Modul Mahasiswa Bahan Ajar PPA Kespro Pada Krisis Kesehatan Darurat Bencana

Buku Pegangan Mahasiswi Modul Mahasiswi

MODUL BAH BAHANAJ AR PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA)

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA - (PP IBI) INDONESIAN MIDWIVES ASSOCIATION (IMA) - CENTRAL BOARD

Address: Jl. Johar Baru V No. D13 D 13 Jakarta Pusat 10560 DKI Jakarta Indonesia Phone. +6221 +6221 4247789, +6221 4226043 Fax. +6221 4244214 Email. [email protected] / [email protected] p [email protected] Website: www.ibi.or.id

Buku Pegangan Mahasiswi Panduan Mahasi Mahasiswi

MODUL BAH BAHANAJ AR PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) Kontributor: 1. Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes PPIBI 2. Masyitha, SST, SKM, M.Kes PPIBI 3. Indra Supradewi, SKM, MKM PPIBI 4. Rizqi Amelia, AM.Keb PPIBI 5. Ribka Sebayang (Sub.Dit Kespro – Dit Bina Kes. Ibu Kemenkes) 6. Dr. Syarifudin (Pusat Penanggulangan Krisis Kemenkes) 7. Yopita Ratnasari, SST (Pusdiklatnakes – PPSDM Kes) 8. Willa Follona, SST, M. Kes (Poltekkes Jakarta III) 9. Herlyssa, SST, M.Kes (Poltekkes Jakarta III) 10. Herlina Mansur, SST (Akbid Sismadi) 11. Kusuma Dini, AmKeb, MKM (Akbid Sismadi) 12. Dr. Rosilawati Anggraini (UNFPA) 13. Yolanda Piliang (UNFPA) Editor : 1. Indra Supradewi, SKM, MKM 2. Kusuma Dini, AmKeb, MKM 3. Lukmanul Hakim Disain cover dan Layout : Lukmanul Hakim

Dicetak oleh Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia © 2015. Dipublikasikan oleh IBI Publishing Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PPIBI) Jl. Johar Baru V no. D13 Jakarta Pusat E Mail: [email protected] – [email protected] Website: http://www.ibi.or.id

SEBUAH PENGANTAR

SEJARAH PENGEMBANGAN MODUL BAHAN AJAR PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA)

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena kondisi kondisi geografis dan demografis yang disebabkan disebabkan oleh baik faktor faktor alam dan non alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan letusan gunung gunung berapi,

banjir, tanah tanah longsor, kemarau, kebakaran hutan, hutan,

konflik, dan lain-lain. Bencana dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, trauma fisik maupun psikologis, masalah asupan makanan bahkan korban jiwa dan masalah lainnya. Masalah-masalah tersebut dapat menyebabkan krisis kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi krisis kesehatan namun pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi sering kali terabaikan. Kesehatan Reproduksi sangat penting mendapat perhatian karena sangat berhubungan erat dengan sistem, fungsi dan prosesnya mencakup kesehatan seksual dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan dan hubungan pribadi demi terciptanya ter ciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam situasi krisis rentan terjadinya kesakitan, kematian dan kecacatan pada populasi yang terkena dampak terutama perempuan dan anak. Kesehatan perempuan merupakan kunci bagi kualitas generasi penerusnya. Ibu yang sehat ketika hamil, aman ketika melahirkan umumnya akan melahirkan bayi yang sehat pula. Hal itu dapat terjadi jika hubungan seksual dilakukan secara aman dan bermartabat, namun jika hubungan seksual secara paksaan atau tidak diinginkan maka kehamilannyapun tidak diharapkan yang dapat berakhir dengan aborsi, pe nelantaran bayi bahkan kematian ibu dan anaknya. Situasi krisis dan pengungsian dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual pada perempuan dan anak termasuk penyimpangan perilaku seksual, seperti perlecehan seksual, perkosaan, penculikan, perdagangan anak, prostitusi, IMS, dan Kehamilan Tidak Diinginkan. Masalah-masalah tersebut telah disusun dalam modul PPAM Kesehatan Reproduksi pada krisis kesehatan. Materi-materi yang terkandung dalam modul PPAM Kesehatan Reproduksi pada krisis kesehatan sangat erat kaitannya dengan kompetensi, tugas, fungsi dan kewenangan Bidan. Materi ini dibuat berdasarkan pengalaman-pengalama pengalaman-pengalaman n bidan ketika mengatasi PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM)

KESEHATAN KESEHAT AN REPRODUKSI REPRODUKS I (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

i

SEBUAH PENGANTAR

masalah PPAM dan Kesehatan Reproduksi pada daerah krisis kesehatan antara lain peristiwa tsunami di provinsi NAD, gempa di Yogyakarta, gunung meletus di Sumatera Utara, banjir di Jakarta. Berdasarkan kepedulian bidan tentang kemanusiaan dalam situasi krisis kesehatan tersebut maka UNFPA menilai menilai bahwa IBI mempunyai potensi untuk dilibatkan dalam mengatasi masalah situasi krisis kesehatan dan bencana, terutama kesehatan reproduksi sebagai salah satu area kewenangan bidan. Area kewenangan bidan ini telah diakui dan tercantum dalam Undang-Undang nomor 71 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Permenkes nomor 369 tahun 2007 tentang Standar Profersi Bidan dan Permenkes nomor 1464

tahun 2010 tentang Registrasi dan

Penyelenggaraan Praktik Bidan. IBI merupakan unsur penting pada setiap pelatihan – pelatihan PPAM Kespro yang diselenggarakan oleh UNFPA dan Kemenkes RI. IBI memegang peran kunci sebagai Pelatih dan Fasilitator pada pelatihan PPAM Kespro utamanya pada materi Maternal Neonatal, KB, Kespro, Kespro Remaja dan Paska Keguguran. Saat ini IBI memiliki sejumlah pelatih dan fasilitator PPAM tingkat nasional dan tingkat Reg ional Asia Pasifik. Melihat besarnya sumber sumber daya yang dimiliki dimiliki oleh IBI,

UNFPA berkomitmen

mendukung IBI dalam menyiapkan bidan yang siap pakai pada kondisi darurat/krisis. Dukungan yang diberikan berupa pelatihan PPAM Kespro Situasi Bencana bagi 66 dosen pada tanggal 10–13 Desember 2012 di Yogyakarta dan tanggal 22–25 Mei 2013 di Makassar. Peserta pelatihan merekomendasikan perlu dikembangkannya sebuah modul bahan ajar PPAM Kespro bagi mahasiswi kebidanan, yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembekalan kepada peserta didik yang kelak setelah lulus dari pendidikan, dapat memberikan layanan awal minimal kesehatan reproduksi pada kondisi darurat di daerah bencana. Tindaklanjut dari rekomendasi tersebut adalah UNFPA memberikan fasilitasi pengembangan Modul Bahan Ajar PPAM Kespro yang dimulai pada bulan Juni 2014, yang terdiri dari kegiatan berikut ini: a. Kegiatan Penyusunan draft Modul Bahan Ajar oleh Tim IBI dan UNFPA yang berlangsung pada periode Januari – Mei 2014. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM)


ii

SEBUAH PENGANTAR

b. Kegiatan Diseminasi Modul Bahan Ajara pada tanggal 21 Juli 2014 di Jakarta yang dihadiri oleh 60 peserta terdiri dari 50 perwakilan institusi se Jabodetabek, Kemenkes, PPSDM dan IBI. Pada kegiatan ini didapat beberapa masukan sebagai bahan penyempurnaan modul yang y ang akan diujicobakan. c. Briefing Pra Uji Coba Modul Bahan Ajar PPAM pada tanggal 8- 9 Agustus Agustus 2014 di Jakarta d. Ujicoba Modul Bahan Ajar PPAM Kespro pada September – Desember 2014 di 6 (enam) Institusi Pendidikan Kebidanan yaitu: 1)

Jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Aceh

Dilaksanakan pada tanggal 14 - 27 September 2014. Jumlah Peserta didik yang menjadi sasaran ujicoba sebanyak 25 orang. 2)

Akademi Kebidanan Alifah Padang

Dilaksanakan tanggal 15 - 26 September 2014.Jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak 30 mahasiswa. mahasiswa. 3)

Jurusan kebidanan Stikes Aisiyah Yogyakarta

Dilaksanakan tanggal 22 - 27 September 2014. Jumlah peserta kegiatan adalah sebanyak sebanyak 20 orang yang terdiri dari 17 orang mahasiswa mahasiswa D III kebidanan dan 3 orang mahasiswa D IV Kebidanan 4)

Prodi Kebidanan Sutomo Poltekkes Poltekkes Surabaya

Dilaksanakan pada tanggal 1 – 13 September 2014. Peserta ujicoba modul adalah mahasiswa Kebidanan Poltekes Kebidanan Surabaya tingkat akhir sejumlah 30 mahasiswa. 5)

Jurusan kebidanan Poltekkes Kupang

Kegiatan Uji coba modul dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus – 6 Sept 2014. Peserta ujicoba modul adalah mahasiswa Kebidanan Poltekes Kebidanan Kupang Kupang sejumlah 20 mahasiswa. 6)

Jurusan kebidanan Poltekkes Ambon

Kegiatan Uji coba modul dilaksanakan tanggal 27 Agustus sampai dengan 5 September 2014. Peserta ujicoba modul adalah mahasiswa Tingkat III Jurusan Kebidanan Poltekes Ambon sejumlah 30 mahasiswa. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM)


iii

SEBUAH PENGANTAR

Sesuai hasil evaluasi ujicoba serta dari lapangan/lahan ujicoba, PPIBI telah melakukan revisi terhadap modul dengan memasukan muatan lokal sesuai dengan kondisi di Indonesia. Modul ini telah disesuaikan dengan Revisi Pedoman Praktis Kespro pada Penanggulangan Bencana di Indonesia Kemenkes Tahun 2015. Finalisasi modul dilaksanakan pada tanggal 11 – 13 Mei 2015, dan 18 – 20 Mei 2015 yang melibatkan Dit. Bina Kes Ibu, Pusat Penanggulangan Krisis Kemenkes, PPSDM, IBI, Perwakilan Dosen dan UNFPA. Selanjutnya Modul Bahan Ajar PPAM Kesehatan Reproduksi pada Situasi Tanggap Darurat Bencana telah siap untuk digunakan sebagai mata ajar dan diterapkan pada kurikulum pendidikan kebidanan di institusi masing – masing.

PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM)

KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

iv

SEBUAH PENGANTAR

PEDOMAN IMPLEMENTASI MODUL BAHAN AJAR PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) DALAM KURIKULUM

A. MUATAN LOKAL

Penerapan modul ini dapat digunakan sebagai mata ajar baru berupa muatan lokal (mulok) dengan beban 2 (dua) SKS dengan syarat diberikan kepada peserta didik di semeter 5 (lima), dimana mahasiswi sudah memiliki pengetahuan pelayanan kebidanan pada situasi normal.

Diharapkan setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik dapat memposisikan diri dalam memberikan pelayanan kebidanan “awal minimal” pada saat krisis dan pelayanan kebidanan “paripurna” pada situasi normal.

Penerapan Modul Bahan Ajar PPAM Kespro pada Krisis Kesehatan (Situasi Tanggap Darurat Bencana) sebagai mulok disarankan dilaksanakan di institusi yang daerahnya “sering” terkena bencana alam seperti gempa, gunung meletus, banjir atau bencana akibat konflik.

B. INSERTING

Modul ini juga dapat digunakan sebagai insert pada mata ajaran yang telah ada seperti asuhan kebidanan, asuhan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang disampaikan pada akhir sesi mata ajar, sehingga peserta ajar dapat langsung mengetahui perbedaan palayanan kebidanan di situasi normal dan pa da saat krisis terjadi.



v

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat taufik serta hidayah-Nya, maka Modul PPAM (Paket Pelayanan Awal Minimum) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan dapat diselesaikan. Modul ini merupakan standar bagi para pekerja kemanusiaan, yang secara garis besar menguraikan komponen kesehatan reproduksi untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian terutama bagi kelompok rentan yaitu perempuan, remaja, bayi dan anak

pada krisis kesehatan dalam upaya

mengintegrasikan kesehatan reproduksi pada awal respon krisis tersebut. Sehubungan dengan hal itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan bidan sejak di pendidikan (mahasiswa kebidanan) dalam penanganan permasalahan di bidang kesehatan, khususnya untuk bidang kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan, sejak di pendidikan mahasiswa kebidanan.

Penyusunan Modul “PPAM Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan”, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembekalan kepada mahasiswa kebidanan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan.

Modul ini dikembangkan atas kerjasama antara IBI dengan UNFPA, oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih kepada UNFPA atas bantuan dan dukungannya serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Kami menyadari bahwa modul ini masih banyak kekurangannya untuk itu kami mohon masukan dan saran guna penyempurnaan modul tersebut. Semoga modul ini bermanfaat dan dapat diterapkan di Institusi Pendidikan.

Jakarta, Mei 2015 TIM PENYUSUN



i

Kata Pengantar

SAMBUTAN KETUA UMUM IKATAN BIDAN INDONESIA

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Khususnya saat ini, dimana atas ridho-Nya IBI dapat menyelesaikan penyusunan Modul/Bahan Ajar Paket Pelayanan Awal Minimal (PPAM) Kesehatan Reproduksi Pada Situasi Darurat Bencana. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk pembekalan kepada mahasiswa kebidanan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan reproduksi pada kondisi darurat di daerah bencana. PPAM merupakan standar bagi para pekerja kemanusiaan yang secara garis besar menguraikan komponen kesehatan reproduksi untuk mencegah kesakitan, kecacatan dan kematian terutama bagi kelompok rentan yaitu perempuan, remaja, bayi dan anak pada situasi darurat bencana dalam upaya mengintegrasikan kesehatan reproduksi pada awal respon bencana tersebut. Sehubungan dengan hal itu diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan kemampuan bidan sejak di pendidikan (mahasiswa kebidanan) dalam penanganan permasalahan di bidang kesehatan, khususnya untuk bidang kesehatan reproduksi dalam kondisi darurat bencana. Peran dan partisipasi IBI dan para anggotanya dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya Kesehatan Ibu dan anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi telah nyata serta diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi kesehatan lain. Selain pengakuan tersebut, peningkatan angka cakupan berbagai jenis pelayanan bidan telah terbukti melalui data-data hasil penelitian lembaga terpercaya di Indonesia menunjukkan eksistensi IBI dan bidan yang kuat dalam pembangunan kesehatan. Pelayanan terhadap Ibu dan Anak akan selalu ada, dan tidak boleh diabaikan meskipun dalam keadaan darurat bencana. Saya yakin Modul Bahan Ajar ini akan dapat berguna sebagai bahan ajar dalam membekali bidan muda guna memastikan pelayanan KIA dan KB pada segala situasi termasuk pada saat darurat bencana.. Akhirnya saya tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada sejawat anggota PPIBI utamanya kepada Kelompok Kerja PPAM yang telah bekerja untuk menyusun dan menyempurnakan Modul Bahan Ajar ini serta kepada UNFPA atas dukungannya sehingga modul ini dapat terwujud. Sekian, terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Jakarta, Mei 2015 Pengurus Pusat Ikatan Bidan indonesia

Dr. Emi Nurjasmi Ketua Umum

PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

ii

GLOSARI

GLOSARI

IBI

: Ikatan Bidan Indonesia

KESPRO

: Kesehatan Reproduksi

HAM

: Hak Asasi Manusia

MDG’s

: Milleneum Development Goals

PPAM

: Paket Pelayanan Awal Minimum

MISP

: Minimum Initial Service Package

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

PPK

: Pusat Penanggulan Krisis

BNPB

: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

NAPZA

: Narkotik, Psikotropika dan Zat Adiktif

KPA

: Komisi Penanggulan AIDS

IMS

: Infeksi Menular Seksual

UNFPA

: United Nation Fund Population Agency



DAFTAR ISI - MATERI

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Kata Sambutan Ketua Umum IBI

ii

Daftar Isi Materi 1

iii

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi

A

Pada Krisis Kesehatan. Materi 2

Kebijakan Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan.

B

Materi 3

Mekanisme Koordinasi Untuk Implementasi Paket Pelayanan Awal

C

Minimum (PPAM) Pada Krisis Kesehatan. Materi 4

Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Krisis Kesehatan.

D

Materi 5

Pencegahan IMS & HIV Pada Krisis Kesehatan.

E

Materi 6

Pencegahan Kesakitan Dan Kematian Maternal Dan Neonatal Pada

F

Krisis Kesehatan. Materi 7

Keluarga Berencana Pada Krisis Kesehatan.

G

Materi 8

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Gender/

H

Seksual Gender Basic Violence

Materi 9

(SGBV) Pada Krisis Kesehatan.

Asuhan Pasca Keguguran Pada Krisis Kesehatan.

Materi 10 Suplai Dan Logistik Kesehatan Reproduksi Pada Krisis Kesehatan.

I J

Lampiran

Check List PPAM Kespro Daftar Obat dan Alat Habis Pakai Silabus



iii

MATERI 1 PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA)

A

Daftar Isi Materi 1

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT................................................................................................ 1

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A.

Tujuan Pembelajaran Umum ........................................................................... 1

B.

Tujuan Pembelajaran Khusus ......................................................................... 1

III.

POKOK BAHASAN .................................................................................................. 2

IV.

URAIAN MATERI 1.

Definisi Kondisi Darurat dan Kesehatan Reproduksi ...................................... 2

2.

Definisi PPAM ............................................................................................... 4

3.

PPAM sebagai kebutuhan ............................................................................. 7

4.

Tujuan PPAM ................................................................................................ 14

5.

Komponen-komponen PPAM kesehatan reproduksi .................................... 15

KJiit 7 (hitam) Kit 7 (hitam) Kit 7 (hi V.

RANGKUMAN......................................................................................................... 23

VI.

EVALUASI SESI........................................................................................................ 26

VII.

REFERENSI ............................................................................................................. 27



MATERI 1 : KONSEP DAN KOMPONEN PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM KESEHATAN REPRODUKSI

MATERI 1 PAKET PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi (Kespro) pada situasi darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana untuk menyelamatkan jiwa khususnya pada kelompok perempuan dan remaja perempuan Pengabaian kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana dapat berisiko terhadap kesakitan dan kematian ibu, bayi dan anak, kekerasan seksual/perkosaan

yang dapat berakibat trauma dan

penularan Infeksi menular seksual, Human Immunodeficiency Virus (HIV), kehamilan tidak diharapkan (KTD), aborsi tidak aman, sehubungan dengan hal masalah yang mungkin terjadi tersebut diperlukan PPAM sesuai dengan standar SPHERE

I.

DESKRIPSI SINGKAT

Materi ini membahas tentang definisi PPAM, pentingnya PPAM Kesehatan Reproduksi (Kespro), komponen-komponen dalam PPAM dan cara mengakses alat bantu dan sumber daya untuk mendukung mengimplementasikan PPAM Kespro pada situasi darurat bencana.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami tentang konsep PPAM dan penerapannya pada situasi darurat bencana. B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu : 1. Menjelaskan definisi PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 2. Menjelaskan pentingnya PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 3. Menjelaskan komponen-komponen dalam PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 4. Mengimplementasikan PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 1


5. Menjelaskan cara mengakses alat bantu dan sumber daya untuk mendukung mengimplementasikan PPAM Kespro pada situasi darurat bencana.

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan membahas mengenai : 1. Definisi PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 2. Pentingnya PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 3. Komponen-komponen dalam PPAM Kespro pada situasi darurat bencana. 4. Cara mengakses alat bantu dan sumber daya PPAM Kespro pada situasi darurat bencana.

IV. URAIAN MATERI

1. Definisi Kondisi Darurat dan Kesehatan Reproduksi

a. Kondisi Darurat adalah suatu gangguan serius terhadap fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, maupun lingkungan secara luas, untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya sendiri melebihi kemampuan masyarakat yang terkena dampak (UNDRO/ United Nations Disaster Relief Organization atau Badan PBB yang bergerak di bidang pemulihan bencana). b. Fase akut emergency ditandai dengan adanya angka kematian kasar yang melebihi 1/10,000/hari. Angka Kematian Kasar adalah angka kematian yang disebabkan oleh sebab apapun, misalnya jumlah pengungsi 200,000 orang, masih dikatakan fase akut bila angka kematian lebih dari 20 orang per hari. Pada situasi stabil bervariasi antara 0,2 – 0,3 per 10.000/hari. c. Saat tanggap darurat (menurut Peraturan Meneteri Kesehatan no 64 tahun 2013) adalah keadaan mengancam nyawa individu atau lelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidak berdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas. Kondisi darurat ( fase emergency ) akan dimulai dengan saat normal/tidak ada bencana, diisi dengan kegiatan kesiapsiagaan. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 2


Jika terjadi bencana maka kondisi akan menjadi akut dan setelah beberapa waktu akan menjadi post akut (bisa jadi kronik) dan kemudian berlanjut dengan fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini adalah merupakan siklus yang akan terus berjalan dan biasanya disebut dengan siklus bencana. d. Kespro adalah keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan social yang sempurna dan bukan hanya ketiadaan penyakit dan kelemahan, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, proses, dan fungsi reproduksi. Sebagai implikasi kesehatan reproduksi adalah setiap individu dapat memiliki kepuasan dalam kehidupan seks yang aman dan mereka memiliki kemampuan, untuk bereproduksi dan bebas untuk memutuskan apakah, kapan, dan seberapa sering, juga termasuk kesehatan seksual, sebagai tujuan adalah peningkatan hidup dan hubungan pribadi (ICPD, 1994)

Landasan hukum tentang penanggulangan bencana di Indonesia, tercantum dalam : o

UU no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana: perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk dalam Penyelenggaraan Tanggap Darurat (pasal 48e), prioritas untuk mendapatkan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial (pasal 55). Kelompok rentan yang dimaksud di sini adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, orang cacad, manula.

o

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

no

64

tahun

2013:

tentang

penanggulangan krisis kesehatan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi masuk ke dalam pelayanan kesehatan yang harus disediakan pada tahap tanggap darurat dan pasca krisis 

Pasal 22:



Pemenuhan kebutuhan kesehatan antara lain berupa sumber daya manusia

kesehatan,

pendanaan,

fasilitas

untuk

mengoperasionalkan system pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan

medic,

obat

dan

perbekalan

kesehatan,

gizi,

PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 3


pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan jiwa,

kesehatan reproduksi dan identifikasi korban sesuai kebutuhan.

2. Definisi PPAM

Dalam situasi fase akut emergency adalah kacau dan anda tidak bisa menyediakan semua komponen kesehatan seksual dan reproduksi. Anda harus membatasi intervensi pada kegiatan kesehatan seksual dan reproduksi yang penting untuk menyelamatkan nyawa. Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi minimum harus merupakan bagian pelayanan kesehatan dasar pada awal keadaan darurat, kemudian didefinisikan menjadi PPAM.

Yang dimaksud PPAM adalah a. Paket : Kegiatan, koordinasi, perencanaan, supplies b. Pelayanan : Pelayanan yang diberikan kepada penduduk c. Awal : Untuk digunakan dalam kondisi darurat, tanpa assessment di tempat d. Minimum : Dasar, Kesehatan Reproduksi terbatas



Paket tidak berarti sebuah kotak yang dapat dibuka seseorang, tetapi mengacu pada strategi yang mencakupkan koordinasi/perencanaan, supplies dan kegiatan-kegiatan kesehatan seksual dan reproduksi.



Awal: tanpa membutuhkan assessment karena sudah terbukti manfaat PPAM. Tidak perlu assessment untuk menilai apakah ada kebutuhan Kesehatan Reproduksi karena sudah pasti ada. Tidak perlu assessment untuk menilai intervensi yang diperlukan untuk kesehatan reproduksi dalam kondisi darurat karena yang harus diterapkan adalah PPAM. Apapun jenis bencananya (gempa, banjir, konflik, gunung meletus dll), intervensinya adalah tetap sama yaitu PPAM. Dalam kondisi darurat kita tidak perlu mencari data tentang target populasi khusus misalnya berapa banyak ibu hamil, ibu melahirkan, wanita usia subur dll. Data tsb tidak perlu dikumpulkan karena berdasarkan pengalaman sangat sulit untuk mendapatkan data tsb. Pada fase awal bencana, data yang tersedia biasanya adalah hanya data pengungsi. Secara statistik jumlah ibu



hamil dalam kondisi darurat adalah 4% dari jumlah populasi, 15-20% ibu hamil akan mengalami komplikasi, 25% populasi adalah wanita usia subur dll. Apabila situasi sudah lebih stabil, dapat mulai mengumpulkan data riil populasi target. Assessment yang dilakukan adalah: assessment mengenai kondisi fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas PONED, RS PONEK). Dilihat apakah fasilitas tsb masih berfungsi, bagaimana dengan kondisi peralatan dan obat-obatan. Selain itu perlu juga dilakukan assessment tentang kondisi tenaga kesehatan (dokter, bidan dan dr spesialis obsgyn) apakah tenaga kesehatan ikut terkena dampak bencana? Apakah tenaga kesehatan perlu didatangkan dari daerah lain dll. Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan PPAM adalah serangkaian kegiatan prioritas kesehatan reproduksi yang harus dilaksanakan segera pada tahap awal bencana untuk menyelamatkan jiwa khususnya pada kelompok perempuan dan remaja perempuan.

Konsep PPAM dikenalkan tahun 1995 Kelompok Kerja Antar Lembaga (IAWG/Inter Agency Working group) untuk kesehatan seksual dan reproduksi dalam situasi darurat (dahulu ‘dalam situasi Pengungsian’), dibawah koordinasi UNHCR (lembaga PBB untuk pengungsi) yang terdiri lebih dari 30 badan PBB, LSM, akademisi internasional dan lembaga donor. Tugas utama kelompok ini adalah mengorganisir dan memfasilitasi pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh situasi pengungsian. WHO bertindak sebagai lembaga yang menyusun standar teknis untuk kelompok ini. Bertahun-tahun lamanya, kelompok telah mengembangkan beberapa alat bantu/tools. Dimulai dengan konsep PPAM untuk kesehatan seksual dan reproduksi dalam situasi krisis, yang dikembangkan pada 1995 dan dijelaskan dalam Pedoman Lapangan Antar Lembaga. Konsep PPAM mulai diperkenalkan di Indonesia tahun 2003 dengan diterbitkannya buku pedoman nasional Kesehatan Reproduksi bagi pengungsi.

Dalam kondisi daruat idealnya semua layanan Kespro harus te rsedia, tapi jika tidak memungkinkan, kita bisa memprioritaskan untuk layanan yang sangat penting PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 5


untuk

penyelamatan

nyawa

melalui

PPAM.

Setelah

situasi

sudah

memungkinkan/stabil layanan Kespro komprehensif akan diberikan seperti saat situasi normal. Kapan situasi dikatakan sudah stabil? Dapat mengg unakan indikator angka kematian kasar seperti yang sudah dijelaskan di awal. Dapat juga merujuk pernyataan dari pemerintah/presiden mengenai masa tanggap darurat. Misalnya

di Aceh: 6 bulan, di Jogja: 1 bulan dan di Padang : 1 bulan. Jika pemerintah menyatakan bahwa masa tanggap darurat sudah berakhir artinya situasi sudah menjadi lebih stabil. Ini adalah lembar contekan (cheat sheet ) yang bisa dijadikan panduan/pegangan saat terjadi bencana/kondisi darurat. Di lembar contekan ini mencakup informasi: 1. Tentang PPAM dan tujuan yang ingin dicapai 2.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan PPAM



3. Perbedaan antara PPAM (fase akut bencana) dan Kespro komprehensif (fase stabil) 4. Daftar supply and logistik yang dibutuhkan untuk penerapan PPAM

3. PPAM sebagai Kebutuhan

Alasan PPAM Kespro sebagai kebutuhan pada situasi darurat bencana, karena merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu hak untuk mendapat layanan kesehatan yang bermutu, termasuk di dalamnya layanan Kespro dalam kondisi normal ataupun darurat. Dari 8 tujuan MDG (Millenium Development Goals), 50% dari goals itu terkait dengan kesehatan reproduksi: MDG 3 : Kesetaraan Jender, MDG 4 dan 5: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk akses universal ke layanan Kespro, MDG 6: pemberantasan penyakit menular termasuk HIV/AIDS. Jika kita ingin mencapai target MDGs harus dipastikan kalau layanan Kespro tersedia dalam kondisi apapun termasuk kondisi darurat.

Dalam kondisi normal, di Indonesia sudah banyak permasalahan terkait Kespro dan kondisi akan lebih buruk saat terjadi bencana. Kesehatan Reproduksi dalam kondisi darurat harus diberikan karena merupakan standard SPHERE/piagam kemanusiaan. Standard SPHERE telah dipergunakan sebagai acuan bagi para pekerja kemanusiaan di seluruh dunia. Tiap pekerja kemanusiaan harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi standard minimal bagi pengungsi/penduduk yang terkena bencana untuk hidup secara layak dan bermartabat. Ada beberapa bidang dalam standard SPHERE misalnya bidang pangan, air, kesehatan dll. Misalnya dalam kondisi darurat setiap pengungsi harus mendapat akses terhadap air bersih sebanyak minimal 15 liter per orang per hari untuk memenuhi kebutuhan makan, minum dan sanitasi. Satu toilet dipergunakan untuk maksimal 20 orang di pengungsian dll.

PPAM untuk Kespro dalam kondisi bencana sudah masuk standard SPHERE edisi tahun 2004 yaitu akses terhadap PPAM Kespro dalam kondisi darurat. Kebutuhan



Kespro berlanjut terutama selama krisis; ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi : a. Dalam kondisi darurat terutama konflik, biasanya tidak ada hukum dan aturan yang berlaku dalam situasi pengungsian sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual misalnya pada saat kerusuhan Jakarta tahun 1998 banyak sekali kasus perkosaan pada etnis tertentu. Cara mengatur camp pengungsian juga meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual misalnya pengaturan tenda, penempatan toilet, penerangan, mekanisme distribusi bantuan dll.

Dalam kondisi darurat akan terjadi hilangnya kekuasaan dan

status laki-laki dan hilangnya pendapatan bagi perempuan yang menemukan dirinya sendiri sebagai penanggungjawab tunggal rumah tangga, mudah mengalami kekerasan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, dan paksaan prostitusi. b. Resiko untuk meningkatnya penularan HIV adalah karena meningkatnya resiko kekerasan seksual. Selain itu pada situasi darurat, seringkali terjadi peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, tetapi tidak tercukupinya alat dan bahan untuk menjamin tindakan kewaspadaan universal terhadap penularan HIV/IMS. Lebih lanjut, sistem persediaan supply darah yang aman biasanya terputus, sedangkan mungkin saja terjadi kebutuhan transfusi darah yang lebih besar, khususnya dalam keadaan darurat yang kompleks. Contoh kasus pasca gempa di Jogjakarta: ada bidan desa yang mendadak setelah gempa menerima sekitar 20 pasien dengan luka dan cedera yang banyak mengeluarkan darah dan membutuhkan pertolongan segera. Karena bidan itu sendiri dan dia tidak memiliki peralatan yang cukup, maka bidan tsb memakai alat menjahit yang sama untuk semua pasien tanpa memalui standard sterilisasi alat. Jika salah satu saja dari pasien itu HIV positif, maka resiko penularan akan sangat besar. Ini sangat mungkin terjadi jika skala bencana sangat besar seperti di Aceh, dimana sistem kesehatan lumpuh, serta peralatan dan bahan tidak tersedia. c. Malnutrisi akan mengakibatkan anemia, yang akan meningkatkan resiko perdarahan post partum. Jika ibu hamil tinggal di pengungsian dalam waktu PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 8


yang cukup lama, kemungkinan kebutuhan gizinya tidak terpenuhi misalnya terjadi anemia, kurang gizi sehingga melahirkan bayi berat lahir rendah dll. d. Dalam kondisi darurat akan tetap ada ibu hamil yang akan melahirkan kapan saja 24 Jam/hari. Bahkan karena kondisi yang kacau, ibu yang belum waktunya melahirkan dapat melahirkan lebih cepat/premature karena harus berlari saat mengungsi, dalam kondisi stress akibat bencana dll. Misalnya kasus ibu hamil yang mendadak melahirkan premature saat gempa di Jogja karena isu tsunami. Ibu hamil tsb sudah datang ke beberapa rumah sakit yang ternyata tidak bisa menerima karena RS penuh dengan korban luka/trauma. Selain ibu hamil yang akan melahirkan normal, secara statisitik 15-20% ibu hamil akan mengalami komplikasi misalnya perdarahan, eklampsia dll. Ibu-ibu yang mengalami komplikasi ini harus mendapat pertolongan segera. Ketidaktersedianya layanan kegawatdaruratan kebidanan akan menyebabkan resiko meningkatnya kematian ibu.

Beberapa foto contoh camp pengungsian Foto pengungsi letusan gunung Merapi. Pengungsi gunung Merapi tidak mau tinggal di tenda/lapangan karena takut terkena debu dan awan panas. Mereka lebih memilih tinggal di dalam gedung seperti sekolah, balai desa, masjid dll sehingga berdesak-desakan, tercampur laki-laki dan perempuan dll yang meningkatkan resiko kekerasan seksual



Pengungsi yang tinggal di rumah darurat di depan rumah yang hancur/roboh di Pada Pariaman; untuk melindungi barang-barang yang dimiliki

Foto pengungsian di pasar tradisional Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penggungsi tinggal di lorong pasar tanpa pembatas dan hanya ditutup terpal

Jadi kondisi pengungsian adalah bermacam-macam dan pengaturan yang salah bisa meningkatkan resiko kekerasan seksual/perkosaan

Kondisi toilet:

Foto toilet darurat untuk pengungsi korban banjir bandang di Wassior. Meski darurat, toilet sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan

Foto toilet di barak pengungsian letusan gunung Merapi. Toilet sudah diberi tanda laki perempuan tapi masih bercampur dan tidak terpisah



Toilet darurat di Manokwari, tidak terpisah laki dan perempuan, tidak ada penerangan, tidak bisa ditutup rapat dan dikunci.

Toilet di barak pengungsian Aceh Cara mendesain toilet juga menetukan terhadap resiko terjadinya perkosaan.

Toilet yang aman adalah toilet yang: 1. Terpisah antara laki-laki dan perempuan 2. Memiliki penerangan yang cukup 3. Bisa dikunci 4. Ada patroli keamanan di sekitar toilet sehingga tetap aman apabila malammalam harus ke toilet

Di setiap situasi bencana selalu saja ada ibu-ibu yang melahirkan tanpa memandang waktu dan tempat. Bahkan ada ibu-ibu yang meskipun belum waktunya melahirkan, harus melahirkan lebih awal/prematur karena situasi yang kacau, harus mengungsi dll.



Ibu yang melahirkan di mobil saat proses evakuasi letusan gunung merapi

Ibu yang melahirkan tepat di saat terjadi gempa kuat di Padang tahun 2009, bayinya diberi nama Gempawati

Bayi kembar yang terpaksa tidur di lantai beralas tikar di puskesmas saat terjadi gempa Padang tahun 2009

Seorang bidan di Aceh yang melahirkan di pengungsian setelah terjadi gempa dan tsunami di Aceh

Biasanya saat terjadi pengungsian dan fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, akan dibuat pos-pos kesehatan darurat atau RS lapangan. Sebaiknya ada tenda layanan khusus kesehatan reproduksi yang memastikan privacy dari pasien yang datang untuk pemeriksaan kehamilan, melahirkan, mendapatkan layanan KB, mendapatkan pelayan pasca perkosaan dll.



Kondisi RSUD Bantul setelah gempa Yogya, 2006

Pos kesehatan sementara pasca gempa Padang 2009

RS lapangan di Padang 2009

Harapannya, di setiap posko kesehatan di lokasi pengungsian, disediakan tenda khusus kesehatan reproduksi sehingga client/pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi dengan nyaman dan kerahasiaan/privacynya terjamin.



Foto tenda kesehatan reproduksi di Aceh Besar

Photo penyuluhan di tenda kesehatan reproduksi di Aceh Besar

Foto ibu yang memeriksakan kehamilannya di pos kesehatan di camp pengungsian di Manokwari

4. TUJUAN PPAM

a. Mengidentifikasi koordinator kesehatan reproduksi b. Mencegah dan menangani konsekuensi kekerasan seks ual c. Mengurangi penularan IMS/HIV d. Mencegah peningkatan kesakitan dan kematian maternal serta neonatal e. Merencanakan layanan Kesehatan Reproduksi komprehensif terintegrasi pada layanan kesehatan primer, sesegera mungkin



5. KOMPONEN-KOMPONEN PPAM KESEHATAN REPRODUKSI

Komponen Kespro komprehensif diberikan pada kondisi normal, namun tidak semua harus diberikan dalam kondisi darurat, tapi hanya fokus pada PPAM, misalnya: 1. Safe motherhood atau Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) terdiri dari: Ante Natal Care (ANC), Persalinan, Post Natal Care (PNC). Semuanya adalah penting, tapi dalam kondisi darurat karena keterbatasan tenaga dan alat, prioritas diberikan untuk persalinan karena kematian banyak terjadi saat proses persalinan, Tindakan pencegahan meningkatnya kesakitan dan kematian maternal serta neonatal a. Pelayananan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal tersedia b. Terbentuknya Sistem rujukan 24 jam/7 hari c. Kit persalinan bersih: terdiri dari peralatan sederhana seperti perlak, sabun cuci tangan silet untuk memotong tali pusat, tali untuk mengikat tali pusat dll. Kit persalinan bersih didistribusikan kepada ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat dengan pesan bahwa ibu hamil tetap harus melahirkan di tenaga kesehatan. Kit ini hanya dipakai pada saat kondisi darurat saja dimana ibu yang akan melahirkan tsb tidak bisa bertemu bidan atau puskesmas karena bencana susulan, jalan terendam banjir dll. Setidaknya ibu yang melahirkan itu memiliki alat yang bersih untuk memotong

tali

pusat

bayinya.

Jadi

kit

persalinan

bersih

tidak

mempromosikan persalinan di rumah. 2. KB, layanan ginekologis, penghapusan Female Genital Mutilation (sunat perempuan) dan praktek tradisional yang membahayakan tidak termasuk PPAM. Tapi menyediakan alat kontrasepsi bagi yang sudah memakai KB sebelum bencana adalah dianjurkan 3. Pencegahan IMS/HIV saat daruart fokus pada pencegahan penularan HIV, dengan cara : a. Pemberian Transfusi darah yang aman, Transfusi darah hanya diberikan atas indikasi, gunakan cairan pengganti darah selama masih memungkinkan, Pilih donor dari golongan yang tidak beresiko, Darah yang akan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 15


ditransfusikan harus di-screening/disaring terlebih dahulu untuk virus HIV, Hepatitis B dan Syphillis b. Diterapkannya standard kewaspadaan universal : Praktek pencegahan infeksi harus diterapkan, karena dalam kondisi darurat ada kecenderungan tenaga kesehatan untuk potong kompas, Alat dan bahan harus tersedia secara mencukupi c. Disediakan Kondom gratis tersedia. Menyediakan kondom bagi yang sudah memakai kondom sebelumnya dan tidak didistribusikan secara luas, misalnya disediakan di toilet, pos kesehatan dll 4. Pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender (GBV), dari sekian banyak jenis dari GBV, PPAM hanya fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada fase akut. Mengingat isu kesehatan reproduksi sering terlupakan saat kondisi darurat maka perlu ditunjuk koordinator kesehatan reproduksi karena pelayanan kesehatan reproduksi memerlukan pendekatan multi-sektor. Jika system cluster terbentuk maka koordinator harus melaporkan kondisi kesehatan reproduksi kepada cluster kesehatan. Jika system cluster tidak terbentuk, koordinator kesehatan reproduksi dapat melapor ke koordinator bidang kesehatan. Sistem cluster adalah mekanisme kooridnasi yang akan diterapkan untuk bencana berskala besar dengan melibatkan bantuan internasional dan lembaga-lembaga kerjanya/cluster.

yang

bekerja

Koordinator

dikelompokkan

kesehatan

berdasarkan

reproduksi

yaitu

bidang dengan

menyelenggarakan pertemuan untuk mendiskusikan masalah kesehatan reproduksi dan memastikan alat dan bahan untuk penerapan PPAM tersedia serta memastikan cluster/sektor kesehatan untuk mengidentifikasi lembaga yang memimpin pelaksanaan PPAM. Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang terintegrasi ke dalam layanan kesehatan dasar, untuk itu perlu sesegera mungkin, dengan cara : mengumpulkan data dasar, mengidentifikasi area yang memadai untuk pelayanan, mengidentifikasi staf yang akan memberikan layanan kesehatan reproduksi komprehensif dimasa yang akan datang termasuk menilai kapasitas staf, PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 16


merencanakan pelatihan, dan memesan peralatan dan bahan untuk layanan kesehatan reproduksi. Untuk merencanakan pelayanan semacam itu, kumpulkan informasi tentang data kesehatan sebelum terjadi bencana dan apabila sudah memungkinkan harus dikumpulkan data riil dan bukan lagi data estimasi pengungsi. Tentukan lokasi untuk pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi komprehensif lebih lanjut dan harus dipastikan keamanan, kemudahan aksesnya, keleluasaan pribadi dan kerahasiaan, akses kepada air dan sanitasi, tempat yang sesuai dan kondisi aseptik. Melakukan pencegahan kekerasan seksual dan membantu korbannya, dengan cara memastikan sistem perlindungan berfungsi untuk perempuan dan gadis, pemberian layanan medis dan dukungan psikososial tersedia bagi korbannya serta masyarakat mengetahui adanya layanan tersebut. Kapasitas staff harus dinilai untuk pengadaan pelatihan setelah situasi stabil. Kumpulkan data pelatihan apa yang dibutuhkan setelah situasi stabil.

Memastikan bahwa alat dan bahan

kesehatan reproduksi tersedia untuk pelayanan selanjutnya.

6. Cara mengakses dukungan alat bantu dan sumber daya PPAM Kespro Banyak pedoman pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat yang dihasilkan dan oleh Kelompok Kerja Kesehatan Reproduksi dalam kondisi darurat/ Inter-Agency Working Group on RH in Emergency Situation (IAWG) dan telah dipublikasikan dapat diakses secara bebas juga tersedia secara on line, dan sebagian besar sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti PPAM kesehatan reproduksi, Inter-Agency Field Manual (IAFM), RH Kits for Emergency Situation.



Buku Pedoman dalam bahasa Indonesia: 1. Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan – Kementerian Kesehatan edisi Tahun 2015 (berdasarkan buku pedoman internasional (IAWG) yang terbaru) | buku harus dibaca saat pra-bencana karena lebih bersifat teori 2. Buku Kesehatan Reproduksi bagi pengungsi edisi tahun 2003 3. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi dalam kondisi darurat: berisi langkah-langkah praktis yang harus dilakukan: dibaca dan dikuasai saat ada tanda-tanda akan terjadi bencana: musim hujan, tanda-tanda gunung akan meletus dll 4. Cheat sheet/lembar contekan: menjadi pegangan dan acuan saat terjadi bencana Buku pedoman lain: 1. Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender di masa darurat kemanusiaan 2. Buku manual Kit Kesehatan Reproduksi (RH kit) 3. Buku pembelajaran jarak jauh PPAM dll

Selain menghasilkan konsep tentang PPAM dan buku pedoman antar lembaga, IAWG juga mengembangkan kit kesehatan reproduksi untuk situasi darurat yang merupakan supply/logistik

untuk mendukung pelaksanaan PPAM, yaitu : Kit

kesehatan reproduksi. Kit kesehatan reproduksi sebetulnya adalah alat dan obat untuk layanan kesehatan reproduksi yang ada di puskesmas dan RS tapi sudah dikemas secara khusus untuk dipergunakan saat kondisi darurat dan sesuai PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 18


tindakan yang akan dilakukan: no kit adalah sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan, misalnya kit no 6: adalah kit pertolongan persalinan dan semua alat dan obat untuk menolong persalinan tersedia di kit no 6

Kit Kesehatan reproduksi dibagi menjadi 3 blok dengan jumlah target penduduk tertentu, untuk periode selama 3 bulan. Tidak semua kit harus dipesan tapi berdasarkan kebutuhan saja. Untuk memesan kit kesehatan reproduksi tidak perlu menghitung

kebutuhan

masing-masing

obat

dan

alat

melainkan

hanya

membutuhkan data jumlah pengungsi.

Kit di blok 1 ditujukan untuk pengungsi sebanyak 10.000 orang selama 3 bulan. Misalnya jumlah pengungsi adalah 50,000 orang, maka kit yang dibeli untuk blok 1 adalah : 50,000 : 10 = sebanyak 5 kit. Jika jumlah pengungsi 45,000 orang, tidak bisa memesan sebanyak 4.5 kit, tapi harus membeli 5 kit dan akan dipakai untuk waktu yang lebih lama dari 3 bulan. Kit tidak bisa dipesan sebanyak setengah paket Kit di blok 2 diperuntukkan untuk jumlah pengungsi sebanyak 30,000 orang selama 3 bulan. Jika jumlah pengungsi sebanyak 50,000 orang berarti dibutuhkan kit sebanyak 2 set Kemasan kit kesehatan reproduksi dilengkapi dengan kode warna sesuai tindakan yang akan dilakukan.

Kit kesehatan reproduksi blok 3 ditujukan untuk populasi penduduk sebanyak 150,000. Ditujukan untuk RS rujukan yang bisa memberikana layanan PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif), terdiri dari 2 kit : Kit no 11 adalah alat dan bahan untuk operasi sesar dan Kit no 12 adalah alat dan bahan untuk transfusi darah



Blok 1 Terdiri dari 6 kit, untuk fasilitas layanan kesehatan dasar (10,000 penduduk/3 bulan) Kit 0 (oranye)

Kit administrasi

Kit 1 A & B (Merah)

Kondom

Kit 2 (Biru gelap)

Kit persalinan bersih

Kit 3 (merah muda)

Kit pasca perkosaan

Kit 4 (Putih)

KB oral dan suntik

Kit 5 (Turquoise)

Pengobatan IMS

Blok 2 Terdiri dari 5 kit, untuk fasilitas kesehatan dasar dan RS rujukan (30,000 penduduk/3 bulan) Kit 6 (coklat)

Kit persalinan di klinik

Kit 7 (hitam)

Kit IUD

Kit 8 (kuning)

Penanganan komplikasi aborsi

Kit 9 (ungu)

Kit pemeriksaan vagina & jahitan robekan vagina

Kit 10 (abu-abu)

Kit persalinan vakuum

Blok 3 Terdiri dari 2 kit, untuk RS rujukan, per 150,000 pe nduduk Kit 11 (hijau muda)

Kit tingkat rujukan untuk RH (A & B)

Kit 12 (hijau tua)

Kit transfusi darah



1. Kit kesehatan reproduksi dilengkapi dengan autoclave untuk sterilisasi alat

2. Lampu petromaks untuk penerangan karena pada kondisi bencana sering tidak ada aliran listrik

3. Dilengkapi juga dengan ala-alat tulis untuk mencatat data pasien dll



Supplai penting lainnya yang perlu diperhatikan misalnya KB dan hygiene kit/individual kit , meski KB bukan merupakan PPAM (pencarian akseptor baru, penyuluhan KB dll), tapi menyediakan alat kontrasepsi bagi yang sebelumnya sudah memakai alat kontrasepsi (seperti suntik, pil dll) adalah penting untuk mencegah

kehamilan

yang

tidak

dikehendaki.

Perlindungan

menstruasi

memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan menjaga keluarga mereka. Isi hygiene kit akan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

UNFPA juga sudah menyusun kit-kit hygiene/individual dengan target populasi khusus seperti: ibu hamil, ibu baru melahirkan, ibu menyusui dan bayi baru lahir. Isi dari kit-kit tersebut bisa ditunjukkan ke peserta. Bisa disesuaikan dengan kondisi daerah bencana, misalnya: Saat di Aceh, ditambahkan jilbab/kerudung untuk perempuan supaya bisa beraktifitas di luar tenda, dan ditambahkan juga sajadah untuk sholat karena Aceh adalah daerah yang menerapkan syareat islam dan menyediakan hygiene kit khusus untuk laki-laki.

Di Yogya, sesuai permintaan

ditambahkan minyak gosok/balsem karena banyak pengungsi yang usianya lanjut

1. Gambar wanita Aceh yang menerima hygiene kit dari UNFPA



2. Beberapa jenis hygiene kit UNFPA: a. Tas warna biru: hygiene kit khusus wanita usia subur b. Tas warna hijau: hygiene kit khusus ibu hamil c. Tas warna merah: paket bayi baru lahir d. Tas warna oranye: hygiene kit khusus ibu baru melahirkan

t 7 (hitam) Kit 7 (hi V. RANGKUMAN

Agar dapat bekerja dengan baik dalam situasi darurat penting memahami konsep inti dari PPAM meliputi definisi,

maksud dan tujuan PPAM kesehatan reproduksi,

komponen-komponen dalam PPAM dan cara mengakses informasi yang terkait dengan PPAM kesehatan reproduksi dalam situasi darurat



l a m r o n / l i b a t s e s a f a d a p f i s n e h e r p m o K i s k u d o r p e R n a t a h e s e K n a g n e d ) a n a c n e b t a r u r a d p a g g n a t e s a f t a a s ( M A P P a r a t n a n a a d e b r e p l e b a T





VI. EVALUASI

Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. Sebagai bahan evaluasi dosen/pengajar dapat mengg unakan soal dibawah ini. 1.

Seorang perempuan, 16 tahun, tinggal bersama keluarganya di puing-puing reruntuhan rumahnya yang baru saja mengalami gempa yang menghancurkan puluhan ribu rumah, untuk melindungi barang-barang miliknya yang takut dicuri orang. Apakah tindakan yang tepat terhadap perempuan tersebut? a. Memberikan bantuan pakaian layak pakai b. Memberikan bantuan makanan dan air bersih c. Memberikan konseling untuk tinggal di pengungsian d. Memberikan konseling mengenai obat-obatan darurat e. Memberikan konseling penggunaan air bersih air bersih

2.

Seorang perempuan, 16 tahun, tinggal di desa suka maju yang baru saja mengalami gempa bumi dan saat ini sedang mengungsi bersama keluarganya di tenda pengungsian bersama 200.000 warga lainya baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terpisah. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh Bidan untuk melindungi perempuan tersebut? a. b. c. d. e.

Memberikan konseling menegnai nutrisi Melakukan pemeriksaan terhadap warga yang sakit Memberikan konseling mengenai pengelolaan lim bah pembalut menstruasi Memberikan konseling mengenai personal hygine agar tidak terkena penyakit kulit Mengadvokasi pengelola posko bencana untuk m emisahkan tenda laki-laki dan perempuan

3. Seorang perempuan, hamil 35 minggu, datang ke bidan di posko kesehatan untuk memeriksakan kehamilannya, karena baru saja berlari cepat untuk menghindari reruntuhan gempa yang teradi di daerahnya yang telah meruntuhkan puluhan ribu rumah. Dari hasil pemeriksaan, didapatakn K/U baik, Kesadaran CM, Pemeriksan Fisik dalam batas normal. Apakah tindakan pelayanan yang dapat diberikan oleh bidan terhadap perempuan tersebut? a. Memberikan suntik TT b. Memberikan Kit Persalinan bersih c. Memberikan Konseling mengenai P4K d. Memberikan konseling bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik e. Menganjurkan ibu untuk melahirkan dirumah karena sarana dan prasarana kesehatan sedang tidak memadai PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 26


4. Seorang perempuan, hamil mengaku hamil 37 minggu, dating kebidan di posko kesehatan pada saat mengungsi paca tsunami untuk memerikan kehamilannya, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan semua dalam batas normal dan bidan memberikan kit persalinan bersih. Apakah konseling yang te pat yang diberikan kepada perempuan tersebut? a. Memberikan konseling mengenai persalinan bersih dan aman b. Mengajarkan keluarga mengenai cara pengggunaan kit persalianan bersih c. Memberikan konseling mengenai cara pengggunaan kit persalianan bersih d. Memberikan saran untuk melahirkan dirumah dengan kit persalinan bersih e. Menganjurkan

ibu

untuk

tetap

melahirkan

di

tenaga

kesehatan

jika

memungkinkan 5. Seorang bidan desa, tiba-tiba didatangi puluhan orang pasca gempa bumi untuk mendapatkan

pertolongan

luka

dengan

darah

mengalir

yang

memerlukan

pertolongan segera, dan bidan memutuskan untuk menolong mereka dengan alat yang terbatas sehingga menggunakan jarum jahit yang sama untuk beberapa pasien. Apakah faktor resiko dari tindakan bidan tesebut? a. Meningkatkan kecacatan b. Meningkatan penularan IMS c. Meningkatnya penularan HIV d. Meningkatnya angka kesakitan e. Meningkatnya infeksi monosokomial

VII. DAFTAR PUSTAKA

a.

Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan – Kementerian Kesehatan Tahun 2015

b.

Buku pedoman antar lembaga: IAWG Field Manual on Humanitarian Crisis Situation, 2010

c.

Buku pedoman nasional Kesehatan Reproduksi dalam situasi darurat bencana, 2014

d.

Buku pedoman praktis kesehatan reproduksi, 2008

e.

Buku manual Reproductive Health (RH kit), 2011

Bacaan selanjutnya yang disarankan :  MISP for Reproductive Health in Crisis Situation : A Distance Learning Module, New York: Women’s Commision, 2006, available at http://misp,rhrc.org/content/view/22/36/lang,english/


MATERI 2 KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA.

B

Daftar Isi Materi 2

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT ....................................................................................... 28

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN a.

Tujuan Pembelajaran Umum .................................................................. 28

b.

Tujuan Pembelajaran Khusus ................................................................ 28

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 29

IV.

BAHAN BELAJAR............................................................................................ 29

V.

URAIAN MATERI a.

Definisi kesehatan reproduksi ............................................................. 29

b.

Hak-hak kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana .............................................................................................. 30

c.

Ruang lingkup kesehatan reproduksi ................................................... 31

d.

Kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana ............................................. 33

VI.

RANGKUMAN................................................................................................ 34

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 34

VIII. REFERENSI .................................................................................................... 36


MATERI 2 : KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 2 KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) Kesehatan reproduksi (kespro) mendapatkan perhatian sejak adanya konferensi internasional kependudukan dan pembangunan tahun 1994, dimana pada konferensi tersebut terjadi perubahan paradigma yang penting dalam menangani masalah kependudukan yakni dari pembatasan penduduk kepada upaya pemenuhan hak reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan hak reproduksi tersebut diupayakan melalui pelayanan kesehatan reproduksi yang dapat diakses oleh semua individu sebelum tahun 2015 (akses universal kesehatan reproduksi). Kesehatan reproduksi merupakan bagian dari HAM serta bagian dari standard SPHERE , yaitu standard internasional yang dipakai dalam respon bencana. Salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu, termasuk di dalamnya layanan Kespro dalam kondisi normal ataupun darurat. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Kespro pada krisis kesehatan saat situasi tanggap darurat bencana.

I.

DESKRIPSI SINGKAT Materi ini membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pelayanan Kespro pada krisis kesehatan saat situasi tanggap darurat bencana, meliputi definisi Kespro, hakhak reproduksi, ruang lingkup, masalah Kespro, kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan Kespro pada krisis kesehatan saat situasi tanggap darurat bencana

II. TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pemerintah tentang pelayanan Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana

B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu : PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

28


1. Menjelaskan definisi Kespro 2. Menjelaskan hak-hak Reproduksi, 3. Menjelaskan ruang lingkup Kespro, 4. Menjelaskan kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana

III. POKOK BAHASAN Dalam modul ini akan membahas mengenai : 1. Definisi kesehatan reproduksi 2. Hak-hak reproduksi, 3. Ruang lingkup kesehatan reproduksi, 4. Kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana

IV. BAHAN BELAJAR 1. Modul Kebijakan Pemerintah tentang Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana 2. LCD 3. Laptop 4. Papan tulis/lembar flipchart 5. Spidol

V. URAIAN MATERI 1. Definisi Kespro Kespro adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang menyeluruh dan tidak tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi serta prosesnya. Sehubungan dengan hal itu maka seseorang mampu memiliki kehidupan seks yang memuaskan dan aman dan memiliki kemampuan untuk bereproduksi dan bebas untuk memutuskan, kapan dan seberapa sering melakukannya. Ini juga mencakup


29


kesehatan seksual, yang tujuannya meningkatkan kehidupan dan hubungan pribadi.

2. Hak-hak Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana. Kespro

mendapatkan

perhatian

sejak

adanya

konferensi

internasional

kependudukan dan pembangunan tahun 1994, dimana pada konferensi tersebut terjadi

perubahan

paradigma

yang

penting

dalam

menangani

masalah

kependudukan yakni dari pembatasan penduduk kepada upaya pemenuhan hak reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Pemenuhan hak reproduksi tersebut diupayakan melalui pelayanan Kespro yang dapat diakses oleh semua individu sebelum tahun 2015 (akses universal kesehatan reproduksi). Hal ini berarti bahwa masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas baik dalam kondisi normal maupun ko ndisi bencana.

Kespro merupakan isu Kesehatan masyarakat yang serius dan merupakan penyebab signifikant kesakitan dan kematian.Kespro adalah bagian dari HAM s erta bagian dari standard SPHERE . Salah satu dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah mendapat layanan kesehatan yang bermutu, termasuk di dalamnya layanan Kespro dalam kondisi normal ataupun darurat. Dari 8 tujuan MDG ( Millenium Development Goals), 50% dari goals itu terkait dengan kesehatan reproduksi: MDG

3 : Kesetaraan Jender, MDG 4 dan 5: Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) termasuk akses universal ke layanan Kespro dan MDG 6: pemberantasan penyakit menular termasuk HIV/AIDS. Jika kita ingin mencapai target MDGs harus dipastikan kalau layanan Kespro tersedia dalam kondisi apapun termasuk kondisi krisis/darurat.

Dalam kondisi normal, di Indonesia sudah banyak permasalahan terkait Kespro dan kondisi akan lebih buruk saat terjadi bencana. Kespro dalam kondisi darurat harus diberikan karena merupakan standard SPHERE/piagam kemanusiaan. Tiap pekerja kemanusiaan harus berusaha semaksimal mungkin memenuhi standard minimal bagi pengungsi/penduduk yang terkena bencana untuk hidup secara layak dan bermartabat. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

30


3. Ruang lingkup Kespro Ruang lingkup Kespro sangat luas, mencakup keseluruhan hidup manusia sejak lahir sampai mati, sehingga digunakan pendekatan siklus hidup ( life cycle approach), yang di dalamnya termasuk isu kesetaraan gender, martabat dan

pemberdayaan perempuan, serta peran dan tanggung jawab laki laki. Upaya pelayanan dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, diagnosa dini, kuratif dan rehabilitatif .

Prinsip-Prinsip pelayanan Kespro: a. Mengutamakan klien: hak reproduksi, keadilan dan kesetaraan gender b. Pendekatan siklus kehidupan manusia c. Memperluas jangkauan pelayanan secara proaktif d. Meningkatkan kualitas hidup melalui pelayanan yang berkualitas.

1. Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pelayanan Kespro Pada Krisis Kesehatan

& Situasi Tanggap Darurat Bencana. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan perempuan sesuai dengan siklus hidupnya yang dilakukan dengan pendekatan Continum of Care. Yaitu penyediaan pelayanan mulai dari proses kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa dan sampai lanjut usia.


31


Landasan hukum: 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 64 tahun 2013: tentang penanggulangan krisis kesehatan, Pelayanan Kespro masuk ke dalam pelayanan kesehatan yang harus disediakan pada tahap tanggap darurat dan pasca krisis Pasal 22: Pemenuhan kebutuhan kesehatan antara lain berupa sumber daya manusia kesehatan, pendanaan, fasilitas untuk mengoperasionalkan system pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medic, obat dan perbekalan kesehatan, gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi dan identifikasi korban sesuai kebutuhan.



Undang-undang RI No 24 Tahun 2007 tentang penangg ulangan bencana. Fokus pelayanan dari kesehatan reproduksi dalam kondisi darurat juga mencakup kelompok rentan.Pengaturan dan layanan kepada kelompok rentan telah masuk kedalamUU tentang penanggulangan bencana.Di dalam Undangundang tersebut terdapat dua pasal yang mengatur antara lain pasal 48 dan


32


pasal 55. Di dalam pasal 48, Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf (b) meliputi: a.

Pengkajian secara cepat,tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

b.

Penentuan status keadaan darurat bencana;

c.

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

d.

Perlindungan prioritas untuk mendapatkan penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar;

e.

Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f.

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf (e)dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Kelompok rentan sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Bayi, balita, dan anak-anak; b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. Penyandang cacat; dan d. Orang lanjut usia.

Kebijakan pelayanan Kespro dalam kondisi krisis/darurat: a. Kegiatan terkait kesehatan reproduksi dalam kondisi darurat dilaksanakan pada setiap tahap bencana mulai dari pra-bencana, kondisi gawat darurat/saat bencana sampai kondisi pasca krisis/bencana. b. Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan melalui Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada saat awal bencana c. Pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif diintegrasikan pada pelayanan kesehatan dasar segera setelah stabil


33


d. Respon kesehatan reproduksi pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat

Bencana

dilakukan

secara

terkoordinir

dengan

Lintas

Program/Lintas Sektor terkait, organisasi profesi dan LSM terkait

Strategi Kespro dalam kondisi krisis/darurat: a. PPAM Kesehatan Reproduksi merupakan bagian dari pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana b. Penentuan focal point kespro dalam Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana di setiap tingkatan c. Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan bidang kespro di setiap tingkatan d. Advokasi dan sosialisasi di semua tingkatan e. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM f.

Penyediaan logistik (kit kespro, kit individual dan kit bidan)

VI. RANGKUMAN 1. Sesuai peraturan menteri kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi bencana melalui penerapan PPAM sudah merupakan pelayanan kesehatan yang harus

diberikan

sebagai

bagian

dari

respon

bencana

bidang

kesehatan/penanggulangan krisis bidang kesehatan 2. Program Kespro pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana dilakukan melalui 3 tahap penanggulangan bencana (pra, saat dan paska bencana). 3. Pada pra dan saat bencana perlu dipastikan adanya pelayanan Kespro sesuai dengan kebutuhan. 4. Perlu advokasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas petugas dalam PPAM Kespro di pusat maupun daerah.

VII. EVALUASI Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan.


34


1. Seorang perempuan, hamil mengaku hamil 37 minggu, dating kebidan di posko kesehatan pada saat mengungsi paca tsunami untuk memerikan kehamilannya, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan semua dalam batas normal dan bidan memberikan kit persalinan bersih. Apakah dasar hukum dari tindakan bidan tersebut? a. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 33 b. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 c. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 55 d. UU RI no 34 tahun 2007 pasal 48 e. UU RI no 34 tahun 2007 pasal 55 2. Seorang perempuan, 16 tahun, tinggal di desa suka maju yang baru saja mengalami gempa bumi dan saat ini sedang mengungsi bersama keluarganya di tenda pengungsian bersama 200.000 warga lainya baik laki-laki maupun perempuan yang bercampur baur dalam aula terbuka, kemudian bidan memberikan advokasi agar pelayanan dilakukan berbasis gender. Apakah dasar hukum dari advokasi bidan tersebut? a. Permenkes RI no 64 tahun 2013 pasal 20 b. Permenkes RI no 64 tahun 2013 pasal 21 c. Permenkes RI no 64 tahun 2013 pasal 22 d. Permenkes RI no 64 tahun 2013 pasal 23 e. Permenkes RI no 64 tahun 2013 pasal 24 3. Seorang perempuan, 67 tahun, datang ke posko kesehatan ditempat pengungsian pasca terjadi tsunami, dan mendapatkan prioritas terhadap pelayanan kesehatannya. Apakah dasar hukum dari tindakan bidan tersebut? a. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 ayat a b. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 ayat b c. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 ayat c d. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 ayat d e. UU RI no 24 tahun 2007 pasal 48 ayat e 4. Seorang perempuan, hamil 34 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mulasmulas setelah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dari gempa bumi, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan dalam batas normal, dan rumah sakit meminta perempuan tersebut untuk pulang Karena tidak ada fasilitas yang memdai serta penuh dengan orang luka dan cedera. Apakah kebijakan pemerintah yang tepat pada kasus tersebut? a. Melakukan respon kesehatan reproduksi berdasarkan one sektoral b. Melakukan stabilisasi pelayanan kesehatan dasar sesegera mungkin c. Menyelenggarakan paket pelayanan awal minum kesehatan reproduksi PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

35


d. Melaksanakan kegiatan terkait kesehatan reproduksi setelah situasi terkendali e. Mengintegrasikan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif ke pelayanan kesehatan dasar 5. Seorang perempuan, 16 tahun, tinggal di desa suka maju yang baru saja mengalami gempa bumi dan saat ini sedang mengungsi bersama keluarganya di tenda pengungsian bersama 200.000 warga lainya baik laki-laki maupun perempuan yang tidak terpisah. Apakah strategi yang tepat untuk menangulangi masalah potensial yang dapat terjadi pada perempuan tersebut? a. Melakukan penyediaan logistic b. Melakukan adokasi dan sosialisasi disemua tingkat c. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia d. Menyusun rencana kesiapsiagaan dibidang kespro disetiap tingkat e. Penentuan focal point kespro dalam situasi darurat bencana disetiap tingkatan

VIII. DAFTAR PUSTAKA Kementerian Kesehatan. 2015. Buku Pedoman Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada Krisis Kesehatan

UNFPA. 2010. Pedoman Lapangan Antar-lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana: Revisi untuk Peninjauan Lapangan. Jakarta: UNFPA.

WHO. 2003. Kesehatan Reproduksi Bagi Pengungsi. Pedoman Implementasi Bagi Pengelola Program. Jakarta: WHO dan Depkes.


36

MATERI 3 MEKANIME KOORDINASI UNTUK IMPLEMENTASI PPAM KESPRO PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

C

Daftar Isi Materi 3

DAFTAR ISI

I.


II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A.

Tujuan Pembelajaran Umum ............................................................... 38

B.

Tujuan Pembelajaran Khusus .............................................................. 38

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 39

IV.

BAHAN BELAJAR............................................................................................ 39

V.

URAIAN MATERI 1.

Mekanisme koordinasi kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana .................................................................................. 39

2.

Tim siaga Kespro .................................................................................. 42

3.

Mekanisme Koordinasi ........................................................................ 47

4.

Pendekatan.......................................................................................... 50

VI.

RANGKUMAN................................................................................................ 54

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 54


MATERI 3 : MEKANISME KOORDINASI UNTUK IMPLEMENTASI PPAM

MATERI 3 MEKANISME KOORDINASI UNTUK IMPLEMENTASI PAKET PELAYANAN AWAL MINUMUM (PPAM)

Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi saat bekerja di dalam situasi darurat bencana, diantaranya proses kerja yang kompleks, banyak pihak yang terlibat dan bekerja, diperlukan kemampuan dan keterampilan menyusun program yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta kemampuan untuk melakukan koordinasi karena untuk pelaksanaan PPAM memerlukan pendekatan multi sektoral. Dalam kondisi bencana banyak sekali pihak yang terlibat dalam penanganan bencana sepeti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta, media dll. Apabila bencana berskala besar dapat juga melibatkan lembaga asing seperti PBB, LSM internasional dll. Untuk itu perlu dipahami mengenai mekanisme koordinasi PPAM yang ada di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di daerah.

I.

DESKRIPSI SINGKAT

Materi ini membahas tentang mekanisme koordinasi pada situasi darurat bencana, yang berfokus pada mekanisme koordinasi untuk penerapan PPAM.

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami mekanisme koordinasi pada situasi darurat bencana yang berfokus pada mekanisme koordinasi untuk penerapan PPAM

B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan mampu : a. Menjelaskan tentang mekanisme koordinasi dalam penanggulangan bencana b. Menjelaskan tentang mekanisme koordinasi untuk masalah kesehatan pada situasi bencana



c. Menjelaskan mekanisme koordinasi untuk PPAM di tingkat nasional maupun di tingkat daerah

III. POKOK BAHASAN

Dalam modul ini akan membahas mengenai : a. Mekanisme koordinasi dalam penanggulangan bencana b. Mekanisme koordinasi untuk masalah kesehatan pada situasi bencana c. Mekanisme koordinasi untuk PPAM di tingkat nasional maupun di tingkat daerah

IV. BAHAN BELAJAR

1. Modul mekanisme koordinasi kespro dalam situasi darurat bencana 2. LCD 3. Laptop 4. Papan tulis/lembar flipchart 5. Lembar studi kasus 6. Spidol

V.

URAIAN MATERI

Dalam kondisi bencana banyak sekali pihak yang terlibat dalam penanganan bencana seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta, media dll. Apabila bencana berskala besar dapat juga melibatkan lembaga asing seperti PBB, LSM internasional dll. Untuk itu perlu dipahami mengenai mekanisme koordinasi PPAM yang ada di Indonesia baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Bencana yang terjadi dapat bersifat Lokal, Daerah dan Nasional. Penanganan kondisi bencana tingkat nasional dikoordinasikan oleh pe merintah pusat, yang presentasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai sentral penanganan bencana secara nasional. Pada leven bencana daerah ditingkat provinsi dan/atau tingkat Kab/kota, sentral penanganan bencana di pegang oleh BNPB daerah setempat. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 39


Penanganan Bencana melibatkan lintas sektor dan lintas departemen. Pelibatan lembaga – lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penaganan bencana sangat memberikan andil pada saat krisi terjadi. Lembaga – lembaga yang terlibat anatara lain Tentara Nasonal Indonesia (TNI), Badan SAR Nasional (Basarnas), Palang Merah Indonesia (PMI), Perusahaan Air Minum (PAM) Kementerian Dalam Negeri (kemendagri), Kementrian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian serta Badan lainnya. Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kespro (Kespro) Pada Krisis Kesehatan & Situasi Tanggap Darurat Bencana, merupakan pelayanan yang tak terpisahkan dari pelayanan krisis lainya. PPAM Kespro menitik beratkan kepada pelayanan kesehatan Ibu, Bayi, Anak Balita dan Perempuan yang dipastikan semakin rentan saat krisis/bencana berlangsung.

Pengorganisasian Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Di Bawah Koordinasi Pusat Penanggulangan Krisis, Depkes Pada Badan Penanggula ngan Bencana

Berikut ini adalah struktur organisasi penanggulangan bencana berdasarkan UU no. 24 tahun 2007. Keberadaan tim siaga kesehatan reproduksi di tingkat pusat direkomendasikan berada dibawah struktur dan koordinasi Pusat Penanggulangan Krisis Depkes di bawah struktur dari Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana.



Bagan Posisi Tim Kesehatan Reproduksi dalam Penanganan Bencana di Tingkat Nasional

Tingkat Pusat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Departemen Kesehatan - Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Koordinator Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Bidang Data dan informasi Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan GBV Bidang Logistik Bidang Capacity Building Bidan Promosi KIE

Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Unit Pelaksana Teknis (regional) BNPB PPK regional Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten Sub din Yankes/ P2M Tim Siaga Kesehatan Reproduksi



PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PADA MASING–MASING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi pada manajemen bencana ada pada tingkat kabupaten/kota adalah tanggung jawab tim siaga kesehatan reproduksi bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten setempat. 2. Tanggung jawab upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi pada tingkatan provinsi bersifat suportif dan rujukan (referal) kep ada tim siaga kesehatan reproduksi kabupaten/kota. 3. Tim siaga kesehatan reproduksi pusat bersifat suportif dan rujukan kepada tim kesehatan reproduksi Provinsi.

Struktur Tim Siaga Kesehatan Reproduksi

Tim siaga Kesehatan Reproduksi terdiri dari beberapa bidang, dimana setiap bidang terdir i dari koordinator dan anggota. Pemilihan koordinator maupun anggota tim sedapat mungkin berdasarkan bidang kerja dan kemampuan dalam menge lola program kesehatan reproduksi.

Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Di bawah ini adalah struktur tim siaga kesehatan reproduksi yang direkomendasikan: PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 42


a. Rekomendasi anggota bidang Data dan Informasi - Kesga - Surveilans - IBI - NGO/INGO bidang kespro - Jejaring PPKtP (Program Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan) - Lain-lain b. Rekomendasi anggota bidang Pelayanan Kespro dan GBV - Dokter RS- Puskesmas-IDI - Bidan RS- Puskesmas-IBI - POGI - Jejaring PPKtP - Lain-lain c. Rekomendasi anggota bidang Logistik - Kesga - TU dinkes - IBI - BKKBN daerah - PMI - Lain-lain d. Rekomendasi anggota bidang Capacity Building - Kesga - IBI - P2KP/P2KS/ POGI - Anggota jejaring PPKtP - Perguruan Tinggi - Lain-lain e. Rekomendasi bidang Promosi (KIE) - Promkes - IBI - NGO/INGO - PKK Kader - BKKBN daerah - Jejaring PPKtP - Lain-lain

Catatan:  

IBI selalu menjadi bagian rekomendasi pada setiap bidang. Daftar anggota tersebut adalah bersifat rekomendasi dan penentuannya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.



1. 2. 3.

Tantanan untuk melakukan koordinasi pada kondisi bencana: Proses yang kompleks/complicated Banyak sekali pihak yang terlibat dan bekerja dalam kondisi darurat bencana Bagaimana menyusun program yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan



Proses koordinasi itu seperti melakukan orchestra yang membutuhkan rantai komando (konduktor) dan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. 1. Mekanisme koordinasi bencana UU no 24 tahun 2007 tentang manajemen penanggulangan bencana mengatur tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat propinsi dan kabupaten. BNPB bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana secara umum yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanganan bencana dilaksanakan secara berjenjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah. 2. Mekanisme koordinasi penanggulangan bencana bidang kesehatan

Penanggulangan bencana di bidang kesehatan adalah menjadi tanggung jawab dari Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kementerian Kesehatan dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat. Pusat Penanggungan Krisis Kesehatan telah mendirikan 9 regional dan 2 sub regional untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Regional PPKK berfungsi sebagai unit fungsional di daerah yang ditunjuk untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan kesehatan dan berfungsi sebagai pusat pengendali bantuan kesehatan, pusat rujukan kesehatan dan pusat informasi kesehatan. Pusat Regional Penanganan Krisis Kesehatan berfungsi: 

Sebagai pusat komando dan pusat informasi (media centre) kesiapsiagaan dan penanggulangan

kesehatan

akibat

bencana

dan krisis kesehatan lainnya;

fasilitasi buffer stock logistik kesehatan (bahan, alat dan obat ‐obatan); 

Menyiapkan dan menggerakkan Tim Reaksi Cepat dan bantuan SDM kesehatan yang siap digerakkan di daerah yang memerlukan bantuan akibat bencana dan krisis kesehatan lainnya;



Sebagai pusat networking antara 3 komponen kesehatan dalam regional tersebut yaitu dinas kesehatan, fasilitas kesehatan dan perguruan tinggi.



PPK di 9 regional dan 2 sub regional , terdiri dari :

1. Sumatera Utara, berpusat di Medan Mencakup NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Rian, dan Sumatera Barat. Sub Regional Sumatera Barat : Padang 2. Sumatera Selatan, berpusat di Palembang Mencakup Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, dan Bengkulu 3. DKI Jakarta, berpusat di Jakarta Mencakup DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan Barat 4. Jawa Tengah, berpusat di Semarang Mencakup Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 5. Jawa Timur, berpusat di Surabaya Mencakup seluruh kabupaten di Jawa Timur 6. Kalimantan Selatan, berpusat di Banjarmasin Mencakup Kalimantan Selatan, Banjramasin, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur 7. Bali, berpusat di Denpasar Mencakup Bali, NTB, dan NTT 8. Sulawesi Utara, berpusat di Menado Mencakup Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara 9. Sulawesi Selatan, berpusat di Makasar Mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Sub Regional Papua dengan pusat di Jayapura dan mencakup Papua dan Irian Jaya Barat

Di tingkat pusat, PPKK bertanggung jawab untuk bidang kesehatan secara umum dan berkoordinasi dengan sub direktorat Perlindungan Kespro di bawah Direktorat Kesehatan Ibu. Di tingkat daerah, PPKK regional dan sub regional akan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi atau Kabupaten.



3. Mekanisme koordinasi untuk PPAM

Penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum Kespro pada saat bencana perlu dikoordinir oleh seorang koordinator kespro. Koordinator ini berperan penting untuk memastikan ketersediaan pelayanan dan menghindari kegiatan yang tidak efektif, efisien dan tumpang tindih. Akibat dari ketiadaan koordinator kespro di lapangan dapat menyebabkan penghamburan sumber daya manusia dan material yang tidak diperlukan. Contoh kasus: tidak adanya koordinator kespro sesaat setelah gempa di salah satu daerah. Seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang seharusnya menolong kegawatdaruratan kebidanan berganti tugas mengarahkan mobil parkir masuk karena banyaknya pasien yang masuk ke rumah sakit tersebut.

Koordinator kespro adalah ketua dari tim siaga kespro yang berada di bawah tim penanggulangan bencana bidang kesehatan dan bertanggung jawab kepada koordinator tim penanggulangan krisis kesehatan di setiap jenjang administrasi. Tim siaga kespro dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten pada saat pra bencana untuk menyusun dan melaksanakan rencana kesiapsiagaan serta melaksanakan komponen PPAM kespro pada saat bencana. Tim siaga ini terdiri dari penanggung jawab komponen kekerasan berbasis gender, pencegahan penularan HIV, kesehatan maternal dan neonatal serta logistik.

Prinsip Dasar

1. Penanganan bencana dilaksanakan secara berjenjang dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah. 2. Dalam hal terjadi bencana, maka tanggung jawab pertama penanganan kespro ada pada tim kespro di tingkat Kabupaten/Kota. 3. Apabila masalah kespro yang timbul tidak dapat tertangani, tim siaga kespro tingkat Kabupaten/Kota melaporkan ke tim siaga kespro di tingkat Provinsi dan jika tidak tertangani, tim siaga kespro di tingkat Provinsi akan melaporkan ke tim siaga kespro tingkat Pusat.



4. Pelaksanaan kegiatan tim siaga kespro terintegrasi dengan tim penanggulangan bencana bidang kesehatan. 5. Apabila tim siaga kespro tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi belum terbentuk, maka tanggung jawab berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi yaitu unit yang bertanggung jawab untuk Kespro/Kesehatan Ibu dan Anak. Di tingkat Pusat, tim siaga kespro berada di bawah Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Subdirektorat Bina Perlindungan Kespro.

Diskusi dengan seorang ibu di tempat pengungsian – Banjir Jakarta 2013

Berdasarkan mekanisme koordinasi PPAM yang telah dijelaskan di atas, maka tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kespro dalam kondisi darurat di lapangan harus berkoordinasi dengan Koordinator Kespro yang berada di Dinas kesehatan tingkat propinsi ataupun di tingkat kabupaten tempat dimana mereka bekerja.



Rapat Koordinasi dipimpin oleh Koordinator Kespro – Gempa Padang 2009 Sekelompok badan, organisasi, dan/atau lembaga yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama – untuk mengatasi kebutuhan pada sektor tertentu (seperti kesehatan) di kenal dengan istilah Klaster.

Suatu “klaster” biasanya bersifat “kelompok sektoral” dan tidak perlu ada pembedaan antarara keduanya terkait sasaran dan kegiatan mereka; tujuan mengisi kesenjangan dan memastikan adanya kesiapan dan tanggap darurat yang sebanding [IASC].

A. PENDEKATAN KLASTER

Pendekatan klaster merupakan salah satu dari tiga pilar utama reformasi bantuan kemanusiaan, sementara dua lainnya adalah penguatan sistem Koordinator Bantuan Kemanusiaan dan penguatan pembiayaan bantuan kemanusiaan melalui, diantaranya, peningkatan permintaan dan Central Emergency Response Fund (CERF). OCHA telah mengembangkan Humanitarian Coordination Support Section (HCSS) yang beermarkas di Jenewa, untuk mendukung para HC dan mitra IASC dalam mengimplementasikan reformasi dan memonitor kemajuan.

Pendekatan klaster merupakan cara untuk mengelola koordinasi dan kerja s ama di antara berbagai aktor bantuan kemanusiaan untuk memfasilitasi perencanaan strategis bersama. Pada tingkat nasional, pendekatan ini: PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 49


1.

Menjadi landasan sistem kepemimpinan dan akuntabilitas yang jelas pada tiap sektor, di bawah kepemimpinan secara keseluruhan koordinator bantuan kemanusiaan; dan

2.

Memberikan kerangka kerja untuk kemitraan yang efektif di antara berbagai aktor bantuan kemanusiaan internasional dan nasional pada tiap sektor.

B. TUJUAN ADANYA KLASTER KESEHATAN

Klaster kesehatan tingkat pusat (atau kelompok koordinasi yang telah ada yang menggunakan pendekatan klaster) harus berperan sebagai mekanisme bagi seluruh organisasi yang terlibat untuk bekerja sama dalam kemitraan untuk menyelaraskan semua usaha dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia secara efisien dalam kerangka kerja sasaran, prioritas dan strategi yang telah disepakati sebelumnya, untuk kesejahteraan bersama. Ini termasuk menghindari kesenjangan dan/atau tumpang tindih tanggap darurat bantuan kemanusiaan internasional dan sumber daya yang ada (sumber daya manusia dan sumber daya keuangan). Klaster harus memberikan kerangka kerja untuk kemitraan yang efektif di antara berbagai aktor bantuan kemanusiaan internasional dan nasional, masyarakat madani dan para pemangku kepentingan lainnya, dan menjamin bahwa tanggap darurat bantuan kesehatan internasional selaras dengan kebijakan nasional

C. PERAN DAN FUNGSI KLASTER KESEHATAN

1.

Klaster harus memperkenankan berbagai organisasi yang terlibat untuk bekerja sama dan dengan aparat kesehatan setempat, menyelaraskan usaha, secara efektif menyatukan isu yang bersinggungan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dalam kerangka kerja sasaran, prioritas dan strategi yang telah disepakati bersama.

2.

Berbagai organisasi yang turut serta diharapkan sejauh mungkin dapat menjadi mitra yang proaktif dalam mengkaji kebutuhan, mengembangkan strategi dan rencana untuk tanggap darurat sektor kesehatan secara keseluruhan, mengimplementasikan kegiatan prioritas yang telah disepakati,



tetap memperhatikan isu prioritas yang saling berpotongan dan mematuhi standar yang telah disetujui bersama. 3.

Lembaga pimpinan klaster (CLA) bertanggung jawab kepada Koordinator Bantuan Kemanusiaan untuk memastikan pelaksanaan fungsi klaster yang memuaskan dan harus secara proaktif menjamin terlaksananya hal ini.

4.

CLA menunjuk seorang koordinator klaster kesehatan (HCC) dan dialah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas administrasi dan layanan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh koordinator dan agar klaster dapat berfungsi secara efektif. Secara umum, HCC harus merupakan jabatan penuh waktu tanpa adanya tanggung jawab terhadap program atau kegiatan lembaga pimpinan sendiri.

5.

HCC memfasilitasi dan memimpin kerja klaster, dan menjamin koordinasi dengan klaster lain sehubungan dengan kegiatan terkait kesehatan masyarakat serta berbagai isu terkait.

6.

Pengelolaan klaster, dan hubungannya dengan pihak berwenang, tergantung pada konteks yang ada.

7.

HCC mempertimbangkan seluruh isu terkait kesehatan untuk menghindari munculnya berbagai kelompok terpisah di daerah kerja klaster kesehatan seperti kesehatan reproduksi dan kesehatan jiwa

D. KEANGGOTAAN KLASTER KESEHATAN

Klaster Kesehatan tingkat pusat biasanya menyertakan: 1.

Organisasi yang memberikan atau menyediakan pelayana kesehatan di wilayah terdampak – lembaga PBB (WHO, UNICEF, UNFPA), atau organisasi internasional lainnya (misal IOM, IFRC), masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit merah, LSM internasional dan nasional, dan perwakilan penyedia layanan kesehatan swasta dan

2.

Berbagai donor utama sektor kesehatan dan para pemangku kepentingan penting lainnya.



Klaster pada tingkat daerah (di bawah tingkat pusat) biasanya menyertakan lembaga kesehatan aktif di daerah tersebut dan berbagai perwakilan donor atau pemangku kepentingan kesehatan lainnya yang ada pada tingkat tersebut.

a. Klaster Kesehatan, otorita kesehatan pusat dan mekanisme koordinasi yang ada

Lembaga pimpinan Klaster Kesehatan (CLA) berperan menjembatani antara otorita kesehatan tingkat pusat dan daerah dan internasional serta aktor LSM bantuan kesehatan. Tanggung jawab utama CLA adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktor bantuan kemanusiaan internasional memanfaatkan kapasitas setempat dan bahwa mereka mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang diperlukan dengan pemerintah pusat dan daerah terkait (khususnya Kementerian Kesehatan – Kemenkes) dan organisasi masyarakat madani daerah yang terlibat dalam berbagai kegiatan terkait kesehatan. Sifat dari hubungan ini tergantung pada situasi di tingkat pusat dan kemauan dan kapasitas setiap organisasi tersebut untuk memimpin atau turut serta dalam kegiatan kemanusiaan: 1.

Di mana Kemenkes berada pada posisi kuat untuk memimpin seluruh tanggap darurat bantuan kemanusiaan, maka klaster harus mengatur tanggap darurat bantuan kemanusiaan dengan seluruh usaha pemerintah pusat. Ini biasanya dilakukan menyusul terjadinya bencana alam.

2.

Dalam kasus lainnya, khususnya dalam situasi konflik berkepanjangan, kemauan atau kapasitas Pemerintah atau lembaga

negara – termasuk

Kemenkes – untuk memimpin atau turut serta dalam kegiatan bantuan kemanusiaan mungkin dipertanyakan, dan ini jelas akan berpengaruh terhadap sifat hubungan yang mereka jalin dengan para aktor bantuan kemanusiaan internasional. [IASC. Guidance note on using the cluster approach to strengthen humanitarian response, 24 November 2006]



b. Tanggung Jawab lembaga pimpinan Klaster Kesehatan

CLA harus memastikan adanya pengembangan mekanisme koordinasi untuk sektor kesehatan. Ini termasuk: mengadopsi TOR generik untuk dan menujuk Koordinator Klaster Kesehatan (HCC) tingkat pusat; memastikan hubungan baik dengan Kemenkes dan menghindari terjadinya mekanisme koordinasi ganda sektor kesehatan yang telah ada; memastikan pengelolaan informasi dan berbagai pendukung layanan yang dibutuhkan agar mampu menjalankan fungsi klaster secara memuaskan; menentukan titik fokal Klaster Kesehatan pada tingkat daerah (zonal) sekiranya dibutuhkan; dan melakukan advokasi atas sumber daya bagi seluruh mitra bantuan kemanusiaan. CLA juga menjadi “penyedia layanan akhir” – lihat kotak di bawah.

VI. RANGKUMAN

Mekanisme koordinasi merupakan proses yang rumit, banyak orang/lembaga yang berkontribusi, namun demikian penanganan kespro dan seksual dalam situasi darurat harus dilakukan secara efektif dan bertanggungjawab, untuk itu d iperlukan koordinator dengan kapasitas yang memadai seperti kepemimpinan bertanggung jawab.



Pesan Kunci

1. Untuk penerapan PPAM diperlukan pendekatan multi sektoral dan koordniasi dengan lembaga terkait 2. Koordinasi Kespro dilakukan oleh seorang koordinator kespro agar kegiatan kespro pada situasi bencana terkoordinasi dengan baik. 3. Penanganan

bencana

dilaksanakan

secara

berjenjang

dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan pemerintah daerah.

VII. EVALUASI

Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1.

Seorang bidan diposko kesehatan reproduksi, kehabisan kit persalinna bersih yang ditujukan kepada ibu hamil yang beresiko untuk melahirkan dalam waktu dekat dan ingin memperbanyak kit tersebut. Apakah tindakan yang dapat dilakukan oleh bidan tersebut? a. Membeli di apotik b. Melapor kepada koordinator posko c. Melaporkan kepada puskesmas tersekat d. Melapor kepada koordinator kesehatan reproduksi e. Mengajukan permohonan kepada dinas kesehatan setempat

2.

Seorang bidan diposko kesehatan reproduksi, kehabisan kit persalinan bersih yang ditujukan kepada ibu hamil yang beresiko untuk melahirkan dalam waktu dekat dan ingin memperbanyak kit tersebut dan telah melaporkan kepada koordinator kesehatan reproduksi setempat. Apakah tujuan dari tindakan bidan tersebut? a. Membina koordinasi yang terintegrasi b. Memeudahkan dalam proses pemecahan masalah c. Melakukan efisiensi keinerja dengan pembagian tugas d. Melakukan penanganan sesuai dengan kemampuan sumber daya e. Melimpahkan tanggung jawab kepada pihak yang lebih berwenang

3.

Seorang perempuan, hamil 34 m inggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan mulasmulas setelah berusaha menyelamatkan diri dengan cara berlari dari gempa bumi, dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan adanya tanda-tanda persalinan, dan kapasitas rumah sakit tidak memadai untuk melakukan pertolongan. Apakah tindakan yang PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 54


dapat dilakukan oleh koordinator kesehatan reproduksi di rumah sakit tersebut untuk dapat menolong perempuan tersebut? a. Berusaha menyediakan sarana dan prasarana b. Merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih baik c. Melaporkan situasi kepada Pusat penanggulangan krisi d. Melaporkan kepada koordiantor kespro di dinas kesehatan e. Melaporkan situasi kepada Pusat penanggulangan krisi Kesehatan 4.

Apakah fungsi dari pusat penanganan krisis kesehatan ? a. Sebagai tim evaluasi bantuan SDM kesehatan b. Sebagai unit fungsional di daerah yang terjadi bencana c. Sebagai penanggulangan bencana dalam bidang k esehatan reproduksi d. sebagai pusat networking antara fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan e. Sebagai pusat komando dan pusat informasi kesiapsiagaan dan penanggulangan kesehatan

5.

Seorang bidan yang bertugas dipuskesmas yang sesaat telah terjadi tsunami, melakukan pertolongan terhadap warga yang sedang mengungsi di posko pengungisan dengan cara membantu pendistribusian makanan dapur umum lapangan, karena banyak pengungsi yang kelaparan dan kurangnya sumber daya pada posko seta membuat pasien dipelayanan kesehatan reproduksi menunggu untuk ditangani. Apakah yang seharusnya dilakukan dalam situasi tersebut? a. Penyediaan makanan siap saji b. Memberdayakan masyarakat yang ada c. Melalukan koordinasi dengan dinas terkait d. Menambah sumber daya manusia pada posko e. Membentuk koordinator kesehatan reproduksi


MATERI 4 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

D

Daftar Isi Materi 4

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT ................................................................... ......... ....... 56

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN 1.

Tujuan Pembelajaran Umum ........................................................... 56

2.

Tujuan Pembelajaran Khusus........................................................... 56

III.

POKOK BAHASAN ..................................................................................... 57

IV.

BAHAN BELAJAR ...................................................................................... 57

V.

URAIAN MATERI 1.

Remaja pada situasi pengungsian ...................................................... 57

2.

Prinsip pelayanan kesehatan peduli remaja ...................................... 60

3.

Menilai kebutuhan kesehatan reproduksi remaja ............................. 62

4.

Menanggapi kebutuhan kesehatan reproduksi remaja ..................... 63

5.

Program berbasis masyarakat dan pendidik sebaya ........................... 65

VI.

RANGKUMAN .......................................................................................... 66

VII.

EVALUASI ................................................................................................. 66

VIII.

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 68


MATERI 4 : KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 4 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah merupakan salah satu komponen dari kesehatan reproduksi. KRR bukan merupakan intervensi prioritas di dalam PPAM, karena PPAM difokuskan pada kegiatan penyelamatan nyawa serta mencegah kesakitan, kecacadan dan kematian. Meskipun KRR bukan merupakan bagian dari PPAM, tapi pengetahuan dan pemahaman tentang isu KRR akan bermanfaat untuk diterapkan pada situasi bencana apabila tersedia sumber daya manusia yang mencukupi atau apabila situasi sudah mulai stabil. Menjadi dewasa merupakan periode yang penuh tekanan dan tantangan , bagi remaja yang hidup didaerah pengungsian tekanan ini bahkan lebih besar. Transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa menjadi lebih sulit karena tidak adanya tokoh panutan serta tidak berlakunya sistem sosial dan kultural dimana mereka tinggal. Mereka mengalami trauma pribadi seperti konflik bersenjata, kekerasan, rasa tidak aman, pelecehan seksual, cedera atau kehilangan anggota keluarga, kehilangan sekolah dan pekerjaan, persahabatan serta dukungan keluarga dan masyarakat.

I.

DESKRIPSI SINGKAT Modul ini membahas tentang KRR dalam situasi darurat bencana yang meliputi: remaja pada situasi pengungsian, prinsip pelayanan kesehatan peduli remaja, menilai kebutuhan kespro remaja, menanggapi kebutuhan KRR dan program berbasis masyarakat dan pendidikan sebaya.

II. TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa memahami tentang reproduksi remaja pada situasi darurat bencana

B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu: 1. Memahami Remaja pada situasi pengungsian 2. Menjelaskan Prinsip pelayanan kesehatan peduli remaja PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 56


3. Menilai kebutuhan KRR 4. Menanggapi kebutuhan KRR bila sumber daya memungkinkan dan di saat situasi sudah lebih stabil 5. Memahami Program berbasis masyarakat dan pendidik sebaya

III. POKOK BAHASAN Dalam modul ini akan dibahas pokok bahasan-pokok bahasan sebagai berikut yaitu :

Pokok Bahasan dan sub pokok bahasan: 1. Remaja pada situasi pengungsian 2. Prinsip pelayanan kesehatan peduli remaja 3. Menilai kebutuhan kespro remaja 4. Menanggapi kebutuhan kespro remaja bila sumber daya memungkinkan dan di saat situasi sudah lebih stabil 5. Program berbasis masyarakat dan pendidik sebaya

IV. BAHAN BELAJAR 1. Modul Kespro Remaja pada situasi Darurat Bencana. 2. Petunjuk diskusi kelompok. 3. Laptop 4. LCD 5. Papan flipchart/papan tulis 6. spidol

V. URAIAN MATERI Kondisi genting dalam situasi krisis menempatkan perempuan dan anak-anak, yang merupakan 80% dari 35 juta pengungsi di dunia sebagai pengungsi, rentan terhadap kekerasan seksual dan rentan tertular infeksi menular seksual dan HIV. Ini didasarkan pada tidak dimilikinya rincian pelayanan dasar terhadap wanita, pria dan anak-anak terhadap akses kesehatan dan obat-obatan, termasuk kurangnya pasokan dasar (sandang-pangan-papan). Meskipun kemajuan terus dilakukan dalam menangani



kebutuhan pria, wanita dan anak-anak dalam situasi krisis, kesenjangan tetap terus terjadi.

kesehatan reproduksi Remaja (KRR) adalah merupakan salah satu komponen dari kespro. KRR bukan merupakan intervensi prioritas di dalam PPAM, karena PPAM difokuskan pada kegiatan penyelamatan nyawa serta mencegah kesakitan, kecacadan dan kematian. Meskipun KRR bukan merupakan bagian dari PPAM, tapi pengetahuan dan pemahaman tentang isu KRR akan bermanfaat untuk diterapkan pada situasi bencana apabila tersedia sumber daya manusia yang mencukupi atau apabila situasi sudah mulai stabil.

Remaja memiliki kebutuhan khusus disetiap situasi dan setiap kelompok umur dimasyarakat, memiliki masalah dan kebutuhan yang berbeda.Pada situasi pengungsian, dimana umumnya sulit untuk mendapatkan pelayanan Kespro dasar untuk seluruh masyarakat, maka petugas kesehatan harus juga mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan remaja apabila sumber daya manusia dan kondisi memungkinkan atau ketika kondisi sudah mulai stabil. Remaja sangat fleksibel memiliki sumberdaya dan energik, mereka dapat membantu sesamanya dengan konseling pendidikan dan mereka dapat membantu petugas kesehatan sebagai tenaga sukarela. Di sisi lain, masyarakat yang terpengaruh oleh krisis mungkin terpapar dengan kesempatan- kesempatan baru, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, sekolah, dan belajar bahasa lain dan keterampilan baru yang mungkin menempatkan remaja dalam posisi khusus yang mungkin tidak akan mereka miliki di lingkungan non krisis. Remaja seringkali beradaptasi dengan mudah terhadap situasi baru dan dapat belajar

di

lingkungan baru ini dengan cepat.

Para tenaga kespro, pengelola program kespro dan penyedia pelayanan pada situasi bencana harus mempertimbangkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari remaja yang sedang transisi ke masa dewasa bila sumber daya manusia dan kondisi memungkinkan atau ketika kondisi sudah mulai stabil. Mereka secara khusus harus PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 58


mempertimbangkan remaja yang rentan, termasuk, anak yang menjadi kepala keluarga, remaja yang sudah menjadi ibu dan gadis-gadis berusia muda yang memiliki risiko yang tinggi terhadap eksploitasi seksual.

A. REMAJA PADA SITUASI PENGUNGSIAN Remaja umumnya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap situasi baru dibandingkan dengan orang tua mereka. Mereka dapat belajar beradaptasi dalam sistem tertentu lebih cepat untuk memahami dan memenuhi kebutuhan mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Remaja membutuhkan waktu untuk memiliki hubungan dekat yang khusus Pada situasi normal sebagian informasi diperoleh dari teman sebaya dan dari tokoh

panutan

dilingkungan

keluaraga

atau

masyarakat

remaja

tersebut.Petugas kesehatan kemungkinan dapat menjadi tokoh panutan penting bagi remaja pengaruh potensial ini harus disadari oleh petugas kesehatan.

2. Remaja sering tidak memiliki orientasi masa depan yang jelas hal ini dapat diperburuk oleh status mereka sebagai pengungsi. Kegiatan yang memberikan kesempatan bagi remaja untuk melihat masa depan akan membantu mereka dalam mempertimbangkan konsekuensi kegiatan seksual yang tidak aman dan mereka harus bertanggung jawab atas kegiatan yang telah mereka lakukan

3. Perilaku remaja didaerah pengungsi mungkin tidak menjadi subjek perhatian yang sama dengan situasi kondisi normal. Perpisahan dari orang tua dan tradisi dapat menyebabkan situasi yang kurang terkontrol secara social, hal ini menyebabkan resiko yang lebih tinggi terhadap kehamilan remaja, infeksi menular seksual (IMS) penyalahgunaan obat, kekerasan dan sebagainya.

4. Remaja tidak homogen Kebutuhan

remaja

sangat

bervariasi

sesuai

usia,

jenis

kelamin,

pendidikan,status pernikahan dan karakteristik psikososial. Remaja wanita lebih rentan terhadap masalah kespro umum dari pada laki-laki dan mereka PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 59


menanggung hampir semua konsekuensinya.Remaja berusia 10-14 tahun memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kelompok yang berusia 16-18 tahun. Beberapa budaya mengharapkan pernikahan seorang gadis pada usia 14 tahun sedangkan menurut budaya lain hal ini tidak dapat diterima.

5. Remaja mengalami masa pubertas Periode dalam perkenbangan remaja yang terjadi pada usia 10-12 tahun untuk perempuan dan 12-15 tahun untuk laki-laki. pada masa ini terjadi pematangan alat reproduksi yang ditandai dengan menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Petugas kesehatan dapat memberikan kejelasan untuk menjaga kebersihan mereka (menganti pembalut, membersihkan kelamin saat mandi) selama menstruasi dan menghindari kehamilan sebelum n ikah.

6. Dinegara dengan tinggkat prevalensi IMS/HIV tinggi, remaja merupakan kelompok yang paling rentan Ketidakberdayaan perempuan atas kehidupan seksual dan reproduktif mereka menyebabkan memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, infeksi IMS/HIV semua ini sering terjadi di daerah pengungsian.

B. PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PEDULI REMAJA Prisip utama untuk dapat bekerja secara efektif dengan remaja adalah dengan mendorong partisipasi, kemitraan dan kepemimpinan remaja. Akibat adanya hambatan-hambatan yang dihadapi remaja ketika mengakses pelayanan kespro, mereka harus terlibat dalam semua aspek penyusunan program, termasuk perancangan, implementasi dan monitoring program. Misalnya, akan sangat membantu jika kita dapat mengidentifikasi remaja yang dapat berperan sebagai pemimpin muda atau pendidik sebaya di komunitas mereka.

Para pemuda ini akan membantu mengungkap kebutuhan teman sebaya mereka selama perancangan program dan dapat membantu implementasi kegiatankegiatan seperti, pendidikan sebaya, monitoring pelayanan kesehatan yang peduli remaja dan rujukan ke konselor untuk masalah kekerasan berbasis gender. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 60


Pelayanan akan lebih dapat diterima jika pelayanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diidentifikasi oleh re maja itu sendiri.

Meningkatkan partisipasi mereka sebagai sebuah kelompok, remaja umumnya mempunyai kebiasaan yang berlaku dengan norma dan nilai tertentu. Mereka mungkin tidak akan menanggapi pelayanan kesehatan yang dirancang untuk orang dewasa mereka berada pada suatu tahap dimana mereka membutuhkan kemampuan untuk mengkontrol tubuh dan kesehatannya.

Pada saat yang sama karena usia yang relatif muda dan relatif tidak berpengalaman mereka membutuhkan bimbingan sensitif dan menyakinkan, cara yang paling baik untuk mendukung remaja berpatisipasi adalah dengan mengembangkan kemitraan antara mereka dengan tenaga kesehatan dibawah bimbingan dan tanggung jawab orang tua. Pelayanan peduli remaja akan lebih diterima jika dirancang sesuai dengan ketersedian waktu mereka.

Prinsip lain yang perlu diingat sebagai berikut : 1. Petugas kesehatan harus 4S (senyum, salam, sapa, sabar) memahami hal-hal sensitif, dan memiliki infomasi mengenai pelayanan untuk remaja. Tokoh masyarakat dan orang tua dapat dilibatkan dalam mengembangan program yang ditargetkan untuk remaja. Petugas kesehatan dengan budaya yang sama akan lebih diterima dalam memberikan pelayanan dibandingkan dengan petugas yang berasal dari luar. 2. Program yang disusun harus mendukung kepemimpinan dan komunikasi sebaiknya dilakukan oleh dengan teman sebaya ( peer educator) teman sebaya dianggap sebagai sumber infomasi yang aman dan terpercaya. 3. Remaja harus dijamin mendapat penanganan kespro yang memadai serta membutuhkan bantuan berupa pelayanan kespro khusus untuk kasus-kasus kekerasan seksual dan aborsi yang tidak aman.



4. Remaja membutuhkan privasi, masalah yang membawa mereka ke petugas kesehatan umumnya masalah yang membuat mereka merasa malu dan bingung. Oleh sebab itu meraka membutukan ruangan konsultasi yang aman dan nyaman ditempat pengungsian 5. Kerahasian harus dijamin. Petugas kesehatan harus menjamin kerahasian ketika bekerja dengan remaja dan bersikap jujur mengenai masalah kesehatan mereka. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat di kalangan remaja dan jika kerahasiaan mereka dilanggar, bahkan satu kali saja, remaja tidak akan lagi mendatangi pelayanan yang tersedia. 6. Remaja sebaiknya dilayani oleh petuga kesehatan dengan gender yang sama. Jika memungkinkan, remaja harus dirujuk ke petugas dengan jenis kelamin yang sama kecuali jika remaja tersebut meminta untuk bertemu dengan petugas dari jenis kelamin berbeda. Pastikan bahwa remaja korban/ penyintas kekerasan berbasis gender yang sedang mencari dukungan dan perawatan di fasilitas kesehatan didampingi oleh pendamping perempuan ketika petugas laki-laki merupakan satu-satunya petugas yang ada

di

ruang pemeriksaan.

Keberadaan pendamping ini sangat penting ketika korban adalah remaja putri tetapi penting pula untuk memberikan pilihan ini kepada remaja putra yang menjadi korban/ penyintas kekerasan berbasis gender.

C. MENILAI KEBUTUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Dengan tidak tersedianya informasi tertentu mengenai remaja, petugas kesehatan harus berasumsi bahwa masalah kespro remaja lebih beresiko pada situasi pengungsian.Tidak tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan dan tidak adanya aturan secara umum mengindikasikan tidak adanya proteksi dan supervis maka peningkatan kekerasan seksual lebih besar terjadi termasuk seksual komersial demi memenuhi kebutuhan makan, penampungan dan perlindungan. Penting mendapatkan informasi mengenai riwayat IMS, status kehamilan, aborsi yang tidak aman, perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya selain itu infomasi mengenai penyalahgunaan NAPZA (narkotik, psikotropika dan adiktif)



dan minuman keras dibutuhkan petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan konseling pada remaja yang bermasalah.

D. CARA MENANGGAPI KEBUTUHAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Remaja membutuhkan informasi dasar mengenai seksual dan reproduksi, mereka juga membutuhkan informasi mengenai bagaimana mereka dapat melindungi kespronya. Dibeberapa tempat pengungsian, pendidikan formal selesai setelah sekolah dasar karna itu infomasi mengenai kespro harus dikomunikasikan dengan cara yang kreatif. Berbagai bentuk kegiatan untuk remaja seperti olahraga, pemutaran video, kelompok kerajinan tangan dapat menjadi waktu yang tepat untuk menyebarluaskan informasi mengenai kespro remaja yang penting bagi mereka.Kegiatan ini dapat dilakukan apabila sumber daya manusia mencukupi atau apabila situasi sudah mulai stabil.

Telah dibuktikan bahwa pendidikan seksual menyebabkan terjadinya perilaku yang aman

dan

menghindari

kegiatan

seksual

yang

lebih

dini

atau

lebih

meningkat.Karena itu, remaja harus diberi informasi mengenai IMS/HIV/AIDS dan kehamilan dini serta penyuluhan yang memadai.Remaja harus memiliki keterlampilan tertentu untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas perilaku seksual mereka, mereka harus mampu menolak tekanan, bersikap tegas, melakukan negosiasi dan menyelesaikan konflik.Penyuluhan oleh teman sebaya dapat sangat efektif untuk memantapkan keterlampilan dan sikap ini.

Remaja yang tidak bersekolah dan dinikahkan segera setelah mendapat menstruasi biasanya sulit untuk dijangkau namun biasanya masyarakat terkadang mengijinkan petugas kesehatan yang berkaitan dengan persiapannya untuk menjdi orangtua.Banyak diantara korban perkosaan dan kekerasan seksual adalah remaja putri, tetapi remaja putra pun rentan terhadap kekerasan seksual harus mendapat pelayanan kesehatan segera dan mendapat akses terhadap lingkungan yang aman. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 63


Didaerah pengungsian, remaja putri dan putra kadang-kadang terpaksa melakukan seks komersial semata-mata untuk kelangsungan hidup mereka. Anggota komunitas pengungsi harus dilibatkan dalam mengidentifikasi cara untuk melindungi gadis dan perempuan terhadap kekerasan dan pemaksaan seksual. Jika remaja hamil, penting untuk memberikan pelayanan antenatal yang baik, karena umumnya remaja yang brusia dibawah 15 tahun rentan terhadap komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Banyak remaja yang hamil melakukan aborsi yang tidak aman, mereka membutuhkan pelayanan jika terjadi komplikasi aborsi tidak aman

Trauma yang dihadapi oleh pengalaman sebagai pengungsi menyebabkan kelompok remaja enggan mencari pelayanan untuk kesehatan seksual mereka. Tetapi mereka perlu mengetahui bahwa pelayanan ini tersedia untuk mereka dan mereka

dapat

memperoleh

pelayanan

dan

dukungan

jika

mereka

membutuhkannya dan mereka tidak akan dihakimi atau dihukum

Informasi

mengenai

pelayanan

ini

harus

diletakkan

ditempat-tempat

berkumpulnya remaja atau diberikan melalui kegiatan sosial dan lainnya, dukungan psikososial harus diberikan olh penyuluh terlatih jika dibutuhkan terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Remaja pria juga lebih rentan terhadap penyalahgunaan Napza terlebih lagi bila remaja tersebut memiliki kepribadian yang beresiko seperti mudah cemas, depresi, berprilaku anti social, sudah merokok diusia muda, kurang taat beragama atau situasi sosial mendukung terjadi penyalahgunaan.

Oleh sebab itu petugas kesehatan harus jeli terhadap perubahan fisik dan prilaku remaja khususnya remaja pria.Selain Napza minum minuman keras juga sangat berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikis remaja pria, oleh sebab itu petugas kesehatan seyogyanya mengenal tanda-tanda keracunan dari minuman keras.



E. PROGRAM BERBASIS MASYARAKAT DAN PENDIDIK SEBAYA Seorang yang berpengalaman dibidang pelayanan kespro harus dilibatkan dalam menilai dan merencanakan program. Kelompok pemuda dari berbagai usia dapat membantu perencanaan program dan mimilih pemimpin. Setelah penilaian kebutuhan dan sumber daya tersedia, kelompok yang terdiri dari petugas dan remaja

dapat

menyusun

kegiatan

yang

dibutuhkan.perencanaan

dapat

menentukan mekanisme untuk mengukur dampak kegitan, informasi ini juga dapat mnjadi panduan untuk setiap modifikasi yang dilakukan terhadap program, remaja dilibatkan dalam evaluasi dan modifikasi program. Remaja juga dididik untuk mejadi pendidik dan pemberi informasi bagi kelompoknya/pendidik sebaya.

Pelayanan kespro untuk remaja akan lebih efektif dan diterima jika dikaitkan dengan kegiatannya seperti kegiatan rekreasi atau kerja. Pusat kegiatan remaja yang dibentuk didaerah pengungsian akan memberikan kesempatan bagi remaja untuk belajar, bertukar pikiran dan menerima pelayanan kesehatan remaja dapat dilakukan pada waktu pulang sekolah atau sehabis kerja. Remaja membutuhkan ruang fisik untuk interaksi sosial mereka. Kesempatan ini merupakan saat yang tepat untuk memberikan pelayanan kesehatan


MATERI 4 : KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SITUASI DARURAT BENCANA

VI. RANGKUMAN 

Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) adalah merupakan salah satu komponen dari kespro. KRR bukan merupakan intervensi prioritas di dalam PPAM, karena PPAM difokuskan pada kegiatan penyelamatan nyawa serta mencegah kesakitan, kecacadan dan kematian. Meskipun KRR bukan merupakan bagian dari PPAM, tapi pengetahuan dan pemahaman tentang isu KRR akan bermanfaat untuk diterapkan pada situasi bencana apabila tersedia sumber daya manusia yang mencukupi atau apabila situasi sudah mulai stabil.



Kedaruratan

bencanadapat

meningkatankan

kerentanan

remaja

terhadap

kekerasan, kemiskinan, perpisahan dengan keluarga, kekerasan seksual dan eksploitasi dan resiko lainnya. Tapi di sisi lain dapat memberikan kesempatan baru termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik, sekolah, dan belajar bahasa lain dan keterampilan baru yang mungkin menempatkan remaja dalam posisi khusus yang mungkin tidak akan mereka miliki di lingkungan non krisis. 

Dalam melaksankan program KRR, para petugas Kespro harus memahami pendekatan khusus untuk remaja dan melibatkan remaja pada setiap tahap pelaksanaan program.

VII. EVALUASI Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1.

Seorang perempuan, usia 12 tahun, datang ke bidan di posko pelayanan kesehatan reproduksi dengan keluhan keputihan bewarna jernih dan tidak berabau serta terasa gatal di sekitar kemaluan sejak 2 har yang lalu. Dari hasil anamnesa didapatkan perempuan tersebut mandi dan mengganti celana dalam 1x sehari dan menganti pembalut 1xsehari pada saat menstruasi. karena keterbatasan air dan pembalut di posko pengungsian. Apakah tindakan bidan terhadap perempuan tersebut? a. Melakukan vulva Hygine b. Melakukan tes skrining IMS c. Melakukan personal Hygine d. Memberikan stok pembalut wanita e. Melakukan Pemeriksaan secret vagina PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 66


2.

Seorang perempuan, usia 12 tahun, datang ke bidan di posko pelayanan kesehatan reproduksi dengan keluhan keputihan bewarna jernih dan tidak berabau serta terasa gatal di sekitar kemaluan sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil anamnesa didapatkan perempuan tersebut mandi dan mengganti celana dalam 2x sehari dan menganti pembalut 1xsehari pada saat menstruasi. karena keterbatasan air dan pembalut di posko pengungsian. Apakah konseling yang diberikan kepada perempua tersebut? a. Memberikan konseling personal Hygine b. Memberikan konseling penyakit menular seksual c. Memberikan konseling faktor penyebab keputihan d. Memberikan konseling kesehatan Reproduksi Remaja e. Memberikan konseling penggunaan sabut antiseptic pada alat kelamin

3.

Seorang perempuan, usia 12 tahun, datang ke bidan di posko pelayanan kesehatan reproduksi dengan keluhan keputihan bewarna jernih dan tidak berabau serta terasa gatal di sekitar kemaluan sejak 2 hari yang lalu. Dari hasil anamnesa didapatkan perempuan tersebut mandi dan mengganti celana dalam 2x sehari dan menganti pembalut 1xsehari pada saat menstruasi. karena keterbatasan air dan pembalut di posko

pengungsian. Bagaimanakah cara bidan dalam memberikan konseling

terhadap perempuan tersebut? a. Memberikan konseling dengan tegas dan jelas b. Memberikan konseling dengan santai dan tenang c. Memberikan konseling dengan penjelasan dan bahasa ilmiah d. Memberikan konseling dengan lembut dan penuh pengertian e. Memberikan konseling dengan senyum, salam, sa pa dan sabar 4.

Seorang perempuan usia 16 tahun sedang bermain dengan teman sebayanya. Mereka terlihat sedang mencoba merokok dengan teman – teman sebaya nya diposko pengungsian. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh bidan untuk menanggulangi masalah tersebut ? a. Menegur secara langsung b. Memberikan konseling secara privasi c. Melaporkan kepada orangtua mereka d. Memberikan penyuluhan mengenai bahaya rokok e. Mengkoordinasi dengan warga posko yang lain untuk mengawasi remaja yang merokok

5.

Seorang perempuan usia 16 tahun sedang bermain dengan teman sebayanya. Mereka terlihat sedang mencoba merokok dengan teman – teman sebaya nya



diposko pengungsian. Bagaimanakah cara bidan untuk melakukan pendekatan terhadap remaja tersebut? a. Mendekati kedua orangtua b. Mengumpulkan remaja di luar posko c. Mengadakan pertemuan remaja posko pengungsian d. Menghadirkan penanggung jawab posko pengungsian e. Mendekati remaja yang berperan sebagai pemimpin kelompok remaja tersebut

VIII. DAFTAR PUSTAKA Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninauan lapangan. Jakarta: Inter agency Working Group on

Reproductive Health in Crises.

Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. 2008. Pedoman Praktis

Kesehatan

Reproduksi pada Penanggulangan bencana di Indonesia. Jakarta: Departemen

Kesehatan RI dan UNFPA.

Women Commision. 2007. Paket Pelayanan Awal Minimum Untuk Kesehatan Reproduksi Dalam situasi Krisis. Modul pembelajaran jarak jauh . http://

www.womenscommission.org. Diunduh tanggal 20 Oktober 2013 jam 19.00.


MATERI 5 PENCEGAHAN PENULARAN HIV DAN IMS PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

E

Daftar Isi Materi 5

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT .................................................................................. 69

II.


Tujuan Pembelajaran Umum ........................................................... 71

2.

Tujuan Pembelajaran Khusus .......................................................... 71

III.

POKOK BAHASAN .....................................................................................72

IV.

BAHAN BELAJAR ....................................................................................... 72

. V.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN ...................................................... 72

VI.

URAIAN MATERI A.

Penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS) Di Lokasi Bencana ........................................................................... 76

B.

Penularan HIV .................................................................................76

C.

Kewaspadaan Standar ..................................................................... 79

D.

Transfusi Aman ............................................................................... 84

E.

Kondom .......................................................................................... 76

F.

Pemantauan HIV pda Situasi Bencana ............................................. 78

VII.

RANGKUMAN ........................................................................................... 91

VIII.

EVALUASI ................................................................................................. 91

IX.

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 93


MATERI 5 :

PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV PADA SITUASI KRISIS KESEHATAN

MATERI 5 PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV PADA KRISIS KESEHATAN Infeksi menular seksual (IMS) merupakan masalah kesehatan yang cukup besar di seluruh dunia. IMS/ISR ditemukan di seluruh dunia. Namun, penyebaran dan prevalensi (umum tidaknya penyakit itu) dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, biologi serta perilaku. Karena itu beban IMS/ISR sangat beragam antara wilayah yang satu dengan lainnya dan di antara komunitas satu dengan lainnya. Situasi bencana merupakan situasi yang tidak pernah dapat diperkirakan sebelumnya. Ketika bencana terjadi penyebaran infeksi menular seksual sangat mungkin terjadi.

I.

DESKRIPSI SINGKAT

Modul ini membahas pencegahan penularan infeksi menular seksual dalam situasi bencana yang meliputi: penularan HIV, IMS dan kekerasan seksual serta relevansinya dengan situasi darurat bencana, kewaspadaan standar, penyediaan kondom gratis, transfusi darah yang aman.

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu mengidentifikasi tentang pencegahan penularan infeksi menular seksual dan HIV pada situasi bencana B. Tujuan Pembelajaran Khusus

Setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu: 1. Menjelaskan hubungan antara penularan HIV/AIDS, IMS dan Kekerasan Seksual serta relevansinya dengan situasi darurat bencana 2. Mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk penerapan dan dipertahankannya penerapan kewaspadaan standar 3. Mengidentifikasi strategi untuk memastikan akses terhadap kondom gratis di situasi darurat bencana 4. Mengidentifikasi strategi untuk memastikan transfusi dan aman PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 69

MATERI 5 :


5. Pemantauan penularan IMS/HIV dalam Situasi Bencana

III.

POKOK BAHASAN Dalam modul ini pokok bahasan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penularan HIV, IMS dan Kekerasan Seksual serta relevansinya dengan situasi darurat bencana 2. Kewaspadaan Standar 3. Penyediaan Kondom gratis 4. Transfusi darah yang aman 5. Pemantauan penularan IMS/HIV dalam Situasi Bencana

IV. BAHAN BELAJAR

1. Modul Pencegahan Penularan Infeksi Menular Seksual Dalam Situasi Bencana 2. Petunjuk diskusi kelompok. 3. Laptop 4. LCD 5. Papan flipchart/papan tulis 6. Spidol

V.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Agar proses pembelajaran dapat berhasil secara efektif, maka digunakan langkahlangkah sebagai berikut : a. Dosen memperkenalkan diri (5 menit) b. Dosen menyampaikan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus (5 menit) c. Dosen menyajikan gambar-gambar tentang situasi darurat bencana serta infeksi menular seksual yang terjadi (15 menit). d. Dosen menggali pengalaman mahasiswa tentang infeksi menular seksual (15 menit) e. Dosen menjelaskan tentang infeksi menular seksual (90 menit).


MATERI 5 :


f. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membahas kasus tentang infeksi menular seksual secara berkelompok (30 menit) g. Dosen meminta mahasiswa untuk mempresentasikan analisis kasus yang diberikan (90 menit)

Adapun langkah-langkah di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: A. Langkah 1 : Penyiapan Proses pembelajaran 1. Kegiatan Dosen

Dosen memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana dikelas. a.

Dosen menyapa peserta didik dengan ramah dan hangat.

b.

Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas maka mulailah dengan memperkenalkan diri.

c.

Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, dan materi yang akan disampaikan.

d.

Menggali pendapat peserta didik ( apersepsi ) tentang apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran menggunakan metode curah pendapat (brainstorming).

e.

Menyampaikan ruang lingkup bahasan dan tujuan pembelajaran tentang kekerasan seksual berbasis gender.

2. Kegiatan Peserta Didik

a.

Mempersiapkan diri dan alat tulis yang diperlukan.

b.

Mengemukakan pendapat atas pertanyaan Dosen.

c.

Memperhatikan film/gambar tentang infeksi menular seksual yang terjadi dengan seksama

d.

Mendengar dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.

e.

Mengajukan pertanyaan kepada Dosen bila ada hal-hal yang belum jelas dan perlu diklarifikasi.


MATERI 5 :


B. Langkah 2 : Review Pokok Bahasan. 1. Kegiatan Dosen.

a.

Menyampaikan Pokok Bahasan secara garis besar dalam waktu yang singkat.

b.

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas.

c.

Memberikan jawaban jika ada pertanyaan yang diajukan pese rta didik.

d.

Mendemonstrasikan.

2. Kegiatan Peserta Didik

a.

Mendengar, mencatat dan menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting.

b.

Mengajukan pertanyaan kepada Dosen sesuai dengan kesempatan yang diberikan.

c.

Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dosen.

d.

Melakukan simulasi.

C. Langkah 3 : Pendalaman pokok bahasan 1. Kegiatan Dosen

a. Meminta kelas dibagi menjadi beberapa kelompok (4 kelompok) dan setiap kelompok akan diberikan sebuah kasus yang akan didiskusikan secara kelompok. b. Menugaskan kelompok untuk memilih ketua, sekretaris dan pe nyaji. c. Meminta masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusi untuk disajikan. d. Mengamati peserta dan memberikan bimbingan pada proses diskusi. 2. Kegiatan Peserta Didik

a. Membentuk kelompok diskusi dan memilih ketua, sekretaris dan penyaji. b. Mendengar, mencatat dan bertanya pada hal-hal yang kurang jelas pada dosen. c. Melakukan proses diskusi sesuai dengan kasus yang ditugaskan dan menuliskan hasil dikusi untuk disajikan.


MATERI 5 :


C. Langkah 4 :

Penyajian dan pembahasan hasil pendalaman pokok bahasan dikaitkan dengan situasi darurat bencana. 1. Kegiatan Dosen

a. Meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi b. Memimpin proses tanggapan (tanya jawab) c. Memberikan masukan khususnya dikaitkan dengan situasi dan kondisi di daerah kerja d. Merangkum hasil diskusi 2. Kegiatan Peserta

a. Mengikuti proses penyajian kelas b. Berperan aktif dalam proses tanya jawab yang dipimpin oleh dosen c. Bersama dosen merangkum hasil presentasi masing–masing pokok bahasan yang dikaitkan dengan situasi bencana.

D. Langkah 5 : Rangkuman dan Evaluasi Hasil Belajar 1. Kegiatan Dosen

a. Mengadakan evaluasi dengan mengajukan 3 (tiga) buah pertanyaan sesuai dengan topik pokok bahasan b. Memperjelas jawaban peserta terhadap masing– masing pertanyaan c. Bersama peserta merangkum poin-poin penting dari hasil proses pembelajaran tentang pelayanan prima. d. Membuat simpulan. 2. Kegiatan Peserta

a. Menjawab pertanyaan yang diajukan dosen. b. Bersama-sama dosen merangkum hasil proses pembelajaran tentang pencegahan penularan infeksi menular seksual dalam situasi bencana.


MATERI 5 :


VI.

URAIAN MATERI A. PENULARAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS) DAN HIV PADA SITUASI BENCANA

Infeksi menular seksual (IMS) merupakan masalah kesehatan yang cukup besar di seluruh dunia. WHO memperkirakan lebih dari 340 juta kasus baru dari dari empat IMS yang dapat disembuhkan (gonorhoe, chlamydia, syphilis dan trichomoniasis) terjadi pada 1999. Jika IMS viral (tidak dapat disembuhkan), seperti Human Papillo-Mavirus (HPV), Herpes Simplex Virus (HSV), Hepatitis B dan Infeksi HIV disertakan, jumlah kasus baru bisa tiga kali lipat lebih tinggi. Bagi perempuan, infeksi saluran reproduksi yang ditularkan bukan melalui hubungan seksual (ISR) seperti infeksi jamur atau bacterial vaginosis, bahkan lebih umum terjadi. IMS/ISR ditemukan di seluruh dunia. Namun, penyebaran dan prevalensi (umum tidaknya penyakit itu) dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi, biologi serta perilaku. Karena itu beban IMS/ISR sangat beragam antara wilayah yang satu dengan lainnya dan di antara komunitas satu dengan lainnya.

B. PENULARAN HIV

Rute penularan utama HIV adalah seks tak-terlindung, transmisi darah yang terinfeksi dari ibu ke anak. Sementara mayoritas infeksi pada umumnya adalah akibat dari seks tak-terlindung, namun proporsi rute transmisi bervariasi tergantung wilayah.

Keterkaitan antara IMS dan HIV 

IMS tertentu memfasilitasi penularan HIV: penderita ulkus genital lebih mungkin terkena dan menularkan HIV. Chancroid dan sifilis merupakan bakteri utama penyebab ulkus dan herpes genital merupakan virus yang menjadi penyebab utama ulkus.



Keberadaan HIV dapat membuat orang lebih rentan terkena IMS: IMS yang terkait dengan pengeluaran duh seperti klamidia, gonore da n trikomoniasis


MATERI 5 :


juga memfasilitas penularan HIV. Penyakit-penyakit ini menstimulasi sistem kekebalan tubuh untuk meningkatkan jumlah sel darah putih yang merupakan target dan sumber HIV. Selain itu, inflamasi terkait dengan penyakit dapat menyebabkan kerusakan mikroskopis pada mukosa genital sehingga menjadi lokasi potensial masuknya HIV. 

Keberadaan HIV meningkatkan keparahan sejumlah IMS dan resistensinya terhadap terapi.

Mengapa mengurangi penularan HIV merupakan prioritas?

Dalam sebagian besar kondisi yang ada, HIV dan Infeksi Menular Seksual lain menyebar lebih cepat bilamana terdapat kemiskinan, ketidakberdayaan dan ketidakstabilan, di mana semua itu adalah ciri dari situasi pengungsi internal. Dalam lingkungan ini, perlu dilakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk memberi kontribusi pada upaya menghentikan dan meniadakan meningkatnya infeksi baru.

Mengapa resiko penularan HIV meningkat pada situasi bencana?

Infeksi Menular Seksual, termasuk infeksi HIV, jika tidak ditangani atau diperiksa, dapat meningkat di antara populasi pengungsi internal karena berbagai alasan: a.

Infrastruktur kesehatan yang buruk atau rusak.

b.

Pasokan Alat Pelindung Diri (APD) dan bahan habis pakai seperti jarum dan alat-suntik serta sarung tangan yang bersih, mungkin tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan

c.

Tidak ada akses ke kondom.

d.

Petugas penjaga perdamaian, militer dan polisi, kelompok yang mungkin mempunyai angka Infeksi Menular Seksual yang lebih tinggi dapat mempermudah penyebaran HIV dalam situasi pengungsi.

e.

Wanita dan anak-anak dapat dipaksa melakukan hubungan seks berdasarkan transaksi dalam upaya mendapatkan kebutuhan mereka untuk dapat terus bertahan hidup.


MATERI 5 :


f.

Selama berlangsungnya pergolakan dan pelarian, pengungsi internal, terutama wanita dan anak-anak, mengalami peningkatan resiko kekerasan seksual, termasuk perkosaan.

g.

Gangguan terhadap masyarakat dan kehidupan keluarga di antara populasi pengungsi internal dapat merusak norma sosial yang mengatur perilaku seksual.

h.

Anak remaja mulai melakukan hubungan seks di usia dini, mengalami resiko seksual, seperti melakukan hubungan seks tanpa menggunakan kondom dan menghadapi eksploitasi karena tidak adanya batasan sosiobudaya tradisional.

i.

Dalam situasi pengungsian, populasi dari daerah dengan tingkat penyebaran HIV yang rendah dapat bercampur dengan populasi dari daerah

dengan

tingkat

penyebaran

yang

tinggi,

dengan

resiko

meningkatnya penyebaran HIV di antara kelompok dengan tingkat penyebaran yang lebih rendah.

Contoh Pengalaman dari Beberapa Daerah di Indonesia 



Saat bencana gempa, seorang petugas kesehatan di desa menerima beberapa korban gempa yang luka-luka. Dia hanya memiliki satu set alat untuk menjahit luka pasien. Petugas kesehatan terpaksa menangani semua pasien dengan alat yang sama tanpa melakukan sterilisasi. Hal ini juga terjadi di Unit Gawat Darurat (UGD) di Rumah Sakit yang menangani korban dengan menggunakan alat jahit luka yang tidak steril, karena banyaknya korban yang datang dan memerlukan pertolongan segera. Jika salah satu pasien itu positif HIV, maka risiko untuk menularkan ke pasien yang lain sangat besar!!

Kondisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Rusak dan Tidak Tersedianya Alat dan Bahan yang Memadai Menyulitkan Penerapan Kewaspadaan Standar PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 76

MATERI 5 :


Pencegahan penularan HIV pada situasi bencana dapat dilakukan dengan cara berikut: 1. Memastikan diterapkannya praktek kewaspadaan standar 2. Memastikan tersedianya kondom gratis 3. Memastikan transfusi darah yang aman

C.

KEWASPADAAN STANDAR

Kewaspadaan standar adalah langkah pengendalian infeksi yang mengurangi risiko penularan patogen yang terbawa dalam darah melalui paparan terhadap darah atau cairan tubuh di antara para pasien dan tenaga kesehatan. Menurut prinsip “pencegahan standar”, darah dan cairan tubuh dari semua orang harus dianggap sebagai terinfeksi HIV, terlepas dari pengetahuan atau dugaan kita mengenai status orang tersebut. Tindakan pencegahan standar dapat mencegah penyebaran infeksi seperti HIV, Hepatitis B, Hepatitis C dan patogen-patogen lain di dalam lingkungan perawatan kesehatan.

Pada saat bencana, mungkin terjadi kekurangan logistik dalam pelayanan kesehatan atau infrastruktur dan beban kerja yang meningkat. Petugas mungkin akan mengambil jalan pintas dalam melaksanakan prosedur, yang membahayakan keselamatan para pasien maupun petugas sendiri. Dalam kondisi apapun, sangat penting untuk mematuhi tindakan kewaspadaan standar. Pengawasan yang teratur dapat membantu mengurangi risiko terpapar infeksi di tempat kerja.


MATERI 5 :


Tindakan kewaspadaan standar adalah: a. Sering mencuci tangan: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir

sebelum

dan

sesudah

kontak

dengan

pasien.

Sediakan

fasilitas

dan

perlengkapan

untuk

mencuci

tangan

mudah

didapat

oleh

semua

penyedia pelayanan.

b. Mengenakan sarung tangan: Pakailah sarung tangan non-steril sekali pakai untuk semua prosedur dimana diperkirakan akan ada kontak dengan darah atau cairan tubuh lain yang berpotensi terinfeksi virus. Cuci tangan sebelum memakai dan setelah melepas sarung tangan. Buang sarung tangan segera setelah digunakan ditempat sampah limbah medis. Petugas yang menangani bahan-bahan dan benda tajam wajib mengenakan sarung tangan yang lebih kuat (sarung tangan khusus untuk pekerjaan berat/berkebun) dan harus menutupi luka dan lecet dengan balutan/plester tahan air. Catatan: Pastikan ketersediaan dan logistik sarung tangan yang cukup dan berkelanjutan untuk melaksanakan semua kegiatan . JANGAN PERNAH menggunakan kembali atau mensterilisasi ulang sarung tangan sekali pakai, karena akan membuatnya menjadi berpori/ berlubang kecil .

c. Memakai pakaian pelindung, seperti baju atau celemek tahan air, untuk melindungi dari kemungkinan terpercik darah atau cairan tubuh lain. Petugas diwajibkan menggunakan masker dan pelindung mata di mana ada kemungkinan terpapar darah dalam jumlah banyak. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 78

MATERI 5 :


d. Penanganan aman terhadap benda-benda tajam:



Upayakan penggunaaan jarum suntik seminimal mungkin dan berdasarkan indikasi



Gunakan alat suntik dan jarum suntik sekali pakai yang steril untuk setiap injeksi.



Atur area kerja tempat penyuntikan untuk mengurangi risiko cedera.



Gunakan botol dosis-tunggal (ampul) daripada botol multi-dosis (vial). Jika menggunakan botol multi-dosis, hindari meninggalkan jarum pada penutup karet. Setelah dibuka, simpan botol multi-dosis di lemari es.


MATERI 5 :




Jangan menutup kembali jarum suntik.



Posisikan pasien dan beritahukan dengan benar mengenai penyuntikan.



Buang jarum suntik dan benda-benda tajam di kotak pengaman (safety boxes) yang anti tusuk dan anti bocor. Pastikan wadah anti tusuk untuk pembuangan benda tajam selalu tersedia di tempat yang dekat namun di luar jangkauan anak- anak. Benda tajam tidak boleh dibuang ke tempat sampah atau kantong sampah biasa.

e. Pembuangan limbah: Bakar semua sampah medis di area terpisah, sebaiknya masih pada lahan fasilitas pelayanan kesehatan. Kubur benda-benda yang masih menjadi ancaman, seperti benda tajam, di sebuah lubang tertutup sedikitnya 10 meter dari sumber air. f.

Pemrosesan Instrumen: Proses instrumen bekas pakai dalam urutan sebagai berikut: 

Dekontaminasi instrumen untuk membunuh virus (HIV dan Hepatitis B) dan menjadikan alat lebih aman untuk ditangani.



Bersihkan instrumen sebelum melakukan sterilisasi atau disinfeksi tingkat tinggi (DTT) untuk menghilangkan kotoran.



Sterilkan (menghilangkan semua patogen) instrumen-instrumen untuk meminimalkan risiko infeksi selama prosedur. Dianjurkan menggunakan steam autoclaving. DTT (melalui perebusan atau


MATERI 5 :


perendaman

dalam

larutan

klorin)

mungkin

tidak

dapat

menghilangkan semua spora.



Gunakan atau simpan dengan benar alat- alat segera setelah disterilisasi. Gambar disamping adalah Alat – alat yang sudah disterilkan dibungkus dan disimpan ditromol/tempat yang steril

g. Pemeliharaan Fasilitas: Bersihkan tumpahan darah atau cairan tubuh lainnya dengan segera dan hati-hati. Meskipun tindakan-tindakan pencegahan standar telah ditetapkan dan ditaati, keterpaparan terhadap HIV dapat saja terjadi. Pastikan PPP tersedia sebagai bagian dari paket tindakan pencegahan standar untuk mengurangi keterpaparan petugas terhadap infeksi di tempat kerja. Pasanglah pengumuman tentang cara-cara pertolongan pertama di ruang-ruang kerja dan informasikan kepada semua petugas bagaimana mengakses perawatan untuk keterpaparan.

Untuk memastikan penerapan pencegahan standar, petugas layanan kesehatan reproduksi dan koordinator kesehatan reproduksi harus bekerja bersama lembaga/organisasi/mitra sektor kesehatan untuk:


MATERI 5 :


a. memastikan prosedur untuk tindakan pencegahan standar dipasang di setiap fasilitas pelayanankesehatan dan penanggungjawab komponen HIV membuat peraturan untuk menegakan kepatuhan terhadap standar tersebut; b. menyelenggarakan sesi orientasi di pelayanan mengenai tindakan kewaspadaan standar untuk para petugas kesehatan dan petugas tambahan, jika diperlukan; c. menetapkan sistem pengawasan seperti daftar tilik (check list) sederhana untuk memastikan kepatuhan pada prosedur; d. memastikan bahwa pengumuman tentang pertolongan pertama untuk keterpaparan dipasang di tempat terbuka sehingga petugas mendapat informasi dan tahu ke mana harus melapor dan mendapat PPP jika diperlukan; e. secara teratur mereview laporan-laporan tentang keterpaparan di tempat kerja untuk menentukan kapan dan bagaimana paparan terjadi, dan mengidentifikasi masalah- masalah keselamatan, dan tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan.

D.

TRANSFUSI DARAH YANG AMAN

Pada situasi saat bencana kebutuhan darah akan meningkat dengan banyaknya penyintas luka berat dan ringan yang membutuhkan darah. Transfusi darah yang rasional dan aman (sudah ditapis) sangat penting untuk mencegah penularan HIV dan infeksi lain yang dapat menular melalui transfusi (TTI/Transfusion-Transmissible Infection) seperti Hepatitis B, Hepatitis C dan Sifilis. Jika darah tercemar HIV ditransfusikan, maka penularan HIV kepada penerima hampir 100%. Selain itu kerentanan terhadap penularan HIV juga sering disebabkan oleh ketidakpatuhan petugas terhadap standar kewaspadaan.


MATERI 5 :


Pastikan bahwa darah ditapis/screening sebelum dilakukan transfusi darah

Koordinator kesehatan reproduksi harus bekerjasama dengan organisasi/lembaga yang menangani kesehatan khususnya yang bergerak di bidang HIV dan AIDS untuk mengurangi penularan HIV sejak permulaan respon saat bencana. Hal-hal yang harus dilakukan koordinator kesehatan reproduksi dalam kaitannya dengan pencegahan penularan HIV adalah sebagai berikut: a. Memastikan kegiatan transfusi darah aman dan rasional yang dilakukan oleh lembaga/organisasi yang bergerak dibidangnya, misalnya: Palang Merah Indonesia. b. Memastikan fasilitas, perlengkapan dan petugas kompeten tersedia, jika tidak, transfusi darah tidak boleh dilakukan. c. Menekankan pentingnya kewaspadaan standar sejak awal dimulainya koordinasi dan memastikan penerapannya.

Transfusi darah yang rasional adalah transfusi darah yang meliputi: a. transfusi darah hanya dilakukan untuk keadaan yang mengancam nyawa dan tidak ada alternatif lain;


MATERI 5 :


b. menggunakan obat-obatan untuk mencegah atau mengurangi perdarahan aktif (misalnya Oksitosin); c. jika memungkinkan gunakan pengganti darah untuk mengganti volume yang hilang seperti cairan pengganti berbasis kristaloid (ringer laktat, normal salin) atau cairan pengganti berbasis koloid (haemaccell, g elofusin).

E.

MENJAMIN KETERSEDIAAN KONDOM GRATIS

Kondom merupakan metoda perlindungan kunci guna mencegah HIV dan Infeksi Menular Seksual lain. Meskipun tidak semua populasi mengenalnya, namun kondom harus tersedia di daerah yang dapat diakses dan bersifat pribadi sejak hari-hari awal situasi darurat sehingga setiap orang yang terbiasa dengannya, baik populasi yang terkena dampak maupun staf kemanusiaan, dapat mengaksesnya. Ketersediaan kondom gratis harus terjamin dan pasokan yang memadai harus dipesan segera (Lihat kotak latihan mengenai cara menghitung jumlah kondom yang tepat untuk dipesan). Gambar Kondom:

Kondom Wanita dengan 2 ring


MATERI 5 :


Kemana staf kemanusiaan dapat memesan kondom?

Kondom merupakan salah satu metode perlindungan untuk mencegah penularan HIV dan Infeksi Menular Seksual (IMS) lainnya. Dalam rangka menjamin ketersediaan kondom diperlukan adanya koordinasi antara Dinas Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) atau lembaga lainnya yang menyediakan layanan ini. Pastikan bahwa kondom tersedia sejak hari hari awal saat bencana. Kondom hanya diberikan kepada masyarakat apabila tidak ada halangan budaya dan masyarakat menggunakan sebelumnya. Pendistribusian kondom harus diikuti dengan

informasi

tentang

cara

penggunaannya.

Khusus

untuk

kondom

perempuan, sebaiknya tidak disediakan apabila masyakarat belum terpapar cara penggunaannya. Bagaimana kondom harus disediakan?

Di samping menyediakan kondom jika diminta, staf kemanusiaan harus memastikan kondom dapat terlihat oleh populasi pengungsi internal dan memberikan informasi bahwa kondom tersedia di berbagai lokasi. Kondom dapat disediakan di fasilitas kesehatan (puskesmas, pos kesehatan, RS dll)

dan di

beberapa lokasi lain yang sesuai seperti di tempat distribusi bantuan ataupun di dalam toilet

Tempat penyediaan kondom di fasili tas kesehatan, toilet dan tempat lain yang sesuai


MATERI 5 :


ATM kondom BKKBN

Merancang dan melaksanakan kampanye penyebarluasan kondom IEC yang tepat sangat menghabiskan waktu dan sumberdaya, dan dengan demikian bukanlah intervensi prioritas di awal situasi darurat. JANGAN mendistribusikan kondom kepada populasi, yang dapat menjadi tak senonoh, atau melakukan kampanye massal mengenai penyebarluasan kondom sebelum semua komponen PPAM dilaksanakan, sewaktu program HIV/AIDS dan keluarga berencana yang lebih mendalam dapat dirancang secara seksama.

F.

PEMANTAUAN HIV PADA SITUASI BENCANA

Berikut adalah indikator yang dipakai untuk pencegahan penularan IMS/HIV pada sitausi bencana 1)

Pasokan untuk tindak-pencegahan universal: Persentase fasilitas kesehatan dengan pasokan yang memadai untuk tindak kewaspadaan standar seperti bahan suntikan sekali-pakai, sarung tangan, pakaian pelindung dan protokol pembuangan yang aman untuk benda tajam

2)

Transfusi darah yang aman: Persentase rumah sakit tingkat rujukan dengan uji HIV yang memadai untuk menskrining darah dan penggunaannya

3)

Estimasi cakupan kondom: Jumlah kondom yang disediakan dan didistribusikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Kita tidak memakai indikator jumlah pemakaian kondom karena kita tidak bisa memastikan bahwa jumlah kondom yang didistribusikan adalah sama dengan jumlah yang dipakai.


MATERI 5 :


Tantangan dan Solusi 1. Bagaimana

jika

fasilitas

kesehatan

tidak

memiliki

kapasitas

untuk

menskrining donor untuk HIV?

Jangan berikan darah yang belum diskrining. Beri anjuran yang kuat kepada instansi PBB, seperti WHO dan UNFPA, atau LSM, seperti Komite Internasional Palang Merah untuk membangun layanan skrining darah. 2. Bagaimana jika budaya populasi pengungsi internal keberatan dengan kondom?

Pekerja kemanusiaan kadang berasumsi bahwa tersedianya kondom secara luas kemungkinan tidak disukai dalam sebagian budaya. Namun, tetap penting untuk membuat kondom dapat terlihat dan tersedia sebab asumsi tersebut belum tentu benar atau mungkin tidak benar untuk setiap orang dalam populasi. Ada cara-cara kreatif untuk menyediakan bahan penyelamat nyawa ini bagi mereka yang ingin melindungi diri mereka atau orang lain dari penyebaran HIV, seperti menempatkan kondom di daerah yang tidak terlalu umum namun tetap dapat diakses.

Latihan:

1. Demonstrasi cara pemasangan kondom pria dan wanita a. Dapat dilakukan melalui demostrasi langsung memakai dildo/penis buatan dan model vagina b. Dengan memutar video cara pemasangan kondom


MATERI 5 :


Cara memakai kondom pria

Cara memakai kondom wanita

2. Latihan cara menghitung kebutuhan kondom Hitung kebutuhan kondom untuk populasi pengungs i sebanyak 30,000 orang 1. Asumsikan bahwa 20% dari penduduk adalah laki-laki yang aktif secara seksual 2. 20% dari mereka memakai kondom 3. Tiap pengguna kondom membutuhkan 12 kondom per bulan 4. Tambahkan 20% untuk cadangan


MATERI 5 : PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL DAN HIV DALAM SITUASI BENCANA

Jawaban 30,000 x 20 %= 6,000 laki-laki yang aktif secara seksual 6,000 x 20 % = 1,200 laki-laki yang memakai kondom 1,200 x 12 kondom = 14,400 kondom yang dibutuhkan per bulan 14,400 x 3 bulan= 43,200 kondom 43,200 x 20% cadangan = 8,64 0 extra kondom 43,200 + 8,640 = 51,840 total kondom yang harus dipesan

VII.

RANGKUMAN 

Mengurangi penularan IMS/HIV merupakan tujuan ke 3 dari PPAM yang dilakukan dengan memastikan transfusi darah yang aman, menekankan untuk penerapan kewaspadaan standar, menjamin tersedianya kondom gratis.



Penularan HIV dan IMS saling berhubungan.



Memastikan semua darah untuk transfusi harus dites untuk TTI (transfusion

trasmitted

infection)/Penyakit

yang

ditularkan

melalui

transfusi darah 

Semua tempat layanan kesehatan harus menerapkan kewaspadaan standar dari awal respon bencana



Prosedur praktek kerja aman, informasi P3K untuk paparan saat kerja dan PPP harus tersedia untuk semua



staf di layanan kesehatan

Strategi penyediaan dan distribusi kondom perlu diadaptasi dengan situasi yang ada untuk membuatnya mudah diakses

VIII.

EVALUASI

Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 89


1. Seorang koordinator kesehatan Reproduksi ingin memesan kondom untuk kebutuhan pengungsi tsunami denganpopulasi 30.000 orang dan proporsi laki-laki yang aktif secara seksual sebanyak 20% dan hanya dari 20% dari popolasi yang menggunakan kondom dengan estimasi pengunaan kondom sebanyak 12 kondom perbulan Dan 20% untuk cadangan posko. Berapa banyakkah kondom yang harus dipesan? a. 6000 kondom b. 12.000 kondom c. 24.000 kondom d. 36.000 kondom e. 51.840 kondom 2. Seorang koordinator kesehatan reproduksi, ingin memesan kondom untuk daerah yang menagalami musibah tsunami. Kemanakag ia dapat memesan kondom tersebut? a. Pabrik kondom b. Kementrian Kesehatan c. koordinator kesehatan provinsi d. Koordinator kesehatan Dinas kesehatan e. membeli di apotik dengan sistem kapitasi 3. Seorang perempuan, barus saja melahirkan anak ke duanya 30 menit yang lalu di posko kesehatan reproduksi, dari hasil pemeriksaan didapatkan K/U lemah, TD 100/60, plasenta sudah terlepas, dari vagina terlihat darah segar mengalir. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium didapatkan HB: 6 gr%, dokter dan bidan memutuskan untuk melakukan penanganan kehilangan darah, namun donor darah yang ada belum diskrining HIV dan hepatitis. Apakah tindakan segera yang dapat dilakukan dokter dan bidan tersebut? a. Melakukan rujukan terhadap ibu b. Melakukan pemasangan infuse RL dua jalur c. Menunggu hasil pengechekan darah yang tersedia d. Tetap memeberikan transfuse darah karena emergency e. Melapor kepada koordinator kesehatan reproduksi untuk mnyediakan darah yang memadai 4. Sseorang petugas kesehatan, diminta untuk menangani banyak korban bencana gempa bumi yang mengalami luka-luka dan memerlukan tindakan penangan segera dengan menggunakan alat seadanya, sehingga ia menagbaikan prinsip steril dalam menyelamatkan mereka. Apakah faktor resiko yang dapat terjadi pada pasien yang ia tolong? PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 90


a. Luka menjadi Infeksi b. Lamanya penyembuhan luka c. Adanya kemungkinan Tertular HIV d. Adanya kemungkinan penularan IMS e. Adanya kemungkinna penularan penyakit degenerate 5. Sseorang petugas kesehatan, diminta untuk menangani banyak korban bencana gempa bumi yang mengalami luka-luka dan memerlukan tindakan penangan segera dengan menggunakan alat seadanya, sehingga ia menagbaikan prinsip steril dalam menyelamatkan mereka. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut? a. Meningkatkan kewaspadaan diri b. Meningkatkan kewaspadaan mutu c. Meningkatkan kewaspadaan isolasi d. Meningkatkan kewaspadan standar e. Meningkatkan kewaspadaan pasien

IX.DAFTAR PUSTAKA 

Departemen Kesehatan, Buku pedoman nasional Kesehatan Reproduksi dalam situasi bencana, 2014



Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. 2008. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan bencana di Indonesia. Jakarta: Departemen

Kesehatan RI dan UNFPA. 

Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninauan lapangan. Jakarta: Inter agency

Working Group on Reproductive Health in Crises. 


www.womenscommission.org.


MATERI 6 PENCEGAHAN KESAKITAN DAN KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

F

Daftar Isi Materi 6

DAFTAR ISI

I.


II.

TUJUAN PEMBELAJARAN 1. Tujuan Pembelajaran Umum .................................................................... 92 2. Tujuan Pembelajaran Khusus ................................................................... 92

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 93

IV.

BAHAN BELAJAR ........................................................................................... 93

V.

URAIAN MATERI Layanan kesehatan maternal dan neonatal komprehensif pada kondisi Darurat bencana 

Pelayanan persalinan ....................................................................... 102



Ante Natal Care ................................................................................103



Intra Batal Care................................................................................. 107



Post Natal Care ................................................................................. 108



Asuhan bayi baru lahir ..................................................................... 110

VI.

RANGKUMAN ............................................................................................... 111

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 113

VIII. DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 114 IX.

LAMPIRAN ................................................................................................... 115


MATERI 6 : PENCEGAHAN KESAKITAN DAN KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 6 PENCEGAHAN KESAKITAN DAN KEMATIAN MATERNAL DAN NEONATAL PADA KRISIS KESEHATAN Pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal dalam situasi darurat bencana merupakan salah satu topik yang akan dipelajari dalam Paket Pelayanann Awal Minimum (PPAM) dalam situasi bencana. Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi. Kondisi ini akan lebih buruk bila terjadi bencana, karena terganggunya sistem kesehatan. Sampai saat ini data kasus kematian ibu pada daerah bencana belum terdokumentasi, sehingga data yang digunakan sebagai rujukan adalah Angka Kematian Ibu pada situasi normal.

I.

DESKRIPSI SINGKAT Modul ini membahas tentang Pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal dalam situasi bencana difokuskan pada pelayanan persalinan dengan memastikan bahwa pelayananan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal tersedia, dibangunnya sistem rujukan yang berfungsi serta penyediaan kit persalinan bersih jika terpaksa harus melahirkan di rumah atau tempat lain di luar fasilitas kesehatan. Di modul ini juga dibahas mengenai komponen lain dari kesehatan maternal dan neonatal yaitu perawatan kehamilan/ Ante Natal Care (ANC) dan perawatan nifas/Post Natal Care (PNC) yang akan diberikan apabila situasi sudah lebih stabil dan memungkinkan.

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN a. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu melaksanakan pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada s ituasi darurat bencana

b. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu: 1. Memahami mengapa kesehatan maternal dan neonatal sangat penting pada situasi darurat bencana 2. Hal-hal yang dilakukan untuk kesehatan maternal dan neonatal yang merupakan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 92


bagian dari PPAM seprti tersedianya pelayanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal, mebangun system rujukan yang berfungsi dan penyediaan kit persalinan bersih 3. Merencanakan pemyediaan pelayanan ANC dan PNC apabila situasi sudah mulai stabil dan memungkinkan 4. Memahami kriteria pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas


Pokok Bahasan dan sub pokok bahasan: 1. Penyebab mengapa kesehatan maternal dan neonatal sangat penting pada situasi darurat ebncana 2. Tindakan prioritas untuk kesehatan maternal dna neonatal ssebagai bagian dari PPAM 3. Penyediaan pelayananan ANC dan PNC setelah situasi lebih stabil dna memungkinkan 4. Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang ebrkualitas

IV. BAHAN BELAJAR 1. Modul materi Pencegahan Kesakitan dan Kematian Kesehatan Maternal dan Neonatal pada situasi Darurat Bencana. 2. Laptop 3. LCD 4. Kaset video 5. Papan plifchart/papan tulis 6. Spidol 7. Skenario kasus



V. URAIAN MATERI Di seluruh dunia, 15% sampai dengan 20% ibu hamil akan mengalami komplikasi selama kehamilan atau persalinan. Terdapat lebih dari 500.000 kematian ibu setiap tahun dengan 99%-nya terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesian (SDKI 2012) Angka Kematian Ibu sebesar 359 per 100,000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi 32 per 1000 kelahiran hidup. Dari sekitar 130 juta bayi yang lahir setiap tahun, sekitar 4 juta di antaranya meninggal dunia dalam empat minggu pertama kehidupannya (periode neonatal). Sekitar 4 juta bayi juga meninggal saat lahir, meninggal di dalam rahim selama tiga bulan terakhir kehamilan.

Sebagian besar angka kematian ibu pada saat kehamilan dan persalinan serta angka kematian bayi baru lahir terjadi pada saat proses persalinan dan nifas. Dari analisa penyebab kematian Ibu 2008 diperoleh data, 90% kematian ibu terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Penyebab utama kematian ibu 1) Hipertensi dalam Kehamilan (24%) 2) Komplikasi puerperum (8%) 3) Perdarahan (28%) 4) Abortus (5%) 5) Partus macet / lama (5%) 6) infeksi (11%).

Grafik 6.1 Penyebab kematian Ibu di Indonesia

Grafik 6.2 Penyebab kematian Bayi di Indonesia Meningtis, 4.5 %



Tidak diketahui Penyebabnya 3.7 % Kelainan Kongenital, 5.7 %

Masalah

Pneumonia, 12.7 %

Neonatal 46,2 % (BBLR, asfiksia dan infeksi)

Diare, 15 %

Tetanus, 1.7 %

Sumber data Riskesdas 2007

Kematian bayi sebagian besar disebabkan oleh masalah neonatal (BBLR, asfiksia dan infeksi) yang sebenarnya dapat dihindari penyebabnya. Mengingat kematian bayi mempunyai hubungan erat dengan mutu penanganan ibu, maka proses bersalin dan perawatan bayi harus dilakukan dalam sistem terpadu. Sebagian besar kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah apabila ditangani oleh petugas terampil dengan sumber daya yang memadai di tingkat fasilitas kesehatan. Pada kondisi normal angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih sangat tinggi dan kondisi ini dapat menjadi lebih buruk pada situasi kondisi bencana karena sulit mendapat pelayanan kesehatan maternal dan neonatal atau karena pelayanan tersebut tidak tersedia. Oleh karena itu PPAM bertujuan untuk mencegah meningkatnya kesakitan dan kematian maternal dan neonatal.

Dalam kondisi bencana, di pengungsian, sekitar 4% dari populasi akan menjadi hamil dalam suatu periode waktu. Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dalam situasi bencana utamanya ditujukan untuk mengenali tanda bahaya serta PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 95


penanganan kegawatdaruratan melalui

tindakan penyelamatan nyawa yang

dilakukan oleh tenaga kesehatan terampil untuk menangani komplikasi maternal pada periode kehamilan, persalinan dan nifas dan pada neonatal.

Foto ibu hamil di pengungsian

Untuk itu penting memastikan tersedianya tenaga yang mampu memberikan pelayanan

“pelayanan kegawatdaruratan kebidanan” dan

mampu melakukan

tind akan perawatan bayi baru lahir esensial secara berkesinambungan

dan

komprehensif pada kondisi darurat bencana

Mengapa kesehatan maternal dan neonatal sangat penting pada kondisi bencana? 

Pada kondisi bencana akan tetap ada ibu hamil yang akan melahirkan kapan saja pada saat bencana sedang terjadi, pada saat proses evakuasi maupunpada saat tinggal di pengungsian



Karena situasi kacau pada saat bencana, ibu yang belum waktunya melahirkan juga dapat melahirkan lebih awal/prematur karena situasi yang kacaudan harus menyelamatkan diri



15-20% kehamilan akan mengalami komplikasi dan membutuhkan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawa

Bagaimanakah pelayanan kesehatan maternal dan neonatal pada kondisi darurat bencana? Kesehatan maternal dan neonatal mencakup 3 komponen: a. Antenatal Care (ANC) atau perawatan kehamilan b. Intra Natal Care (INC) atau Perawatan persalinan c. Post Natal care ( PNC) untuk ibu dan bayi baru lahir PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 96


Dari ketiga komponen Kesehatan Maternal dan Neonatal, yang merupakan bagian dari PPAM adalah pertolongan persalinan. Bukan berarti bahwa ANC dan PNC tidak penting, tetapi karena keterbatasan sumber daya, pada kondisi darurat bencana pelayanan difokuskan pada pertolongan persalinan untuk menyelamatkan nyawa karena kematian banyak terjadi pada saat proses persalinan. Tetapi jika bencana berskala kecil dan sumber daya manusia dan sumber daya lain termasuk alat dan bahan tersedia, maka ke 3 komponen tersebut dapat diberikan. Berbedaan antara Kesehatan Maternal dan Neonatal pada situasi darurat bencana melalui PPAM dan pada situasi normal melalui Kesehatan Maternal dan Neonatal Komprehensif:

Fase tanggap darurat KOMPONEN

PELAYANAN MATERNAL DAN NEONATAL

PPAM LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI - Memastikan tersedianya layanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal - Membangun system rujukan 24/7 untuk kegawatdaruratan kebinanan dan neonatal (Emergency Obstetric and Neonatal Care/EmONC) - Menyediakan kit persalinan bersih bagi ibu hamil yang terlihat dan penolong persalinan - Menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia

Fase stabil/Normal PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI KOMPREHENSIF - Menyediakan layanan Ante Natal Care (ANC) - Menyediakan layanan Post Natal Care (PNC) - Melatih penolong persalinan terlatih (bidan, dokter dan perawat) dalam melakukan layanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal (Emergency Obstetric and Neonatal Care/EmONC) - Meningkatkan akses kepada PONED (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetric Neonatal Emergency Komprehensif)

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini yang harus dilakukan untuk mencegah kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada afse tanggap darurat:  Memastikan tersedianya layanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal



Foto: fasilitas kesehatan di pengungsian

 Membangun system rujukan 24/7 untuk kegawatdaruratan kebinanan dan

neonatal (PONED dan PONEK) Perlu dilakukan penilaian tentang kondisi fasilitas kesehatan termasuk fasilitas puskesmas PONED dan RS PONEK, apakah fasilitas tersebut masih berfungsi dan apakah tenaga kesehatan terlatih dan alat dan bahan untuk penanganan kegawatdaruratan kebidanan tersedia dan mencukupi. Data tersebut dapat dipergunakan untuk membangun system rujukan termasuk merujuk ke fasilitas PONED dan PONEK yang masih berfungsi setelah bencana. Perlu dipastikan bahwa sarana transportasi termasuk ambulans, perahu motor dan alat transportasi lain tersedia karena pada bencana berskala besar sering kali faslitas infrastruktur seperti jalan dan jembatan banyak yang rusak dan terputus. Perlu dipikirkan alat transportasi alternatif untuk mencapai fasilitas rujukan.

Ambulans air dan udara PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 98


Bagaimana cara membangun sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas dan antara puskesmas dan rumah sakit? Kapan sistem rujukan untuk darurat kebidanan harus disediakan? Sesegera mungkin, sistem rujukan, termasuk sarana komunikasi dan transportasi, yang mendukung manajemen komplikasi kebidanan, harus tersedia untuk digunakan oleh populasi pengungsi internal 24 jam sehari, tujuh hari seminggu. Sistem rujukan harus memastikan bahwa wanita yang mengalami komplikasi kehamilan atau kelahiran dirujuk dari masyarakat ke fasilitas Pelayanan kesehatan dasar di mana Perawatan Kegawatdaruratan kebidanan dasar (PONED) tersedia dan ke fasilitas dengan layanan Kegawatdaruratan kebidanan komprehensif (PONEK).

Persyaratan apa yang dibutuhkan untuk sistem rujukan agar efektif bekerja selama 24 jam dan 7 hari (24/7)? 1. Sistem rujukan harus memiliki transportasi sepanjang waktu. Misalnya, apabila ada tenaga kesehatan yang meninggalkan kamp dan membawa serta kendaraan

atau

ambulans

bersamanya,

ada

transportasi

yang

menggantikannya.

Foto ambulans yang siap siaga di pengungsian

2. Sistem komunikasi harus dibangun agar apabila seorang wanita yang hendak melahirkan dan mengalami komplikasi, seperti persalinan macet, maka ia dapat mencapai fasilitas perawatan kesehatan. Dengan adanya sistem komunikasi ini, tenaga kesehatan di lapangan bisa berkonsultasi dengan



tenaga yang lebih ahli apabila belum memungkinkan untuk merujuk pasien karena faktor keamanan atau akses ke fasilitas rujukan yang terputus

Komunikasi radio sangat membantu untuk system rujukan

3. Fasilitas rujukan harus memiliki staf yang memenuhi syarat, peralatan dan supply medis untuk menangani kebutuhan ekstra yang diajukan kepadanya oleh populasi pengungsi internal.

Suatu sistem rujukan yang memadai memerlukan protokol rujukan yang rinci yaitu bilamana dan kemana harus dirujuk serta pencatatan yang memadai dari kasus-kasus yang dirujuk. Hal ini membutuhkan koordinasi, komunikasi, kepercayaan dan saling pengertian antara bidan dan diantara puskesmas dengan rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Suatu sistem rujukan yang efektif harus pula memperhitungkan keadaan keamanan, keadaan geografis dan kesulitan transportasi.  Menyediakan kit persalinan bersih bagi ibu hamil yang terlihat dan penolong

persalinan Pada bencana berskala besar seperti tsunami di Aceh, dimana banyak sekali fasilitas kesehatan yang hancur dan tenaga kesehatan termasuk bidan yang menjadi korban, tidak semua persalinan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Untuk itu disediakan kit persalinan bersih bagi ibu-ibu yang terpaksa melahirkan di rumah atau di tempat selain fasilitas kesehatan.



Kondisi puskesmas yang rusak dan berantakan akibat bencana

Kit persalinan bersih: terdiri dari peralatan sederhana seperti perlak, sabun cuci tangan silet untuk memotong tali pusat, tali untuk mengikat tali pusat dll. Kit persalinan bersih didistribusikan kepada ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat dengan pesan bahwa ibu hamil tetap harus melahirkan di tenaga kesehatan. Kit ini hanya dipakai pada saat kondisi darurat saja dimana ibu yang akan melahirkan tsb tidak bisa bertemu bidan atau puskesmas karena bencana susulan, jalan terendam banjir dll. Setidaknya ibu yang melahirkan itu memiliki alat yang bersih untuk memotong tali pusat bayinya. Jadi kit persalinan bersih tidak mempromosikan persalinan di rumah. Paket ini berisi materi yang sangat mendasar: satu lembar seprai plastik atau alas, dua utas tali steril, satu pisau silet yang bersih (baru dan terbungkus di dalam kertas asli), kasa, kapas, alkohol, betadine, sebatang sabun, sepasang sarung tangan dan kain katun.



Gambar kit persalinan bersih  Menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia

Perawatan Persalinan Pelayanan persalinan merupakan pelayanan prioritas dalam kondisi bencana. Proses melahirkan terdiri dari persalinan, kelahiran dan periode segera setelah kelahiran. Proses ini harus terjadi di fasilitas kesehatan yang memastikan adanya privasi, aman, khusus dan dilengkapi dengan pemenuhan alat serta petugas kesehatan yang kompeten yang diperlukan dan transportasi serta komunikasi ke rumah sakit rujukan untuk kegawatdarurat kebidanan dan neonatal. Petugas kesehatan reproduksi harus memastikan bahwa semua fasilitas layanan memiliki protokol klinis/Standar Operating Prosedur (SOP) serta tindakan kewaspadaan standard terkait dengan penanganan limbah untuk cairan ketuban, darah dan plasenta. Mencuci tangan dan kewaspadaan standard lainnya harus dilakukan Hal yang perlu dilakukan pada pelayanan persalinan dalam kondisi bencana adalah : 1. Menilai kemajuan persalinan dengan menggunakan Partograf. Partograf harus digunakan untuk setiap kelahiran untuk memantau kemajuan persalinan, kondisi ibu dan fetus secara ketat serta sebagai alat bantu pembuatan keputusan untuk penanganan lebih lanjut dari rujukan. 2. Pencegahan perdarahan pasca melahirkan Salah satu penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan pasca persalinan. Manajemen aktif kala tiga akan mengurangi risiko plasenta tertahan dan perdarahan pasca melahirkan. Petugas kesehatan kompeten harus melakukan manajemen aktif kala tiga ke semua ibu. Tata laksana ini mencakup: a. Pemberian obat uterotonika (oksitosin), kepada ibu dalam waktu satu menit setelah kelahiran bayi, b. Peregangan tali pusat terkendali c. Masase uterus dari luar setelah plasenta dilahirkan oksitosin merupakan uterotonika yang direkomendasikan untuk pencegahan dan perawatatan perdarahan pasca persalinan atonik. Perlu diperhatikan

kesulitan untuk



memastikan praktek penyuntikan aman dan ada tidaknya lemari pendingin untuk penyimpanan oksitosin . Karena oksitosin mengalami penurunan keaktifitasannya jika disimpan di atas suhu. 3. Pelayanan kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Selain perawatan esensial selama persalinan dan kelahiran, layanan PONED harus dilakukan di tingkat pusat kesehatan masyarakat untuk menangani komplikasi selama kelahiran termasuk masalah-masalah bayi baru lahir, atau menstabilkan ibu sebelum dirujuk ke rumah sakit. Pastikan petugas kesehatan telah terampil tentang prosedur penanganan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal Informasikan protokol/ SOP secara luas tentang obat-obatan, peralatan dan suplai tersedia di semua pusat kesehatan. 4. Seperti halnya kedaruratan maternal, kedaruratan neonatal tidak selalu dapat diprediksi. Misalnya, mungkin saja bayi tidak bernafas sehingga staf harus siap untuk melakukan resusitasi neonatal di setiap persalinan. Lebih jauh lagi, komplikasi ibu dapat menyebabkan bayi baru lahir terganggu secara bermakna sehingga petugas kesehatan harus siap sebelum kelahiran terjadi. 5. Tanda bahaya pada kehamilan merupakan faktor penentu untuk melakukan intervensi medis yang digunakan dalam menangani komplikasi kebidanan yang merupakan penyebab utama kematian maternal di seluruh dunia. Menggambarkan tanda bahaya terkait dengan layanan PONED dan PONEK. Sejumlah layanan penting tidak disebutkan tetapi dimasukkan ke dalam tanda-tanda bahaya ini. Misalnya, saat melakukan bedah sesar berarti tindakan anestesi/ pembiusan harus diberikan.

Apabila situasi sudah mulai stabil dan memungkinkan, bisa dilaksanakan pemberian pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang lain seperti ANC dan PNC melalui pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif pada kondisi normal.

Antenatalcare (ANC) Jika tenaga kesehatan tersedia atau kondisi situasi sudah mulai stabil, ANC dapat dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Kunjungan ANC minimal dilakukan empat kali dengan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 103


rincian sebagai berikut : kunjungan pertama di awal kehamilan sampai dengan usia, kunjungan kedua di usia kandungan 24-28 minggu, kunjungan ketiga pada usia kandungan 32 minggu dan kunjungan keempat pada usia kandungan sekitar 36 minggu. Tujuan Pelayanan Ante Natal adalah untuk: 1. Mempersiapkan ibu hamil agar dapat bersalin dengan sehat dan selamat, dan memperoleh bayi yang sehat melalui penyuluhan dan promosi kesehatan selama kehamilan 2. Mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan yang ada serta komplikasi yang terjadi selama kehamilan 3. Melakukan deteksi dan antisipasi dini kelainan janin

Beberapa Pelayanan antenatal yang dapat dilakukan secara terpadu dengan program lain pada kondisi bencana adalah:

1.

Pencegahan dan pengobatan malaria dalam kehamilan Program ini terutama diperhatikan bagi daerah bencana yang endemis malaria. Malaria merupakan penyebab dari

2-15%

anemia pada ibu hamil di Afrika yang

menyebabkan peningkatan risiko kesakitan dan kematian maternal. Malaria juga meningkatkan risiko aborsi spontan, lahir mati, lahir prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Sekitar 3-8%

dari semua kematian bayi dapat dilihat

hubungannya dengan infeksi malaria pada ibu.* U ntuk mencegah malaria selama kehamilan: a. Memberikan kelambu berinsektisida (Insecticide-Treated Bed Nets/ITN) dan berikan dorongan kepada semua ibu hamil untuk tidur di bawah kelambu tersebut pada kehamilan dan terus menggunakannya selama masa nifas bersama dengan bayinya. b. Melakukan screening bagi semua ibu hamil dengan menggunakan Rapid Diagostik Test (RDT) c. Berikan terapi bagi ibu hamil yang positif terinfeksi malaria sesuai standar yang ada d. Memberikan saran kepada ibu hamil untuk menghindari keluar setelah hari gelap PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 104


atau sebelum matahari terbit atauuntuk menggunakan repellent atau obat nyamuk untuk membunuh atau mengusir nyamuk.

2.

Skrining untuk Infeksi Menular Seksual Semua ibu hamil harus diskrining untuk melihat apakah ia menderita Infeksi Menular Seksual pada kunjungan antenatal pertama, melalui anamnese terarah yang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan penunjang (bila sarana tersedia) bila diperlukan. Infeksi Menular Seksual misalnya Sifilis memiliki kontribusi terhadap kesakitan penyakit/ komplikasi maternal dan menyebabkan bayi lahir mati atau keguguran serta bayi lahir dengan sifilis bawaan. Bagi ibu yang menerima hasil tes positif segera dirujuk dan harus segera diobati sesuai standar pengobatan yang ada.

3.

Skrining HIV untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA) - Prevention

of Mother

to Child Transmission ( PMTCT )

Pelayanan ini dilakukan pada ibu hamil di daerah yang mempunyai resiko tinggi. Sekitar 430.000 anak menjadi terkena infeksi baru HIV di tahun 2008 dengan lebih dari 90% di antaranya tertular melalui penularan ibu ke anak. Tanpa pengobatan, sekitar setengah dari anak-anak yang terinfeksi ini akan meninggal dunia sebelum ulang tahun mereka yang kedua.Pemeriksaan Tes HIV dan sifilis merupakan pemeriksaan yang wajib ditawarkan kepada ibu hamil bersama pemeriksaan rutin lainnya pada setiap kunjungan antenatal mulai kunjungan pertama(K1) hingga menjelang persalinan.

Rekomendasi dan prinsip PPIA ad a la h: Tawarkan test HIV dan Sifilis pada setiap ibu hamil yang datang pada kunjungan antenatal mulai Kunjungan pertama (K1) hingga menjelang persalinan (Tes dan konseling atas insiatif petugas kesehatan (TKiPK)



4.

Pencegahan penyakit dan promosi kesehatan Selain dari yang telah disebutkan di atas, tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah

imunisasi tetanus dan pengobatan presumptif untuk cacing

tambang. Penyuluhan dan promosi kesehatan bertujuan untuk: a.

Meningkatkan upaya merawat diri secara sehat termasuk gizi yang memadai, menghindari kontak zat-zat yang memiliki potensi berbahaya, kebersihan untuk mencegah infeksi, istirahat dan aktifitas yang memadai, pencegahan IMS/HIV, malaria dan anemia

b.

Mempromosikan menyusui dan persiapan untuk menyusui

c.

Mendorong ibu mencari layanan kesehatan, termasuk mengenali tanda bahaya dan harus mencari tempat pertolongan

d.

Mempromosikan keluarga berencana pasca persalinan atau jarak antara kehamilan serta perawatan bayi baru lahir (termasuk nutrisi, perawatan tali pusat, dan imunisasi).

5.

Kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil Selama kehamilan dan menyusui, kebutuhan gizi ibu akan energi, protein dan mikronutrien meningkat secara siginfikan, Ibu hamil memerlukan tambahan 285 kkal/hari dan ibu menyusui membutuhkan tambahan 500 kkal/ hari. Asupan zat besi dan asam folat yang memadai menjadi sangat penting bagi kesehatan ibu dan bayinya. Peningkatan kebutuhan mikronutrien untuk ibu hamil biasanya tidak dipenuhi melalui porsi makanan dasar.

leh karena itu, ibu hamil harus menerima

o

suplemen makanan seperti suplemen zat besi setiap hari (60 mg/hari) minimal 90 tablet selama kehamilan serta asam folat (400 µg/hari).

6.

Komplikasi kehamilan Adanya kondisi bencana akan meningkatkan pengaruh pada kondisi fisik dan mental wanita hamil, sehingga komplikasi pada kehamilan akan meningkat seperti: a. Perdarahan saat kehamilan disebabkan oleh plasenta menutupi jalan lahir ( plasenta previa ) atau plasenta yang lepas sebelum bayi lahir ( solution plasenta ). Pasien di diagnosis dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, jika memungkinkan



pemeriksaan penunjang (USG), prinsip penatalaksanaannya : 1)

Mencegah kematian ibu

2)

Menghentikan sumber perdarahan

3)

Jika janin masih hidup mempertahankan dan mengusahakan janin lahir hidup

b. Hipertensi dalam kehamilan Merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu yang dapat menjadi, antara lain : 1)

Hipertensi saja

2)

Preeklampsia apabila disertai dengan proteinuria dan atau odema

3)

Eklampsia apabila disertai dengan proteinuri, dan atau odemen disertai kejang. Prinsipnya penatalaksaannya adalah melindungi ibu dari efek peningkatan tekanan darah, mencegah progresivitas penyakit ( pemberian anti hipertensi dan anti kejang), mengatasi dan menurunankan resiko pada janin, serta melahirkan dengan cara yang paling aman ( pervaginam – perabdominam ).

c. Persalinan sebelum waktunya (Preterm) Persalinan yang terjadi dengan usia kehamilan sebelum waktunya (sebelum usia 37 minggu) biasa dengan disertai bayi premature (berat lahir kurang dari 2500 gram). Prinsip penatalaksanaan menghadapi kehamilan preterm dapat meliputi pencegahan

(pemberian

tokolitik),

penanganan

persalinan

preterm

dan

penanganan bayi-bayi belum cukup bulan. Dalam menghadapi komplikasi kehamilan yang termasuk pelayanan kegawat daruratan kebidanan dan pelayanan bayi baru lahir, ketersediaan tenaga kesehatan dan fasilitas sangatlah diperlukan dan kemungkinan untuk merujuk ke pelayanan di tingkat yang lebih tinggi, untuk itu diperlukan kerja sama lintas sektoral untuk mengatasi penanganan komplikasi kehamilan pada situasi darurat bencana.

7.

Persiapan Intranatal Care Pelayanan Ante Natal memberikan kesempatan kepada ibu dan petugas kesehatan yang menanganinya untuk membuat suatu rencana persalinan dan kedaruratan



berdasarkan kebutuhan, sumber daya dan kondisi dan keinginan ibu misalnya: memilih tempat persalinan, tidakan yang perlu dilakukan bila terjadi komplikasi, rencana persalinan normal dan persalinan darurat, mengidentifikasi keinginan ibu untuk tempat dan dengan siapa ia ingin melahirkan serta tindakan yang perlu dilakukan jika terjadi komplikasi (transportasi, tempat rujukan, dana darurat). Karena sebagian besar komplikasi selama persalinan tidak dapat diprediksi, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten di fasilitas kesehatan dengan peralatan lengkap yang mampu menangani kemungkinan komplikasi sangat dianjurkan. Semua hasil pemeriksaan dan tindakan yang diberikan selama masa antenatal harus dicatat di buku KIA yang dipegang oleh ibu. Pencatatan yang baik sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan dan intervensi yang sesuai.

8.

Post Natal Care (PNC) Postnatalcare (PNC) merupakan bagian dari kesehatan reproduksi tetapi PNC juga bukan termasuk bagian dari Paket Pelayanan Awal Minimum, Jika tenaga kesehatan tersedia atau kondisi situasi sudah mulai stabil, PNC

dapat dilakukan sesuai dengan standar yang

berlaku. Pastikan petugas kesehatan terampil dalam mengenali komplikasi pasca persalinan dan merujuk ibu dan bayi baru lahir yang mungkin memerlukan observasi atau perawatan lebih lanjut. Beritahu keluarga mengenai tanda bahaya pasca persalinan pada ibu dan bayi baru lahir untuk dapat mencari pertolongan secara dini jika diperlukan. Kunjungan pasca persalinan merupakan saat untuk menilai dan mendiskusikan kebersihan diri, menyusui, dan metode yang tepat dan waktu yang tepat untuk keluarga berencana.

Pastikan adanya dukungan petugas kesehatan secara dini dan pemberian ASI eksklusif serta diskusikan gizi yang sesuai untuk ibu. Tablet zat besi dan folat harus dilanjutkan dan vitamin A serta minyak atau garam beryodium diberikan jika perlu. Menyusui secara khusus merupakan hal penting dalam situasi bencana. Risiko te rkait dengan pemberian susu botol atau pengganti ASI sangat meningkat ketika kebersihan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 108


sangat buruk, terlalu banyak orang dalam satu tempat dan akses terbatas terhadap air.

Dalam situasi semacam ini, ASI mungkin merupakan satu-satunya sumber makanan yang aman dan berkesinambungan untuk bayi. Kehangatan dan perawatan yang diberikan selama menyusi juga merupakan hal penting bagi ibu dan bayi. Karena menyusui juga merupakan aktifitas tradisional untuk ibu, menyusui dapat membuat ibu percaya diri.

oleh

karena itu, penting sekali untuk mengawali pemberian ASI

dalam waktu satu jam setelah kelahiran, mendorong pemberian ASI eksklusif, mendorong menyusui secara sering dan sesuai kebutuhan bayi (termasuk

di

malam

hari) dengan tidak membatasi periode dan frekuensi menyusui. Pemberian ASI setiap kali bayi menginginkan selama enam bulan pertama juga merupakan salah satu cara ber-

KB selama menstruasi belum kembali dan tidak ada makanan lain diberikan

kepada bayi.

Dukung ibu dengan HIV positif untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai cara pemberian asupan pada bayinya. Ibu yang diketahui HIV+ harus diberikan OBAT ARV seumur hidup untuk menekan risiko penularan HIV lewat ASI. Pastikan bahwa ibu HIV positif telah dikonseling dan memiliki akses terhadap terapi ARV dan bayi dirawat setelah kelahiran. kelahiran. Di tempat-tempat tempat-t empat ketika pemberian asupan pengganti (dengan susu formula) memunculkan risiko tinggi untuk penyakit, malnutrisi dan kematian, hasil akhir kesehatan bayi akan lebih baik jika ibu dengan HIV menyusui bayinya.

Pada saat bencana skala besar, biasanya syarat AFASS sulit terpenuhi, Ibu yang telah diketahui terinfeksi HIV (dan yang bayinya tidak terinfeksi HIV atau belum diketahui status HIV-nya) harus menyusui bayinya secara eksklusif selama enam bulan pertama, memperkenalkan makanan tambahan setelah masa tersebut dan melanjutkan menyusui selama 12 bulan awal kehidupan. (sumber: pedoman ANC terpadu, Kemenkes RI, 2010) PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 109


Pada kondisi normal dan darurat bencana, pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tetap harus diberikan secara berkualitas. berkualitas.

Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dikatakan berkualitas apabila memenuhi persyaratan sbb: 

Pelayanan dapat diakses dan terjangkau dari segi geografis maupun biaya dan dapat diterima sesuai dengan budaya setempat



Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal tersedia 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu



Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih



Tersedianya alat, obat-obatan dan bahan habis pakai yang sesuai standard an dengan jumlah yang mencukupi



Pelayanan dan tindakan diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Procedure)



9.

Kepuasan dari pelanggan atau klien atas pelayanan yang diberikan

Asuhan Bayi baru lahir Kematian neonatal terjadi tujuh kali lebih sering dibandingkan dengan kematian ibu. Ketiga penyebab utama kematian bayi baru lahir adalah asfiksia pada saat lahir, infeksi dan komplikasi prematuritas dan berat badan lahir rendah (BBLR). Kondisikondisi ini dapat dicegah dan dapat ditangani jika ibu memiliki akses terhadap layanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal. Staf harus dilatih untuk mengenali kedaruratan kedaruratan dan merujuk ke tingkat layanan lebih tinggi jika diperlukan.

Dalam situasi darurat bencana, asuhan bayi baru lahir merupakan bagian dari PPAM. Asuhan bayi baru lahir normal normal mencakup:

a.

Menjaga bayi tetap kering dan hangat serta memastikan kontak kulit ke kulit dengan ibu.

b.

Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dalam rentang waktu satu jam setelah melahirkan jika jika bayi dan ibu telah siap

c.

Memantau perdarahan tali pusar, kesulitan bernafas, pucat dan sianosis secara ketat

PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 110


VI.

d.

Berikan perawatan mata untuk mencegah optalmia neonatorum

e.

Berikan imunisasi (Hepatitis B dan/atau BCG sesuai dengan protokol nasional)

RANGKUMAN 1.

Pada situasi darurat bencana, kesehatan maternal dan neonatal merupakan komponen yang snagat penting untuk mencegah kesakitan dan kematian

2.

Dari 3 komponen kesehatan maternal dan neonatal, diprioritaskan pada pertolongan persalinan karena kematian banyak terjadi selama proses persalinan

3.

Tindakan yang harus dilakukan sebagia bagian dari PPAM adalah: 

Memastikan tersedianya layanan kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal



Membangun system rujukan 24/7 untuk kegawatdaruratan kebinanan dan neonatal (PONED dan PONEK)



Menyediakan kit persalinan bersih bagi ibu hamil yang terlihat dan penolong persalinan



4.

Menginformasikan kepada masyarakat tentang layanan yang tersedia

Komponen kesehatan maternal dan neonatal yang lain seperti Antenatal Care (ANC) dan Post Natal Care Care (PNC) akan diberikan apabila situasi sudah lebih stabil dan memungkinkan serta tersedianya sumber daya yang memadai

5.

Pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas adalah: 

Pelayanan dapat diakses dan terjangkau dari segi geografis maupun biaya dan dapat diterima sesuai dengan budaya setempat



Pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal tersedia 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu



Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan terlatih



Tersedianya alat, obat-obatan dan bahan habis pakai yang sesuai standard an dengan jumlah yang mencukupi





Pelayanan dan tindakan diberikan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Procedure)



VII.

Adanya kepuasan dari pelanggan atau klien atas pelayanan yang diberikan

EVALUASI Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1. Seorang wanita usia 35 tahun tinggal bersama suaminya di desa yang sering terjadi longsor, karena daerah tersebut merupakan daerah tata lahan dengan persawahan dan perladangan. Saat ini perempuan tersebut sedang hamil, usia kehamilan 40 minggu dan akan mempersiapkan persalinan serta perawatan BBLnya. Apakah komponan kesehatan maternal dan neonatal, yang merupakan bagian dari PPAM, dimana terdapatnya keterbatasan sumber daya? a. Perawatan kehamilan b. Perawatan persalinan c. Perawatan BBL d. Perawatan masa nifas e. Perawatan masa menyusui 2. Seorang wanita usia 30 tahun, hamil 39 minggu tinggal di aceh. Kejadian tsunami di Aceh adalah bencana berkala besar, dimana banyak sekali fasilitas kesehatan yang hancur dan tenaga kesehatan ke sehatan termasuk bidan yang menjadi korban. Apakah sarana yang diberikan kepada ibu tersebut pada saat kondisi darurat dimana ibu tidak dapat bertemu bidan b idan atau puskesmas karena bencana susulan? a. Kit Pem. TTV b. Kit Perawatan Bayi c. Kit Imunisasi Bayi d. Kit Penjahitan Perineum e. Kit Persalinan Bersih



3. Seorang wanita usia 30 tahun, hamil 39 minggu tinggal di aceh. Kejadian tsunami di Aceh adalah bencana berkala besar, dimana banyak sekali fasilitas kesehatan yang hancur dan tenaga kesehatan ke sehatan termasuk bidan yang menjadi korban. Apakah alat yang tersedia dalam Kit, tersebut pada kasus di atas? a. Pisau silet b. Termometer c. Gunting tali pusat d. Benang untuk penjahitan perineum e. Jarum suntik 4. Seorang wanita usia 30 tahun, hamil 39 minggu tinggal di aceh. Kejadian tsunami di Aceh adalah bencana berkala besar, dimana banyak sekali fasilitas kesehatan yang hancur dan tenaga kesehatan ke sehatan termasuk bidan yang menjadi korban. Kepada siapakah Kit tersebut pada kasus di atas diberikan? a. Remaja yang sedang hamil b. Ibu hamil dan tanda bahaya ba haya pada masa kehaimilan c. Ibu hamil yang akan melahirkan dalam waktu dekat d. Ibu menyusui dengan BBL e. Ibu menyusui dengan BBL bermasalah 5. Seorang wanita usia 30 tahun, hamil preterm dan sudah mengalami tanda-tanda persalinan. Bagaimanakah sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi? a. Terdapat transportasi yang standby b. Memiliki staf yang memenuhi syarat sy arat c. Memiliki kendaraan bermotor d. Memiliki

VIII. DAFTAR PUSTAKA Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana.



Revisi untuk peninauan lapangan. Jakarta: Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises.


Kesehatan

Reproduksi pada Penanggulangan bencana di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan UNFPA.

Women Commision. 2007. Paket Pelayanan Awal Minimum Untuk Kesehatan Reproduksi Dalam situasi Krisis. Modul pembelajaran jarak jauh. http:// www.womenscommission.org. Diunduh tanggal 20 Oktober 2013 jam 19.00.



LAMPIRAN Kesehatan Maternal & neonatal – Kerja Kelompok 1 Kit Persalinan Bersih dan Perawatan Segera Bayi Baru Lahir Lembar kerja peserta

1. Demonstrasi & praktek perawatan segera bayi bayi baru lahir dengan menggunakan kit persalinan bersih

5 menit

Langkah-langkah perawatan segera bayi baru lahir -

Pastikan bahwa penolong memakai sarung tangan atau sudah mencuci tangan dengan sabun sebelum menolong persalinan

-

Jaga agar ruang persalinan tetap hangat

-

Keringkan bayi, singkirkan kain yang basah dan bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat. Beri tutup kepala. Tunda memandikan bayi sampai setidaknya 6 jam.

-

Jepit tali pusat dan gunakan alat yang bersih (lebih baik bila steril) untuk memotong tali pusat (kira-kira sepanjang 3 jari dari pangkal tali pusat)

-

Jaga agar bayi tetap bersama ibunya untuk memastikan tetap hangat dan sering menyusui

-

Bantu ibu dengan proses menyusui pertama kali (dalam 1 jam se telah kelahiran)

-

Bersihkan mata bayi segera, dan berikan salep mata

-

Beri perhatian untuk sering mencuci tangan bagi orang yang menangani bayi

-

Kontak kulit ke kulit, termasuk inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif dan dukungan medis, emosional, psikologis dan fisik untuk ibu dan bayi tanpa memisahkan mereka.

-

Jika bayi prematur dan/atau bayi kecil lakukan metode Kangguru: 

Mendekap bayi agar kulit bayi bersentuhan langsung dengan pendekapnya



Posisi bayi telungkup dada ketemu dada diantara kedua payudara, kepala bayi menoleh ke satu sisi, mata bayi dapat saling kontak dengan ibu dan kaki bayi berposisi seperti kaki kodok



Metode kangguru bisa dilakukan dalam posisi ibu tidur dan istirahat





Metode kangguru ini dapat dilakukan pada ibu, bapak atau anggota keluarga yang dewasa lainnya



Metode kangguru bisa dilakukan sambil bekerja, j uga untuk rujukan

Perawatan pasca bersalin lanjutan -

Jaga agar bayi bersama ibunya

-

bersihkan tali pusat dengan air bersih dan jaga agar tetap kering. Jangan menutup tali pusat dengan plester atau kain

-

Beritahu ibu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir: 

Tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum  tanda infeksi berat



Bayi kejang



Bayi lemah, bergerak hanya jika dipegang



Sesak nafas ( ≥60 kali/menit)



Bayi merintih  tanda sakit berat



Pusar kemerahan sampai dinding perut



Demam atau tubuh teraba dingin



Mata bayi bernanah banyak



Bayi diare, mata cekung, tidak sadar, jika kulit perut dicubit akan kembali lambat  dehidrasi berat



Kulit bayi terlihat kuning pada < 24 jam setelah lahir atau leb ih dari 14 hari atau kuning sampai telapak tangan dan kaki



Buang air besar/tinja berwarna pucat

SEGERA BAWA KE DOKTER/BIDAN/PERAWAT JIKA MENEMUKAN SATU ATAU LEBIH TANDA BAHAYA PADA BAYI!! -

Bawa bayi ke pusat kesehatan pada sesegera mungkin sesuai kondisi untuk immunisasi

-

Nasehati ibu untuk tidak memberikan apa-apa kecuali ASI untuk 6 bulan pertama dan meneruskan menyusui sampai usia 2 tahun atau lebih lama



Latihan: memesan kit persalinan bersih

10 menit

Gunakan angka kelahiran kasar/CBR 4% untuk menghitung kebutuhan s upplies dan layanan yang dibutuhkan untuk penduduk sebanyak 10,000 orang selama 3 bulan untuk memastikan bahwa ibu hamil menjalani persalinan yang aman.

3. Fasilitasi diskusi kelompok dengan menggunakan informasi berikut ini:

10 min

-

Kepada siapa kit persalinan bersih akan didistribusikan pada situasi anda?

-

Apa saja tantangan dalam mendisitribusikan paket persalinan bersih pada situasi anda?

-

Bagaimana cara mengadakan kit persalinan bersih secara lokal?

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



Kesehatan Maternal Neonatal – Kerja Kelompok 1 Kit persalinan bersih dan layanan segera bayi baru lahir

Lembar kerja peserta PESAN PENTING

-

Sekitar dua pertiga dari kematian bayi terjadi dalam 28 hari pertama kehidupannya. Mayoritas dari kematian tsb adalah dapat dicegah dengan tindakan-tindakan dasar awal yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, ibu ataupun anggota masyarakat.

-

Kit persalinan bersih perlu untuk didistribusikan kepada semua ibu hamil yang terlihat (6-9 bulan) meskipun dalam proses perpindahan, untuk dipakai oleh penolong persalinan atau ibu itu sendiri, Ini harus ditekankan bahwa setidaknya perempuan harus mendapatkan perawatan supportif selama proses kelahiran dan tidak boleh ditinggalkan sendirian. Kit

persalinan bersih dapat dibeli atau

diadakan secara lokal.



Jawaban latihan: memesan kit persalinan bersih CBR/angka kelahiran

4% per tahun

kasar 10’000 x 0.04 =

400 kelahiran per tahun

400 x 0.25 (3 bulan

100 kelahiran dalam periode waktu 3 bulan

adalah 25% dari 1 tahun)

Pemesanan

Satu RH kit no 2, bagian A yang terdiri dari 2 00 paket persalinan bersih untuk dipergunakan perempuan hamil. Jumlahnya mencukupi untuk periode 3 bulan atau lebih



Kesehatan Maternal Neonatal - Group work station 2 (Hal 1 dari 2) Kualitas Pelayanan dalam kesehatan maternal dan neonatal

Lembar Kerja Peserta

10 min

1. Praktek: Cocokkan alat atau obat (atau gambar alat atau obat) yang ada di meja dengan indikasi medis yang ada pada lembar kerja.

Supplies/peralatan

Indikasi medis

Manset tekanan darah Strip uji protein urin Magnesium Sulfate, injeksi, 10 ml Calcium Gluconate, injesi, 10 ml, 100 mg/ml

Apa yang tidak ada?

Oxytocin, 10 IU/ml

Isu logistik apa yang harus dipikirkan?

Cairan intra vena (saline 0.9%, plasma expander)

Tetracycline salep mata

Extractor Vakum Kiwi cup

Amoxicillin 250 mg, tablets Metronidazole 250 mg, tablets Thermometer PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 120


Ferrous sulfate 200 mg dan asam folat 25 mg

Sarung tangan ginekologis panjang

2. Fasilitasi diskusi kelompok , dengan menggunakan informasi berikut ini:

15 menit

- Apa saja elemen dari kualitas pelayanan? - Apa saja Indikator kualitas dalam pe layanan kesehatan maternal dan neonatal? - Apa kaitan antara kualitas layanan dengan ”3 terlambat”? - Apakah tantangan dalam memastikan kualitas layanan kesehatan maternal neonatal pada fasilitas kesehatan rujukan anda? - Pelatihan apa saja yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan terkait kualitas pelayanan? - Bagaimana memastikan agar kebutuhan pelatihan yang sudah diidentifkasi tsb terpenuhi?

Catatan: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ____________________________________________________________



Kesehatan Maternal Neonatal- Group work station 3 (Ha l 2 dari 2) Kualitas layanan dalam Kesehatan Maternal & neonatal

Lembar kerja peserta Supplies/peralatan

Indikasi medis

Manset tekanan darah

Pre-eclampsia/eclampsia (hipertensi

Strip uji protein urin

dalam kehamilan, menyebabkan

Magnesium Sulfate, injeksi, 10 ml

pusing, gangguan penglihatan,

Calcium Gluconate, injesi, 10 ml, 100 mg/ml

pembengkakan pada badan, nyeri perut dan mengakibatkan kejang dan

Apa yang tidak ada?

kematian)

 Jawaban ‘Diazepam vials’. Diazepam 5

mg/ml, 2 ml,tidak dimasukkan karena syarat ijin import. Obat ini harus dibeli secara lokal

Oxytocin, 10 IU/ml

Pencegahan/pengobatan dari

Isu logistik apa yang harus dipikirkan?

perdarahan post partum/Postpartum

 Cold Chain/rantai dingin

Hemorrhage (PPH)

Intravenous fluids (saline 0.9%, plasma

PPH

expander) Tetracycline salep mata

Pencegahan/pengobatan dari Ophthalmia Neonatorum

Vacuum extractor

Persalinan memanjang/prolonged

Kiwi cup

labor

Amoxicillin 250 mg, tablets

Endometritis (infeksi pada rahim)

Metronidazole 250 mg, tablets Thermometer Ferrous sulfate 200 mg dan asam folat 25 mg

Anemia

Sarung tangan ginekologis panjang

Placenta manual

PESAN PENTING PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 122


Layanan yang berkualitas dapat diartikan sebagai memberi layanan yang dibutuhkan oleh client dengan cara menghormati client, kejujuran, memberikan informasi yang akurat, kompetensi petugas yang memadai, kenyamanan bagi pasien dan hasil pelayananan yang memuaskan. Element dari kualitas layanan meliputi: -

Ketersediaan (layanan tersedia dan tidak ada halangan hukum, prosedur atau logistic yang membatasi ketersediaanya)

-

Akses terhadap layanan (layanan dapat dijangkau, nyaman dan client diperlakukan dengan hormat dan dihargai )

-

Penerimaan: layanan dapat diterima secara social budaya oleh masyarakat dengan menghormati keinginan dari client

-

Pengorganisasian layanan — layanan Kesehatan Reproduksi dan seksual yang terintegrasi dengan layanan kesehatan primer, system rujukan dan tersedianya layanan yang berkesinambungan

-

Kompentensi teknis — jumlah staff yang memadai dan berkualitas, adanya standard dan protokol pelayanan maupun mekanisme supervisi.

-

Fasilitas dan supplies – tersedianya alat, obat dan logistic dengan teknologi yang memadai

-

Hak-hak client — harus memperhatikan privacy; kerahasiaan; informed consent; menghormati dan menjamin keselamatan client

Kualitas harus diukur dari sudut pengelola, pemberi layanan, dan client atau masyarakat

Contoh indicator layanan yang berkualitas: -

% dari fasilitas yang memiliki bangunan fisik yang memadai dengan ketersediaan alat dan bahan yang cukup. Dapat dinilai dengan memakai check list saat melakukan supervise rutin setiap 3 bulan.

-

% dari petugas Kesehatan yang mematuhi protokol klinis/teknis, petugas yang member informasi dengan memakai media KIE.

-

Dapat diobservasi dengan menggunakan checklist saat melakukan supervisi

-

% dari client yang merasa puas dengan layanan yang diberikan karena merasa dihormati, dipelakukan dengan ramah dan sopan dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Informasi dapat diperoleh dari: exit interview (interview saat keluar dari tempat layanan)


MATERI 7 KELUARGA BERENCANA PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

G

Daftar Isi Materi 7

DAFTAR ISI

I.


II.

TUJUAN PEMBELAJARAN .............................................................................. 130

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 131

IV.

BAHAN BELAJAR .......................................................................................... 131

V.

LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN ........................................................... 131

VI.

URAIAN MATERI

VII.

A.

Needs assesment/Penilaian Kebutuhan ............................................... 136

B.

Pelayanan KB Berkualitas Tinggi .......................................................... 137

C.

Kesempatan untuk Layanan KB ........................................................... 137

D.

Sumber Daya Manusia ........................................................................ 138

E.

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ............................................. 141

F.

Penyedia Layanan KB .......................................................................... 141

G.

Metode KB .......................................................................................... 143

RANGKUMAN ............................................................................................... 159

VIII. EVALUASI ...................................................................................................... 159

IX.

REFERENSI .................................................................................................... 161

X.

LAMPIRAN ................................................................................................... 162


MATERI 7 : KELUARGA BERENCANA PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 7 KELUARGA BERENCANA PADA SITUASI KRISI KESEHATAN Keluarga Berencana (KB) memungkinkan pasangan usia subur mengatur jumlah anak yang diinginkan. Pemakaian metode KB berpotensi untuk menghindari

32% dari semua

kematian Ibu dan hampir 10% kematian anak, sekaligus menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, penggunaan metode KB berperan terhadap pemberdayaan perempuan, pendidikan dan stabilitas ekonomi. Terkait dengan risiko kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan, infeksi menular seksual (IMS) termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV), aborsi tak aman, seks tanpa pelindung dan seks tidak aman

merupakan faktor risiko kedua untuk kecacatan dan kematian pada masyarakat miskin di dunia. Metode KB merupakan cara yang aman, efektif dan murah untuk disediakan. Demikian pula dengan tingginya kebutuhan KB pada situasi darurat bencana (Buku Pedoman Lapangan antar‐Lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana, 2010).

I.

DESKRIPSI SINGKAT Modul ini membahas tentang KB pada situasi darurat bencana yang meliputi pengertian dan tujuan KB dalam Situasi Darurat Bencana, Needs Assessment, Layanan KB berkualitas tinggi, Perancangan layanan KB, Pengidentifikasian Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pembuatan Perencanaan Logistik Kontrasepsi dengan metoda kuliah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan role play .

II. PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu melaksanakan pelayanan KB pada situasi darurat bencana.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu: PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 123


1. Menjelaskan pengertian dan tujuan KB pada situasi darurat bencana. 2. Melakukan Needs Assessment. 3. Menjelaskan layanan KB berkualitas tinggi. 4. Merancang layanan KB. 5. Mengidentifikasi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) 6. Melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). 7. Melaksanakan pelayanan KB.

III. POKOK BAHASAN Dalam modul ini pokok bahasan yang dibahas adalah sebagai berikut: 1. Pengertian dan tujuan KB pada situasi darurat bencana. 2. Needs Assessment /penilaian kebutuhan. 3. Layanan KB berkualitas tinggi. 4. Kesempatan untuk layanan KB. 5. SDM 6. KIE 7. Pelayanan KB.

IV. BAHAN BELAJAR 1. Modul materi KB pada situasi darurat bencana. 2. Laptop 3. LCD 4. Kaset video. 5. Papan plifchart /papan tulis. 6. Spidol 7. Skenario kasus.

V. LANGKAH‐LANGKAH PEMBELAJARAN Agar proses pembelajaran dapat berhasil secara efektif, maka digunakan langkah‐ langkah sebagai berikut :



a. Langkah 1 : Persiapan Proses Pembelajaran. 1.

Kegiatan Dosen. a)

Dosen memulai kegiatan dengan melakukan bina suasana dikelas.

b)

Dosen menyapa peserta didik dengan ramah dan hangat.

c)

Apabila belum pernah menyampaikan sesi di kelas maka mulailah dengan memperkenalkan diri.

d)

Perkenalkan diri dengan menyebutkan nama lengkap, dan materi yang akan disampaikan.

e)

Menggali pendapat peserta didik (apersepsi ) tentang apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran menggunakan metode curah pendapat (brainstorming).

f)

Menyampaikan ruang lingkup bahasan dan tujuan pembelajaran tentang KB pada situasi darurat bencana.

2.

Kegiatan Peserta Didik a)

Mempersiapkan diri dan alat tulis yang diperlukan.

b)

Mengemukakan pendapat atas pertanyaan Dosen.

c)

Memperhatikan film/gambar tentang KB dan situasi darurat bencana.

d)

Mendengar dan mencatat hal‐hal yang dianggap penting.

e)

Mengajukan pertanyaan kepada Dosen bila ada hal‐hal yang belum jelas dan perlu diklarifikasi.

b. Langkah 2 : Review Pokok Bahasan. 1.

Kegiatan Dosen. a)

Menyampaikan Pokok Bahasan secara garis besar dalam waktu yang singkat.

b)

Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal‐hal yang kurang jelas.

2.

c)

Memberikan jawaban jika ada pertanyaan yang diajukan peserta didik.

d)

Mendemonstrasikan.


Mendengar, mencatat dan menyimpulkan hal‐hal yang dianggap penting.



b)

Mengajukan pertanyaan kepada Dosen sesuai dengan kesempatan yang diberikan.

c)

Memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Dosen.

d)

Melakukan simulasi.

c. Langkah 3 : Pendalaman Pokok Bahasan. 1.

Kegiatan Dosen. a)

Meminta kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok akan diberikan tugas diskusi dan simulasi.

b)

Menugaskan kelompok untuk memilih ketua, sekretaris dan penyaji.

c)

Meminta masing‐masing kelompok menuliskan hasil diskusi untuk disajikan.

d)

Mengamati peserta serta memberikan bimbingan pada proses diskusi dan simulasi.

e)

Meminta kelompok peserta didik untuk melakukan role play tentang cara melakukan KIE dalam pelayanan KB pada situasi darurat bencana.

f)

2.

Memberikan umpan balik terhadap penampilan peserta didik.


Membentuk kelompok diskusi dan memilih ketua, sekretaris dan penyaji.

b)

Mendengar, mencatat dan bertanya pada hal‐hal yang kurang jelas pada Dosen.

c)

Melakukan proses diskusi sesuai dengan pokok bahasan yang ditugaskan, menuliskan hasil dikusi untuk disajikan serta mensimulasikan.

d)

Melakukan role play tentang cara melakukan KIE dalam pelayanan KB di Situasi Darurat Bencana.

e)

Memperhatikan dan mencatat umpan balik dari Dosen.

d. Langkah 4 : Penyajian dan pembahasan hasil pendalaman pokok bahasan dikaitkan dengan situasi darurat bencana.

1.

Kegiatan Dosen. a)

Meminta masing‐masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dan mensimulasikannya.



2.

b)

Memimpin proses tanggapan (tanya jawab)

c)

Memberikan masukan terkait hasil diskusi dan simulasi.

d)

Merangkum hasil diskusi

Kegiatan Peserta. a)

Mengikuti proses penyajian kelas

b)

Berperan aktif dalam proses tanya jawab yang dipimpin oleh Dosen

c)

Bersama Dosen merangkum hasil presentasi dari masing– masing pokok bahasan yang dikaitkan dengan situasi darurat bencana.

e. Langkah 5 : Rangkuman dan Evaluasi Hasil Belajar 1.

Kegiatan Dosen a) Mengadakan evaluasi dengan mengajukan 3 (tiga) buah pertanyaan sesuai dengan topik dari pokok bahasan b) Memperjelas jawaban peserta terhadap masing – masing pertanyaan. c) Bersama

peserta

merangkum

hal‐hal

penting

dari

hasil

proses

pembelajaran tentang KB pada situasi darurat bencana. d) Membuat kesimpulan.

2.

Kegiatan Peserta Didik a) Menjawab pertanyaan yang diajukan Dosen. b) Bersama‐sama Dosen merangkum hasil proses pembelajaran tentang KB pada situasi darurat bencana.

VI. URAIAN MATERI Setiap pasangan usia subur memiliki hak untuk memilih metode kontrasepsi, baik pada kondisi normal maupun pada situasi bencana. Situasi didaerah bencana merupakan faktor penting yang berpengaruh pada harapan, persepsi kebutuhan dan permintaan akan pelayanan KB. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus dilibatkan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan budaya setempat. Infrastruktur, nilai‐nilai agama, etika, latar belakang budaya dan kompetensi serta keterampilan tenaga kesehatan dari daerah yang terkena bencana mempunyai pengaruh penting terhadap pelayanan yang akan dijalankan.



Walaupun PROGRAM KB BUKAN MERUPAKAN KOMPONEN PPAM, ADALAH HAL PENTING UNTUK TETAP MENJAMIN KETERSEDIAAN ALAT KONTRASEPSI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN GUNA MENCEGAH DROP OUT PESERTA KB YANG BISA BERLANJUT MENJADI KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN (KTD). Pada awal bencana, beberapa peserta KB

mungkin akan berusaha untuk melanjutkan metode kontrasepsi yang biasa mereka gunakan sebelum terjadinya bencana.

Segera setelah situasi stabil, perempuan (dan pasangan mereka) mungkin ingin memulai, mengganti atau menghentikan metode kontrasepsi. Sebelum suatu metode KB digunakan harus dilakukan konseling KB dan harus secara realistis mencerminkan metode yang ada karena layanan KB lengkap mungkin belum tersedia hingga tahap selanjutnya dari program. Jadi pada saat bencana, kita hanya focus untuk menyediakan kontrasepsi bagi pasangan yang sebelum bencana sudah menggunakan alat KB sebelumnya dan tidak melakukan seluruh komponen dari program KB pada kondisi normal seperti pencarian akseptor baru, penyuluhan KB, pelatihan dll seperti pada kondisi normal. Lihat perbedaan komponen KB antara PPAM saat bencana dan Kesehatan Reproduksi Komprehensif saat situasi stabil/normal:

Komponen

PPAM

Keluarga Berencana

Bukan merupakan komponen PPAM Menyediakan kontrasepsi seperti kondom, pil, suntik dan IUD untuk memenuhi kebutuhan

Kesehatan Reproduksi Komprehensif/normal









Pengadaan alat kontrasepsi Melakukan pelatihan untuk staff Menyusun program KB komprehensif Memberikan penyuluhan masyarakat

Setiap klien KB memiliki hak atas kerahasiaan dan privasi serta untuk secara sukarela memilih suatu metode KB. Metode kontrasepsi umumnya digunakan oleh perempuan tetapi laki‐laki seringkali sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Oleh karena PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 128


itu, para laki‐laki tersebut harus menerima informasi yang tepat, dan didorong untuk mampu berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan berKB. Keterlibatan aktif ini akan memastikan bahwa pengambilan keputusan ber‐KB merupakan tanggung jawab bersama, sehingga akan tercapai hasil yang maksimal.

POINT PENTING Masalah dan kekhawatiran mengenai KB pada situasi darurat bencana mencakup: 

Keinginan untuk melanjutkan metode KB yang digunakan sebelum krisis terjadi



Tekanan pada perempuan

untuk melahirkan demi mengembalikan jumlah

populasi. Beberapa ibu ingin mengganti anaknya yang telah meninggal atau hilang. 

Sejumlah ibu tidak ingin hamil dalam situasi tak stabil karena mereka mungkin harus pindah lagi.



Perpisahan keluarga.



Kewenangan perempuan untuk mengontrol kesuburan mungkin terkikis oleh perubahan sosial



Kurangnya akses terhadap layanan KB menyebabkan meningkatnya KTD dan kemungkinan aborsi yang tidak aman.

A. Apakah yang perlu dilakukan dalam melakukan

Needs Assessment /penilaian

kebutuhan? Dengan berkoordinasi untuk

mengumpulkan informasi terkait Kesehatan

Reproduksi (Kespro) dari populasi yang terkena dampak, Dinas Kesehatan setempat, kantor BKKBN, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga non pemerintah yang bekerja dibidang kespro serta KB. Lakukan suatu kajian terhadap tentang program KB di daerah setempat sebelum terjadi bencana,

Penilaian awal untuk memahami kebutuhan dan permintaan KB pada situasi darurat bencana yang dapat dilakukan, adalah: 1. Memperoleh informasi mengenai kepercayaan, kebudayaan masyarakat dan



sikap mereka terhadap kontrasepsi 2. Menilai kompetensi tenaga kesehatan 3. Mengumpulkan informasi mengenai prevalensi kontrasepsi berdasarkan metode. 4. Melakukan verifikasi ketersediaan dan kesinambungan alat kontrasepsi. 5. Menentukan ketersediaan dan fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ada.

Lakukan diskusi dengan para laki‐laki, perempuan (Termasuk para tokoh, penyedia pengobatan tradisional, dukun bayi), remaja dan organisasi setempat, guna memperoleh saran mengenai lokasi penyelenggaraan layanan, waktu pelayanan kesehatan, tingkat privasi dan kerahasiaan yang diperlukan untuk memastikan penggunaan layanan secara maksimal serta dapat diterima. Diskusi dapat dilakukan untuk laki‐laki secara terpisah dari para perempuan, tergantung pada budaya dan norma‐norma setempat Focus Group Discussion (FGD).

B. Apakah yang dimaksud dengan Pelayanan KB Berkualitas Tinggi? Pelayanan KB berkualitas tinggi adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan pasangan usia subur dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan berdasarkan informasi, menyediakan metode kontrasepsi yang bisa dipilih, prosedur yang aman dan pelayanan yang berkesinambungan. Petugas kesehatan harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada klien sehingga baik perempuan maupun laki‐laki yang datang dapat dengan suka rela memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan masing‐masing.

C. Bagaimanakah Merancang Layanan KB? Rancanglah pelayanan KB sehingga dapat mudah diakses dan nyaman. Lakukan pelayanan KB dipusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), Pos Kesehatan dan melalui jalur distribusi berbasis masyarakat. Ketersediaan kontrasepsi ditempat‐ tempat konsultasi merupakan hal yang sangat penting: jangan memberikan pelayanan yang membuat klien sulit untuk memperoleh metode KB tertentu, PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 130


seperti diapotik atau lokasi lain. Perkecualian adalah untuk metode‐metode yang memerlukan prosedur pembedahan yang tidak tersedia di tempat layanan konsultasi (Misalnya sterilisasi sukarela). Terapkan suatu sistem rujukan untuk klien yang memilih metode KB, yang memerlukan prosedur pembedahan.

Untuk memastikan adanya integrasi KB ke dalam layanan‐layanan yang lebih komprehensif, para petugas Kespro, manajer program dan penyedia pelayanan KB harus menerapkan petunjuk berikut ini: 1. Pastikan bahwa informasi KB diberikan selama konseling, Asuhan Pasca Keguguran,`sebelum prosedur apapun dilakukan dan jika klien tertarik, pilihan metode KB nya harus tersedia dalam konseling paska prosedur. 2. Layanan kontrasepsi untuk laki‐laki masih terbatas pada kondom dan sterilisasi sukarela, tetapi mereka juga dapat terlibat dalam pemilihan metode KB lain bersama pasangan mereka. 3. Ketika seorang perempuan datang untuk memeriksa kehamilan, tanya apakah ia menggunakan metode KB sebelum hamil dan apakah ia ingin melanjutkan metode tersebut atau memulai metode KB yang baru lagi setelah melahirkan. 4. Ketika seorang perempuan datang untuk mendapatkan layanan nifas, tanyakan apakah ia menggunakan metode KB atau tidak, lalu lakukan konseling berdasarkan kebutuhannya.

D. Bagaimanakah Menyiapkan Sumber Daya Manusia dalam Layanan KB? 1. Aturlah suatu sistem supervisi pelayanan KB dengan seorang Bidan

atau

Dokter yang memiliki pengalaman manajemen. 2. Identifikasikan dan rekrut anggota masyarakat yang terdampak (Kader) atau staf lokal dari masyarakat setempat yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk memberikan layanan KB berkualitas. 3. Pastikan

adanya

supervisi

dan

pelatihan

petugas

lapangan

untuk

melaksanakan pendistribusian berbasis masyarakat. Masukkan hal‐hal berikut ke dalam pelatihan petugas lapangan: cara mengenali masalah‐masalah medis yang harus dirujuk, keterampilan untuk menindaklanjuti klien, kemudian cara PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 131


menangani sikap dan keyakinan klien terhadap KB. Ciptakan kesadaran dikalangan masyarakat bahwa para petugas lapangan ini berada di bawah supervisi Bidan atau Dokter dan klien dapat menemui Bidan atau Dokter tersebut jika membutuhkan layanan klinis atau konseling.

Seperti halnya semua layanan Kespro, semua orang yang terlibat dalam pemberian layanan KB harus menghormati pendapat dan pilihan klien. Guna memastikan penggunaan kontrasepsi yang berkesinambungan dan meningkatkan penerimaan layanan KB, penyedia layanan harus berjenis kelamin sama dengan klien, memiliki latarbelakang budaya yang sama dengan klien, serta memiliki keterampilan berkomunikasi yang kuat.

Semua tenaga kesehatan yang memberikan layanan KB harus menerima pelatihan tentang metode‐metode kontrasepsi dan konseling seperti yang tercantum dalam daftar dibawah ini. Pelatihan harus ditambah dengan penyegaran secara berkala. Pada saat program KB meluas, pelatihan magang dan praktik dibawah supervisi merupakan bagian penting untuk memastikan adanya kinerja yang berkualitas tinggi.

Unsur‐unsur dari program pelatihan penyedia layanan KB terdiri dari: 1. Kompetensi teknik. 2. Keterampilan komunikasi dan konseling. 3. Keterampilan administratif.

Kompetensi Teknik Tenaga kesehatan harus memiliki pengetahuan mengenai hal‐hal berikut: 1. Metode kontrasepsi termasuk cara penggunaan metode secara benar, keuntungan, kerugian metode serta efektivitas metode. 2. Cara kerja, efek samping, penanganan efek samping, komplikasi, serta tanda‐ tanda bahaya. 3. Instruksi untuk penggunaan atau cara pemakaian PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 132


4. Persyaratan medis dan interaksi obat. 5. Keterampilan teknis terkait dengan pemberian setiap metode KB, misalnya pencegahan infeksi, pemasangan dan pelepasan alat KB dalam rahim (IUD) atau susuk hormonal. 6. Ketersediaan alat kontrasepsi. 7. Dokumentasi dan pencatatan 8. Rujukan berdasarkan pengambilan keputusan klinis

Keterampilan Komunikasi dan Konseling Dalam komponen pelatihan ini, penyedia layanan KB harus memiliki keterampilan‐ keterampilan berikut ini: 1. Sikap tidak menghakimi terhadap pemakai kontrasepsi dan non‐pemakai kontrasepsi, dengan menghormati pilihan mereka, menjaga martabat, privasi dan kerahasiaan klien. 2. Menanggapi rumor dan kesalah pahaman dengan bijaksana dan berdasarkan bukti‐ bukti 3. Kepekaan terhadap kebutuhan kelompok‐kelompok khusus (Misalnya remaja, orang‐ orang cacat, ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)) 4. Teknik‐teknik komunikasi seperti dialog interaktif terbuka dengan klien, mendorong klien untuk berbicara, mendengarkan secara aktif, mengklarifikasi, meminta

klien

untuk

mengungkapkan

kembali

pemahaman

mereka,

memahami perasaan klien dan merangkum diskusi. 5. Mendokumentasikan metode yang dipilih.

Keterampilan Administratif Keterampilan administratif mencakup penyimpanan catatan, pengendalian inventaris, dan pengawasan distributor berbasis masyarakat. Tekankan pada keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas‐tugas ini, mengapa keterampilan ini penting, dan bagaimana serta kapan tugas‐tugas tersebut harus dikerjakan.



E. Bagaimanakah Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Layanan KB? Konseling klien merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan KB. Bahan‐ bahan KIE yang sesuai dan dapat diterima secara budaya akan membantu setiap individu dan para pasangan dalam memilih penggunaan alat kontrasepsi. Informasi tersebut harus mencakup keuntungan dan keterbatasan dari tiap metode KB, penjelasan mengenai pemakaian yang benar dan metode darurat seandainya terjadi kegagalan. Selain itu, bahan‐bahan bacaan dengan gambar dan contoh‐contoh kontrasepsi untuk diperlihatkan pada klien juga sangat membantu, khususnya ditempat‐tempat dimana tingkat melek huruf masih rendah. Pada saat program KB meluas, pastikan bahwa materi KIE diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang disediakan.

F. Bagaimanakah Menyediakan Layanan KB ? Konsultasi KB Kontak pertama antara penyedia dan klien dapat dilakukan: 1. Pendaftaran dan pencatatan riwayat Kespro dan riwayat medis 2. Pemeriksaan fisik (Jika diindikasikan dari riwayat) yang mungkin mencakup pemeriksaan panggul (Misalnya untuk memeriksa perdarahan dari vagina yang tidak jelas penyebabnya) 3. Konseling mengenai metode kontrasepsi yang tersedia dan pilihan klien dengan mempertimbangkan risiko IMS/HIV serta riwayat medis

4. Menyediakan metode kontrasepsi pilihan dan penjelasan mengenai cara penggunaannya 5. Lakukan konseling mengenai pemakaian kontrasepsi yang benar kepada klien, termasuk cara penggunaan, apa yang harus dilakukan apabila lupa minum dan tempat untuk mengakses kontrasepsi darurat jika diperlukan. Selain itu, jelaskan kemungkinan efek samping, dan yakinkan kembali klien bahwa ia dapat kembali ke fasilitas kesehatan kapan saja untuk penanganan efek PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 134


samping atau untuk mengganti metode KB. 6. Menjadwalkan kunjungan lanjutan atau kunjungan oleh petugas lapangan 7. Berikan tanggal kunjungan ulang kepada pengguna KB baru. Kunjungan lanjutan semacam ini akan memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya mengenai penggunaan kontrasepsi dan efek samping yang mungkin telah dialaminya. 8. Mendokumentasi kunjungan dengan menggunakan materi pengumpulan data standar dan catatan pasien.

Pada beberapa metode KB seperti pil, kondom dan suntik, klien harus memiliki kontak berulang dengan penyedia pelayanan distribusi berbasis masyarakat atau Bidan untuk memperoleh kontrasepsi. Ketika pengguna telah terbiasa dengan suatu metode, kunjungan lanjutan dapat ditentukan sendiri oleh pengguna. Sesering apapun frekuensi kunjungan lanjutan, klien harus diyakinkan mengenai akses segera jika ia mengalami kesulitan. Ketika mengatur kunjungan lanjutan, penyedia layanan KB harus peka terhadap kemampuan membaca klien dan menggunakan alat bantu yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dipahami oleh klien.

Diagnosa Kehamilan Diagnosa kehamilan sangat penting karena seorang penyedia pelayanan KB tidak boleh memberikan metode KB kepada klien yang sedang hamil. Kemampuan untuk mendiagnosa kehamilan fase awal akan bervariasi tergantung pada sumber daya dan kondisi. Tes kehamilan yang dapat diandalkan akan sangat berguna tetapi mungkin tidak tersedia. Pemeriksaan dalam, jika dilakukan oleh penyedia layanan yang terampil akan memberikan hasil yang dapat diandalkan dalam rentang waktu 8‐10 minggu sejak hari pertama periode menstruasi terakhir. Jika tak satu pun dari kedua pilihan tersebut dapat dilakukan, daftar periksa di halaman berikut ini dapat digunakan oleh penyedia layanan, untuk meyakinkan bahwa klien tidak sedang hamil.



G. Metode KB Penyedia pelayanan KB harus mampu menjelaskan karakteristik setiap metode KB, cara penggunaan, efektivitas, keamanan dan efek samping. Penyedia pelayanan KB harus tahu bagaimana metode tersebut mempengaruhi penularan IMS dan HIV, kecocokan untuk klien yang memiliki kebutuhan khusus (Seperti klien dengan AIDS dan ibu menyusui) serta lama waktu antara penghentian metode KB dan kembalinya kesuburan. Pastikan bahwa penyedia memiliki pengetahuan untuk semua metode KB yang tersedia di tempatnya dan mampu menggunakan informasi itu sesuai dengan tujuan reproduksi dari setiap klien.

Metode Kesuburan Pemakaian

metode

kesuburan

yang

efektif mengharuskan

perempuan

mengetahui cara mengidentifikasi waktu awal/mulai dan akhir masa subur dalam siklus menstruasinya. Metode ini mencakup metode yang sesuai pada gejala‐ gejala kesuburan, seperti mengukur suhu tubuh basal atau sekresi serviks harian (Metode dua hari) atau metode yang didasarkan pada kalender yang dicatat setiap hari dalam siklus menstruasi (Metode Hari Standar). Pemakaian metode ini mengharuskan adanya kerjasama dari pasangan. Metode kesuburan cocok, khususnya, untuk orang‐orang yang tidak ingin menggunakan metode‐metode lain, karena alasan medis, alasan keagamaan atau keyakinan pribadi. Penyedia layanan harus memberitahukan kepada pasangan bahwa metode ini tidak melindungi mereka dari IMS, termasuk infeksi HIV, dan karena efektivitasnya yang rendah maka metode ini tidak cocok jika kehamilan merupakan suatu risiko yang tak bisa diterima untuk kesehatan ibu.

Kontrasepsi Hormonal Kontrasepsi hormonal mengandung progestogen saja atau dikombinasikan dengan estrogen untuk mencegah seorang perempuan berovulasi. Kontrasepsi ini mudah diperoleh, sangat efektif dan mudah digunakan. Terdapat beberapa cara pemberian (Oral/diminum, disuntikkan, susuk). Ketika seorang perempuan memilih metode hormonal, ia harus mendapat konseling mengenai pemakaian kontrasepsi yang benar, apa yang perlu dilakukan jika ada dosis yang terlewat dan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 136


efek samping yang mungkin ditemui seperti perubahan dalam pola menstruasi.

Tabel 7.1 Perbandingan Metode Hormonal

Karakteristik

Metode Penggunaan

Mengandung

Membandingkan Metode Hormonal yang Diberikan Secara Oral dan Diaplikasikan secara Lokal Kontrasepsi Kontrasepsi Patch Kombinasi Oral Progestogen saja Kombinasi (POP, Mini Pil) (COC, Pil) Pil dikonsumsi Pil dikonsumsi Patch digunakan secara oral. secara oral. di lengan bagian Aman untuk ibu luar atas, di menyusui dan punggung, perut bayinya. atau bokong – tidak di payudara. Dosis rendah Dosis Melepas 2 2 hormon – progestogen hormon secara progestogen yang sangat terus menerus‐ dan estrogen. rendah. progestogen dan estrogen.

Frekuensi Pemakaian

Setiap hari selama 21 hari, diikuti oleh masa istirahat atau pil tanpa hormon selama 7 hari. Efektivitas (Angka Bergantung kehamilan ketika pada digunakan secara kemampuan umum) klien untuk meminum satu pil setiap hari dengan penggunaan secara umum, sekitar 8 kehamilan per100 perempuan selama tahun pertama.

Pola Menstruasi

Biasanya menstruasi

Setiap hari, tidak ada masa istirahat antara paket.

Bergantung pada kemampuan klien untuk meminum satu pil setiap hari pada waktu yang sama. Menyusui: Sekitar 1 kehamilan per 100 ibu selama tahun pertama. Tidak menyusui: sekitar 3 sampai 10 kehamilan per100 perempuan selama tahun pertama. Biasanya, pada ibu menyusui, pil

Ring Vagina Kombinasi

Ring dimasukkan ke dalam vagina.

Terus menerus melepas 2 hormon – progestogen dan estrogen Mingguan: patch Bulanan: ring diganti setiap dibiarkan minggu selama 3 selama 3 minggu. Tidak minggu dan memakai patch dilepas saat di minggu minggu keempat. keempat Memerlukan Bergantung perhatian klien pada sekali setiap kemampuan minggu. Angka klien untuk ektifivitasnya mempertahan sedang diteliti. kan ring tetap Mungkin lebih di tempatnya efektif dari pil. sepanjang hari, tidak mengeluarkan nya lebih dari 3 jam setiap kali. Angka efektivitas masih diteliti. Mungkin lebih efektif dari pada pil. Serupa denga pil, tetapi

Serupa dengan pil,



Rata‐rata Waktu Tunggu Hingga Hamil Setelah Menghentikan Penggunaan Metode Privasi

tidak teratur untuk beberapa bulan pertama dan kemudian lebih ringan dan menstruasi lebih teratur

akan memperpanjang masa tidak menstruasi. Untuk yang tidak menyusui, klien sering mengalami menstruasi atau menstruasi tidak teratur.

menstruasi tak teratur lebih sering ditemui pada beberapa siklus pertama dibandingkan dengan pil.

tetapi menstruasi tak teratur lebih jarang ditemui dibandingkan pil.

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada tanda fisik dari pemakaian tetapi orang lain mungkin menemukan pilnya Persetujuan lisan dan konseling KB mengenai bagaimana cara menggunakan pil

Patch mungkin terlihat oleh pasangan atau orang lain

Beberapa pasangan bias merasakan keberadaan ring

Tidak ada tanda fisik dari pemakaian tetapi orang lain mungkin menemukan pilnya Pertimbangan lain Persetujuan lisan dan konseling KB mengenai penjelasan cara menggunakan pil

Persetujuan lisan plus konseling KB mengenai bagaimana cara menggunakan patch dan rotasinya

Persetujuan lisan plus konseling KB mengenai bagaimana cara dan kapan memasang dan melepas ring Keterampilan Terlatih untuk konseling ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan) ber‐ Penyedia Layanan KB



Karakteristik

Tabel 7.2 Perbandingan Metode KB Suntik Dmpa Net‐En

Suntik Bulanan

Metode

Suntikan intramuskular

Suntikan IM setiap

Suntikan IM setiap 1

Penggunaan

(IM) atau subkutan (SK)

2 bulan

tahun.

Progestogen – depot

Progestogen –

Dua hormon:

medroksiprogesteron

noretisteron

progestogen dan

acetate

eranthate

estrogen.

Batas waktu

Sampai 2 minggu terlalu

Sampai 2 minggu

Sampai 7 hari terlalu

untuk

cepat atau 4 minggu

terlalu cepat atau 2

cepat atau 7 hari

mengulang

terlambat

minggu terlambat.

terlambat.

Teknik

Suntikan intramusukular

Suntikan IM yang

Suntikan IM yang

Penyuntikan

(IM) yang dalam di pinggul, dalam di pinggul,

dalam di pinggul,

lengan atas atau bokong.

lengan atas atau

lengan atas, bokong

Suntikan subkutan (SK)

bokong.

atau paha luar.

setiap 3 bulan. Mengandung

suntikan agar efektif jika klien datang terlalu awal atau terlambat.

DMPA tersedia dalam spuit uniject. Suntikan

Mungkin sedikit

IM dan SK harus diberikan

lebih nyeri

sebagaimana dimaksud:

dibandingkan

jika tidak maka tidak akan

DMPA.

sepenuhnya efektif.

Pola

Menstruasi tidak teratur

Menstruasi tidak

Menstruasi tak teratur,

menstruasi

dan lama pada awalnya,

teratur atau lama

sering dan memanjang

lalu tidak ada menstruasi

dalam 6 bulan

dalam 3 bulan

atau menstruasi jarang.

pertama tetapi

pertama. Sebagian

Sekitar 40% pengguna

menstruasi lebih

besar mengalami pola



tidak mengalami

pendek daripada

menstruasi teratur

menstruasi bulanan

dengan penggunaan

setelah 1 tahun.

setelah 1 tahun.

DMPA.

Sekitar 2% dari pengguna tidak

Setelah 6 bulan, pola

mengalami perdarahan

menstruasi serupa

bulanan setelah 1

dengan yang ditemui

tahun.

pada kasus DMPA. 30 % pengguna tidak mengalami perdarahan bulanan setelah 1 tahun. Penambahan

1‐2 kg per tahun

1‐2 kg per tahun

1 kg per tahun

Efektivitas

Sekitar 3 kehamilan per

Sama dengan

Sama dengan DMPA

(Angka

100 klien dalam tahun

DMPA

kehamilan

pertama

berat badan rata‐ rata

ketika digunakan secara umum) Rentang waktu Rata‐rata 10 bulan

Rata‐rata 6 bulan

Rata‐rata 5 bulan

sampai hamil

setelah suntikan

setelah suntikan

terakhir

terakhir

Pertimbangan‐ Konseling KB ditambah

Konseling KB

Persetujuan lisan

pertimbangan

persetujuan lisan dan

ditambah

ditambah konseling KB

lain

kartu kunjungan untuk

persetujuan lisan

ditambah kartu

suntikan ulang dalam 12

ditambah kartu

kunjungan untuk

minggu

pengingat untuk

injeksi ulang dalam 4

suntikan ulang

minggu

setelah suntikan terakhir

setelah berhenti suntikan

dalam 8 minggu



Keterampilan

Kompeten dalam konseling KB dan administrasi suntikan.

penyedia layanan Sumber: Diadaptasi dari: Family Planning A Global Handbook for Providers. USAID

Tabel 7.3 Perbandingan KB Implant Karakteristik

Norplant

Norplant Jadelle/Sino‐

Implanon

Implant (III) Metode

6 kapsul disisipkan di

2 batang disisipkan di bawah

1 batang disisipkan di

Penggunaan

bawah kulit

kulit

bawah kulit

Mengandung

Levonorgestrel

Levonorgestrel

Etonogestrel

Efektivitas

Kehamilan akan terjadi

Kehamilan akan terjadi hanya

Kehamilan akan terjadi

(Angka

hanya pada 5 dari

pada 5 per 10.000 perempuan

pada hanya 5 per

kehamilan dalam 10.000 perempuan yang

yang menggunakan susuk Pada

10.000

tahun pertama

memakai susuk

perempuan > 80 kg, metode

perempuan yang

penggunaan)

Pada perempuan

ini menjadi kurang efektif

menggunakan susuk.

berbobot 70‐79 kg,

setelah 4 tahun pemakaian.

Progestogen

metode ini menjadi

Berat badan tidak

kurang efektif setelah 5

diketahui memiliki

tahun pemakaian. Pada

dampak terhadap

perempuan dengan

efektivitas.

bobot > 80 kg, metode menjadi kurang efektif setelah 4 tahun pemakaian. Pola Menstruasi

Dalam beberapa bulan pertama menstruasi lebih ringan Pengguna implanon dan lebih pendek atau menstruasi menjadi tidak teratur lebih mungkin dan berlangsung lebih dari 8 hari atau menstruasi jarang mengalami menstruasi atau tidak ada.

yang jarang atau Justru

Setelah sekitar satu tahun menstruasi lebih ringan dan tidak menstruasi. lebih pendek, menstruasi tidak teratur dan jarang.



Waktu tunggu

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Sedang dalam masa

Diharapkan untuk

Terutama tersedia di

penarikan. Norplant

menggantikan Norplant pada

Eropa dan Asia.

tidak lagi

tahun 2011

Juga telah disetujui

rata‐rata hingga hamil setelah menghentikan penggunaan metode Ketersediaan

disisipkan/dipakai

pemakaian nya di Amerika Serikat.

Pertimbangan

Pengangkatan saja dan

Konseling KB, inform concern

Konseling KB, inform

lain

konseling tentang

serta kartu kunjungan untuk

concern dan kartu

metode lain.

kunjungan selanjutnya dalam

kunjungan untuk

jangka waktu satu minggu

kunjungan selanjutnya,

Harus melakukan inform

untuk mengecek lokasi susuk

dalam waktu satu

concern jika

dan membuka perban.

minggu untuk mengece

menggunakan metode‐

Menyediakan kartu efektivitas

lokasi susuk dan

metode yang diberikan.

untuk saat kadaluarsa Jadelle

membuka perban.

dalam 5 tahun atau Sino‐

Memberikan kartu

Implant dalam waktu 4 tahun

efektivitas untuk saat kadaluarsa Implanon dalam 3 tahun.

Keterampilan

Terlatih dalam konseling KB dan sertifikasi pemasangan serta pelepasan susuk

penyedia layanan Sumber: Diadaptasi dari: Family Planning A Global Handbook for Providers. USAID



Metode dengan Penghalang Metode kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak dengan cara mencegah sperma secara fisik agar tidak memasuki uterus. Metode KB yang paling sering digunakan adalah kondom laki‐laki dan perempuan. Kondom merupakan metode KB satu‐satunya yang melindungi terhadap kehamilan dan IMS. Metode KB lain seperti spermisida dan diafragma mungkin diminta oleh klien yang sudah biasa dengan metode ini. Jika diminta, setiap upaya harus dilakukan untuk menyediakan metode ini. Spermisida merupakan salah satu dari kontrasepsi yang paling tidak efektif ketika digunakan secara tersendiri. Pemakaian spermisida dalam frekuensi tinggi dapat meningkatkan kemungkinan tertular HIV pada klien‐ klien berisiko tinggi seperti pekerja seks komersial.

Tabel 7.4 Perbandingan Kondom Laki‐laki dan Perempuan Membandingkan Kondom Laki‐Laki dan Kondom Perempuan Karakteristik Cara Pemakaian

Kondom Laki‐Laki

Kondom Perempuan

Kondom dipasangkan pada penis

Dimasukkan ke dalam vagina

laki‐laki yang ereksi

perempuan melapisi vagina secara

Ukuran pas pada penis

longgar sehingga tidak menghamba penis.

Kapan

Segera sebelum hubungan seks

digunakannya Bahan

Sampai 8 jam sebelum berhubungan seks.

Umumnya terbuat dari lateks

Sebagian besar terbuat dari

(Kadang‐kadang terbuat dari

lapisan sintetik yang tipis

bahan sintetik atau membran

(poliuretan atau nitril) Sejumlah

hewan*)

model terbuat dari lateks.

* Kondom yang dibuat dari membran hewan tidak melindungi terhadap HIV Sensasi selama

Hubungan seks mungkin terasa

Kondom yang terbuat dari lapisan

hubungan seks

kurang sensitif.

sintetik akan menghantarkan panas sehingga hubungan seks dapat terasa sangat sensitif dan alami.



Suara saat

Mungkin akan menimbulkan bunyi Mungkin akan menimbulkan

hubungan seks

gesekan saat berhubungan seks

suara gemerisik saat hubungan seks.

Pelicin

Klien dapat menambah pelicin:

Klien dapat menambahkan

• Hanya yang berbahan dasar air

pelicin:

atau silikon • Diberikan di bagian luar kondom

• Berbahan dasar air, silikon atau minyak. • Sebelum dimasukkan, beri pelicin di bagian luar kondom • Sebelum dimasukkan, beri pelicin di dalam kondom atau pada penis

Robek atau lepas

Cenderung untuk lebih sering

Cenderung lebih sering lepas

robek dibandingkan dengan

dibandingkan kondom laki‐laki

kondom perempuan Waktu melepas

Penis harus dikeluarkan dari

Penis dapat tetap berada di

vagina sebelum ereksi melemas

dalam vagina setelah ereksi melemas. Lepaskan kondom perempuan sebelum klien perempuan berdiri

Daerah yang

Melindungi hampir seluruh penis

Melindungi genitalia dalam dan

tertutup kondom

dan genitalia internal perempuan

luar perempuan dan dasar penis.

Efektivitas (Angka

Sekitar 15 kehamilan per 100

Sekitar 21 kehamilan per 100

kehamilan pada

perempuan yang pasangannya

perempuan yang menggunakan

pemakaian yang

menggunakan kondom laki‐

kondom perempuan selama tahun

umum)

laki selama tahun pertama (jika

pertama (jika digunakan dengan

digunakan dengan benar di semua benar untuk setiap hubungan hubungan seks, sekitar 2

seksual, sekitar

kehamilan per 100 perempuan)

5 kehamilan per 100 perempuan).

Perlindungan

Ketika digunakan secara konsisten Ketika digunakan secara konsisten

terhadap HIV

dan benar, pemakaian kondom

dan benar, pemakaian kondom

mencegah 80% hingga 95%

perempuan mencegah penularan

penularan HIV yang akan terjadi

HIV.



jika kondom tidak digunakan. Cara menyimpan

Simpan di tempat yang sejuk,

Kondom plastik tidak rusak oleh

teduh dan kering

panas, cahaya atau kelembaban

Kondom tidak dapat dipakai

Pemakaian ulang tidak

ulang

direkomendasikan

Biaya dan

Umumnya biaya rendah dan

Biasanya lebih mahal dan kurang

ketersediaan

kondom tersedia secara luas.

tersedia dibandingkan kondom

Pemakaian ulang

laki‐laki Pertimbangan‐

Lakukan konseling dan

Lakukan konseling dan

pertimbangan lain

perlihatkan cara dan kapan

perlihatkan cara dan kapan

kondom harus dipasang dan

kondom harus

dilepas (idealnya dengan

dipasang dan dilepas (idealnya

menggunakan model penis)

dengan menggunakan model vagina)

Keterampilan

Terlatih dalam konseling KB, demonstrasi dan demonstrasi ulang.

Penyedia layanan Sumber: Diadaptasi dari: Family Planning A Global Handbook for Providers. USAID

Intra Uterine Devices (IUD) IUD merupakan sebuah alat plastik berukuran kecil dan fleksibel yang mengandung tembaga atau progestogen. Seorang penyedia layanan kesehatan kompeten akan memasangkan IUD ke dalam uterus perempuan melalui vagina dan serviksnya dengan menggunakan prosedur pencegahan infeksi yang benar (Termasuk teknik pemasangan “tanpa sentuhan”). IUD merupakan salah satu dari metode yang efektif untuk mencegah kehamilan.

IUD dan IMS. IUD sendiri tidak menyebabkan Penyakit Radang Panggul (PRP). Pemasangan IUD kepada perempuan yang menderita Gonorea atau Klamidia kadang‐kadang dapat mengarah ke PRP sehingga harus dihindari. Jika keadaan klien membuatnya berisiko tinggi terkena infeksi, biasanya tidak boleh menggunakan IUD. Jika skrining laboratorium untuk Gonorea dan Klamidia tidak tersedia, maka harus PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 145


meminta klien mempertimbangkan risikonya petugas sendiri dan memikirkan apakah ia mungkin menderita IMS. Jika klien menganggap dirinya berisiko untuk tertular IMS, ia harus dikonseling untuk metode KB lain sebagai alternatif. Dalam kondisi‐kondisi khusus, jika metode lain yang lebih cocok tidak tersedia atau tidak dapat diberikan, maka petugas harus mempertimbangkan pengobatan klien secara presumptif (Berdasarkan dugaan) dengan dosis kuratif antibiotik penuh yang akan efektif untuk mengobati Gonorea dan Klamidia, lalu memasang IUD setelah klien menyelesaikan pengobatannya.

Jika seorang perempuan mengalami IMS baru setelah pemasangan IUD, ia tidak secara khusus berisiko terkena PRP akibat IUD. Ia bisa terus menggunakan IUD ketika ia sedang diobati untuk IMS. Pengangkatan IUD tidak ada manfaatnya dan dapat membuat klien menanggung risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Klien harus dikonseling mengenai pemakaian kondom dan strategi lain untuk menghindari tertular IMS.

Tabel 7.5 Perbandingan IUD

Karakteristik Pemasangan

Membandingkan IUD IUD dengan tembaga

IUD Levonorgestrel

Memerlukan pelatihan

Memerlukan pelatihan

spesifik tetapi lebih mudah

spesifik dan unik, teknik

untuk memasang IUD ini

pemasangan lebih sulit.

dibandingkan dengan IUD

Klien mungkin mengalami

levonorgestrel

lebih banyak rasa tak enak, nyeri dan mual atau muntah pada saat pemasangan dibandingkan dengan IUD dengan tembaga.

Biaya

Lebih murah

Pertimbangan lain

Konseling KB, persetujuan lisan dan tertulis. Menyediakan

Lebih mahal

penjelasan mengenai bagaimana mengecek benang kepada klien yang ingin melakukannya



Keterampilan

Terlatih dalam konseling KB

Terlatih dalam konseling

Penyedia layanan

dan pemasangan serta

KB dan pemasangan serta

pelepasan IUD tembaga

pelepasan IUD

Global Handbook for Providers. for Providers. USAID Sumber: Diadaptasi dari: Family Planning A Global Handbook

Kontrasepsi Darurat Dua metode kontrasepsi darurat yang digunakan adalah: 

Pil kontrasepsi darurat



IUD tembaga

Pil kontrasepsi darurat dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan jika digunakan dalam jangka waktu lima hari (120 jam) setelah seks tanpa pelindung. Kontrasepsi darurat harus digunakan sesegera mungkin setelah hubungan seksual tanpa pelindung dilakukan. Kontrasepsi darurat paling efektif ketika langsung digunakan tetapi masih bisa efektif ketika digunakan lima hari setelah seks tanpa pelindung. Tabel 7.6 Sediaan Pil Kontrasepsi Darurat ATURAN PENGGUNAAN PIL KONTRASEPSI DARURAT a) Levonorgestrel: 1.5 mg Levonorgestrel dalam dosis tunggal (ini adalah sediaan yang direkomendasikan karena lebih efektif dengan efektif dengan efek samping yang lebih sedikit); atau b) Kalau pilihan pertama tidak tersedia dapat menggunakan pil KB yang ada di puskemas/klinik dengan menggunakan pil kombinasi estrogen ‐ progestogen (metode Yuzpe): 30 mikrogram Etinil Estradiol ditambah 0.15 mg Levonorgestrel 4 tablet, diminum secepat mungkin, diikuti dengan dosis yang sama 12 jam 12 jam kemudian. Sumber: buku Pedoman Kontrasepsi Darurat, Kementrian Kesehatan

Persediaan 2 jenis kontrasepsi darurat yang terdapat pada dapat

digunakan

dengan aman oleh perempuan manapun. Namun ada ada perempuan yang tidak dapat menggunakan metode hormonal secara terus menerus karena dosis hormonnya relatif kecil relatif kecil dan hanya dapat digunakan untuk jangka untuk jangka waktu yang pendek. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 147


Kontrasepsi darurat tidak boleh diberikan jika diberikan jika telah terjadi kehamilan. kehamilan. Kontrasepsi darurat dapat diberikan ketika status kehamilan tidak jelas dan tes kehamilan tidak tersedia karena tidak ada bukti bahwa kontrasepsi darurat akan membahayakan ibu atau kehamilan yang sudah ada. Gunakan daftar periksa kehamilan

untuk

mengetahui

kemungkinan

hamil

sebelum

memberikan

Kontrasepsi darurat.

Pemakaian kontrasepsi darurat secara periodik mungkin dilakukan, tetapi tidak direkomendasikan

sebagai

metode

KB.

Meskipun

demikian,

permintaan

kontrasepsi darurat merupakan pintu masuk untuk membahas KB dan melakukan konseling kepada klien mengenai pemakaian kontrasepsi secara terus menerus.

Sebuah IUD yang mengandung tembaga dapat dipasang dalam jangka waktu hingga lima hari setelah melakukan hubungan seks tanpa pelindung, sebagai kontrasepsi darurat. Jika waktu ovulasi dapat diperkirakan, IUD yang mengandung tembaga dapat dipasang lebih dari lima hari setelah hubungan seks tanpa pelindung dilakukan, selama pemasangan tidak terjadi lebih dari lima hari setelah ovulasi. Pilihan ini mungkin baik bagi para perempuan yang ingin menggunakan IUD untuk seterusnya. Metode ini lebih efektif untuk mencegah kehamilan dibandingkan dengan kontrasepsi darurat. Pastikan bahwa klien memenuhi syarat untuk pemasangan IUD. Jika IUD dipasang sebagai kontrasepsi darurat setelah pemerkosaan, pastikan bahwa pengobatan IMS presumtif (Berdasarkan dugaan) perlu diberikan.

Operasi Sterilisasi Sukarela dengan Pembedahan Sukarela Sterilisasi untuk laki‐laki (Vasektomi) yang disebut Metode Operasi Pria (MOP) dan perempuan (Tubektomi) yang disebut Metode Operasi Wanita (MOW) merupakan metode kontrasepsi yang diinginkan beberapa klien yang telah memutuskan untuk tidak lagi mempunyai anak. Kontrasepsi dengan pembedahan hanya boleh dilakukan dalam kondisi aman dengan persetujuan berdasarkan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 148


Inform Concent dari calon klien. Pembedahan dilakukan oleh dokter umum

terlatih dan dokter umum atau kebidanan dengan menggunakan peralatan yang memadai.

KB Pasca Persalinan Seorang perempuan terlindung dari kehamilan selama periode nifas jika: nifas jika: 1. Perempuan tersebut menyusui secara penuh (bayi hanya menerima ASI atau, sesekali, sejumlah vitamin tambahan, air, jus atau nutrien lain) atau hampir secara penuh (lebih dari tiga perempat konsumsi bayi adalah ASI); dan 2. Belum mengalami menstruasi lagi; dan 3. Masa nifas belum enam minggu setelah persalinan

Metode ini disebut metode amenore laktasi. Efektivitasnya, sebagai metode yang sering dipakai, adalah dua kehamilan per100 perempuan pada enam bulan pertama. Setelah persalinan. Lakukan konseling kepada perempuan yang menggunakan metode ini untuk juga untuk juga menggunakan metode KB lain ketika mereka mendekati bulan keenam masa nifas atau ketika salah satu dari kriteria diatas berubah.

Klien dapat memulai metode‐metode KB berikut ini dengan aman: 

Metode dengan penghalang: kondom dapat digunakan segera setelah nifas



Pemasangan IUD: IUD dapat dipasang selama 48 jam pertama setelah persalinan melalui vagina atau persalinan bedah caesar oleh penyedia layanan yang terlatih secara khusus. Pemasangan IUD dalam periode antara 48 jam sampai

empat

minggu

setelah

persalinan

tidak

direkomendasikan.

Kemungkinan IUD lepas dan dikeluarkan dari tubuh paling tidak IUD dipasang empat minggu atau lebih setelah persalinan atau pada suatu waktu yang tidak berhubungan dengan kehamilan. 

Sterilisasi: Dapat dilakukan selama tujuh hari pertama atau enam minggu setelah persalinan.



Metode progestogen saja (Pil, Suntikan,Susuk): Dapat dimulai enam minggu



setelah persalinan untuk ibu menyusui dan segera setelah melahirkan untuk ibu yang tidak menyusui. 

Metode kombinasi (Pil dan Suntikan): dapat dimulai enam bulan setelah persalinan untuk ibu menyusui dan enam minggu setelah melahirkan untuk ibu tidak menyusui.



Metode alami (Metode Hari Standar): dapat dimulai ketika klien telah mengalami siklus menstruasi teratur kembali.

KB untuk ODHA Dorong pemakaian kondom untuk semua orang HIV positif dalam upaya melindungi mereka dari IMS dan untuk mencegah penularan HIV kepada pasangan seksualnya. Jika seorang perempuan HIV positif memerlukan perlindungan terhadap kehamilan yang lebih efektif, ia dapat menggunakan sebagian besar metode kontrasepsi lain selain kondom, dengan pertimbangan‐pertimbangan sebagai berikut : 1. IUD tidak boleh dipasang pada klien perempuan yang mengalami infeksi Gonorhea atau Klamidia atau jika ia memiliki risiko sangat tinggi tertular infeksi‐infeksi ini. Klien perempuan HIV positif yang positif yang secara klinis dalam keadaan sehat (baik yang sedang menjalani Terapi Antiretro Viral (ARV) atau tidak) dapat menggunakan IUD. 2. Jika seorang perempuan sedang mengkonsumsi Rifampicin untuk pengobatan tuberkulosis, ia tidak boleh menggunakan pil KB, patch kombinasi, ring kombinasi atau susuk karena efektivitas kontrasepsi mungkin akan berkurang. 3. Spermisida, baik secara tersendiri maupun dalam kombinasi, tidak boleh digunakan untuk perempuan yang tertular HIV atau menderita AIDS. 4. Klien perempuan yang sedang menjalani ARV dan menggunakan metode hormonal disarankan untuk menggunakan kondom juga karena sejumlah obat ARV mengurangi efektivitas metode hormonal.



Keterlibatan Laki‐laki dalam Program KB Libatkan laki‐laki dalam program KB untuk meningkatkan penerimaan program didalam masyarakat dan meningkatkan pengakuan terhadap isu‐isu kesehatan reproduksi

lain

seperti

pencegahan

dan

pengobatan

IMS

dan

HIV.

Mempertimbangkan sudut pandang laki‐ laki dan motivasinya merupakan bagian penting dari kegiatan program. Kontrasepsi yang digunakan oleh laki‐laki memungkinkan mereka untuk berbagi tanggung jawab KB dengan pasangannya. Layanan KB mungkin perlu disesuaikan secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan klien laki‐laki. Aktivitas‐aktivitas untuk mendorong keterlibatan laki‐laki mencakup konseling pasangan, promosi kondom, waktu khusus untuk laki‐laki difasilitas kesehatan, sesi kelompok sebaya dan informasi kesehatan reproduksi dikelompok sosial laki‐laki.

Indikator yang harus dikumpulkan di tingkat fasilitas kesehatan: 1. Persentase klien yang ditawari konseling KB sebagai tambahan dari metode metode kontrasepsi. 2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR). CPR adalah persentase klien perempuan (atau pasangannya) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi disuatu titik waktu tertentu.

Indikator yang harus dikumpulkan di tingkat program: 1. Jumlah titik layanan KB yang memiliki minimal persediaan Pil KB, suntik KB, IUD atau susuk untuk 3 bulan 2. Jumlah dan persentase penyedia layanan yang secara benar menerapkan standar layanan KB.

INTEGRASI MANAJEMEN IMS KE DALAM KB 

Diskusikan IMS dg semua klien pada setiap kunjungan o



Penilaian resiko

Tanyakan gejala (pada klien atau pasangannya) o

Terapi dg pendekatan sindrom



o

Atur terapi untuk pasangan



Screening IMS jika perlu



Dorong proteksi ganda o

Kondom

o

Metode pilihan plus kondom



Hati‐hati menggunakan IUD di daerah dengan prevalensi IMS tinggi



Spermisida tidak digunakan jika ada resiko HIV

VII.RANGKUMAN KB bukan bagian dari PPAM tapi pastikan supplai dasar tersedia untuk akseptor KB lanjutan/yang sudah memakai alat KB sebelum terjadi bencana agar tidak terputus. Perlunya memastikan adanya berbagai metode pilihan Kontrasepsi. Unsur pemberian layanan KB yang harus diperhatikan dalam situasi krisis; 1) Penilaian kebutuhan dan sumber daya, 2) Supply dan logistik, 3) Standard dan protokol pelayanan, 4) Lokasi pemberian layanan, dan 5) Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan Supervisi.

VIII.

EVALUASI

Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1. Seorang perempuan usia 40 tahun pasca melahirkan putri keenamnya di puskesmas 4 minggu yang lalu di posko kesehatan darurat yang didirikan setelah bencana banjir di desanya. Ia masih memberikan asi eksklusif pada bayinya, dan belum mendapatkan menstruasi lagi. Apakah penilaian awal untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan KB pada situasi darurat bencana ? a. Menentukan tempat distribusi alat kontrasepsi b. Menentukan tokoh masyarakat yang dapat berperan c. Memperoleh informasi kebudayaan masyarakat terhadap KB d. Menentukan jumlah alat KB yang disiapkan e. Menentukan jenis kontrasepsi yang disiapkan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 152


2. Seorang perempuan usia 40 tahun pasca melahirkan putri keenamnya di puskesmas 4 minggu yang lalu di posko kesehatan darurat yang didirikan setelah bencana banjir di desanya. Ia masih memberikan asi eksklusif pada bayinya, dan belum mendapatkan menstruasi lagi. Apakah metode KB pasca persalinan yang dimaksud pada kasus di atas ? a. Metodedengan penghalang b. Metode alamiah c. Metode jangka panjang d. Metode jangka pendek e. Metode amenorea laktasi 3. Seorang perempuan usia 40 tahun pasca melahirkan putri keenamnya di puskesmas 4 minggu yang lalu di posko kesehatan darurat yang didirikan setelah bencana banjir di desanya. Ia masih memberikan asi eksklusif pada bayinya, dan belum mendapatkan menstruasi lagi. Apakah metode KB yang tepat pada kasus di atas, namun masyarakat tersebut memiliki keyakinan bahwa haram hukumnya menggunakan KB jika melakukan perubahan bentuk pada organ ciptaan Tuhan ? a. Metode alamiah b. Metode jangka panjang c. Metode operasi pada pria dan wanita d. Metode dengan penghalang e. Metode amenorea laktasi 4. Seorang wanita usia 40 tahun ke puskesmas untuk menggunakan KB. Ia mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda‐tanda infeksi gonorhea. Apakah jenis kontrasepsi yang tepat pada kasus tersebut ? a. Metode IUD tembaga b. Metode IUD levonogestrei c. Pil kontrasepsi darurat d. Kondom pada laki‐laki e. KB implan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 153


5. Seorang wanita usia 40 tahun ke puskesmas untuk menggunakan KB. Ia mengatakan 2 hari yang lalu melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Pemeriksaan fisik menunjukkan tanda‐tanda infeksi gonorhea. Berapakah jangka waktu yang tepat untuk menggunakan kontrasepsi pada kasus di atas sehingga dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan ? a. 1‐2 hari setelah hubungan seks tanpa pelindung b. 1‐3 hari setelah hubungan seks tanpa pelindung c. 1‐5 hari setelah hubungan seks tanpa pelindung d. 1‐7 hari setelah hubungan seks tanpa pelindung e. 1‐14 hari setelah hubungan seks tanpa pelindung

IX. DAFTAR PUSTAKA 

Kementrian KesehataN, Buku pedoman nasional Kesehatan Reproduksi dalam situasi bencana, 2014



UNFPA. 2010. Pedoman Lapangan Antar ‐lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Situasi Darurat Bencana: Bencana: Revisi untuk Revisi untuk Peninjauan Peninjauan Lapangan. Jakarta: UNFPA.



LAMPIRAN HIV/STI ‐ Group Work Station 2 (Hal 1 dari 2) Kondom Lembar Kerja Peserta

1. Demonstrasi Kondom

10 menit

Secara bergilir demonstrasikan bagaimana menggunakan kondom laki‐laki dan perempuan

2. Diskusikan 

15 menit

Bagaimana anda memastikan bahwa kondom tersedia pada fase awal krisis di tempat anda?



Bagaimana anda memonitor pengambilan kondom?



Dengan menggunakan rumus di bawah ini, hitung berapa banyak kondom yang harus dipesan untuk penduduk sejumlah 30,000 selama 3 bulan.

1. Asumsikan bahwa 20% dari penduduk adalah laki‐laki yang aktif secara aktif secara seksual 2. 20% dari mereka memakai kondom 3. Tiap pengguna kondom membutuhkan 12 kondom per bulan 4. Tambahkan 20% untuk cadangan

Catatan: ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ ______________________ ______________________ _____________________ ___________________ _________ ____________________ _______________________________ _____________________ ______________________ ______________________ ___________________ _________



HIV/STI ‐ Group Work Station 2 (Page 2 Of 2) Of 2) Kondom


PESAN PENTING

-

Jangan memesan kondom perempuan dalam kondisi darurat jika populasi belum pernah terpapar dengan kondom perempuan.

-

Kondom dapat tersedia dengan berbagai cara, tapi koordinator Kespro dan Seksual harus kreatif dan memikirkan juga sensitivitas budaya setempat. Mereka harus berdiskusi dengan para remaja laki‐laki dan perempuan (Secara terpisah) dan menanyakan pada mereka dimana tempat terbaik untuk mengambil kondom jika masyarakat membutuhkannya.

-

Beberapa contoh adalah: menyediakan kondom di tempat pendaftaran, di tempat distribusi non makanan, meletakkan kondom pada toilet, sekolah, klinik, melalui tokoh masyarakat, pekerja kesehatan masyarakat atau dukun bayi.

-

Koordinator Kespro dan Seksual harus memastikan bahwa tempat pendistribusian adalah terpilih sehingga kondom dapat dipajang sedemikian rupa dengan baik, tidak rusak, di tempat yang teduh, sejuk, dijauhkan dari debu dan binatang/hama. Instruksikan pada “distributor” yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang supply untuk memperhatikan kualitas dari waktu ke waktu dengan membuka kemasan kondom dan memeriksanya secara visual.

-

Penting untuk untuk mencatat berapa banyak kondom yang didistribusikan. Cek setiap minggu berapa banyak kondom diambil dari tempat distribusi.

-

Monitoring distribusi adalah berbeda dengan monitoring angka pemakaian. Diperlukan survey prilaku untuk mengetahui seberapa banyak pemakaian kondom.



Jawaban

30,000 x 20 %= 6,000 laki‐laki yang aktif secara aktif secara seksual 6,000 x 20 % = 1,200 laki‐laki yang memakai kondom 1,200 x 12 kondom = 14,400 kondom yang dibutuhkan perbulan 14,400 x 3 bulan= 43,200 kondom 43,200 x 20% cadangan = 8,640 extra kondom 43,200 + 8,640 = 51,840 TOTAL KONDOM yang harus dipesan



HIV/STI ‐ Group Work Station 3 (Page 1 Of 2) Of 2) IMS Pendekatan Sindrom


1. Penjelasan latihan

15 menit

Review poster IMS dari kit 5. Fase akut emergency sudah berakhir dan anda harus mengadaptasi poster IMS dengan pendekatan sindrom ke protokol nasional di bawah ini. Tulislah pengobatan pendekatan sindrom nasional pada stiker dan tempel sesuai tempatnya pada poster di dinding.

Gejala

Pengobatan (Pedoman Penatalaksanaan IMS Depkes)

Urethral discharge/duh uretra Uretritis GO : Sefiksim 400 mg, oral, dosis tunggal atau Levofloksasin 250 mg per oral dosis tunggal

Uretritis non GO : Azitromisin 1 g, oral, dosis tunggal atau Doksisiklin 100 mg per oral, 2 kali sehari selama 7 hari Abnormal vaginal

Cervitis GO :

discharge/duh vagina

Sefiksim 400 mg oral, dosis tunggal atau Levofloksasin 250 mg per oral dosis tunggal

Cervitis non GO : Azitromisin 1 g, per oral, dosis tunggal atau Doksisiklin 100 mg per oral, 2 kali sehari selama 7 hari

Thricomonas Vaginalis : Metronidazole, 2 g per oral dosis tunggal atau Tinidazol, 2 g, per oral dosis tunggal

Vaginosis Bakterial :



Metronidazol 400 atau 500 mg, 2 kali sehari, selama 7 hari

Candida albicans : Mikonazol atau klotrimazol 200 mg, intra vagina , setiap hari, selama 3 hari atau Klotrimazol, 500 mg, intra vagina dosis tunggal Ulcus genital

Sifilis: Benzatin‐benzilpenisilin, 2,4 juta IU, im, sekali seminggu selama 3 minggu berturut‐turut

Chancroid: Siprofloksasin, 500 mg, per oral, 2 kali sehari, selama 3 hari

Herpes genitalis: Asiklovir, 200 mg, per oral, 5 kali sehari selama 7 hari

LGV: Doksisiklin 100 mg per oral, 2 kali sehari, selama 5 hari Inguinal bubo

Cancroid:

(pembengkakan inguinal)

Siprofloksasin 500 mg per oral, 2 kali sehari selama 3 hari atau Eritromisin 500 mg per oral, 4 kali sehari selama 7 hari

LGV: Doksisiklin 100 mg per oral, 2 kali sehari selama 14 hari atau eritromisin 500 mg per oral, 4 kali sehari, selama 14 hari Pembengkakan skrotum

GO: Sefiksim 400 mg oral, dosis tunggal atau Levofloksasin 250 mg per oral dosis tunggal

Klamidiosis Azitromisin 1 g, per oral, dosis tunggal Doksisiklin 100 mg, per oral, 2 kali sehari selama 7 hari



Nyeri perut bawah

GO dengan komplikasi: Sefiksim, 400 mg per oral, dosis tunggal atau Levofloksasin 250 mg per oral dosis tunggal

Chlamidiosis: Azitromisin 1 g per oral, dosis tunggal atau doksisiklin 100 mg per oral, 2 kali sehari selama 7 hari Konjungtivitis Neonatal

GO: Seftriakson 50‐100mg/kg BB, im, dosis tunggal atau Kanamisin 25mg/KG BB (maks 75mg) im, dosis tunggal

Non GO/klamidiosis Sirop eritromisin basa, 50 mg/kg BB/hari per oral, 4 kali sehari selama 14 hari atau Cotrimoksasol 40‐200 mg per roal 2 kali sehari selama 14 hari

2. Diskusi Pesan penting apa yang harus diberikan kepada pasien?

3. Periksa contoh kartu kontak dan diskusikan 

Bagaimana anda akan mengembangkan/mengadaptasi kartu kontak ini?



Bagaimana kartu kontak digunakan?



Mohon hadir di

Senin 9.00 pagi– 3.00 sore Selasa 9.00 pagi– 3.00 sore Rabu 9.00 pagi– 3.00 sore Jumat 9.00 pagi– 1.30 sore

Catatan: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________



HIV/STI ‐ Group Work Station 3 (Hal 2 dari 2) IMS dengan Pendekatan Sindrom


Tujuan dari Pencegahan dan Pengobatan IMS adalah: a. Memutus penularan IMS b. Mencegah perkembangan lebih lanjut dari penyakit, komplikasi dan gejala sisa dari pasien individu dan pasangannya c. Mengurangi resiko infeksi HIV/AIDS

PENTING: Mengadaptasi Pengobatan dengan Pendekatan Sindrom ke Protokol Nasional

Konseling pasien meliputi: a. Jenis infeksi b. Kepatuhan pengobatan c. Promosi prilaku seksual yang lebih aman untuk mencegah infeksi di masa dating. d. Demonstrasi dan sediakan kondom (untuk 3 bulan, sampai test konfirmasi HIV ) e. Informasikan pada pasangan f. Test HIV g. Komplikasi seperti infertility/kemandulan atau penyakit yang tidak bisa diobati h. Komunikasi dengan partner i. Kerahasiaan dan cara memberitahu pasangan j. Resiko kekerasan atau stigma




MATERI 8 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

H

Daftar Isi Materi 8

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT ........................................................................................ 163

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Umum Pembelajaran ............................................................................ 163 B. Tujuan Pembelajaran Khusus ............................................................................ 163

III.

POKOK BAHASAN ........................................................................................... 164

IV.

BAHAN BELAJAR............................................................................................ 164

V.

URAIAN MATERI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Definisi kekerasan seksual ................................................................ 168 Jenis Kekerasan Seksual ..................................................................... 169 Kekerasan Seksual Pelanggaran HAM ................................................ 170 Tantangan dalam penanganan kekerasan seksual dan bagaimanakah Solusinya ................................................................... 172 Penyebab .......................................................................................... 172 Penanggung jawab ............................................................................ 174 Pencegahan kekerasan seksual .......................................................... 175 Pedoman prinsip dalam merespon kekerasan seksual .................. ..... 184

VI.

RANGKUMAN................................................................................................ 185

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 186

VIII. DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 188

IX.

LAMPIRAN .................................................................................................... 189


MATERI 8 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 8 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER PADA KRISIS KESEHATAN Kekerasan Seksual berbasis gender dalam situasi bencana merupakan salah satu topik yang akan dipelajari dalam Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) pada situasi bencana. Situasi bencana merupakan situasi yang tidak pernah dapat diperkirakan sebelumnya. Ketika bencana terjadi, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang sangat beresiko untuk mengalami kekerasan seksual.

I. DESKRIPSI Modul ini membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan sesual berbasis gender/Seksual Gender Basic Violence (SGBV) dalam situasi bencana yang meliputi: definisi, alasan pentingnya SGBV, keterkaitan antara SGBV dan pelanggaran hak asasi manusia penanggung jawab SGBV, akar masalah, faktor resiko dan konsekuensi dari SGBV, klien yang beresiko, pelaku, waktu terjadinya situasi dan kondisi yang beresiko, alasan tidak dilaporkan, pemantauan, tindakan pencegahan dan respon pada SGBV yang membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dan multisektor. dan mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual serta pedoman prinsip dalam penanganan SGBV dalam situasi bencana.

II. TUJUAN 1. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi pencegahan kekerasan berbasis gender pada situasi bencana.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa mampu: a.

Menguraikan definisi kekerasan seksual berbasis gender

b.

Mengidentifikasi tindakan yang termasuk kekerasan seksual

c.

Menjelaskan alasan pentingnya SGBV, keterkaitan antara SGBV dan pelanggaran hak asasi manusia



d.

Menjelaskan akar masalah, faktor resiko dan konsekuensi dari SGBV

e.

Mengidentifikasi klien yang beresiko mengalami S GBV

f.

Mengidentifikasi pelaku pada SGBV

g.

Mengidentifikasi waktu terjadinya situasi dan kondisi yang beresiko SGBV

h.

Menjelaskan alasan tidak dilaporkannya SGBV

i.

Menjelaskan pemantauan yang dilakukan pada SGBV

j.

Mengidentifikasi tindakan pencegahan dan respon pada SGBV yang membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dan multisektor

k.

Menjelaskan pedoman prinsip penanganan kekerasan sesksual dalam situasi bencana

III.POKOK BAHASAN a.

Definisi kekerasan seksual berbasis gender

b.

Tindakan yang termasuk kekerasan seksual

c.

Alasan pentingnya SGBV

d.

Keterkaitan antara SGBV dan pelanggaran hak asasi manusia

e.

Akar masalah, faktor resiko dan konsekuensi dari SGBV

f.

Klien yang beresiko mengalami SGBV

g.

Pelaku pada SGBV

h.

Waktu terjadinya situasi dan kondisi yang beresiko SGBV

i.

Alasan tidak dilaporkannya SGBV

j.

Pemantauan yang dilakukan pada SGBV

k.

Tindakan pencegahan dan respon pada SGBV yang

membutuhkan tindakan

yang terkoordinasi dan multisektor l.

Pedoman prinsip penanganan kekerasan sesksual dalam situasi bencana.

IV.BAHAN MATERI 1.

Modul materi Pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual berbasis gender pada situasi bencana.

2.

Petunjuk diskusi kelompok.

3.

Laptop

4.

LCD



5.

Papan flipchart/papan tulis

6.

Spidol

V. URAIAN MATERI Kekerasan berbasis gender ( gender-based violence) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu tindakan kekerasan yang terjadi pada seseorang berdasarkan perbedaan status sosial yang berlaku (gender) antara pria dan wanita. Tindakan kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh instrumen-instrumen dan konvensi-konvensi internasional. Banyak aksi kekerasan berbasis gender dapat digolongkan sebagai aksi melanggar hukum dan kriminal dalam kebijakan dan undang-undang nasional. Kekerasan berbasis gender di seluruh dunia paling banyak menimpa kaum perempuan dan anak-anak perempuan.

Istilah ‘kekerasan berbasis gender’ kerap digunakan secara bergantian dengan istilah ‘kekerasan terhadap perempuan’ dan ‘kekerasan berbasis gender dan seksual’. Istilah ‘kekerasan berbasis gender; menyoroti dimensi gender dari kekerasan tersebut; dengan kata lain, hubungan antara status perempuan yang lebih rendah dalam suatu masyarakat danmakin besarnya kemungkinan terjadi kekerasan terhadap mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa pria dan anak laki-laki juga bisa menjadi korban/penyintas kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual, terutama ketika mereka mengalami penyiksaan dan/atau penahanan. Kekerasan berbasis gender termasuk: •

Kekerasan seksual, di antaranya perkosaan, pelecehan seksual, ekspolitasi seksual dan prostitusi



•

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

•

Kawin paksa dan kawin muda

•

Kekerasan fisik

•

Kekerasan psikis

•

Kekerasan ekonomi

•

Praktek-praktek tradisional yang membahayakan seperti mutilasi alat genital perempuan/ sunat perempuan dll.

Kekerasan berbasis gender terjadi dalam berbagai bentuk dan cakupan di berbagai budaya, negara dan wilayah. Kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam situasi darurat kemanusiaan umumnya jarang dilaporkan, akan tetapi kekerasan ini telah banyak didokumentasikan selama terjadinya krisis kemanusiaan. Konsekuensi kekerasan berbasis berbasis gender bisa terjadi sebagai akibat langsung dari tindakan kekerasan atau bisa juga sebagai akibat dari efek jangka panjang:



Konsekuensi fisik Ada beragam mulai dari luka ringan sampai luka berat yang menimbulkan kematian atau cacat permanen; kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi tidak aman dan komplikasi; hasil kehamilan yang tidak baik, termasuk keguguran, berat badan lahir rendah dan kematian janin; infeksi penularan seksual, termasuk HIV; penyakit radang panggul, ketidaksuburan, sindrom nyeri kronis; infeksi saluran kemih.



•

Konsekuensi psikologis termasuk: gelisah, gangguan stres pasca trauma (PTSD/Post Trauma Stress Disorder); depresi; perasaan rendah diri; tidak mampu mempercayai orang lain, takut, peningkatan penyalahgunaan dan penggunaan obat-obatan; gangguan tidur; sulit makan; disfungsi seksual; dan bunuh diri.

•

Kekerasan berbasis gender juga sangat besar dampaknya pada kesehatan sosial individu dan komunitas dalam hal stigma, isolasi dan penolakan (termasuk oleh suami dan keluarga); kehilangan potensi pendapatan bagi perempuan; gangguan pendidikan pada remaja; dan pembunuhan (misalnya pembunuhan karena harga diri atau pembunuhan bayi perempuan).

Pada situasi bencana terjadi peningkatan risiko keke rasan berbasis gender karena: a. Sistem perlindungan sosial terganggu: keluarga yang terpisah, sistem keamanan di lingkungan tempat tinggal yang tidak berjalan. b. Lemahnya aturan keamanan dan keselamatan pada saat terjadi konflik.

Kerusuhan Jakarta 1998

c. Pengaturan tempat pengungsian dapat juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, misalnya pengaturan tenda, penempatan toilet dan fasilitas di tempat pengungsi yang tidak aman, mekanisme distribusi bantuan yang tidak memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dll.



Kondisi toilet yang tidak aman juga dapat berkontribusi terhadap resiko kekerasan seksual di pengungsian

d. Hilangnya pendapatan sehingga mempengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga. e. Tidak terpenuhinya kebutuhan seksual selama tinggal di pengungsian dalam jangka waktu yang lama.

Apa Yang Dimaksud Dengan Kekerasan Seksual? Kekerasan seksual adalah setiap tindakan bersifat seks yang tidak disetujui, termasuk perkosaan dan eksploitasi seksual di antara tindakan-tindakan lainnya. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, komentarkomentar atau dorongan-dorongan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan-tindakan memperdagangkan seksualitas seseorang, dengan menggunakan pemaksaan, ancaman gangguan atau kekuatan fisik, oleh seseorang apapun hubungannya dengan korban dalam suatu situasi termasuk di rumah, tempat kerja dan lainnya. Kekerasan seksual adalah bagian dari kategori kekerasan berdasarkan gender yang lebih luas /Gender Basic Violence (GBV). Menurut UNHCR (Badan PBB untuk pengungsi), Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki laki (gender) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan termasuk anak-anak baik secara fisik, seksual dan / atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 168


kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang terjadi di ranah privat/domestik dan di ranah publik.

Tindakan Yang Termasuk Kekerasan Seksual Tindakan yang termasuk ke dalam Kekerasan seksual adalah se bagai berikut:

a.

Perkosaan/upaya perkosaan Perkosaan merupakan tindakan hubungan seksual tanpa persetujuan. Ini bisa termasuk penyerangan pada suatu bagian tubuh dengan organ seksual dan/atau penyerangan terhadap saluran genital atau anal dengan suatu benda atau bagian tubuh. Perkosaan dan upaya perkosaan melibatkan penggunaan kekuatan, ancaman kekuatan dan/atau paksaan. Upaya-upaya untuk memerkosa seseorang yang tidak sampai terjadinya penetrasi dianggap sebagai upaya perkosaan.

b.

Pelecehan Seksual Ancaman fisik bersifat seksual, baik dengan kekuatan atau kondisi yang tidak setara atau paksaan. (Lihat juga “Eksploitasi seksual”).

c.

Eksploitasi seksual Setiap upaya menyalahgunakan terhadap seseorang yang posisinya rentan, berbeda kekuasaan atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, tetapi tidak terbatas pada upaya untuk menghasilkan keuntungan secara keuangan, sosial atau politik dari eksploitasi seksual orang lain. (Lihat juga “pelecehan seksual)

Fokus penanganan kekerasan seksual dalam Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) adalah pencegahan perkosaan, penyediaan perawatan medis bagi mereka yang selamat dari perkosaan dan menjamin ketersediaan layanan psikososial mendasar. Setelah situasi stabil dan seluruh komponen PPAM dilaksanakan, perhatian dapat diarahkan pada pencegahan kekerasan berbasis gender dalam lingkup yang lebih luas, termasuk kekerasan rumah tangga, pernikahan dini dan/atau yang dipaksakan, mutilasi/pemotongan alat kelamin wanita, perdagangan wanita, gadis dan anak lakilaki dan lain-lain. Pada kondisi bencana, difokuskan pada kekerasan seksual karena: PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 169


1. Kekerasan seksual mengancam jiwa secara segera dan memiliki dampak panjang 2. Kekerasan seksual memiliki konsekuensi negatif yang serius pada semua tingkat 3. Respon efektif pada kekerasan seksual dapat mencegah kekerasan lebih jauh 4. Pencegahan dan respon pada kekerasan seksual adalah bagian dari standard minimum bidang kemanusiaan (SPHERE & PPAM) Dalam situasi di mana kekerasan seksual terjadi di antara individu yang seringkali bertemu, seperti anggota keluarga, mungkin diperlukan strategi perlindungan tambahan.

Keterkaitan kekerasan seksual dengan pelanggaran HAM Kekerasan berbasis gender sangat bertentangan dengan hak-hak asasi manusia dan merupakan halangan besar terwujudnya hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Banyak prinsip hak asasi manusia yang dimuat di dalam instrumen hak asasi manusia internasional menjadi pedoman bagi perlindungan dari ke kerasan berbasis gender. Prinsip-prinsip ini termasuk hak-hak bagi: 

Kehidupan, kemerdekaan dan keamanan manusia Hak ini terancam ketika seseorang diperkosa atau mengalami mutasi alat genital perempuan/sunat perempuan/female genital mutilation (FGM);



Standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai Hak ini terhambat jika seseorang ditolak aksesnya untuk mendapatkan pelayanan medis yang semestinya setelah mengalami perkosaan;



Bebas dari penyiksaan atau kekejaman, serta hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan FGM/sunat perempuan, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga yang sangat buruk,

serta penolakan akses layanan aborsi yang aman bagi perempuan yang

hamil karena perkosaan dan perdagangan manusia, merupakan suatu bentuk penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan;





Bebas dari semua bentuk diskriminasi Hak ini akan terhalang jika undang-undang gagal melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender dan/atau jika mereka harus ditemani oleh suami atau ayah untuk mendapatkan pelayanan medis akibat perkosaan. Semua bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan diskriminasi terhadap mereka;



Memasuki perkawinan dengan persetujuan penuh dan bebas serta pemberian hak-hak yang setara dalam perkawinan, selama perkawinan dan saat perceraian kawin paksa merupakan pelanggaran hak ini;



Kebebasan bergerak, berpendapat, berekspresi dan berkumpul Kebebasan ini akan terampas jika seseorang diperdagangkan, dikurung paksa atau dilarang oleh suami atau orang tua mengakses kesehatan atau layanan lainnya.

Anak perempuan sangat beresiko mengalami kekerasan berbasis gender karena jenis kelamin mereka serta usia yang muda. Konvensi Hak-hak Anak-anak menyatakan bahwa; anak-anak berhak mendapat perlindungan dari semua bentuk

kekerasan fisik atau mental, termasuk pelecehan seksual, yang terjadi di lingkungan keluarga atau di dalam lembaga, serta dari pelecehan seksual terorganisasir.

Anak-anak

juga

berhak

dilindungi

dari

praktek-praktek

kekerasan,seperti FGM/sunat perempuan.

Korban/penyintas kekerasan berbasis gender berhak mencari pelayanan medis tanpa harus melalui persyaratan prosedural yang rumit. Karena itu, mencegah korban/penyintas kekerasan berbasis gender untuk mengakses dan mendapatkan pelayanan medis dengan mewajibkan mereka menunjukkan surat nikah, mendapat ijin dari suami atau mengajukan laporan polisi merupakan suatu bentuk pelanggaran hak tersebut. Jika yang menjadi korban/penyintas adalah anak remaja, negara harus menjamin adanya provisi hukum yang memberi peluang pelayanan medis bagi remaja tanpa harus mendapat ijin dari orang tua.



Semua badan harus mengadvokasi penguatan dan/atau penegakan undangundangnasional terhadap kekerasan berbasis gender sesuai dengan kewajiban hukum internasional, termasuk hukuman bagi para pelaku pelanggaran dan implementasi

langkah-langkah

legal

untuk

melindungi

dan

mendukung

korban/penyintas kekerasan berbasis gender.

Mengapa Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Menjadi Prioritas? Meskipun kekerasan seksual sudah umum bahkan selama masa damai, namun perang dan konflik meningkatkan angka insiden perkosaan dan bentuk lain dari kekerasan seksual. Kenyataan yang mengerikan ini tercermin dari meningkatnya jumlah laporan dan penelitian terdokumentasi. Wanita dan remaja khususnya rentan terhadap perlakuan seks yang kejam yang dilakukan oleh lawan mereka. Penggunaan perkosaan sebagai senjata perang telah terdokumentasi dalam beberapa konflik sebagai sarana efektif untuk mengontrol, mendegradasi dan merendahkan suatu komunitas. Berikut ini adalah contoh kasus GBV dalam situasi bencana di Indoensia Contoh Kasus Kekerasan Berbasis Gender dalam Situasi Bencana di Indonesia 









Selama konflik di Aceh 1989-1998: 20 kasus perkosaan dan kekerasan seksual oleh oknum militer, petugas keamanan dan masyarakat umum (Laporan Komnas Perempuan, 2002) 3 kasus perkosaan di pengungsian pasca gempa di Padang tahun 2009 (Laporan Program Pencegahan dan Respon GBV Pasca Gempa Padang, UNFPA Indonesia) 4 kasus kekerasan seksual pengungsi Aceh pasca tsunami (Catatan Kekerasan terhadap Perempuan, Tahun 2006, Komnas Perempuan) 97 kasus kekerasan berbasis gender di laporkan oleh 10 Community Support Center (CSC) selama program respon tsunami, 80% diantaranya adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (Final Project Report, UNFPA Indonesia 2005-2006 Komnas Perempuan mencatat dalam situasi konflik di seluruh Indonesia tahun 1965-2009 telah terjadi kekerasan terhadap perempuan, meliputi: a) kekerasan seksual sebanyak 1511 kasus, b) kekerasan non seksual sebanyak 302.642 kasus.

Apakah Akar Masalah Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual? Ketidasetaraan gender dan diskriminasi adalah penyebab utama kekerasan berbasis gender, tetapi faktor berbeda menentukan tipe dan tingkatan kekerasan di setiap PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 172


keadaan. Dalam

keadaan darurat norma-norma yang mengatur perilaku sosial

menjadi lemah dan sistem-sistem sosial tradisional seringkali hancur. Perempuan dan anak-anak terpisah dari keluarga dan perlindungan masyarakat, membuat mereka menjadi semakin rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi yang terjadi karena gender mereka, umur, dan ketergantungan kepada orang lain untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Semasa konflik bersenjata, kekerasan seksual seringkali digunakan sebagai senjata perang, dengan anak-anak dan perempuan sebagai target. Kekerasan seksual yang berkaitan dengan perang seringkali mencakup penculikan dan perbudakan seks.



Ini adalah gambar pohon SGBV. Pohon ini memiliki akar, batang dan cabang. Cabang menunjukkan contoh SGBV, batang menunjukkan faktor yang berkontribusi dan akar menunjukkan akar masalah atau penyebab yang mendasari.



Akar penyebab semua bentuk SGBV tergantung pada sikap dan praktek masyarakat dalam diskriminasi gender – peran, tanggung jawab, pembatasan, hak istimewa dan kesempatan yang didapat individual berdasarkan jender. Mengatasi akar masalah melalui kegiatan pencegahan membutuhkan tindakan berkesinambungan dan jangka panjang dan perubahan terjadi dengan lambat setelah priode waktu yang lama.





Faktor yang berkonstribusi adalah faktor menyebabkan GBV tetap ada atau meningkatkan resiko SGBV dan mempengaruhi tipe dan tingkat SGBV pada situasi apa saja. Faktor yang berkontribusi tidak menyebabkan SGBV meskipun diasosiasikan

dengan

beberapa

tindakan

SGBV.

Beberapa

contoh:

penyalahgunaan alkohol atau obat adalah faktor yang berkontribusi, tapi tidak semua pemabuk atau pecandu obat memukul istri mereka atau memperkosa wanita. 

Perang, pengungsian dan kehadiran penyerang bersenjata adalah semua faktor yang berkontribusi, tapi tidak semua tentara mem perkosa perempuan sipil.



Kemiskinan adalah faktor yang berkontribusi, tapi tidak semua wanita dan gadis miskin akan dieksploitasi secara sexual atau menjadi pekerja seks.



Banyak faktor yang berkontribusi dapat dihapuskan atau dikurangi secara nyata melalui kegiatan pencegahan.

Siapa yang Bertanggung-Jawab Mencegah Dan Menangani Insiden Kekerasan Seksual? Pendekatan tim multi-sektoral diperlukan untuk mencegah dan menanggapi dengan benar kekerasan seksual. Komite atau gugus tugas harus dibentuk untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pemrograman kekerasan sesual di tingkat lapangan. Lingkup gugus tugas harus mencakup semua sektor teknis dan semua daerah geografis. Perwakilan masyarakat pengungsi internal, UNHCR, mitra PBB, LSM dan pihak pemerintah yang berwenang haruslah anggota dari gugus tugas ini. Tiap anggota gugus tugas, termasuk pengungsi internal wanita dan gadis, yang mewakili sektor/mitra yang relevan (seperti layanan perlindungan, kesehatan, pendidikan, masyarakat, keamanan/polisi, perencanaan lokasi, dsb.) harus mengidentifikasi peran dan tanggung-jawabnya dalam mencegah dan menanggapi kekerasan seksual.



Siapa Yang Paling Terkena Dampak Kekerasan Seksual? Sebagian besar kasus kekerasan seksual di antara pengungsi internal sebagaimana yang dilaporkan, dan dalam kebanyakan kondisi di seluruh dunia, melibatkan pria yang melakukan tindak kekerasan terhadap wanita. Namun, pria dan anak laki-laki juga dapat menghadapi resiko kekerasan seksual, terutama bila mereka ditahan atau disiksa. Sementara semua wanita dalam situasi konflik rentan terhadap kekerasan seksual, wanita remaja sangat rentan karena mereka seringkali menjadi target eksploitasi seksual dan perkosaan. Selain itu, kekerasan seksual sistematis, sekalipun khusus dilakukan terhadap wanita dan gadis, seringkali berdampak dan merendahkan masyarakat keseluruhan, termasuk ayah, saudara laki-laki, suami dan putera dari mereka yang selamat.

Siapa Yang Melakukan Kekerasan Seksual? Pelaku mungkin adalah orang lain yang menjadi pengungsi internal oleh ko nflik atau bencana; anggota klan, desa, kelompok agama atau kelompok etnis lain; personil militer; kekuatan pemberontak; pekerja kemanusiaan dari PBB atau LSM; anggota populasi yang menampung; atau anggota keluarga. Perkosaan dapat digunakan sebagai strategi perang untuk mengintimidasi dan menimbulkan trauma di tengah populasi, di mana dalam hal ini pelaku adalah musuh; pelaku perkosaan yang tidak direncanakan mungkin siapa saja yang bebas terhadap hukum dalam iklim tanpa hukum yang menyertai konflik bersenjata.

Bilamana kekerasan seksual terjadi? Kekerasan seksual dapat terjadi sepanjang seluruh tahap pengungsian: sebelum meninggalkan daerah asalnya, selama dalam pelarian, selagi berada di negara penampungan dan selama pemulangan balik dan reintegrasi. Selain itu, kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga seringkali meningkat dalam lingkungan pengungsi internal karena struktur sosial normal terganggu. Pencegahan dan langkah respon segera harus disesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda ini.



Situasi apa yang membuat wanita dan gadis beresiko mengalami kekerasan seksual? Telah ditunjukkan bahwa wanita tanpa dokumentasi pribadi untuk mengumpulkan jatah makanan atau material tempat berteduh sangat rentan, karena mereka bergantung pada pria untuk kelangsungan hidup mereka sehari-hari dan dapat dipaksa melakukan hubungan seksual guna mendapatkan bahan-bahan pokok ini. Juga telah ditunjukkan bahwa apabila pria (sesama pengungsi internal atau pelaku kemanusiaan) bertanggung-jawab menyebarluaskan makanan dan barang pokok lain, maka wanita dapat mengalami eksploitasi seksual, yaitu mereka mungkin akan dipaksa melakukan hubungan seksual bagi pria dalam upaya mendapatkan kebutuhan untuk kelangsungan hidup mereka.

Wanita dan gadis mungkin harus mengadakan perjalanan ke tempat distribusi yang jauh untuk mendapatkan makanan, kayu bakar untuk memasak, bahan bakar dan air. Tempat hidup mereka mungkin jauh dari kamar kecil dan fasilitas cuci. Tempat untuk mereka tidur mungkin juga tidak terkunci dan tidak terlindung. Penerangan mungkin kurang baik. Kamar kecil dan fasilitas cuci pria dan wanita mungkin tidak dipisahkan. Semua situasi ini membuat wanita rentan terhadap serangan atau perlakuan kejam.

Kurangnya perlindungan dari polisi dan tidak adanya hukum yang berlaku juga memberi kontribusi pada meningkatnya kekerasan seksual. Petugas polisi, personil militer, pekerja kemanusiaan, pengurus kamp atau pejabat pemerintah lain mungkin saja terlibat dalam tindakan penyalahgunaan atau eksploitasi. Apabila tidak ada organisasi independen, seperti UNHCR atau LSM, untuk menjamin keamanan pribadi di dalam kamp, maka jumlah insiden seringkali meningkat. Yang penting adalah pejabat pelindung wanita tersedia karena seringkali wanita dan gadis lebih merasa nyaman apabila melaporkan soal perlindungan dan insiden kekerasan kepada sesama wanita.



Mengapa insiden kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan? Bahkan dalam kondisi non-krisis, kekerasan seksual seringkali tidak dilaporkan sehubungan dengan berbagai faktor, termasuk takut dengan pembalasan, malu, stigma,

ketidakberdayaan,

kurang

mendapatkan

dukungan,

tidak

dapat

diandalkannya layanan publik, kurangnya kepercayaan kepada layanan kesehatan dan kurangnya kepercayaan diri dan tidak terbiasanya dengan layanan. Semua situasi ini semakin menjadi-jadi dalam kondisi pengungsi internal, yang meningkatkan kemungkinan insiden kekerasan seksual di antara populasi berlangsung tanpa dilaporkan. Oleh sebab itu, menangani kekerasan seksual lebih dari sekedar manajemen klinik, tetapi juga harus mencakup lingkungan di mana wanita didukung dan dapat mengakses perawatan ini.

Bagaimanakah pencegahan pencegahan Kekerasan seksual? Sistem multi-sektoral terkoordinasi untuk mencegah kekerasan seksual diterapkan.

Pencegahan kekerasan seksual melibatkan multi sector seperti: 

Makanan: bahan-bahan makanan harus didistribusikan langsung kepada pengungsi perempuan. Dengan demikian tidak ada kesempatan bagi lakilaki untuk melakukan pelecehan seksual ataupun meminta balas jasa khususnya balas jasa seksual terhadap perempuan.





Perlindungan Perlindungan terhadap korban kekerasan harus dilakukan secara langsung yang memberi jaminan secara fisik bagi korban. Semua tindakan harus ditujukan untuk menolong penyintas dan menghargai keinginannya. Identitas penyintas dan semua informasi harus dijaga kerahasiaannya. Para petugas kesehatan harus memberikan keleluasaan pribadi pada penyintas, menghindarkan penyintas dari tekanan-tekanan dan kesendirian serta mendapatkan persetujuan tindakan dari penyintas. Jika insiden baru saja terjadi,

pelayanan

ditemani/diantar

ke

medis fasilitas

mungkin

diperlukan.

kesehatan

yang

Korban

tepat.

Jika

harus korban

menghendaki, dapat menghubungi polisi. 

Pendidikan Kehidupan di pengungsian dapat menjurus kearah terganggunya struktur tradisi sosial, frustasi, kebosanan, penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang, dan perasaan ketidakberdayaan yang dapat menimbulkan agresi dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan harus tetap dilaksanakan. Catatan: kalo di buku putih kespro bagi pengungsi halaman 60, tidak hanya pendidikan yang harus ditingkatkan, tetapi juga rekreasi dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja harus ditingkatkan.

Sekolah darurat di pengungsian





Air dan sanitasi Air dan sanitasi: pembuatan jamban dan tempat mengambil air di tempat yang mudah terjangkau; fasilitas mandi/cuci sebaiknya dilengkapi kunci

Penyediaan air bersih di pengungsian



Manajemen camp Manajemen camp/barak/tenda: mengatur tempat tinggal khusus bagi perempuan tanpa pendamping, anak-anak perempuan dan perempuan sebagai kepala keluarga; menyediakan penerangan yang cukup di jalan jalan yang dilalui pada malam hari; barak pengungsian dibangun dengan desain memadai yang menjamin secara fisik para pengungsi; mencegah pengungsi tinggal bersama dalam satu ruangan dengan pengungsi lain yang bukan keluarganya

Pendirian camp pengungsian



Kelompok masyarakat Kelompok masyarakat: menyediakan petugas ronda yang selalu berkeliling





Kesehatan Kesehatan: memastikan petugas kesehatan memiliki jenis kelamin yang sama pada setiap pemeriksaan medis. Dalam melakukan mel akukan pemeriksaan fisik, penyintas harus dipersiapkan dan jika ingin didampingi oleh anggota keluarga atau teman, dapat diperbolehkan. Kerahasiaan sangat diperlukan. Petugas yang menangani penyintas harus peka, bijaksana/hati-hati dan penuh pengertian dan dapat berempati.



Layanan masyarakat



Polisi/keamanan

Pencegahan Kekerasan Seksual dapat dilakukan dengan cara: Melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial untuk : 1. menempatkan kelompok rentan di pengungsian 2. memastikan satu keluarga berada dalam tenda yang sama 3. Perempuan yang menjadi kepala keluarga dan anak yang terpisah dari keluarga dikumpulkan di dalam satu tenda. 4. Memastikan terdapat layanan kesehatan reproduksi pada tenda pengungsian 5. Menempatkan MCK laki-laki dan perempuan secara terpisah di tempat yang aman dengan penerangan yang cukup. Pastikan bahwa pintu MCK dapat di kunci dari dalam.



6. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab keamanan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. 7. Melibatkan

lembaga/organisasi

yang

bergerak

di

bidang

pemberdayaan

perempuan dan perempuan di pengungsian dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 8. Menginformasikan adanya pelayanan bagi penyintas perkosaan dengan informasi nomor telefon yang bisa dihubungi 24 jam. Informasi dapat diberikan melalui leaflet, selebaran, radio, dll. 9. Memastikan adanya petugas yang bertanggung jawab terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. 10. Memastikan tersedianya layanan medis dan psikososial ada di organisasi/lembaga yang berperan serta mekanisme rujukan perlindungan dan hukum terkoordinasi untuk penyintas. 11. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan suami istri yang sah, sesuai dengan budaya setempat atau kearifan lokal

Bagaimana penanganan korban/penyintas kekerasan seksual? 1. Memastikan tanggap medis baku terhadap mereka yang selamat dari kekerasan seksual, termasuk pilihan kontrasepsi darurat, penanganan pencegahan Penyakit Menular Seksual, prophylaxis pascapaparan untuk mencegah penyebaran HIV, dan vaksinasi tetanus serta hepatitis B dan perawatan luka sebagaimana yang dianggap sesuai. 2. Menjamin privasi dan kerahasiaan mereka yang selamat. 3. Memastikan keberadaan pekerja kesehatan atau pendamping dengan gender yang sama dan bahasa yang sama, dan apabila mereka yang selamat menginginkannya, sahabat atau anggota keluarga yang hadir untuk setiap pemeriksaan medis yang harus dijalaninya. 4. Memastikan keamanan fisik mereka yang selamat segera setelah terjadinya insiden kekerasan seksual 5. Memastikan populasi pengungsi internal diberitahu mengenai tersedianya dan lokasi layanan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 181


6. Memastikan ketersediaan dukungan psikososial yang tepat dan sesuai dari segi budaya. 7. Memastikan lokasi di mana terjadi insiden kekerasan seksual sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dan langkah pencegahan terkait sudah ditetapkan. 8. Sumberdaya yang bermanfaat yang memberikan panduan bagi para penyedia perawatan kesehatan untuk manajemen medis setelah terjadi perkosaan terhadap wanita, pria dan anak-anak adalah Clinical Management of Rape Survivors: A guide to the development of protocols for use in refugee and internally displaced person situations.

9. Intervensi yang dapat dilakukan dalam menangani GBV dalam masa darurat kemanusiaan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Apa Yang Dapat Dilakukan Untuk Memantau Koordinasi Kekerasan Seksual? a.

Pantau jumlah insiden kekerasan seksual yang dilaporkan tanpa mencantumkan nama ke layanan kesehatan dan perlindungan dan para pejabat keamanan.

b.

Memantau jumlah mereka yang selamat dari kekerasan seksual yang mencari dan mendapatkan perawatan kesehatan (pelaporan tanpa mencantumkan nama sangatlah penting)

c.

Pasokan mana yang diperlukan atau Kit Kesehatan Reproduksi Antar-Lembaga mana yang dapat dipesan untuk menangani persoalan ini?

d.

Kit yang perlu disiapkan adala Kit 3 ((Kit pasca perkosaan dadu) dan kit 9 (Kit pemeriksaan vagina ungu).

Apa saja tantangan dalam penanganan kekerasan seksual dan bagaimanakah Solusinya? a.

Penyediaan layanan psikososial dapat menjadi sesuatu yang menantang untuk dilaksanakan pada tahap-tahap awal situasi darurat. Bagaimana jika staf memiliki kapasitas yang rendah dan tidak memiliki keahlian dasar untuk menyediakan layanan ini?



Staf lokal kemungkinan besar dapat membantu mengidentifikasi penduduk setempat yang paling tepat dengan sikap yang tidak menghakimi dan mendukung serta memiliki keahlian berkomunikasi yang baik untuk peran ini. Yang penting adalah seluruh staf yang berhubungan dengan mereka yang selamat menghargai keinginan mereka dan memastikan seluruh informasi status medis dan kesehatan terkait terjaga kerahasiaannya, termasuk anggota keluarga dari mereka yang selamat. Staf perlu berkomunikasi dengan cara yang menjamin informasi akurat dan mencerminkan sikap peduli dan tidak mengkritik. Program pelatihan mengenai dukungan psikososial dapat ditetapkan sete lah situasi stabil.

Sumberdaya baik yang terfokus pada strategi penggunaan untuk bekerjasama dengan mereka yang selamat darikekerasan berdasarkan gender (GBV) adalah GBV Communication Skills Manual.

b.

Dalam kondisi tertentu yang tidak aman, instansi individu yang sangat mendukung di seputar persoalan GBV mungkin dapat menyebabkan stafnya sendiri dan operasi program menghadapiresiko. Bagaimana menanganinya? Yang penting adalah bekerja dengan cara yang sesuai dengan budaya sambil memberikan kesempatan dan tempat kepada para wanita dan gadis untuk menyebutkan kekerasan yang telah mereka alami. Karena GBV dapat menjadi pokok yang tabu dari segi budaya, maka jalinan dengan anggota masyarakat kunci yang membantu melegitimasi pembicaraan mengenai GBV perlu dibentuk. Apabila

hal

ini

tidak

memungkinkan,

maka

instansi

dapat

memilih

mengidentifikasi program dengan memberikan “layanan kesehatan wanita” yang lebih umum untuk menghindari kepekaan terhadap GBV dan untuk menghindari dukungan masyarakat atas GBV pada hari-hari dan minggu-minggu paling dini dari situasi darurat.

Fokus kunci pada saat ini adalah mencari cara untuk memberitahu masyarakat mengenai keuntungan dan ketersediaan perawatan bagi mereka yang selamat dari kekerasan seksual. Lalu, sewaktu hubungan yang lebih baik dapat dibina PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 183


dengan masyarakat dan lebih banyak yang memahami GBV dalam konteks lokal, maka perencanaan kampanye informasi, pendidikan dan komunikasi (IEC) dan dukungan masyarakat harus diadakan.

Apakah pedoman prinsip dalam merespon kekerasan seksual? Prinsip dalam merespon kekerasan seksual adalah: a. Keselamatan Memastikan keselamatan fisik dari korban b. Kerahasiaan 

Informasi hanya bisa diberikan pada orang lain dengan persetujuan korban atau dalam kondisi darurat untuk menyela matkan nyawa.



Menggunakan inisial atau “tanpa nama” dari korban dan orang lain yang terlibat dalam kejadian



Menjaga semua informasi tertulis agar aman

c. Menghormati 

Menghormati harapan, hak dan martabat korban



Melakukan interview pada tempat yang khusus



Menjadi pendengar yang baik, tidak menghakimi dan bersimpati berempati



Bersabar, jangan menekan untuk mendapatkan informasi jika korban tidak siap



Menanyakan pertanyaan yang relevan



Hindari meminta korban untuk mengulang cerita pada interview



Meyakinkan bahwa kekerasan yang terjadi bukan karena kesalahannya



d. Non diskriminasi 

Menyediakan akses pada pelayanan bagi perempuan, laki-laki, remaja



Memastikan pewawancara, penerjemah, dokter, petugas polisi, petugas proteksi, pekerja sosial masyarakat dan lainnya memiliki jenis kelamin sama dengan korban

VI.

RANGKUMAN 

Kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM. Kekerasan seksual berbasis gender/SGBV merupakan suatu kekerasan yang potensial terjadi dalam situasi bencana. Diskriminasi dan ketidaksetaraan gender merupakan akar masalah SGBV. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling beresiko untuk mengalami kekerasan seksual pada situasi bencana.



PPAM difokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Bentuk lain dari GBV akan ditangani setelah situasi sudah stabil.





Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada sitausi bencana membutuhkan pendekatan multi sector.



VII.

Pedoman prinsip harus dijalankan saat menangani kasus keke rasan seksual

EVALUASI

Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1. Seorang wanita usia 18 tahun korban pemerkosaan gadis tersebut adalah korban pengungsi bencana longsor. Kejadian pemerkosaan terjadi di toilet umum saat ingin BAK pada malam hari. Setelah terjadi pemerkosaan itu, gadis tersebut merasa ketakutan, cemas dan bingung harus mengatakan kemana dan kepada siapa. Apakah penanganan kasus tersebut diatas ? a. Melakukan tindakan aborsi b. Melakukan pemeriksaan penunjang c. Pemilihan kontrasepsi darurat d. Melakukan pencegahan infeksi e. Memberikan obat penenang 2. Seorang wanita usia 18 tahun korban pemerkosaan gadis tersebut adalah korban pengungsi bencana longsor. Kejadian pemerkosaan terjadi di toilet umum saat ingin BAK pada malam hari. Setelah terjadi pemerkosaan itu, gadis tersebut merasa ketakutan, cemas dan bingung harus mengatakan kemana dan kepada siapa. Apakah pencegah yang dapat dilakukan pada kasus di atas ? a. Melakukan koordinasi dengan PJ keamanan b. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan seks pada pasangan suami istri c. Terdapatnya layanan kespro pada tenda pengungsian d. Menempatkan kelompok rentan di pengungsian e. MCK laki-laki dan perempuan terpisah dengan penerangan yang cukup dan pintu yang dapat dikunci PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 186


3. Seorang wanita usia 18 tahun korban pemerkosaan gadis tersebut adalah korban pengungsi bencana longsor. Kejadian pemerkosaan terjadi di toilet umum saat ingin BAK pada malam hari. Setelah terjadi pemerkosaan itu, gadis tersebut merasa ketakutan, cemas dan bingung harus mengatakan kemana dan kepada siapa. Apakah pencegahan yang dapat dilakukan agar para perempuan tersebut berdaya a. Menginformasikan adaya pelayanan bagi penyintas perkosaan b. Melakukan koordinasi dengan PJ keamanan c. Memastikan satu keluarga berada dalam tenda yang sama d. Manajemen camp/barak/tenda yang baik e. Kegiatan pendidikan tetap di kembangkan di pengungsian 4. Seoarang perempuan usia 19 tahun korban pemerkosaan di pengungsian bencana. Karena kebingungan akhirnya si gadis cerita kepada orang tuanya, Setelah menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa, setelah itu kepada desa menyarakan ke dokter, setelah dari dokter gadis tersebut dianjurkan untuk melaporkan apa yang terjadi kepada kepolisian. Bagaimanakah penanganna korban ayng tepat pada kasus te rsebut ? a. Perlindungan terhadap korban harus dilakukan secara langsung b. Pendidikan dan rekreasi di tempat pengungsian c. Pembuatan jamban yang mudah terjangkau d. Menyediakan petugas ronda e. Manajemen camp/barak/tenda 5. Seoarang perempuan usia 19 tahun korban pemerkosaan di pengungsian bencana. Karena kebingungan akhirnya si gadis cerita kepada orang tuanya, Setelah menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepala desa, setelah itu kepada desa menyarakan ke dokter, setelah dari dokter gadis tersebut dianjurkan untuk melaporkan apa yang terjadi kepada kepolisian. Situasi apa yang membuat wanita tersebut beresiko mengalami kekerasan seksual ? a. Manajemen camp yang kurang tepat PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 187


b. Tidak adanya pendidikan dan rekreasi di tempat c. Ketergantungan pada pria untuk kelangsungan hidupvsetelah bencana terjadi d. Kebutuhan seksual dari tiap individu e. Bahan makanan didistribusikan secara langsung kepada para pengungsi

VIII. DAFTAR PUSTAKA 

Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninauan lapangan . Jakarta: Inter agency Working Group

on Reproductive Health in Crises.



Inter Agency Standing Committee. 2005. Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis gender Masa Darurat Kemanusiaan. Berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

dalam masa darurat . Geneva: Inter Agency Standing

Committee.




Kesehatan


Kesehatan RI dan UNFPA.




www.womenscommission.org. Diunduh tanggal 20 Oktober 2013 jam 19.00.



Lampiran

Seorang gadis berinisial B berusia 16 tahun merupakan korban pengungsian ditoilet umum saat ingin buang air kecil pada malam hari. Setelah kejadian pemerkosaan itu gadis yang berinisial B tesebut merasa ketakutan, cemas dan binggung harus mengadu kemana dan kesiapa. Karena kebinggungannya akhirnya sigadis bercerita kepada orang tuannya, setelah menceritakan hal tersebut kepada orang tuannya, kemudian orang tuannya melaporkan kejadiannya ke Ka. Desa , setelah itu Ka. Desa menyarankan kedokter setelah dari dokter gadis tersebut dianjurkan untuk melaporkan apa yang terjadi kepada pihak kepolisian. Kemudian dari kepolisian gadis tersebut diminta ke dokter untuk melakukan visum, karena gadis tersebut merupakan wanita maka dokter meminta bantuan kepada bidan, setelah itu gadis tersebut diminta kembali ke polisi, tetapi karena berkas tersebut belum lengkap kemudian gadis berinisial B tersebut diminta kembali ke Ka. Desa untuk melengkapi berkas agar BAP bisa diproses setelah itu gadis tersebut kembali kepolisian berkolaborasi dengan psikolog yang ada di LSM kemudian LSM kembali berkolaborasi dengan kepolisian hingga akhirnya gadis tersebut dan orang tuannya pulang kerumah



SGBV (Kekerasan Berbasis Gender dan Seksual) Group work station 1 (halaman 1 of 2) Mekanisme rujukan untuk korban perkosaan

Lembar kerja peserta 10 menit

1. Lakukan praktek/main peran - Tentukan peran masing-masing (yang tidak men dapat peran harap menjadi observer/pengamat) - Ikuti cerita narasi yang disampaikan oleh fasilitator

2. Fasilitasi diskusi kelompok dengan menggunakan pertanyaan berikut ini 15

menit

- Apa yang anda lihat di tengah-tengah lingkaran? - Seberapa jauh proses ini membantu korban? - Mungkinkah kondisi ini terjadi dalam situasi di tempat anda? - Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya keruwetan pada benang? - Pengamat: berapa kali gadis tsb harus mengulang ceritanya? - Pemain peran: Berapa kali anda berbicara dengan korban atau dengan orang lain tentang gadis itu? Apakah anda mengingat rincian/detail ceritanya?

catatan

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



SGBV - Group work station 1 (Halaman 2 dari 2) Mekanisme rujukan untuk korban perkosaan Lembar kerja peserta

Point penting untuk diskusi

-

Di hampir semua situasi pengungsian, korban per kosaan harus berinteraksi dengan banyak sekali layanan. Ini bisa menjadi sangat mencemaskan dan membingungkan bagi korban dan membuat korban enggan untuk mencari dan mendatangi layanan.

-

Ingat akan pentingnya menyusun Standard Operating P rocedures (SOPs)/protokol antar lembaga yang disepakati untuk pelayanan d an rujukan korban perkosaan

-

Berdasarkan pengalaman, penting untuk menunjuk manajer pelayanan yang terlatih (pekerja sosial atau anggota masyarakat) untuk memberi support/dukungan kepada korban dan membantu dengan proses rujukan.



SGBV - Group work station 2 (Page 1 of 2) Koordinasi antar lembaga untuk GBV

Lembar kerja peserta 5 menit

1. Siapkan latihan Ini adalah latihan main peran berdasarkan skenario pengungsi yang tidak nyata/karangan

- ambil papan nama dengan sebuah peran - Baca studi kasus untuk anda sendiri - Review pencegahan dan respon minimum dari m atriks GBV antar lembaga.

25 menit

2. Lakukan pertemuan koordinasi GBV Lakukan sesuai peran anda dan diskusikan issue berikut ini: - Prioritas intervensi yang mana yang dibutuhkan untuk mencegah dan respon te rhadap kekerasan seksual pada skenario? - Siapakah yang bertanggung jawab untuk kegiatan tersebut? - Kapan kegiatan tersebut harus sudah selesai dilaksanakan?

Catatan: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



SGBV - Group work station 2 (Page 2 of 2) Koordinasi antar lembaga untuk GBV Lembar kerja peserta

PESAN PENTING

- Matriks GBV adalah tool yang bermanfaat - Bisa diadaptasi untuk kondisi/situasi anda - Gunakan matriks GBV sebagai catatan untuk perencanaan dan tindak lanjut



SGBV - Group work station 2: Koordinasi antar lembaga untuk SGBV

Handout peserta Study kasus Nusantara - Khatulistiwa (diadaptasi dari the ICRC HELP course)

Laporan Setelah terjadinya pertikaian kekerasan antara pemberontak Patriot dengan tentara pemerintah di Nusantara, sejumlah penduduk Nusantara yang tidak diketahui mengungsi melintasi batas ke Negara Khatulistiwa. Setidaknya 20,000 pengungsi membuat pemukiman dekat desa Karimun, sekitar 34 km dari perbatasan Nusantara. Pengungsi mendapat limpahan sumber daya bagi yang bermukim di kabupaten Buah Pinang. Tidak sanggup mengakomodasi kebutuhan pengungsi, pemerintah Khatulistiwa meminta bantuan internasional. Dalam waktu bersamaan pemerintah Khatulistiwa mencoba melakukan mediasi dengan 2 pihak yang terlibat dengan konflik Nusantara. Pengungsi tinggal di penampungan sementara yang dibuat dari rumput ilalang, ranting dan beberapa daun pisang. Air diperoleh dari sungai Alam tidak jauh dari camp, tetapi ada masalah dengan sumber air. Laporan menunjukkan adanya sanitas yang buruk untuk pengungsi, Oxfam sudah diminta untuk

membuat Toilet/WC dan menyusun titik

distribusi air. Ada masalah dengan bahan untuk memasak, tapi ada kayu dengan jarak sekitar 1 km, dimana perempuan dapat pergi untuk mendapat kayu bakar. Pengungsi membawa beberapa bahan makanan, tapi sudah habis. Penduduk lokal dan beberapa organisasi dari Khatulistiwa mencoba membantu dan WFP telah memulai jalur pendistribusian makanan. Masalah kesehatan di propinsi termasuk malaria, kolera, campak, tbc, HIV, meningitis, diare, ISPA dan penyakit kulit. Meskipun belum ada survey yang dilakukan, nampaknya malnutrisi merupakan masalah yang significant. Ada peningkatan kasus trauma karena banyak orang datang dengan luka dan ada laporan tentang perkosaan , penculikan perempuan, gadis remaja, anak laki-laki dan perempuan oleh laki-laki bersenjata. Komplikasi kebidanan umum terjadi dan meskipun angka kematian ibu tidak diketahui, ini dianggap cukup tinggi.



Ada beberapa pusat kesehatan dan pos kesehatan tersebar di sekitar 3 kabupaten di propinsi Nagari. Pelatihan untuk pekerja Pelayanan Kesehatan Primer telah dilakukan di Khatulistiwa beberapa tahun yang lalu, tapi jumlah yang sudah dilatih masih belum memenuhi kebutuhan. Beberapa dukun bayi mendapat pelatihan sekitar 10 tahun yang lalu. Beberapa organisasi mulai memberikan layan an kesehatan terbatas untuk pengungsi (IRC, MSF, Betaland Red Cross, Islamic Relief). Sudah terjadi kekurangan obat dan supplies yang cukup besar. Transportasi ke daerah ini memungkinkan dengan jalur darat, kereta dan udara. Semua adalah problematis sekarang ini. Jalan sekitar Taruna terkena banjir dan akses ke beberapa daerah terputus untuk beberapa hari. .

Tugas anda Pagi ini pada pertemuan koordinasi antar lembaga anda mendapat informasi seperti di atas dan diminta untuk mewakili organisasi anda dalam pertemuan koordinasi GBV. Anda sekarang mengikuti pertemuan dengan focal point dari GBV dari sektor kesehatan dan sektor lain untuk berdiskusi bagaimana melaksanakan intervensi yang sangat mendasar untuk mencegah dan merespon kekerasan seksual untuk pengungsi di propinsi Gamma. Lakukan pertemuan, pakailah tool matrik koordinasi GBV antar lembaga (IASC GBV coordination matrix)



SGBV - Group work station 2: koordinasi antar lembaga untuk SGBV

Lembar Kerja peserta

Matriks intervensi untuk mencegah dan merespon SGBV pada situasi kemanusiaan

Fungsi dan 1

sektor Koordinasi

Pencegahan dan respon minimum dalam

Kegiatan dalam situasi anda

Penanggung jawab

Waktu

1.1 Buat mekanisme koordinasi dan lakukan orientasi untuk partner 1.2 Advokasi dan penggalangan dana 1.3 Pastikan standard Sphere diseminasikan dan dipatuhi

2

Assessment dan

2.1 Lakukan analisa situasi secara cepat dan terkoordinasi

monitoring

2.2 Monitor dan evaluasi kegiatan

PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHAT AN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

196


Fungsi dan 3

sektor Perlindungan (hukum, sosial



Penanggung jawab

Waktu

3.1 Nilai kondisi keamanan dan jelaskan strategi perlindungan/proteksi

dan fisik)

3.2 Sediakan keamanan yang sesuai dengan kebutuhan 3.3 Lakukan advokasi untuk pelaksanaan dan kepatuhan pada instrument internasional dan pastikan akuntabilitasnya


197


Fungsi dan 4

sektor Sumber daya manusia



Penanggung jawab

Waktu

4.1 Rekrut staff dengan cara yang akan mencegah kekerasan seksual 4.2 Diseminasikan dan informasikan kepada semua partner tentang “codes of conduct”/tata prilaku 4.3 Terapkan mekanisme pelaporan rahasia 4.4 Terapkan jaringan focal group kekerasan seksual

5

Air dan sanitasi

5.1 Laksanakan program air dan sanitasi yang aman

6

Keamanan pangan dan

6.1 Laksanakan program keamanan pangan dan gizi yang aman

gizi


198


Fungsi dan 7

sektor Penampungan dan



Penanggung jawab

Waktu

7.1 Laksanakan perencanaan camp dan program penampungan yang aman

perencanaan camp, dan item non makanan

7.2 Pastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki penampungan yang aman 7.3 Laksanakan strategi pengumpulan bahan bakar yang aman 7.4 Sediakan materi sanitasi (pembalut) bagi perempuan dan remaja gadis.

8

Pelayanan kesehatan dan masyarakat

8.1 Pastikan akses perempuan ke layanan kesehatan dasar 8.2 Sediakan layanan kesehatan untuk kekerasan seksual 8.3 Sediakan dukungan social dan psikologis berbasis masyarakat untuk korban


199


Fungsi dan 9

10

sektor Pendidikan

Komunikasi, Informasi dan Edukasi



Penanggung jawab

Waktu

9.1 Pastikan anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pendidikan yang aman. 10.1 Informasikan kepada masyarakat tentang kekerasan seksual dan ketersediaan layanan 10.2 Sebarkan informasi tentang hukum kemanusiaan international tentang pasukan bersenjata


200

MATERI 8 : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER PADA SITUASI DARURAT BENCANA

SGBV - Group work station 3 (Page 1 of 2) Dokumentasi kasus kekerasan seksual

Lembar kerja peserta

1. Bandingkan : (pakai post-it untuk menandai halaman anda)

10 menit

> Contoh formulir “laporan kejadian”/incidence report (Pedoman IASC)

dengan

> Contoh formulir ‘riwayat dan pemeriksaan’/‘history and examination’ (Pedoman penanganan klinis korban perkosaan)

Dan beri tanda informasi yang mana yang sama yang diminta pada kedua fo rmulir 10 menit

2. Review:

Contoh formulir persetujuan/ ‘Sample consent form’ (Pedoman penanganan klinis korban kekerasan)

Seorang korban perkosaan datang setelah 2 hari pasca kejadian ke klinik medis dan meminta pengobatan untuk mencegah kehamilan dan AIDS.

Bidan menjelaskan tentang perawatan pasca perkosaan dan memintanya untuk menandatangani formulir persetujuan. Diskusikan jika korban tidak mau melakukan hal t ersebut.

3. Review sertifikat medis/the Medical Certificate untuk dewasa (Pedoman penanganan klinis korban perkosaan) dan diskusikan fungsinya

5 menit



Catatan: _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________



SGBV - Group work station 3 (Hal 2 dari 2) Dokumentasi kasus kekerasan seksual Lembar kerja peserta

PESAN PENTING

1. Dengan hati-hati baca dokumentasi yang dibawa oleh korban dan jangan tanyakan lagi pertanyaan yang sudah dijawab kepada pemberi layanan

2. Ingat pentingnya informed concent/persetujuan (untuk melakukan pemeriksaan medis, mengumpulkan bukti forensik dan memberikan informasi kepada yang berwenang). Jika korban tidak memberikan persetujuan untuk hal tsb di atas, ini tidak boleh berdampak pada aksesnya kepada konseling, pengobatan dan perawatan.

3. Dokumentasikan semua temuan secara hari-hati dan detail. Dokumen medis dapat dipakai sebagai barang bukti di pengadilan.


MATERI 9 PERAWATAN PASCA KEGUGURAN PADA KRISIS/SITUASI DARURAT

I

Daftar Isi Materi 9

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT . ..................................................................................... 209

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN .............................................................................. 209

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 210

IV.

BAHAN BELAJAR .......................................................................................... 210

V.

URAIAN MATERI a. Konseling, Informed Consent dan penilaian klinis ................................. 211 b.Pencegahan infeksi, mengatasi rasa nyeri dan penatalaksaannya ....... 212 c. Mencegah tetanus dan mengatasi komplikasi ..................................... 213 d.Konseling paska keguguran .................................................................. 214

VI.

RANGKUMAN ............................................................................................... 215

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 217

VIII. REFERENSI .................................................................................................... 217

IX.

LAMPIRAN ................................................................................................... 218


MATERI 9 : ASUHAN PASKA KEGUGURAN PADA KRISIS KESEHATAN

MATERI 9 ASUHAN PASKA KEGUGURAN PADA TANGGAP DARURAT KRISIS KESEHATAN

Asuhan paska keguguran merupakan strategi untuk menurunkan kematian dan kesakitan karena komplikasi yang diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman dan aborsi spontan. WHO melaporkan bahwa sekitar 13% dari kematian yang berhubungan dengan kehamilan diseluruh dunia diakibatkan oleh aborsi yang tidak aman. Dibeberapa negara, kematian akibat aborsi yang tidak aman mencapai 45% dari seluruh kematian maternal. Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah aborsi inkomplit, sepsis, perdarahan dan cedera intra-abdominal, masalah kesehatan jangka panjang meliputi inflamasi pelvic kronis, sumbatan tuba dan infertilitas sEkunder. Aborsi spontan atau keguguran dapat menyebabkan

terjadinya

komplikasi

sehingga

membutuhkan

pertolongan

kegawatdaruratan untuk menyelamatkan jiwa.

Dalam merencanakan asuhan paska keguguran, kebutuhan dan persepsi masyarakat harus menjadi pertimbangan, termasuk pilihan

terhadap tipe dan gender pemberi

pelayanan paska keguguran, kondisi, situasi, lokasi pelayanan serta protokol pelayanan paska keguguran. Demikian pula pada krisis kesehatan.

I. DESKRIPSI SINGKAT Modul ini membahas tentang asuhan paska keguguran pada krisis kesehatan yang meliputi: Pemberian konseling, Informed consent dan penilaian klinis, Melakukan pencegahan infeksi, Upaya mengatasi rasa nyeri, Penatalaksanaan asuhan paska keguguran, Penjelasan pencegahan tetanus serta mengatasi komplikasi, dan Pemberian konseling paska keguguran serta tindak lanjut, dengan metode kuliah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok dan role play.



II. TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu memberikan asuhan paska keguguran pada krisis kesehatan.

B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta didik diharapkan mampu: 1. Memberikan konseling, informed consent dan penilaian klinis 2. Melakukan pencegahan infeksi, mengatasi rasa nyeri dan asuhan paska keguguran. 3. Menjelaskan pencegahan tetanus serta mengatasi komplikasi. 4. Memberikan konseling paska keguguran dan tindak lanjut.

III. POKOK BAHASAN Dalam modul ini pokok bahasan yang dibahas adalah sebagai berikut: 1. Konseling, informed consent dan penilaian klinis 2. Pencegahan infeksi, mengatasi rasa nyeri dan penatalaksanaan 3. Mencegah tetanus serta mengatasi komplikasi 4. Konseling paska keguguran dan tindak lanjut.

IV.BAHAN BELAJAR 1. Modul materi Asuhan Paska Keguguran pada Krisis Kesehatan. 2. Laptop 3. LCD 4. Kaset video 5. Papan plifchart/ papan tulis 6. Spidol 7. Skenario kasus



V. URAIAN MATERI Pada hakikatnya beberapa negara di dunia mengizinkan aborsi yang aman dan legal dengan indikasi tertentu yang ditetapkan dengan peraturan di masing-masing negara. Begitu pula dengan Indonesia, sejak berlakunya UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan maka aborsi dapat dilakukan dengan indikasi-indikasi yang telah ditentukan (Keguguran Provokatus Medicinalis).

Indikasi keguguran provokatus medicinalis tertuang dalam 3 (tiga) Pasal dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77. Pada prinsipnya Indonesia melarang tindakan aborsi. Namun terdapat pengecualian terhadap larangan tersebut berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling pratindakan dan diakhiri dengan konseling paska tindakan yang dilakukan serta asuhan paska keguguran oleh tenaga kesehatan.

A. Melakukan Konseling, Informed Consent dan Penilaian Klinis 1. Konseling dan Informed Consent Penyedia layanan harus menyadari bahwa perempuan paska keguguran mungkin mengalami stres emosional yang berat atau ketidaknyamanan fisik. Mereka harus memastikan privasi, kerahasiaan dan adanya ijin untuk pemberian asuhan.



Konseling yang baik memberikan perempuan tersebut dukungan emosional dan meningkatkan keefektifan asuhan paska keguguran. Inform Consent yang dibuat berdasarkan informasi yang diberikan secara

sukarela baik yang didapat secara lisan atau tertulis memastikan bahwa perempuan tersebut memahami manfaat dan menyetujui asuhan paska keguguran. Persetujuan ini berarti bahwa perempuan tersebut telah mengambil keputusan secara bebas tanpa tekanan atau paksaan apapun. Penyedia layanan dapat mendokumentasikan dengan meminta tanda tangan pada formulir persetujuan.

2. Penilaian Klinis Penyedia layanan harus melakukan penilaian klinis yang menyeluruh meliputi: riwayat kesehatan reproduksi yang teliti (termasuk riwayat kekerasan seksual), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya bila tersedia dan penilaian psikososial. Perempuan yang datang untuk perawatan aborsi yang tidak lengkap atau komplikasi aborsi (perawatan paska aborsi) harus dilakukan penilaian dengan hati-hati sekali, karena mungkin mengalami komplikasi yang mengancam keselamatan jiwa. Oleh sebab itu harus dilakukan rujukan segera kerumah sakit PONEK apabila perempuan tersebut tidak dapat ditangani puskesmas setempat, namun sebelum melakukan rujukan kondisi pasien harus stabil.

B. Melakukan Pencegahan Infeksi, Mengatasi Rasa Nyeri dan Penatalaksanaan 1. Pencegahan Infeksi Resiko infeksi selalu ada dalam setiap tindakan, sehingga prosedur standar dalam pencegahan infeksi harus sangat diperhatikan dalam setiap tahapan pemberian

Asuhan Paska Keguguran pada Krisis Kesehatan . Ketersediaan antibiotik harus dicadangkan jumlahnya untuk kasus-kasus dimana pasien tersebut menunjukkan tanda-tanda dan gejala infeksi.

Tidak dibenarkan menganggap “BISA” dilakukan pada krisis kesehatan berbagai hal yang tidak perkenankan untuk dilakukan pada kondisi stabil.



2. Mengatasi rasa nyeri Tujuan dari rencana mengatasi rasa nyeri adalah membantu klien untuk merasa senyaman mungkin. Sebelum tindakan asuhan paska keguguran berikan obatobatan yang mengandung sedative golongan rendah (seperti Diazepam dan katalar) serta pemberian analgetik oral seperti asam mefenamat dan paracetamol setelah dilakukan paska aspirasi vakum manual. 3. Penatalaksanaan Metode yang aman, efektif dan dapat diterima dalam pengosongan uterus atau

Asuhan Paska Keguguran pada Krisis Kesehatan adalah: a. Aspirasi Vakum Electric (AVE) atau Aspirasi Vakum Manual (AVM) b. Dilatasi dan kuretase

C. Mencegah Tetanus dan Mengatasi Komplikasi 1. Mencegah Tetanus Perempuan yang menjalani asuhan paska keguguran tidak aman dengan alat yang tidak steril beresiko terkena tetanus. Berikan profilaksis tetanus, terutama dalam komunitas dimana terdapat data kasus tetanus paska keguguran dan rujuk pasien ke rumah sakit bila profilaksis tidak dapat diberikan. Suntikan booster tetanus toksoid (TT) harus diberikan kepada pasien yang sebelumnya pernah divaksinasi. Tetanus immunoglobulin (TIG) dan TT harus diberikan kepada pasien yang belum divaksinasi atau yang dosis terakhir diberikan lebih dari lima tahun yang lalu. Jika terdapat keraguan mengenai riwayat vaksinasi pasien, maka baik TIG dan TT harus diberikan. Jika vaksin dan immunoglobulin diberikan pada waktu yang bersamaan, gunakan jarum dan alat suntik yang berbeda serta lokasi penyuntikan yang berbeda pula. Saat ini, untuk pemberian vaksin tetanus dipertimbangkan status TT dari pasien tersebut, karena dengan 5 (lima) kali pemberian vaksin TT dapat memberikan kekebalan seumur hidup (25 tahun). 2. Mengatasi komplikasi Walaupun jarang terjadi, komplikasi dapat terjadi dalam pengosongan uterus dan harus ditangani secepatnya oleh petugas yang mempunyai keterampilan.



Komplikasi yang serius sangat jarang terjadi tetapi penting untuk tenaga kesehatan mengikuti perkembangan klien karena ada saja risiko yang dapat terjadi seperti infeki atau perdarahan. Pastikan klien mempunyai akses ke fasilitas gawat darurat selama masa paska keguguran. Jika klien membutuhkan perawatan yang melebihi kemampuan fasilitas dimana ia dirawat maka stabilkan kondisinya sebelum ia dipindahkan ke pelayanan rujukan yang lebih tinggi.

D. Melakukan Konseling Setelah Prosedur Aborsi dan Tindak Lanjut Tenaga kesehatan harus menjelaskan tanda-tanda pemulihan yang normal serta gejala komplikasi yang mungkin terjadi dan harus segera ditangani. Disamping itu informasi yang lengkap mengenai kontrasepsi setelah aborsi dan perlindungan terhadap infeksi menular seksual (IMS) juga harus diberikan. Berikan saran untuk melakukan kunjungan ulang dalam 10-14 hari kemudian. Akses keluarga berencana (KB) tetap disediakan pada krisis kesehatan. Pastikan bahwa semua tenaga kesehatan yang memberikan asuhan paska keguguran memahami bagaimana memberikan konseling dan pelayanan KB. Perempuan dan remaja perempuan yang menerima asuhan paska keguguran minimal harus memahami : 1. Ovulasi dapat terjadi 10 hari setelah keguguran, sehingga dapat mengakibatkan kehamilan bahkan sebelum menstruasi berikutnya terjadi. 2. Kontrasepsi IUD atau metode hormonal dapat segera dimulai setelah pengosongan uterus 3. Hubungan seksual harus dihindari selama beberapa hari setelah perdarahan berhenti untuk menghindari komplikasi infeksi. 4. Metode kontrasepsi yang aman untuk mencegah terjadinya kehamilan. 5. Tenaga kesehatan harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan kesehatan reproduksi (kespro) lain, merujuk atau memberikan informasi mengenai layanan yang relevan seperti penanganan infeksi saluran reproduksi atau perawatan paska pemerkosaan, serta tempat mendapatkan pelayanan terkait.



VI. RANGKUMAN Asuhan paska keguguran merupakan strategi global untuk mengurangi tingkat kematian dan penderitaan dari komplikasi aborsi yang tidak aman dan spontan, perawatan aborsi komprehensif mencakup semua unsur perawatan paska aborsi yang aman untuk semua indikasi yang legal (yaitu yang sesuai dengan hukum nasional).

Perempuan dan anak perempuan pada krisis kesehatan sangat mungkin lebih beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman dan memerlukan akses ke pelayanan aborsi yang aman dan legal. Guna membantu pemerintah, para pembuat rencana dan penyedia layanan mewujudkan komitmen mereka terhadap hak dan kesehatan perempuan. WHO mengeluarkan petunjuk teknis pada tahun 2003 untuk mendukung kapasitas sistem kesehatan agar dapat memberikan perawatan aborsi yang aman dan asuhan paska keguguran ( Post Abortion Care atau PAC).

VII. EVALUASI Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan. 1. Seorang wanita usia 37 tahun pasca aspirasi vakum manual, wanita tersebut tampak menahan nyeri pada perutnya Apakah asuhan pasca keguguran pada situasi darurat bencana yang tepat pada kasus tersebut ? a. Pemberian analgetik oral sebelum tindakan aspirasi vakum manual b. Pemberian diazepam sebelum tindakan aspirasi vakum manual c. Pemberian analgetik secara IV setelah tindakan aspirasi vakum man ual d. Pemberian asam mefenamat sebelum tindakan aspirasi vakum manual e. Pemberian imunisasi booster tetanus toksoid 2. Seorang wanita usia 37 tahun pasca aspirasi vakum manual, wanita tersebut tampak menahan nyeri pada perutnya



Apakah konseling yang tepat pada kasus tersebut ? a. Kunjungan ulang 2 minggu yang akan datang b. Hubungan seksual perlu dihindari selang beberapa hari setalah perdarahan berhenti c. Gunakan KB setelah mendapatkan menstruasi pertama d. Kontrasepsi darurat dapat digunakan pasca keguguran e. Kontrasepsi metode dengan penghalang adalah tepat untuk pasca keguguran 3. Setelah pendataan dilakukan, ditemukan seorang perempuan berusia 35 tahun telah melakukan proses aborsi di bantu oleh dukun keadaan situasi darurat bencana, sehingga sulit untuk menemui tenaga kesehatan, dengan riwayat imunisasi TT pada saat caten 10 tahun yang lalu dan pada masa kehamilan ibu ragu akan imunisasi TT yang didapatkannya. Apakah asuhan pasca aborsi yang tidak aman dalam mencegah tetanus pada kasus tersebut ? a. Berikan imunisasi TT lanjutan b. Berikan imunisasi Tetanus Imunoglobulin c. Berikan imunisasi TT dan sedatif golongan rendah d. Berikan Imunisasi TT dan Tetanus Imunoglobulin e. Berikan imunisasi Tetanus Imunoglobulin dan sedatif golongan ren dah 4. Setelah pendataan dilakukan, ditemukan seorang perempuan berusia 35 tahun telah melakukan proses aborsi di bantu oleh dukun keadaan situasi darurat bencana, sehingga sulit untuk menemui tenaga kesehatan, dengan riwayat imunisasi TT pada saat caten 10 tahun yang lalu dan pada masa kehamilan ibu ragu akan imunisasi TT yang didapatkannya. Bagaimana cara pemberian terapi tersebut di atas, jika harus diberikan pada waktu bersamaan ? a. Gunakan jarum suntik yang sama ketika persediaan alat yang terbatas b. Suntikan terapi tersebut pada lokasi yang berbeda c. Gunakan jarum suktik yang berbeda dan lokasi yang berbeda d. Gunakan jarum suntik yang sama dan lokasi yang berbeda e. Gunakan jarum suntik yang berbeda dan lokasi yang sama PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 216


5. Setelah pendataan dilakukan, ditemukan seorang perempuan berusia 35 tahun telah melakukan proses aborsi di bantu oleh dukun keadaan situasi darurat bencana, sehingga sulit untuk menemui tenaga kesehatan, dengan riwayat imunisasi TT pada saat caten 10 tahun yang lalu dan pada masa kehamilan ibu ragu akan imunisasi TT yang didapatkannya. Berapakah ketahanan atau manfaat dosis terakhir dari vaksin TT pada kasus di atas jika pasien hanya membutuhkan satu dosis vaksin TT ? a.

≤ 1 tahun

b.

≤ 2 tahun

c.

≤ 3 tahun

d.

≤ 4 tahun

e.

≤ 5 tahun

VIII. DAFTAR PUSTAKA Inter Agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninjauan lapangan . Jakarta: Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. 2008. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan bencana di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. UNFPA dan WHO. 2008. Buku pedoman, RH Kit Antar Lembaga dalam Situasi Krisis . Jakarta: UNFPA dan WHO.



LAMPIRAN PERAWATAN PASKA KEGUGURAN


20 min

1. Demostrasi AVM/ Aspirasi Vakum Manual (Kit 8): pemasangan pada model panggul, pembongkaran dan pemasangan kembali AVM (kalau AVM tidak tersedia, lanjutkan ke point no 2)

2. Fasilitasi Diskusi Kelompok, Menggunakan Informasi Berikut:

- Apa perbedaan antara perawatan paska keguguran dan aborsi itu sendiri? - Mengapa perawatan paska keguguran sangat penting dalam situasi pengungsian? - Pada tingkat pelayanan yang mana (masyarakat, polindes, puskesmas, RS rujukan) perawatan paska keguguran dapat diberikan?

- Pelayanan apa saja yang dapat diberikan pada setiap tingkatan? - Pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi apa apa yang harus tersedia untuk perempuan untuk layanan paska keguguran?

- Dapatkah layanan ini dikoordinasikan? Bagaimana memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke layanan tersebut? (Bagaimana layanan tersebut dapat dikoordinasikan ke dalam fasilitas besar seperti RS rujukan? Bagaimana layanan tersebut dapat dikoordinasikan di antara tingkatan tersebut?)

CATATAN: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________



LAYANAN PASKA KEGUGURAN Lembar Kerja Peserta

PESAN PENTING - Aborsi yang tidak aman adalah penyumbang penting pada kesakitan dan kematian maternal. Sampai 15% dari kematian terkait kehamilan di seluruh dunia adalah akibat aborsi yang tidak aman dan di beberapa negara kematian akibat aborsi yang tidak aman mungkin bertanggung jawab sampai 45% dari semua kematian maternal.

- UNFPA memperkirakan bahwa 25-50% kematian maternal dalam situasi pengungsi mungkin berkaitan dengan aborsi yang tidak aman.

- Kegagalan KB sebagai akibat terhentinya pemakaian, terputusnya layanan kesehatan, perkosaan dan kekerasan seksual menempatkan pengungsi perempuan dan gadis remaja pada resiko khusus dari kehamilan yang tidak direncanakan dan aborsi yang tidak aman.

- Aborsi akan tetap terjadi meskipun dilarang secara hukum. Situasi dengan peraturan hukum yang melarang aborsi, memiliki angka kematian maternal yang lebih tinggi akibat aborsi yang tidak aman. Hal ini bahkan akan lebih besar pada krisis kesehatan.

- Kematian akibat komplikasi aborsi adalah dapat dihindari. Pemerintah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi kemanusiaan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dapat merespon komplikasi dari aborsi yang tidak aman. Kematian akibat komplikasi dari aborsi adalah dapat dihindari.

- Perawatan paska keguguran adalah strategi untuk mengurangi kematian dan penderitaan dari komplikasi aborsi yang tidak ama n dan spontan.



Elemen dari layanan paska keguguran termasuk: > Penanganan kegawatdaruratan dari aborsi yang tidak lengkap dan komplikasi yang potensial mengancam nyawa. > Konseling dan layanan KB paska keguguran. > Keterkaitan antara layanan kegawatdaruratan paska keguguran dan layanan kesehatan reproduksi lainnya.

- Layanan paska keguguran melibatkan semua tingkat layanan, termasuk pendidikan pada masyarakat tentang pencegahan aborsi yang tidak aman. - Layanan paska keguguran harus termasuk pengobatan dan atau rujukan untuk: a. IMS b. VCT/Voluntary Counseling and Testing Test sukarela dan konseling) untuk HIV/AIDS c. Layanan paska kekerasan seksual d. KB e. ANC f. Gizi


MATERI 10 SUPPLY DAN LOGISTIK KESPRO PADA SITUASI KRISIS/DARURAT BENCANA

J

Daftar Isi Materi 10

DAFTAR ISI

I.

DESKRIPSI SINGKAT ...................................................................................... 220

II.


Tujuan Pembelajaran Umum .................................................................. 220

2.

Tujuan Pembelajaran Khusus ................................................................ 221

III.

POKOK BAHASAN ......................................................................................... 221

IV.

BAHAN BELAJAR ........................................................................................... 221

V.

URAIAN MATERI a.

Kit Individu ..................................................................................... 222

b.

Bidan Kit ......................................................................................... 226

c.

Kespro Kit ........................................................................................ 227

d.

Pendistribusian Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana .......................................................................................... 238

VI.

RANGKUMAN ............................................................................................... 239

VII.

EVALUASI ...................................................................................................... 239

VIII. REFERENSI .................................................................................................... 241

IX.

LAMPIRAN .................................................................................................... 242


MATERI 10 : LOGISTIK KESEHATAN REPRODUKSI PADA KIRIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA)

MATERI 10 LOGISTIK KESEHATAN REPRODUKSI PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA) Suplai dan logistik kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana merupakan salah satu topik yang akan dipelajari dalam Paket Pelayanann Awal Minimum (PPAM) dalam situasi darurat bencana. Masa tanggap darurat dalam situasi bencana tidak akan terlepas dari pengelolaan logistik. Selain sebagai support kebutuhan utama masyarakat terkena dampak bencana juga jaminan pemulihan fungsi social masyarakat. Pentingnya Pengelolaan tersebut sehingga perlu ada pedoman yang mengatur persediaan logistic dalam keadaan darurat.

I.

DESKRIPSI SINGKAT Materi ini membahas tentang suplai logistik kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana yang meliputi: penjelasan tentang logistik untuk penerapan PPAM yang terdiri dari bidan kit, Kit kesehatan reproduksi dan kit individual. Termasuk bagaimana menghitung kebutuhan Kit kesehatan reproduksi, membuat dan mendistribusikan Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana. Koordinatorkesehatan reproduksi harus memiliki kemampuan mengkoordinasikan pengelolaan logistik kesehatan reproduksi. Dimulai dari perencanaan kebutuhan, pendistribusian dan monitoring serta evaluasi penggunaan logistik kesehatan reproduksi dengan metoda kuliah interaktif, studi kasus, diskusi kelompok, dan seminar.

II.

TUJUAN PEMBELAJARAN A. Tujuan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti materi ini peserta didik mampumendistribusikan suplai dan logistik kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana



B. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah mempelajari materi ini peserta didik mampu: 1.

Menjelaskan tentang logistik yang diperlukan untuk implementasi PPAM

2.

Menghitung kebutuhan

Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat

bencana 3.

Membuat perencanaan tentang distribusi Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

4.

Melakukan pendistribusian Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana


Pokok Bahasan dan sub pokok bahasan: 1. Logistik yang diperlukan untuk penerapan PPAM 2. Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 3. Penghitungan kebutuhan Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 4. Perencanaan distribusi Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 5. Pendistribusian Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

IV. BAHAN BELAJAR 1. ModulSuplai dan logistik kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 2. LCD 3. Laptop 4. Papan tulis/lembar flipchart 5. Contoh individual kit 6. Lembar studi kasus 7. Spidol 8. Kalkulator



V.

URAIAN MATERI Untuk bisa menerapkan PPAM pada situasi bencana, diperlukan logistik untuk mencapai tujuan PPAM. Logisti untuk menunjang penerapan PPAM terdiri dari: a.

Kit Individu

b.

Kit Bidan/Partus Set

c.

Kit Kesehatan Reproduksi (RH Kit)

Kit Individu Kit individu merupakan paket berisi pakaian, perlengkapan kebersihan diri, perlengkapan bayi, dll, yang disediakan untuk individu yang merupakan target sasaran dari PPAM yaitu diberikan kepada perempuan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir. Kit ini dapat langsung diberikan dalam waktu 1-2 hari saat bencana/tanggap darurat kepada pengungsi setelah melakukan estimasi jumlah sasaran. Terdapat 4 jenis kit individu yaitu:

Kit

Warna

Sasaran

Kit higiene

Biru

Perempuan usia subur

Kit ibu hamil

Hijau

Untuk ibu hamil trimester III

Kit ibu bersalin

Oranye

Untuk ibu paskabersalin/nifas

Kit bayi baru lahir

Merah

Untuk bayi baru lahir bulan

sampai usia 3

Jenis barang yang terdapat di dalam kit individu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan reproduksi pengungsi serta anggaran yang tersedia. Kit di diadakan dan disimpan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Distribusi Individual Kit – Aceh 2004 dan Banjir Jakarta 2013

Pada saat bencana/tanggap darurat, akan sulit mendapatkan data sasaran dari PPAM seperti jumlah wanita usia subur, jumlah ibu hamil, ibu hamil yang akan mengalami komplikasi, jumlah laki-laki yang aktif secara seksual dll. Data yang tersedia biasanya hanya jumlah pengungsi saja.

Jika data riil tidak tersedia, maka perhitungan kebutuhan logistik untuk pelayanan kesehatan reproduksi dapat menggunakan estimasi statistik sebagai berikut: a.

Jumlah wanita usia subur : 25% dari jumlah pengungsi (untuk menghitung kebutuhan pembalut wanita)

b.

Jumlah ibu hamil: 

Jika data angka kelahiran kasar (CBR = Crude Birth Rate) tersedia gunakan CBR untuk mengestimasikan jumlah ibu hamil. Contoh: Jumlah pengungsi : 10.000 jiwa CBR: 35/1.000 kelahiran hidup Estimasi jumlah ibu hamil selama 1 tahun: 35/1.000 x 10.000 = 350 ibu hamil Estimasi jumlah ibu hamil per bulan: 350 : 12 bulan = 29 ibu hamil.



Jika data CBR tidak tersedia, estimasi jumlah ibu hamil adalah 4% dari jumlah pengungsi Estimasi jumlah ibu hamil per bulan = 400 : 12 bulan = 33 ibu hamil 

Ibu hamil yang akan mengalami komplikasi adalah 15-20% dari total jumlah ibu hamil saat ini, dan 5-7% dari ibu hamil akan membutuhkan operasi sesar



Jumlah laki-laki yang aktif secara seksual: 20% dari pengungsi Dll.

Estimasi jumlah ibu hamil selama 1 tahun: 4% x 10.000 = 400 ibu hamil

Koordinator kesehatan reproduksi harus dapat menghitung kebutuhan logistik kesehatan reproduksi pada saat bencana berdasarkan perkiraan lamanya waktu mengungsi.

Daftar individual Kit Kesehatan Reproduksi No

Item

Jumlah per kit

A

Kit bayi baru lahir (0-3 Bulan)

1

Popok katun

12

2

Pakaian bayi katun

12

3

Sarung tangan & sarung kaki

12

Keterangan



4

Selimut gendong

1

5

Topi bayi (flannel)

1

6

Kelambu bayi

1

7

Kain bedong (flannel, soft)

8

Sabun mandi bayi

3(80 gram)

9

Bedak bayi

3 (50 gram)

10

Handuk bayi (halus dan bisa menyerap air) Minyak telon

11

Dikemas terpisah agar tidak rusak dalam penyimpanan

12

1 3 (50 ml)

12

Tas warna merah dengan tulisan Kit Bayi

B.

Kit Ibu Hamil (Trimester ke-3)

1

Bra khusus ibu hamil

1

2

Kain panjang (jarik)

1

3

Celana dalam (big size)

3

4

1

5

Baju hamil lengan daster/baju hamil lengan panjang Selimut

6

Sabun Mandi

7

Pasta gigi

8

Shampoo

3 buah (80 gram) 3 buah (75 gram) 3 botol (90 ml)

9

Sikat gigi

3 buah

10

Handuk

1 buah

11

Tas warna hijau dengan tulisan kit Ibu Hamil

C. 1

Kit Ibu Bersalin (Ibu Paska bersalin/nifas) Bra menyusui

3

2

Kain panjang (jarik)

1

1

1

1



3

Pembalut pasca bersalin

3

4

1

5

Blus berkancing depan untuk menyusui Blus putih berkancing depan

1

6

Celana dalam (big size)

3

7

Selimut

1

8

Sabun Mandi

9

Pasta gigi

10

Shampoo

11

Sikat gigi

12

Korset

3 buah (80 gram) 1 buah

13

Handuk

1 buah

14

Tas warna orange dengan tulisan kit ibu pasca melahirkan

1

D. 1

Kit Kebersihan (Perempuan usia Reproduksi) Sarung

1

2

Handuk

1

3

Sabun Mandi

4

Pasta gigi

5

Shampoo


6

Pembalut wanita

7 8

Pakaian dalam wanita: bra dan celana dalam Sandal jepit

1 pasang

9

Selimut

1 buah

10

Sikat gigi

3 buah

11

Plastik sampah untuk pembalut

1 buah

12

Sisir

1 buah


3 pack @ isi 10 buah 3 set



13

Tas warna biru dengan tulisan hygiene kit

Pada saat bencana/tanggap darurat ketersediaan semua jenis kit sangat diperlukan. Namun, apabila terdapat kendala dalam pendanaan dapat dipilih jenis barang yang benar benar dibutuhkan oleh sasaran, sebagai contoh: wanita usia subur membutuhkan pakaian dalam dan pembalut. Kit disediakan oleh pemerintah dan disimpan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau pengadaan dan penyediaankit individu dapat dikoordinasikan dengan sektor atau lembaga lain, misalnya bantuan pihak swasta.

Kit Individu Kesehatan Reproduksi Bidan Kit

Pada saat bencana/tanggap darurat, alat-alat kesehatan kemungkinan banyak yang rusak termasuk alat kesehatan yang digunakan untuk menolong persalinan.Bidan kit dapat diberikan kepada bidan untuk mengganti peralatan yang hilang saat bencana/tanggap darurat sehingga masih bisa melakukan pelayanan seperti sediakala. Kit untuk bidan dapat diadakan sebelum bencana sebagai persediaan dan di simpan/diadakan di gudang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kit ini dapat didistribusikan sesegera mungkin pada saat bencana/tanggap darurat apabila dibutuhkan. Pada pertolongan persalinan mungkin diperlukan juga beberapa alat tambahan PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 226


seperti:baskom dan tempat air mengalir untuk mencuci tangan yang perlu dipikirkan penyediaannya.

Serah Terima Bidan Kit – Gempa Padang 2009

Kit Kesehatan Reproduksi (RH Kit )

Untuk melaksanakan PPAM kesehatan reproduksi yaitu dalam memberikan pelayanan klinis

bagi

penyintas

perkosaan,

mengurangi

penularan

HIV

serta

mencegah

meningkatnya kesakitan dan kematian ibu dan neonatal, telah dirancang paket paket yang berisi obat dan alat kesehatan

yang dibutuhkan yang disebut Kit Kesehatan

Reproduksi (Kit RH). Kit kesehatan reproduksi dikemas dan diberi nomor sesuai dengan jenis tindakan yang akan dilakukan. Alat, obat dan bahan habis pakai tersedia lengkap di tiap kemasan. Sebagai contoh: Kit nomor 2 untuk pertolongan persalinan bersih , Kit nomor 12 untuk transfusi darah. Kit nomor 4 untuk kontrasepsi oral dan injeksi dan lain sebagainya. Penomoran ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan penggunaannya pada saat bencana/tanggap darurat. Kit kesehatan reproduksi dirancang untuk digunakan dalam jangka waktu tiga bulan untuk jumlah penduduk tertentu.Kebutuhan kit tergantung pada jumlah pengungsi, dan jenis pelayanan yang akan diberikan dan perkiraan lamanya waktu mengungsi. Pendistribusian kit kesehatan reproduksi harus diikuti dengan penjelasan kepada penerima tentang isi kit, cara menyimpan dan penggunaannya. Harus diingat bahwa kit kesehatan reproduksi terdiri dari alat dan obat yang sama dengan yang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Perbedaannya adalah alat dan obat tersebut sudah dikemas sehingga



memudahkan

petugas

kesehatan

dalam

memberikan

pelayanan

pada

dalam

penanggulangan bencana. Apabila terjadi bencanaberskala besar dimana dibutuhkan peralatan dan obat untuk pelayanan kesehatan reproduksi yang mendesak dan kit belum tersedia, Dinas Kesehatan setempat dapat mengajukan permohonan bantuan penyediaan kit kesehatan reproduksi kepada Kementerian Kesehatan yang akan didatangkan dari Copenhagen, Denmark yang merupakan gudang logistik untuk bantuan kemanusiaan internasional. Pada saat memesan, rencanakan pendistribusiannya. Rencana tersebut yang meliputi kemana akan dikirimkan, kondisi medan, alat transportasi yang akan digunakan dan gudang penyimpanan sementara.Kit kesehatan reproduksi hanya dapat dipesan pada dalam penanggulangan bencana. Perlu dipertimbangkan bahwa pengajuan kebutuhan kit kesehatan reproduksi dilakukan apabila memang benar benar dibutuhkan.Bila masih ada fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berfungsi, disarankan untuk dimanfaatkan secara optimal.Pemerintah/Dinas Kesehatan setempat dapat menyediakan Kit kesehatan reproduksi dan bahan habis pakai secara lokal sesuai pedoman. Koordinator kesehatan reproduksi harus memastikan bahwa obat dan alat kesehatan tersedia dan terintegrasi kedalam sistem pelayanan yang sudah ada. Selain itu, Koordinator kesehatan reproduksi harus melakukan pengenalan singkat tentang isi dan cara penggunaan kit kesehatan reproduksi serta memastikan kit tersebut digunakan.

Kit Kesehatan Reproduksi/Kit RH Kit

kesehatan

reproduksi

terdiri

dari

tigablok,

masing-masingblok

ditujukan

bagitingkat pelayanan kesehatanyangberbeda: 

Blok 1

:

Tingkat

masyarakat

dan

pelayanankesehatandasar

untuk10.000

orang/3bulan 

Blok 2

:

Tingkat pelayanan kesehatan dasar danrumah sakitrujukan untuk 30.000 orang/3 bulan



Blok 3

:

Tingkat rumah sakit rujukan untuk150.000 orang/3 bulan



Blok1 Blok1 terdiridari6 kit (kit 0 sampai 5).Perlengkapan ini ditujukan untuk memberikan pelayanankesehatanreproduksidi

tingkatmasyarakat

danperawatan

kesehatan

dasar.Kitini berisi obat-obatandan bahanhabis pakai. Kit1, 2 dan3 terdiri dari dua bagian, AdanB,yangdapatdipesan secaraterpisah.

Blok2 Blok2 terdiridari5 kit (kit 6 sampai 10)yangberisi bahan habis pakai danbahanyangdapat digunakan kembali.Perlengkapan ini ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi padatingkatpuskesmas ataurumah sakit.

Blok3 Blok3 terdiridari2kit (kit 11 dan 12) yangberisi bahanhabis pakai danperlengkapan yang dapatdigunakan kembaliuntukmemberikan pelayananPONEKpadatingkatrujukan (bedah caesar).Kit 11 terdiri dariduabagian, AdanB,yangdapatdipesan secaraterpisah.

KitKesehatan Reproduksi BLOK 1 No Kit

Nama Kit

Kode Warna

Kit 0

Administrasi

Oranye

Kit 1

Kondom

Merah

Kit2

Kit3



BagianA:kondomlaki-laki



BagianB:kondom perempuan)

KelahiranBersih(Perorangan) 

BagianA:kitpersalinanbersih



Bagian B: untuk dukun bayi

PascaPerkosaan 

Birutua

Merah muda

BagianA:PilKontrasepsidaruratdanpengobatanI MS



BagianB:PPP



Kit4

Kontrasepsioraldaninjeksi

Putih

Kit5

Pengobatan IMS (InfeksiMenularSeksual)

Birumuda/ Turquoise

BLOK 2 Kit6

Kitpersalinan(FasilitasKesehatan)

Coklat

Kit 7

AKDR

Hitam

Kit8

PenanggulanganKomplikasiKegugurandanAborsi

Kuning

Kit9

Menjahit Sobekan (leherrahim

Ungu

danvagina)danPemeriksaanvagina Kit10

Persalinandengan Vakum(Manual)

Abu-abu

BLOK 3 Kit 11

Tingkat rujukan

Hijaufluoresens

 Bagian A: peralatan  Bagian B: obat-obatan dan bahan habis pakai

Kit 12

Transfusi Darah

Hijau Tua

Contoh kemasan kit kesehatan reproduksi CARA MENGHITUNG KEBUTUHAN KIT KESEHATAN REPRODUKSI Kit kesehatan reproduksi sudah dirancang untuk sejumlah penduduk tertentu.Saat memesan Kit Kesehatan Reproduksi tidak perlu menghitung jumlah masing-masing alat dan obat, tapi hanya diperlukan data jumlah pengungsi saja. Misalnya: Blok 1 untuk 10.000 penduduk selama 3 bulan.  Jika pengungsi sebanyak 50,000 orang maka kit yang akan dipesan sebanyak : 50.000 : 10.000 = 5 kit Blok 2 untuk 30.000 penduduk selama 3 bulan  Jumlah pengungsi: 50.000 maka kit yang akan dipesan adalah: 50.000 : 30.000 = 1.6  pesan 2 set Kit tidak bisa dipesan sebanyak 1,5 melainkan harus dibulatkan dan sisa obat dan bahan habis pakai bisa digunakan untuk waktu lebih dari 3 bulan. Apabila masa tanggap darurat bencana telah lewat dan masih terdapat sisa alat, obat dan bahan habis pakai dari kit kesehatan reproduksi maka harus diserahkan kepada Dinas Kesehatan setempat untuk diatur pemanfaatannya sesuai dengan peraturan . PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) PEGANGAN MAHASISWI | MODUL yangberlaku BAHAN AJAR

KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 230


Gambar kit Kesehatan Reproduksi: Kit 0 -12

Kit 0 : Administrasi

Kit 1 : Kondom : bagian A dan B Bagian A kondom laki-laki

Bagian B: kondom perempuan



Kit 2 : Persalinan bersih, Individual

Kit 3 : Perawatan Pasca Perkosaan



Kit 4: Kit kontrasepsi oral dan suntik 

cycle Levonorgestrel 0.15mg+Ethinyloestradiol 0.03mg



Leaflet penggunaan pil kombinasi



Postinor 2



Leaflet Kontrasepsi darurat



Pill progestin



Medroxyprogesterone Acetate Inj 150 mg/ 1 ml



Spuit, disposable 2 ml



Jarum, disposable, 21 G



Chlorhexidine sol. 1 L



Safety box

Kit 5 : Pengobatan untuk Infeksi Menular Seksual



Kit 6 : Pertolongan persalinan diklinik



Kit 7 : Alat Kontrasepsi dalam Rahim (IUD)

Kit 8 : Penanganan Keguguran dan komplikasi aborsi



Kit 9 : Jahitan Sobekan (Vagina dan Leher rahim ) dan kit pemeriksaan vagina

Kit 10 : Persalinan dengan Ekstraksi Vakum



Kit 11 : Rujukan untuk Kesehatan Reproduksi: Kit operasi sesar

Kit 12 : Transfusi darah

Logistik Kontrasepsi Keluarga Berencana bukan merupakan bagian dari PPAM, tapi sangat penting untuk memastikan kontrasepsi tersedia bagi pasangan yang sudah memakai alat kontrasepsi sebelumnya untuk melanjutkan pemakaian KB. Ada 2 kit di kit kesehatan reproduksi yang berupa alat kontrasepsi yaitu kit no 4: kit kontrasepsi oral dan kit no 7 yaitu kit IUD. PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 237


Jumlah kit no 3 dan 7 y ang dipesan adalah sesuai dengan jumlah pengungsi.

Bagaimanakah merencanakan distribusi Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana? Kit kesehatan reproduksi hanya dipakai dalam fase akut kondisi darurat saat alat dan bahan tidak tersedia. Tidak dianjurkan untuk memesan kembali kit kesehatan reproduksi, setelah situasi stabil gunakan proses dan jalur pengadaan lokal seperti pada saat situasi normal. Berdasarkan data inventarisasi kebutuhan maka disusunlah perencanaan pendistribusian logistik dan peralatan kesehatan reproduksi. Perencanaan pendistribusian terdiri dari data: siapa saja yang akan menerima bantuan, prioritas bantuan logistik dan peralatan yang diperlukan, kapan waktu penyampaian, lokasi, cara penyampaian, alat transportasi yang digunakan, siapa yang bertanggung jawab atas penyampaian tersebut.

Maksud dan Tujuan Pendistribusian adalah : a.

Mengetahui sasaran penerima bantuan dengan tepat.

b.

Mengetahui jenis dan jumlah bantuan logistik dan peralatan yang harus disampaikan.

c.

Merencanakan cara penyampaian atau pengangkutannya.

Bagaimanakah cara mendistribusian Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana? Berdasarkan data perencanaan pendistribusian, maka dilaksanakan pengangkutan. Dukungan logistik dan peralatan yang dibutuhkan harus tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat kebutuhan dan tepat sasaran, berdasarkan skala prioritas dan standar pelayanan. Jenis Pengangkutan terdiri dari angkutan darat, laut, sungai, danau dan udara, ba ik secara komersial maupun non komersial yang berdasarkan kepada ketentuan yang berlaku. Pemilihan moda angkutan berdasarkan pertimbangan: Situasi dan kondisi keadaan



darurat, Kecepatan distribusi, Ketersediaan alat angkutan dan infrastruktur yang ada, Kondisi wilayah asal dan tujuan, Efektifitas dan efisiensi, Keamanan dan kese lamatan. Inventarisasi kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan penyampaian sampai dengan pertanggungan jawab logistik dan peralatan kepada yang terkena bencana memerlukan bantuan dari pihak militer, kepolisian, badan usaha, lembaga swadaya masyarakat maupun instansi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri, atas komando yang berwenang serta memperhatikan rantai pasokan yang efektif dan efisien.

VI.

RANGKUMAN : 

Untuk penerapan PPAM diperlukan dukungan ketersediaan logistik



Logistik untuk penerapan PPAM terdiri dari:



o

Individual kit

o

Bidan Kit

o

Kit Kesehatan Reproduksi

Koordinator kesehatan reproduksi harus dapat menghitung kebutuhan logistik kesehatan reproduksi pada saat bencana berdasarkan perkiraan lamanya waktu mengungsi.



kit kesehatan reproduksi terdiri dari alat dan obat yang sama dengan y ang tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan. Perbedaannya adalah alat dan obat tersebut sudah dikemas sehingga memudahkan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada dalam penanggulangan bencana.

VII.

EVALUASI Pada pelaksanaan evaluasi sesi, dosen/pengajr dapat menggali lebih dalam pemahaman peserta didik dalam menangkap/menyerap materi yang diberikan.

Soal Cerita Kejadian tsunami di Aceh adalah bencana berkala besar, dimana banyak sekali fasilitas kesehatan yang hancur dan tenaga kesehatan termasuk bidan yang menjadi korban. Setidaknya 20,000 pengungsi membuat pemukiman dekat desa didaerah

Aceh,

sekitar

34

km

dari

perbatasan

Aceh.

Tidak

sanggup



mengakomodasi

kebutuhan

pengungsi,

pemerintah

meminta

bantuan

internasional. Pengungsi tinggal di penampungan sementara yang dibuat dari rumput ilalang, ranting dan beberapa daun pisang. Air diperoleh dari sungai Alam tidak jauh dari camp, tetapi ada masalah dengan sumber air. Laporan menunjukkan adanya sanitas yang buruk untuk pengungsi, PU sudah diminta untuk membuat Toilet/WC dan menyusun titik distribusi air. Ada masalah dengan bahan untuk memasak, tapi ada kayu dengan jarak sekitar 1 km, dimana perempuan dapat pergi untuk mendapat kayu bakar. Pengungsi membawa beberapa bahan makanan, tapi sudah habis. Penduduk lokal dan beberapa organisasi dari pemerintah mencoba membantu dan WFP telah memulai jalur pendistribusian makanan. Masalah kesehatan di Aceh termasuk malaria, kolera, campak, tbc, HIV, meningitis, diare, ISPA dan penyakit kulit. Meskipun belum ada survey yang dilakukan, nampaknya malnutrisi merupakan masalah yang significant. Ada peningkatan kasus trauma karena banyak orang datang dengan luka dan ada laporan tentang perkosaan, penculikan perempuan, gadis remaja, anak laki-laki dan perempuan oleh laki-laki bersenjata. Komplikasi kebidanan umum terjadi dan meskipun angka kematian ibu tidak diketahui, ini dianggap cukup tinggi. Transportasi ke daerah ini memungkinkan dengan jalur darat dan udara. Semua adalah problematis sekarang ini. Jalan sekitar terkena banjir dan akses ke beberapa daerah terputus untuk beberapa hari. .

Tugas anda Pagi ini ada pertemuan koordinasi darurat antar lembaga. Anda diberi penjelasan tentang kondisi seperti di atas dan diminta untuk membuat koordinasi Kesehatan Reproduksi dan seksual bagi pengungsi di propinsi Aceh. Sebelum pertermuan anda menemukan beberapa indikator. Diskusikan langkah-langkah selanjutnya: 1.

Prioritas Kesehatan Reproduksi apa yang harus di utamakan?



2.

Kit apa saja yang akan dipesan dan berapa banyak?

VIII. DAFTAR PUSTAKA  Kementrian Kesehatan, Buku pedoman nasional kesehatan reproduksi dap[ada

situais bencana, 2014  Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku

Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninauan lapangan . Jakarta: Inter agency Working Group

on Reproductive Health in Crises.  Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. 2008. Pedoman Praktis

Kesehatan


Kesehatan RI dan UNFPA.  UNFPA ,Buku manual Kit Kesehatan Reproduksi, , 2011



LAMPIRAN Latihan Logistik Study kasus Nusantara dan Khatulistiwa (diadaptasi dari the ICRC HELP course)

Laporan Setelah terjadinya pertikaian kekerasan antara pemberontak Patriot dengan tentara pemerintah di Nusantara, sejumlah penduduk Nusantara yang tidak diketahui mengungsi melintasi batas ke Negara Khatulistiwa. Setidaknya 20,000 pengungsi membuat pemukiman dekat desa Karimun, sekitar 34 km dari perbatasan Nusantara. Pengungsi mendapat limpahan sumber daya bagi yang bermukim di kabupaten Buah Pinang. Tidak sanggup mengakomodasi kebutuhan pengungsi, pemerintah Khatulistiwa meminta bantuan internasional. Dalam waktu bersamaan pemerintah Khatulistiwa mencoba melakukan mediasi dengan 2 pihak yang terlibat dengan konflik Nusantara. Pengungsi tinggal di penampungan sementara yang dibuat dari rumput ilalang, ranting dan beberapa daun pisang. Air diperoleh dari sungai Alam tidak jauh dari camp, tetapi ada masalah dengan sumber air. Laporan menunjukkan adanya sanitas yang buruk untuk pengungsi, Oxfam sudah diminta untuk

membuat Toilet/WC dan menyusun titik

distribusi air. Ada masalah dengan bahan untuk memasak, tapi ada kayu dengan jarak sekitar 1 km, dimana perempuan dapat pergi untuk mendapat kayu bakar. Pengungsi membawa beberapa bahan makanan, tapi sudah habis. Penduduk lokal dan beberapa organisasi dari Khatulistiwa mencoba membantu dan WFP telah memulai jalur pendistribusian makanan. Masalah kesehatan di propinsi termasuk malaria, kolera, campak, tbc, HIV, meningitis, diare, ISPA dan penyakit kulit. Meskipun belum ada survey yang dilakukan, nampaknya malnutrisi merupakan masalah yang significant. Ada peningkatan kasus trauma karena banyak orang datang dengan luka dan ada laporan tentang perkosaan , penculikan perempuan, gadis remaja, anak laki-laki dan perempuan oleh laki-laki bersenjata. Komplikasi kebidanan umum terjadi dan meskipun angka kematian ibu tidak diketahui, ini dianggap cukup tinggi..



Ada beberapa pusat kesehatan dan pos kesehatan tersebar di sekitar 3 kabupaten di propinsi Nagari. Pelatihan untuk pekerja Pelayanan Kesehatan Primer telah dilakukan di Khatulistiwa beberapa tahun yang lalu, tapi jumlah yang sudah dilatih masih belum memenuhi kebutuhan. Beberapa dukun bayi mendapat pelatihan sekitar 10 tahun yang lalu. Beberapa organisasi mulai memberikan layan an kesehatan terbatas untuk pengungsi (IRC, MSF, Betaland Red Cross, Islamic Relief). Sudah terjadi kekurangan obat dan supplies yang cukup besar. Transportasi ke daerah ini memungkinkan dengan jalur darat, kereta dan udara. Semua adalah problematis sekarang ini. Jalan sekitar Taruna terkena banjir dan akses ke beberapa daerah terputus untuk beberapa hari.

Tugas anda: Pagi ini ada pertemuan koordinasi darurat antar lembaga. Anda diberi penjelasan tentang kondisi seperti di atas dan diminta untuk membuat koordinasi Kesehatan Reproduksi dan seksual bagi pengungsi di propinsi Nagari. Sebelum pertermuan anda menemukan beberapa indikator. Diskusikan langkah-langkah selanjutnya: 3. Assessment apa yang harus dilakukan? 4. Prioritas Kesehatan Reproduksi apa yang harus diutamakan? 5. Kit apa saja yang akan dipesan dan berapa banyak? 6. Hitung kebutuhan ruangan untuk penyimpanan (dalam meter kubik) 7. Buatlah rencana distribusi untuk masing-masing kit, kemana lokasi pengiriman, menggunakan alat transportasi apa termasuk mengidentifikasi partner yang akan diajak bekerja sama. Buat table rencana distribusi dengan petanya.

Lakukan diskusi selama 45 menit dan tulis hasilnya dalam kertas flipchat untuk dipresentasikan (15 menit)



INDIKATOR KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK Nusantara

(Hampir seluruh data bertanggal mulai dari DHS terakhir 1998) Indikator demografi dasar

Totalpopulasi

23300000

Rasio Jenis Kelamin(M:100F)

99,6% dari perempuan yang

berusia 15 – 49

24,6%

Persentase usia <5 tahun

20,1%

Totaltingkat kesuburan (perwanita)

7,1

Indikator Safe motherhood Angka kelahirankasar (per1000populasi)

51

Angka kematian neonatal (0–4minggu) (per1000kelahiran hidup)

25

Rasio kematian Ibu (per100.000kelahiran yang selamat)

1100(kisaran

perkiraan:9001200) Resiko kematian ibu sepanjang hidup

1in11

Aborsi yang tidak aman (berbahaya)

tidak tersedia

Anemiapada wanita hamil

tidak tersedia

IMS termasuk HIV/AIDS Dewasa yang mengidap HIV/AIDS(%) 9%(desa)–22%(kota) Pria (15-49)yang melaporkan mengalami uretritispada akhir tahun (%)

11.7%(desa)–18.7%(kota)

Indikator KB

Prevalensi KB (semua metode)(%dari wanita 15–49)15%(1995) Gabungan metode kontrasepsi Kondom 10% PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA 244


Pil 7% Injeksi/ Suntikan 28% IUD0.4% Sterilisasi Wanita 1% Metode tradisional 53%



-----------o0o----------


LAMPIRAN

1.

Check List PPAM Kespro

2.

Daftar Obat dan Alat Habis Pakai

3.

Silabus

Lampiran LAMPIRAN CHECK LIST UNTUK PPAM KESEHATAN REPRODUKSI 







Kumpulkan atau perkirakan informasi dasar demografi -

Jumlah Penduduk

-

Jumlah Wanita Usia Subur

-

Jumlah Pria Usia Subur

-

Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate)

-

Angka Kematian menurut Usia (Age-Specific Death Rate)

-

Jumlah Wanita Hamil

-

Jumlah Wanita Menyusui

Pencegahan dan manajemen akibat kekerasan pada perempuan dan kekerasan seksual Sistem pencegahan kekerasan seksual sudah berfungsi -

Pelayanan kesehatan sudah mampu mengelola akibat kekerasan seksual

-

Petugas dilatih atau dilatih ulang mengenai sistem pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus kekerasan seksual

Pencegahan penularan HIV Bahan – bahan untuk penerapan kewaspadaan umum yang memadai telah disiapkan -

Kondom dibeli dan didistribusikan

-

Petugas kesehatan dilatih dalam penerapan kewaspadaan umum

Pencegahan peningkatan kesakitan dan kematian maternal dan bayi baru lahir Kit persalinan bersih untuk melahirkan tanpa nakes di distribusikan -

Kit persalinan untuk di fasilitas kesehatan atau sejenisnya sudah tersedia ditingkat pelayanan dasar



-

Kemampuan tenaga dinilai dan pelatihan dilaksanakan

-

Sistem rujukan kedaruratan kebidanan berfungsi

Perencanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif Informasi dasar dikumpulkan (mortalitas, prevalensi HIV, Contraseptive Prevalence Rate) -



Penentuan tempat komprehensif

untuk

menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

reproduksi

Identifikasi organisasi dan individu untuk memudahkan pelaksanaan PPAM Koordinator umum kesehatan reproduksi telah siap dan berfungsi di bawah tim koordinasi kesehatan -

Focal point kesehatan reproduksi di tempat penampungan pengungsi dan organisasi pelaksanan telah siap

-

Petugas dilatih dan dibuat peka terhadap aspek – aspek teknis, kultur, etika, keagamaan, hukum kesehatan reproduksi serta kesadaran akan masalah g ender

-

Bahan – bahan untuk implementasi PPAM sudah tersedia dan dipakai


Lampiran LAMPIRAN ALAT, OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK PERSALINAN NORMAL 1. Alat – alat untuk Persalinan Normal di Pos Kesehatan a. Peralatan Umum - Sphygmomanometer - Stetoscope - Basin Kidney (2 buah) - Thermometer Clinic Oral/Rectal (4 buah) - Surgeons Hand Brush - Utility Apron - HB Meter Sahli - Inkubator - Ambu Bag - Tabung Oxygen dan regulator b. Peralatan Persalinan - Gunting tali pusat - Gunting Curved Mayo - Forceps Spring Type - Stainless Steel Instrument Box - Klem Kelly (2 buah) atau Kocker - Benang untuk mengikat umbilical cord - Katheter Female Urethral Disposable 12 FR - Klem ½ Kocker atau Kelly - Sarung tanganSTT (Desinfektan tingkat tinggi) - Kateter penghisap lendir Dee Lee - Partograf - Thermometer - Fetoscope/Stetoscope Laenec/Alat Dopler - Jarum Suntik - Pemegang Jarum - Pinset - Benang Catgut - Jam dengan jarum detik - Celemek - Perlak untuk alasp persalinan - Timbangan Bayi - Meteran Kain - Kantong Plastik c. Peralatan Sterilisasi (sama dengan Kit no. 6 UNFPA) - Sterilisator, kerosane single burner pressure (2 buah) - Sterilizer dressing (1 buah) - Autoclav tape (3 buah) - Timer (1 buah) d. Peralatan Pencahayaan - Lampu Frontal dengan adaftor untuk 4 battery R6 - Battery, dry cell, R6, alkaline 1,5 V (10 buah) - Kerosene stormlamp + extra socks PEGANGAN MAHASISWI | MODUL BAHAN AJAR PELAYANAN AWAL MINIMUM (PPAM) KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) PADA KRISIS KESEHATAN (SITUASI TANGGAP DARURAT BENCANA

Lampiran

2.

Alat untuk Persalinan Normal di Rumah (tidak ada tenaga kesehatan) (Jika tidak ada tenaga kesehatan, ibu dibekali dengan kit persalinan normal (sama dengan sub kit no. 2 UNFPA) - Sabun - Plastik - Gunting (Razor Blade) - Benang untuk mengikat umbilical cord - Lembaran gambar instruksi (Pictorial Instruction Sheet) - Kain Katun 2 M x 1M

3.

Obat dan bahan habis pakai untuk persalinan normal per orang - Sabun dan Detergent - Sarung Tangan - Syringe 50 ml (2 buah) - Suture syntetic sterile (absorbable) sertix semi-circled, rounded 3/8, 2/0 (36 buah) - Gauze – pad sterile 12-PYL 76x76 mm (20/pck) (10 bungkus) - Canulla IV 20G (25 buah) - Plaster, adhesive tape, roll 2cm x 20 (3 buah) - IV-infusion set (5 buah) - Syringes 10 ml, disposable/needles 21G (20 buah) - Syringes 2 ml, disposable/needles 21 G (50 buah) - Needle hypo disposable 18 G (100 buah) - Cotton wood absorbent, non sterile, 100g (14 buah) - Bumboxes for safe needle disposal (6 buah) - Betadine - Alkohol 70%

4.

Bahan – bahan yang harus disiapkan ibu untuk melahirkan d i rumah/fasilitas kesehatan - Baju, sarung, celana dalam, handuk, kain penyeka (waslap) - Sabun, baskom isi air matang, pembalut - Handuk bersih dan selimut untuk bayi, topi bayi - Kantong plastik atau pot tanah liat untuk ari – ari - Keranjang sampah tertutup (jika melahirkan dirumah)


Lampiran

OBAT DAN BAHAN HABIS PAKAI UNTUK KOMPLIKASI PERSALINAN (KEGAWATDARURATAN) PER ORANG Jumlah penduduk pengungsi diperkirakan Jumlah ibu hamil Proporsi ibu hamil yang beresiko Jumlah ibu resiko tinggi Perdarahan Pre/eklampsi Infeksi Anafilaktik shock Robekan jalan lahir

4.000 Jiwa 2,7% dari jumlah penduduk 20% 0,2 x 0,027 x 4.000 0,4 x 22 0,2 x 22 0,2 x 22 0,1 x 22 0,6 x 0,027 x 22

= 22 =9 =5 =5 =3 = 65

Kebutuhan obat dan bahan habis pakai kegawatdaruratan sebagai berikut: a. Perdarahan : 9 Kasus Ringer laktat /NACL 4x9 = 52 botol Dextran 70-larutan infus 6% steril 1x9 = 9 botol Ergometrin 1x9 = 9 ampul Oxytocyn 1x9 = 9 ampul b. Glukose 5% Diazepam 20 mg injection Magnesium Sulfat 20 ml – 20% Fenobarbital 100 mg Fenobarbital Supp Calcium Gluconas Methyl Dopa Tablet 125mg

Pre – eklamsia/ eklamsia : 5 kasus 4x3 = 12 botol 1x3 = 3 ampul 6x3 = 18 Falcon 15 x 5 = 75 tablet 2x3 = 6 Supp 1x3 = 3 Ampul 60 x 5 = 300 Tablet

Ampicillin 1 g – p.e Ampicillin 500 mg p.o Fenobarbital 30 mg p.o Oxitocin Dextrose 5% Kotrimoksasol

Infeksi : 5 kasus 3 x5 = 15 botol 20 x 5 = 100 Tablet 10 x 5 = 50 tablet 1x5 = 5 ampul 1 x5 = 5 botol 20 x 5 = 100 tablet

Adrenalin injection Dexamethason Diphenhidramin NaCl Infus

Anafilatik Shock : 3 kasus 2x3 = 6 Ampul 2x3 = 6 Ampul 2x3 = 6 Ampul 2x3 = 6 Botol

Jarum jahit 9-12 Benang sutera Benang catgut Oxytocin

Robekan Jalan Lahir : 65 kasus = 1 box = 3 box = 3 box 2 x 65 = 130 Ampul

c.

d.

e.


Lampiran Lidocain Injection Ampicilin 500mg Thiamine 50mg Parasetamol 500mg Betadine 120 ml Plester Kasa Pembalut 200 x 80 cm Alat suntik 2,5 ml Infusion set dewasa Aquaset steril 500ml Aquadest pro injection 20 ml

= 2 box 2 x 65 = 1.300 tablet 9 x 65 = 585 Tablet 16 x 65 = 1040 tablet = 12 botol = 6 rol = 15 buah = 100 buah = 20 set = 2 botol = 20 flacon


SILABUS

MATA KULIAH

: Paket Pelyanan Awal Minimum (PPAM) Kesehata n Reproduksi pada situasi darurat bencana

KODE MATA KULIAH

: BD.

BEBAN STUDI

: 2 SKS ( T : 1 , P : 1 )

PENEMPATAN

: SEMESTER…….

PENGAJAR

:

KOORDINATOR MATA AJAR :

A.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang kesehat an reproduksi dalam situasi darurat bencana yang meliputi konsep Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi pada situasi darurat bencana, Kebijakan Kesehat an Reproduksi pada situasi darurat bencana, Mekanisme Koordinasi untuk Implementasi Paket Pelayanan Awal minimum (PPAM) pada situasi darurat bencana, Kesehatan Reproduksi Remaja pada situasi darurat bencana, Pencegahan IMS&HIV pada situasi darurat bencana, Pencegahan Kesakitan dan Kematian Maternal dan Neonatal pada situasi darurat bencana, Keluarga Berencana pada situasi darurat bencana, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Gender/Seksual Gender Basic Violence (SGBV) pada situas darurat bencana, Asuhan Pasca Keguguran pada situasi darurat bencana serta Suplai dan Logistik Kesehatan Reproduksi pada situasi darurat bencana. B.

KOMPETENSI

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini peserta didik diharapkan mampu: 1. Memahami definisi PPAM, pentingnya PPAM kesehatan reproduksi, komponen-komponen dalam PPAM dan cara mengakses informasi PPAM dalam situasi darurat bencana 2. Menjelaskan kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan reproduksipada situasi darurat bencana 3. Memahami mekanisme koordinasi pada situasi pada situasi darurat bencana yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan seksual, kesehatan seksual berbasis gender dan HIV 4. Melaksanakan kesehatan reproduksi remaja pada situasi darurat bencana

5. Mengidentifkasi tentang penularan infeksi menular seksual pada situasi darurat bencana 6. Melaksanakan pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada situasi darurat bencana 7. Melaksanakan pelayanan KB dalam situasi darurat bencana 8. Mengidentifikasi pencegahan kekerasan berbasis gender pada situasi darurat bencana 9. Memberikan asuhan pasca keguguran pada situasi darurat bencana 10. Mendistribusikan suplai dan logistik kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana D. POKOK BAHASAN

1.

Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) Kesehatan Reproduksi pada situasi darurat bencana

2.

Kebijakan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

3.

Mekanisme koordinasi untuk implementasi Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) pada situasi darurat bencana

4.

Kesehatan reproduksi remaja pada situasi darurat bencana

5.

Pencegahan IMS & HIV pada situasi darurat bencana

6.

Pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada situasi darurat bencana

7.

Keluarga Berencana pada situasi darurat bencana

8.

Pencegahan dan penanganan kekerasan sesual berbasis gender/Seksual Gender Basic Violence (SGBV) dalam situasi darurat bencana

9.

Asuhan Pasca Keguguran dalam Situasi Darurat Bencana

10. Suplai dan logistik kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

E.

METODA PEMBELAJARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.

Kuliah Interaktif Tutorial Role Play Studi Kasus Simulasi / Demonstrasi Diskusi kelompok Menonton video

WAKTU DAN TEMPAT PERKULIAHAN

Waktu Perkuliahan Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

: : :

G. EVALUASI

UTS UAS Penugasan Kehadiran Presentasi

: : : : :

H. BUKU SUMBER

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pedoman Lapangan Antar-lembaga Kesehatan Reproduksi dalam situasi darurat bencana: Revisi untuk peninjauan lapangan (2010) UNFPA, IPPF, UNSW, (2009) Facilitor’s Manual : Training on the Minimum Initial Service Packag e (MISP) for Sexual and Reproductive Health in Crises, A Course fo SRH Coordinators Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. 2010. Buku Pedoman Lapangan Antar lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana. Revisi untuk peninauan lapangan. Jakarta: Inter agency Working Group on Reproductive Health in Crises. Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. 2008. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan bencana di Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI dan UNFPA. Women Commision. 2007. Paket Pelayanan Awal Minimum Untuk Kesehatan Reproduksi Dalam situasi Krisis. Modul pembelajaran jarak jauh. http:// www.womenscommission.org . UNFPA dan WHO. 2008. Buku pedoman, RH Kit Antar Lembaga dalam Situasi Krisis. Jakarta: UNFPA dan WHO.

KETERANGAN : Uraian beban studi

2 SKS ( T : 1, P: 1) : T = 1T x 1 jam x 16 Minggu = 16 J am P = 1 P x 2 jam x 16 Minggu = 32 Jam

PENJABARAN SILABUS

P= PERTEMUAN, T = Teori, Pr = Praktik WAKTU

P

HARI/

TIK

POKOK/SUB POKOK BAHASAN

1

Peserta didik diharapkan mampu memahami definisi PPAM, pentingnya PPAM kesehatan reproduksi, komponenkomponen dalam PPAM dan cara mengakses informasi PPAM dalam situasi darurat

1. Menjelaskan definisi PPAM kesehatan reproduksi dalam situai darurat bencana 2. Menjelaskan pentingnya PPAM kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 3. Menjelaskan komponen-komponen dalam PPAM kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana 4. Menjelaskan cara mengakses Informasi PPAM kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

1

Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana

1. 2. 3. 4.

T

Pr

1

2

2

3

TANGGAL

Menjelaskan definisi kesehatan reproduksi Menjelaskan hak-hak reproduksi, Menjelaskan ruang lingkup kesehatan reproduksi, Menjelaskan masalah kesehatan reproduksi pada situasi darurat 5. Menjelaskan kebijakan dan strategi nasional tentang pelayanan kesehatan reproduksi pada situasi darurat bencana

METODE

PENGAJAR

WAKTU

P 3

4

HARI/

T

Pr

2

2

2

2

TANGGAL

TIK Peserta didik diharapkan mampu memahami mekanisme koordinasi pada situasi darurat bencana yang berfokus pada kesehatan reproduksi dan seksual, kesehatan seksual berbasis gender dan HIV

Peserta didik diharapkan mampu Melaksanakan kesehatan reproduksi remaja pada situasi darurat bencana

POKOK/SUB POKOK BAHASAN 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5.

Menjelaskan mekanisme koordinasi kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana Menjelaskan tugas koordinator kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana Mendemonstrasikan mekanisme koordinasi kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

Memahami Remaja pada situasi pengungsian Menjelaskan Prinsip pelayanan kesehatan peduli remaja Menilai kebutuhan kesehatan reproduksi remaja Menanggapi kebutuhan kesehatan reproduksi remaja Memahami Program berbasis masyarakat dan pendidik sebaya

METODE

PENGAJAR

WAKTU

P 5

HARI/

T

Pr

2

4

TANGGAL

TIK Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikas i tentang pencegahan penularan infeksi menular seksual pada situasi bencana

POKOK/SUB POKOK BAHASAN 1.

2.

3.

4. 5.

6

1

6

Peserta didik mampu melaksanakan pencegahan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal pada situasi darurat bencana

Menjelaskan hubungan antara penularan HIV/AIDS, IMS dan Kekerasan Seksual serta relevansinya dengan s ituasi darurat bencana Mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk penerapan dan dipertahankannya penerapan Kewaspadaan Universal Mengidentifikasi strategi untuk memastikan akses terhadap kondom gratis di situasi darurat bencana Mengidentifikasi strategi untuk memastikan transfusi dan aman Pemantauan IMS dalam Situasi Bencana

1.

Merencanakan layanan kesehatan maternal dan neonatal komprehensif pada kondisi darurat bencana.

2.

Mengidentifikasi hambatan-hambatan kunci yang berdampak pada kematian maternal dan neonatal

3.

Merencanakan sistem rujukan untuk memfasilitasi transportasi dan komunikasi dari masyarakat ke puskesmas dan antara puskesmas dan rumah sakit.

4.

Menyiapkan kit persalinan bersih

5.

Melakukan pertolongan persalinan dalam situasi darurat bencana

METODE

PENGAJAR

P

T

WAKTU Pr

7

1

4

peserta didik mampu melaksanakan pelayanan KB dalam Situasi Darurat Bencana.

8

1

4

Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikas i pencegahan k ekerasan berbasis gender pada situasi bencana.

HARI/ TANGGAL

TIK

POKOK/SUB POKOK BAHASAN Menjelaskan pengertian dan tujuan KB dalam Situasi Darurat Bencana. 2. Melakukan Needs Assessment. 3. Menjelaskan layanan KB berkualitas tinggi. 4. Merancang layanan KB. kebutuhan Sumber Daya 5. Mengidentifikasi Manusia (SDM) 6. Melaksanakan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE). 7. Melaksanakan pelayanan KB. 1. Menguraikan definisi kekerasan seksual berbasis gender 2. Mengidentifikasi tindakan yang termasuk kekerasan seksual 3. Menjelaskan alasan pentingnya SGBV 4. keterkaitan antara SGBV dan pelanggaran hak asasi manusia 5. Menjelaskan akar masalah, faktor resiko dan konsekuensi dari SGBV 6. Mengidentifikasi klien yang beresiko mengalami SGBV 7. Mengidentifikasi pelaku pada SGBV 8. Mengidentifikasi waktu terjadinya situasi dan kondisi yang beresiko SGBV 9. Menjelaskan alasan tidak dilaporkannya SGBV 10. Menjelaskan pemantauan yang dilakukan pada SGBV 11. Mengidentifikasi tindakan pencegahan dan respon pada SGBV yang membutuhkan tindakan yang terkoordinasi dan multisektor 12. Menjelaskan pedoman prinsip penanganan kekerasan sesksual dalam situasi bencana 1.

METODE

PENGAJAR

WAKTU P 9

HARI/

T

Pr

1

2

TANGGAL

TIK Peserta Didik mampu memberikan Asuhan Paska Keguguran pada Situasi Darurat Bencana.

POKOK/SUB POKOK BAHASAN 1. 2. 3. 4.

10

1

4

peserta didik mampu mendistribusikan suplai dan logistik kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

1. 2. 3.

4.

∑

16 Jam

32 Jam

Memberikan Konseling, Informed consent dan penilain klinis Melakukan Pencegahan Infeksi, Mengatasi Rasa Nyeri dan Asuhan Paska Keguguran. Menjelaskan Pencegahan Tetanus Serta Mengatasi Komplikasi. Memberikan Konseling Paska Keguguran dan Tindak Lanjut. Menjelaskan tentang Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana Menghitung kebutuhan Kit kesehat an reproduksi dalam situasi darurat bencana Membuat perencanaan tentang distribusi Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana Melakukan pendistribusian Kit kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana

METODE

PENGAJAR

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada seluruh pihak yang telah memfasilitasi dan meluangkan waktu serta tenaga pada masa Briefing dan Pelaksanaan Ujicoba Modul Bahan Ajar PPAM.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14.

Ibu Ketua Prodi DIII Kebidanan Ibu Tjut Maemunah Ibu Lia Lajuna Ibu Silfina Indriani Ibu Monarisa Ibu Ika Putri R Ibu Afrifa Esa P Ibu Djusmanidar Ibu Kasjati Ibu Dwi Purwanti Ibu Susilorini Ibu Evi Pratami Ibu Netti Herlina Ibu Bringiwatty Batbual

15. Ibu Agustina Abuk Seran 16. Ibu Matje Huru 17. Ibu Serlyansie Boimau 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Ibu Ignasensia Sua Misory Ibu Betty A. Sahertian Ibu Nursanti Sopaliuw Ibu Intan Maria Bolisara Ibu Susana Hattu Ibu Sri Juliani Atmauar Ibu Subaeda Ibu Mutia Bin Tahir Ibu Leonara Mailoa Ibu Wa Ode Rahmawati Ibu Anjarwati Ibu Ismarwati Ibu Putri Rahmasari Ibu Kharisah Diniyah Ibu Yekti Satriandari Ibu Farida Kartini

Poltekkes Aceh Poltekkes Aceh Poltekkes Aceh Akbid Alifah Padang Akbid Alifah Padang Akbid Alifah Padang Akbid Alifah Padang Akbid Alifah Padang Kajur Kebidanan Poltekkes Surabaya Kabid Sutomo PJMK Poltekkes Surabaya Kaprodi DIII Kebidanan Poltekkes Surabaya Poltekkes Surabaya Poltekkes Surabaya Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kupang Akademik Poltekkes Kupang Penanggung Jawab Klinik dan Asrama Poltekkes Kupang Penanggung Jawab Laboratorium Poltekkes Kupang Poltekkes Kupang Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Ambon Poltekkes Kemenkes Ambon Poltekkes Kemenkes Ambon Stikes Aisiyah Yogyakarta Stikes Aisiyah Yogyakarta Stikes Aisiyah Yogyakarta Stikes Aisiyah Yogyakarta Stikes Aisiyah Yogyakarta Stikes Aisiyah Yogyakarta


Modul Mahasiswa Bahan Ajar PPA Kespro Pada Krisis Kesehatan Darurat Bencana

Recommend Documents