Nilai Ideal Adalah Nilai

1. nilai ideal ideal adalah adalah nilai-nilai nilai-nilai dasar yang mempunyai mempunyai sifat sifat tetap tetap (tidak (tidak berubah), nilai-nilai ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. ilai-nilai dasar Pan!asila ("etuhanan, "emanusiaan, Persatuan, "erakyatan dan "eadilan #$sial) kemudian di%abarkan men%adi nilai-nilai instrumental dan nilai praksis yang lebih bersifat &eksibel dalam bentuk aturan atau n$rma-n$rma yang berlaku dalam kehidupan bemasyarakat, berbangsa dan bernegara. ilai instrumental adalah pen%abaran lebih lan%ut dari nilai dasar atau nilai ideal se!ara lebih kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan Perundang undangan lainnya, dan dalam 'ata Urutan Peraturan Perundangundangan egara menurut UU $. 1 'ahun 4. ilai instrumental ini dapat berubah atau diubah ilai Praksis adalah nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ilai praksis %uga dapat berubah*diubah atau bisa %uga dikatakkan nilai praksis merupakan penerapan dari nilai instrumental dan nilai ideal pada kehidupan sehari hari. . "ekuasaan "ekuasaan legeslatif legeslatif adalah adalah kekuasaa kekuasaan n untuk membuat atau atau membentuk undang undang. "ekuasaan ini dipegang $leh De+an Per+akilan akyat (DP) $nt$h  "ekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan utuk men%alankan undang undang dan penyelenggara pemerintah negara. "ekuasaan ini dipegang $leh presiden. $nt$h "ekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan hakim yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum pan!asila, yang di pegang $leh /ahkamah "$nstitusi. $nt$h  "ekuasaan k$nstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang Undang Dasar yang di%alankan $leh /a%elis Permuya+aratan Dasar. $nt$h "ekuasaan inspektif adalah kekuasaan yang berhubung dengan penyelenggaraan penyelenggaraan pemeriksa atas pengel$laan dan tanggung %a+ab tentang keuangan negara, yang di%alankan $leh 0adan Pemeriksa egara. $nt$h  "ekuasaan m$neter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebi%akan m$neter, mengatur dan men%aga kelan!aran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. $nt$h  . 0hd2s hd2sd2 d2ah ahs s 4. Pembagian Pembagian kekuasaan kekuasaan pemerintahan seperti didapat didapat garis-garis garis-garis besarnya dalam susunan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersumber kepada susunan ketatanegaraan 3nd$nesia asli, yang dipengaruhi besar $leh pikiran-pikiran falsafah negara 3nggris, Peran!is, rab, merika

#erikat dan #$2iet usia. liran pikiran itu $leh 3nd$nesia dan yang datang dari luar, diperhatikan sungguh-sungguh dalam pengupasan ketatanegaraan ini, semata-mata untuk men%elaskan pembagian kekuasaan pemerintahan menurut k$nstitusi pr$klamasi. Pembagian kekuasaan pemerintah epublik 3nd$nesia 1945 berdasarkan a%aran pembagian kekuasaan yang dikenal garis-garis besarnya dalam se%arah ketatanegaraan ketatanegaraan 3nd$nesia tetapi pengaruh dari luar diambil tindakan atas tiga kekuasaan, yang dinamai 'rias P$liti!a, seperti dikenal dalam se%arah k$ntitusi di 6r$pa 0arat dan amerika #erikat. %aran 'rias P$liti!a diluar negeri pada hakikatnya mendahulukan dasar pembagian kekuasaan, dan pembagian atas tiga !abang kekuasaan ('rias P$liti!a) P$liti!a) adalah hanya akibat dari pemikiran ketatanegaraan untuk memberantas tindakan se+enang-+enang se+enang-+enang pemerintah dan untuk men%amin kebebasan rakyat yang terperintah