Buku 1 PENJELASAN UMUM
Panduan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Daerah
WASPoLA Bekerjasama dengan
Kelmpk Kerja Air Minum dan Penyehatan Penyehatan Lingkungan Jakarta 2008
Buku I, Penjelasan Umum Panduan Pelaksanaan Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Berbasis Masyarakat di Daerah
Diterbitkan oleh WASPOLA bekerjasama dengan Kelompok Kerja Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan: - Badan Perencanaan Dan Pembangunan Nasional - Departemen Keuangan - Departemen Dalam Negeri - Departemen Pekerjaan Umum - Departemen Kesehatan - Departemen Pendidikan Nasional - Departemen Perindustrian - Kementerian Lingkungan Hidup Sekretariat Telp./Fax. E-mail Website
: : : :
Jl. Cianjur No. 4, Jakarta 10310 (62-21) 314 2046
[email protected] [email protected] .id www.waspola.org, www.ampl.or.id www.ampl.or.id
vii + 8; 15 x 21 cm ISBN : ... Tim Pengarah: Oswar M Mungkasa Gary D Swisher Tim Penulis: Editor Koordinator Buku 1, 2 Koordinator Buku 3 Koordinator Buku 4 Desain dan Produksi
: : : : :
Soyan Iskandar Subari Nugroho Tomo Nur Apriatman Dormaringan Saragih
Kontributor: Bambang Purwanto, Zainal Nampira, Rheidda Pramudi, Togap Siagian, Helda Nusi, Adelina Hutahuruk, Huseiyn Pasaribu, Bambang Pudjiatmoko, Dormaringan Saragih, Agus Priatna, Purnomo, Nastain Gasba, Syariuddin, Alma Arie, Wiwit Heris, Udi Maadi, Ardi Adji, Adj i, Ida Nuraida, Nuraida , Ratna Tunjung Luih, A Tenriola, Tenriola, Sriaty Sri aty,, H Ridwan Somad, Soma d, Haryono Moelyo, H Nuryanto, Triyatno, Budiono, Ishak Jon, Sugeng Hariyanto, Johanes Joha nes Robert, Rafd, Isman Uge, Rusman Zakaria, Rewang Budiyana, Iim Ibrahim, Meytri Wilda Ayuantri. Ayuantri. Cetakan : April 2008
Proyek Penyusunan Kebijakan dan Rencana Kegiatan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Lingkungan Tahap Kedua (WASPOLA-2) dilaksanakan di bawah Koordinasi Pemerintah Indonesia, melalui Kelompok Kerja lintas departemen yang diketuai oleh BAPPENAS, dengan mayoritas dana hibah dari Pemerintah Australia melalui AusAID, dan dukungan langsung Water and Sanitation Program or East Asia and the Pacifc (WSP-EAP) atas nama AusAID dan Bank Dunia.
BUKU 1
Kata Pengantar
B
uku 1 ini merupakan bagian pertama dari lima buku panduan operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL BM) di daerah. Buku ini berisi tentang penjelasan umum yang mencakup keseluruhan isi panduan, dan keterkaitan antara satu dan lainnya. Panduan ini merupakan akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam asilitasi kegiatan operasionalisasi Kebijakan AMPL Berbasis Masyarakat di 49 kabupaten/kota pada 9 propinsi di Indonesia. Kegiatan asilitasi ini berlangsung dari tahun 2002 sampai 2007, yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Nasional AMPL melalui Proyek Penyusunan Kebijakan AMPL (WASPOLA). Proyek ini terlaksana atas kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Australia (AusAID), dan WSP-EAP World Bank. Sebagai gambaran singkat, asilitasi operasionalisasi kebijakan yang dilakukan Proyek WASPOLA adalah sebuah proses yang panjang, dalam program pemberdayaan pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan keberlanjutan sarana AMPL yang dibangun. Hal ini sebagai upaya memperbaiki pengelolaan pembangunan AMPL yang selama ini dikelola dengan mengabaikan aspek keberlanjutan. Walaupun secara ormal sudah tersedia dokumen kebijakan sebagai acuan, tetapi penerapannya tidak dapat dilakukan hanya melalui ormalitas. Karena semangat kebijakan menuntut lebih dari itu, yaitu perubahan pola pikir iii KATA PENGANTAR
BUKU 1
dan pola tindak dari para pembuat keputusan di pemerintah dalam mengelola pembangunan AMPL berbasis masyarakat. Untuk keperluan itulah, buku panduan ini disusun, supaya para pembuat keputusan dan stakeholder lain dapat belajar memahami esensi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat, sekaligus memberi warna dalam penyusunan program pembangunan AMPL di daerahnya. Sehingga cita-cita mewujudkan tujuan kebijakan yaitu keberlanjutan dan penggunaan eekti, dapat segera terlaksana. Dan dengan sendirinya pencapaian Millenium Development Goals untuk bidang AMPL dapat terwujud pada waktunya. Banyak pihak yang berjasa dalam penyusunan buku panduan ini, untuk itu penghargaan disampaikan kepada anggota kelompok kerja AMPL daerah di 49 kabupaten/kota dan 9 propinsi, terima kasih atas masukannya dalam pembahasan naskah pertama buku panduan ini. Penghargaan juga disampaikan kepada anggota kelompok kerja nasional AMPL, yang telah memberikan masukan dan koreksi dalam penyelesaian panduan ini, serta kepada tim Sekretariat WASPOLA WASPOLA yang telah berusaha mengkonsolidasikan pengalamannya dalam memasilitasi daerah. Akhir kata, selamat membaca dan mempraktekkan.
Jakarta, April 2008 Tim Penulis
iv KATA PENGANTAR
BUKU 1
Daftar Isi Kata Pengantar.................................................................................iii Daftar Isi ................................................................................................v Daftar Singkatan ............................................................................vi
Pendahuluan ...................................................................................1 A. Latar Belakang ............................... ............... ................................ ................................ .........................1 .........1 B. Tujuan ............................... ............... ................................ ................................ ................................ .........................2 .........2 C. Pengguna..................................................................................3 Pengguna..................................................................................3 D. Manfaat ............................... ............... ................................ ................................ ................................ ......................3 ......3 E. Sistematika .............................. .............. ................................ ................................ ................................ .................3 .3 Ruang Lingkup ...............................................................................4 Petunjuk Penggunaan .............................................................7
v DAFTAR ISI
BUKU 1
Daftar Singkatan AMPL
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
AMPL BM
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
AusAID
Austral Aus tralian ian Agency Agen cy or or Inte I nternat rnation ional al Development
BAB
Buang Air Besar
BAPPENAS
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Bapedalda
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Bappeda
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BPS
Badan Pusat Statistik
BKKBN
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BPM
Badan Pemberdayaan Masyarakat
CLTS
Community-Led Total Sanitation
DAK
Dana Alokasi Khusus
DDJ
Ditjen Direktorat Jenderal
DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HIPAM HIPAM
Himpunan Pengelola Air Minum
LSM
Lembaga Swadaya Masyarakat
MDG
Millennium Development Goals
MPA-PHAST Methodogy or Participatory Assessment – Participatory Hygiene and Sanitation Transormation NGO
Non Government Organization
ODF
Open-deecation-ree
Pokja
Kelompok Kerja
vi DAFTAR SINGKATAN
BUKU 1
Pokmair
Kelompok Pemakai Air
PU
Pekerjaan Umum
PDAM
Perusahaan Daerah Air Minum
PT
Perguruan Tinggi
PRA
Participatory Rural Apraisal
PBB
Perserikatan Bangsa Bangsa
Renstra
Rencana Strategis
RKTL
Rencana Kerja Tindak Lanjut
RPJPD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RTL
Rencana Tindak Lanjut
SWOT
Strenght Weakness Opportunity Threat
SKPD
Satuan Kerja Perangkat Daerah
TOR
Term o Reerences
TV
Televisi
Tupoksi
Tugas Pokok dan Fungsi
UU
Undang Undang
WASPOLA
Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Project
WC
Water Closet
WSLIC
Water and Sanitation for Low Income Community
WSP-EAP
Water and Sanitation Program – East Asia and The Pacifc
vii DAFTAR SINGKATAN
BUKU 1
viii
BUKU 1
Pendahuluan A. Latar Belakang Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang kemudian disebut Kebijakan, adalah produk pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan disusun melalui proses secara partisipati melibatkan departemen terkait yang dikoordinasikan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas dengan anggota: Departemen Pekerjaan Umum Ditjen Cipta Karya, Departemen Kesehatan Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Dalam Negeri Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Departemen Keuangan. Selanjutnya kebijakan ini menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak-pihak lain dalam pengelolaan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di Indonesia. Kebijakan ini merupakan arahan bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan. Sampai tahun 2007, telah dioperasionalisasikan pada 49 kabupaten/kota di 9 provinsi. Operasionalisasi kebijakan merupakan proses asilitasi adopsi dan implementasi kebijakan oleh pemerintah melalui proyek WASPOLA1. Fasilitasi yang dilakukan menekankan pada proses penyadaran dan peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Daerah WASPOLA=Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning Project, adalah proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Australia, yang diaslitasi oleh WSP-EAP World Bank.
PENDAHULUAN
BUKU 1
dalam menangani isu dan permasalahan AMPL di daerahnya. Walaupun demikian, daerah tetap didorong untuk menghasilkan produk perencanaan yang dapat dijadikan acuan dalam pembangunan AMPL di daerahnya. Selama operasionalisasi Kebijakan, telah dicapai beberapa hasil yang diharapkan dapat memuluskan jalan kepada pengelolaan AMPL yang berkelanjutan. Semua daerah asilitasi telah mampu memetakan isu dan permasalahan pengelolaan AMPL, koordinasi pembangunan AMPL telah dilakukan dalam kelompok kerja AMPL, dimana daerah telah mampu menyusun perencanaan strategis pembangunan AMPL dengan partisipasi stakeholder yang luas. Pencapaian di atas telah mendorong daerah lain untuk mengoperasionalisasikan kebijakan di daerahnya. Hal tersebut merupakan pendorong bagi Kelompok Kerja AMPL pusat dan WASPOLA untuk memberikan panduan, sehingga operasionalisasi kebijakan jangan terputus dapat dilakukan oleh daerah yang berminat, baik dengan kemampuannya sendiri, maupun dengan bantuan pihak lain yang memiliki kesamaan visi.
B. Tujuan Umum
Membantu Kelompok Kerja AMPL, asilitator dan pihak-pihak yang berminat dalam memahami konsep dan aspek teknis dalam melakukan asilitasi kebijakan. Khusus
1). Memberikan pemahaman mengenai Kebijakan Nasional AMPL-BM 2). Menjelaskan langkah-langkah operasionalisasi Kebijakan di daerah 3). Memberikan keterampilan dasar penatalaksanaan operasionalisasi Kebijakan di daerah. 2 PENDAHULUAN
BUKU 1
C. Pengguna 1). Kelompok Kerja AMPL Nasional 2). Kelompok Kerja AMPL Provinsi 3). Kelompok Kerja AMPL Kabupaten/Kota 4). Eksekuti dan Legislati 5). Pihak-pihak lain seperti LSM dalam upaya adopsi prinsipprinsip kebijakan
D. Manfaat 1). Memberikan inormasi bagi pemangku kepentingan AMPL dalam memahami berbagai aspek mengenai pembangunan AMPL yang berkelanjutan. 2). Acuan asilitator dalam meningkatkan kemampuan dan penerapan prinsip keberlanjutan pembangunan AMPL.
E. Sistematika Secara keseluruhan panduan pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL berbasis masyarakat ini terdiri dari lima buku yaitu: 1). Penjelasan Umum 2). Panduan Pemahaman dan Operasionalisasi Kebijakan Nasional Nasion al Pembangunan Pembangunan AMPL -BM 3). Panduan Praktis Pelaksanaan Kebijakan Nasional AMPL-BM di daerah 4). Panduan Kegiatan Pendukung Operasionalisasi Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL -BM 5). Kumpulan Materi
PENDAHULUAN
BUKU 1
Ruang Lingkup
Buku 1: Penjelasan Umum
Buku 1 menyajikan inormasi umum mengenai panduan mencakup latar belakang, tujuan, keluaran, sistematika, ruang lingkup dan penggunaan panduan. Buku 2: Panduan Memahami Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, serta Operasionalisasinya
Buku 2 menyajikan latar belakang diperlukannya Kebijakan, ringkasan Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat serta gambaran singkat mengenai langkah-langkah asilitasi operasionalisasi Kebijakan. Buku 3 : Panduan Praktis Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah
Buku 3 menyajikan panduan praktis bagi para pihak yang akan melakukan asilitasi operasionalisasi Kebijakan. Panduan ini dapat digunakan oleh daerah untuk memasilitasi daerahnya sendiri, atau oleh pihak yang berkompeten dalam asilitasi daerah dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan AMPL. Dalam panduan ini akan didapatkan cara pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan asilitasi termasuk agenda untuk tiap-tiap kegiatan. Buku ini memuat 7 kelompok kegiatan yang di dalamnya terdapat panduan berdasarkan langkah kegiatan sebagai berikut: RUANG LINGKUP
BUKU 1
1). Diseminasi kebijakan Lokakarya Diseminasi Kebijakan Nasional AMPL Berbasis Masyarakat 2). Penggalangan dukungan pimpinan daerah Audiensi dan Road Show Operasionalisasi Kebijakan kepada pimpinan daerah 3). Penyiapan Kelompok Kerja Daerah Pembentukan Tim Kerja 4). Pemahaman kebijakan dan identifkasi identifkasi isu dan masalah AMPL Lokakarya operasionalisasi kebijakan di tingkat daerah 5). Pendalaman Kebijakan i. Lokakarya kajian keberlanjutan sarana AMPL daerah ii. Lokakarya kajian pengelolaan data dan inormasi AMPL iii. Lokakarya kajian investasi dan alternati pendanaan AMPL daerah iv. iv. Penilaian diri Pokja AMPL daerah 6). Pengembangan Rencana Pembangunan AMPL Daerah i. Lokakarya daerah kesepakatan rencana pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat ii. Lokakarya penyusunan rencana strategis pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat 7). Pemantapan rencana kerja kelompok kerja daerah Lokakarya Konsolidasi Hasil Pelaksanaan Kebijakan
Buku 4 : Program Penunjang Kegiatan Operasionalisasi Kebi jakan jakan Nasio Nasional nal AMPL-BM AMPL-BM di Daer Daerah ah
Buku 4 menyajikan program penunjang yang diperlukan dalam operasionalisasi Kebijakan di daerah. Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam buku ini pada dasarnya diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas anggota kelompok kerja, supaya memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip pendekatan partisipati, serta memahami proses operasionalisasi Kebijakan, baik tahapan, output, maupun sumber daya yang diperlukan. Dalam buku ini disajikan 5 kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota kelompok kerja, yaitu: pelatihan/lokakarya RUANG LINGKUP
BUKU 1
operasionalisasi Kebijakan, pelatihan dasar asilitasi, orientasi MPA-PHAST MPA-PHAST,, pelatihan penyusunan perencanaan strategis, dan pelatihan pemicuan gerakan sanitasi secara total tanpa subsidi (CLTS). Buku 5: Kumpulan Materi Operasionalisasi Kebijakan Nasional AMPL-BM di Daerah
Buku 5 menyajikan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan operasionaliasi Kebijakan, seperti bahan presentasi, kerangka acuan, bahan bacaan, dan lain-lain yang dipandang bermanaat.
RUANG LINGKUP
BUKU 1
Petunjuk Penggunaan
untuk memahami Kebijakan: dapat dibaca Buku 2, apabila dipandang kurang rinci dapat merujuk kepada naskah asli Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Bappenas 2003), yang dapat diakses melalui www.ampl.or www.ampl.or.id .id atau at au www.waspola.org. Untuk memahami proses asilitasi partisipati dalam menjelaskan kebijakan, dapat dilihat pada bagan alir tentang pemahaman kebijakan, yang uraiannya dijabarkan pada Buku 3. Untuk memahami proses operasionalisasi kebijakan: dapat dibaca bagan alir yang ditampilkan pada setiap buku. Seperti terlihat pada gambar bagan alir tersebut, setiap kegiatan diberi nomor. nomor. Nomor-nomor ini digunakan secara s ecara tetap sebagai kode bagi setiap panduan dalam semua buku. Kelompok nomor dan huru kecil merupakan kegiatan utama yang diuraikan pada Buku 3. Sedangkan kelompok huru kapital merupakan kegiatan peningkatan kapasitas yang diuraikan pada Buku 4.
PETUNJUK PENGGUNAAN
Sekretariat : Jl. Cianjur No. 4, Jakarta 10310 Telp./Fax. : (62-21) 314 2046 E-mail :
[email protected] Website : www.waspola.or www.waspola.org, g, www.ampl.or. www.ampl.or.id id
