panduan koperasi syariah

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia

PANDUAN PRAKTIS

KOPERASI SYARIAH INDONESIA

1


BAB I PENDAHULUAN

A. Gerakan Koperasi di Indonesia

Pada tahun 1896 seorang pamong praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Terdorong oleh keinginan untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model Raif feisen seperti di Jerman. Dengan dibantu oleh asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) yang pada waktu cuti berkunjung ke Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian” Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun terjerat pengijon. Undang-Undang Koperasi yang Pertama lahir tahun 1915 dikenal dengan nama Verordening op de Cooperative Vereeningen (Koninkklijk Besluit 7 April 1915 Stbl

No. 431), yakni undang-undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa dan bukan khusus Bumi Putra saja. Pada tahun 1920 diadakan Cooperative Commissie (Komisi atau Panitia Koperasi) yang diketuai oleh Prof, DR.

J.H Boeke. Tugas Panitia ini adalah mengadakan penelitian apakah koperasi ini Nederlandsch Indie). bermanfaat untuk Indonesia (d/h Nederlandsch

Undang-undang

Dasar

1945

menempatkan

koperasi

sebagai

soko

guru

perekonomian Indonesia. Atas dsar itu koperasi sebagai suatu perusahaan yang permanen dan memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis. Dengan demikian akan mampu memberikan pelayanan secara terus menerus dan meningkat kepara anggotanya serta masyarakat sekitarnya, juga dapat memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia

2


B. Gerakan Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem. Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syariah (baca Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syariah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah Bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM guna menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (Pola Hubungan kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) Hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk Bank (pasal 26). Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain : P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK dan FES Dompet Dhuafa Republika. Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah Koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan UndangUndang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 “ Tentang Perkoperasian ” oleh Presiden Soeharto.

BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada

3


teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah adalah usaha ekonomi yang terorganisir secara mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dan berusaha dengan memperhatikan halal atau haramya sebuah usaha yang dijalankan sebagaimana diajarkan dalam Agama Islam. Pada tahun 1994 berdiri sebuah forum komunikasi (FORKOM) BMT sejabotabek yang beranggotakan BMT-BMT di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek). Forum Komunikasi BMT Sejabotabek tersebut sejak tahun 1995 dalam setiap pertemuan bulanannya, berupaya menggagas sebuah payung hukum bagi anggotanya, maka tercetuslah ide pendirian BMT dengan badan hukum Koperasi, kendati badan hukum Koperasi yang dikenakan masih sebatas menggunakan jenis Badan Hukum Koperasi Karyawan Yayasan. Pada tahun 1998 dari hasil beberapa pertemuan Forkom BMT yang anggotanya sudah berbadan hukum koperasi terjadi sebuah kesepakatan untuk pendirian sebuah koperasi sekunder yakni Koperasi Syariah Indonesia (KOSINDO) pada tahun 1998, sebuah koperasi sekunder dengan keputusan Menteri Koperasi,

Pengusaha

Kecil

dan

Menengah

Republik

Indonesia

Nomor.

028/BH/M.I/XI/1998. 028/BH/M.I/XI/1998. yang diketuai DR, H. Ahmat Hatta, MA. Selain KOSINDO berdiri pula koperasi sekunder lainnya seperti INKOPSYAH (Induk Koperasi Syariah) yang diprakarsai oleh PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). ICMI, dan KOFESMID (Koperasi Forum Ekonomi Syariah Mitra Dompet Dhuafa) yang didirikan oleh Dompet Dhuafa. Republika. Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaan dana tersebut maka bentuk yang idealnya adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 disebut KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi RI No. 91 /Kep/M.KUKM/IX/2004. “Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangansyariah”.

4


Namun demikian, jika melihat dari banyaknya akad-akad muamalah yang ada, tidak menutup kemungkinan Koperasi Syariah dapat berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU). Khususnya jika ditinjau dari akad jasa persewaan, Gadai dan jual beli secara tunai ( Bai ‘ Al Musawamah) Sehingga dapat dikatakan KSU Syariah. Disisi lain kegiatan usaha pembiayaan anggota dalam bentuk tidak tunai dapat dikatagorikan sebagai Unit Simpan pinjam (USP) atau berdasarkan Kep.Men tersebut dinamakan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang merupakan unit dari KSU Syariah tersebut. Karena KSU biasanya hanya diperbolehkan 1 (satu) KSU dalam sebuah kelurahan maka beberapa dinas koperasi membolehkan dengan sebutan Koperasi Syariah yang memiliki usaha UJKS dan Unit Sektor Riil lainnya . Badan hukum Koperasi Syariah dianggap syah setelah Akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi Daerah untuk keanggotaannya wilayah Kabupaten/Kodya, sedangkan untuk keanggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.

5


BAB II KOPERASI DALAM PANDANGAN ISLAM A. Gambaran Tentang Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. dimilikinya.

“…..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Allah amat berat siksaannya “.

(Q.S Al Maidah ayat 2).

6


B. Landasan Dasar Sistem Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan dasar Koperasi Syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al Qur’an serta Al Hadits. Landasan dasar Koperasi Syariah antara lain : 1) Koperasi Melalui Pendekatan Sistem Syariah •

Merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari barang-barang atau bagian-bagian yang bekerja secara bersama-sama Sebagai suatu keseluruhan. “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguh nya Syetan itu adalah musuhmu yang yang nyata”. (Q.S. Al Baqarah : 208)

•

Merupakan bagian dari nilai-nilai dan ajaran-ajaran Islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan integral “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmat Ku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al Maidah : 3)

2) Tujuan Sistem Koperasi Syariah •

Mensejahterakan Ekonomi Anggotanya sesuai norma dan moral Islam : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan jangalah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, karena sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”. (Q.S Al Baqarah : 168) “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui 7


batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. (Q.S AL Maidah : 87-88)

“ Apa bila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung..” (Q.S Al Jumu’ah : 10)

•

Menciptakan Persaudaraan dan Keadilan Sesama Anggota “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”. ( Q.S Al Hujarat (49) : 13)

“Katakanlah; “Hai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Nabi yang Ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat kalimat-kalimat Nya (kitab-kitab (kitab-kitab Nya) dan ikutilah dia, saupaya kamu dapat petunjuk”. ( Q.S Al A’raaf (7) : 158)

•

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab 8


perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan. Hal ini dapat terlihat pada Al Qur’an : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhan mu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al An’aam (6) : 165)

‘ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah…?”

(Q.S An Nahl (16) : 71)

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu ? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan RahmatTuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” .

(Q.S Az Zukhruf (43) :32)

•

Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.

“Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka, bergembira dengan Kitab yang diturunkan kepadamu dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan

Nasrani)

yang

bersekutu,

ada

yang

mengingkari

sebahagiannya.

Katakanlah : “ Sesungguhnya aku hanya diperintah menyembah Allah dan tidak untuk mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. Hanya Kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali ”. (Q.S Ar Ra’d (13) : 36) 9


“ Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.” ( Q.S

Lukman (31) : 22)

3) Karakteristik Koperasi Syariah •

Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha

•

Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)

•

Berfungsinya institusi ziswaf

•

Mengakui mekanisme pasar yang ada

•

Mengakui motif mencari keuntungan

•

Mengakui kebebasan berusaha

•

Mengakui adanya hak bersama

C. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari ( emergency loan ) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi yang sama besar. Pada Unit jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan imbalan yang diterima seperti : Fee (untuk pelayanan jasa-jasa), Margin (untuk jual beli) dan Bagi Hasil (untuk kerja sama usaha). Oleh karenanya

Koperasi Syariah memiliki peran dan Fungsi antara lain :

10


1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi Syariah merupakan Manajer Investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya Hasil Usaha Koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme Koperasi Syariah. Penyaluran dana yang dilakukan Koperasi Syariah memiliki implikasi langsung kepada berkembangan sebuah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah melakukan fungsi ini sebagai “ agency contract ” yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana anggotanya pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian karena faktor Force major maka Koperasi Syariah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana khususnya dari bentuk tabungan Mudharabah dalam UJKS maupun investasi sektor riel. Oleh karenanya tidak sepatutnya UJKS Koperasi Syariah menghimpun dana yang bersifat mudharabah baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan.

11


2) Sebagai Investor

Koperasi Syariah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai ( Al Musawamah) seperti pendirian waserda dan Jual beli tidak tunai ( Al Murabahah ), Sewa-menyewa ( Ijaroh), kerjasama penyertaan sebagian modal ( Musyarakah) dan penyertaan modal seluruhnya ( Mudharabah). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proporsional (sesuai kesepakatan nisbah) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya damasukan pada pendapatan Operasi Koperasi Syariah.

3) Fungsi Sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu’afa. Kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat ( emergency loan ) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok ( Al Qard ) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional. Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok ( Qardhul Hasan) yang sumber dananya dari dana ZIS (zakat, infak dan shadaqoh). Pinjaman Qardhul Hasan ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin

agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya. Fungsi ini juga yang membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syariah dimana konsep tolong menolong begitu kentalnya sesuai dengan ajaran Islam “ Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.” (QS Al Maidah : 2)

12


D. Prinsip Operasional Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, operasional UJKS Koperasi Syariah tidak berbeda dengan BMT (Baitul Maal Wattamwil), Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPR Syariah, hanya sekalanya saja yang berbeda. Di Koperasi Syariah ini justru dapat lebih luas lagi pengembangannya terutama dalam mempraktekan akad-akad muamalat yang sulit dipraktekan di Perbankan Syariah karena adanya keterbatasan PBI (Peraturan Bank Indonesia). Prinsip Dasar Operasional Koperasi Syariah tersebut dapat digambarkan berikut : Porsi Koperasi Syariah 1. L/R SHU Berjalan Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Jasa – Jasa 1. Wakalah 2. Kafalah 3. HAwalah 4. Ijaroh

Sumber Dana Koperasi Syariah

1. Simpanan Sukarela - Simp. Wadi’ah - Simp. Berjangka (mdrb) 2. Investasi pihak lain ] terikat - Investasi - Investasi tidak terikat 3. Dana ZIS - Zakat - Infak dan Shadaqoh 4. Modal Koperasi - Simpanan Pokok + wajib - Dana Hibah - L/R SHU berjalan

Porsi 1.Simp. Berjangka 2. Investasi pihak lain

55 %

Jual Beli 1. Murabahah 2. Salam 3. Istishna 4. Musawwamah

Margin

Investasi Pembiayaan 1. Mudharabah 2. Musyarakah

Bagi Hasil

Penempatan Lainnya 1. Banksyariah 2. Koperasi Syariah

Porsi 1. Simp. Wadi’ah

FEE

Reveue Distribution

45 %

Bagi Hasil bank/kop

Bagi Hasil

Bonus

Gambar Alur Operasional Koperasi Syariah 13


BAB III PRODUK DAN JASA KOPERASI SYARIAH A. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Koperasi Syariah bersumber dari : 1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah . Konsep pendirian Koperasi Syariah tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain :

14


1)

Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut ( Wadi’ah) dan dapat diambil setiap saat. Titipan ( Wadi’ah ) terbagi atas 2 macam yaitu titipan ( wadiah) Amanah dan titipan ( Wadi’ah ) Yad dhomanah.

Titipan

(Wadi’ah )

Amanah

merupakan

titipan

yang

tidak

boleh

dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha, melainkan pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil oleh sipemiliknya. Wadi’ah Amanah yang dimaksud disini biasanya berupa dana ZIS (Zakat,infak dan shadaqoh) yang dimiliki oleh 8 asnaf mustahik dan disalurkan baik dalam bentuk mustahik produktif maupun konsumtif. Sementara titipan (wadi’ah ) Yad dhomanah adalah dana titipan anggota kepada koperasi yang di izinkan untuk dikelola dalam usaha riil sepanjang dana tersebut belum diambil oleh sipemiliknya. Mengingat dana tersebut dapat dikelola maka sepantasnya Koperasi Syariah memberikan kelebihan berupa bonus kepada sipenitip, meski tidak ada larangan untuk tidak memberikan bonusnya.

“ Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta, maka diberikannya unta qurban. Setelah selang

beberapa

waktu

Abu

Rafie

diperintahkan

Rasulullah

untuk

mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali berbalik menghadap Rasulullah seraya berkata “ Ya Rasulullah untuk yang sepadan tidak kami temukan, hanya untuk yang lebih besar dan berumur empat tahun” Rasulullah SAW membalas sambil berkata “ Berikan itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”

2)

Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil ( Mudharobah) baik Revenue Sharing maupun Profit and loss sharing . Konsep Simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka Mudharobah Mutlaqoh maupun simpanan berjangka Mudharabah Muqayadah . Mudharabah Mutlaqoh adalah bentuk kerja sama

antara pemilik dana (S hahibul Maal ) dengan Koperasi Syariah selaku 15


pengusaha ( Mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara Mudharabah Muqayadah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan Koperasi

Syariah selaku pengusaha ( Mudharib) dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Dan merupakan kebalikan dari Mudharabah Mutlaqoh .

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan

dana

kepada

mitra

usahanya

secara

mudharabah,

ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan diapun memperkenankannya.

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagaimana koperasi konvensional biasanya sangat membutuhkan suntikan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, mengingat prospek pasar yang teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya dibenarkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti Banksyariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan konsep mudharabah maupun konsep Musyarakah. Konsep Musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama yang dilakukan 2 pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memberikan kontribusinya baik sebagian modal maupun ketrampilan usaha. Dengan batasan waktu yang ditentukan dan disepakati bersama kedua pihak.

16


B. Penyaluran Dana 1. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) 1.1 Investasi/Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. Dalam penyaluran dana dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah Koperasi Syariah bertindak selaku pemilik dana ( Shahibul Maal) sedangkan pengguna dana adalah pengusaha ( Mudharib) kerjasama dapat dilakukan untuk mendanai sebuah usaha yang dinyatakan layak untuk didanai. Contohnya : untuk pendirian klinik, kantin, toserba dan usaha lainnya

1.2 Pembiayaan Jual Beli (Al Bai’)

Pembiayaan Jual beli dalam UJKS pada koperasi syariah memiliki beragam jenis yang dapat dilakukan antara lain seperti :

1.

Jual beli secara tangguh antara sipenjual dengan sipembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga dan sipenjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui besar keuntungan si penjual transaksi ini disebut disebut Bai Al Murabahah. Jika sipembeli membayar secara tunai tetap dinamakan murabahah

mengingat modal awalnya sudah diketahui dan jumlah keuntungan yang diterima sipenjual juga diketahui.

2.

Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh 3 pihak, sebagai contoh pihak 1 memesan pakaian seragam sebanyak 100 stel kepada Koperasi Syariah dan Koperasi Syariah memesan dari konveksi untuk dibuatkan 100 stel seragam yang dimaksud dan Koperasi membayarnya dengan DP dan dibayar setelah jadi, setelah selesai diserahkan ke pihak 1 dan pihak ke 1 membayarnya baik secara tunai maupun diangsur. Pembiayaan ini disebut Al Bai Istishna jika Koperasi membayarnya dimuka disebut Bai’ Salam.

17


1.3 Pembiayaan dalam bentuk Sewa (Ijaroh)

Disamping produk kerja sama dan jual beli Koperasi Syariah juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain :

1) Jasa Al Ijaroh (sewa)

Jasa Al Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Contohnya penyewaan tenda, Sound system dan lain-lain. “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Baqarah (2) : 233)

2) Jasa Wadi’ah (Titipan)

Jasa wadi’ah dapat dilakukan pula dalam bentuk barang seperti jasa penitipan barang dalam Locker Karyawan atau penitipan sepedah motor , mobil dan lain-lainnya. “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya.” (Q.S An Nisa ayat 58).

18


“ Berkata Rasulullah SAW “Tunaikanlah Amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ibnu Umar). 1.4 Produk UJKS lainnya seperti : 1. Hawalah (Anjak Piutang )

Pembiayaan ini timbul karena adanya peralihan kewajiban dari seseorang anggota terhadap pihak lain dan dialihkan kewajibannya tersebut kepada Koperasi Syariah. Contoh kasus anggota yang terbelit dengan kartu kredit yang bunganya mencekik dan pihak koperasi menyelesaikan kewajiban anggota tersebut dan anggota membayar kewajibannya kepada koperasi. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

“ Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kedzaliman. Dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu/kaya, maka terimalah hawalah itu. (HR. Bukhori dan Muslim dari

riwayat Abu Hurairah)

2. Rahn (Gadai) Rahn (Gadai) timbul karena adanya kebutuhan keuangan yang mendesak dari

para anggotanya dan Koperasi Syariah dapat memenuhinya dengan cara barang milik anggota dikuasai oleh koperasi dengan kesepakatan bersama. Pengertian Rahn sendiri adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk Gadai ini Koperasi Syariah

tidak

mengenakan

bunga

melainkan

mengenakan

tarif

sewa

penyimpanan dari barang yang digadaikan tersebut seperti contohnya gadai emas.

19


“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).” (Q.S Al baqarah

ayat 283).

Dari Anas r.a berkata :”Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau”. (HR.Bukhori, Ahmad, Nasa’i, Ibnu Majah)

2. Unit Sektor Riil Perdagangan

Jual beli secara tunai seperti adanya usaha toserba dengan melakukan transaksi jual beli antara si penjual dengan si pembeli dimana sudah terjadi kesepakatan harga. Jika si pembeli tidak mengetahui berapa keuntungan sipenjual/modal awal dari barang yang dijualnya maka transaksi tersebut dinamakan Bai’ Al Musaawamah (jual beli tunai).

Jasa 1. Jasa Wakalah (Perwakilan)

Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu hal yang dibutuhkan anggotanya dimana anggota mewakilkan urusan tersebut kepada koperasi seperti contohnya : pengurusan SIM, STNK pembelian barang tertentu disuatu tempat. Dan lain-lain. Wakalah berarti juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman ”. (Q.S Yusuf ayat (12) : 55)

“Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafie dan seorang Anshor untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Al harits”. (Al Hadits)

20


2. Jasa Kafalah (Penjaminan)

Jasa ini timbul karena adanya transaksi anggota dengan pihak lain dan pihak lain tersebut membutuhkan jaminan dari koperasi yang anggotanya berhubungan dengannya. Contoh kasus bila para anggotanya mengajukan pembiayaan dari Banksyariah dimana Koperasi Syariah bertindak sebagai penjamin atas kelancaran angsuran anggotanya. Pengertian kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (Koperasi) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggung atau seputar mengalihkan tanggung jawab.

“Penyeru-penyeru itu berseru, ‘kami kehilangan piala raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya “. (Q.S Yusuf ayat (12) : 72)

2.3 Produksi

Disamping perdagangan dan jasa Koperasi Syariah dapat menjadi produsen barang yaitu memproduksi barang-barang yang dapat dijual kepada konsumen dengan ukuran/timbangan yang pas dan menghindari kecurangan dalam hal timbangan. Seperti contohnya Koperasi Syariah memproduksi makanan-makanan tradisionil daerah seperti dodol, wajid, atau kue kering yang dapat dikemas dengan memberikan keterangan dan kondisi barang yang sebenarnya.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhinya. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya”. (QS. Al Muthaffifin (83) :1 – 3) Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika Rasulullah saw. sampai ke Madinah, diketahui bahwa orang-orang Madinah termasuk yang paling 21


curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah menurunkan ayat ini (S.83:1,2,3) sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang. Setelah ayat ini turun orang-orang Madinah termasuk orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. (Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih yang bersumber dari Ibnu Abbas.)

C. Distribusi Pendapatan

Jika dalam koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjaman (bunga), maka pendapatan Koperasi Syariah memiliki berbagai karakteristik tersendiri, tergantung dari tujuan penggunaan dana itu sendiri. Pendapatan yang bersumber dari jasa-jasa koperasi seperti wakalah, Hawalah, kafalah disebut pendapatan Fee Koperasi Syariah dan pendapatan sewa ( Ijaroh). Pendapatan yang bersumber dari Jual beli (piutang dagang) Murabahah, Salam dan Istishna disebut Margin sedangkan pendapatan hasil investasi ataupun kerjasama ( Musyarakah dan Mudharabah ) disebut pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi hasil dari penempatan

Koperasi Syariah di Bank Syariah, BPRS maupun Koperasi Syariah lainnya tidak termasuk distribusi pendapatan yang harus dibagi kepada pemilik dana pihak ketiga melainkan masuk kedalam porsi pendapatan Koperasi Syariah. Setiap pendapatan unit usaha Koperasi Syariah dibukukan secara tersendiri yang kelak akan dilaporkan dalam laporan konsolidasi Koperasi Syariah.

22


BAB IV MANAJEMEN KOPERASI SYARIAH A. Manajemen Umum 1. Strategi Sasaran

Strategi dan Sasaran Koperasi Syariah harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah (RKATKS) sebagai acuan Manager dalam melakukan kegiatan operasional Koperasi Syariah. RKATKS dibuat oleh Pengelola dan Pengurus pada periode akhir tahun, sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebaga acuan Operasional. RKATKS sekurang-kurangnya memuat antara lain : a) Pendahuluan 1) Visi, Misi dan Tata Nilai •

Visi Koperasi Syariah harus mencerminkan semangat usaha bersama dengan berpedoman pada Al Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW.

•

Misi

Koperasi

Syariah

merupakan

penjabaran

dari

visi

yang

diembannya. •

Tata Nilai Koperasi Syariah merupakan karakter kerja yang menjadi budaya dalam menjalankan operasionalnya .

2) Arah Pengembangan Koperasi Syariah Pengurus harus dapat memprediksikan pengembangan Koperasi Syariah kedepan dengan jangka panjang 5 tahun mendatang. 3) Analisa dan Potensi Pasar Dalam mengembangkan Koperasi Syariah, Pengurus maupun pengelola harus mengumpulkan data-data potensi usaha yang kemungkinan dapat dikembangkan. b) Rencana Strategis Tahunan 1) Segmen Pasar yang dibidik Segmen pasar yang paling baik dibidik Koperasi Syariah adalah “ Ceruk Pasar ” usaha-usaha individu maupun lembaga-lembaga masyarakat, dimana

segmen ini tidak menjadi daya tarik bagi industri perbankan. Kompetiter 23


yang ada terdiri dari para rentenir ataupun koperasi lainnya. Sementara bagi Koperasi Karyawan Syariah yang memiliki segmen pasar yang jelas tinggal memperhatikan jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan karyawan. 2) Target Pasar yang diharapkan Dari segmen pasar yang dibidik, di buat proyeksi dengan asumsi nominal rupiah yang diinginkan setiap transaksi penghimpunan maupun penyaluran. 3) Nilai Jual Koperasi Syariah Koperasi Syariah harus memiliki nilai jual seperti : Serba Mudah, Serba Murah dan Serba Ada serta pelayanan prima kepada anggota dan masyarakat. Koperasi Syariah juga harus memiliki penampilan kantor yang layak dan suasana yang nyaman dengan nuansa Islami. 4) Formulasi Program Formulasi program disesuaikan dengan segmen pasar dari Koperasi Syariah. Dalam mengekspresikan programnya dibuat secara sederhana dan dapat dimengerti dengan mudah oleh anggotanya.

c) Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kerja 1) Unit Jasa Keuangan Syariah •

Marketing

 Sasaran Terhimpunnya dana pihak ke tiga dan menyalurkannya guna mendapat keuntungan sesuai target

 Strategi Membuat leaflet /brosur dan feature-feature produk simpanan dan produk

pembiayaan

serta

memberikan

hadiah

menarik

bagi

penyimpan dana di Koperasi Syariah.



Kebijakan Menghimpun dana dari anggota maupun non anggota ataupun lembaga lainnya dan mengelolanya dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan. 24




Program Kerja Menawarkan produk dan jasa kepada anggota, non anggota maupun lembaga lainnya.

•

Operation



Sasaran Terciptanya kelancaran transaksi keuangan Koperasi Syariah dengan tertib, rapih dan nyaman. Serta dapat menyajikan laporan keuanagan yang real time.



Strategi Menggunakan teori antrian dan menambah petugas sesuai kebutuhan dan melengkapi dengan software komputer.



Kebijakan Menciptakan kepuasan pelayanan terhadap anggota dan masyarakat di Koperasi Syariah.



Program Kerja Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar serta mebukukannya setiap hari hingga menjadi laporan yang dapat disajikan setiap saat.

2) Unit Sektor Riel •

Bidang Perdagangan

 Sasaran Tercapainya penjualan barang-barang dagangan serta mendapat keuntungan sesuai target.

 Strategi Membuat leaflet , brosur-brosur dagangan dan memberikan Feature feature hadiah menarik bagi mereka yang berbelanja di Koperasi

Syariah.



Kebijakan

25


Mengklasifikasikan barang-barang berdasarkan jenis dan ukurannya serta menjaga kondisi barang agar tetap terjual.



Program Kerja Menawarkan barang-barang yang dijual kepada anggota, non anggota maupun masyarakat lainnya.

•

Bidang Jasa

 Sasaran Terlaksananya usaha dibidang jasa sesuai dengan rencana pencapaian target yang telah dirumuskan

 Strategi Membuat leaflet /brosur dan feature-feature produk jasa yang ditawarkan Koperasi Syariah.



Kebijakan Memilih potensi usaha unggulan dibidang jasa dengan melihat peluang dan SDM yang ada.



Program Kerja Menawarkan produk jasa Koperasi Syariah kepada anggota, non anggota maupun lembaga lainnya secara terus menerus.

•

Bidang Industri/ Produksi

 Sasaran Terlaksananya produksi suatu barang yang dihasilkan sesuai dengan rencana pencapaian target yang telah dirumuskan

 Strategi Membuat model dan feature-feature produk barang komoditi yang dihasilkan Koperasi Syariah.

26




Kebijakan Memilih potensi produk dengan melihat peluang pasar, sumber bahan baku, penyimpanan dan distribusi dan pengelolaan SDM trampil dibidangnya.



Program Kerja Menghasilkan

produk

barang

kebutuhan,

penetrasi

pasar,

memperbaiki kemasan sesuai tren, pemantauan pesaing melakukan strategi marketing mix. secara terus menerus.

d) Menyusun Proyeksi Keuangan Tahunan 1) Proyeksi Neraca Konsolidasi dari UJKS dan Sektor Riil. Menyusun proyeksi Aktiva dan Pasiva konsolidasi dari bulan Januari sampai dengan

bulan

Desember

tahun

yang

bersangkutan

yakni

dengan

menggabungkan proyeksi Aktiva dan Pasiva dari masing-masing unit. 2) Proyeksi Laba Rugi Konsolidasi Menyusun proyeksi pendapatan dan biaya-biaya konsolidasi dari bulan Januari sampai dengan Desember dari masing-masing unit 3) Proyeksi Arus Kas Konsolidasi Menyusun Proyeksi Kenaikan dan Penururnan aktifitas Operasi dan Non Operasi dari bulan Januari sampai dengan Bulan Desember dari masingmasing unit. 2. Penerapan Sistem pada UJKS

a) Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mekanisme pemberian pembiayaan dengan memperhatikan Legal, Lending, Limit serta menganut prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan 6 C yaitu Carakter (Karakter nasabah), Condition of economic (kondisi usaha), Capacity

(Kemampuan Manajerial), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Constrain (Keadaan yang menghambat).

27


b) Pencatatan transaksi-transaksi Transaksi uang masuk dan keluar dicatat secara teratur dan sistematis dimulai dari pencatatan bukti-bukti transaksi, buku besar, jurnal sampai menjadi laporan keuangan c) Pengamanan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen dikelompokan berdasarkan jenisnya tersendiri dan disimpan pada lemari arsip dengan menggunakan kode-kode tertentu yang dapat memudahkan kita untuk mencarinya. Dokumen jaminan disimpan pada lemari Besi tahan api guna melindungi dari kemungkinan kebakaran ataupun pencurian. d) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kegiatan Operasional harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah setiap kali ada transaksi yang dilakukan pengelola guna menhindari adanya unsur Gharar (ketidak pastian) ataupun tidak sesuai dengan akad syariah.

3. Penerapan Sistem pada Unit Sektor Riil

a) Mekanisme investasi pada Perdagangan, Jasa dan Produksi Mekanisme investasi pada Perdagangan, Jasa dan Produksi, lebih ditekankan pada aspek peluang yang ada di lingkungan terdekat kantor Koperasi Syariah. Jangan melakukan investasi usaha sektor riil jika belum melihat potensi peluang maupun kesiapan SDM pengelola. b) Pencatatan transaksi-transaksi Transaksi uang masuk dan keluar dicatat secara teratur dan sistematis dimulai dari pencatatan bukti-bukti transaksi yang terdiri dari faktur, buku besar, jurnal sampai menjadi laporan keuangan harian dan bulanan. c) Pengamanan dokumen-dokumen penting. Dokumen-dokumen dikelompokan berdasarkan jenisnya tersendiri dan disimpan pada lemari arsip dengan menggunakan kode-kode tertentu yang dapat memudahkan kita untuk mencarinya. Dokumen jaminan disimpan pada Brankas

28


Besi tahan api guna melindungi dari kemungkinan kebakaran ataupun pencurian. d) Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kegiatan Operasional harus melibatkan Dewan Pengawas Syariah setiap kali ada transaksi yang dilakukan pengelola guna menhindari adanya unsur Gharar (ketidak pastian) ataupun tidak sesuai dengan akadsyariah. 4. Kepengurusan dan Pengelolaan Koperasi Syariah

a) Pengambilan-Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dibuat mekanisme dan aturan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah. b) Penanganan Permasalahan Penanganan Permasalahan dapat dilakukan baik di tingkat pengelola maupun ditingkat Pengurus, tergantung tingkat permasalahan yang ada c) Tertib Dan Disiplin Kerja Guna menciptakan ketertiban dan disiplin kerja karyawan perlu diciptakan Reward and Punisment dalam bentuk penghargaan maupun teguran hingga

pemecatan. B. Manajemen Resiko Koperasi Syariah

Resiko manajemen Koperasi Syariah pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) memiliki 5 macam tingkat resiko yang terdiri atas : 1. Resiko Likuiditas

a) Kelancaran Pengembalian Investasi harus tetap di jaga guna memperkecil resiko likuiditas Koperasi Syariah. b) Pemeliharaan Likuiditas dapat dilakukan dengan menghitung 1) Cash Rasio (CR)

:

Kas dan setara kas Hutang Lancar

2) Financing Debt Ratio (FDR) : Total Pembiayaan Penghimpunan dana 29


2. Resiko Pembiayaan

a) Dalam memberikan Pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan yang cermat dengan memperlakukan prinsip kehati-hatian b) Pemantauan Kepatuhan anggota pembiayaan harus senantiasa dapat dikontrol melalui Kartu Pembiayaan setiap bulannya oleh bagian pembiayaan maupun manager Koperasi Syariah. c) Pengikatan Agunan dilakukan secara nota riel setelah diadakan taksasi agunan dengan melihat NJOP bagi anggota pembiayaan yang menyerahkan jaminan dalam bentuk SHM (Sertifikat Hak Milik) atau harga pasaran bagi BPKB kendaraan mobil maupun motor setelah dibuktikan kebenarannya nomor mesin dengan BPKB nya.

3. Resiko Operasional

a) Pembentukan Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (CPPA) harus dibentuk oleh manajemen Koperasi Syariah yakni sebesar 0,5 % bagi setiap pembiayaan lancar, 10 % bagi pembiayaan yang kurang lancar, 50 % bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya dan 100 % bagi pembiayan dengan katagori macet. b) Setiap kali dewan pengawas menemukan transaksi yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja yang dibuat pengurus Koperasi Syariah ataupun terjadi penyimpangan dalam operasional oleh manajemen, maka harus segera melaporkan pada Pengurus untuk segera mengadakan perbaikan maupun pembenahan.

4. Resiko hukum

a) Setiap Akad-Akad Perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota riel, dan menyebutkan dalam klausul akad tersebut “apabila terjadi permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan oleh BASYARNAS (Badansyariah Arbitrase Nasional)” atau Pengadilan Agama

setempat. 30


b) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Remedial) Bagi koperasi yang melayani anggotanya dari berbagai lapisan masyarakat sangat rentan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah. Untuk itu perlu mengambil

langkah-langkah

tertentu

dalam

penyelesaian

pembiayaan

bermasalah terebut dalam bentuk prefentif yaitu dengan melakukan perubahan melalui Restructuring

(Penataan

Kembali), Rescheduling (penjadwalan

Kembali), dan Reconditioning (Persyaratan kembali). Secara detail penyelesaian pembiayaan bermasalah akan dijelaskan pada bab V Sistem Operasi dan Prosedur Koperasi Syariah.

5. Resiko Kepengurusan dan Pengelolaan

a) Pengurus dan Pengelola Koperasi Syariah Tidak boleh Mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, saudara dan keluarganya. Usahausaha Koperasi Syariah harus dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus maupun pengelola. b) Pengurus dan Pengelola harus memiliki kemampuan peningkatan permodalan Koperasi Syariah, jika tidak maka usahanya tidak akan berkembang c) Dalam menjalankan Operasional Koperasi Syariah, penanggung jawab bidang pembiayaan tidak boleh melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan pribadinya seperti meminta atau menerima suatu pemberian sesuatu baik uang tips maupun dalam bentuk barang dari anggota yang terlibat dalam pembiayaan. d) Dewan pengawas harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan secara kontinyu ataupun berkala, guna menghindari resiko penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Sementara itu, resiko terbesar yang mungkin terjadi pada unit sektor riil untuk jenis perdagangan umum dan Industri adalah ;

a) Fluktuasi harga yang dapat berubah setiap saat b) Masalah gudang dan Penyimpanan barang c) Pengadaan bahan baku dan pasar 31


d) Aksesibilitas kendaraan e) Kondisi makro ekonomi negara dan f) Stabilitas politik yang tidak kondusip

Sedangkan bagi unit sektor riil untuk jenis jasa resiko tertinggi lebih banyak bertumpu pada : a) Reputasi lembaga dan pengeloala b) Service Customer

c) Komunikasi

C. Manajemen Pemasaran

Pemasaran merupakan ujung tombak dari sebuah usaha, oleh karenanya komponenkomponen pemasaran Koperasi Syariah harus memenuhi kriteria-kreteria berikut ini : 1. Analisa Pasar (Sasaran Pasar, Pesaing, harga dan kemasan produk ) 2. Strategi Pemasaran 3. Periklanan yang berkaitan dengan produk Koperasi Syariah 4. Humas sebagai sarana sosialisasi produk 5. Anggota dan calon anggota atau masyarakat lain. 1) Difinisi "Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha Koperasi Syariah yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan tingkat margin , bagi hasil dan fee, mempromosikan, dan mendistribusikan aktiva secara

produktif yang dapat memberikan keuntungan maksimal baik kepada stake holder maupun share holder potensial." Dari difinisi tersebut dapat diketahui bahwasanya proses pemasaran Koperasi Syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad pembiayaan. Keputusan-keputusan pemasaran dibuat untuk : 

Memperkenalkan Produk dan jasa Koperasi Syariah yang ditawarkan



Menentukan anggota, calon anggota dan masyarakat yang akan dibidik



Menentukan tingkat margin, bagi hasil dan fee sebagai Agen 32

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia 

Memberikan kepuasan pada anggota maupun masyarakat luas.

2) Konsep Pemasaran Koperasi Syariah "Konsep Pemasaran dalam Koperasi Syariah merupakan falsafah usaha yang menyatakan bahwa banyaknya transaksi yang terjadi adalah syarat utama bagi kelangsungan sebuah Koperasi Syariah. Untuk itu pemasaran ini diarahkan untuk mengetahui kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat sebagai pengguna Koperasi Syariah dan memenuhi kebutuhan tersebut sehingga akan menghasilkan laba usaha. Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain dengan cara : a. Menciptakan Manfaat Pengertian dasar dalam menciptakan nilai ekonomi adalah yang memilih Skim yang tepat dalam mendanai usaha anggota maupun masyarakat dengan tingkat margin, bagi hasil dan fee agen yang kompetitif dan Tren usaha, manfaat waktu, manfaat tempat, manfaat kepemilikan (kejelasan status), manfaat informasi : 

Pemilihan skim pembiayaan usaha dalam hal ini adalah dengan melakukan inovasi berbagai jenis produk dan transaksi keuangan yang sering terjadi di masyarakat luas dengan kemudahan fasilitas dan margin, bagi hasil dan fee agen yang kompetitip..



Tren Usaha, yaitu kondisi dimana kecenderungan masyarakat dalam

melakukan usahanya berdasarkan permintaan pasar seperti terjadi pada bulan Romadhon, Idul Adha, Tahun Baru dan sebagainya.. 

Manfaat Waktu, adalah waktu transaksi yang dapat diciptakan secara fleksibel dengan menyediakan pelayanan prima pada saat anggota, calon anggota dan masyarakat membutuhkannya. Langkah ini harus didahului melalui riset pemasaran dengan mencari tahu kebutuhan anggaran usaha yang dibutuhkan.



Manfaat Tempat dapat diciptakan dengan penyediaan counter-counter bayangan seperti pelayanan keliling yang strategis, sedapat mungkin memiliki lokasi yang dekat dengan simpul-simpul masyarakat ataupun 33


mudah dari sisi transportasi dengan penampilan dari karyawan yang baik, ramah dan sopan. 

Manfaat kepemilikan Manfaat bukti kepemilikan diciptakan dengan mempersiapkan pemindahan hak kepemilikan dari Koperasi Syariah kepada anggota, calon anggota dan masyarakat atau dengan stake holder lainnya berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan jasa yang dilengkapi surat-surat transaksi. (Surat Jalan, Faktur, Delivery Order dll).



Manfaat Informasi Manfaat Informasi dapat diciptakan dengan cara memberikan informasi mengenai penawaran produk-produk yang dihasilkan Koperasi Syariah kepada anggota, calon anggota dan masyarakat, sehingga konsumen akan lebih memahami tentang produk yang ditawarkannya. Sarana-sarana informasi ini dapat menggunakan : 

Brosur, Leaflet, Surat Penawaran



Media-media On Line di Internet



Sumber-sumber informasi pemerintahan dan swasta.

b. Pendekatan Komplementer Pendekatan Komplementer adalah pendekatan serba sistem yang mencakup kumpulan simpul-simpul masyarakat yang melakukan tugas pemasaran, barang, jasa, ide dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh, dan membentuk serta mempengaruhi hubungan Koperasi Syariah dengan anggota, calon anggota ataupun masyarakatnya.

34


Sistem Kop.syariah

Produk Kopsyah Fungsi

Fungsi



Lembaga Manajemen

Manajemen

Pendekatan Produk Koperasi Syariah Merupakan

suatu

pendekatan

pada

pemasaran

yang

melibatkan

bagaimana sebuah produk Koperasi Syariah yang dihasilkan dapat diterima dan dibutuhkan anggota, calon anggota dan masyarakat pengguna. Proses dan organisasi yang digunakan disini dibuat untuk masing-masing produk yang ditawarkan dan dihasilkan baik produk Unit sektor Riil maupun Unit Jasa Keuangan Syariah. Mengingat pemasaran membutuhkan desain produksi, maka Produk Koperasi Syariah yang dihasilkan sebaiknya didesain sedemikian rupa agar menarik peminat contohnya pada UJKS seperti produk tabungan berjangka dinamakan : TASAKA (Tabungan Saleh Artha Berjangka) persis seperti nama Kereta Eksekutif “Yogyakarta” atau untuk tabungan wadi’ah dinamakan TAWADHU (Tabungan Wadhi’ah Umat) persis

seperti sifat orang mu’min yang rendah hati. Kata-kata yang dikenal masyarakat merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih mengetahuinya jasa Koperasi Syariah yang ditawarkan.

35

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia 

Pendekatan Lembaga Pendekatan melalui lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemasaran akan menciptakan mekanisme pasar yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Lembaga-lembaga yang terlibat antara lain : 1. Penyedia kebutuhan anggota, calon anggota dan masyarakat, dalam hal ini seperti Dealer mobil/motor/ toko-toko elektronik 2. Suplier terhadap produk yang ditawarkan. Pengurus Koperasi Syariah hendaknya melihat tren yang ada pada masyarakat maupun kebijakan moneter pemerintah serta situasi politik yang ada. Pada tingkat ini produk-produk Koperasi Syariah dipesan dan harus didesain menurut kebutuhan dan permintaan masyarakat luas. 3. Perantara dagang, dalam hal ini Koperasi Syariah memberikan reverensi produk-produk unggulan yang dihasilkan baik jenis home industri, jasa-jasa, kerjasama atau sebagai agen. Untuk selanjutnya dapat langsung menjualnya kepada anggota maupun masyarakat. Bila Koperasi Syariah sebagai perantara Agen, dapat bertindak selaku perantara kepada konsumen akhir. Ataupun sebagai pusat informasi pasar.

o

Pendekatan Serba Fungsi Pendekatan ini tergantung pada produk yang ada dan kebiasaan dalam Jual Beli ( Al Bai), Jasa ( Ijaroh) dan kerjasama usaha ( Mudharabah atau Musyarakah). Dengan memperhatikan fungsi pokok pemasaran antara

lain : 1. Kemampuan menjual Penjualan merupakan fungsi terpenting dalam pemasaran, karena menjadi tulang punggung sebuah Koperasi Syariah. Untuk itu perlu berbagai macam cara untuk memajukan penjualan produk dan jasa Koperasi Syariah. Akan tetapi perlu juga memperhatikan rambu36


rambu syariah sebagaimana hadits yang diiriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa

Rasulullah Saw bersabda : “Dua orang yang

melakukan transaksi jual beli berdasarkan pilihan selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya benar melakukan transaksi dan membuat jelas segala sesuatu, maka keduanya mendapat berkah dari transaksi keduanya. Bila keduanya bohong dan menyembunyikan sesuatu, maka keberkatan keduanya dihapuskan ”

2. Desain Produk dengan berbagai featur seperti hadiah payung, pulpen, bola dan sebagainya. Produk harus didesain menarik dengan memberikan prototipeprototipe yang dapat diperlihatkan kepada anggota, calon anggota dan masyarakat pengguna jasa Koperasi Syariah, sehingga dapat menarik perhatian.

3. Penentuan Harga Jual Strategi

harga

sangat

dibutuhkan

sesuai

dengan

lingkungan

persaingan dan segmen pasar. Strategi yang paling umum adalah menggunakan " Cost-Plus Pricing Method " yaitu penentuan harga jual dihitung berdasarkan total biaya dengan rumus : Total Harga Pokok + Marjin = Harga Jual. Sementara untuk menentukan Total Biaya adalah : Biaya Tetap + Biaya Variabel = Total Biaya. Namum demikian manajemen dapat melakukan langkah dengan melihat kompetiter yang ada mengingat pasar Koperasi Syariah termasuk golongan ceruk pasar.

4. Promosi Promosi dibutuhkan untuk memperluas jaringan keanggotaan yang berasal dari masyarakat luas, disertai dengan informasi produk dan jasa Koperasi Syariah meliputi jenis produk pembiayaan ataupun 37


sektor riil dan sebagainya. Sebelum memutuskan promosi harus diputuskan segmen pasar dan calon anggota pengguna jasa Koperasi Syariah. Kelangkaan Suplai atas Dimand menyebabkan harga barang tidak stabil dan cenderung naik, untuk menstabilkan harga dilakukan dengan mencari sumber dan informasi pasar sebanyak-banyaknya.

Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan : Harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan : “ Wahai Rasulullah ! tentukanlah harga untuk kita ! Beliau menjawab : “ Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezholiman dalam hal darah dan harta.”

5. Pembelian Pembelian barang yang menjadi obyek pembiayaan Koperasi Syariah harus dipisahkan berdasarkan jenis, kualitas, harga jual, merk maupun mekanisme pengirimannya. Pengelola Koperasi Syariah harus aktif sehingga konsumen tidak lagi menunggu sampai barang itu ditawarkan kepadanya. Ia akan melihat sumbernya dari siapa ia akan membeli.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang membeli makanan, maka ia tidak menjualnya sampai ia menimbangnya.”.

38


6. Penyimpanan Barang-barang yang dimiliki Koperasi Syariah setelah dipilah berdasarkan jenis dan kualitasnya disimpan dalam penyimpanan yang aman. Penyimpanan ini juga memiliki alasan antara lain :

 Menstabilkan harga, yaitu dengan jalan menimbun hasil komoditi pada saat hasil produk berlimpah ruah, sehingga harganya rendah. Kemudian menjualnya pada waktu komoditi dibutuhkan.

 Spekulasi, yaitu dengan menampung hasil produksi untuk dijual pada saat harga naik.

 Menjaga kemungkinan terjadi pembelian dalam jumlah besar. Perlunya penyimpanan barang dan jasa selama waktu antara dihasilkan dan dijual, kadang dalam fase penyimpanan perlu diadakan pengolahan lebih lanjut contohnya pengadaan barangbarang produk retail atau eceran.

Diriwayatkan dari Yahya putera Sa’id yang mengatakan : Sa’id bin Al Musayap menceritakan bahwa Mu’amar mengatakan : Rasulullah SAW bersabda : “Orang yang mnimbun barang adalah orang yang bersalah. “ Kepada Sa’id ditanyakan : Kamu sesungguhnya melakukan penimbunan barang. Said menjawab : “Mu’ammar yang meriwayatkan hadits ini juga pernah melakukan penimbunan barang”.

Menurut Muhammad Akram Khan : Tidak semua penimbun berbuat salah, yaitu orang yang menyimpan barang dalam waktu tertentu dan menjualnya secara komparatif ada permintaan yang lebih terhadap barang tersebut, maka orang semacam ini berhak mendapatkan satu bagian dari produksi karena ia menyimpan barang untuk satu periode tertentu dan membantu dalam mempertahankan perputaran barang secara tetap dipasar. Sementara penimbun yang disalahkan dan berdosa adalah orang yang menahan barang dipasar 39


dari konsumer sesungguhnya untuk tujuan menciptakan kelangkaan artifisial dan dengan demikian ia mengambil keuntungan yang tidak patut dari masyarakat yang tidak berdaya.

7. Perkuatan Pendanaan Perkuatan

Pendanaan

ini

merupakan

sebuah

fungsi

untuk

mendapatkan modal dari sumber ekstern. Sumber-sumber tersebut antara lain : Lingkage dengan Bank Umum Syariah (BUS), Laba BUMN, Proyek-proyek Pemerintah, dll. Yakni dengan market financing yang dimaksudkan fungsi mencari, mengurus modal uang secara profit sharring ataupun revenue sharring dengan pihak-pihak tertentu guna melancarkan transaksi-

transaksi pengalihan barang dari sumber tertentu kepada Koperasi Syariah dilanjutkan ke anggotanya. Konsep Islam membenarkan pemberian imbalan atas modal dengan tanggung jawab untuk memikul resiko kerugian. Seseorang dapat menginvestasikan modal kedalam sebuah syirkah (perkongsian, kemitraan) berdasarkan modal kerja, atau keahliannya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam bentuk hadits marfu, yang mengatakan bahwa Allah Ta’ala berfirman : “ Aku adalah orang ke tiga dari dua orang yang bermitra, selama salah satu dari kedua orang itu tidak menghianati yang lainnya. Bila salah satu berkhianat, Aku keluar dari orang itu.”.

8. Penanggungan Resiko Penanggungan

resiko

adalah

fungsi

untuk

menghindari

dan

mengurangi kemungkinan timbulnya resiko dalam pemasaran seperti:

40


 Resiko yang ditimbulkan oleh alam : banjir, penyakit, ombak.  Resiko yang ditimbulkan oleh manusia : Pencurian, perampokan dan Kebakaran.

 Resiko yang ditimbulkan oleh pasar : Merosotnya harga. Dan kelangkaan barang Resiko tersebut dapat dihindari dengan cara-cara seperti memperkecil persediaan barang dengan memperbanyak order. ( Just in Time) atau melakukan stok barang dengan menggunakan tempat penyimpanan yang baik dan kuat. Risiko Management adalah suatu cara bagaimana mengurangi atau menghindari kerugian yang timbul karena rusaknya barang, penyusutan,hilangnya barang, atau turunnya harga sehingga tidak mempengaruhi aktifitas usaha Koperasi Syariah.

Diriwayatkan dari ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda : “ Tidak dihalalkan penjualan yang bukan milik kalian dan tidak pula dihalalkan keuntungan yang tidak terjamin.”.

9. Pengumpulan Informasi Pasar. Keberadaan Koperasi Syariah diharapkan dapat terciptanya Business Centre dengan dilengkapi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Sehingga dapat diketahui Produk yang dihasilkan dan keberadaannya dipasar. Kebutuhan Anggota, calon anggota dan masyarakat terhadap produk tersebut, dengan indikasi serba mudah, serba murah, serba ada (One Stop Shopping shariah ) sehingga tercipta segmentasi pasar yang jelas. Kelangkaan Suplai atas Dimand akan menyebabkan harga barang tidak stabil dan cenderung naik, untuk menstabilkan harga dilakukan dengan mencari sumber dan informasi pasar sebanyak-banyaknya. 41


Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan : Harga pernah mendadak

naik

pada

masa

Rasulullah

SAW.

Para

sahabat

mengatakan : “ Wahai Rasulullah ! tentukanlah harga untuk kita ! Beliau menjawab : “ Allah itu sesungguhnya penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezholiman dalam hal darah dan harta.”

Pendekatan Manajemen

o

Pendekatan ini menitik beratkan pada sisi manajerial yang mengambil keputusan-keputusan dalam menentukan kebijakan pemasaran produk Koperasi Syariah sebagai suatu kerangka yang terdiri atas variabel-variabel yang dapat dikontrol seperti : pemahaman produk yang dihasilkan, pengaturan likuiditas, penentuan margin dan promosi, ditambah dengan variabel-variabel yang tidak dapat dikontrol seperti : kompetiter yang ada, permintaan anggota, calon anggota dan masyarakat.

D. Laporan Keuangan

1. Fungsi Koperasi Syariah : a) Manajer Investasi • Agen Mudharabah •

Agen Investasi

b) Penyedia Jasa Keuangan (Investor) c) Pengemban fungsi sosial

2. Tujuan : a) Pedoman penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah agar sesuai tujuan : •

Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan

•

Menilai prospek arus kas 42


Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi

•

b) Memberikan informasi kepatuhan Koperasi Syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.. •

Memberikan informasi mengenai akad-akad yang harus digunakannya

•

Memberikan informasi pemenuhan fungsi sosial Koperasi Syariah terhadap anggota

c) Agar laporan keuangan dapat menjadi daya banding d) Sebagai acuan minimum penyusunan laporan keuangan

3. Acuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Syariah a) Standar Akutansi PSAK 27 b) Standar Akutansi PSAK 59 c) PAPSI 2003 d) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

4. Ketentuan Umum a) Tujuan Laporan Keuangan b) Tanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah c) Komponen laporan keuangan Koperasi Syariah d) Bahasa laporan keuangan Koperasi Syariah menggunakan Bahasa Indonesia e) Mata uang Rupiah jika ada penggunaan mata uang asing maka di kurskan ke rupiah dengan standar Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian mata uang asing dikurskan kerupiah dengan kurs standar BI. f) Kebijakan Akutansi mencerminkan kehati-hatian, Informasi yang material, sesuai PSAK 27 dan PSAK 59, jika tidak ada dalam PSAK kebijakan harus relevan dan andal bagi seluruh pengguna g) Penyajian wajar seluruh komponen laporan Keuangan h) Penyajian unsur Neraca : •

Aktiva disajikan berdasarkan likuiditasnya 43

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia •

Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo

•

Investasi tidak terikat disajikan sebagai unsur tersendiri

i) Pemisahan antara transaksi normal dan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. j) Laporan Laba Rugi berjenjang ( multiple step ) k) Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri atas : •

Gambaran umum Koperasi Syariah

•

Ikhtisar kebjakan akutansi

•

Penjelasan pos-pos dalam komponen laporan keuangan

•

Pengungkapan hal-hal penting

•

Pernyataan bahwa “ Catatan Atas Laporan Keuangan tidak terpisahkan dari laporan keuangan

l) Konsistensi Penyajian •

•

Penyajian dan klasifikasi pos-pos laporan keuangan harus konsisten kecuali : o

Terjadi perubahan signifikan terhadap sifat operasi Koperasi Syariah.

o

Perubahan tersebut diperkenankan PSAK

Perubahan

penyajian

dan

klasifikasi

pos-pos

diberlakukan

secara

retrospektif dan diungkapkan. •

Materialitas dan agregasi

•

Saling Hapus (offsetting) o

o

Tidak diperkenankan kecuali :



Secara hukum dibenarkan



Mencerminkan penyelesaian aktiva dan kewajibannya

Pos-pos pendapatan dan beban tak boleh disaling hapus kecuali



Pendapatan dan beban yang berhubungan dengan pos aktiva dan kewajiban yang disaling hapus

m) Periode pelaporan : •

Tahun takwim

•

Koperasi

konvensional

saat

konversi

ke

Koperasi

Syariah

boleh

menggunakan periode yang lebih pendek 44


n) Informasi komparatif •

Laporan Keuangan Tahunan dan interim, atau

•

Informasi naratif dan deskriptif (diungkapkan kembali untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan).

o) Laporan Keuangan Interim •

Bagian integral dari laporan keuangan tahunan

•

Komponen laporan keuangan sama dengan laporan keuangan tahunan

p) Laporan Keuangan Konsolidasi •

Menggabungkan pos-pos sejenis yang dimiliki Koperasi Syariah dan cabang-cabangnya..

•

Langkah konsolidasi : o

Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi

o

Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dieliminasi

o

Tanggal dan periode laporan keuangan pada dasarnya harus sama, jika berbeda maka konsolidasi masih dapat dilakukan sepanjang :



Tidak lebih dari 3 bulan



Peristiwa/transaksi material di antara tanggal pelaporan diungkapkan.



Jika

kedua

syarat

tidak

terpenuhi

harus

dilakukan

penyesuaian •

Kebijakan akutansi sama

•

Hak minoritas dan hak laba minoritas disajikan tersendiri dalam neraca dan laporan laba rugi.

5. Keterbatasan Laporan Keuangan a) Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. b) Laporan keuangan memiliki keterbatasan : •

Bersifat histories (transaksi dan peristiwa lampau).

•

Informasi dan manfaat bagi pengguna, bersifat umum 45


Informasi khusus pihak tertentu (dipenuhi laporan lain

•

Menggunakan berbagai taksiran dan pertimbangan tertentu

•

Hanya melaporkan informasi yang material

•

Bersifat konservatif o

Dipilih alternatif perlakuan yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.

•

Penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan bentuk hukumnya.

•

Adanya berbagai alternatif metode akutansi o

Menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan Koperasi Syariah

•

Disusun dengan menggunakan istilah teknis informasi kualitatif

6. Pencerminan Laporan Keuangan Terhadap Fungsi Koperasi Syariah

•Neraca •Laporan

Laba Rugi

•Laporan

Perubahan Equitas

•Laporan

Arus Kas

Laporan P Perubahan Investasi T Terik at

Koperasi Syariah: Investor, Manajer Investasi

Koperasi Syariah: Agen Investasi

• Laporan S Sumber d dan

Penggunaan D Dana Z ZIS • Laporan S Sumber d dan Penggunaan D Dana Q Qardhul Hasan

Koperasi Syariah: Pengemban Fungsi Sosial

46


7. Laporan Keuangan Koperasi Syariah a) Laporan Keuangan Kop. Jasa Keuangan Syariah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No

: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 91/KEP/M.KUKM/IX/2004

Tanggal

: 10 September 2004

Tentang

: Petunjuk Petu njuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

ILUSTRASI NERACA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X NO URUT 1 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.11 1.12 1.1 1.13 1.14 1.15 1.16 1.16 1.17 1.17 1.1 1.18

NAM NAMA PERKIRAAN AKTIVA Kas/ Bank Tabungan dan Simp impanan Pada Bank Surat Berharga Piutang : a. Murabahah b. Salam c. Istishna Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Pinjaman Qardh (Peny. Pe Penghapusan Pembiayaan) Piut iutang Anggota dan Pihak Lain Penyertaan pada KoperasiAnggota dan Pihak Lain Pers Persed edia iaan an (unt (untuk uk diju dijual al)) Ijarah Aktiv ktiva a Isti Istish shna na Dalam alam Penyelesaian Aktiva tetap (Akumulasi PenysusutanAktiva tetap) Piuta iutang ng Pend Pendap apat atan an Bagi Hasil Piut Piutan ang g Pend Pendap apat atan an Ijar Ijarah ah Aktiv ktiva a La Lain in-L -Lai ain n Jumlah Aktiva

200X 200X

NO URUT

NAMA PERKIRAAN

2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

KEWAJIBAN Kewajiban segera Tabungan Wad Wadiah Hutang Salam Hutang Istishna Kewajiban Lain-Lain Pembiayaan Yang Diterima

2.7 2.8

INVESTASI TIDAK TERIKAT Tabungan Mudharabah Simpanan Berjangka Mudharabah

3 3.1

EKUITAS Modal Anggota : a. Simpanan Pokok b. Simpanan W ajib

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Modal Penyetaraan Moda odal Penye nyertaa rtaan n cadangan Umum cadangan Tujuan Resiko Modal Sumbangan SHU Belum Dibagi Jumlah Ekuitas

200X 200X

Jumlah Kewajiban & Modal

47


PERHITUNGAN HASIL USAHA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X DENGAN PERBANDINGAN PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X A 1 1.1. 1.2 1.3 1.4

PENDAPATAN & BEBAN OPERASI UTAMA Pendapatan Jual-Beli : Pendapatan Marjin Murabahah Pendapatan Bersih Salam Paralel Pendapatan Bersih Istishna Paralel Pendapatan Ijarah

Rp. Rp. Rp. Rp.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Rp. Rp. Rp. Rp.


2 2.1 2.2

Pendapatan dari Bagi Hasil : Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Rp. Rp.

XXXXXX XX XXXX XXXXXX

Rp. Rp.

XXXXXX XXX XXX XXXXXX

3

Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Simpanan pada Bank

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Jumlah Pendapatan Operasi Utama

Tahun 200X

Tahun 200X

4 4.1 4.2

Beban Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat : Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah

(Rp. (Rp.

XXXXXX) XXXXXX)

(Rp. (Rp.

XXXXXX) XXXXXX)

5

Beban Bagi Hasil Pembiayan Yang Diterima :

(Rp.

XXXXXX)

(Rp.

XXXXXX)

Pendapatan Koperasi Sebagai Mudharib

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

6 6.1 6.2 6.3

Pendapatan Operasi Lainnya : Pendapatan Fee Qardh Pendapatan jasa administrasi Beban Administrasi Pembiayaan Yang Diterima Jumlah Pendapatan Operasi lainnya

Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp. Rp. Rp. Rp.


7 7.1 7.2 7.3 7.4

Beban Operasional Lainnya Beban Bonus Wadiah Beban Umum & Administrasi Beban Kantor/ Organisasi Pusat (Untuk UKMS) Beban Operasional Lainnya Jumlah Beban Operasional Lainnya

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Pendapatan Operasional Kotor

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Hasil Usaha/ Rugi Usaha

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

48


LAPORAN ARUS KAS KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH Untuk Periode yang Berakhir Tanggal….. KETERANGAN

JUMLAH ( Rp )

Arus Kas Masuk xxxxxxxx

Saldo Awal 1. Penerimaan Pendapatan : a. Marjin Murabahah

xxxxxxxx xxxxxxx x

b. Salam Paralel

xxxxxxxx xxxxxxx x

c. Istishna Paralel

xxxxxxxx xxxxxxx x

d. Ijarah

xxxxxxxx

2. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil :

xxxxxxxx xxxxxxx x

a. Tabungan Mudharabah

xxxxxxxx xxxxxxx x

b. Simpanan Berjangka Mudharabah

xxxxxxxx xxxxxxx x

c. Musyarakah Musyarakah

xxxxxxxx

d. Simpanan pada Bank

xxxxxxxx xxxxxxx x

3. Penerimaan Pendapatan Lainnya :

xxxxxxxx xxxxxxx x

a. Fee Qardh

xxxxxxxx

b. Jasa Administrasi Administrasi

xxxxxxxx xxxxxxxx

4. Penerimaan Piutang :

xxxxxxxx xxxxxxx x

a. Anggota

xxxxxxxx xxxxxxx x

b. Pihak Lain

xxxxxxxx xxxxxxx x

5. Penerimaan Setoran : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah c. Simpanan Pokok d. Simpanan Wajib Jumlah Penerimaan Kas Bulan……

xxxxxxxx

Total Arus Kas Masuk

xxxxxxxx

KETERANGAN

JUMLAH

( Rp ) 49


Arus Kas Keluar 1. Penyaluran Pinjaman Qardh 2. Penyaluran Pembiayaan : a. Mudharabah b. Musyarakah

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Pembayaran Bagi Hasil : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

4. Pembayaran Beban : a. Administrasi Pembiayaan yg Diterima b. Bonus Wadiah c. Umum & Administrasi d. Operasional lainnya

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

5. Penyerahan : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah c. Simpanan Pokok d. Simpanan Wajib


6. Pembayaran hutang 7. Pembelian Perlengkapan 8. Pembelian Aktiva Tetap


Jumlah Pengeluaran Kas Bulan….. Saldo Akhir

xxxxxxxx xxxxxxxx

50


b) Laporan Keuangan Unit Jasa Keuangan Syariah

ILUSTRASI NERACA UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH NERACA 31 DESEMBER 200X DAN 31 DESEMBER 200X NO URUT 1 1.1. 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8

1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17

NAMA PERKIRAAN AKTIVA Kas / Bank Tabungan dan Simpanan Pada Bank Surat Berharga Piutang : a. Murabahah b. Salam c. Istishna Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan Musyarakah Pinjaman Qardh (Penyisihan Penghapusan Pembiayaan) Piutang Anggota dan Pihak Lain Persediaan (untuk dijual) Ijarah Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian Aktiva tetap (Akumulasi Penysusutan Aktiva tetap) Piutang Pendapatan Bagi Hasil Piutang Pendapatan Ijarah Aktiva Lain-Lain Jumlah Aktiva

200X 200X

NO URUT 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2.7 2.8

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

NAMA PERKIRAAN

200X 200X

KEWAJIBAN Kewajiban segera Tabungan Wadiah Hutang Salam Hutang Istishna Modal Tidak Tetap Kewajiban Lain-Lain Jumlah Kewajiban

INVESTASI TIDAK TERIKAT Tabungan Mudharabah Simpanan Berjangka Mudharabah Jumlah Investasi Tidak Terikat

EKUITAS Modal Disetor Modal Tetap Tambahan Cadangan Umum Cadangan Tujuan Resiko SHU Belum Dibagi Jumlah Ekuitas

Jumlah Kewajiban & Modal

51


PERHITUNGAN HASIL USAHA UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X DENGAN PERBANDINGAN PERIODE TANGGAL 1 JANUARI 200X S/D 31 DESEMBER 200X A 1 1.1. 1.2 1.3 1.4

PENDAPATAN & BEBAN OPERASI UTAMA Pendapatan Jual-Beli : Pendapatan Marjin Murabahah Pendapatan Bersih Salam Paralel Pendapatan Bersih Istishna Paralel Pendapatan Ijarah

Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp. Rp. Rp. Rp.


2 2.1 2.2

Pendapatan dari Bagi Hasil : Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah

Rp. Rp.

XXXXXX XXXXXX

Rp. Rp.

XXXXXX XXXXXX

3

Pendapatan Operasi Utama Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Simpanan pada Bank

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Jumlah Pendapatan Operasi Utama

Tahun 200X

Tahun 200X

4 4.1 4.2

Beban Bagi Hasil Investasi Tidak Terikat : Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah

(Rp. (Rp.

XXXXXX) XXXXXX)

(Rp. (Rp.

XXXXXX) XXXXXX)

5

Beban Bagi Hasil Pembiayan Yang Diterima :

(Rp.

XXXXXX)

(Rp.

XXXXXX)

Pendapatan Koperasi Sebagai Mudharib

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

6 6.1 6.2 6.3

Pendapatan Operasi Lainnya : Pendapatan Fee Qardh Pendapatan jasa administrasi Beban Administrasi Pembiayaan Yang Diterima Jumlah Pendapatan Operasi lainnya

Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp. Rp. Rp. Rp.


7 7.1 7.2 7.3 7.4

Beban Operasional Lainnya Beban Bonus Wadiah Beban Umum & Administrasi Beban Kantor/ Organisasi Pusat (Untuk UKMS) Beban Operasional Lainnya Jumlah Beban Operasional Lainnya

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.


Pendapatan Operasional Kotor

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

Hasil Usaha/ Rugi Usaha

Rp.

XXXXXX

Rp.

XXXXXX

52


LAPORAN ARUS KAS UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH Untuk Periode yang Berakhir Tanggal….. KETERANGAN

JUMLAH ( Rp )

Arus Kas Masuk xxxxxxxx

Saldo Awal 1. Penerimaan Pendapatan : a. Marjin Murabahah b. Salam Paralel c. Istishna Paralel d. Ijarah 2. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil :

xxxxxxxx

a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah c. Musyarakah d. Simpanan pada Bank 3. Penerimaan Pendapatan Lainnya :

xxxxxxxx

a. Fee Qardh b. Jasa Administrasi xxxxxxxx 4. Penerimaan Piutang :

xxxxxxxx

a. Anggota b. Pihak Lain 5. Penerimaan Setoran : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah Jumlah Penerimaan Kas Bulan……

xxxxxxxx

Total Arus Kas Masuk

xxxxxxxx

53


KETERANGAN

JUMLAH

Arus Kas Keluar 1. Penyaluran Pinjaman Qardh 2. Penyaluran Pembiayaan : a. Mudharabah b. Musyarakah

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Pembayaran Bagi Hasil : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah


4. Pembayaran Beban : a. Administrasi Pembiayaan yg Diterima b. Bonus Wadiah c. Umum & Administrasi d. Operasional lainnya


5. Penyerahan : a. Tabungan Mudharabah b. Simpanan Berjangka Mudharabah


6. Pembayaran hutang 7. Pembelian Perlengkapan 8. Pembelian Aktiva Tetap


Jumlah Pengeluaran Kas Bulan….. Saldo Akhir

(Rp)

xxxxxxxx xxxxxxxx

c) Laporan Koperasi Syariah Bagi Koperasi Syariah pada prinsipnya sama dengan Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah hanya ditambah investasi sektor Riil pada neraca konsolidasi. Hal ini dimaklumi dan dapat dilihat dari segi fiqih muamalahnya. Sektor Riil seperti kantin, toko khususnya transaksi jual beli secara tunai ( Bai al Musawwamah) yang merupakan ciri khas koperasi serba usaha dapat dimasukan pada investasi mudharabah yang sumber permodalannya di dapat dari modal koperasi itu sendiri atau dari pihak lain sebagai investasi terikat ataupun investasi tidak terikat. Maka sewajarnya jika Menteri Negara Koperasi segera mengeluarkan Surat keputusannya mengenai Koperasi Syariah yang serba usaha sebagaimana keputusan menteri yang dikeluarkan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga semua jenis koperasi dapat beoperasional secara syariah. 54


BAB V SISTEM OPERASI DAN PROSEDUR

A. Struktur Organisasi Koperasi Syariah

Struktur Organisasi Koperasi Syariah terdiri dari : 1. Rapat anggota; Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dimana dalam rapat anggota ini menetapkan : 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;



Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;



Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.



Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.



Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;



Pembagian sisa hasil usaha;



Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi

Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dimana tiap-tiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Disamping rapat anggota tahunan, Koperasi Syariah juga dapat melakukan rapat anggota luar biasa atas permintaan sejumlah anggota akibat adanya suatu permasalahan yang mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota.

2. Kepengurusan Koperasi Syariah; Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi Syariah dalam rapat Anggota dimana untuk pertama kalinya susunan dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian. Dan masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 1 (satu) orang bendahara. Tugas-tugas pengurus antara lain : 55

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia  

Mengelola Koperasi Syariah dan usahanya; Mengajukan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Syariah;

 

Menyelenggarakan rapat anggota; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;



Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;



Memelihara daftar buku anggaran dan pengurus.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan usaha Koperasi Syariah kepada rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Oleh karenanya pengurus memiliki wewenang seperti : 

Mewakili Koperasi Syariah didalam dan diluar pengadilan;



Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;



Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi Syariah sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Guna meringankan tugasnya pengurus dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi Syariah. Pengelola minimal terdiri dari 1 (satu) orang manajer, 1 (satu) orang Pembukuan, dan 1 (satu) orang Kasir, atau disesuaikan berdasarkan tingkat kebutuhan tenaga kerja. Hubungan pengurus dengan pengelola berdasarkan hubungan kerja atas dasar perikatan. Setelah tahun buku ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat Laporan Keuangan yang berisi : Laporan Neraca akhir tahun, Laporan Lab/Rugi, Laporan perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut dan keadaan serta usaha Koperasi Syariah yang dapat dicapai. Sedangkan pihak pengelola bertanggung jawab penuh kepada pengurus dan melporkannya secara berkala melalui rapat pengelola dengan pengurus setiap pekannya.

56


3. Perngelola Koperasi Syariah Dalam mengelola Koperasi Syariah, pengurus dapat menunjuk pengelola yang dianggap cakap dan professional dengan jabatan Direktur. Koperasi Syariah dapat dikelola oleh seorang Direktur yang dibantu oleh para Manager seperti Manager Unit Jasa Keuangan Syariah dan Manager Sektor Riil dan karyawan lainnya. Adapun tugas-tugas yang dapat dikerjakan para pengelola antara lain : 1) Direktur  Memimpin Usaha Koperasi Syariah sesuai dengan RKATKS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Koperasi Syariah) 

Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Koperasi Syariah



Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Koperasi Syariah



Menyusun laporan keuangan setiap bulannya dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;



Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;



Memelihara inventaris dan asset-aset Koperasi Syariah



Mewakili Koperasi Syariah dalam urusan setiap usaha koperasi



Memutuskan penerimaan dan penolakan pembiayaan anggota koperasi bagi UJKS dan menyetujui dan menolak pengadaan barang bagi Unit Sektor Riil yang diusulkan Manager Unit.

2) Manager Unit Manager Unit terdiri dari Manager Unit Jasa Keuangan Syariah dan Unit Sektor Riil, masing-masing manager unit memiliki beberapa staf kerja antara lain : 2.1)

Manager Unit Jasa Keuangan

a) Staf Operation •

Staf Operation terdiri atas : o



Petugas Teller /Kasir Melayani transaksi uang masuk dan uang keluar setiap harinya dari para anggota. 57




Mencatat segala transaksi keuangan masuk dan keluar



Menghitung Uang yang masuk dan keluar terlebih dahulu sesuai dengan nominal yang tertulis pada tiket.



Melapor dan Menyetorkan dana pada Bendahara pada akhir hari (sore).



Menyerahkan tiket transaksi pada bagian Accounting untuk dibukukan sebagai laporan keuangan.



Meminta Volt Dana pada Bendahara pada awal hari (pagi hari) sebelum operasional dibuka.

o

Petugas Accounting •

Menerima tiket transaksi uang masuk dan uang keluar yang sudah divalidasi dari teller.

•

Membukukan kedalam transaksi dan membuat jurnal transaksi harian.

•

Menyimpan bukti tiket transaksi kedalam File bukti trasaksi.

•

Menyusun laporan Keuangan Neraca, L/R, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

•

Melaporkannya pada Manager untuk diteruskan pada Pengurus.

b) Staf Marketing •

Staf Marketing terdiri atas : Petugas Funding Dana

o

•

Bertugas menghimpun dana-dana anggota atau pihak lain

•

Membuat feature-feature produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan wadi’ah dan berjangka mudharabah.

•

Membuat target-target penghimpunan dana

•

Melakukan evaluasi target penghimpunan dana

58

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia o

Petugas Pembiayaan Mencari dan mawarkan produk pembiayaan kepada anggota dan

•

masyarakat lain. Mengusulkan pembiayaan yang akan diabiayai UJKS kepada

•

komite pembiayaan. Melakukan

•

monitoring

dan

pembinaan

terhada

penerima

pembiayaan secara berkala. Melakukan tagihan-tagihan pembiayaan yang sudah dicairkan

•

dan menyetorkannya pada teller/kasir.

2.2)

•

Menyusun tingkat kolektibilitas pembiayaan kepada

•

Melaporkan kondisi pembiayaan dalam rapat pengelola.

Manager Unit Sektor Riil a) Sektor Perdagangan •

Melakukan survey pasar kebutuhan anggota/masyarakat.

•

Mengadakan/ menyiapkan barang-barang kebutuhan anggota/ masyarakat

baik

melalui

pendirian

waserda

ataupun

berdasarkan pesanan. •

Membuat dan mengusulkan anggaran yang dibutuhkan dan perolehan laba yang dikehendaki.

b) Sektor Jasa •

Melakukan survey peluang jasa yang dapat ditawarkan

•

Menentukan jenis usaha jasa yang sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan biaya dan kemampuan SDM.

•

Menjalin hubungan dengan para stake holder

c) Sektor Industri/ produksi •

Memanfaatkan potensi anggota yang memiliki ketrampilan yang berbasis home industri. 59


Melakukan marketing mix ( produk, price, place, promotion)

•

Memperhatikan Aksesibilitas pasar dan bahan baku

•

Memperhatikan penyimpanan, kemasan dan takaran

4. Dewan Pengawas Syariah dan Operasional Dewan pengawas dalam Koperasi Syariah memiliki dua badan pengawasan yang terdiri atas : 1) Pengawasan pertama disebut Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan fungsinya dengan meberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syariah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut yang dilakukan oleh pengelola sesuai dengan Fatwafatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Bagi Unit Jasa Keuangan Syariah, DPS melakukan pengawasan tentang transaksi pembiayaan serta akad yang

dipakai

oleh

pengeloa

UJKS

kepada

anggota/masyarakat.

Sedangkan bagi Unit Sektor Riil, DPS lebih menekankan pada kehalalan produk yang dihasilkan dan yang dijual baik jenis barang nya maupun timbangan / takarannya .

2) Pengawasan kedua disebut dengan Dewan Pengawas Operasional. Pengawas Operasional melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksaan kebijakan dan Pengelolaan Koperasi Syariah. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya berdasarkan hasil penelitiannya atas catatan yang ada pada Koperasi Syariah dan segala keterangan yang didapat dari pihak pengelola. Dewan pengawas dipilih berdasarkan kemampuan yang dimilikinya dan diusulkan oleh pengurus dalam rapat anggota.

60


RAT

Dewan Syariah

Pengurus

KETUA

Dewan Pengawas

Sekretaris

Bendahara

Direktur Pengelolaa

Manager Unit Sektor Riil

Manager Unit Jasa Keuangan Syariah

Operasition

Marketing

Perdagangan

Jasa

Produksi

Contoh Bagan Koperasi Syariah

B. SOP Unit Jasa Keuangan Syariah 1) Penghimpunan Dana UJKS

1. Kebijakan Penghimpunan Dana Koperasi Syariah sebagai lembaga usaha bersama, dalam mengelola dana anggotanya harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah , oleh karenanya dalam proses menghimpun danannya harus memperhitungkan asas dana yang sehat dan benar serta prosedur persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penghimpunan dana. Sumber dana yang dihimpun harus diketahui dengan baik kalau dana tersebut bersumber dari dana yang halal. Penghimpunan 61


dana yang harus dihindari meliputi penghimpunan dana yang tidak sesuai Syariah dan berseberangan dengan peraturan pemerintah seperti hasil korupsi, hasil perjudian, money laundering atau melalui cara-cara licik dengan iming-iming hadiah yang tidak masuk akal. Dalam penghimpunan dana ini harus menggunakan akad titipan ( wadi’ah ), Investasi ( mudharabah mutlaqah ataupun mudharabah muqayadah ), juga dapat berupa akad sosial dalam bentuk zakat, infak, shadaqoh dan

wakaf tunai serta dana-dana hibah lainnya.

2. Organisasi dan Manajemen Penghimpunan Dana 1. Pelakasanaan penghimpunan dana UJKS Koperasi Syariah Pelaksanaan penghimpunan dana Koperasi Syariah dapat dilakukan oleh Ketua, Direktur, Manager Unit, Petugas Funding, Accounting dan teller (kasir). Pelaksanaan

penghimpunan

dana

tersebut

dikoordinasikan

oleh

Dewan

Pengawas Syariah agar dipastikan dana yang dihimpun terbebas dari unsur gharar dan maisir. Sehingga mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan dana tersebut dikatagorikan halal.

Ketua

DPS

Direktur

Manajer UJKS

Petugas Funding

Simpanan Wadi’ah

Teller (kasir)

Simpanan Mudharabah ( Berjangka )

Accounting

Investasi Terikat Investasi Tidak Terikat

Bagan Alur Penghimpunan Dana UJKS 62


2. Tugas pelaksana penghimpunanan Dana UJKS 1. Ketua Umum Koperasi Syariah • •

Menetapkan kebijakan penghimpunan dana Memastikan ketetapan kebijakan penghimpunan dana dilaksanakan secara konsisten oleh pengelola Koperasi Syariah

•

Memantau pelaksanaan dan indentifikasi anggota baru sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan.

•

Melakukan analisis terhadap transaksi dana yang mencurigakan

•

Menyelesaikan pengaduan ketidak puasan anggota terhadap pelayanan dari pengelola.

2. Direktur •

Melaksanakan kebijakan penghimpunan dana

•

Memimpin pelaksanaan penghimpunan dana

•

Memantau pelaksanaan dan indentifikasi anggota baru sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan

•

Melakukan analisis terhadap transaksi mencurigakan

•

Melaporkan setiap kejadian penghimpunan dana kepada ketua

3. Manajer UJKS •

Melaksanakan kebijakan penghimpunan dana

•

Membuat rencana dan proyeksi penghimpunan dana

•

Menentukan target dan sasaran penghimpunan dana

•


•

Melaporkan setiap kejadian penghimpunan dana kepada manager

4. Petugas Funding •

Menjalankan rencana dan proyeksi penghimpunan dana

•

Mengunjungi target dan sasaran penghimpunan dana

•

Melakukan kunjungan secara teratur kepada anggota

•


•

Melaporkan setiap kejadian penghimpunan dana kepada Kabag Funding 63


5. Petugas Teller (kasir) •

Mengisisi form stok opname dan menyiapkan dana harian sebagai volt dari kas Hasanah

•

Memeriksa kelengkapan transaksi penghimpunan dana yang terdiri dari slip setoran dan nominal uang yang diterimanya.

•

Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip setoran dan keaslian uang yang diterimanya.

•

Menyerahkan bukti transaksi pada bagian accounting dan mengamankan perolehan dana harian pada kas hasanah

•

Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag. Funding.

6. Petugas Accounting •

Menerima bukti-bukti trasaksi dari teller

•

Melakukan validasi terhadap bukti transaski yang diterima

•

Menyusun laporan pendapatan keuangan harian

•

Menyusun laporan keuangan harian

•

Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan atas penghimpunan dana kepada Kabag Funding.

3. Kebijakan Penerimaan dan Indentifikasi •

Meminta Informasi Calon Anggota Koperasi Syariah

•

Identitas pemohon (KTP/SIM/KK)

•

Maksud dan tujuan menyimpan dana di Koperasi Syariah

d) Identitas Calon Anggota Koperasi Syariah sekurang-kurangnya : •

Nama, alamat tinggal tetap, nama gadis ibu kandung, status pernikahan.

•

Pekerjaan dan alamat pekerjaan

•

Specimen tanda tangan

•

Keterangan sumber dana dan ahli waris 64


e) Meneliti Kebenaran Dokumen Pendukung •

Form yang sudah di isi diteliti secara seksama

•

Meminta melengkapi berkas jika belum lengkap.

f) Dokumentasi dan Administrasi 1. Dokumentasi •

Untuk setiap dana yang masuk harus ada dokumentasi yang lengkap dan akurat.

•

Setiap dokumen yang ada harus di cek kebenarannya.

•

Seluruh dokumen disimpan dalam file masing-masing per produk penghimpunan yang ada.

•

Memelihara dokumentasi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening sesuai dengan Undang -Undang No. 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan.

•

Pengambilan dokumen harus sepengetahuan dan seizin manager.

2. Administrasi •

Setiap permohonan pembukaan rekening harus diadministrasikan dengan baik sesuai dengan jenis penghimpunan dana.

•

Data base calon anggota sekurang-kurangnya mencakup; data identitas, pekerjaan/ bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening yang dimiliki dan tujuan pembukaan rekening.

•

Semua dokumen harus terjaga kerahasiaanya.

•

Kepala Bagian penghimpunan dana membuat laporan kepada manager dalam rangka pemantauan rekening.

g) Pengawasan Penghimpunan Dana Koperasi Syariah 1. Pengawasan Rekening •

Kabag Penghimpunan Dana melakukan pemantauan atas mutasi rekening secara periodik.

65


Anggota yang memiliki simpanan terbesar diperlukan pengawasan lebih

•

intensif.

h) Pemantauan Transaksi Pemantauan juga meliputi setiap transaksi yang tidak sesuai dengan

•

frofil anggota.

i) Evaluasi hasil pemantauan Eavaluasi dilakukan terhadap pemantauan rekening dan transasksi

•

anggota untuk memastikan aliran dana. Dalam memastikan transaksi mencurigakan, pengelola Koperasi Syariah

•

dapat melakukan analisis lanjutan guna menemukan adanya unsur yang mencurigakan. Menyampaikan hasil laporan transaksi keuangan mencurigakan pada

•

instansi yang mencurigakan. Mendokumentasikan hasil evaluasi.

•

3. Jenis Produk, Ketentuan dan Implementasi 3.1 Simpana Wadi’ah a) Ketentuan •

Koperasi Syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan

•

Dana simpanan wadi’ah disetor penuh kepada teller dan dinyatakan dalam jumlah nominal..

•

Simpanan Wadi’ah dapat diambil setiap saat. Jika dalam jumlah besar, sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelumnya dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada teller/manager.

•

Tidak diperbolehkan menjanjikan memberikan imbalan.

66


Koperasi dapat memberikan imbalan bonus kepada anggota sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh Koperasi Syariah.

•

Koperasi Syariah menjamin dana titipan anggota secara mutlak.

b) Implementasi •

Syarat-syarat simpanan wadi’ah harus dalam mata uang rupiah, anggota atau calon anggota, setoran pertama, media penyetoran dan penarikan dana dengan tiket setoran tunai dan penarikan tunai.

•

Kelengkapan dokumen harus didukung dengan Foto Copy KTP/SIM yang masih berlaku, dan aplikasi permohonan pembukaan/Penutupan rekening..

•

Bonus diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal (tidak di perjanjikan). Biaya penutupan ditanggung anggota.

•

Keuntungan bagi anggota antara lain : anggota mendapat bonus sesuai kebijakan manajemen, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Simpanan Wadi’ah

Anmggota en im an

Bonus

Pembiayaan

Koperasi S ariah

Pendapatan

Anggota Pembiayaan

c) Kriteria Rekening •

Aktif, yaitu simpnanan yang transaksi penyetoran, penarikan atau pendebetan masih dilakukan anggota sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

•

Pasif, yaitu simpanan yang selama 6 (enam) bulan tidak terdapat transaksi penyetoran maupun penarikan. Simpanan pasif hendaknya diberitahukan kepada pemiliknya.

67


Koperasi Syariah membebankan biaya administrasi sebesar dua ribu lima ratus rupiah kepada rekening pasif yang dimasukan kedalam pendapatan non operasional

•

Koperasi Syariah harus menjamin pengembalian simpanan wadi’ah sepenuhnya.

3.2 Simpanan Berjangka ( Mudharabah ) a) Ketentuan •

Koperasi Syariah bertindak sebagai pengusaha ( Mudharib) dan anggota sebagai pemilik dana ( Shahibul Maal)

•

Dana harus dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah secara tunai dan bukan piutang.

•

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan simpanan berjangka.

•

Anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan

•

Jika anggota menarik dananya diluar kesepakkatan maka Koperasi Syariah boleh mengenakan biaya administrasi.

•

Koperasi

Syariah

tidak

diperkenankan

mengurangi

nisbah

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. b) Implementasi •

Syarat-syarat simpanan berjangka harus dalam mata uang rupiah, adanya setoran pertama, media penyetoran dan penarikan dana dengan slip setoran tunai dan slip penarikan tunai.

•

Kelengkapan dokumen harus didukung dengan Foto Copy KTP/SIM yang

masih

berlaku,

dan

aplikasi

permohonan

pembukaan/

Penutupan rekening.. •

Bagi hasil diberikan bila rata-rata saldo diatas minimal (Nisbah ditentukan

diawal

pembukaan

rekening).

Biaya

penutupan

ditanggung anggota. 68


Keuntungan bagi anggota antara lain : anggota mendapat bagi hasil sesuai kesepakatan nisbah yang ditentukan, dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan

Simpanan berjangka

Anggota en im an

Bagi hasil

Pembiayaan

Koperasi Syariah

Pendapatan

Anggota Pembiayaan

4. Skema Proses Penghimpunan Dana INISIASI

DOKUMENTASI Kelengkapan dokumen; Form pembukaan, KTP/SIM dsb

REALISASI Penerimaan dana anggota

PEMELIHARAAN ACCOUNT Pengawasan atas transaksi, pelayanan dan administrasi

Pasif

Aktif

Tutup

69


1. Inisiasi

Dalam Penghimpunan dana ada dua cara yang dilakukan petugas Funding , Pertama, anggota Koperasi Syariah datang langsung ke kantor untuk menyetorkan dananya. Kedua, bagian penghimpunan dana mencari calon anggota baru yang mau menempatkan dananya di Koperasi Syariah. Membuat daftar prospek, melakukan presentasi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan oleh petugas funding. Petugas funding dapat melakukan metode jemput bola ke anggota/calon anggota.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses administrasi setelah adanya transaksi penyetoran dana milik anggota di Koperasi Syariah baik simpanan wadi’ah maupun simpanan berjangka yang meliputi : •

Pengisian aplikasi anggota baru/pembukaan rekening/ slip setoran.

•

Penandatanganan pada kartu specimen yang sesuai dengan KTP.

•

Penyerahkan foto copy KTP

•

Dokumen dikumpulkan dalam file yang sejenis

3. Realisasi

Realisasi merupakan kejadian transaksi pada saat anggota/ calon anggota menyetorkan dananya baik simpanan wadi’ah maupun simpanan berjangka mudharabah pada petugas funding ataupun langsung di Teller/ kasir.

4. Pemeliharaan Account

Bagian penghimpunan dana wajib memelihara account-account dengan cara: •

Melakukan monitoring seluruh rekening yang aktif, volume keluar masuk dana anggota.

•

Membuat laporan perolehan dana anggota dan laporan kinerja bagian penghimpunan dana kepada manager koperasi setiap bulannya.

•

Inventeriasasi status anggota yang aktif dan pasif. 70


Menindaklanjuti rekening anggota yang pasif agar menjadi aktif kembali

5. Kerahasiaan anggota

Pengelola dan Pengurus Koperasi Syariah wajib merahasiakan besaran simpanan para anggotanya dan menjaga kerahasiaan simpanan tersebut dari keingin tahuan orang lain.

2) Penyaluran Dana UJKS

1. Difinisi Penyaluran Dana Penyaluran dana dalam UJKS adalah suatu transaki penyediaan dana kepada anggota/ calon anggota yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, juga tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang secara hukum positif. Penyaluran dana memiliki fungsi : •

Meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang anggota/ calon anggota Koperasi Syariah.

•

Meningkatkan aktifitas investasi Koperasi Syariah

•

Sebagai sumber penadapatan terbesar Koperasi Syariah

2. Kebijakan Penyaluran Dana UJKS dalam mengelola dana anggota Koperasi Syariah harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah, oleh karenanya dalam proses penyaluran danannya harus memperhitungkan prinsip kehati-hatian secara sehat dan benar serta prosedur komite persetujuan, dokumentasi dan administrasi serta pengawasan penyaluran dana.

3. Organisasi dan Manajemen Penyaluran Dana 1. Pelakasana penyaluran dana UJKS Pelaksanaan penyaluran dana Koperasi Syariah dapat dilakukan oleh Ketua, Direktur,

Manager

UJKS,

Petugas

Pembiayaan

(AO).

Pelaksanaan

penyaluran dana tersebut dikordinasikan oleh dewan pengawas Syariah agar 71


dipastikan dana yang disalurkan terbebas dari unsur riba. Sehingga harus mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan penyaluran tersebut masuk katagori halal.

Ketua

DPS

Direktur

Manajer UJKS

Teller/ kasir

Ptgs. Pembiayaan

Anggota/ Calon

Accounting

Sinpanan Berjangka (Mudharabah)

Investasi terikat / Investasi Tidak Terikat

Bagan Alur Penyaluran Dana UJKS Koperasi Syariah

2. Tugas Pelaksanaan Penyaluran Dana 1. Ketua Umum Koperasi Syariah •

Menetapkan kebijakan penyaluran dana

•

Memastikan ketetapan kebijakan penyaluran dana dilaksanakan secara konsisten oleh pengelola Koperasi Syariah

•

Memantau pelaksanaan dan indentifikasi anggota baru sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan.

•

Melakukan analisis terhadap dokumen permohonan yang masuk

•

Menyelesaikan

pengaduan

ketidak

puasan

anggota

terhadap

pelayanan dari pengelola. 72


2. Direktur •

Melaksanakan kebijakan penyaluran dana

•

Memimpin pelaksanaan penyaluran dana kepada anggota

•

Memantau pelaksanaan penyaluran dana dan indentifikasi anggota baru sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan

•

Melakukan analisis terhadap transaksi penyaluran yang masuk

•

Melaporkan setiap kejadian penyaluran dana kepada ketua

3. Manajer UJKS •

Melaksanakan kebijakan penyaluran dana Koperasi Syariah

•

Membuat rencana dan proyeksi penyaluran dana

•

Menentukan target dan sasaran penyaluran dana

•

Melakukan analisis terhadap dokumen yang masuk

•

Melaporkan setiap kejadian penyaluran dana kepada manager

4. Staf Pembiayaan (Account Officer) •

Menjalankan rencana dan proyeksi penyaluran dana

•

Mengunjungi target dan sasaran penyaluran dana

•

Melakukan kunjungan secara teratur kepada anggota yang dibiayai

•

Melakukan analisis terhadap dokumen yang masuk

•

Melaporkan

setiap

kejadian

penyaluran

dana

kepada

Kabag

Penyaluran Dana.

5. Teller/ Kasir •

Mengisisi form stok opname dan menyiapkan dana harian sebagai volt dari kas hasanah

73


Memeriksa kelengkapan transaksi pengeluaran dana yang terdiri dari slip

realisasi

pembiayaan

dan

nominal

uang

yang

akan

dikeluarkannya. •

Melakukan validasi setelah diyakini kelengkapan slip realisasi pembiayaan dan menghitung serta menunjukan keaslian uang yang dikeluarkannya pada anggota pembiayaan.

•

Menyerahkan

bukti

transaksi

pengeluaran

uang

pada

bagian

accounting •

Melaporkan setiap kejadian transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan dokumen pengeluaran dana.

6. Accounting •

Menerima bukti-bukti trasaksi dari teller

•

Melakukan validasi terhadap bukti transaski yang diterima

•

Menyusun laporan pendapatan keuangan harian

•

Menyusun laporan keuangan harian

•

Melaporkan

setiap

kejadian

transaksi

mencurigakan

atas

penghimpunan dana kepada Kabag Funding.

3. Jenis Penyaluran Dana Dalam peyaluran dana UJKS dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan yang dibagi menjadi : •

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian / pengadaan / penyediaan unsur – unsur barang dalam rangka perputaran usaha.

•

Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana/ prasarana usaha ( aktiva tetap).

•

Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa suatu barang, talangan dana, maupun biaya jasa suatu pengurusan keperluan anggota 74


4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Segmen Pasar Jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar UJKS dibagi menjadi : •

Pembiayaan usaha-usaha kecil anggota, Yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha lainnya untuk mengembangkan perputaran maupun prasarana dan sarana usaha yang dimilikinya.

•

Pembiayaan konsumtif , yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk tujuan kebutuhan konsumtif seperti pembelian Barang Elektronik, Kendaraan, perumahan dan sebagainya.

5. Skema Pembiayaan Skema Pembiayaan adalah suatu akad yang dipilih dengan berdasarkan objek penggunaan dana UJKS oleh anggota Koperasi Syariah yang menggunakannya.

“Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu “. ( Q.S. An – Nisa (04) : 29)

Oleh karena itu, skema yang diterapkan pada UJKS Koperasi Syariah senantiasa menjauhi kebatilan, perdagangan dan kerjasama sesama anggota dengan suka sama suka. Skema-skema pembiayan dalam Koperasi Syariah meliputi :

•

Skema Produk Jual Beli 1) Piutang Murabahah Difinisi secara fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.

75


Difinisi menurut teknis Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalil Qur’an : 1

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 2

(tekanan) penyakit gila . keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan

riba,

padahal

Allah

Telah

menghalalkan

jual

beli

dan

mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya 3

apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

( Q.S. Al Baqarah (2) ayat 275) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” (Q.S. Annisa (04) : 29)

Dalil Hadits; “Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath – Thabrani)

Dari Syuaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda :

1

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. 2 Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. 3 riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. 76


“ Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh (Murabahah), (2) Muqorodhah (nama lain dari Mudharabah) (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan”

•

Teknis Pelaksanaan Skema Murabahah 1) Tujuan Jual beli Akad murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota Koperasi Syariah dalam melakukan pembelian kebutuhannya seperti : rumah, kendaraan, elektronik, furniture, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengansyariah 2) UJKS Koperasi Syariah UJKS Koperasi Syariah boleh menunjuk Unit Sektor Riil Koperasi Syariah sebagai supplier atas barang yang dibeli anggota dimana UJKS Koperasi Syariah akan mentransper/ menyetorkan dana pembelian barang langsung ke unit sektor riil. UJKS Koperasi Syariah dapat mewakilkan pembelian barang tersebut pada unit sektor riil dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sector riil tidak memiliki stok barang, setelah secara prinsip barang menjadi milik Koperasi Syariah maka baru dilaksanakan akad jual beli Murabahah.

3) Anggota Anggota harus balig atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar. 4) Harga Jual UJKS Koperasi Syariah Harga jual ditentukan didepan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu. 5) Uang Muka 77


UJKS Koperasi Syariah dapat meminta uang muka (Urbun) jika diperlukan, uang muka merupakan pengurang dari kewajiban anggota kepada koperasi. Besar uang muka relative berdasarkan kesepakatan. 6) Jangka Waktu Jangka waktu diupayakan tidak melebihi 1 (satu) tahun, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus. 7) Denda kepada Anggota Jika anggota melakukan ingkar janji dalam pembayaran angsurannya maka Koperasi Syariah berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah. 8) Potongan Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, kepadanya dapat diberikan ‘Muqossah” potongan margin berdasarkan kebijakan Manajemen Koperasi Syariah. 9) Jaminan UJKS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang murabahah.

10) Dokumentasi •

Formulir pengajuan pembiayaan

•

Kelengkapan dokumen pendukung

•

Surat Persetujuan Prinsip

•

Akad Jual Beli

•

Surat permohonan Realisasi Murabahah

•

Tanda terima uang untuk akad wakalah

•

Tanda terima barang yang ditandatangani nasabah

78


Bagan alur Murabahah

1. Negosiasi dan persyaratan

2. Akad Jual UJKS Kop.syariah

Anggota 4. Kirim

5. Terima Barang 3. Beli Barang

Unit Sektor Riil Kop Syah

4. Kirim

2) Piutang Salam Difinisi secara fiqih menurut bahasa adalah salaf (pendahuluan) sementara menurut istilah adalah penjualan suatu barang dengan pesanan yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad disepakati. Difinisi menurut teknis UJKS Koperasi Syariah adalah akad jual beli barang (komoditi) dengan pesanan dimana harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Salam pararel adalah suatu transaksi dimana UJKS Koperasi Syariah melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad salam pertama UJKS Koperasi Syariah (selaku muslam ) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang ( muslam ilaihi) diutamakan melalui Unit Sektor Riil, dengan pembayaran dimuka dan pada akad salam kedua UJKS Koperasi Syariah (selaku muslam ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslam) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban Koperasi Syariah selaku muslam ilaihi (penjual) dalam akad salam ke dua tidak tergantung pada akad salam yang pertama. 79


Dalil Qur’an : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” (Q.S. Annisa (04) : 29)


Dari Syuaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “Tiga perkara didalamnya terdapat keberkahan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh (Murabahah), (2) Muqorodhah (nama lain dari Mudharabah) (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual belikan”

•

Teknis Pelaksanaan Skema Piutang Salam 1) Tujuan Jual beli Salam Produk Salam diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian, perkebunan atau peternakan. Menurut Ibnu Qudhamah, “ Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam dan karena petani memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan” 2) UJKS Koperasi Syariah Koperasi Syariah menggunakan akad salam untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan/ penyaluran dana dengan cara 80


melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus dimuka. 3) Prasyarat yang harus dipenuhi •

Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya.

•

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang

•

Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad

•

Dalam hal UJKS bertindak sebagai pembeli maka dapat dimintakan jaminan kepada penjual ( supplier ) unit sektor riil untuk menghindari resiko yang merugikan anggotanya.

•

Jika barang pesanan yang diterima UJKS Koperasi Syariah salah atau cacat maka penjual (suplier) jika unit sektor rill yang menjadi suplier tetap harus bertanggung jawab.

4) Anggota Jika Anggota sebagai muslam ilaihi menjual barang pesanan kepada Koperasi Syariah dengan pembayaran dimuka dan menyerahkan kemudian. Jika anggota sebagai muslam ilaihi ingkar janji, misalnya gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan barang pesanan . 5) Harga Jual Koperasi Syariah Anggota sebagai muslam ilaihi menjual barang pesanan kepada Koperasi Syariah dengan pembayaran dimuka dan penyerahan kemudian. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 6) Jangka Waktu Jangka waktu diupayakan tidak melebihi 6 (enam) bulan, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus. 81


7) Penyerahan Barang Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka UJKS Koperasi Syariah memiliki pilihan untuk membatalkan (memfasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak Koperasi Syariah atau menunggu barang tersedia atau minta anggota untuk mengganti dengan barang lain yang sejenis. 8) Jaminan UJKS Koperasi Syariah diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang Salam 9) Dokumentasi •

Formulir pengajuan Pembioayaan

•


•

Surat permohonan pemesanan barang

•


•

Akad Salam pararel

•

Surat permohonan Realisasi Salam

•


Skema Piutang Salam 4. Kirim Pesanan Unit Sektor Riil Kop Syah

Anggota 5. Bayar

2. Pesanan barang

3. Kirim dokumen

anggota & bayar tunai UJKS Kop.Syah

1. Negosiasi pesanan

dengan kriteria

3) Piutang Istishna

82


Difinisi secara fiqih menurut bahasa Istishna adalah minta dibuatkan sementara menurut istilah adalah akad jual beli dimana shanni (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh Mustashni (pemesan). Difinisi menurut teknis UJKS Koperasi Syariah Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli, mustashni ) dan penjual (pembuat, shanni ). Jika pembeli dalam akad Istishna tidak mewajibkan UJKS Koperasi Syariah untuk membuatnya sendiri barang pesanan, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, UJKS Koperasi Syariah dapat mengadakan akad Istishna kedua dengan pihak ketiga (sub kontraktor). Akad Istishna ini disebut istishna pararel. Jika kedua belah pihak telah memnuhi kewajibannya maka akad Istishna ini dihentikan.

Dalil Qur’an “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

( Q.S. Al Baqarah (2) ayat 275) “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..” ( Q.S. Annisa *04) 29)

83



Dari Abdullah Ibnu Haris dari Al Hakim Ibnu Hizam, bahwa Rasulullah Saw bersabda : “ Penjual dan Pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan berterus terang, maka jual beli mereka akan diberkati Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual; beli mereka itu akan terhapus.” Rasulullah bersabda ; “ Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan”

(HR. Ahmad bin Ahmbal, Ibnu Majah dan At Thabrani)

•

Teknis Pelaksanaan Skema Piutang Istishna 1) Tujuan Jual beli Istishna Akad

Istishna

dipakai

oleh

UJKS

Koperasi

Syariah

untuk

memfasilitasi pemenuhan kebutuhan anggotanya terhadap barang yang masih dalam proses pembuatan. Spesifikasi barang pesanan harus jelas diketahui jenis, jangka waktu, tempat, kualitas, kuantitas dan harga yang disepakati. Jika barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sesuai dengan kriteria yang disepakati. Harga jual Koperasi Syariah adalah harga yang disepakati bersama. Selisih harga jual dan pokok barang merupakan keuntungan Koperasi Syariah. Harga jual tidak bisa berubah selama masa perjanjian 2) Anggota Pemesan ( mustashni ) •

Pemesan dapat mengikuti/ mengawasi tahapan proses pembuatan barang untuk memastikan kesesuaian kualitas barang yang dibuat. 84


Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan

•

Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka harus segera dilaporkan ke pihak Koperasi Syariah dan akan melaporkannya kembali pada sipembuat. Perubahan kriteria hanya dapat dilakukan manakala mendapat persetujuan pihak Koperasi Syariah dan si pembuatnya dalam hal ini dapat dibuatkan oleh Unit Sektor Riil..

•

Jika terjadi perubahan harga yang disebabkan adanya perubahan kriteria pesanan maka seluruh biaya tambahan menjadi beban si pemesan.

3) Jangka Waktu Jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama. 4) Jaminan UJKS Koperasi Syariah berhak meminta jaminan dari penjual atas; jumlah yang telah dibayarkan. Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu 5) Uang Muka (Urbun) •

Anggota dapat memberikan uang muka secara penuh atau sebagian..

•

Penerimaan

uang

muka

tersebut

diperlakukan

sebagai

pembayaran termin. 6) Pembayaran •

Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.

•

Pembayaran anggota kepada UJKS Koperasi Syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang pesanan kepada UJKS Koperasi Syariah.

•

Jika dibayar dengan cara angsur maka harus proporsional

•

Mekanisme pembayaran Istishna dapat dilakukan dimuka, pada saat penyerahan barang atau ditangguhkan yaitu pembayaran 85


dilakukan setelah aktiva Istishna diserahkan kepada pembeli akhir. 7) Dokumentasi •


•


•

Surat permohonan Realisasi Istishna

•


•

Akad Istishna

•

Perjanjian pengikatan jaminan

8) Kuitansi tanda terima uang oleh pembuat (Shanni) 9) Tanda terima barang oleh pemesan (Mustashni) 10) Dokumentasi •

Formulir pengajuan Pembioayaan

•


•

Surat permohonan pemesanan barang

•


•

Akad Salam pararel

•

Surat permohonan Realisasi Salam

•


Skema Bai Al Istishna

Anggota Pembeli

Unit Sektor Riil Kop. Syah 1. Pesan

3. Jual

2. Beli UJKS Kop. Syah

86


Skema Produk Bagi Hasil 1) Penyaluran Dana Mudharabah •

Difinisi Difinisi secara fiqih Mudharabah disebut juga Muqaradhah yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shahibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang/ pelaku

usaha

( mudharib )

untuk

diputar

sebagai

usaha,

sedangkan

keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Difinisi di Koperasi Syariah dari akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara Koperasi Syariah selaku pemilik dana ( shahibul maal) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal ( mudharib ). Mudharabah memiliki dua jenis karakteristik, yaitu Mudharabah Mutlaqoh (Investasi tidak terikat) dan mudharabah Muqayada h (Investasi

terikat).

•

Dalil Syariah 1. Dalil Al Qur’an ”Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktuwaktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-

orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan 87


kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al Baqarah (2) : 198)

2. Dalil Hadits Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya, Sayidina Abbas jikalau memberikan

dana

kemitra

usahanya

secara

Mudharabah ,

ia

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannya lah syarat-syarat tersebut ke pada Rasulullah SAW dan Rasulpun memperkenan kannya

“ Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama

selama

mereka

tidak

melakukan

penghianatan,

manakala

berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya”. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam)

•

Ketentuan Penyaluran Mudharabah. 1. Penyaluran dana Mudharabah adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh Koperasi Syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif. 2. Dalam penyaluran dananya UJKS Koperasi Syariah bertindak sebagai shahibul maal membiayaai 100 % kebutuhan dana suatu proyek (usaha). Anggota sebagai Mudharib/ pengelola usaha tersebut. 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

88


4. Koperasi Syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian.

•

Teknis penerapan pada UJKS Koperasi Syariah 1. Pembiayaan Mudharabah diberikan dalam bentuk tunai yang dinyatakan jumlahnya atau

dalam

bentuk

barang

yang

dinyatakan

harga

perolehannya. Pembiayaan hanya diberikan untuk tujuan yang sudah jelas dan disepakati bersama. Apa bila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. 2. Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan ( revenue sharing ). Pembagian keuntunan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah. Yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat. 3. UJKS Koperasi Syrai’ah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah. 4. Untuk

pembiayaan

jangka

waktu

sampai

dengan

satu

tahun,

pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk. 5. Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib. 6. Dokumentasi 89



•


•


•

Surat Permohonan Realisasi Penyaluran Dana

•

Tanda terima uang/ barang oleh Anggota

•

Akad Perjanjian Mudharabah

•


•

Proyeksi Pendapatan Usaha Nasabah

Skema pembiayan Mudharabah PERJANJIAN BAGI HASIL

ANGGOTA ( MUDHARIB)

KOPERASI SYARIAH

Keahlian/Ketrampilan Modal 100% PROYEK USAHA

Nisbah x %

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Nisbah y %

MODAL

2) Penyaluran Dana Musyarakah •

Difinisi Difinisi secara fiqih Musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Menurut istilah fiqih Musyarakah berarti ‘Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan

90

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia 4

keuntungan’ . Jenis Syirkah terbagi beberapa golongan yaitu ; Syirkah Al Inan (penggabungan modal dua orang atau lebih yang

tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing berdasarkan kesepakatan

kedua

belah

pihak).

Syirkah

Al

Mufawadhah

(persyarikatan modal dua orang atau lebih yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata). Syirkah Al Abdan (persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi sama. Syirkah Wujuh (Persyarikatan tanpa modal).

Difinisi di Koperasi Syariah dari akad Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara Koperasi Syariah dengan anggotanya. Baik Koperasi Syariah maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha.

•

Dalil Syariah 1. Dalil Al Qur’an “Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan

meminta

kambingmu

itu

untuk

ditambahkan

kepada

kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang

yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”. (QS. Shad (38) : 24)

2. Dalil Haddits

4

Lihat Sayid Sabik, Fiqhih Sunnah, jilid 13 hal.174 91


Dalam hadits Qudsi yang diriwaqyatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Allah SWT telah berfirman , Aku ini ke tiga dari orang yang bersyarikat, selama salah seorang mereka tidak menghianati temannya. Apabila salah seorang telah berhianat terhadap temannya maka saya keluar dari persyarikatan tersebut” .

(HR. Abu Daud)

“Rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahan pun akan sirna dari padanya”.

(HR. Abu Daud, Baihaqi dan Al Hakam)

•

Ketentuan Penyaluran Musyarakah 1. Penyaluran dana Musyarakah didahului dengan pernyataan ijab Qabul oleh para pihak untuk menunjukan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad). 2. Pihak-pihak

yang

berkontrak

harus

cakap

hukum

dan

memperhatikan hak-hak kedua belah pihak 3. Modal yang diberikan harus uang tunai, dan para pihak tidak boleh meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal Musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan

bersama. 4. Partispasi antara UJKS Koperasi Syariah dengan anggotanya merupakan dasar pelaksanaan Musyarakah, kedua belah pihak masing-masing mengutus wakilnya. 5. Keuntungan

maupun

kerugian

dibagi

secara

proporsional

berdasarkan kesepakatan diawal akad.

•

Teknis penerapan pada UJKS Koperasi Syariah 92


1. Pembiayaan Musyarakah digunakan Koperasi Syariah untuk memfasilitasi anggotanya,

pemenuhan guna

sebagian

menjalankan

kebutuhan

usaha

atau

permodalan proyek

yang

disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Koperasi Syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan 2. Pembagian keuntungan dengan metode profit and loss sharing yakni untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing ) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntunan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah.yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak Koperasi Syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi Syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat. 3. Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan Syariah. 4. Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari usaha nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran kas masuk. 5. Untuk mengantisipasi resiko akibat kelalaian atau kecurangan, Koperasi Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib. 6. Dokumentasi •

Formulir pengajuan pembiayaan 93



•


•

Surat Permohonan Realisasi Penyaluran Dana

•

Tanda terima uang/ barang oleh Anggota

•

Akad Perjanjian Mudharabah

•


•

Proyeksi Pendapatan Usaha Nasabah

Skema pembiayan Musyarakah PERJANJIAN BERSERIKAT

UJKS KOP. SYAH

ANGGOTA (MUDHARIB)

PROYEK USAHA

Nisbah x %

Nisbah y % PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

MODAL

Keterangan : •

UJKS Koperasi Syariah dan anggota sebagai penyedia dana, sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama..

•

Skema Produk Jasa 1) Al Ijaroh

94


Definisi secara Fiqih Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. •

Dalil Syariah 1. Dalil Al Qur’an “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah

ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al Qashas(28) : 26)

2. Dalil Hadits Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r,a. berkata : “Dahulu kami

menyewa tanah dengan (jalan

membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak”

•

Teknis penerapan pada UJKS Koperasi Syariah 1. UJKS Koperasi Syariah memberikan fasilitas kepada anggota yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. 2. Objek sewa meliputi : Properti, alat transportasi, alat-alat berat, Multi Jasa (Pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaan dan kepariwisataan dan lain-lain.

3. Memperhatikan Spesifikasi Obyek sewa.meliputi •

Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad.

95


Obyek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki UJKS Koperasi

•

Syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah. Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan di

•

identifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya. 4. Pemilik sewa dalam hal ini Koperasi Syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi Syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya untuk mencarikan barang yang akan disewa anggotanya. 5. Penyewa dalam hal ini Anggota/ calon anggota/ masyarakat dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang sewaan maka UJKS Koperasi Syariah menanggung kerusakaannya kecuali disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa. 6. Pendapatan sewa •

Besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

•

Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa

diakui

sebagai

pendapatan

Koperasi

Syariah

setiap

pembayaran sewa. •

Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.

•

Apabila obyek sewa bukan milik Koperasi Syariah, maka pendapatan koperasi merupakan selisih antara harga

perolehan

sewa dengan harga sewa. •

Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati diawal dapat dibebankan kepada sipenyewa. 96


7. Dokumentasi •


•


•


•

Akad Ijaroh

•


•

Surat Permohonan Realisasi Ijaroh

Skema Teknis Ijaroh PENJUAL/ SUPLIER

ANGGOTA/ MASYARAKAT

2. Beli Obyek Sewa

3. Sewa OBYEK SEWA 1. Butuh Obyek

Sewa

KOPERASI SYARIAH

2) Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT) Definisi secara Fiqih adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

97


Pada dasarnya Produk Ijaroh Muntahiya Bittamlik (IMBT) dengan Ijaroh biasa memiliki kesamaan yaitu objek sewa barang. Perbedaannya hanya pada akhir sewa. Pada Ijaroh biasa barang yang disewa tetap menjadi milik Koperasi Syariah sementara pada akad IMBT pada akhir sewa barang diberikan kepada si penyewa yang dinyatakan diawal akad.

•

Dalil Syariah 1. Dalil Al Qur’an “ Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al Qashas (28) : 26)

2. Dalil Hadits Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash r,a. berkata : “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak”

•

Teknis penerapan pada UJKS Koperasi Syariah 1. UJKS Koperasi Syariah memberikan fasilitas kepada anggotanya yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan sistem sewa dimana si penyewa mempunyai hak terhadap kepemilikan barang yang disewa pada akhir masa akad. 2. Obyek sewa meliputi : Properti, alat transportasi, alat-alat berat, Multi

Jasa

(Pendidikan,

kesehatan,

Ketenagakerjaan

dan

kepariwisataan dan lain-lain. 3. Memperhatikan Spesifikasi Obyek sewa.meliputi : 98


(a) Jumlah, ukuran, dan jenis obyek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad. (b) Obyek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki UJKS Koperasi Syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah. (c) Obyek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan di identifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya 4. Pemilik sewa dalm hal ini Koperasi Syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin penentuan kualitas dan kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan. Koperasi Syariah juga dapat mewakilkan kepada anggotanya

untuk

mencarikan

barang

yang

akan

disewa

anggotanya. 5. Penyewa dalam hal ini Anggota/ calon anggota/ masyarakat dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya dan wajib menjaga keutuhan barang sewa. Jika terjadi kerusakan pada barang

sewaan

maka

Koperasi

Syariah

menanggung

kerusakaannya kecuali disebabkan karena pelanggaran yang dilakukan oleh si penyewa. 6. Pendapatan sewa •

Besarnya sewa harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

•

Apabila periode pembayaran sewa kurang dari satu tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan Koperasi Syariah setiap pembayaran sewa.

•

Apabila periode pembayaran sewa lebih dari satu tahun maka sewa diakui sebagai pendapatan secara proporsional sesuai jangka waktu.

99


Apabila obyek sewa bukan milik Koperasi Syariah, maka pendapatan

koperasi

merupakan

selisih

antara

harga

perolehan sewa dengan harga sewa. •

Biaya administrasi, biaya asuransi, dan notaris atau biaya lain yang telah disepakati diawal dapat dibebankan kepada sipenyewa.

•

Perpindahan hak kepemilikan obyek sewa dilakukan dengan cara : 1) Hibah diakui sebagai aktiva sebesar nilai wajar dari obyek sewa, dan disisi lain diakui sebagai pendapatan operasi lainnya. 2) Pembelian sebelum berakhirnya jangka waktu dengan harga sebesar sisa pembayaran sewa diakui sebesar kas yang dibayarkan 3) Pembelian secara bertahap diakui sebesar harga perolehan

7. Dokumentasi •


•


•


•

Akad Ijaroh IMBT

•


•

Surat Permohonan Realisasi IMBT

•

Akad pengalihan kepemilikan obyek sewa

100


Skema Teknis IMBT PENJUAL/ SUPLIER

Menjadi Milik

2. Beli Obyek Sewa

ANGGOTA/ MASYARAKAT

3. Sewa OBYEK SEWA 1. Butuh Obyek

Sewa

UJKS KOPERASI SYARIAH

•

Skema Produk Kebajikan •

Al Qardh

Difinisi secara fiqih Qard atau disebut Iqrad secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminology muamalah (ta’rif) adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan mengganti yang sama. Hukum Qard itu mubah (boleh), yang didasarkan pada saling tolong menolong. 1. Dalil Qur’an “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan Kepada –Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al Baqarah : 245)

2. Dalil Hadits Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Barang siapa yang melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan didunia, maka Allah akan melepaskan dari 101


padanya satu satu kesusahan kesusahan di hari akherat (Qiyamat). (Qiyamat). Barang Barang siapa telah telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia maka Allah akan membantunya didunia dan akherat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya“. (HR Muslim)

•

Teknis penerapan pada Koperasi Syariah a) UJKS Koperasi Syariah memberikan fasilitas pinjaman darurat (emergency loan ) kepada anggotanya yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana Qard berasal dari dana modal Koperasi Syariah atau dari laba yang disisihkan. b) UJKS

Koperasi

Syariah

diperbolehkan

membebankan

biaya

administrasi sehubungan dengan pemberian Qard . Biaya administrasi administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu waktu pinjaman. pinjaman. c) UJKS Koperasi Syariah dapat meminta agunan kepada sipeminjam jika dipandang perlu. Dan dapat pula menjatuhkan menjatuhkan sangsi kewajiban pembayaran atas keterlambatan membayaran atau melelang agunan tersebut untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan. Jika penggunaan pinjaman

tidak

penyimpangan)

sesuai maka

dengan

pihak

perjanjian

UJKS

Koperasi

semula Syariah

(terjadi dapat

memberikan sangsi denda. d) Peminjam (angota) wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman Qard pada waktu yang disepakati. Dan jika peminjam memberikan

tambahan/ sumbangan secara sukarela maka dapat dterima sebagai pendapatan dana sosial ( infak/ shadaqoh ) selagi tidak dipersyaratkan dalam akad. e)

Dokumentasi 102


Formulir pengajuan Al Qard

•


•

Surat Permohonan Realisasi Pinjaman Qard

•

Tanda terima uang dari anggota

Skema teknis Al Qard PERJANJIAN QARD

ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

KOPERASI SYARIAH

KEBUTUHAN ANGGOTA

PENGEMBALIAN ANGGOTA

2) Al Qardhul Hasan Al Qardhul Hasan (AQH) secara operasionalnya sama dengan Al Qardh

Difinisi secara fiqihnya pun sama dengan Qard atau disebut Iqrad yang didasarkan pada perbuatan saling tolong menolong. Yang membedakan antara Qardh dengan AQH adalah sumber dananya. Pada Al Qardhul Hasan sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS

sementara Qard bersumber dari dana modal Koperasi Syariah atau laba yang disisihkan.

103


1. Dalil Qur’an “ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan menyempitkan dan melapangkan melapangkan (rezki) dan Kepada –Nya-lah kamu dikembalikan ”. (Q.S Al Baqarah : 245)

2. Dalil Hadits Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Rasulullah SAW telah bersabda : Barang siapa yang melepaskan melepaskan saudaranya saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-kesusahan didunia, maka Allah akan melepaskan dari padanya satu satu kesusahan kesusahan di hari akherat (Qiyamat). (Qiyamat). Barang Barang siapa telah telah membantu saudaranya yang sulit/lemah di dunia maka Allah akan membantunya didunia dan akherat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya “.

•

(HR Muslim).

Teknis penerapan pada Koperasi Syariah a) UJKS Koperasi Syariah memberikan fasilitas pinjaman usaha mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggotanya atau masyarakat yang dianggap dhuafa yang membutuhkan tanpa disertai imbalan dengan kewajiban anggota mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu waktu tertentu. Sumber Sumber dana dana AQH berasal dari dari dana ZIS. ZIS. b) UJKS Koperasi Syariah diperbolehkan membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian AQH. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. c) UJKS Koperasi Syariah tidak mensyaratkan agunan kepada sipeminjam. Apabila anggota berkeberatan dalam pengembalian maka diberi tangguh samapi mampu, akan tetapi jika sipeminjam tidak juga mampu untuk 104


mengembalikannya maka hutangnya harus di ikhlaskan dan dianggap shadaqoh sebagai mana firman Allah : “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapagan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu. Lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”.

(Q.S Al Baqarah (2) : 280) d) Dokumentasi •

Formulir pengajuan Al Qard

•


•

Surat Permohonan Realisasi Pinjaman Qard

•

Tanda terima uang dari anggota

105


Skema teknis Al Qardhul Hasan PERJANJIAN AQH

ANGGOTA KOPERASI SYARIAH

KOPERASI SYARIAH

KEBUTUHAN ANGGOTA

PENGEMBALIAN ANGGOTA

4. Skema Proses Penyaluran Pembiayaan INISIASI Identifikasi dan analisis resiko pembiayaan

DOKUMENTASI Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, jaminan, perijinan, jatidiri, dll.

KOMITE PEMBIAYAAN Menolak

Menyetujui

PENCAIRAN

Kontrol atas transaksi Dan administrasi pembiayaan

LANCAR

BERMASALAH 106


A. INISIASI

Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh bagian pembiayaan dalam memperoleh calon anggota penerima pembiayaan yaitu Walk in Client dan solitasi. Walk in Client adalah calon anggota pembiayaan datang ke kantor Koperasi Syariah untuk mendapatkan pelayanan dan jasa. Biasanya calon anggota pembiayaan yang diperoleh dengan cara tersebut sebagian besar adalah memiliki cukup beresiko tinggi. Hal ini wajar karena ada kemungkinan calon anggota tersebut sudah mengajukan pembiayaan ke koperasi atau ke bank lain dan ternyata ditolak. Untuk itu prinsip kehati–hatian sangat diperlukan walaupun calon anggota pembiayaan mengeluarkan bermacam-macam dalih. Agar dana pembiayaan UJKS Koperasi Syariah aman dan menguntungkan, sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut solitasi. Kata lain dari solitasi adalah tindakan menjemput bola. Petugas

pembiayaan harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan dan sesuai criteria yang layak untuk di biayai harus memenuhi syarat 5 C yaitu : 1. Charakter Akhlaq (Karakter Ahlaknya) Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karater/akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan. 2. Condition of Economy ( kondisi usaha ) Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutupi biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah modal usaha untuk berkembang. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari Koperasi Syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu untuk melunasi kewajibannya

3. Capacity ( kemampuan manajerial ) 107


Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha. Biasanya seorang wiraswasta sudah dapat mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua tahun. Oleh karena itu kebijakan yang berlaku di Koperasi Syariah sebaiknya apabila calon anggota pembiayaan tersebut belum menjalankan usaha sejenis minimal dua tahun maka tidak dapat diproses permohonan pembiayaannya.

4. Capital ( modal ) Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuanganya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahnya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri)maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

5. Collateral ( jaminan ) Petugas

pembiayaan

harus

dapat

menganalisis

usaha

calon

anggota

pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tangguh atau tenggang waktu untuk mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

108


B. DOKUMENTASI

Apabila dari hasil proses inisiasi disimpulkan bahwa calon nasabah layak unuk dibiayai maka Petugas Pembiayaan mengumpulkan data penunjang untuk pembuatan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Data tersebut adalah :

1. Formulir permohonan pembiayaan Calon anggota pembiayaan mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan UJKS Koperasi Syariah (pembiayaan kolektif dan usaha kecil). Untuk calon anggota yang memliki badan usaha seperti Perseroan Terbatas, Yayasan dan CV, permohonan pembiayaan dibuat oleh yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan dari pengurus yang lain sesuai dengan akte pendirian maupun perubahannya.

2. Kelengkapan umum Permohonan pembiayaan biasanya terbagi tiga usulan yaitu : pembiayaan kolektif, usaha kecil yang belum berbadan usaha dan pembiayaan usaha yang telah berbadan usaha. Pada pembiayaan kolektif dan usaha kecil yang belum berbadan hukum wajib melengkapi : •

Fotocopy KTP suami dan istri.

•

Fotocopy kartu keluarga dan surat nikah.

•

Surat pernyataan belum menikah ( bagi yang belum ).

•

Surat keterangan domisili apabila pemohon bertempat tinggal tidak menetap.

•

Peta lokasi rumah.

•

Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan dimaksudkan untuk pembelian suatu barang.

Namun untuk usaha yang berbadan hukum perlu menambahkan kelengkapan berupa : 109


Laporan keuangan sederhana (dapat dibuatkan oleh Petugas Pembiayaan).

•

Fotocopy surat Perintah Kerja ( SPK ) apabila tujuan pembiayaan adalah untuk pemenuhan modal pelaksanaan suatu proyek.

•

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ), Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ), Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ).

•

Surat Keterangan Domisili Usaha.

3. Jaminan pembiayaan Karakteristik jaminan pembiayaan terbagi bagi dua yaitu : a. Jaminan utama •

Jaminan Utama berbentuk benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan atas hak kepemilikan atas tanah, maka terbagi menjadi :

 Akte Jual Beli. Bukan merupakan tanda kepemilikan hak suatu tanah. Untuk jaminan ini, pemohon wajib melengkapi Surat Keterangan Riwayat Tanah ( SKRT ) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan

Camat

di

mana

jaminan

tersebut

barada.

Surat

ini

menjelaskan sejarah pemindah alihan tanah sejak tahun 1961.

 Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Untuk Sertifikat selain Hak Milik maka kepemilikan tanah mempunyai jangka waktu tertentu. •

Untuk jaminan tanah beserta banguan namun tidak disertai dengan surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), maka yang dinilai oleh petugas penilai ( Appraiser ) hanya tanahnya saja.

•

Benda bergerak, seperti kendaraan, mesin, serta tagihan.

•

Kebijakan Koperasi Syariah tentang jaminan berupa kendaraan bermotor adalah : 110


 Usia kendaraan bermotor maksimal lima tahun bagi motor dan 10 tahun bagi mobil, terhitung pada saat calon anggota pembiayaan mengajukan pembiayaan ke Koperasi Syariah

 Apabila kepemilikan kendaraan bermotor tersebut berasal dari pihak lain yang dibeli oleh calon anggota pembiayaan dan belum di

balik

nama,

maka

calon

anggota

pembiayaan

wajib

menyertakan bukti transaksi aslinya. •

Mesin dan tagihan hanya merupakan jaminan tambahan. Calon nasabah tetap wajib menyerahkan jaminan materi.

•

Benda tak berwujud, seperti Tabungan berjangka dan tabungan Wadiah . Jaminan ini dapat diterima apabila calon nasabah adalah

deposan dan atau penabung aktif. b. Jaminan tambahan •

Borgtocht, yaitu garansi atau jaminan kepercayaan (Kafalah) atas pembiayaan yang diterima oleh nasabah dari pihak ketiga. Yang termasuk

pihak

ketiga

adalah

perorangan

(garansi

pribadi),

Perusahaan, maupun Yayasan. •

Avalist, adalah jaminan yang berupa uang giral seperti cek, giro, dan wesel.

Nilai jaminan materi minimal 125 % dan atau sebanding dengan nominal pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Kepemilikan jaminan materi harus milik keluarga inti. Yang dimaksud dengan keluarga inti adalah suami/istri, anak, orang tua pemohon itu sendiri. C. KOMITE PEMBIAYAAN

Komite Pembiayaan adalah team yang terdiri dari orang-orang yang ditunjuk untuk menilai suatu pembiayaan layak atau tidaknya untuk direalisasikan. Pada proses ini sidang komite dilakukan dengan dua secara seperti : 111


1. Semua anggota komite berkumpul dan pihak Petugas pembiayaan dan Kabag. Pembiayaan mempresentasikan prospek pembiayaan secara detail berdasarkan analisa dan on the spot (OTS) yang dilakukannya. Kemudian pihak legal memperkuat dari sisi legal prospek yang diajukannya. Manager dan Ketua Koperasi menyetujui atau menolak prospek

tersebut.

Untuk

selanjutnya

dikembalikan

pada

Kabag

Pembiayaan untuk dicairkan atau ditangguhkan untuk jangka waktu tidak terbatas. 2. Prospek yang diajukan oleh Petugas Pembiayaan kepada Kabag Pembiayaan dibuatkan usulannya dan diserahkan ke Bagian Legal. Kabag Legal mengembalikan prospek jika persyaratannya kurang lengkap atau meneruskan prospek tersebut setelah ditanda tangani manager. Manager memeriksa tingkat resiko dan profit margin, prospek dikembalikan setelah menandatangani nota pencairan, jika dibawah nominal 1 juta. Namun jika diatas 1 juta Manager Koperasi Syariah membuatkan

memorandum

interen

kepada

Ketua

umum

untuk

penandatanganan pencairan jika disetujui.

D. PENCAIRAN

Langkah – langkah ke arah pengambilan keputusan pembiayaan yang dilakukan petugas pembiayaan pada saat pengajuan usulan pembiayaan disetujui atau ditolak ada empat langkah. Apabila dari hasil analisis dinyatakan layak, maka terjadilah pencairan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Keempat langkah tersebut adalah : 1. Identifikasi kebutuhan pembiayaan Petugas Pembiayaan harus dapat mengetahui tujuan calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan, apakah untuk modal kerja, invcestasi atau multiguna. 2. Analisis resiko 112


a. Analisis keuangan, adalah menilai kelayakan usaha dengan dasar laporan keuangan ( neraca dan rugi / laba ). b. Analisis

manajemaen,

adalah

melihat

kemampuan

manjerial

pengelola terhadap usahanya. c. Analisis industri, membandingkan usaha calon anggota pembiayaan dengan usaha sejenis yang ada di pasar,. Sebagai contoh apabila calon anggota pembiayaan adalah pengusaha kue kering, maka petugas pembiayaan harus membandingkan dengan usaha roti yang dikelola oleh orang lain. d. Analisis bisnis, melihat kondisi usaha calon anggota pembiayaan dihubungkan dengan usaha lain yang langsung berhubungan. Misalnya calon anggota pembiayaan adalah pengusaha mebel, maka petugas pembiayaan harus menganalisa sumber bahan baku, transportasi, calon konsumen, dan sebagainya. e. Analisis resiko makro, petugas pembiayaan harus dapat menganalisis kondisi/ situasi, ekonomi, sosial, politik dan budaya. Misalnya kapan resesi akan terjadi, apakah dengan pergantian kepemimpinan suatu lembaga pemerintah akan berpengaruh besar pada kebijakan ekonomi, dan sebagainya. f.

Analisis jaminan, apakah jaminan yang diberikan cukup baik dalam arti dapat dipasarkan dan dapat dijual. Tidak semua barang yang dapat dipasarkan dapat dijual, namun semua barang yang dapat dijual pasti dapat juga dipasarkan.

g. Analisis yuridis, menilai kelayakan calon anggota pembiayaan beserta usahanya dari segi hukum. Untuk calon anggota pembiayaan misalnya apakah sudah menikah yang dibuktikan dengan surat nikah, apakah KTP-nya sudah kadaluwarsa dan sebagainya. Untuk usaha calon anggota pembiayaan dapat dilihat apakah telah memperoleh izin dari lembaga yang berwenang, bagaimana soal ketenagakerjaan, dan sebagainya. 113


3. Strukturisasi pembiayaan Strukturisasi pembiayaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu : a. Seasonal Working Capital Financing (Pembiayaan Modal Kerja Musiman) yang disebut juga Asset Coversion Lending . Pembiayaan ini diberikan untuk kenaikan musiman aktiva lancar sehingga jangka waktunya relatif pendek maksimal 12 bulan. Misalnya pembiayaan untuk calon nasabah yang berdagang daging sapi. Pada saat menjelang hingga lebaran usai, permintaan pasar akan daging sapi melonjak pesat. Oleh karena itu pedagang sapi memerlukan modal kerja tambahan guna menutupi kebutuhan permintaan yang melonjak tersebut. Pembiayaan yang diberikan harus terlunasi paling lama dua bulan setelah lebaran. b. Permanent Working Capital Financing (Pembiayaan Modal Kerja Permanen) atau disebut juga Asset Protecting Lending . Koperasi Syariah memberikan pembiayaan untuk mengatasi kesenjangan dana operasi atau modal kerja usaha nasabah sebagai akibat dari peningkatan skala usahanya. Jika pendapatan usaha cukup kecil dan kesulitan untuk menutupi pembiayaan dari Koperasi Syariah, maka sulit bagi Koperasi Syariah untuk menarik kembali dana yang telah tertanam pada usaha tersebut. Oleh karena itu pembiayaannya harus diperpanjang kembali setelah jatuh tempo. Salah satu cara agar Koperasi Syariah dapat menarik dananya kembali adalah dengan cara take over ( ambil alih ) pembiayaan dengan pihak lain.

c. Cashflow Lending ( Pembiayaan Arus kas ) Pembiayaan ini oleh nasabah digunakan untuk investasi sarana atau prasarana usaha. Sumber pengembaliannya berasal dari perputaran usaha calon nasabah sehingga jangka waktu pelunasan maksimal tiga tahun. 114


4. Penetapan harga jual Penentuan nisbah bagi hasil atau mark up akan dikenakan kepada calon anggota pembiayaan. Teknik perhitungan dan cara penetapan harga jual pembiayaan kepada calon anggota pembiayaan adalah : Ekspetasi biaya dana

:a

Biaya operasional

:b

CPPA

:c

Laba yang diharapkan

:d +

Harga jual ( Mark Up )

:a+b+c+d

Ketentuan ini harus ditinjau secara berkala oleh pengelola dan pengurus Koperasi Syariah per semester. Setelah melakukan keempat langkah yang diuraikan di atas Petugas Pembiayaan menyusun usulan pembiayaan. Usulan ini diajukan kepada panitia pembiayaan untuk dianalisis kelayakannya. Kerangka analisis usulan pembiayaan mencakup : 1. Tujuan Memuat permohonan ringkas calon anggota pembiayaan 2. Kondisi Usaha a. Legalitas usaha, mencakup analisis yuridis atas calon anggota pembiayaan dan usahanya. b. Permodalan menjelaskan tentang sumber modal usaha yang nantinya akan

mempengaruhi

pembagian

kegiatan

wewenang

dalam

menjalankan usaha. c. Riwayat usaha, uraian singkat mengenai kegiatan usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan sejak awal hingga saat ini. d. Strategi pemasaran, melihat strategi yang dijalankan oleh calon anggota pembiayaan dalam menghadapi persaingan pasar.

115


e. Prospek usaha, menganalisis kemampuan calon anggota pembiayaan untuk menghasilkan produk dan jasa yang sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat di kemudian hari. 3. Analisis kebutuhan pembiayaan Menguraikan jenis pembiayaan yang sesuai dan menentukan porsi dana Koperasi Syariah terhadap seluruh kebutuhan calon anggota pembiayaan. 4. Analisis keuangan Menilai kelayakan usaha dengan dasar laporan keuangan ( neraca dan rugi / laba ) tiga bulan terakhir. 5. Hubungan perbankan Mengetahui bank koresponden calon anggota pembiayaan baik untuk pendanaan maupun pembiayaan. Hal ini dapat dilihat dari Copy rekening tabungan ataupun giro di Bank yang dimilikinya.

6. Analisis jaminan Penilaian bagian legal Koperasi Syariah terhadap kelayakan jaminan calon anggota pembiayaan dan dihubungkan dengan pembiayaan yang akan diberikan. 7. Kesimpulan dan rekomandasi Ringkasan dari keenam butir di atas kemudian disimpulkan. Jika komite pembiayaan setuju terhadap usulan pembiayaa yang diajukan petugas pembiayaan maka pencairan pembiayaan dapat dilakukan.

E. KONTROL ATAS TRANSAKSI DAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN

Tugas bagian pembiayaan tidak selesai setelah pencairan pembiayaan, namun harus dapat menjaga agar pembiayaan tersebut lunas pada saatnya. Oleh karena itu petugas pembiayaan perlu melakukan kontrol atau pemantauan berkala kepada anggota yang dibiayai. Langkah – langkah yang dapat diambil misalnya kontak lewat telepon sebulan sekali atau berkunjung ke rumah dan tempat usaha anggota pembiayaan. 116


Secara psikologis langkah tersebut akan mendekatkan anggota pembiayaan dengan petugas pembiayaan..

117


Nasabah

Bagian Pembiayaan

Manager Koperasi Syariah

Ketua Koperasi Syariah

Form Pengajuan Pembiayaan Periksa kebenaran pengisian aplikasi & dokumen Tidak Lengkapi dokumen/ Revisi Pengisian Aplikasi

Surat Penolakan ke Nasabah

Perlu tanbah Dokumen/ revisi pengisian

Lengkap Terima Aplikasi & dokumen

Kunjungan lokasi & dokumen

Analisis Pembiayaan Pembiayaan Ditolak

Penbiayaan disetujui Verifikasi dokumen, Pembia penghasilan, tempat kerja, tempat tinggal, telepon

Surat Penolakan ke Nasabah Pembiayaan Ditolak

Pembiayaan disetujui Buat kesepakatan margin/fee/nisbah dan waktu

Surat Penolakan Ke Customer

Negosiasi dua pihak Tidak sepakat Sepakat

Baca Akad

Buat Akad Pembiayaan

Menandatangani Akad dan penyerahan jaminan

Nasabah hadir untuk menandatangani perjanjian pembiayaan & pembukaan rekening tabungan ACC / tanda tangan Akad oleh Ketua Koperasi Syariah

Ketentuan Pelaksanaan Pencairan Pembiayaan Perintah Pencairan 118 pembiayaan ke Bagian Kasir /Teller


a) Prosedur Proses Pembiayaan Koperasi syariah 1 Proses Pembiayaan UJKS Koperasi Syariah a. Aplikasi permohonan pembiayaan berikut dokmen yang dipersyaratkan diterima oleh petugas Pembiayaan dan diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian maupun kebenaran dokumen (copy sesuai asli), selanjutnya disampaikan kepada Manager UJKS Koperasi Syariah untuk dilakukan proses pembiayaan b. Tahapan selanjutnya berupa prosedur dan penilaian pembiayaan sesuai pedoman dengan merujuk pada kewenangan memutus dan proses Pembiayaan yang berlaku. 2

Wewenang Memutus Pembiayaan Wewenang untuk memutuskan permohonan pembiayaan berpedomana pada batas wewenang persetujuan pembiayaan yang berlaku.

3

Verifikasi Dokumen Verifikasi pembiayaan dilakukan oleh Bagian Penyaluran dengan langkah : 1. Komposisi kewajiban lain yang dimiliki calon pembiayaan (bila ada) adalah termasuk dalam perhitungan 30 % penghasilan. 2. Penghasilan atas nama calon anggota pembiayaan dengan melakukan verifikasi melalui Rekening tabungan. Dilakukan analisa performance kemampuan bayar calon anggota pembiayaan. 3. Melakukan kunjungan langsung atau kontak via telepon kepada anggota yang telah mendapatkan pembiayaan

4

Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3)/ Perjanjian Pembiayaan (PP) dan Persyaratan Pembiayaan). 1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan disampaikan kepada pemohon secara tertulis dalam bentuk SP3. Apabila calon anggota pembiayaan menyetujuinya maka SP3 tersebut harus ditandatangani yang bersangkutan diatas materai cukup dan dikembalikan kepada Koperasi Syariah 119


2. SP3 berlaku maksimum selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SP3 dan sesudahnya tidak dapat diperpanjang kembali. Apabila masa berlaku telah lewat dan calon anggota pembiayaan belum melaksanakan realisasi pembiayaan. Koperasi Syariah berhak menarik komitmen penyediaan dana kepada calon anggota pembiayaan. 3. Pencairan Pembiayaan Pencairan pembiayaan baru bisa dilaksanakan setelah : 4. Anggota

pembiayaan

terlebih

dahulu

memenuhi

ketentuan

dan

persyaratan dalam perjanjian pembiyaan tersebut. 5. Telah dibukakan 2 (dua) rekening atas anggota pembiayaan, masingmasing : Rekening Pembiayaan dan rekening Simpanan anggota. 6. Pembayaran Angsuran Pembiayaan Pembayaran angsuran pembiayaan oleh anggota pembiayaan dapat dilakukan dengan cara menyetor secara tunai ke rekening simpanan anggota dan Koperasi Syariah mendebet rekening tersebut. 7. Anggota Pembiayaan harus memastikan bahwa setiap tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran pembiayaan, telah tersedia dana yang cukup di rekening simpanan sukarela anggota untuk pembayaran angsuran pembiayaan pada setiap bulannya. 8. Pengawasan Pembiayaan Pengawasan Pembiayaan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Bagian Penyaluran, dengan langkah sebagai berikut :

No. 1.

Keterlambatan Pembayaran Kewajiban TA + 44 Hari

2.

JT + 60 Hari

Langkah-langkah Yang dilakukan

     

Ditagih melalui telepon Diberikan Surat Peringatan I Ditagih melalui telepon Diberikan surat Peringatan II Memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban Kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi 120


 3.

JT + 74 Hari

 

6.

JT + 90 Hari

   

5

penyelesaian kewajiban Memeriksa kembali status dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan jaminan Ditagih melalui telepon Diberikan Surat Peringatan III (terakhir) Ditagih melalui telepon Memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban. Kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban. Dilakukan upaya non legal melalui surat internal non legal, eksternal agency atau write off, atau dilakukan upaya hukum jika diperlukan

Pelaporan Setiap realisasi pencairan pembiayaan, wajib melaporkan dalam laporan pembiayaan setiap bulanan, paling lambat tgl 14 pada bulan berikutnya, dengan format laporan :

No.

Nama anggota

Jenis Pembiayaan

Limit Pemby.

Jangka Waktu

Tgl. Jatuh Tempo

Tingkat Margin

Apabila dalam satu bulan tidak ada suatu realisasi pembiayaan tidak perlu melapor namun jika ada realisasi dibulan berikutnya agar memberi keterangan bulan-bulan dimana laporan pembiayaan tidak terjadi. Contoh : * Bulan Juni 2007 terjadi realisasi pembayaan maka perlu dilaporkan * Bulan Juli s/d Agustus 2007 tidak terjadi realisasi pembiayaan maka tidak perlu dilaporkan. * Bulan September 2007 terjadi realisasi pembiayaan maka harus melaporkan sekaligus memberikan keterangan bahwa selama bulan juli s/d Agustus tidak terjadi realisasi pembiayaan (nihil). 121


•

SOP Unit Sektor Riil 1) Perdagangan, Jasa dan Produksi

1. Kebijakan Opeasional Koperasi Syariah sebagai lembaga usaha bersama, dalam mengelola dana anggotanya harus memiliki komitmen dan integritas terhadap prinsip muamalah, oleh karenanya dalam proses investasi di sektor Riil harus memperhitungkan asas usaha yang halal dan benar serta memiliki prosedur pembelian,

penjualan

dan

penyimpanan

barang

komoditi

dan

dokumentasinya serta pengawasan usaha. Sumber barang dan jasa harus diketahui dengan baik. Dalam investasi sektor riil bidang perdagangan harus menggunakan akad jual beli secara tunai ( Bai Musawamah). Jika terjadi pembelian dengan tidak tunai oleh anggotanya maka dilayani oleh unit jasa keuangan syariahnya.

2. Organisasi dan Manajemen Sektor Riil a. Pelakasana usaha Unit Sektor Riil Koperasi Syariah Pelaksanaan sektor riil bidang perdagangan, jasa dan produksi Koperasi Syariah dapat dilakukan oleh Ketua, Direktur, Manager Unit, Petugas Pelayanan. Pelaksanaan unit Sektor Riil tersebut dikoordinasikan oleh Dewan Pengawas Syariah agar dipastikan usaha Unit Sektor Riil yang dilakukan terbebas dari unsur gharar dan maisir . Sehingga mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariah yang menyatakan usaha-usaha tersebut dapat dikatagorikan halal.

122


Bagan Alur Unit Usaha Sektor Riil Ketua

DPS

Direktur

Manajer Sektor Riil

Perdagangan

Jasa

Produksi

2) Tugas pelaksana Unit Sektor Riil Koperasi Syariah 1. Ketua Umum Koperasi Syariah •

Menetapkan kebijakan usaha Unit Sektor Riil

•

Memastikan ketetapan kebijakan sektor riil dilaksanakan secara konsisten oleh direktur dan manajer unit Koperasi Syariah

•

Melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dan barang

•

Menyelesaikan

pengaduan

ketidak

puasan

anggota

terhadap

pelayanan dari pengelola. 2. Direktur •

Melaksanakan kebijakan operasional usaha Unit Sektor Riil

•

Memimpin pelaksanaan usaha-usaha sektor riil

•

Memantau pelaksanaan usaha setiap hari sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan

•

Melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dan barang-barang.

•

Melaporkan setiap kejadian usaha kepada ketua Koperasi Syariah

3. Manajer Unit Sektor Riil •

Melaksanakan kebijakan usaha baik perdagangan, jasa dan produksi

•

Membuat rencana dan proyeksi usaha setiap tahunnya

•

Menentukan target dan sasaran usaha sektor riil 123


Melakukan analisis terhadap transaksi keuangan dan barang

•

Melaporkan setiap kejadian usaha kepada direktur

4. Petugas Pelayanan (Perdagangan, Jasa dan Produksi) •

Melayani segala keperluan anggota yang berkaitan dengan penjualan

•

Membukukan bukti-bukti trasaksi pembelian dari dari anggota

•

Melakukan validasi terhadap dokumen faktur-faktur, PO dan sebagainya

yang

diterima

supplier barang

khususnya

yang

melakukan konsinyasi. •

Menyusun laporan pendapatan keuangan harian dan melaporkan setiap ada kejadian dan kondisi usaha kepada manajer unit

124


BAB VI SISTEM DISTRIBUSI BAGI HASIL UJKS A. Landasansyariah Prinsip Distribusi UJKS Koperasi Syariah 1. Dalil Qur’an 5

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. ” (Q.S Al Baqarah (2) : 282). 5

Bermuamalah yang dimaksudkan disini ialah seperti berjual beli, hutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya 125


6

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu . Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

(Q.S Al Maidah (5) : 1)

2. Dalil Hadits Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dari Amr bin ‘auf : “ Perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram “.

Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya : “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

3. Kaidah Fiqh “Pada Dasarnya, segala bentuk mumalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” “Dimana ada kemaslahatan disana terdapat hukum Allah”

B. Prinsip Distribusi Hasil Usaha

6

Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Zaid bin Aslam berkata : Aufu bil Uquud, ada 6 : Aqdullah (perintah dan larangan Allah), Aqdul Hilf (perjanjian persekutuan suku), Aqdusy Syarikah (perjanjian persekutuan dagang, Aqdul bai (perjanjian persekutuan jual beli), Aqdun nikah (aqad nikah), dan Aqdul yamin (perjanjian sumpah). Lihat Ibnu Katsir, jilid 3 hal.3. 126


Pada Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000) berdasarkan dalil tersebut diatas menyatakan bahwa pada dasarnya LKMS boleh menggunakan Prinsip Bagi Hasil ( Revenue Sharring ) maupun bagi untung ( Profit sharring ) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya. Akan tetapi jika dilihat dari segi kemaslahatan ( al ashlah) pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prisnsip bagi hasil ( Revenue sharring). Pada bagi hasil dengan prinsip Revenue Sharring, yang dibagikan adalah pendapatan ( revenue ). Shahibul Maal (Pemilik Dana) menanggung kerugian jika usaha dilikuidasi dan jumlah aktiva lebih kecil dari kewajiban. Bagi hasil dengan prinsip Profit Sharring yang dibagikan adalah keuntungan (profit). Jika kerugian disebabkan bukan karena kelalaian Mudharib (pengusaha) maka ditanggung Shahibul Maal dan bukan Loss Sharring, yakni kerugian dibebankan kepada Mudharib. Landasan revenue sharring ini dapat merujuk pada Imam Syafi’i yang mengatakan : Mudharib tidak boleh menggunakan harta Mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan).

Dan karena

Mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan, maka tidak berhak mendapatkan

sesuatu (nafkah) dari harta itu, karena sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari Rabbul Maal. Landasan Profit Sharring sendiri merujuk pada Abu Hanifah, Imam Malik, Zaidiyah yang mengatakan : Mudharib dapat membelanjakan harta Mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Dan Imam Hambali membolehkan Mudharib untuk menafkahkan sebagian dari harta Mudharobah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal . Besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boleh boros. Pada dana (simpanan) wadi’ah , Imam Malik, Al Laits, Abi Yusuf sepakat jika mengembalikan harta (simpanan) wadi’ah , maka keuntungan tersebut halal walaupun dengan cara menghasab (menggunakan tanpa izin) Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, Muhammad bin Al Hasan berpendapat : Mengembalikan pokok 127


harta (yang dititipkan kepadanya) sedangkan keuntungannya disedekahkan. Oleh karenanya dalam penerapan prinsip wadi’ah di Koperasi Syariah maka pendapatan atas pengelolaan dana wadi’ah sepenuhnya menjadi hak Koperasi Syariah dan dapat diberikan sebagian sebagai bonus si penitip (anggota Koperasi Syariah). Dan Koperasi Syariah tidak boleh memperjanjikan bagi hasil ataupun besaran bonus di awal akadnya.

C. Mekanisme Distribusi Bagi Hasil Pada UJKS Koperasi Syariah 1. Porsi Pendapatan pada Distribusi Bagi Hasil

No.

Penghimpunan Dana

Penyaluran Dana

Pendapatan Penyaluran

Pendapatan yang dibagikan

1.

150.000

150.000

325

325

2.

150.000

175.000

350.000

312

3.

150.000

125.000

275.000

275.000

Keterangan Semua pendapatan penyaluran dibagikan 150.000/175.000=350 Sebesar porsi penghimpunan dana saja • Semua pendapatan dibagikan • Ada dana yang belum disalur kan

2. Tabel Distribusi Bagi Hasil Jenis Penghimpunan

Simp. Wadi’ah Simp. Berjangka Mudharabah Investasi lain Total

Saldo RataRata

Porsi Pendapatan Mudharabah

Porsi Pemilik Dana (Shahibul Maal)

(A) A1 A2

(B) B1 B2

Nisbah (C) 0.00 0.50

A3 (A)

B3 (B)

0.55 (C)

Porsi Pengelola Dana (Mudharib)

Jumlah Nisbah (D) (E) D1 1.00 D2 0.50 D3 (D)

Jumlah (F) F1 F2

0.45 (E)

F3 (F)

128


3. Keterangan Tabel A) Rata-Rata Sebulan Saldo Harian (Kolom A) Sumbernya dari saldo SSR yang bersangkutan (misalnya : saldo akhir

•

tgl 1 = a 1 , tgl 2 = a 2 dan seterusnya…… tgl 31 = a 31) Perhitungannya :

•

a 1 + a 2 + a3+ …………………….a 31 Jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan

B) Pendapatan (Kolom B) •

Porsi Pendapatan pengelola dana mudharobah yang akan didistribusikan (sebagai unsur pendapatan pada distribusi bagi hasil/ pendapatan yang berupa : 1. Margin – untuk prinsip jual beli murabahah, istishna, salam . 2. Pendapatan Bagi hasil – untuk prinsip bagi hasil Mudharabah dan Musyarakah.

3. Pendapatan fee /Jasa – Ijaroh, Ijaroh Multi Jasa, Ijaroh Muntahiya bittamlik, Hawalah, Wakalah dsb •

Perhitungannya. Pendapatan perproduk (misalnya simpanan mudharabah kolom B2) adalah :

Saldo Rata-Rata simpanan Mudharobah (A2)

X

Total jumlah penghimpunan dana mudharobah (A)

Total porsi Pend. Mudharabah (B)

C) Nisbah Anggota penyimpan Koperasi Syariah (pemilik Dana/Shahibul Maal) ( Kolom C). •

Angka pembagian untuk pemilik dana ( shahibul Maal) yang telah disepakati dari awal

D) Pendapatan Pemilik Dana/ Shahibul Maal ( Kolom D) •

Adalah porsi pendapatan penyimpan dana dalam rupiah (nominal)

•

Perhitungannya : D2 = B2 x nisbah untuk Shahibul Maal.

•

Perhitungan indikasi rate masing-masing produk adalah : 129


Pendapatan penyimpanan dana Rata-rata sebulan saldo harian

X

365 Umur bulan ybs

E) Nisbah Koperasi Syariah ( Mudharib) Kolom – E •

Angka nisbah untuk pengelola dana/ Koperasi Syariah (mudharib )

F) Pendapatan Koperasi Syariah (Mudharib) – Kolom F •

Adalah porsi pendapatan Koperasi Syariah ( mudharib ) dalam rupiah (nominal)

•

Perhitungannya : F 2 = B 2 x Nisbah Koperasi Syariah.

BAB VII MEGUKUR TINGKAT KESEHATAN UJKS KOPERASI SYARIAH

A. Pengertian Kesehatan Koperasi Syariah 1. Kesehatan Koperasi Syariah adalah suatu kondisi yang dinyatakan dalam bentuk penilaian dengan predikat Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat. 2. Modal Inti Koperasi Syariah terdiri dari : •

Simpanan Pokok anggota

•

Simpanan Wajib anggota

•

Dana Hibah Koperasi Syariah

•

Cadangan Umum

•

SHU berjalan

3. Modal Pelengkap Koperasi Syariah terdiri atas : •

Pembiayaan diterima dari pihak lain

•

Dana Penyertaan Pihak Ke Tiga

•

Dana Program lainnya

4. Pembiayaan yang diberikan adalah sejumlah dana yang digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhannya baik secara produktif maupun konsumtif dan masih belum dikembalikan ke Koperasi Syariah. 5. Pembiayaan katagori lancar disebut sebagai Aktiva Produktif artinya mendatangkan keuntungan/ penghasilan koperasi sementara pembiayaan katagori kurang lancar, 130


diragukan dan macet disebut Aktiva Produktif yang diklasifikasikan artinya kurang atau tidak mendatangkan keuntungan/ penghasilan koperasi. 6. Manajemen adalah Kondisi Operasional Koperasi Syariah secara Umum dan Risiko yang mungkin ditimbulkannya. •

Manajemen Umum meliputi : Strategi, Struktur, Sistem dan Kepemimpinan.

•

Manajemen

Resiko

adalah

teknik

pengurus

dan

pengelola

dalam

mengendalikan dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. 7. Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva (CPPA) adalah dana yang disisihkan dari SHU berjalan setelah yang dicadangkan untuk menutupi resiko pembiayaan bermasalah/ NPF (Non Performing Financing). 8. Rentabilitas adalah kemampuan Koperasi Syariah untuk memperoleh pendapatan sisa hasil usaha 9.

Acuan Penyusunan Kesehatan Koperasi Syariah •

SE BI No.30/3/UPPB Tanggal 30 April 1997

•

Acuan Manajemen yang tidak bertentangan secara prinsip

•

Peraturan Pemerintah Nomor : 227/KEP/M/V/1996

10. Penentuan Penilaian Tingkat Kesehatan 1. Tingkat kesehatan Koperasi Syariah dinilai dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan Koperasi Syariah. 2. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan penilaian terhadap faktor-faktor C – A – M – E – L yaitu : •

C  Capital

Permodalan (Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Hibah, Cadangan Umum dan Sisa Hasil Usaha berjalan)

•

A  Aset Quality

Kualitas Aktiva Produktif (Aktiva yang Menghasilkan)

•

M  Manajemen

Manajemen Pengurus dan pengelola

•

E  Earnings

Rentabilitas (kemampuan untuk menghasilkan pendapatan) 131


L  Liquidity

Likuiditas (Kemampuan memenuhi kewajiban segera)

B. Penilaian Bobot Aspek dan Komponen.

No.

1.

2.

Aspek yang Dinilai

Permodalan

Kualitas Produktif

3.

Manajemen

4.

Rentabilitas

5.

Liquiditas

Aktiva

Komponen Nilai CAR, Rasio Modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko ( ATMR) • Rasio Aktiva Produktif yang diklasisfikasikan terhadap aktiva produktif • Rasio CPPA terhadap CPPAWD. b) Manajemen Umum b. Strategi c. Struktur d. Sistem e. Kepemimpinan c) Manajemen Resiko • Risiko Liquiditas • Risiko Pembiayaan • Risioko Operasional • Risiko Hukum • Risiko Pengurus dan Pengelola. a) Rasio Laba Terhadap Total Aset (ROA) b) Rasio Biaya Operasional Terhadap Operasional (BOPO) 1. Cash Rasio, Perbandingan alat likuid dengan hutang lancar 2. Financing To Deposit Ratio (FDR). Perbandingan antara Pembiayaan diberikan dengan dana yang diterima dari anggota dan pihak

Bobot Penilaian (dalam %) 25 % 25 % 5% 1% 2% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 4%

5% 5%

5%

5% 132


lainnya. Total Bobot dan Komponen

100 %

10. Cara Penilaian Untuk Memperoleh Angka Skor 1. Permodalan (Capital Adequacy Ratio)) •

Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan nol diberikan nilai poin (reward system ) 0 sampai 100

•

Untuk setiap kenaian rasio modal 1 % mulai dari 0 %, nilai poin ditambah 5 dengan maksimum nilai 100

•

Nilai poin dikalikan bobot sebesar 25 % maka diperoleh nilai skor permodalan.

•

Rasio CAR = Modal Inti – Kekurangan CPPAWD

X 100 %

ATMR

Rasio Modal %

•

•

Nilai Poin

Bobot %

Skor

5

25

25

6,25

10

50

25

12,50

15

75

25

18,75

20

100

25

25,00

Penilaian Modal a) Sehat

>

20,00

b) Cukup Sehat

<

20,00

>

12,50

c) Kurang Sehat <

12,50

>

10,00

d) Tidak Sehat

10,00

<

Komponen Modal

Bobot

a) Simpanan Pokok

100 %

b) Simpanan Wajib

100 %

c) Modal Hibah

100 % 133


d) Cadangan Umum

•

e) Laba SHU tahun lalu

50 %

f) Laba SHU berjalan

50 %

Komponen ATMR a) Kas

•

100 %

Bobot 0%

b) Simpanan di Bank Syariah lain

20 %

c) Deposito di Bank Syariah Lain

30 %

d) Pembiayaan Kepada Anggota

100 %

e) Investasi Sektor Riil

50 %

f) Penyertaan sektor usaha lainnya

70 %

g) Aktiva Tetap dan Inventaris

100 %

h) Aktiva lainnya

100 %

Rasio permodalan Koperasi Syariah berbeda dengan Rasio permodalan Bank, hal ini disebabkan sistem permodalan koperasi setiap bulannya meningkat melalui simpanan pokok maupun simpanan wajib.

2. Kualitas Aktiva Produktif •

Penilaian KAP terdiri atas : a) Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif memiliki bobot 25 %. b) Rasio CPPA terhadap CPPA yang wajib dibentuk (CPPAWD) memiliki bobot 5 %.

•

Kriteria Aktiva Produktif a) Pembiayaan katagori “LANCAR” yaitu pembiayaan yang diberikan dan dapat dikembalikan sesuai jadwal, atau hingga menunggak tiga kali angsuran.

•

Krieria Aktiva Produktif yang diklasifikasikan

134


a)

Pembiayaan Katagori “Kurang Lancar” yaitu pembiayaan yang dberikan mengalami tunggakan angsuran empat sampai dengan enam kali angsuran.

b)

Pembiayaan Katagori “Diragukan” yaitu pembiayaan yang diberikan mengalami tunggakan tujuh sampai dua belas kali angsuran

c)

Pembiayaan

Katagori

“Macet”

yaitu

pembiayaan

yang

diberikan

mengalami tunggakan lebih dari 12 kali angsuran.

•

Rumus Rasio AP yang diklasifikasikan terhadap total AP (50 % KL + 75 % DR + 100 % Macet)

X 100 %

Total AP (L + KL + DR + Macet)

•

Perhitungan Nilai Poin Rasio > 22,5 %, NP = 0 Penurunan 0,15 %, NP + 1 maks 100

•

•

Penilaian AP yang diklasifikasikan terhadap total AP a) Sehat

<

10,35

b) Cukup Sehat

>

10,35

<

12,60

c) Kurang Sehat >

12,60

<

14,85

d) Tidak Sehat

14,85

>

Kriteria persentase dana yang disisihkan untuk PPPAPWD Kolektibiltas

X

Bobot

Jumlah PPAPWD

a) Lancar

x

0,5 %

--------------------

b) Kurang Lancar

x

10 %

--------------------

c) Diragukan

x

50 %

-------------------

d) Macet

x

100 %

-------------------

135


Perhitungan : Setiap Rasio 0 %, memiliki NP = 0 dan setiap kenaikan 1 %, maka NP ditambah 1 maksimal 100.

•

Penilaian CPPA terhadap total CPPAWD a) Sehat

>

b) Cukup Sehat

>

66,00 %

<

82,00 %

c) Kurang Sehat >

51,60 %

<

66,00 %

d) Tidak Sehat

51,00 %

<

81,00 %

3. Penilaian Manajemen •

Penilaian Manajemen terdiri atas : 1) Manajem Umum, bobot

10 %.

2) Manajemen Resiko, bobot 15 %.

•

Krieria Manajemen Umum yang dinilai a) Strategi /Sasaran yang dibuat pengurus Koperasi yang dituangkan dalam RKATKS sebagai dasar acuan kegiatan usaha koperasi. b) Struktur/ bagan organisasi yang mencerminkan seluruh kegiatan dan batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing pengurus dan pengelolanya. c) Sistem Kegiatan Operasional dari pengimpunan dan penyaluran dana yang tercatat dan sesuai dengan standar akutansi yang berlaku. Juga sistem pengaman yang baik dengan melaksanakan fungsi pengawasan melekat. d) Pengambilan keputusan oleh pengurus dan pengelola sesuai jabatan fungsionalnya. Pengurus dan pengelola memiliki komitmen untuk menangani permasalahan Koperasi Syariah dan memiliki tertib kerja yang baik.

•

Kriteria Manajemen Risiko yang dinilai 1. Risiko Liquiditas 136


Meliputi pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo secara tertib dan pemeliharaan liquiditas koperasi. 2. Risiko Pembiayaan a. Perlakuan analisis terhadap kemampuan anggota untuk membayar kewajibannya. b. Pemantauan terhadap penggunaan dana koperasi serta kepatuhan anggota memenuhi kewajibananya. c. Peninjauan, penilaian dan pengikatan pembiayaan Koperasi Syariah terhadap agunan anggota pembiayaan. 3. Risiko Operasional Koperasi Syariah



Penetapan Kebijakan pembentukan CPPA



Koperasi Syariah tetap memperlakukan pelayanan yang sama baik kepada anggota, pengelola maupun pengurus



Pengurus dan pengelola pro aktif melakukan perbaikan terhadap adanya temuan hasil pemeriksaan.

4. Risiko Hukum



Perjanjian Pembiayaan koperasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Koperasi Syariah telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memnuhi persyaratan secara yuridis.



Koperasi menatausahakan secara aman segala surat-surat berharga, buku simpanan dan sebagainya.

5. Risiko Pengurus dan Pengelola



Pengurus

tidak mencampuri kegiatan operasional yang cenderung

menguntungkan pribadi dan keluarganya.



Pengurus dan Pengelola mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan Koperasi Syariah.



Pengelola tidak mencampuri kegiatan operasional yang cenderung menguntungkan pribadi dan keluarganya.

137




Dewan

Pengawas

melaksanakan

Operasional

fungsi

dan

pengawasan

Dewan terhadap

Pengawas pelaksanaan

Syariah tugas

pengurus dan pengelola dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas yang dilakukan secara efektif.



Contoh Penilaian Manajemen



Manajemen Umum Aspek



10 Pertanyaan/Pernyataan

Strategi

1

Sturktur

2

Sistem

4

Kepemimpinan

3

Manajemen Resiko Aspek

15 Pertanyaan/Pernyataan

Risioko Liquiditas

2

Risiko Pembiayaan

3

Risioko Operasional

3

Risiko Hukum

3

Risiko Pengelolaan

4

Penilaian Skor Manajemen a) Setiap jawaban diberi nilai 0, 1, 2, 3, 4 b) Nilai Nol kondisi Lemah c) Nilai 1, 2, 3 kondisi antara 138


d) Nilai 4 kondisi baik •

Rumus Penilaian Skor NP Manajemen Total Nilai seluruh x 4 x 25 % = Skor NP Manajemen

•

4.

Penilaian Manajemen a) Sehat

=

b) Cukup Sehat

=

66 < 81

c) Kurang Sehat =

51 < 66

d) Tidak Sehat

51

<

81 - 100

Penilaian Kesehatam Rentabilitas Penilaian Kesehatan Rentabilitas terdiri atas :

•

a) Rasio Laba SHU berjalan sebelum dikurangi pajak Terhadap Total aset dalam 12 bulan ( Return On Aset), memiliki bobot 5 %. Jumlah Laba SHU sebelumpajak Rata-rata volume usaha 12 bulan

X 100 %

b) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), memiliki bobot = 5 %. Jumlah Beban Operasi 12 bulan

X 100 %

Jumlah Pendapatan Operasi 12 bulan Krieria NP Rentabilitas yang dinilai

•

a) Untuk rasio 0 atau negative diberi nilai 0 b) Untuk setiap kenaikan Laba 0,02 % NK nilai ditambah 1 sampai dengan 100 •

Perhitungan NP ROA NP X Bobot

•

Hasil Penilaian a) Sehat

>

1,215

b) Cukup Sehat

>

0,999 <

1,215

c) Kurang Sehat >

0,765 <

0,999 139


d) Tidak Sehat •

<

0,765

Kriteria NP BOPO yang dinilai a) Untuk rasio > = 100 Nilai kesehatan = 0 b) Untuk setiap penurunan rasio sebesar 0,15 %, NP ditambah 1 maksimal 100

•

Penilaian NK untuk BOPO a) Sehat

<= 93,52 %

b) Cukup Sehat

>

93,52 %

< 94,72 %

c) Kurang Sehat >

94,72 %

< 95,92 %

d) Tidak Sehat

92,92 %

>

5. Penilaian Likuiditas •

Penilaian NP Liquiditas terdiri atas : a) Cash Rasio yaitu perbandingan antara alat liquid dengan hutang lancar memiliki bobot 5 %. b) Financing Debt Ratio (FDR) yaitu perbandingan antara pembiayaan terhadap dana yang diterima memiliki bobot 5 %.

•

Cash Rasio a) Alat likuid terdiri atas : 1) Kas 2) Giro, tabungan dan deposito di Bank Syariah/ Koperasi Syariah lainnya. b)

Hutang Lancar 1) Kewajiban segera 2) Simpanan Wadi’ah

3) Simpanan Berjangka

•

Perhitungan Cash Ratio a) Rasio 0 %, NP = 0 b) Setiap kenaikan 0,15, NP ditambah 1 maks 100 140


Penilaian NP untuk Cash Ratio

•

•

a) Sehat

>=

4,05 %

b) Cukup Sehat

>=

3,30 % - < 4,05 %

c) Kurang Sehat >=

2,55 %

d) Tidak Sehat

2,55

<

< 3,30 %

Financing Debt Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima. Pembiayaan yang diberikan Dana yang diterima kopyah

•

X 100 %

Pembiayaan yang diberikan meliputi : a) Pembiayaan Murabahah, Istishna dan Salam b) Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah c) Pembiayaan Ijaroh, Multijasa dan Ijaroh Muntahiya Bittamlik d) Penyertaan usaha Unit Sektor Riil

•

Dana yang diterima meliputi : a) b) c) d) e) f) g)

•

Simpanan Wadi’ah Simpanan berjangka Mudharabah Pembiayaan dari pihak lain Simpanan Pokok Simpanan Wajib Dana hibah Laba SHU berjalan

Perhitungan FDR a) Rasio > 115 %, NK = 0 b) Setiap Penurunan 1%, NK ditambah 4 maksimal 100

•

Penilaian NP untuk FDR a) Sehat

<=

94,75 %

b) Cukup Sehat

>

94,75 % - <= 98,50 % 141


c) Kurang Sehat >

98,50 %

d) Tidak Sehat

102,25

>

<= 102,25 %

C. Faktor Yang dapat menurunkan Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah 1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam Koperasi Syariah yang bersangkutan. 2. Adanya campur tangan pihak diluar Koperasi Syariah atau kerjasama yang tidak wajar sehingga fungsi koperasi tidak dilaksanakan dengan baik. 3. Rekayasa

pembukuan

atau

window

dressing dalam

pembukuan

sehingga

mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi. 4. Melakukan kegiatan usaha Koperasi Syariah tanpa membukukan dengan benar. 5. Melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) Apabila terjadi pelanggaran (BMPP) tanpa melihat besar atau jenisnya NP dikurangi 5.Setiap 1 % pelanggaran (BMPP), nilai poin dikurangi lagi dengan 0,05 %, maksimal 10

142


BAB VIII ANGGARAN RUMAH TANGGA Anggaran Dasar koperasi biasanya sudah disiapkan oleh pihak kantor Dinas Koperasi yang merupakan standar usaha bagi koperasi, akan tetapi bagi koperasi yang berbasis syariah perlu adanya penyesuaian terutama pada mekanisme kerjanya dan prinsip operasionalnya. Bagi pengelola koperasi yang berbasis syariah dapat pula disesuaikan pada Anggran Rumah Tangganya dengan mengacu pada anggaran dasar koperasi yang ada dengan menambahkan aspek-aspek operasional secara syariahnya. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah dapat dibuat seperti contoh dibawah ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI SYARIAH “X”

BAB 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 (1) Badan Usaha ini bernama Koperasi Syariah ”X” dengan nama singkat dalam anggaran Rumah Tangga disebut Kopsyah ”X”. (2) Koperasi Syariah ”X” berkedudukan ............................................................. ................... BAB

2

VISI DAN MISI Pasal 2

(1) Visi Koperasi Syariah (Kopsyah) “X” Adalah : “Menjadikan Koperasi Syariah Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Umat ” (2) Misi Kopersisyariah (Kopsyah) ”X” a. Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada Umumnya. 143


b. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada Umumnya c. Membentuk stabilitas ketahanan pangan masyarakat luas melalui perluasan swa sembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan d. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktifitas usahanya. e. Menciptakan pengusaha-pengusaha tangguh dilingkungan masyarakat Bekasi.

BAB III LANDASAN DASAR DAN PRINSIP KOPERASI Pasal 3 (1) Kopsyah “X” berlandaskan Syari’at Islam yang merujuk kepada Al Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. (2) Kopsyah ”X” berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. (3) Kopsya ”X” berdasarkan Azas Kekeluargaan sesuai UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasal 4 (1) Kopsyah ”X” melakukan kegiatanya berdasarkan prinsip-prinsip : a. Keanggotaannya bersifat Sukarela dan Tebuka. b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. c. Pembagian SHU dilakukan secara Adil sebanding dengan besarnya jasa Usaha masing-masing anggota. d. Kemandirian (2) Dalam mengembangkan Koperasi Syariah ”X”, dilaksanakan pula prinsip-prinsip : a. Pendidikan Koperasi Syariah b. Kerjasama antar Koperasi Syariah dan Institusi Pemerintah dan Swasta.

144


BAB

IV

FUNGSI DAN PERAN Pasal 5 (1) Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. (2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. (3) Memperkokoh dan menjaga keberlanjutan perekonomian anggota dan masyarakat muslim melalui kegiatan ekonomi berlandaskan Syari’at Islam.

BAB

V

TUJUAN SERTA USAHA KOPERASI SYARIAH “X” Pasal 6 (1) Kopsyah “X” bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat muslim pada Umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 7 (2) Untuk mencapai tujuan tersebut maka Koperasi Syariah “X” menyelenggarakan usahausaha sebagai berikut : a. Menggiatkan anggota untuk menyimpan/menabung pada koperasi secara teratur. b. Menjalankan usaha perdagangan umum ( General Trade ) c. Menjalankan usaha Jasa Foto Copy, Periklanan, Percetakan, angkutan karyawan dan sekolah serta angkutan barang, Suplier dan Kantin. d. Menyelenggarakan pembiayaan kepada anggota sesuai prinsip syariah Islam. e. Turut aktif berusaha yang berkaitan dengan dengan program pemerintah. f.

Menyelenggarakan kerjasama/ kemitraan usaha dengan pihak ketiga, perusahaan swasta dan BUMN.

145


BAB

VI

KEANGGOTAAN Pasal 8 (1) Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi Syariah “X” yang tercatat di buku anggota Koperasi Syariah “X” (2) Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi Syariah “X” adalah WNI/Keturunan yang memenuhi syarat antara lain : a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum. b. Beralamat di wilayah Kabupaten maupun Kotamadya “XX” c. Berprofesi sebagai Guru, Karyawan, profesional, pedagang dan wiraswasta. d. Telah membayar simpanan Pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan dalam anggaran Rumah Tangga ini. e. Telah menyetujui isi anggaran Dasar dan Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota serta peraturan-peraturan Koperasi Syariah yang berlaku.

(3) Keanggotaan Koperasi Syariah “X” mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku daftar anggota. (4) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi Syariah “X” harus mengajukan permohonan secara tertulis. (5) Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus. (6) Seseorang anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota berikutnya yang terdekat. (7) Keanggotaan Koperasi Syariah melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindah tangankan.

Pasal 9 Setiap anggota Koperasi Syariah ”X” mempunyai kewajiban : a. Mematuhi anggaran Dasar dan Rumah Tangga, peraturan khusus dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

146


b. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan beku yang diputuskan dalam Rapat Anggota. c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi Syariah ”X” d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan. e. Menanggung kerugian sesuai dengan pasal 40 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 (1) Setiap anggota Koperasi Syariah “X” mempunyai Hak : a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. b. Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan pengawas c. Meminta diadakan rapat anggota, rapat anggota luar biasa sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 14. d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta. e. Memanfaatkan Koperasi Syariah dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota. f.

Memperoleh sisa pembagian SHU sesuai dengan jasa atau transaksi

Pasal 11 (1) Keanggotaan berakhir bilamana : a. Meninggal dunia b. Meminta berhenti atas kehendak sendiri c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

Pasal 12 (1) Disamping anggota dimaksud dalam pasal 7, Koperasi Syariah “X” dapat menerima anggota luar biasa. (2) Yang dapat diterima sebagai anggota luar biasa adalah : 147


a. Penduduk WNI/ Keturunan yang bukan berdomisili diwilayah Kabupaten/ Kotamadya. b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa). c. Menyetakan secara tertulis telah menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku di Koperasi Syariah “X”. (3) Dalam hal anggota luar biasa tidak ada ikatan hak dan kewajiban sebagaimana halnya anggota Koperasi Syariah “X” tetapi tetap berpartisipasi dalam kegiatan. (4) Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota dan tidak punya hak dipilih atau memilih menjadi pengurus atau pengawas.

BAB VII RAPAT ANGGOTA Pasal 13 (1) Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Syariah ”X” (2) Dalam rapat anggota tiap anggota mempunyai hak 1 (satu) hak suara. (3) Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dan diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku. (4) Rapat anggota dapat diadakan atas keputusan pengurus dan diberitahukan sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan. (5) Rapat anggota harus dihadiri 51 % dari jumlah anggota Koperasi Syariah.

Pasal 14 (1) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak dapat memenuhi ketentuan dimaksud pasal 13 ayat 5 maka rapat ditunda selama 1 (satu) bulan, namun jika dalam 1 (satu) bulan tidak juga memenuhi quorum maka pengurus dapat mengadakan Rapat Anggota Luar Biasa. (2) Keputusan Rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (3) Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakili dan dianggap menyetujui hasil mufakat.

148


Pasal 15 (1) Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam pengelolaan Koperasi Syariah “X” (2) Rapat anggota mempunyai wewenang menetapkan antara lain : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Kebijakan Umum dibidang Organisasi, manajemen dan usaha Koperasi Syariah ”X” c. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas. d. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk laporan keuangan, neraca dan rugi laba. e. Rencana/ Program kerja Koperasi Syariah ”X” meliputi anggaran belanja dan pendapatan. f.

Penggabungan, peleburan atau pembubaran Koperasi Syariah ”X”.

g. Pembagian sisa Hasil Usaha.

Pasal 16 (1) Setiap rapat anggota harus dibuat berita acara Rapat.yang ditanda tangani oleh pimpinan dan notulen rapat. (2) Keputusan Rapat Anggota Koperasi Syariah ”X” ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Koperasi Syariah ”X”

Pasal 17 (1) Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Syariah ”X” memuat antara lain : a. Pembukaan ♦

Pembacaan kalam Ilahi dan sari tilawah

♦

Pengantar kata dari panitya

♦

Laporan singkat dari pengurus

♦

Sambutan-sambutan

b. Acara Pokok ♦

Penyampaian quorum rapat 149

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia ♦

Pengesahan acara rapat anggota tahunan/luar biasa.

♦

Laporan pertanggung jawaban pengurus termasuk laporan kelembagaan, usaha dan keuangan.

♦

Laporan hasil pengawasan oleh pengawas.

♦

Pembacaan dan pengesahan rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Syariah “X” untuk tahun berjalan.

♦

Penetapan pembagian sisa hasil usaha

♦

Pemilihan pengurus dan pengawas.

♦

Tausiyah oleh Dewan Syariah/ alim ulama

♦

Penutup.

(2) Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas serta program kerja dari RKATKS (Rencana Kerja Anggaran Tahunan Koperasi Syariah) disampaikan kepada anggota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat anggota tahunan dilaksanakan.

BAB

VIII

PENGURUS Pasal 18 (1) Pengurus Koperasi Syariah “X” dari dan oleh Anggota dalam RAT/ Luar biasa. (2) Pengurus merupakan pemegang Kuasa RAT/ Luar biasa (3) Yang dipilih menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya b. Dapat membaca dan menulis Al Qur’an c. Memiliki sifat jujur dan trampil dan berakhlak/ berprilaku baik di dalam maupun diluar Koperasi Syariahl. d. Mempunyai wawasan yang luas tentang perkoperasian syariah e. Sudah menjadi anggota Koperasi Syariah “X” minimal 1 (satu) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas kepada Koperasi Syariah “X” f.

Tida menjadi anggota organisasi terlarang atau tersangkut perkara pidana baik dalam proses maupun terpidana. 150


g. Tunduk kepada ketetapan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. (4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali. (5) Bilamana Anggota pengurus meninggal dunia atau berhenti sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota Luar Biasa dapat mengangkat penggantinya dari pengurus lainnya atau dari kalangan anggota Koperasi Syariah ”X”

Pasal 19 (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang. (2) Nama-nama pengurus dicatat dalam daftar buku daftar pegurus. (3) Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat anggota apabila : a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi Syariah ”X” b. Pengurus tidak mentaati ketetapan AD/ART Koperasi Syariah “X”. c. Pengurus tidak loyal lagi kepada Koperasi Syariah ”X”

Pasal 20 Tugas dan kewajiban Pengurus antara lain : (1) Memimpin organisasi dan usaha Koperasi Syariah “X”, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Syariah “X” serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan. (2) Menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan/ Luar biasa dan rapat pengurus serta mempertanggung jawabkan pada rapat anggota mengenai tugas kepengurusannya. (3) Menyelenggarakan administrasi organisasi secara tertib dan rapih. (4) Memutuskan menerima dan menolak anggota baru serta pemberhentian anggota. (5) Membantu pengawas dalam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan yang diperlukan.

Pasal 21 (1) Setelah tahun buku Koperasi Syariah “X” ditutup, paling lambat setelah satu bulan sebelum diadakan RAT, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain : a. Keadaan organisasi dan usaha Koperasi Syariah “X” yang dicapai. 151


b. Perhitungan tahunan yang terdiri atas dari neraca rugi laba, serta penjelasan berupa Catatan Atas Laporan Keuangan. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditanda tangani oleh semua anggota yang hadir. Pasal 22 (1) Pengurus Koperasi Syariah “X” dapat mengangkat Pengelola (Direktur, manager dan karyawannya) yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha maupun kegiatan. (2) Rencana pengangkatan tersebut (ayat 1) diajukan dalam rapat anggota untuk mendapat persetujuan. (3) Kegiatan yang dilakukan oleh pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. (4) Hubungan antara pengelola tersebut (ayat 1) merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. (5) Pengelolan bertanggung jawab terhadap pengurus.

BAB VII PENGAWASAN Pasal 23 (1) Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota. (2) Pengawas terdirii atas Pengawas Syariah dan Pengawas Operasional (3) Pengawas bertanggung jawab terhadap rapat Anggota. (4) Yang dipilih menjadi anggota pengawas adalah anggota Koperasi Syariah “X” yang memenuhi syarat-syarat : h. Bertaqwa kepada Allah dan Rasulnya i.

Dapat membaca dan menulis Al Qur’an

j.

Memiliki sifat jujur dan trampil dan berakhlak/ berprilaku baik di dalam maupun diluar Koperasi Syariah “X”

k. Mempunyai wawasan yang luas tentang perkoperasian syariah l.

Sudah menjadi anggota Koperasi Syariah “X” minimal 1 (satu) tahun dan memperlihatkan kedisiplinan dan loyalitas kepada Koperasi Syariah “X” 152


m. Tidak menjadi anggota organisasi terlarang atau tersangkut perkara pidana baik dalam proses maupun terpidana. n. Tunduk kepada ketetapan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga. (5) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 24 (1) Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pengelolaan Koperasi Syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. (2) Pengawas bertugas untuk membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan disampaikan kepada pengurus dan dilaporkan kepada rapat anggota.

Pasal 25 (1) Pengawas berwenang meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi Syariah “X” (2) Pengawas berwenang untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. (3) Pengawas berwenang memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus. (4) Dalam hal-hal tertentu pengawas bisa meminta bantuan kantor akuntan publik dengan persetujuan pengurus. (5) Biaya akuntan Publik dibeban kan Koperasi Syariah ”X”

Pasal 26 (1) Pengawas tidak menerima gaji tetapi dapat diberikan uang jasa. (2) Pengawas sebanyak-banyaknya 3 orang dengan susunan Ketua dan anggota.

BAB VIII DIREKTUR MANAJER DAN KARYAWAN

Pasal 27 (1) Pelaksanakan usaha-usaha Koperasi Syariah “X” dilakukan oleh Direktur, para manajer dan karyawan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus. 153


(2) Direktur, manajer-manajer dan karyawan diangkat dan diberhentikan oleh pengurus serta hubungan kerja antara pengurus dan dan direktur, manajer dan karyawan dituangkan dalam kontrak kerja yang ditanda tangani bersama kedua pihak. (3) Direktur dan para manjer bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi Syariah ”X”

BAB

IX

DEWAN PENASEHAT Pasal 28 (1) Untuk kepentingan Koperasi Syariah “X” Rapat anggota dapat mengangkat dewan penasehat (2) Dewan penasehat tidak menerima gaji tetapi dapat diberikan uang jasa. (3) Dewan penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta adan saran-sarannya tidak mutlak diterima/dilaksanakan.

BAB

X

PEMBUKUAN KOPERASI SYARIAH “X” Pasal 29 (1) Tahun buku Koperasi Syariah “X” dimulai dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember. (2) Pembukuan Koperasi Syariah ”X” dilakukan oleh Pengelola (Direktur, para manejer dan karyawan) (3) Setiap tahun buku dilaporkan oleh pengurus mengenai keadaan rugi/ laba usaha. (4) Pembukuan Koperasi Syariah ”X” dapat menggunakan sistem akutansi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB

XI

MODAL KOPERASI SYARIAH “X” Pasal 30 (1) Modal Koperasi Syariah “X” terdiri dari modal sendiri dan modal luar/ pinjaman. (2) Modal sendiri dapat berasal dari : a. Simpanan Pokok 154


b. Simpanan Wajib c. Dana Cadangan d. Hibah e. Donasi

(3) Modal Luar/ pinjaman berasal dari : a. Anggota b. Koperasi Syariah lain c. Bank dan lembaga lain dengan sistem syariah d. Penerbitan obligasi dan surat-surat berharga. e. Sumber dana lain yang syah. (4) Selain modal yang dimaksud ayat 1 (satu), dapat pula melakukan pemupukan modal penyertaan.

Pasal 31 (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya sendiri pada Koperasi Syariah “X berupa simpanan pokok sebesar Rp …..,00 (…………. rupiah). (2) Setiap anggota diwajibkan pula atas namanya sendiri menyimpan simpanan wajib sebesar Rp ………… (………. rupiah) setiap bulannya dan simpanan beku sebesar Rp ……..,00 (………. rupiah) yang dapat diangsur sesuai kemampuan anggota dan simpanan sukarela.

Pasal 32 (1) Simpanan Pokok dan simpanan wajib serta simpanan beku tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota Koperasi Syariah “X” (2) Simpanan yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas dapat dikembalikan kepada amggota setelah dukurangi bagian tanggungan yang ditetapkan jika anggota tersebut disebabkan kelalaiannya telah merugikan Koperasi Syariah “X”

155


BAB XII SISA HASIL USAHA Pasal 33

(1) Sisa hasil usaha Koperasi Syariah “X” merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dukuragi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. (2) Sisa hasil usaha yang diperoleh pembagiannya diatur sebagai berikut : a. 35 % untuk dana cadangan Koperasi Syariah ”X” b. 45 % untuk anggota sebanding dengan partisipasi modal c. 5 % untuk dana pendidikan. d. 5 % untuk dana pengurus e. 5 % untuk dana kesejahteraan karyawan f.

5 % untuk dana sosial

Pasal 34 (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi Syariah yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75 % dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha Koperasi.Syariah “X”

BAB

XIII

TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 35 (1) Apabila Koperasi Syariah ”X” dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi Syariah ”X” tidak mencukupi untuk melunasi segala kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan Pokok dan simpanan Wajib. Masing-masing anggota menangung kerugian sama banyaknya. 156


(2) Kerugian yang diderita oleh Koperasi Syariah “X” pada suatu akhir tahun buku ditutup dengan uang cadangan. BAB

IV

PEMBUBARAN KOPERASI SYARIAH “X” DAN PENYELESAIAN Pasal 36 (1) Pembubaran Koperasi Syariah “X” dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Pasal 37 (1) Pembubaran Koperasi Syariah ”X” harus diadakan Rapat Anggota Khusus mengenai pembubaran. (2) Pembubaran Koperasi Syariah ”X” didasarkan pada kondisi tidak adanya kegiatan lagi serta tidak akan melanjutkan kegiatannya lagi. (3) Keputusan Pembubaran Koperasi Syariah ”X” oleh rapat anggota dilakukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditor dan Pejabat yang berwenang.

BAB

XV

JANGKA WAKTU Pasal 38 (1) Koperasi Syariah ”X” didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan maksud dan tujuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 6.

BAB XVII SANGSI-SANGSI Pasal 39 (1) Seluruh anggota, pengurus dan pengawas wajib mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam anggaran Dasar/ Anggaran RumahTangga dan peraturan lainnya yang berlaku. (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak ditepati, dilanggar atau di ingkari maka kepada anggota, pengurus dan pengawas dapat dikenakan sangsi oleh rapat anggota berupa : a. Peringatan. 157


b. Diberhentikan atas kemauan sendiri c. Diberhentikan dari jabatan pengurus d. Diberhentikan dari keanggotaan setelah 3 (tiga) kali peringatan (3) Manajer dan karyawan yang merugikan Koperasi Syariah ”X” akan diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB

XVIII

Pasal 40 PERATURAN KHUSUS

(1) Rapat Anggota menetapkan Peraturan Khusus yang memuat ketentuan yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga.

BAB

XIX

PENUTUP Pasal 41 Demikian Anggaran Rumah Tangga Koperasi Syariah “X” ini ditetapkan dan diatur oleh rapat anggota dan ditanda tangani oleh pengurus yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota Koerasisyariah “X” di “XXX” Pengurus Koperasi Syariah “X” (1) …………………… (2) ………………….. (3) …………………. (4) …………………. (5) …………………

158


BAB IX TEKNIS PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH A. Pembentukan Koperasi Syariah

Pembentukan koperasi sebagaimana pasal 6 Bab IV Undang-undang nomor 25 tahun 1992 dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi Primer yang dituangkan dalam anggaran Dasar Koperasi. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua) puluh orang dan berkedudukan diwilayah Indonesia. Dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) UU nomor 25 tahun 1992 berisikan sekurangkurangnya :



Daftar nama pendiri;



Nama dan tempat kedudukan;



Maksud dan tujuan serta bidang usaha;



Ketentuan mengenai keanggotaan;



Ketentuan mengenai rapat anggota;



Ketentuan mengenai pengelolaan;



Ketentuan mengenai permodalan;



Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;



Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;



Ketentuan mengenai sangsi

Sebelum Akta pendirian dibuat di notaris, ada baiknya para pendiri mengundang dinas koperasi setempat untuk memberikan penyuluhan tentang usaha dengan badan hukum Koperasi Syariah, meskipun masih sedikit pegawai dinas koperasi yang memahami tentang seluk beluk Koperasi Syariah, namun setidaknya dapat dipahami tentang mekanisme perkoperasian itu sendiri. Untuk memperoleh pengesahan Akta Koperasi, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai Akta pendirian Koperasi. Saat ini Akta Koperasi Syariah dibuat di kantor Notaris yang ditunjuk, untuk selanjutnya 159


disahkan di Kantor departemen koperasi ataupun di kanwil koperasi. Pengesahan Akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Anggota Koperasi Syariah adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa dimana keanggotaan ini dicatat dalam buku anggota (data base anggota) disamping itu Koperasi Syariah memiliki anggota luar biasa dan calon anggota yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam anggaran dasar.

B. Tahapan Pendirian

1. Rapat Anggota Pendiri Minimal 20 orang Sebagaimana UU No.25 tahun 1992 bahwa koperasi didirikan sekurangkurangnya oleh 20 orang pendiri. Rapat anggota pendiri mengagendakan antara lain :

•

Bentuk dan jenis koperasi yang akan didirikan seperti Koperasi Jasa Keuangansyariah (KJKS) jika cor bisnisnya sebatas simpan pinjam atau Koperasi Syariah jika cor bisnisnya mempunyai beberapa unit bisnis baik Unit jasa Keuangan Syariah (UJKS) ataupun Int bisnis sector riil (perdagangan, produksi dan jasa)

•

Menunjuk dan mengangkat pengurus dan dewan pengawas. Pengurus diupayakan berjumlah ganjil yakni sekurang-kurangnya 3 orang. Dewan Pengawas

terdiri

atas

Dewan

Pengawas

Operation

dan

Dewan

Pengawassyariah. •

Merumuskan Permodalan Koperasi yang terdiri atas ketetapan Simpanan Pokok dan Simpanan wajib anggota dalam Rapat Anggota Pendirian Koperasi Syariah yang diadakan pertamakalinya..

•

Menyiapkan Modal di Setor minimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta )

•

Menetapkan Tahun Buku Keuangan Koperasi dengan didahului pembuatan Neraca Awal Koperasi Syariah. Bagi Koperasi Syariah neraca awal dapat 160


merujuk

format

Keputusan

Menteri

Negara

Koperasi

RI

No.

91/Kep./M.KUM/IX/2004 yang memadukan antara PSAK 27 dengan PSAK 59 dengan menambahkan Unit Sektor Riil pada Account Investasi terikat maupun Investasi Tidak Terikat jika memiliki usaha sektor riil. •

Membuat Berita Acara Pendirian Koperasi Syariah yang disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing para pendiri Koperasi Syariah.

•

Melampirkan Identitas Para Pendiri yang terdiri sekurang-kurangnya foto copy KTP/SIM.

•

Mempersiapkan

kelengkapan

organisasi

Koperasi

Syariah

seperti

:

Sekretariat, Inventaris, Buku anggota, Barang cetk dan alat tulis serta formform pendukung lainnya.

C. Pengesahan Akte Pendirian.

Setelah dilakukan rapat anggota dan telah dibuat berita acara pendirian Koperasi Syariah maka langkah selanjutnya adalah mengesahkan Badan Hukum Koperasi Syariah di Kantor Departemen Koperasi setempat untuk keanggotaan di area Kotamadya

atau Kabupaten atau dikantor wilayah Koperasi untuk area

keanggotaan di tingkat Propinsi atau dapat pula di Kantor Kementrian Koperasi utuk keanggota area nasional. Pada saat ini pendirian koperasi telah dilakukan oleh pejabat notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh Kantor Departemen Koperasi setempat. Namun dibeberapa daerah Akta pendirian masih dapat dilakukan langsung di kantor Departemen Koperasi setempat. Untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan yang perlu dipersiapkan antara lain: •

Menghadirkan para pendiri untuk penandatanganan Akta Pendirian dan pengesahan Koperasi Syariah.

•

Melampirkan Foto Copy KTP Pendiri, Berita Acara Pendirian, Neraca Awal Koperasi Syariah, Surat permohonan Badan Hukum Koperasi Syariah dan membawa materai secukupnya. 161


Biaya pendirian sangat variatif tergantung derah masing-masing, meskipun

demikian

sebenarnya

pemerintah

membebaskan

biaya

sebenarnya karena koperasi merupakan soko guru bangsa Indonesia, akan tetapi kenyataan dilapangan berbeda. Kemungkinan biaya-biaya yang timbul antara lain : Biaya pembuatan akta notaries, biaya pengesahan dan jasa lainnya .

D. Modal Awal

Bagi koperasi untuk jenis Simpan Pinjam (Koperasi Jasa Keuangansyariah) dipersyaratkan modal sebesar Rp 25.000.000,00. Jika anggota pendirinya berjumlah 25 orang maka simpanan pokok masing-masing anggota sebesar Rp 1.000.000,00 . Sementara bagi Koperasi Syariah meskipun tidak dipersyaratkan harus disediakan modal secukupnya atau minimal sebesar Rp 15.000.000,00. Jika modal tersebut belum terkumpul maka dapat pula diupayakan sebagai Pra Koperasi

atau

yang

sering

disebut

dengan

KSM

(Keompok

Swadaya

Masyarakat)syariah yang kegiatannya hanya terbatas beberapa anggota yang terhimpun dalam sebuah kelompok. Komponen modal awal koperasi dapat bersumber dari Simpanan Pokok, simpanan Wajib dan modal hibah. Semakin besar modal koperasi maka akan semakin baik operasional Koperasi Syariah untuk menjadi besar. Pertimbangan modal Koperasi Syariah harus besar adalah agar dapat menggaji karyawannya secara baik sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dimana Koperasi Syariah tersebut didirikan demi kebaikan dan perkembangan koperasi syariah tersebut.

162


BAB X LAMPIRAN KELENGKAPAN FORMULIR KOPERASI SYARIAH A. Form Lembaga Koperasi Syariah

Contoh Form Bukti Kas BUKTI KAS KELUAR

Sudah terima Dari

: Koperasi Syariah “X”

Banyaknya Uang

:

Untuk Pembayaran

:

Disetujui Manager :

Teller/Kasir

Penerima :

Rp

Tanggal :

BUKTI KAS MASUK

Sudah terima Dari

:

Banyaknya Uang

:

Untuk Pembayaran

:

Mengetahui Manager :

Teller/Kasir

Penyetor :

Rp

Tanggal :

163


Contoh Form Mutasi Harian Kas

MUTASI HARIAN KAS

Koperasi Syariah “X” 1. SALDO AWAL

Tanggal : …….. Rp

Penerimaan Tunai Penerimaan dari Kas Besar Selisih Kas Lebih

Rp Rp Rp

SUB. TOTAL

Rp

Pengeluaran Tunai Penyetoran Ke Kas Besar Selisih Kas Kurang

Rp Rp Rp

SUB TOTAL

Rp

2. SALDO AKHIR

Rp

Contoh Form Setoran Kopsyah KOPERASI SYARIAH “ x”

No. : Tanggal :

SLIP SETORAN No. Cek/BG Jenis Rekening

:

Simp. Wadi’ah

Jumlah

Simp. Berjangka

Angsuran Pembiayaan TOTAL Jenis Setoran

:

Tunai

Cek/BG

Transper

Nama

:

Untuk setoran diatas 100 juta, mohon di isi sumber dana :

No. Rekening

:

1. Pribadi

Terbilang

:

:

2. Lermbaga :

Lembar ke 1. : Pembukuan, lembar 2 untuk anggota 164


Contoh Form Penarikan Koperasi Syariah “X”

No :

SLIP PENARIKAN

Tanggal :

Sudah terima dari Koperasi Syariah “X” atas simpanan Anggota : Atas N a m a : No. Rekening : Sejumlah : ………. …………………… Tanda Tangan

Rp

Contoh form posisi Kas Koperasi Syariah “X” POSISI KAS KETERANGAN

TELLER/KASIR

KAS BESAR

TOTAL KAS

SALDO AWAL PENERIMAAN TUNAI Penerimaan Tunai dari Bank Penerimaan Tunai dari Kopsyah lain Penerimaan dari Kas Besar Selisih Kas Lebih SUB TOTAL PEMBAYARAN TUNAI Penyetoran Tunai ke Bank Penyetoran Tunai ke Kopsyah lain Penyetoran ke Kas Besar Selisih Kurang SUB TOTAL SALDO AKHIR

MANAGER

ACCOUNTING

165


Koperasi Syariah “X” Contoh Form Transaksi Uang Masuk PENERIMAAN KAS HARIAN NO A.

NO. REKENING PEMBIAYAAN

Tanggal : NOMINAL

NO D.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10

10.

11.

11.

12.

12.

B.

NO. REKENING

NOMINAL

SIMPANAN

JUMLAH

JUMLAH

SIM.POKOK/WAJIB

LAIN-LAIN

JUMLAH

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5.

C.

BAGIAN UMUM

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

JUMLAH

6. 7. JUMLAH

166


Koperasi Syariah “X” Contoh Form Transaksi Uang Keluar PENGELUARAN KAS HARIAN NO A.

NO. REKENING PEMBIAYAAN

Tanggal : NOMINAL

NO D.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10

10.

11.

11.

12.

12.

B.

NO. REKENING

NOMINAL

SIMPANAN

JUMLAH

JUMLAH

SIM.POKOK/WAJIB

LAIN-LAIN

JUMLAH

JUMLAH

1. 2. 3. 4. 5.

C.

BAGIAN UMUM

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

JUMLAH

6. 7. JUMLAH

167


B. Form Penunjang Operasional 1. Contoh Form Pembukaan Simpanan

Koperasi Syariah “X”

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING 1. Data Pribadi

2. Data Perusahaan

No. Base : Tanggal : 3. Data Gabungan

A. Nama Lengkap : Tempat Tgl. Lahir : Identitas Diri . No : 1. KTP 2. SIM 3. Kartu Pelajar/Mahasiswa No.: (Khusus WNA) : PASPOR No. 1. KIMS 2..KITAS 3.KITAP No.: Alamat Terakhir : Pekerjaan : Jabatan terakhir : Penghasilan perbulan : 1. < Rp 1.000 000,00 2. Rp 1,000.001 – Rp 3.000.000 3. Rp5.000.000 < Penghasilan Tambahan : 1. < Rp 1.000 000,00 2. Rp 1,000.001 – Rp 3.000.000 3. Rp5.000.000 < Sumber Pengh. Tambahan : 1. Kontrakan 2. Dagang 3. Profesional 4.lain-lain Nama Perusahaan : Bidang Usaha : Alamat : B. Nama Perusahaan Badan Usaha Bidang Usaha Legalitas Omset Perusahaan Perusahaan

: : 1. Yayasan 2. Koperasi 3. Perseroan/CV : : 1. Akte Pendirian 2. SIUP 3. NPWP. 4. TDP : 1. >Rp 10 Juta 2. Rp 10 Juta - Rp 1 00 Juta 3. > Rp 100 juta Alamat :

C. Nama QQ (Gabungan) : Tempat Tgl. Lahir : Identitas Diri . No : 1. KTP 2. SIM 3. Kartu Pelajar/Mahasiswa No.: (Khusus WNA) : PASPOR No. 1. KIMS 2..KITAS 3.KITAP No.: Alamat Terakhir : Pekerjaan : Jabatan terakhir : Penghasilan perbulan : 1. < Rp 1.000 000,00 2. Rp 1,000.001 – Rp 3.000.000 3. > 5.000.000 Penghasilan Tambahan : 1. < Rp 1.000 000,00 2. Rp 1,000.001 – Rp 3.000.000 3. < 5.000.000 Sumber Pengh. Tambahan : 1. Kontrakan 2. Dagang 3. Profesional 4. Lain-lain Nama Perusahaan : Bidang Usaha : Alamat :

168


PEMBUKAAN PRODUK 1. TABUNGAN BERJANGKA MUDHARABAH Akad dan Penrnyataan Produk simpanan ini didasarkan pada investasi bagi hasil dengan system revenue sharing dengan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 45 : 55 (Nasabah : Bank) serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Oleh Koperasi Syariah As Syaamil. Dalam hal akan dilakukan perubahan nisbah, maka pihak Kopsyah cukup mengumumkannya melalui media dengan peredaran local, dan berlaku minimum 1 pekan setelah pengumumam tersebut dikeluarkan.

2. TAWADHU (Tabungan Wadhiah Umat) Akad dan Pernyataan Produk simpnan ini didasari akad wadi’ah yaitu bersifat titipan dana yang dapat diambil berdasarkan keinginan nasabah, produk ini tidak memiliki nisbah bagi hasil, namun pihak Koperasi Syariah akan memberikan bonus keuntungan yang akan dikreditkan setiap bulannya ke rekening anggota sebagai bonus dengan besaran bonus yang variatif

3. INVESTASI TERIKAT/ INVESTASI TIDAK TERIKAT Akad dan Pernyataan Produk Investasi ini didasarkan pada investasi yang dipersyaratkan shahibul Maal (Mudharabah Muqayadah) prinsip bagi hasil dengan system revenue sharing dan nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sebesar 40 : 60 (Investor : Koperasi Syariah) khusus Investasi yang tidak dipersyaratkan shahibul maal (Mudharabah Mutlaqoh) prinsip bagi hasil dengan revenue sharring sebesar 55 : 45 (Investor : Koperasi Syariah) serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan Oleh Koperasi Syariah. Dalam hal akan dilakukan perubahan nisbah, maka pihak Koperasi Syariah cukup mengumumkannya melalui media dengan peredaran local, dan berlaku minimum 1 pekan setelah pengumumam tersebut dikeluarkan. Saya menyatakan data diatas adalah benar oleh karena itu saya menyetujui dan tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dalam formulir Aplikasi pembukaan rekening maupun ketentuan lain dari waktu kewaktu di Koperasi Syariah “X”. Koperasi Syariah ”X”

Nama & Tanda Tangan Pejabat kopsyah

Investor :

Nama & Tanda Tangan Anggota

169


2. Contoh Kartu Anggota

BUDAYA KERJA KOPERASI SYARIAH “EMPATI” YANG BERARTI : •

ETIS

•

MORALIS

•

PROFESIONAL

•

AMANAH

•

TANGGUH

•

INOVATIF

KARTU ANGGOTA KOPERASI SYARIAH “ X”

FOTO 3 X 4

Sekretarian : Jalan Mardotilah Telp. 42443

Nama No. Anggota Alamat

: : :

Nama : No. Anggota : Alamat :

Simpnan Pokok : Rp No.

Bulan

Simp.Wajib

Simpnan Pokok Validasi

No.

Bulan

: Rp Simp.Wajib

Validasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12

Pembagian SHU Rp Saldo Dana Rp

Pembagian SHU Rp Saldo Dana Rp

170


Koperasi Syariah “X” Permohonan Pembiayaan 3. Contoh Form

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

(Harap di isi lengkap)

Nomor :

Tanggal :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp Jangka Waktu : Tagihan Penggunaan (dijelaskan) :

Pengajuan :

Baru :

Lama:

Perubahan :

DATA PRIBADI PEMOHON Nama : Tempat Tgl Lahir : Nomor KTP/SIM : Nomor NPWP : Ala mat : Telepon : Wilayah : Status Tempat Tinggal :

Jenis Kelamin Status Jumlah Tanggungan Pendidikan Terakhir Kode pos : Pribadi

Untuk keperluan yang mendadak hubungi (yang tidak serumah) Nama : Hubungan : Ala mat : Telepon : Wilayah : Kode pos : Waktu terbaik untuk mengunjungi anda :

: : : :

Laki-laki Menikah

Lamanya tinggal : Keluarga

Lainnya ……………..

Lamanya tinggal : Di rumah, pukul……..

DATA PEKERJAAN Nama Perusahaan Bidang Usaha Jabatan/Pangkat Mulai bekerja sejak Ala mat

Nama Tempat Tgl Lahir (jika berkerja ) Nama Perusahaan : Bidang Usaha Pangkat/Jabatan Mulai Bekerja sejak Alamat Kantor

Kode pos :

Telepon :

Jumlah

: : : : Kode pos :

PINJAMAN LAIN

: Rp : Rp

Nama Kantor

jenis pinjaman Credit Card

Jumlah Pinjaman/ Jatuh Tempo

: Rp : Rp

DATA KEKAYAAN Jenis Rumah Mobil Motor

: :

Wilayah :

DATA PENGHASILAN Penghasilan bersih/bulan Pemohon Penghasilan bersih/bulan Suami/isteri Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp Biaya hidup/pengeluaran perbulan Angsuran dan Pinjaman lainnya : Rp Sisa penghasilan bersih

Di kantor, pukul……..

DATA SUAMI/ISTERI/PENJAMIN

: : : : :

Telepon : Wilayah : (khusus wiraswasta) SIUP : NPWP : Tgl/tahun didirikan :

Perempuan Belum menikah

SIMPANAN/REKENING DI BANK Lokasi/Merk

Nilai Rupiah

Nama Bank

jenis simpanaan

Atas nama/nomor

DATA JAMINAN Tanah Rumah Tinggal Ruko BPKB Alamat Jaminan : Merk Kendaraan : Telepon : Wilayah : Kode pos : Type : Th. Dibangun : LT : LB : Tahun : Harga Taksiran : No. IMB : Harga Kendaraan : Status Tanah : Nama Pemilik : Berlaku hingga : Alamat Pemilikr : Nama Pemilik Jaminan/Pemilik : Hubungan keluarga : Telepon Dealer : Alamat Pemilik Jaminan : Klasifikasi : Telepon : Wilayah : Kode pos : Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan Koperasi Syariah "X" untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada Koperasi Syariah "X" untuk memotong rekening simpanan saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan kewajiban lainnya kepada Koperasi Syariah jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Koperasi Syariah dan saya mengetahui bahwa Koperasi Syariah berhak untuk menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya. Pemohon Suami / Isteri Penjamin

171 ( Nama Jelas)

(Nama TTD)

(Nama TTD)

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia MEMORANDUM PEMBIAYAAN No. : xxx/PBY-UJKS/bln/thn Kepada Dari Tanggal Perihal

: : : :

Komite Pembiayaan Bagian Pembiayaan xx-xx-2006 Analisa Pembiayaan an. ____________

Sehubungan dengan permohonan Pembiayaan dari calon A nggota, atas nama _________ tanggal xx-xx-xxxx dengan ini disampaikan analisa pembiayaan yang telah kami lakukan sebagai berikut:

I. DATA PEMOHON & KONDISI PEMBIAYAAN

1. Nama Pemohon

7. Jenis Pembiayaan

2. Tempat / Tanggal Lahir

8. Tujuan Pembiayaan

3. Status Perkawinan

9. Harga Jual

4. Nama Istri / Suami

10. Harga Beli

5. Jenis / Nomor Identitas Diri

11. Margin / Bagi Hasil

6. Alamat Pemohon (No. Telp)

Cantumkan alamat lengkap dengan no. telp ybs.

7. Jenis & Lama Usaha (Nama Perusahaan)

_________/(xx tahun). Untuk karyawan, bagian ini disi dengan nama perusahaan yang sekarang & lama bekerja di perusahaan tersebut.

13. Jaminan Yang Diserahkan

8. Perizinan Usaha

Bagian ini dikosongkan bila pemohon adalah karyawan.

14. Jumlah Angsuran

9. Jabatan / Pangkat 10. Alamat Perusahaan

12. Jangka Waktu

15. Informasi Tambahan

dalam rupiah dan persernta margin / basil dalam bulan dan tahun

Cantumkan informasi yang akan diuraikan selain pada butir 1 sd/ 14

II. SANDI USAHA Jenis Penggunaan

Hubungan dengan UJKS Kolektibilitas

Modal kerja (10) / Investasi (40) / Konsumsi (70), cantumkan juga keterangan penggunaannya. Misal : Modal kerja – Pembelian kios usaha; Konsumsi – renovasi rumah kost Terkait dengan UJKS (1) / Tidak Terkait dengan UJKS (2). Yang dimaksud dengan terkait adalah semua pengurus UJKS seperti Pengurus dan pengelola dengan dibuktikan oleh akta otentik. Bagian ini hanya diisi bila untuk pembiayaan yang sudah berjalan.

Sektor Ekonomi Agunan Tanggal Jatuh Tempo Pembiayaan

172


III. LATAR BELAKANG ANGGOTA, GROUP USAHA & KUNCI KEBERHASILAN SELAMA INI Diisi dengan penjelasan kualitatif (untuk karyawan a.l : kapan mulai bekerja di perusahaan tersebut, bagaimana perkembangan karirnya, posisi saat ini, dll; untuk wiraswasta : kapan usaha berdiri, apa bidang usahanya, bagaimana pemasaran produknya, kompetisi bisnis, bagaimana susunan manajemennya, dll). IV. SARANA USAHA YANG DIMILIKI

Diisi dengan penjelasan sarana penunjang, meliputi al. : Tempat Usaha, alat-alat usaha, dll)

V. RINGKASAN DATA KEUANGAN – Untuk Periode : xx-xx-xxx. Penghasilan Calon Pembiayaan Penghasilan Suami/Istri Calon Anggota Penghasilan Lainnya JUMLAH

Untuk karyawan, diisi dengan data sebagai berikut : Biaya Rumah Tangga Biaya Pribadi/Sekolah/Lainnya Pembayaran Hutang JUMLAH

Untuk wirausaha / perusahaan, diisi dengan d ata sebagai berikut : DATA PENJUALAN RASIO-RASIO Diisi dengan jumlah Sales / Income Current Ratio penjualan per bulan Diisi dengan biaya Cost of Good Sales Days Receivable yang terkait langsung dengan usahanya Gross Profit Diisi dengan biaya yang tidak terkait langsung dengan usaha

Total Cost

Aktiva Lancar / Hutang Lancar Piutang/ Sales x 360

Days Inventory

Persediaan / COGS x 360

Net Working Capital

(NWC/Sales) x 100%

Net Profit

Debt to Total Assets

Total Aktiva Lancar

Profit Margin

(Total Debt/Total Aktiva) x 100% (Net Profit x Sales) x 100%

Total Persediaan Total Piutang Total Aktiva Tetap Total Assets Total Hutang Lancar

VI. ANALISA KEBUTUHAN PEMBIAYAAN /KEBUTUHAN MODAL Untuk karyawan ditinjau dari sisa pendapatan setelah dipotong biaya-biaya dan dikomparasi dengan besarnya angsuran yang diajukan oleh calon Anggota.. Untuk usaha kecil/usaha menengah, ditinjau dari Berapa kebutuhan modal (dirinci); Data Realisasi Pembelian dan Penjualan 6 bulan yang lalu; Aktivitas Rekening Tabungan 6 bulan yang lalu (dalam bulan yang sama dengan Data Realisasi); dianalisa berapa pembelian / penjualan yang tersalurkan; Rencana Pembelian dan Penjualan proporsional dengan realisasinya dan Alokasi keuntungan,

173


VII. JAMINAN 1. Jenis Jaminan

4. Lokasi Jaminan

2. No Legalitas Jaminan

5. Nilai Pasar

3. Atas Nama Jaminan

6. Nilai Taksasi

VIII. ANALISA YURIDIS IX. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memberikan rekomendasi terhadap permohonan pembiayaan tersebut untuk dipertimbangkan persetujuannya oleh Komite Pembiayaan sebagai berikut - Plafond Pembiayaan - Penggunaan Pembiayaan Untuk - Jenis / bentuk fasilitas Pembiayaan - Jangka Waktu Pembiayaan - Harga Beli - Margin - Nisbah Bagi hasil - Harga Jual - Biaya administrasi - Biaya asuransi jiwa / kendaraan / rumah - Biaya notaries - Pengikatan jaminan/pembiayaan PERSETUJUAN MARKETING OFFICER Nama / Jabatan Tanda Tangan

Rp. XXXX

Rp. Rp. XX% UJKS XX% Anggota. Rp. Rp. Rp. Rp. Bawah Tangan PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN Nama / Jabatan Tanda Tangan

1. xxxxxxxxxxxxxxxx Account Offier

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx Manager Operasional

2. Bag. Pembiayaan

2. Pengurus UJKS

174


SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN IJAROH MULTI JASA Nomor

: 0021/SPK-IMJ/I/2006

Tanggal

: 20 Januari 2006

Hal

: Biaya Sewa Perlengkapan Pesta Pernikahan

Kepada Yth Bapak “X” Jl. Dewi Sartika Rt 013/010 Margahayu Bekasi.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan permohonan pembiayaan sewa yang diajukan nasabah, bersama ini disampaikan bahwa Kopersisyariah ”X” dapat menyetujui dengan persyaratan sebagai berikut : Jenis Pembiayaan

: Ijaroh

Kegunaan

: Sewa Perlengkapan Pesta Pernikahan

Harga Yang disetujui : Rp.5.000.000,Jangka Waktu

: 18 bulan

Angsuran perbulan

: Rp. 402.800,-

Cara Pembayaran

: Potong Gaji setiap bulan

Biaya Adm

: Rp. 160.000,-

Asuransi

: Rp. 10.000,-

Pengikatan Jaminan

: SHM

Persyaratan

: Nota riel

1. Surat persetujuan pembiayaan sewa ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pembiayaan yang akan dibuat dikemudian hari. 2. Semua beban biaya yang timbul

atas proses pembiayaan sewa ini menjadi beban

nasabah dan harus dibayar dimuka pada Koperasi Syariah “X” 175


3. Segala

kesepakatan

yang

terjadi

antara

Kopsyah

dan

anggota,

setelah

ditandatanganinya surat kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak. 4. Apabila menunggak selama 3 ( tiga ) bulan berturut-turut pihak kopsyah akan melakukan upaya hukum untuk memgambil alih harta kekayaan yang dimilki baik saat ini maupun dikemudian hari. 5. Koperasi Syariah “X” berhak sewaktu-waktu secara sepihak melakukan pengecekan tentang kondisi nasabah tersebut.

Demikian persetujuan pembiayaan sewa ini dibuat dan atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr.Wb. Koperasi Syariah “X”

Nur S Buchori Ketua

Menerima dan Menyetujui

Krniasih Manager

Bapak “X” Suami

Ibu “Y” Isteri

176


C. Form Akad-Akad Koperasi Syariah

PERJANJIAN IJAROH MULTI JASA NOMOR : 0021/IMJB/I/2006       “ Hai Orang-orang yang beriman penuhilah Aqad-Aqad....” ( QS.Al Maidah (5):1) Perjanjian Al-Ijaroh ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2006 oleh dan antara : 1.

Nama Jabatan

: XX : Ketua Kopsyah “X”

Nama Jabatan

: XXX : Manager Kopsyah “X”

Dalam hal ini bertindak atas nama Koperasi Syariah “X”, berkedudukan di Bekasi, Jalan Bengawan Solo V No.5, Bekasi Utara. ( Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ) II.

Nama : Bapak “X” No. KTP : 10.5502.270670.1002 Pekerjaan: Karyawan Alamat : Jl. Dewi Sartika Rt.13/10 Margahayu Bekasi. Nama : Ibu “X” No.KTP : 10.5502.450573.1010 Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga Alamat : Jl. Dewi Sartika RT. 013/10 Margahayu Bekasi ( Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ) Untuk melakukan transaksi hukum ini telah mendapat persetujuan dari Isteri pemohon sebagaimana ternyata dalam Formulir Permohonan Pembiayaan 020/SPK-IMB/I/2006 tertanggal 20-01-06 PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Menimbang bahwa PIHAK KEDUA memerlukan atau membutuhkan beberapa perlengkapan peralatan Pernikahan ( al : Tenda,Catering,Pelaminan dll ) dan PIHAK PERTAMA dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan tersebut, oleh karenanya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju menandatangani dan 177


melaksanakan perjanjian Ijaroh sebagai berikut.

dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan

Pasal 1 BARANG YANG DISEWA 1) BARANG yang disewa Beberapa Perlengkapan Pernikahan (al : tenda,catering,pelaminan dll ) senilai Rp. 7.250.000,2) PIHAK KEDUA dengan ini mengaku dengan sebenarnya dan secara sah telah menerima Perlengkapan tersebut diatas dalam keadaan baik, tidak ada cacat pada saat mengadakan Pesta Pernikahan. 3) Mulai hari penyerahan maka segala resiko mengenai Tempat tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 2 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN DAN ANGSURAN 1) Jangka waktu 18 ( Delapan Belas ) Bulan, terhitung sejak tanggal 20 – 01- 2006, hingga tanggal 20 –07- 2007. 2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran uang sewa kepada PIHAK PERTAMA secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai dengan jadwal angsuran ( terlampir ) sebesar Rp. 402.800,- dalam 18 ( Delapan Belas ) kali angsuran , pembayaran pertama kali pada tanggal 20-02-06. Demikian pembayaran selanjutnya setiap tanggal 20 ( Dua Puluh ) dari bulan yang bersangkutan . 3) Semua pembayaran sewa Perlengkapan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilaksanakan melalui rekening PIHAK KEDUA yang dibuka oleh dan atas nama PIHAK KEDUA di PIHAK PERTAMA, dan dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mendebet rekening PIHAK KEDUA guna pembayaran biaya sewa Perlengkapan dan biaya-biaya lainnya. Pasal 3 BIAYA ADMINISTRASI 1) Anggota diwajibkan membayar biaya administrasi secara tunai sebesar Rp.160.000,terbilang ( Seratus enam puluh ribu rupiah ) . 2) Dalam hal ini diperlukan jasa-jasa notaris, asuransi, dan / atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala ongkos dan/atau biaya tersebut ditanggung oleh PIHAK Pertama.

178


Pasal 4 JAMINAN Untuk menjamin pembiayaan biaya sewa Tempat oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA , maka dengan ini PIHAK KEDUA menjaminkan. Segala harta kekayaan PIHAK KEDUA, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan angsuran biaya sewa Tempat. Pasal 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA 1) Membayar biaya sewa Perlengkapan dengan tertib dan teratur sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 perjanjian ini. 2) Memelihara atau merawat Perlengkapan yang disewa dengan baik, biaya perawatan atau pemeliharaan Perlengkapan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pasal 6 PERISTIWA CIDERA JANJI Apabila terjadi hal-hal di bawah ini ( setiap kejadian demikian , sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji “. 1) Kelalaian PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pad waktunya, dalam hal lewat waktu membayar biaya sewa Perlengkapan saja telah memberi bukti bahwa PIHAK KEDUA telah melalaikan kewajiban. Untuk hal ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Apabila terdapat suatu janji , pernyataan , jaminan atau kesepakatan dari PIHAK KEDUA menurut perjanjian ini ternyata tidak bear, tidak tepat atau menyesatkan. 3) Apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk menyatakan pailit. 4) Terhadapnya dilancarkan suatu tindakan apabila di dalam waktu 60 ( enam puluh ) hari takwin tidak dicabut akan menjurus kepada sautu pernyataan pailit dari PIHAK KEDUA. 5) Apabila ata barang-barang milik PIHAK KEDUA dan/ atau penjamin baik sebagian ataupun seluruhnya dilakukan sita jaminan atau sita eksekusi. 6) Apabila kekayaan PIHAK KEDUA serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian PIHAK PERTAMA mrnjadi berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi PIHAK KEDUA.

179


Pasal 7 PEMERIKSAAN DAN ONGKOS PERBAIKAN 1) PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dan setiap saat dapat memeriksa keadaan PERLENGKAPAN 2) Semua ongkos dan/atau biaya perbaikan atau pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8 HUKUM YANG MENGATUR Perjanjian ini dibuat oleh dan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Pasal 9 ARBITRASE Sesuatu sengketa yag ditimbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui dan menurut Peraturan Prosedur Badan syariah Arbitrase Nasional (BASYARNAS), Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat dan dapat diberlakukan di semua Pengadilan yang mempunyai wewenang hukum diatasnya. Pasal 10 KETENTUAN TAMBAHAN Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam akta atau surat yang merupakan satu kestuan dengan perjanjian ini. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas. PIHAK PERTAMA

Nur S Buchori Ketua

PIHAK KEDUA

Kurniasih Manager

Bapak “ X” Suami

Ibu “Y “ Isteri

Saksi- saksi

(……………………………)

(………………………..) 180


PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH No.021/Mdrbh/SA/VIII/2004

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. Annisa(4) : 29). “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (QS.Al Maidah (5) : 49).

PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jum’at, 6 Agustus 2004, kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a : Nur Syamsudin Buchori Jabatan : Ketua Nama : Kurniasih Jabatan : Manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Syariah “X”, beralamat di Jalan Bengawan Solo V No.5 Harapanjaya Bekasi. 2. N a m a : Bapak “ X “ No. Angota : 2006012334 Pekerjaan : Ketua Yayasan Sejahtera Umat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Sejahtera Umat, beralamat di Jalan Karimun Bekasi Barat, Kodya Bekasi.

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa menjalankan program Mudik Lebaran bersama Yayasan Sejahtera Umat. Anggota memerlukan sejumlah dana, dan untuk memenuhi hal tersebut nasabah telah mengajukan permohonan kepada Kopsyah untuk menyediakan pembiayaannya, yang keuntungan program ini kelak akan dibagi diantara anggota dan kopsyah berdasarkan prinsip bagi hasil (Syirkah) b. Bahwa terhadap permohonan anggota tersebut kopsyah telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan anggota maupun terhadap pembagian keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil. 181


Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan perjanjian ini dalam perjanjian pembiayan AL Mudharabah (Selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjianini yang dimaksud dengan a. “Mudharabah” adalah akad kerjasama antara Kopsyah selaku Shahibul Maal dengan Anggota selaku Mudharib yang mempunyai keahlian/kemampuan untuk mengelola Program Mudik Lebaran Bersama. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama nisbah yang disepakati. b. “Bagi Hasil/Syirkah” adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara anggota dengan Kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. c. “Nisbah” adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak anggota dan kopsyah yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota dengan kopsyah. d. “Masa (jangka Waktu)” adalah masa berlakukanya perjanjian sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 3 perjanjian ini. e. “Pendapatan” adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan oleh nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan oleh kopsyah sesuai dengan perjanjian ini. f. “Keuntungan” adalah pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 Pasal 1 Perjanjian ini dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak. g. “Pembukuan Pembiayaan” adalah pembukuan atas nama anggota pada Kopsyah yang khusus mencatat seluruh transaksi nasabah sehubungan dengan pembiayaan, yang merupakan bukti syah dan mengikat nasabah atas segala kewajiban pembayaran sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang syah menurut hukum. h. “Cidera Janji” adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 perjanjian ini yang menyebabkan kopsyahk dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan sekecil dan sekaligus jumlah kewajiban anggota kepada kopsyah sebelum Jangka waktu perjanjian ini. Pasal 2 PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. Kopsyah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada anggota sampai sejumlah Rp 9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan nasabah yang semata-mata akan dipergunakan untuk kerjasama “Program mudik bersama ” sesuai dengan rencana kerja yang disiapkan oleh anggota yang disetujui 182


oleh bank, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Jangka (waktu) penggunaan modal tersebut oleh nasabah berlangsung selama 4 (empat) bulan. Terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2004 yang dapat diperpanjang atas atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3 PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang. Kopsyah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan anggota menarik pembiayaan, setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : 1. Menyerahkan kepada kopsyah Permohonan realisasi pembiayaan yang berisi rincian penggunaan yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembiayaan tersebut harus dilakukan. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh Kopsyah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari saat pencairan harus dilaksanakan. 2. Menyerahkan kepada kopsyah seluruh dokumen anggota dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen penyelenggaraan mudik bersama. 3. Anggota berkewajiban membuat dan menanda tangani tanda bukti penerimaan uangnya, dan menyerahkan kepada kopsyah. Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen lainnya. kopsyah berkewajiban untuk menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada anggota. Pasal 4 KESEPAKATAN BAGI HASIL

1. Anggota dan Kopsyah sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah : a. 60 % (enam puluh persen) dari pendapatan/keuntungan untuk anggota. b. 40 % (empat puluh persen) dari pendapatan keuntungan untuk kopsyah. 2. Anggota dan Kopsyah juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan bagi hasil akan dilakukan sejak hari ini. 3. Kopsyah baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila kopsyah telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh anggota kepada kopsyah, dan kopsyah telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada anggota.

183


4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian ini, secara periodik sampai batas waktu kerjasama selesai. 5. Kopsyah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh anggota, selambat- lambatnya pada hari ke 5 sesudah kopsyah menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai data dan bukti – bukti lengkap dari anggota. 6. Apabila sampai sepekan kopsyah tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada anggota, maka kopsyah dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh anggota. 7. Anggota dan kopsyah berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa kopsyah hanya akan menanggung segala kerugian, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada anggota tersebut pada pasal 2. Pasal 5 PEMBAYARAN KEMBALI

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada kopsyah, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak kopsyah sesuai dengan Nisbah sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 perjanjina ini, menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Setiap pembayaran kembali oleh anggota kepada kopsyah atas pembiayaan yang diberikan oleh kopsyah dilakukan di kantor kpsyah atau di tempat lain yang ditunjuk kopsyah, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas anggota di kopsyah. 3. Dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui rekening anggota di kopsyah, maka dengan ini anggota memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab – sebab yang ditentukan dalam pasal 18 dan 13 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata kepada kopsyah, untuk mendebet rekening nasabah guna membayar/melunasi kewajiban anggota kepada kopsyah. 4. Apabila anggota membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh kopsyah lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak kopsyah sebagaiman yang telah ditetapkan dalam perjanjian. 5. Apabila anggota membayar kembali atau melunasi pembiayaan yang diberikan oleh kopsyah melampaui batas waktu yang diperjanjikan dalam surat perjanjian ini , maka terhadap anggota dikenakan denda sebesar 1 % per bulan yang harus dibayar lunas oleh anggota kepada kopsyah. Denda tersebut di masukan kedalam penerimaan dan ZIS guna kepentingan sosial 6. Apabila anggota tidak dapat mengembalikan Pokok Pembiayaan dikarenakan Kesalahan Manajemen, dipotong gajinya setiap bulan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas . 184


Pasal 6 BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK

1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan kopsyah kepada anggota sebelum ditandatanganinya perjanjina ini, dan anggota menyatakan persetujuannya. 2. Dalam hal ini anggota cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali/melunasi kewajibannya kepada kopsyah, sehingga kopsyah perlu menggunakan jasa Penasihat Hukum/Kuasa untuk menagihnya, maka anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa penasihat Hukum, jasa penagihan, dan jasa –jasa lainnya yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. 3. Setiap pembayaran kembali/pelunasan anggota sehubungan dengan perjanjian ini dan perjanjian lainnya yang mengikat anggota dan kopsyah, dilakukan oleh anggota kepada kopsyah tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan atau biaya- biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa terhadap setiap potongan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, akan dilakukan pembayarannya oleh anggota melalui kopsyah. Pasal 7 KAWAJIBAN NASABAH

Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh Kopsyah berdasarkan perjanjian ini, anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk : 1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan kopsyah, sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaiman ditetapkan pada lampiran yang diletakan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ddari perjanjian ini. 2. memberitahukan secara tertulis kepada kopsyah dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut nasabah maupun usahanya. 3. Melakukan pembayaran atau semua tagihan dari pihak ketiga dan setiap penerimaan tagihan dari pihak ketiga disalurkan melalui rekening anggota dan kopsyah 4. Mengelola dan menyelenggarkan pembukuan pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri. 5. Menyerahkan kepada kopsyah perhitungan usahanya secara rutin yang difasilitasi pembiayaannya berdasarkan perjanjian ini, selambatnya satu bulan setelah berakhirnya program mudik. 6. Menyerahkan kepada kopsyah setiap dokumen, bahan – bahan dan atau keterangan – keterangan yang diminta kopsyah kepadaanggota. 185


7.

Menjalankan usahanya menurut ketentuan – ketentuan, atau tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah. Pasal 8 PERNYATAAN PENGAKUAN ANGGOTA

Anggota dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenar – benarnya, menjamin dan karenya mengikatkan diri pada kopsyah, bahwa : 1. Anggota adalah Ketua Yayasan Sejahtera Umat yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. 2. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, anggota tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau abritase, berutang kepada pihak lain, diselidik atau dituntut oleh yang berwajib baik pada saat ini atau pun dalam masa penundaaan, yang dapat mempengaruhi asset, keadaankeuangan, dan atau mengganggu jalannya usaha nasabah. 3. Anggota memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya. 4. Orang – orang yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili dan atau yang diberi kuasa oleh anggota adalah sah dan berwenang, serta tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak manapun. 5. Anggota mengijinkan kopsyah pada saat ini dan untuk masa – masa selam berlansungnya perjanjian , untuk memasuki tempat usaha dan tempat lainnya yang berkaitan dengan usaha nasabah, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan – catatan, transaksi, dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung. Pasal 9 CIDERA JANJI

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 perjanjian ini, kopsyah berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban anggota kepada kopsyah berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : 1. Anggota tidak melakukan pembayaran atas kewajiban kepada bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 4 dan atau pasal 2 perjanjian ini. 2. Dokumen, surat – surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang – barang yang dijadikan jaminan, dan atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 9 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan atau anggota melakukan perbuatan yang melanggar ata bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 8 dan atau pasal 11 perjanjian ini. 3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan anggota disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib. 186


4. Nasabah berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh di bawah pengampuan, dalam keadaan insolvensi, dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Pasal 10 PELANGGARAN

Anggota dianggap telah melanggar syarat – syarat perjanjian ini bila terbukti nasabah melakukan salah satu dari perbuatan – perbuatan atau lebih sebagai beriku t : 1. Menggunakan pembiayaan yang diberikan kopsyah di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari kopsyah. 2. Melakukan pengalihan usahanya dengan cara apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan atau akuisisi dengan pihak lain. 3. Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan oleh kopsyah. 4. Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain. 5. Menolak atau menghalang – halangi kopsyah dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 11 perjanjian ini. Pasal 11 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Kopsyah atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari kopsyah berdasarkan perjanjian ini, serta hal – hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotocopinya. Pasal 12 ASURANSI

Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menutup asuransi berdasarkan syariah atas bebannya seluruh barang yang menjadi jaminan atas pembiayaan berdasr perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kopsyah, dengan menunjuk dan menetapkan kopsyah sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya, dan yang karena itu kopsyah berhak menerima pembayaran klaim asuransi tersebut (banker’s clause ). Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

a. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal – hal yang tercantum di dalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam 187


pelaksanaannya, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. b. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Syariah Abritase Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan negeri setempat menurut prosedur beracara yang berlaku. c. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum ( legal opinion ) dan atau putusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS/Pengadilan Negeri tersebut bersifat final dan mengikat. Pasal 14 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN

a. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat – kalimat awal surat perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing – masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat – alamat itu pula secara sah segala surat menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. b. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan, alamata barunya. c. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 15 PENUTUP

a. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani, anggota mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu anggota memahami dengan sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah nasabah menandatangani surat perjanjian ini. 188


b. Apabila ada hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka anggota dan kopsyah akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. c. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang – undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Demikianlah surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak kopsyah dan anggota di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing – masing disimpan oleh kopsyah dan anggota, dan masing - masing berlaku sebagai aslinya.

KOPSYAH “X”

Nur S. Buchori Ketua

ANGGOTA

Kurniasih Manager

Bapak “X” Suami

Ibu “ X “ Isteri

Saksi-Saksi

Pihak kopsyah

Pihak Anggota

189


CONTOH AKAD MURABAHAH

PERJANJIAN JUAL-BELI MURABAHAH No. …………………………

             "Dan Allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275).

   

         

                             

"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu d engan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisaa': 29).

PERJANJIAN JUAL-BELI AL-MURABAHAH dibuat dan ditandatangani pada hari ini, ..…………, tanggal …… bulan ..…………………… tahun ………. oleh dan antara pihak-pihak : 1. Nama

: …………………………………………………………………………

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku …………………………..… dari, dan karenanya berdasarkan …...….…………………. ……………………………………, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UJKS KOPSYAH .............. beralamat di……………………….………………………………………………………………………….. Untuk selanjutnya disebut : PIHAK PERTAMA, UJKS KOPSYAH atau disebut juga PENJUAL. 2. Nama

: …………………………………………………………………………

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak untuk diri sendiri / dalam kedu-dukannya selaku ……………...………………………. dari, dan karenanya berdasarkan ……………..………………………………………………….. bertindak untuk dan atas nama …………………………………………………………., beralamat di ………………………… Untuk selanjutnya disebut : PIHAK KEDUA, ANGGOTA atau disebut juga PIHAK PEMBELI; Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa, Anggota telah mengajukan permohonan kepada UJKS KOPSYAH untuk membeli barang sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini, dan berdasarkan permohonan Anggota tersebut UJKS KOPSYAH menyetujui, dan dengan Perjanjian ini mengikatkan diri untuk membeli, menyediakan, dan selanjutnya menjual barang tersebut kepada Anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dan diatur dalam perjanjian ini. 190


2. Bahwa, berdasarkan ketentuan syariah, pembelian barang oleh UJKS KOPSYAH dari pemasok dan penjualan barang tersebut oleh UJKS KOPSYAH kepada Anggota berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Anggota untuk dan atas nama UJKS KOPSYAH membeli barang dari pemasok, sesuai dengan permohonan dan untuk memenuhi kepentingan Anggota berdasarkan harga beli UJKS KOPSYAH yang telah disepakati bersama oleh UJKS KOPSYAH dan Anggota, dan selanjutnya UJKS KOPSYAH menjual dengan harga jual UJKS KOPSYAH kepada Anggota yang telah disepakati, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelak-sanaan Perjanjian ini. b. Penyerahan barang tersebut dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Anggota dengan sepersetujuan dan sepengetahuan UJKS KOPSYAH. c. Dalam jangka waktu yang disepakati, Anggota membayar harga pokok yaitu harga beli barang oleh UJKS KOPSYAH dari pemasok ditambah margin keuntungan yang diperoleh UJKS KOPSYAH, sehingga karenanya, sebelum Anggota melunasi pembayaran harga jual kepada UJKS KOPSYAH, Anggota berutang kepada UJKS KOPSYAH. Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Per-janjian ini yang selengkapnya sebagai berikut : Pasal

1

DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan : a. “Jual-beli al murabahah” adalah jual beli antara Anggota sebagai pemesan untuk membeli, dan UJKS KOPSYAH sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli UJKS KOPSYAH dan harga jual UJKS KOPSYAH kepada Anggota sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh UJKS KOPSYAH, serta persetujuan Anggota untuk membayar harga jual UJKS KOPSYAH tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran. b. “Barang” adalah barang yang menjadi objek dalam Perjanjian Jual-Beli al Murabahah ini, yang meliputi segala jenis atau macam barang yang dihalalkan oleh syariah, baik zat maupun cara perolehannya. c. “Pemasok atau Suplier” adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh UJKS KOPSYAH untuk menyediakan barang yang akan dibeli oleh UJKS KOPSYAH dan selanjutnya akan dijual kepada Anggota. d. “Harga Beli” adalah sejumlah uang yang dikeluarkan UJKS KOPSYAH untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh Anggota dan disetujui oleh UJKS KOPSYAH berdasar Surat Persetujuan 191


Prinsip dari UJKS KOPSYAH kepada Anggota, termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut. e. “Keuntungan” adalah keuntungan UJKS KOPSYAH atas terjadinya jual-beli al-Murabahah ini yang disetujui oleh UJKS KOPSYAH dan Anggota yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. f. “Harga Jual” adalah harga beli ditambah dengan sejumlah keuntungan UJKS KOPSYAH yang disepakati oleh UJKS KOPSYAH dan Anggota yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. g. 1. “Surat Pengakuan Utang” adalah Surat Pengakuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Anggota yang me-nyatakan bahwa Anggota mempunyai utang yang harus dilunasi kepada UJKS KOPSYAH sebagaimana UJKS KOPSYAH mengakui dan menerima pengakuan Anggota tersebut sebesar jumlah yang tercantum di dalam Surat Pengakuan Utang. 2. “Surat Sanggup Membayar” adalah surat pernyataan di atas meterei yang cukup yang menyatakan Anggota sanggup untuk membayar lunas kepada UJKS KOPSYAH utang yang termaktub di dalam Surat Pengakuan Utang. h. “Dokumen Jaminan” adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan bagi terlaksananya kewajiban Anggota terhadap UJKS KOPSYAH berdasarkan Perjanjian ini. i. “Hari Kerja UJKS KOPSYAH” adalah Hari Kerja UJKS KOPSYAH Indonesia. j. “Cidera Janji” adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebahagian atau seluruh kewajiban Anggota yang menyebabkan UJKS KOPSYAH dapat menghentikan seluruh atau sebahagian pembayaran atas harga beli barang termasuk biaya-biaya yang terkait, serta sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Anggota kepada UJKS KOPSYAH.

192


Pasal

2

POKOK PERJANJIAN 1. Pihak Pertama berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual …………………………… …………………………………………………………………………..,- untuk selanjutnya disebut “barang”-, dan menyerahkannya kepada Pihak Kedua, seba-gaimana Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan me-nerima barang tersebut dari Pihak Pertama. 2. Jual-beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disepakati oleh kedua belah pihak untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual UJKS KOPSYAH sebesar Rp …………… (………………………………………………………………………. ) yang ditetapkan berdasarkan harga beli UJKS KOPSYAH sebesar Rp. .…………………… ( …..……………………) ditambah keuntungan UJKS KOPSYAH sebesar Rp .………………… (…………...……………………). 3. Harga jual UJKS KOPSYAH tersebut pada ayat 2 tidak termasuk biaya-biaya administrasi, seperti biaya notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua. Pasal

3

REALISASI PERJANJIAN Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan pe-nyediaan fasilitas jual-beli al murabahah yang ditetapkan oleh yang berwenang, UJKS KOPSYAH ber-janji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Anggota memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : 1. telah menyerahkan kepada UJKS KOPSYAH surat atau formulir permohonan pesanan barang yang berisi rincian barang yang akan dibeli serta tanggal penyerahan barang yang dikehen-daki berdasarkan perjanjian ini ; 2. telah menyerahkan kepada UJKS KOPSYAH semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini ; 3. telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian jaminan yang dipersyaratkan ; 4. telah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan Perjanjian ini ; 5. telah menyerahkan kepada UJKS KOPSYAH Surat Pengakuan Utang sebagai Surat Sanggup untuk membayar lunas harga jual kepada UJKS KOPSYAH. Atas penyerahan surat-surat tersebut dari Anggota kepada UJKS KOPSYAH, UJKS KOPSYAH wajib menerbitkan dan menyerahkan kepada Anggota tanda bukti p enerimaannya. Pasal

4

PENYERAHAN BARANG 1. Berdasarkan syarat-syarat pembelian antara UJKS KOPSYAH dan Pemasok, maka atas persetujuan dan sepengetahuan UJKS KOPSYAH, penyerahan barang dimaksud pada Pasal 2 akan dilakukan langsung oleh Pemasok kepada Anggota. 2. Apabila pelaksanaan teknis pembelian barang oleh UJKS KOPSYAH dari Pemasok dilakukan oleh Anggota untuk dan atas nama UJKS KOPSYAH berdasarkan kuasa dari UJKS KOPSYAH, maka kuasa harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3.

193


Pasal

5

JANGKA WAKTU DAN CARA PEMBAYARAN 1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada UJKS KOPSYAH untuk membayar harga jual barang sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini secara tunai dan sekaligus dalam jangka waktu …….. ( …...…………….. ) bulan terhitung sejak tanggal ditanda-tanganinya Perjanjian ini, atau pada tanggal …………………………, atau dengan cara mengangsur pada tiap-tiap bulan pada hari kerja UJKS KOPSYAH, masing-masing sebesar Rp. …………………… (…………………………………………………………………….) sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran yang ditetapkan dalam Surat Sanggup untuk membayar lunas sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. 2. Bila tanggal jatuh tempo atau saat pembayaran angsuran jatuh tidak pada hari kerja UJKS KOPSYAH, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran kepada UJKS KOPSYAH pada hari pertama UJKS KOPSYAH b ekerja kembali. 3. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Anggota kepada UJKS KOPSYAH, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar penalti kepada UJKS KOPSYAH sebesar Rp ……………………… (……………………………………………………………). Pasal 6 PENGAKUAN UTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN 1. Berkaitan dengan jual-beli ini, selama harga jual UJKS KOPSYAH sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 belum dilunasi oleh Anggota kepada UJKS KOPSYAH, maka Anggota dengan ini mengaku berutang kepada UJKS KOPSYAH sebagaimana UJKS KOPSYAH menerima pengakuan utang tersebut dari Na-sabah sebesar harga atau sisa harga yang belum dibayar lunas oleh Anggota. 2. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pelunasan utang tersebut pada ayat 1 tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menanda-tangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada UJKS KOPSYAH sebagaimana yang dilampirkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Pasal 7 TEMPAT PEMBAYARAN 1. Setiap pembayaran atau pelunasan utang atau angsuran oleh Anggota kepada UJKS KOPSYAH di-lakukan di kantor UJKS KOPSYAH atau di tempat lain yang ditunjuk UJKS KOPSYAH, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Anggota di UJKS KOPSYAH. 2. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Anggota di UJKS KOPSYAH, maka dengan ini Anggota memberi kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mendebet rekening Anggota guna membayar/melunasi utang Anggota. Pasal

8

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK 1. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan Perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan UJKS KOPSYAH kepada Anggota sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, dan Anggota menyatakan persetujuannya. 2. Dalam hal Anggota cidera janji tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya ke-pada UJKS KOPSYAH, sehingga UJKS KOPSYAH perlu menggunakan jasa Penasihat 194


Hukum/Kuasa untuk me-nagihnya, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar se-luruh biaya jasa Penasihat Hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut hukum. 3. Setiap pembayaran/pelunasan utang sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau perjan jian lain yang terkait dengan Perjanjian ini dan mengikat UJKS KOPSYAH dan Anggota, dilakukan oleh Anggota kepada UJKS KOPSYAH tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan/atau biaya-biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar melalui UJKS KOPSYAH, se-tiap potongan yang diharuskan oleh p eraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal

9

PERISTIWA CIDERA JANJI Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian ini, UJKS KOPSYAH berhak untuk menagih pembayaran dari Anggota atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya, atas seluruh atau sebahagian jumlah utang Anggota kepada UJKS KOPSYAH berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini : 1. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Utang dan Surat Sanggup Membayar yang telah diserahkan Anggota kepada UJKS KOPSYAH ; 2. dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruhmasukkan ke dalam dokumen yang diserahkan Anggota kepada UJKS KOPSYAH sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 palsu, tidak sah, atau tidak benar ; 3. Anggota tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Perjanjian ini ; 4. apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, Anggota tidak dapat atau ti-dak berhak menjadi Anggota ; 5. Anggota atau pihak ketiga telah memohon kepailitan terhadap Anggota ; 6. Anggota dinyatakan dalam pailit, ditaruh di bawah pengampuan, dibubarkan, insolvensi dan/atau likuidasi ; 7. apabila karena sesuatu sebab, seluruh atau sebahagian Akta Jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan atau Badan Arbitase ; 8. apabila pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Anggota dalam Per janjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih. Pasal 10 AKIBAT CIDERA JANJI 1. Apabila Anggota tidak melaksanakan kewajibannya tersebut pada Pasal 5 Surat Perjanjian ini, maka demi hukum UJKS KOPSYAH berhak memohon eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang atau UJKS KOPSYAH untuk dan atas nama A nggota melaksanakan sendiri penjualan barang jaminan berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan Anggota kepada UJKS KOPSYAH sebagaimana yang dilampirkan dari Surat Perjanjian ini, yang dilakukan baik melalui pelelangan 195


umum atau pun melalui penjualan secara langsung, serta meng-gunakan uang hasil lelang eksekusi, lelang umum atau penjualan langsung tersebut sebagai pelunas kewajiban Anggota kepada UJKS KOPSYAH. 2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan UJKS KOPSYAH melalui lelang eksekusi atau lelang umum, maka Anggota dan UJKS KOPSYAH berjanji dan saling mengikatkan diri untuk menerima harga lelang tersebut setelah dikurangi biaya-biaya lelang sebagai harga jual barang jaminan. 3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan secara langsung atau di bawah tangan, maka Anggota dan UJKS KOPSYAH saling sepakat bahwa harga jual barang jaminan ditetapkan oleh UJKS KOPSYAH menurut harga pasar pada saat barang jaminan itu dijual yang disertai data mengenai harga pasar dimaksud. 4. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban Anggota, maka Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap melunasi sisa kewajibannya kepada UJKS KOPSYAH. Sebaliknya, apabila hasil pen-jualan barang jaminan setelah dikurangi biaya-biaya penjualan ternyata melebihi besarnya kewajiban Anggota kepada UJKS KOPSYAH, maka UJKS KOPSYAH berjanji dan dengan ini meng-ikatkan diri untuk dengan serta merta menyerahkan seluruh kelebihan penjualan tersebut kepada Anggota. Pasal 11 PENGAKUAN DAN PEMBEBASAN UJKS KOPSYAH DARI TUNTUTAN/GUGATAN PIHAK KETIGA Anggota dengan ini menyatakan mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa : 1. Anggota berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Perjanjian ini dan semua surat dokumen yang menjadi kelengkapannya serta berhak pula untuk menjalankan usaha tersebut dalam Perjanjian ini. 2. Anggota menjamin, bahwa segala surat dan dokumen serta akta yang Anggota tandatangani dan/atau gunakan berkaitan dengan Perjanjian ini adalah benar, keberadaannya sah, tindakan Anggota tidak melanggar atau bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan. 3. Anggota menyatakan, bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian ini para anggota Direksi dan anggota Komisaris perusahaan Anggota telah mengetahui dan menyetujui halhal yang dilakukan Anggota berkaitan dengan Perjanjian ini. 4. Dalam hal berlum dicukupinya barang jaminan untuk melunasi utang Anggota kepada UJKS KOPSYAH, Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk dari waktu ke waktu selama utangnya belum lunas akan menyerahkan kepada UJKS KOPSYAH, jaminan-jaminan tam-bahan yang dinilai cukup oleh UJKS KOPSYAH. 5. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri mendahulukan untuk membayar dan melunasi kewajiban Anggota kepada UJKS KOPSYAH dari kewajiban lainnya. 6. Dalam hal-hak yang berkaitan dengan ayat-ayat 1, 2 dan/atau 3 pasal ini, Anggota ber janji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membebaskan UJKS KOPSYAH dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau atas alasan apa pun.

196


Pasal 12 PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN ANGGOTA Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, bahwa selama masa berlangsungnya Perjanjian ini, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari UJKS KOPSYAH, Anggota tidak akan melakukan salah satu, sebahagian atau seluruh perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 1. melakukan akuisisi, merger, restrukturisasi dan/atau konsolidasi perusahaan Anggota dengan perusahaan atau orang lain ;menjual, baik sebagian atau seluruh asset perusahaan Anggota yang nyata-nyata akan mempengaruhi kemampuan atau cara membayar atau melunasi utang-utang atau sisa utang Anggota kepada UJKS KOPSYAH, kecuali menjual barang dagangan yang menjadi kegiatan usaha Anggota ; 2. membuat utang kepada pihak ketiga (pihak lain) ; 3. mengubah Anggaran Dasar, susunan pemegang saham, Komisaris dan/atau Direksi perusahaan Anggota ; 4. melakukan investasi baru, baik yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tu juan perusahaan Anggota ; 5. memindahkan kedudukan/lokasi barang jaminan dari kedudukan/lokasi barang itu se-mula atau sepatutnya berada, dan/atau mengalihkan hak atas barang atau barang ja-minan yang bersangkutan kepada pihak lain ; 6. mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk eksekutor, kurator, likuidator atau pengawas atas sebagian atau seluruh harta kekayaan Anggota. Pasal

13

RISIKO Anggota atas beban dan tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, dan karenanya bertanggung jawab baik terhadap keadaan fisik barang maupun sahnya bukti-bukti, surat-surat dan/atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang dan barang-barang yang yang dijaminkan, sehingga karena itu Anggota berjanji dan dengan ini membebaskan UJKS KOPSYAH dari segala tuntutan atau gugatan yang datang dari pihak mana pun dan/atau berdasar alasan apa pun. Pasal

14

ASURANSI Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk atas bebannya menutup asuransi berdasar syariah terhadap seluruh barang dan jaminan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh UJKS KOPSYAH, dan dengan serta merta menunjuk dan menetapkan UJKS KOPSYAH sebagai pihak yang berhak untuk menyimpan polis asuransinya dan yang karena itu UJKS KOPSYAH berhak menerima pembayaran klaim atas asuransi tersebut ( UJKS KOPSYAHer’s clause ). Pasal

15

PENGAWASAN/PEMERIKSAAN Anggota berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk memberikan izin kepada UJKS KOPSYAH atau petugas yang ditunjuknya, guna melaksanakan pengawasan/pemeriksaan terhadap ba-rang maupun barang jaminan, serta pembukuan dan catatan pada setiap saat selama ber-langsungnya Perjanjian ini, dan kepada 197

Panduan Praktis Koperasi Syariah Indonesia petugas UJKS KOPSYAH tersebut diberi hak untuk mengambil gambar (foto), membuat fotokopi dan/atau catatan-catatan yang dianggap perlu.

Pasal

16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Surat Perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan-nya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu ter-hadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Muamalat Indo-nesia (BAMUI) menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase ter-sebut. 3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan/atau putusan yang ditetapkan oleh badan Arbitrase Muamalat Indonesia tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding).

Pasal 17 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN 1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Surat Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi di antara kedua pihak akan dilakukan. 2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya alamat barunya dengan surat tercatat atau surat tertulis yang disertai tanda bukti penerimaan dari pihak lainnya. 3. Selama tidak ada pemberitahuan tentang perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat Perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal

18

PENUTUP 1. Sebelum Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Anggota, Anggota mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Anggota telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Anggota memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Na-sabah menandatangani Surat Perjanjian ini. 198


2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Anggota dan UJKS KOPSYAH akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum. 3. Tiap Addendum dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundangundangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh UJKS KOPSYAH dan Anggota di atas kertas yang bermeterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh UJKS KOPSYAH dan Anggota, dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. UJKS KOPSYAH ..............

ANGGOTA

………..……………………

….………..………………

Saksi – Saksi

………..……………………

….………..………………

199


DAFTAR PUSTAKA

Abu Syadi, Khalid, (2006). Bisnis Yang Tak Pernah Rugi. Tips Kebahagiaan Dunia Akherat.. Jakarta. Robbani Press. A, Karim, Adiwarman, IR.H, SE,M.B.A, M.A.E.P. (2001). Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta. Gema Insani. Akram Khan, Muhammad. (1996). Ajaran Nabi Muhammad Saw Tentang Ekonomi, Kumpulan Hadits-Hadits Pilihan Tentang Ekonomi. Jakarta. Pt. Bank Muamalat Indonesia. Amin, A. Riawan. (2004). Zikr, Pikr, Mikr. The Celestial Management. Jakarta. Senayan Abadi Publishing. Arifin, Zainul. Drs, MBA. (2002). Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Kerjasama PT. Bank Muamalat, Tbk dengan Tazkia Institute. Jakarta Bahreisy, Salim.H. Bahreisy, Said.H. (1980). Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier. Surabaya. pt. Bina Ilmu. Bank Indonesia. (2005). Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Agustus 1999 – Januari 2005. Jakarta. Dirketorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. Bin Ibrahim, Lam, Abdullah, Bentler, (2005). Fiqih Finansial, Referensi Lengkap Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim untuk Mengelola Hartanya Agar Menjadi Berkah. Solo. Era Intermedia. Chapra, Umer. M, DR.. (2001). The Future Of Economics An Islamic Perspective. Lanscape Baru Perekonomian Masa Depan. Jakarta. Shari’ah Economic And Banking Institute. Chapra, Umer.M,DR. Ahmad, Habib (2002). Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah. Islamic Development Bank. Jakarta. Islamic Research And Training Institute Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1976). Pendidikan Koperasi. Jakarta. Balai Pustaka. DH, Swastha. DR, MBA, SE. Sukotjo, Ibnu. SE. (1995). Pengantar Bisnis Modern. (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern). Edisi ketiga. Yogyakarta. Liberty.

200

panduan koperasi syariah

Recommend Documents