RUMAH SAKIT UMUM WIRADADI HUSADA SOKARAJA Jl. Menteri Supeno No. 25 Sokaraja-Banyumas Telp. (0281) 6846225 Fax. (0281) (0281) 6846371 E-mail:
[email protected] [email protected] SOKARAJA – BANYUMAS BANYUMAS
PANDUAN PENYUSUNAN PANDUAN PRAKTIK KLINIK
RUMAH SAKIT UMUM WIRADADI HUSADA 2018
RUMAH SAKIT UMUM WIRADADI HUSADA SOKARAJA Jl. Menteri Supeno No. 25 Sokaraja-Banyumas Telp. (0281) 6846225 Fax. (0281) 6846371 E-mail:
[email protected] SOKARAJA – BANYUMAS
KATA PENGANTAR
Dalam penyelenggaraan medis yang baik, efektif, efisien, dan berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia, fasilitas, prafasilitas, peralatan, serta dana sesuai dengan prosedur yang memadai. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kesadaran konsumen akan haknya dalam pelayanan kesehatan. Panduan Praktik Klinis ( PPK) merupakan suatu konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah yang diberikan kepada pasien. Implementasi PPK bertujuan untuk menstandarkan pelayanan yang akan di berikan kepada pasien berdasarkan hasil diagnosis yang di temukan oleh dokter atau profesional pemberi asuhan lainnya. Dalam penyusunan PPK perlu memperhatikan komponen yang harus dicakup sebagaimana definisi dari PPK dengan acuan sumber pustaka dan keilmuan dari setiap staf medis fungsional (SMF). Oleh karena itu dengan adanya Panduan Penyusunan PPK ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan klinis di RSU Wiradadi Husada.
Penyusun
DAFTAR ISI
BAB I.
DEFINISI ............................................................................................................ 1
BAB II.
RUANG LINGKUP ............................................................................................ 2
BAB III.
TATA LAKSANA .............................................................................................. 6
BAB IV.
DOKUMENTASI ................................................................................................ 10
Lampiran
Format Panduan Praktik Klinis ........................................................................... 11
BAB I DEFINISI
Panduan Praktik Klinis (PPK) adalah rekomendasi untuk pelayanan kesehatan
berdasarkan penelitian terkini sebagai rujukan dokter/ PPA lain dalam tatalaksana kondisi atau situasi spesifik. Panduan ini berbasis bukti ( Evidence Base Medicine) saat ini dan tidak menyediakan langkah – langkah dalam perawatan dan pengobatan, namun memberikan informasi tentang pelayanan yang paling efektif Panduan Praktik Klinis adalah istilah teknis sebagai pengganti Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam Undang-undang Praktik Kedokteran 2004 dan UndangUndang Keperawatan yang merupakan istilah administratif. Penggantian ini perlu untuk menghindarkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, bahwa “standar” merupakan hal yang harus dilakukan pada semua keadaan. Jadi secara teknis Standar Prosedur Operasional (SPO) dibuat berupa Panduan Praktik Klinis (PPK) yang dapat berupa atau disertai dengan salah satu atau lebih: alur klinis (Clinical Pathway), protokol, prosedur, algoritme, dan lain-lain.
BAB II RUANG LINGKUP 1. RUANG LINGKUP
a. Jenis Panduan Praktik Klinis Jenis Panduan Praktik Klinis (PPK) dibuat dengan rujukan lain Panduan Praktik Klinis (PPK) dapat sama atau berbeda di RS yang beda. Di dalam rumah sakit PPK dibuat dan disetujui berdasarkan masing – masing SMF yang di miliki oleh rumah sakit. b. Form Panduan Praktik Klinis Berisi tentang :
Definisi
Anamnesis
Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Penunjang
Kriteria Diagnosis
Diagnosis
Diagnosis Banding
Terapi
Prognosis
Tingkat Evidens
Tingkat Rekomendasi
Penelaah Kritis
Indikator Medis
Kepustakaan
2. LANDASAN
a. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 44
(1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran dan kedokteran gigi. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
Pasal 50
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d. menerima imbalan jasa. Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban: a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. b. Permenkes 1438/ 2010 Pasal 3
(1) Standar Pelayanan Kedokteran meliputi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan SPO. (2) PNPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Standar Pelayanan Kedokteran yang bersifat nasional dan dibuat oleh organisasi profesi serta disahkan oleh Menteri. (3) SPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 4
(1) Standar
Pelayanan
Kedokteran
disusun
secara
sistematis
dengan
menggunakan pilihan pendekatan: a. Pengelolaan penyakit dalam kondisi tunggal, yaitu tanpa penyakit lain atau komplikasi; b. Pengelolaan berdasarkan kondisi. (2) Standar Pelayanan Kedokteran dibuat dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, menggunakan kata bantu kata kerja yang tepat, mudah dimengerti, terukur dan realistik. (3) Standar Pelayanan Kedokteran harus sahih pada saat ditetapkan, mengacu pada kepustakaan terbaru dengan dukungan bukti klinis, dan dapat berdasarkan hasil penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan atau institusi pendidikan kedokteran. c. Permenkes No.11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien d. Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 Standar PMKP 5 & TKRS 11.2
Berdasarkan standar SNARS Edisi 1 PMKP Standar PMKP 5 diungkapkan bahwa setiap tahun rumah sakit harus memilih fokus perbaikan, proses, serta hasil praktik klinis dan manajemen mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan. Pemilihan ini berdasarkan atas proses yang berimplikasi risiko tinggi, diberikan dalam volume besar. Atau cenderung menimbulkan masalah. Fokus pe rbaikan praktik klinis melibatkan Komite Medis d an Kelompok Staf Medis (KSM) terkait. Mutu pelayanan klinis prioritas dilakukan evaluasi menggunakan indikatorindikator mutu yang terdiri dari Indikator Area Klinis (IAK), Indikator Area Manajemen (IAM), dan Indikator Mutu Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP). Indikator-indikator mutu tersebut dapat digunakan sebagai indikator audit medis dan atau audit klinis sesuai dengan dimensi mutu WHO. Standar PMKP 5.1
Dilakukan evaluasi proses pelaksanaan panduan praktik klinik, alur klinis (clinical pathway), dan/atau protokol klinis, dan/atau prosedur, dan/atau standing order di prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis. Ketua Kelompok Staf Medis telah menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis-alur klinis dan/ atau protokol klinis dan atau prosedur
dan/atau standing order sebagai panduan standardisasi proses asuhan klinik yang dimonitor oleh Komite Medik dengan tujuan sebagai berikut: 1. melakukan standardisasi proses asuhan klinik; 2. mengurangi risiko dalam proses asuhan terutama yang berkaitan asuhan kritis; 3. memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinik tepat waktu dan efektif; 4. memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit; 5. secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti (“evidence-based practices”) dalam memberikan asuhan bermutu tinggi. Penerapan panduan praktik klinis-clinical pathway dipilih oleh tiap-tiap kelompok staf medis adalah di unit-unit pelayanan di tempat DPJP memberikan asuhan. Mengacu pada prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis yang akan dievaluasi maka selain ditetapkan indikator mutu, juga diperlukan standardisasi proses asuhan klinis pada prioritas pengukuran mutu di rumah sakit. Karena itu, pimpinan medis bersama-sama dengan komite medis dan kelompok staf medis agar memilih dan menetapkan 5 (lima) PPK, alur klinis (clinical pathway), dan/ atau protokol klinis, dan/ atau prosedur, dan/ atau standing order yang dipergunakan untuk pengukuran mutu prioritas rumah sakit dengan mengacu pada panduan praktik klinis dan alur klinis yang sudah diterapkan oleh kelompok staf medis di unit-unit pelayanan.
BAB III TATALAKSANA A. PERSIAPAN
1. Komite medis membuat kebijakan untuk menugaskan kepada setiap staf medis fungsional ( SMF) membuat pendataan PPK yang akan dibuat.
2. Perencanaan rapat komite medis dengan SMF di dalam rumah sakit 3. Membentuk tim penyusun sesuai dengan kompetensinya 4. Ketua SMF membuat surat tugas kepada tim penyusun tentang pendelegasian 5. Setiap SMF melakukan pemilihan penyakit berdasarkan jenis yang termasuk High Cost, High Risk, dan High Volume sebanyak 10 penyakit tertinggi yang ada saat rencana pembuatan PPK
6. Perencanaan pertemuan secara berkala dari SMF dan tim penyusun yang dikordinasikan oleh komite medik
7. Pengumpulan hasil pertemuan sebagai dokumentasi untuk dasar tindakan selanjutnya B. PENYUSUNAN
1. Kriteria penyakit yang dapat dibuat adalah penyakit atau kondisi klinis yang bersifat multidisiplin, dan perjalanan klinisnya dapat diprediksi. 2. Pembuatan PPK bersumber pada panduan nasional praktek klinis ( PNPK) sebagai tinjauan pustaka 3. Bila tidak terdapat PNPK pada bidang penyakit tersebut, maka dapat menggunakan refrensi dari jurnal terbaru, buku ajar terbaru, atau refrensi yang lain yang telah di sepakati oleh staf medis fungsional (SMF) 4. Penyesuaian standar yang terdapat dalam pedoman nasional praktek klinis ke panduan praktik klinis sesuai fasilitas yang di miliki RSU Wiradadi Husada 5. Format clinical pathway berupa tabel yang kolomnya berisi Definisi, Anamnesis, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Penunjang, Kriteria Diagnosis, Diagnosis, Diagnosis Banding, Terapi, Prognosis, Tingkat Evidens, Tingkat Rekomendasi, Penelaah Kritis, Indikator Medis, Kepustakaan
C. PENYANGKALAN ( DISCLAIMER)
1. Dalam setiap dokumen tertulis PPK serta perangkat implementasinya mutlak harus dituliskan bab tentang disclaimer (wewanti/ penyangkalan). Hal ini dimaksudkan untuk : a. menghindari kesalah pahaman atau salah persepsi tentang arti kata standar, yang dimaknai harus melakukan sesuatu tanpa kecuali. b. menjaga autonomi dokter bahwa keputusan klinis merupakan wewenangnya sebagai orang yang dipercaya pasien. 2. Dalam disclaimer minimal harus mencakup : a. PPK dibuat untuk average patient b. PPK dibuat untuk penyakit/ kondisi patologis tunggal c. Reaksi individual terhadap prosedur diagnosis dan terapi bervariasi d. PPK dianggap valid pada saat dicetak e. Praktek kedokteran modern harus lebih mengakomodasi preferensi pasien dan keluarga 3. Bab tambahan yang dapat disertakan pada disclaimer : a. PPK dimaksudkan untuk tatalaksana pasien sehingga tidak berisi informasi lengkap tentang penyakit b. Dokter yang memeriksa harus melakukan konsultasi bila merasa tidak menguasai atau ragu dalam menegakkan diagnosa dan memberikan terapi c. Penyusun PPK tidak bertanggung jawab atas hasil apa pun yang terjadi akibat penyala gunaan PPK dalam tatalaksana pasien
D. IMPLEMENTASI
1.
Seluruh kasus dilaksanakan sesuai PPK yang telah disahkan.
2.
Dalam implementasi PPK harus sesuai kewenangan klinis staf medis.
3.
Dalam menggunakannya pada pelayanan dapat dibantu dengan alat bantu berupa clinical pathway, algoritme, protokol, prosedur tindakan, dan standing order.
4.
PPK hanya dapat digunakan pada pasien dengan keadaan yang rata-rata sering terjadi.
5.
PPK dapat diterapkan dengan baik pada penyakit dengan diagnosa tunggal, tanpa komplikasi.
6.
Penerapan PPK pada pasien dapat mengakibatkan respon yang bervariasi terhadap prosedur diagnostik yang diberikan.
7.
PPK yang dianggap masih valid untuk dilaksanakan dan diterapkan adalah pada saat diterbitkan, tidak menutup kemungkinan untuk waktu mendatang sudah tidak bisa digunakan karena terdapat studi yang lebih terkini, sehingga perlu dilakukan revisi.
8.
Penerapan PPK oleh dokter terhadap pasiennya harus tetap mematuhi proses clinical
decision
making,
dimana
pasien
berhak
untuk
memberikan
persetujuan atau penolakan terhadap tindakan yang akan dilakukan. E. MONITORING DAN EVALUASI
1.
Monitoring dan evaluasi terlaksananya PPK dalam pelayanan rumah sakit dapat menggunakan perangkat proses audit medis yang dilakukan secara berkala.
2.
Penelaahan audit medis dapat memberikan sumber untuk revisi berupa: a. Evaluasi kompetensi staf medis b. Evaluasi peningkatan mutu berkelanjutan dalam PPK (revisi isi, penambahan PPK, pembuatan prosedur tindakan/ clinical pathway) c. PPK secara periodik dilakukan peninjauan kembali atau revisi setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan atau tanpa perbaikan di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam ilmu kedokteran selalu terdapat perkembangan ilmu dan teknologi yang harus diikuti.
F. TINDAK LANJUT
1. Tindak lanjut dari evaluasi terhadap PPK dengan menggunakan audit klinis dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian menurut permasalahannya : a. Audit klinis kasus bermasalah Sumber didapatkan dari laporan jaga/kompalin pasien/ronde ruangan. Pembahasan dapat berupa kasus sulit atau kasus kematian. Hal ini dilakukan oleh SMF (1st party audit) dan Komite Medis (2nd party audit) b. Audit klinis sejumlah kasus dengan diagnosa tertentu Dilakukan oleh Komite Medis dengan memilih kasus tertentu untuk dilakukan
penilaian dan analisis terhadap kesesuaian dengan PPK. Hasil dari audit sebagai bahan rekomendasi untuk revisi PPK selanjutnya.
2. Setelah dilakukan audit nantinya akan dijadikan referensi terhadap perubahan pada PPK untuk tatalaksana PPK berikutnya
3. PPK yang telah disusun dikumpulkan ke Komite Medis untuk diajukan ke Direktur untuk diberikan surat keputusan pemberlakuan PPK tersebut pada pelayanan rumah sakit.
BAB IV DOKUMENTASI
1. Form Panduan Praktik Klinis 2. SPO Panduan Praktik Klinis 3. Rekomendasi dan tindak lanjut 4. Sosialisasi 5. Pelaporan
Lampiran 1 FORMAT PANDUAN PRAKTIK KLINIS
…………..*) judul PPK No. Dokumen:
No. Revisi:
Halaman: 12
Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas Tanggal terbit:
Mengetahui: Direktur RSU Wiradadi Husada Banyumas
PANDUAN PRAKTIK KLINIS ……………………………. NIPRS.
Definisi Anamnesis Pemeriksaan Fisik Pemeriksaan Penunjang Kriteria Diagnosis Diagnosis Diagnosis Banding Terapi Prognosis Tingkat Evidens Tingkat Rekomendasi Penelaah Kritis Indikator Medis Kepustakaan
