisasi. Mobilisasi merupakan salah satu langkah penting dalam proses advokasi. Mobilisasi perlu dilakukan untuk membangun kebersamaan, kekuatan dan sekaligus tekanan kepada pihakpihak yang tidak/belum mendukung. Mobilisasi ini sangat penting khususnya untuk membuat “nilai kepentingan” dari berbagai kelompok yang terkait menjadi kompatibel. Mobilisasi selain merupakan suatu tehnik, juga merupakan suatu “seni” dengan berbagai “trick” yang bisa dikembangkan melalui pengalaman. 4. Tindakan Aksi Pelaksanaan Advokasi. Tindakan aksi atau pelaksanaan advokasi mengacu pada rencana yang telah disusun berdasarkan hasil analisis, rancangan strategi yang telah dituangkan dalam plan of action (POA). Tindakan atau aksi dalam proses advokasi pada dasarnya adalah serangkaian kegiatan komunikasi baik yang bersifat individual, kelompok atau massa. Melalui langkah tindakan/aksi dalam proses advokasi perlu terus dibangun dijaga citra (image) bahwa : proses advokasi ini merupakan “tindakan bersama”. Makin banyak orang yang dicitrakan te rlibat dalam kegiatan ini makin baik. Proses advokasi ini dilakukan secara terus menerus dan konsisten sampai tujuan advokasi yang ditetapkan dapat tercapai 5. Evaluasi Evaluasi juga merupakan bagian penting dari advokasi. Pelaksanaan evaluasi mengacu pada indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, yang meliputi indikator input, proses, out put maupun dampak dari advokasi yang telah dilakukan. Ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi secara berkala, diantaranya : a. Kegiatan dan kemampuan mitra atau jejaring dalam mencapai tujuan advokasi b. Kegiatan komunikasi advokasi. c. Kejelasan isi pesan yang disampaikan. d. Kekuatan media advokasi yang digunakan. e. Pemahaman, ketertarikan, kepedulian serta tindakan sasaran advokasi dalam memberikan dukungan kebijakan maupun sumberdaya untuk program kesehatan. f. Realisasi dukungan dari sasaran advokasi g. Dampak kegiatan advokasi terhadap pencapaian tujuan program kesehatan. 6. Kesinambungan Advokasi
adalah suatu bentuk program komunikasi strategis yang dirancang untuk
menghasilkan perubahan nilai dan perilaku sasaran penentu atau pengambil kebijakan. Dalam proses mengembangkan suatu kebijakan, memerlukan waktu yang panjang serta pengawalan yang ketat. Apabila kebijakan tersebut sudah ada maka perlu diterjemahkan atau ditindak lanjuti menjadi kebijakan operasional atau kebijakan teknis dan harus disosialisasikan kepada berbagai pihak terkait agar dapat diimplementasikan.
Page 11 of 17
Salah satu bentuk implementasi adalah mengusulkan sumberdaya (dana, tenaga, sarana, dll) yang dibutuhkan, untuk melaksanakan program kesehatan masyarakat di berbagai jenjang administrasi. Upaya membuat usulan sampai dengan adanya realisasi terhadap usulan yang diajukan juga memerlukan waktu dan pengawalan yang ketat, belum lagi apabila ada pergantian pejabat. Sehubungan dengan itu proses advokasi seringkali memerlukan waktu yang cukup panjang, harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka dalam penetapan tujuan advokasi harus disusun secara rinci dan jelas dari waktu ke waktu
II. Pelaksanaan Advokasi Kesehatan. Langkah-langkah pelaksanaan advokasi kesehatan, meliputi : persiapan, pelaksanaan, pemantauan atau pengamatan yang dijabarkan sebagai berikut : 1. Persiapan Pelaksanaan Advokasi Kesehatan. Persiapan pelaksanaan advokasi kesehatan, sangat menentukan kelancaran proses kegiatan advokasi
selanjutnya.
Advokasi
kesehatan
merupakan
serangkaian
kegiatan
yang
direncanakan oleh sebab itu maka sebelum dilaksanakan maka ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu : a. Penetapan masalah kesehatan, prioritas masalah, isu dan isu strategi b. Penetapan tim advokasi : mitra kerja dan perannya dalam kegiatan advokasi c. Pemilihan metode dan teknik advokasi d. Penyiapan media advokasi : pengembangan pesan dan pembuatan jenis media e. Pembuatan skenario dan rundown / susunan acara pelaksanaan kegiatan advokasi f. Penyiapan sarana atau peralatan yang diperlukan saat pelaksanaan advokasi: misalnya: LCD, tata ruang, dll g. Melakukan gladi bersih (bermain peran) h. Melakukan persiapan pelaksanaan advokasi kesehatan, termasuk kegiatan administrasi/surat menyurat. 2. Pelaksanaan advokasi kesehatan. Pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan dapat dilakukan secara informal dan formal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melaksaksanakan advokasi secara formal, yaitu: a. Menata ruangan (apabila kondisi memungkinkan). b. Melaksanakan kegiatan advokasi lainnya sesuai rencana yang telah ditetapkan c. Distribusi dan penggunaan berbagai jenis media advokasi kesehatan d. Mencatat/ merekam proses pelaksanaan advokasi kesehatan e. Membuat kesepakatan/rangkuman hasil advokasi kesehatan f. Membacakan hasil advokasi kesehatan g. Menandatangani hasil kegiatan advokasi kesehatan h. Melakukan dokumentasi serta membuat laporan kegiatan advokasi kesehatan
Page 12 of 17
i. Mengekspose kegiatan advokasi kesehatan yang telah dilakukan. Pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan mengacu pada rencana yang telah dibuat. Selama proses berlangsung semua peserta fokus pada acara advokasi kesehatan. Kerjasama secara tim menentukan kelancaran dan hasil pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan. Apabila ada perbedaan pendapat segera lakukan klarifikasi serta upayakan penyelesaiannya. Ciptakan suasana pertemuan advokasi yang santai tapi serius serta nyaman dan menyenangkan, jangan tegang. Selama kegiatan advokasi kesehatan berlangsung, seyogyanya ada beberapa orang yang bertugas untuk memantau proses berlangsungnya kegiatan advokasi tersebut.
Page 13 of 17
BAB VI SUMBER DANA Penggalangan dana untuk advokasi kesehatan, Semua kegiatan termasuk upaya advokasi memerluan dana. Mempertahankan upaya advokasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang memerlukan waktu dan energi. Jadi memerlukan sumber dana lain untuk menunjang upaya advokasi. Perlu menjadi pemikiran tim advokasi bagaimana caranya dalam menggalang dana atau sumber daya lain. Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong untuk kegiatan Promosi Kesehatan khususnya dalam melakukan Advokasi Kesehatan menggunakan Dana Operasional dan BOK sesuai dengan RUK/POA.
Page 14 of 17
BAB VII PEMANTAUAN DAN UMPAN BALIK UPAYA ADVOKASI KESEHATAN I. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan advokasi kesehatan . Kegiatan advokasi kesehatan merupakan proses yang memerlukan pemantauan dan penilaian pada setiap tahapan kegiatan. Pemantauan dan penilaian pelaksanaan advokasi kesehatan yang terpenting adalah mendapatkan informasi tentang tercapainya tujuan advokasi kesehatan. Melalui pelaksanaan berbagai jenis kegiatan advokasi kesehatan, penanggungg jawab kegiatan advokasi harus selalu melakukan pemantauan atau mengawal kesepakatan serta dukungan dari para penentu kebijakan tersebut sampai tujuan advokasi kesehatan benar-benar tercapai atau terealisasi.
II. Pemberian umpan balik pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan
Pemberian
umpan
balik
kegiatan
pelaksanaan advokasi kesehatan
advokasi
kesehatan,
dilakukan
setelah
kegiatan
selesai dilakukan. Pemberian umpan balik diawali dengan
menggali pengalaman tentang proses serta hasil pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan yang telah dilakukannya. Pengalaman yang disampaikan meliputi pengalaman positif maupun hambatan serta masalah yang dirasakan atau ditemui. Pemberian umpan balik juga dilakukan oleh penangung jawab / Tim Advokasi Kesehatan yang telah ditetapkan. Pemberian umpan balik mengacu pada hasil pengamatan yang telah dilakukan. Tujuan pemberian umpan balik adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan advokasi kesehatan yang akan datang, dengan memperhatikan pelaksanaan kegiatan advokasi kesehatan yang sudah dilakukannya.
Page 15 of 17
BAB VIII PENGENDALIAN MUTU Kinerja pelaksanaan Advokasi Kesehatan dalam promosi kesehatan dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 1.
Ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual
2.
Kesesuaian petugas yang melaksanakan kegiatan
3.
Ketepatan metoda yang digunakan
4.
Tercapainya indikator dan target SPM
Permasalahan dibahas pada tiap pertemuan lokakarya mini tiap bulanan dan tribulan untuk menentukan cara, teknik dan metode yang digunakan.
Page 16 of 17
BAB IX PENUTUP Pedoman ini sebagai acuan bagi petugas Puskesmas Akreditasi Kecamatan Gombong dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan dan pembinaan Advokasi dalam promosi kesehatan dengan tetap memperhatikan prinsip proses pembelajaran dan manfaat. Keberhasilan kegiatan advokasi dalam promosi kesehatan tergantung pada komitmen yang kuat
dari
semua
pihak
terkait
dalam
upaya
meningkatkan
peran
serta
pengambil
kebijakan/stokeholder dan masyarakat dalam bidang kesehatan untuk mencapai pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas dan atau Kabupaten .
Gombong, 11 November 2015 Tim Penyusun,
Page 17 of 17
