Microsoft Word - Laporan Penelitian Pasar Tradisional Makassar

LAPORA PEELITIA

“STUDI ETOGRAFI DA OBSERVASI PASARPASAR LOKAL DI TEGAH PERTUMBUHA PUSAT PERBELAJAA DA TOKO MODERE DI KOTA MAKASSAR”

Tujuan Penelitian: Menuju perlindungan dan pemberdayaan pasar lokal dan penataan pusat perbelanjaan dan toko moderen yang adil dan berkelanjutan

Dipersiapakan oleh:

Sebagai masukan untuk: Pemerintah Kota Makassar Dewan Perwakilan Kota Makassar Dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Lokal dan Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Moderen 2009

Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

DAFTAR ISI

BAB I

PEDAHULUA A. Pengantar B. Konteks Makro dari Permasalahan C. Perkembangan Upaya Penanganan Permasalahan D. Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II PERMASALAHA YAG HEDAK DITAGAI A. Hakikat dan Ruang Lingkup Permasalahan B. Pelaku dan Perilaku yang Bermasalah C. Dampak Sosial-Ekonomi dari Permasalahan D. Pengalaman egara/Daerah Lain

BAB III AALISA ATAS PEYEBAB PERILAKU BERMASALAH A. Pengantar B. Analisa atas Penyebab Perilaku 1. Pelaku Peran 2. Lembaga Pelaksana C. Kesimpulan Singkat

Bab IV SOLUSI A. Alternatif-alternatif Alternatif-alte rnatif Solusi B. Solusi Pilihan


BAB I PEDAHULUA A. Pengantar

Kesejahteraan rakyat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah Negara. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di dalamnya maka arah perkembangan suatu Negara dapat diprediksikan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk memonopoli kesejahteraan untuk dirinya, kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya. Untuk itu, sebuah Negara yang di dalamnya pemerintah menjadi regulator memiliki peran sangat mendasar dalam menentukan arah kepemerintahan. Hal ini khususnya menghindari adanya celah bagi pihak lain atau bahkan aktor dalam pemerintahan sendiri untuk masuk dan menyalahgunakan peran yang dimilikinya.Bila hal ini terjadi maka, secara politik, Negara akan lemah karena intervensi kekuatan politik di luar dirinya yang melemahkan posisi Negara vis a vis dengan kekuatan lain di luar dirinya dan secara ekonomi kekuatan modal luar menggerogoti sumberdaya alam dan manusia yang dimiliki oleh Negara. Bila kekuatan ekonomi luar dan kekuatan pemerintah berkolaborasi untuk menggerogoti sumberdaya Negara yang seharusnya digunakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, maka terbentuklah sebuah ‘negara bayangan’ shadow ( shadow state). Negara semacam ini tidak lagi berfungsi sebagai ‘rumah’ bagi seluruh rakyat namun telah menjadi media bagi para pencari untung (rent seeker ). ). Prinsip dari para pencari untung ini adalah ‘minimize cost maximize utilities’ . Sumberdaya ekonomi Negara adalah salah satu asset yang paling rentan digerogoti oleh aktor-aktor ini, apalagi dalam konteks era perdagangan bebas. Di era ini, berbagai level pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan Negara untuk mencari keuntungan. Di dalamnya ada pelaku usaha mikro dan kecil dengan aneka usaha kecil yang mengisi apa yang disebut sektor informal dan pelaku usaha


menengah dan besar yang mengisi sector formal. Dalam domain pasar bebas, lingkungan kompetisi yang sempurna dari setiap pelaku usaha dan tingginya kedaulatan pembeli/konsumen dapat menciptakan kestabilan harga dan kenyamanan dalam berusaha. Namun dalam kenyataannya, persaingan penuh (perfect competition ) yang diharapkan terjadi tidak selamanya sejalan dengan harapan di atas. Bahkan kedaulatan pembelipun tidak seluruhnya tercipta begitu saja karena lemahnya akses konsumen untuk memantau aneka produksi yang dipasarkan. Akibatnya harga tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dalam lingkungan yang tidak adil ini adalah pelaku ekonomi kecil dan mikro atau sector informal. Untuk keluar dari dilema ini, maka sebuah aturan ketat dibutuhkan untuk menata agar kompetisi berlangsung secara adil dan bukan dalam bingkai ‘kompetisi sempurna’ di mana semua pelaku dianggap setara untuk bertarung satu sama lain. Jelas dalam pemikiran ini, pelaku usaha kecil apalagi mikro tidak akan mungkin bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses kepada pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki. Di sinilah peran sebuah Negara diharapkan hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya. Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting untuk diperhatikan karena daya serapnya yang sangat tinggi akan tenaga kerja yang tak mampu diserap oleh sektor formal.

B. Konteks Makro dari Permasalahan

Tempat paling subur bagi pelaku usaha sektor informal adalah pasar lokal dan sepanjang badan jalan kota. Pelaku ini mengisi segala ruang ‘informalitas kota’ di sana untuk menjajakan hasil produksi dari tanah di desa dan pabrik-pabrik di kota atau pinggir kota. Denyut nadi usaha ini sudah berdenyut sejak sebuah komunitas


eksis dalam suatu ruang yang terisi baik oleh arus migrasi maupun arus pertumbuhan penduduk kota. Salah satu contoh dalam hal ini adalah sebuah pasar lokal di kota Makassar yakni pasar Terong. Pasar ini, sebelum mengalami revitalisasi tahap satu di era pemerintahan Daeng Patompo pada tahun 1972 menyusul tahap kedua di masa Malik B. Masri tahun 1994 adalah pasar rakyat. Pasar ini didirikan secara alamiah oleh rakyat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat yang mulai ramai di awal tahun 1950an. Salah satu fackor pendorong ( push factor ) terjadinya migrasi dari desa adalah maraknya aksi ‘gerombolan’ Qahhar Mudzakkar di desa dan daya tarik ( pull

factor ) kota yang menyediakan lapangan kerja yang ‘mudah’. Contoh lain seperti pasar Cidu, yang hingga kini masih masih berfungsi sebagai area jual-beli bagi komunitas kampong Tabaringan dan sekitarnya jauh sebelum tahun 1950. Fungsi dasarnya tidak pernah terganggu, walau pada persoalan kebersihan dan drainase yang buruk tetap masih menjadi kelemahan pasar ini yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Pasar Cidu, bila dibentangkan hanya memiliki panjang kurang lebih seratus meter dengan bentuk huruf ‘L’. Selalu ramai sejak pukul 06.00 hingga pukul 12.00 siang dan akan berlanjut di jalan Tinumbu pada sore harinya khususnya bagi pembeli yang melintas sepulang kerja dari pelabuhan atau area industri di sekitarnya. Demikian pula pasar Kokolojia di kampong Kokolojia tepat di muka tempat atau Pasar Pelelangan Ikan ‘Lelong’ jalan Rajawali telah melayani masyarakat di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lahirnya pasar Terong berawal di awal tahun 1960 di mana masyarakat di sekitar Maccini dan Baraya yang menjadi area migrasi semakin padat dan pasar Kalimbu yang berdiri lebih dulu tidak mampu lagi mengakomodir pembeli yang semakin padat. Dengan hadirnya pasar Terong dan banyak pasar lokal lainnya maka hiduplah ekonomi kota Makassar. Puluhan ribu pedagang kecil, mikro, dan aneka jasa lainnya terserap dengan mudah di sektor ini walaupun mereka tidak berpendidikan formal.


Di tahun 1980an hingga 1990an logika ekonomi Negara adalah pertumbuhan (economic growth ). Dalam teori ini, ekonomi diharapkan tumbuh pesat melalui perusahaan raksasa (konglomerat) yang mampu memainkan uang dalam jumlah besar dengan penghasilan atau keuntungan yang besar pula. Untuk mencapai hal itu, maka Negara bertindak sebagai penentu kebijakan yang memudahkan perusahaan perusahaan pilihan untuk meraup keuntungan. Dari keuntungan yang berhasil diraup itu lalu akan dikumpulkan oleh Negara dan diteteskan ke seluruh pihak yang bernaung di bawahnya dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia di mana mayoritas mereka adalah pelaku ekonomi sektor informal. Efek ini, dalam teori ekonomi pertumbuhan adalah ‘efek menetes’ atau trickle down effect. Menurut berbagai laporan ekonomi saat itu, baik dari IMF maupun World Bank, roda pertumbuhan Indonesia tumbuh dengan pesatnya bahkan mampu menembus angka 8 digit. Secara teori, efek menetes ini seharusnya terjadi, namun dalam kenyataannya, tidak terjadi! Pelaku usaha raksasa sebagai kroni Negara dan aktor pemerintah dalam hal ini rezim Orde Baru telah secara bersama menikmati keuntungan itu dan membatasi ‘tetesan’ ke bawah dan dengan sendirinya meruntuhkan fondasi ekonomi Negara pada tahun 1996/1997 dan terus berlanjut yang menyebabkan penolakan rakyat kepada Soeharto sebagai presiden di tahun 1998. Krisis masih terus berlanjut dan pilihan model ekonomi kita belum lepas dari kerangka ‘pasar bebas’ di mana peran Negara direduksi sedemikian rupa dalam ragam praktek deregulasi , privatisasi , dan hukum permintaan dan penawaran yang seringkali tidak berjalan secara alami. Pilihan Negara ini bukan tanpa sebab, karena 3 poin kebijakan di atas adalah sebentuk pemaksaan dari aktor di luar Negara dalam hal ini World Bank dan IMF dan aktor ekonomi Negara lain yang sekian lama menyeret Indonesia ke dalam sistem ekonomi pertumbuhan yang telah membuat Negara sangat tergantung dari aspek finansial yang berimplikasi pada politik. Sebenarnya, bila merujuk pada 3 model kebijakan di atas, Negara bukanlah kehilangan peran, namun keberpihakannya telah salah sasaran. Deregulasi dan privatisasi adalah sebentuk kebijakan yang menguntungkan pemodal besar. Awalnya


mereka harus mengeluarkan anggaran untuk bekerja di Indonesia melalui ragam regulasi, kini mereka hampir tak perlu khawatir dengan bea masuk ke dalam negeri karena deregulasi. Dahulu mereka tak mampu menguasai asset publik, kini pergerakan mereka lebih longgar dalam mengelola asset tersebut melalui privatisasi. Dan yang lebih parah, Negara begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di pusat perbelanjaan seperti Hypermarket, Supermarket, dan Mal sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar lokal. Di akhir tahun 1990an dan sepanjang tahun 2000an, di kota Makassar, berbagai proyek revitalisasi beberapa pasar ‘tradisional’ berlangsung. Beberapa contoh diantaranya adalah pasar Butung yang menjadi pusat grosir garmen (1999), pasar Sentral yang beralih fungsi menjadi Makassar Mall (1994), pasar Daya menjadi Pusat Niaga Daya (2000), dan pasar Baru dan pasar Terong (1995). Ke depan sedang direncanakan revitalisasi pasar Pabaeng-baeng dan pasar pasar Panampu. Tiga pasar hasil revitalisasi di atas, Butung, Sentral, dan Terong praktis mengalami kegagalan. Pasar Butung tak berfungsi di lantai 3 dan 4, lantai 2 kurang dari 50 % terisi. Nasib yang sama menimpa pasar Sentral yang menapikan pedagang di lantai dasar yang tersiksa oleh kepengapan dan bau kurang sedap, serta drainase serta sanitasi yang buruk. Pasar Terong pun demikian, menyisakan persoalan ‘kesemerawutan’ akibat kekecewaan yang mendalam atas tidak maksimalnya fungsi gedung baru bagi mereka, di mana pembeli malas masuk dan pedagang kehilangan kepraktisannya. Di saat yang sama, kebijakan pemerintah kota dari periode satu ke periode lainnya terus berpihak kepada ‘pasar luar’ atau kerap disebut ‘pasar moderen’. Akibatnya pusat perbelanjaan dan aneka toko moderen mulai dari rumah toko hingga pusat pertokoan dan mal menjamur hingga mengurangi keindahan kota dan yang terparah mengurangi daya tarik pasar lokal yang tidak diperhatikan dengan baik.


Konsumen menengah yang dulu memenuhi pasar Induk Terong, pasar penunjang— seperti Pabaeng-baeng, Panampu, Sambung Jawa, dan Pusat Niaga Daya—dan berbagai pasar lokal lain di Makassar, kini memilih beralih ke pasar luar. Aneka pasar luar atau moderen ini, semisal Carrefour, Hypermart, Diamond, Giant/M Tos, dan lain-lain berhasil menawarkan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, namun juga memadukan konsep rileksasi melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup. Di satu sisi, pasar lokal mengalami marginalisasi melalui ketidakberpihakan pemerintah kota dalam menjaga bahkan batas minimum sebuah pelayanan publik, yakni kebersihan dan saluran air yang memadai bagi sebuah pasar lokal. Yang terjadi justru adalah aneka bentuk diskriminasi mulai dari penamaan seperti ‘liar’ bagi pedagang dan pasar yang dianggap ‘mengotori’ keindahan kota. Selain itu,

mismanagement pengelolaan pasar lokal melalui dualisme kepemimpinan di dalamnya—perusahaan daerah pasar Makassar Raya dan pengembang—telah mengacaukan nasib pedagang kecil yang tidak dapat masuk ke dalam gedung baru hasil revitalisasi. Belum lagi ketidakmampuan pemerintah menangani aktor-aktor lain di luar ketentuan formal sepeti keberadaan preman, polisi, dan bahkan aparat militer yang ‘bermain’ di pasar lokal. Semua ini harus dibenahi demi kepentingan pelaku di sektor informal. Sektor formal juga penting, namun sektor informal harus diutamakan. Dalam kajian Miftah Wirahadikusumah, bahkan disebutkan bahwa sektor informal dapat berfungsi sebagai ‘katup pengaman’ atas konflik kapitalis dan borjuis dalam hubungan pemodal-pekerja di level industry kota (LIPI, 1997). Bahkan lebih jauh dari sekedar katup pengaman bagi relasi pekerja-pemodal, sektor informal juga mampu memberi peluang kerja yang jauh lebih lebar dari pada yang dapat ditampung oleh sektor informal. Untuk itu, keberpihakan Negara dalam hal ini pemerintah kota sangat dibutuhkan. Namun, berbeda dengan keberpihakan ala pemerintah Orde Baru, keberpihakan


pemerintah harus ditarik untuk lebih melindungi pedagang kecil dan mikro serta eksistesi pasar lokal sebagai cirri khas kota Makassar melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di level menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan fair .

C. Perkembangan Upaya Penanganan Permasalahan

Pada sebuah peta kota Makassar tahun 1955, hanya ada terlihat 5 pasar lokal, yakni pasar Butung, pasar Tjidu, pasar Kalimbu, pasar Baru, dan pasar Lette. Termasuk dua pasar pelelangan ikan, Gusung dan Kampung Baru. Jauh sebelum itu, di tahun 1917, sebuah photo tua memperlihatkan pasar Boetoeng di awal berdirinya. Pasar ini, begitu rapih dengan model hamparan yang hingga kini masih menjadi ciri khas dari banyak pasar lokal kita. Sebuah pasar yang telah didefinisikan oleh Negara sebagai pasar tradisional atau dengan kata lain sebagai pasar yang ketinggalan jaman. Di tahun yang sama, tepatnya 1 September 1917, sebuah peraturan tentang pasar dikeluarkan untuk menjamin tertatanya pasar ini dengan baik. Surat edaran itu bernomor 15 dan yang menjadi pengesah surat itu adalah W. Fryling. Pokok pengaturannya adalah pendayagunaan lingkungan pasar dengan model penarikan retribusi. Retribusi dalam surat itu di tulis dengan bahasa lokal ‘sussung pasara’ dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan yang maksimal untuk berbagai kepentingan tata kelola pasar lokal. Di Indonesia, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Harian Kompas menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 13.450 pasar ‘tradisional’ atau dalam konteks paper ini pasar lokal yang masih eksis yang menampung sekitar 12,6 juta pedagang (Kompas, 2006). Sementara di kota Makassar sendiri, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Active Society Institute (AcSI) sepanjang tahun 2008 jumlah pasar lokal sudah mencapai lebih 50 buah. 16 pasar diantaranya oleh pemerintah kota dikategorikan sebagai pasar ‘tradisional’ ‘ Resmi’ dan 34 pasar atau selebihnya di cap Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

sebagai pasar ‘tradisional’ darurat atau liar, sebuah penamaan yang mendiskreditkan pedagang-pedagang kecil yang tidak tertib. Bahkan, hal yang menggelikan, dalam pasar ini dikenal juga kepala pasar ‘darurat’ yang di SK-kan oleh direktur Perusda pasar Makassar Raya (AcSI, 2008). Tabel 1 Data Pasar Lokal di Kota Makassar o

1

Pasar Lokal

Kecamatan

Biringkanaya

• •

Resmi Pusat Niaga Daya Bulu-bulu

2

‘Darurat’ • • •

Tamalanrea

• •

3

Panakkukang

•

Toddoppuli

• • • • • •

4 5 6 7

Makassar Mamajang Ujung Pandang Bontoala

• • • • •

8

Tallo

9 10

Ujung Tanah Wajo

•

Kerung-kerung Maricaya Baru Terong Kalimbu Pannampu

• • • • • • • •

• • • •

11

Mariso

•

Sentral Butung Sentral Jaya Cidu Sambung Jawa

• •

• • •

12

Tamalate

• •

Pabaeng-baeng Hartaco

• • • •

13

Rappocini

• • •

14

Manggala

• • •

Daya Seputar Mesjid Wesabbe Pasar BTP Pasar Blok A Karuwisi Tamamaung Panaikang Tello baru Belakang Profesional Paropo Rimo Harimau Sawah Tinumbu Tette Kulantu Galangan Rappokalling Pelelangan Bonerate Irian

Kokolojia Senggol Tanjung Barombong Kanal Bontomanai Manuruki Jipang Raya Skarda Rappocini Raya Antang Borong Raya Kassi

Sumber data: Active Society Institute, 2008


Meningkatnya pasar-pasar lokal ini, diakibatkan oleh beberapa faktor. Pertama, masyarakat kelas menengah ke bawah atau kecil membutuhkan akses pasar yang murah dan dekat. Hal ini ditandai oleh sejarah lahirnya pasar-pasar lokal di kota Makassar. Bila merujuk pada definisi pasar adalah adanya penjual lebih dari satu dan terjadi transaksi jual beli dengan konsumen juga lebih dari satu maka sebuah pasar sudah bisa disebut eksis. Kedua, meningkatnya migrasi dari desa-desa di Sulawesi Selatan ke kota akibat kekacauan yang berkepanjangan di desa-desa selama keberadaan kaum ‘gerombolan’ Qahhar Mudzakkar 1950an, termasuk di dalamnya migrasi penduduk dari pulau Jawa dan Madura, Flores, Bima, dan Dompu. Di lain sisi adalah meningkatnya daya tarik kota ( pull factor ) di mana kota terus mempercantik diri melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik bagi masyarakat kota. Ketiga, krisis ekonomi 1997 yang telah menyebabkan ambruknya sektor ekonomi formal yang menyebabkan terjadinya rasionalisasi pekerja (PHK) di sektor industri kota yang tinggi dan menuntut mereka memilih sektor informal untuk bertahan hidup. Dan keempat, mudahnya memperoleh modal usaha dari para ‘lintah darat’ atau yang lazim disebut ‘appa’bunga doe’ ’ dan koperasi dengan bunga hingga 20%. Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal

Klasifikasi ‘tradisional’ dan ‘liar’ atau ‘resmi’ dan ‘tidak resmi’ bagi pasar lokal yang dilekatkan oleh pemerintah dan media lokal menunjukkan adanya berbagai bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi dimaksud dapat dilihat dari aspek pelayanan bagi pelaku pasar lokal seperti maraknya aksi penertiban (baca penggusuran), sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, mahalnya harga kios setelah revitalsasi pasar lokal, kumuhnya puluhan pasar-pasar lokal yang masih eksis, dan lain-lain. Diskriminasi juga terlihat dari tiadanya regulasi yang mengatur secara khusus dan adil atas ekonomi kerakyatan, khususnya pasar lokal vis a vis pusat perbelanjaan dan toko moderen. Satu-satunya regulasi pemerintah kota yang berkaitan dengan pasar lokal adalah Peraturan daerah kota Makassar No. 12/2004 tentang ‘Pengurusan Pasar Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

Dalam Daerah Kota Makassar’ yang sedikit banyak bernafaskan otoritarian di mana peran besar dilekatkan kepada pihak perusahaan daerah (perusda) dan pengawasnya dengan menapikan peran dari pedagang pasar lokal sendiri. Tentu saja, dari sekian perda yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kota, belum ada kebijakan pasar yang benar-benar menempatkan pasar lokal khususnya para pedagang di dalamnya sebagai aktor utama. Dalam perda ini, pemerintah kota telah melimpahkan kekuasaan penuh kepada Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya untuk mengelola pasar. Dengan demikian seorang direktur PD Pasar Makassar Raya memiliki wewenang penuh dalam menetapkan berbagai hal seputar pasar mulai dari areal hingga waktu buka pasar. Bila merujuk ke belakang, beberapa aturan yang sedikit banyak merujuk pada sektor informal adalah Peraturan Daerah kota Ujung Pandang/Makassar no. 10 Tahun 1990 (Tgl. 17 Desember 1990) tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Daerah Kotamadya Daerah TK II Ujung Pandang, lalu no. 8 Tahun 1992 (Tgl 12 Oktober 1992) tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah TK II U.Pandang, kemudian no. 8 Tahun 1996 (Tgl. 26 Agustus 1996) tentang Retribusi Pasar dan Pusat Perbelanjaan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, lalu no. 4 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan daerah Pasar Makassar Raya Kota Ujung Pandang, selanjutnya no. 17 Tahun 2002 (Tgl. 3 Desember 2002) tentang Perubahan atas Perda Kota Makassar tentang PD Pasar Makassar Raya KMUP, dan terkahir no. 12 Tahun 2004 (Tgl. 31 Agustus 2004) tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar. Sejak tahun 1990-an, Makassar, sebagai kota metropolitan di Indonesia Timur semakin sesak oleh keberadaan pasar-pasar moderen. Ekspansi pasar besar seperti

Gelael, Makro, Hypermart, Diamond hingga Giant dan Carrefour mulai mengancam keberadaan pasar-pasar lokal di Makassar. Dalam wawancara dengan banyak pedagang kecil di pasar Terong dan pasar lokal lainnya, yang paling dirasakan adalah menurunnya omzet para pedagang itu antara 30-40% setiap bulannya.


Data dari riset A.C. Nielsen menunjukkan bahwa pasar moderen di Indonesia tumbuh 31,4% per tahun, sedangkan pasar tradisional menyusut 8% per tahun. Lebih lanjut mereka menyebutkan bahwa bila kondisi ini tetap dibiarkan, ribuan bahkan jutaan pedagang kecil akan kehilangan mata pencahariannya. Pasar ‘tradisional’ mungkin akan tenggelam seiring dengan tren perkembangan dunia ritel saat ini yang didominasi oleh pasar moderen (A.C. Nielsen, 2006). Sebuah hipotesa yang masih membutuhkan studi lanjutan adalah ‘segala kesemrawutan pasar lokal dan tidak memadainya ruang berjualan bagi pedagang yang menyebabkan banyak pedagang memilih trotoar-trotoar atau badan jalan diakibatkan oleh keberpihakan pemerintah kota yang lebih besar bagi para investor besar atau ritel moderen ketimbang para pedagang di pasar lokal’. Dalam pandangan lain, Sunardi menyebutkan bahwa ini adalah bom waktu bagi pasar-pasar lokal di Makassar (Sunardi, 2009). Tentu saja, kelebihan pasar moderen di atas dalam memanjakan konsumen jauh di atas kemampuan pasar lokal kita. Bahkan strategi perpaduan antara berbelanja dan berekreasi juga merupakan terobosan baru dalam dunia pasar di Makassar. Beriringan dengan itu, kemauan politik ( political will ) yang rendah dan kemampuan pemerintah kota (services capability ) yang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pasar yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kedua belah pihak, pedagang dan pembeli pasar lokal. Pendekatan yang tidak partisipatif telah menyebabkan pengelolaan pasar yang selama ini dikelola oleh perusahaan daerah menimbulkan beberapa kesemrawutan. Tengok saja proses ‘pemoderenan’ pasar lokal seperti pasar Terong, Sentral, Pasar Baru dan Pusat Niaga Daya yang telah gagal menampung seluruh pedagang kecil untuk berjualan di dalam gedung baru. Gagalnya menarik para pedagang untuk berjualan di dalam area, disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama , kultur pasar lokal adalah hamparan dan mengubah kultur itu menyebabkan kesulitan para pedagang kecil, bermodal kecil, dan pola permodalan harian, untuk bertahan di


dalam pasar. Mereka lalu lebih memilih berjualan di luar area dengan mengindahkan keteraturan.

Kedua , pilihan ini, ditempuh oleh para pedagang kecil berkaitan dengan budaya berbelanja warga kota (konsumen) yang tidak mau terlalu direpotkan oleh kesulitan akses ke pedagang (naik tangga, pengap, lorong sempit, copet, lain-lain). Ketiga, adanya dualisme kepemimpinan dalam pasar yakni Kepala Unit Pasar (Perusahaan Daerah) dan direktur pengelola atau developer (Perusahan Swasta). Dua model manajemen ini tumpang tindih. Sebut saja, peran kepala pasar adalah pelayanan terhadap pedagang (pedagang kios dan pedagang kecil), sementara pihak developer adalah melakukan penjualan atas petak-petak bangunan pasar (ruko, lods, basement ). Pihak developer tidak menginginkan adanya pedagang-pedagang yang berjualan di luar area gedung (walau kenyataannya banyak pedagang kecil lebih memilih berjualan di luar area). Dalam konteks ini, pihak pengelola unit pasar tetap menarik retribusi jadi pembayaran pelayanan menjadi dobel khususnya bagi pedagang rumah toko, lods, dan basement dan merugikan mereka. Para pedagang yang protes atas dua model pungutan ini kemudian harus berhadapan dengan pihak keamanan dalam hal ini ‘preman-preman pasar’ yang membackup pihak pengembang dan pihak unit pasar. Pilihan untuk berdagang di area trotoar (area jalan raya dan area pasar dan lorong), depan ruko (hall ), dan halaman atau depan rumah penduduk adalah sebuah bentuk ‘perlawanan’ dari para pedagang kecil yang dipinggirkan oleh akibat kebijakan pemerintah kota dalam membangun pasar lokal bernuansa moderen. Moderen di sini diartikan secara fisik (bangunan) dan non fisik (manajemen). Bangunan pasar adalah bertingkat dengan pola distribusi tempat model kios dan lods. Pola distribusi ini mengakibatkan perbedaan dalam mengelola pasar, di mana kios dan lods kemudian memiliki harga yang tinggi, namun di satu sisi banyak pedagang kecil tidak memiliki kemampuan dalam membeli kios dan lods tersebut. Bahkan, dengan mencicil sekalipun, kemampuan (affordability) pedagang kecil masih sangat terbatas.


Dalam kasus pasar Terong, harga satu lods berkisar 10 – 20 juta sementara kios bisa mencapai Rp. 60 juta untuk ukuran 2 x 1,5m dan Rp. 80 juta untuk ukuran 2 x 2m, dengan DP (uang muka) bagi yang akan mencicil di atas Rp. 10 – 15 juta dengan jarak waktu yang sangat pendek (kurang lebih 4 tahun). Belum lagi bila lokasi itu berbeda area, misalnya area strategis dan area tidak strategis. Area strategis itu berada di depan pintu masuk atau pintu jalan. Harganya bisa jauh lebih mahal lagi. Bisa dibayangkan, bagaimana pedagang-pedagang kecil mampu bersaing dalam mengakses lods yang demikian mahal itu. Sementara dalam aspek manajemen, pihak pengelola dan developer beranggapan bahwa pedagang kecil harus tumbuh dan tumbuh besar melalui manajemen professional dan keberanian mengambil resiko dalam berdagang, seperti meminjam uang di Bank melalui sistem jaminan dan agunan lainnya. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku ekonomi kecil atau sektor informal, umumnya menganut prinsip ekonomi kebertahanan ketimbang pertumbuhan. Bertahan adalah pilihan yang lebih aman ketimbang tumbuh yang mengandung resiko. Untuk itu, yang terpenting bagi mereka adalah bertahan untuk berdagang ketimbang memaksakan diri untuk tumbuh dengan resiko berlebihan. Dalam penelitian etnografis yang dilakukan oleh AcSI sepanjang tahun 2008 dan 2009, intensitas interaksi dengan pedagang-pedagang kecil telah memberikan banyak informasi berharga yang berguna bagi pemerintah kota dan warga kota umumnya mengenai mengapa mereka lebih memilih ruang-ruang ‘ilegal’ itu. Salah satu informasi penting adalah pola permodalan dari pedagang-pedagang kecil. Namun, sebelum mengurai pola itu terlebih dulu perlu untuk mengklasifikasi pedagang kecil. Mereka adalah Palembara’ (tipe pedagang tertua asli Bugis-Makassar atau Melayu, kini dalam model yang lebih bervariasi seperti asongan dan pa’garoba’ ) , palapara’ (beralas tikar atau bakul) , Pagandeng (menggunakan sepeda dan becak, kini mulai ada yang menggunakan motor) , dan pamejang (dengan meja). Temuan penting dalam studi etnografi ini adalah adanya pola interaksi yang khas dari para pedagang kecil yang dibungkus oleh pilosophi ‘saling menghidupi’ atau


lebih dikenal

‘Sitallassi Parangta’ Rupa Tau ’ dengan 2 prinsip utama, yakni

kejujuran (lambusu’ ) dan tanggung jawab ( pammentengang ). Jadi, ketika anda masuk dalam pilosophi itu maka peganglah kedua prinsip itu. Berpegang pada pilosophi inilah palembara’ , asongan,

pa’geroba’, palapara’, Pagandeng, dan

pamejang menjaga eksistensi dagang dan menghidupi keluarga kecil mereka. Palembara’ (dengan jumlah yang sudah sangat terbatas) adalah pedagang yang modalnya tergantung kepada petani di desa. Mereka mengambil barang dagangan untuk kemudian menjualnya di pasar. Untuk kasus asongan , mereka mengambil barang-barang yang dianggap laku (paling dibutuhkan oleh banyak konsumen) dari kios-kios atau ‘bos-bos’ ( punggawa) untuk kemudian menjualnya. Keuntungan mereka adalah selisih harga dari modal.

Palapara’ mengambil barang dari ponggawa- nya

atau bos-bos pada dini hari

(sekitar pukul 02.00 dan 03.00 malam) untuk kemudian menjualnya di pagi hari (berkisar pukul 06.00 – 18.00) dan melakukan pembayaran pada sore hari (pola titip jual). Menurut cerita dari pedagang senior, sebelum merajalelanya pasar moderen, waktu menjual mereka hanya sampai pukul 09.00 saja. Namun, karena omzet semakin menurun maka waktu menjual mereka menjadi lebih panjang. Sementara pamejang adalah mereka yang sudah memiliki modal sendiri dengan kisaran Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000. Mereka umumnya sudah lebih mandiri ketimbang pedagang kecil lainnya, bahkan untuk beberapa kasus telah memiliki jaringan dagang antar daerah hingga antar pulau. Pola permodalan dengan filosophi pasar lokal ini, sebenarnya bersandingan dengan pola lain yang kurang mengindahkan aspek-aspek kemanusiaan, yakni pola permodalan melalui mekanisme appa’bunga doe’ (lintah darat) dan praktek perkoperasian. Pola ini banyak digemari oleh pedagang kecil yang telah terdesak khususnya pada sesi-sesi pasar ramai, seperti bulan puasa ramadhan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru, Imlek dan sebagainya seperti menjelang hari pertama sekolah. Sedangkan permodalan melalui koperasi dipilih oleh pedagang


tertentu untuk kepentingan yang lebih strategis. Jadi, walau dengan bunga tinggi hingga 20% sekalipun, para pedagang rela meminjam disana. Pilihan ini, sedikit banyak serupa dengan pilihan ruang menjual di luar tempat yang sudah disediakan. Pedagang memilih keduanya (ruang ‘ilegal’ dan appa’bunga doe ) disebabkan oleh ketidakadilan atas mereka. Pedagang-pedagang ini tidak mampu mengakses sistem pengaturan pasar lokal oleh perusahaan daerah maupun developer dan sistem permodalan perbankan yang tidak berpihak pada pedagang kecil. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian dari semua pihak, khususnya pemerintah kota. Dalam konteks ini, ke depan melalui kerjasama berbagai pihak perlu dibangun sebuah mekanisme dialog ( Assisambung Kana ) yang menghadirkan sebanyak mungkin aktor yang meliputi pedagang, pengusaha, masyarakat sipil, dan pihak lain yang terkait dan punya perhatian terhadap pembinaan, penataan, dan penertiban pedagang umumnya dan pasar-pasar lokal khususnya. Semangat ‘Assisambung Kana’ ini adalah ‘Sipakatau Sipakainga’ , atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa pemerintah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai pemerintahnya. Bila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses ‘Assisambung Kana’ dibutuhkan. Dibutuhkan khususnya dalam upaya menemukan kembali ruh pasar lokal kota Makassar yang pernah ada dalam lintasan sejarah pasar di kota Makassar atau dalam bahasa Makassar ‘Ni buntuluki ammotere pasaraka’. D. Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan

AcSI telah melakukan pendampingan sekaligus penelitian etnografis di pasar Terong. Pendampingan secara kelembagaan sudah berlangsung sejak tahun 2005 dan secara individual sudah berlangsung sejak akhir 1990an. Dengan demikian data yang diperoleh sangat mendalam melalui wawancara dengan informan kunci, baik dari pedagang pasar, pengusaha, pemerintah, maupun pihak pengelola pasar, pihak keamanan baik formal dari pihak kepolisian maupun non kepolisian seperti preman yang hidup dan mengambil keuntungan di pasar. Selain itu, penelitian juga dilakukan


melalui serangkaian diskusi dengan pihak akademisi dan praktisi hukum dan LSM yang memiliki perhatian kepada sektor informal dan pasar lokal, serta melalui kajian literatur atas hasil-hasil riset yang pernah dilakukan. Serangkaian riset, diskusi, dan pendampingan yang dilakukan berada dalam frame keberpihakan kepada sektor informal yang selama ini dipinggirkan baik melalui regulasi maupun sikap yang ditunjukkan oleh pengambil kebijakan. Adapun kerangka

(analytical

analisis

framework )

yang

digunakan

adalah

dengan

menggunakan kajian ekonomi-politik melalui pendekatan politik aliran kelembagaan baru yang dipadukan dengan pendekatan pikiran rasional (rational choice ). Dalam literature ilmu politik, pendekatan ini disebut rational choice institutionalism yang berusaha melihat hubungan aktor-aktor yang bermain dalam bingkai ekonomi dan politik. Juga bagaimana mereka menggunakan instrument kekuasaan yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan yang ada, atau mempengaruhi lahirnya kebijakan baru yang berpihak kepada pemodal besar, atau mempengaruhi oknum pemerintah, kepolisian, hukum, dan lain-lain agar secara langsung maupun tidak langsung menyetujui tindakan-tindakan mereka dengan merugikan pihak lain, dalam hal ini pedagang kecil dan pasar lokal. Secara

ringkas,

maka

metode

penelitian

yang

digunakan

adalah

dengan

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode: 1.

Metode etnografi (Tinggal di pasar lokal dan rumah pedagang, mini tour dengan mengunjungi pasar-pasar lokal)

2.

Metode sejarah lisan

3.

Metode wawancara mendalam

4.

Kajian literatur

5.

Diskusi Kelompok Terfokus


Adapun sistematika penulisan adalah deskriptif-induktif yang menjabarkan faktafakta secara khusus dan mengambil kesimpulan secara umum yang bermanfaat bagi penyusunan kebijakan tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar lokal serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern dan sejenisnya.


BAB II PERMASALAHA

A. Hakikat dan Ruang Lingkup Permasalahan

Masalah tata kelola pasar bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan meliputi aspek sosial, politik, dan budaya. Dari sudut pandang historis, keberadaan pasar lokal adalah bagian dari dinamika masyarakat atau komunitas setempat yang saling membutuhkan. Dari dokumen foto yang dimiliki oleh pemerintah kota Makassar, tampak bahwa pedagang-pedagang lokal menggunakan pikulan dan sapeda sebagai media yang lazim disapa palembara’ dan pagandeng. Demikian pula pasar Boetoeng untuk pertama kalinya dibangun oleh pemerintah kolonial di tahun 1917 menunjukkan eksistensi pasar ini melampaui keberadaan toko ‘moderen’ atau toko dari perusahaan luar negeri di tahun 1930an, saat kota Makassar menjadi lebih kosmopolit. Paska kemerdekaan, di tahun 1955, pasar lokal tetap eksis sebagaimana tertulis dalam sebuah peta di tahun itu yang menyebutkan adanya 5 pasar lokal yakni pasar Butung, pasar Tjidu, pasar Kalimbu, pasar Baru, dan pasar Lette. Bahkan tidak menutup kemungkinan peta itu hanya mengakomodir pasar besar sementara pasar kecil lainnya seperti pasar Kokolojia yang juga sudah demikian lama tidak tertulis. Jejak pasar lokal di Makassar dapat ditelusuri jauh ke belakang pada tahun 1776. Di abad ke-17, Sejak kejatuhan benteng Sombaopu, pusat kota berpindah dari area sekitar benteng Sombaopu ke wilayah sekitar benteng Oejoeng Pandang yang kemudian diganti namanya oleh Cornelis Speelman (1628-1684), sesuai kota kelahirannya di Belanda, Rotterdam. Sebuah kota kolonial yang lalu berkembang dan mengalami masa ‘keemasan’ ketika kota ini menjadi lebih modern dan kosmopolit di tahun 1930an. Berbagai suku bangsa hadir di sana sehingga komposisi penduduk berdasarkan sensus tahun itu adalah sekitar 3500 orang “Eropa”, 15.000 orang “China” dan lebih 65.000 “Bumi Putra” yang didominasi oleh etnis Makassar dan Bugis. Di masa ini, saudagar Wajo dikenal menguasai area perdagangan di pasar-


pasar lokal dan menjadi komunitas yang dipercayai oleh pemerintah kolonial dalam mengelola dunia bisnis atau jual beli. Hal ini sesuatu yang luar biasa ketika system lokal, dari sebuah komunitas kecil yang dipimpin oleh seorang Arung Matoa, salah satunya adalah Ammana Gappa, diberi kepercayaan besar untuk mengelola arus perdagangan internasional di Makassar (Noorduin, 2009, Sirimorok, 2007). Sebagaimana ditulis oleh Dias Pradadimara, dalam 2 artikel ilmiahnya tentang sejarah kota Makassar, di tahun-tahun ‘keemasan’ ini, kota Makassar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memanjakan penduduk khususnya para pendatang yang berkunjung atau menetap untuk keperluan bisnis ataupun berlibur. Dengan merujuk pada sebuah buku petunjuk turis masa itu, Pradadimara memaparkan bahwa sudah terdapat beberapa perusahaan dan konsulat asing yang bekerja di kota Makassar karena lengkapnya fasilitas di kota ini. Bahkan, dari aspek peneranganpun, kota ini disinyalir sebagai kota yang paling diterangi di Hindia Belanda dengan persediaan tenaga listrik yang disuplai dari Makassar dan Sungguminasa (Dias Pradadimara, 2007). Berdirinya pasar Boetoeng tahun 1917 dan terlihat begitu rapi dengan model hamparan tentu punya alasan, apa lagi disertai aturan ketat dalam ‘Surat edaran

tertanggal 1 September 1917 no. 15’ tertanda W. Fryling. salah satu alasan yang dapat ditarik adalah pasar ini sebentuk kontrol atau upaya penataan pedagang, khususnya pagandeng dan palembara yang bagi pemerintah kolonial mengganggu jalan-jalan utama kota. Di era itu, banyak kota di Indonesia sedang berkembang, selain Batavia, Malang, dan Surabaya, Makassar juga sedang menuju kehidupan kosmopolitnya. Seorang perencana kota kolonial Ir. Thomas Karsten banyak menjelaskan bagaimana sebuah kota di tata dari ketidakteraturannya (unruly), termasuk para pedagang yang mengisi badan-badan jalan ( street vendors). Dalam ‘ Explanatory Memorandum in

Wertheim 1958 ’, diceritakan bahwa: “… that instead of going to the pasar , the small-scale trader, who is usually ative, tries to find his costumers in the street, either keeping on the move most of the time


or else, if he can, finding a more or less fixed spot, often at or nerby an intersection… the objection are the sometimes-gross pollution of the street, the unsigthliness… the western authorities, particularly, often findi it intolerable that this typical, and unusually rather unpretentious, forms of ative economic live manifest themsleves in “European” sections. Indeed the disorderliness usually accompanying such economic forms is out of place, and hence is a nuisance objectively as well as subjectively… the warongs (food stalls) are disfiguring the urban scene with an unsightly structure generally having an extensive appendage of benches, awnings, screens, and cooking utensils. Properly such warongs should be located only at well-chosen and well-equipped points… such things need to be given full consideration in drafting the street plans and neighborhood plans” (di kutip dari Abidin Kusno dalam ‘The significance of appearance in the zaman normal , 19271942 yang mengutip dari ‘Explanatory Memorandum in Wertheim 1958’: 37-38)

Dari catatan itu menunjukkan alasan-alasan maraknya pembangunan pasar kota pada tahun-tahun yang dikenal sebagai ‘zaman normal’ tahun 1920an-1930an, guna mengendalikan ketidakteraturan pedagang jalanan ( street vendors) atau kini lazim disebut pedagang kaki lima yang tak menetap. Di masa pergerakan, khususnya pada awal kemerdekaan dan terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT), kota Makassar adalah ibukota Negara dan menjadi tempat berkumpulnya politisi dari Indoensia Timur. Saat itu, sebagaimana ditulis Pradadimara, migrasi ke kota Makassar banyak berasal dari luar Sulawesi Selatan, khususnya Minahasa, Ambon dan seterusnya. Setelah NIT bubar di tahun 1950, babak baru sejarah kota Makassar dimulai. Masamasa ‘gerombolan’ yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar dengan jumlah prajurit tidak kurang dari 20.000 bergelora melakukan perjuangan militer akibat menolak demobilisasi militer dengan basis perdesaan. Akibatnya, keadaan sosial di desa-desa yang menjadi basis gerakan Qahhar Mudzakkar—khususnya setelah bergabung dengan DI/TII pimpinan Karto Suwiryo—lebih bergejolak dan tidak aman (Ricklefs, 2008). Saat itu, penduduk desa mengalami tekanan dari ‘gerombolan’ di malam hari dan tindakan refresif oleh TNI di siang hari. Salah seorang informan di pasar Terong, Haji Daeng Mado (67) menceritakan bahwa pilihannya meninggalkan kampungnya, Kassi-Kassi di Gowa menuju Makassar adalah karena tidak tahan dengan teror ‘gerombolan’ dimana ayahnya mati tertembak oleh seorang anggotanya.


Dalam keadaan seperti itu, maka migrasi atau meninggalkan desa menuju kota Makassar adalah pilihan yang paling memungkinkan ketimbang bertahan di kampung. Di tahun 1950an ini para migran mulai menempati wilayah-wilayah pinggiran kota Makassar seperti Pannampu, Baraya, Kalukubodoa, Maccini, dan Barabaraya. Wilayah-wilayah ini kemudian semakin hari semakin padat dan kepadatannya bisa dirasakan hingga sekarang. Bahkan, 20 Maret 2009 lalu, salah satu pemukiman di kampung Maccini Gusung terbakar dan karena kepadatannya, proses pemadaman api menjadi terhambat dan meludeskan ratusan rumah di sana. Merujuk sejarah berdirinya pasar Terong

Bila merujuk pada cerita Haji Tula, salah seorang pedagang buah pertama di pasar Terong, maka hadirnya pasar ini pertama kali sudah muncul di tahun 1960 atau setidaknya akhir tahun 1950-an. Suatu masa yang bersamaan dengan gelombang migrasi kedua dari desa-desa di Sulawesi Selatan. Kemunculannya pertama kali bukan inisiatif pemerintah atau siapapun melainkan oleh para pedagang sendiri yang kemudian meramaikan area kecil di ujung Selatan jalan Terong atau dekat dengan jalan Bawakaraeng yang dulu bernama jalan Maros (Maros weg ). Demikianlah, berawal dari pagandeng (dengan sepeda) dan palembara (dengan pikulan) yang membawa aneka buah dan sayur mayur terjadilah transaksi atau jual beli di area jalan Terong dan lorong-lorong sekitarnya seperti kini menjadi jalan Mentimun, jalan Kubis, jalan Sawi dan sebagainya. Kurang lebih 7 tahun sejak munculnya pertama kali, bangunan pasar mulai terlihat di tahun 1967 hingga 1968. Menurut beberapa pedagang yang hidup saat itu, wujud pasar hanyalah bertiangkan bambu dan beratapkan nipa. Saat itu, kanal Panampu belum selebar dan sekotor sekarang ini. Kanal itu dulunya hanya sebuah got besar yang oleh penduduk setempat disebut ‘ solongang lompoa’ yang dipenuhi kangkung dan rumput liar di kedua sisinya. Area pasar sendiri masih sangat terbatas infrastrukturnya sehingga setiap musim hujan selalu terjadi banjir. Bila banjir tiba, maka bagian-bagian dalam bangunan


pasar dapat hanyut seperti hanyutnya buah-buah dagangan seperti mangga, salak, kedondong, dan lain-lain. Sekitar 1967, terjadi kebakaran hebat di area perkampungan Terong, atau kini dikenal kelurahan Tompobalang. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan dipindahkan ke area lain seperti di sekitar pasar Karuwisi atau sebelah Utara Kebun Binatang, Rappokalling, Rappojawae, Korban 40.000, Cambayya, dan belakang Galangan Kapal (Capoa). Lokasi eks kebakaran ini kemudian oleh pemerintah kota, saat itu walikota adalah HM. Daeng Patompo , dibangunkan pasar pemanen berupa front toko dan lods-lods yang tahap pekerjaannya dilakukan sejak tahun 1970 oleh PT Antara. Pada tahun 1971 pasar Terong diresmikan dan ditempati oleh pedagang. Bentuk bangunan masih sederhana. Berdasarkan ilustrasi Siswandi yang melakukan riset etnografis di pasar Terong menyebutkan bahwa bagian luar pasar berbentuk front toko yang menyerupai huruf ‘U’. Front toko ini mirip dengan bangunan rumah toko (ruko) tetapi tidak bertingkat dan ukurannya lebih kecil. Di sebelah Barat yang menjadi bagian tengah

front toko adalah pintu gerbang yang menghubungkan pasar Terong dengan jalan Terong (Siswandi, 2009). Di sebelah Selatan juga terdapat pintu gerbang di antara jejeran front toko dan beberapa pedagang Tionghoa juga sudah di sana. Di atas pintu gerbang tersebut adalah tempat kantor pasar. Di bagian Timur bisa ditemukan sebuah Mushalla yang terletak di atas pintu gerbang tersebut. Sementara di bagian Utara tidak terdapat front toko. Di tengah front toko terdapat hamparan los induk, dan beberapa hamparan los kecil di tiap sisinya. Adapun kondisi jalan Terong di sekitar tahun 1980 masih berupa pengerasan atau aspal berkerikil. Di era tahun 1980 hingga 1990-an, penataan pedagang pasar mencapai titik ekstrimnya di mana pedagang pasar berada dalam kontrol anggota militer yang bertugas menjaga keamanan. Tahun-tahun tersebut pedagang pasar Terong bersentuhan sehari-harinya dengan aparat militer khususnya seorang anggota yang bernama Sampe atau pak Sampe. Bentuk kontrolnya dapat dilihat melalui banyaknya Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

pos militer yang ditempatkan di area pasar Terong, yakni 2 pos di dua sisi jalan Terong, dan 2 pos di dua sisi jalan Sawi (samping kanal). “Tidak boleh pedagang berjualan di luar area front toko atau area pasar yang ada”, demikian petunjuk penataan yang harus dilaksanakan. Saat itu, jumlah pedagang sudah marak. Harga satu kios atau satu tempat di dalam front toko tersebut bisa mencapai Rp. 10.000,- yang nilainya menurut salah satu informan di pasar Terong senilai dengan menjual sepetak sawah di kampung. Akibatnya persoalan klasik timbul di mana tidak semua pedagang dapat membeli tempat di dalam front toko. Pilihan yang tersedia adalah berjualan di luar front dan memilih kucing-kucingan dengan pak Sampe dan anggota militer lainnya. Bila ketahuan, maka resiko memperoleh tendangan ataupun gebukan dari tongkat kayu yang disinyalir beralirkan listrik itu akan mengenai tubuh pedagang yang ‘membandel’. Tentu ada pula pedagang yang memilih pindah ke pasar lain, seperti ke pasar Panampu. Tapi tak jarang, banyak yang akhirnya memilih kembali ke pasar Terong dan melakukan serangkaian “perlawanan” dalam menghadapi kerasnya militer melakukan pengamanan. Dari ragam cerita yang dituturkan oleh pedagang yang pernah mengalaminya seperti Daeng Nur (49) di mana ia harus berpura-pura gila untuk menemui pelanggannya dan membuat janji untuk bertemu di tempat tertentu untuk melakukan transaksi sesuai pesanan pelanggan. Lain lagi cerita Daeng Jama’ (55) dimana ia menyuruh putri-putrinya untuk menjaga barang dagangan agar anggota militer itu tidak mengganggu. Malah seorang diantaranya akhirnya menikah dengan tentara itu. Lain lagi dengan pak Dolly (40an) yang karena saat itu adalah pedagang plus peminum ‘Anggur’ tanpa ragu mengajak beberapa tentara untuk minum bersama dan saling kenal di kedai tempat dia mangkal agar jualannya tidak diganggu. Macam-macam saja cerita pedagang mengakali ketatnya pengawasan pak Sampe ini. Inilah bentuk perlawanan pedagang atas berbagai kontrol yang diterapkan. Namun, satu hal yang pasti, pak Sampe benar-benar menjadi momok bagi pedagang yang menjual di luar area pasar. Tidak hanya itu, pasar Terong yang dikenal sebagai


tempat “preman” berkumpul dari berbagai kampung sekitarnya, khususnya dari Maccini Gusung dan Maccini Kidul (Baru), Kandea, Barabaraya, Pucca, Rappokalling dan lainnya juga dibuat jera oleh aksi para ‘tentara pasar’ ini.

Pak Sampe, tentara yang berasal dari tanah Mandar dan mengomandoi rekanrekannya di pasar Terong ini benar-benar ditakuti. Menjelang tahun 1994, ide untuk melakukan revitalisasi pasar tahap kedua bergulir. Berawal dari sebuah studi banding yang dilaksanakan oleh walikota Makassar saat itu, Malik B. Masri di Hawaai, USA, terbersitlah keinginan merombak pasar Terong menjadi sebuah pasar modern. Saat itu, terpilihlah PT. Prabu Makassar Sejati sebagai

developer dimana Ferry Soelisthio sebagai komisaris yang memenangkan tender untuk revitalisasi pasar “tradisional”. Mulailah persoalan baru muncul menghampiri pedagang pasar Terong. Dengan desain yang ‘terlalu moderen’ lahirlah sebuah gedung berlantai 4, yakni 2

lantai dasar, 1, 2, dan 3 di lahan seluas 13.253 m . Sebagaimana revitalisasi tahap pertama di masa walikota Daeng Patompo, revitalisasi tahap kedua ini juga menuai banyak masalah. Persoalan klasik juga mencuat, harga kios dan lods terlampau mahal bagi pedagang kecil yang mendominasi berdagang di pasar Terong. Banyak yang dengan terpaksa membeli kios yang berharga 40 – 80 juta rupiah atau lods bagi pedagang kecil karena tiada pilihan lain, walau banyak pula yang memilih mengisi badan jalan di luar bangunan yang kini berdiri. Masalah lain timbul seiring kepindahan pedagang ke dalam gedung baru. Tidak sampai 6 bulan, para pedagang ‘basah’ kecewa dengan sulitnya proses angkut barang naik turun setiap harinya. Belum lagi pembeli yang tidak ingin naik hingga ke lantai 2 apalagi 3. Pembeli berkurang berarti pemasukan minim. Pemasukan minim berimplikasi pada cicilan tempat terhambat sementara biaya untuk mencukupi anggota keluarga di rumah juga dituntut setiap harinya. Akhirnya banyak pedagang memilih keluar dan meninggalkan tempat mereka yang sudah dibeli dan sedang berjalan cicilannya. Ramailah kembali badan-badan jalan, lorong, trotoar, dan berbagai sudut pasar yang memungkinkan untuk ditempati. Sementara di lain pihak, Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

Developer melalui perjanjian yang dibuat dengan pedagang pembeli kios/lods menikmati keuntungan akibat macetnya cicilan yang membuat uang muka (DP) dan diskon 12 persen menjadi milik developer tanpa harus kehilangan kios dan lods yang sudah dibeli pedagang. Hingga kini, masalah ini masih menyisakan banyak kekecewaan di hati pedagang yang terlanjur membayar mahal namun kehilangan daya melanjutkan cicilan. Tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut berarti kehilangan uang DP dan diskon 12 persen. Memasuki awal tahun 2000an keadaan pasar semakin semerawut. Pengusaha atau developer dan pedagang berada dalam kerugian akibat model bangunan yang dipaksakan dalam kondisi yang berbeda kultur. Pedagang pasar Terong tumbuh dalam budaya hamparan yang melebar horisontal dan kini dihadapkan pada area dengan bangunan vertikal meninggi ke atas. Mereka lalu memilih kembali melebar. Karena maraknya pedagang di luar gedung ketimbang di dalam gedung maka secara naluria—dan berdasarkan kebiasaan pemerintah masa itu—persoalan ini akan diselesaikan melalui pembersihan pedagang di luar gedung yang kemudian dicap “liar”. Maka ditempuhlah beragam cara baik legal maupun di luar kerangka regulasi. Cara legal tentulah melalui jalur resmi pemerintah seperti pengerahan satuan polisi pamong praja atau satpol PP. Lalu cara sebaliknya adalah melalui mobilisasi “preman” untuk melakukan aksi teror dan penyebaran ketakutan atas pedagang di pasar. Bahkan, kedua model ini dapat bekerja secara bersamaan sebagaimana terjadi di tahun 2003, 2005, dan 2007. Dimana preman dan satpol PP turut andil dalam serangkaian pembongkaran dan penggusuran kepada pedagang. Mengenai penggunaan “preman” dalam upaya penataan pasar Terong bukanlah sesuatu kebohongan. Bahkan menjadi keniscayaan bagi pengusaha dan pemerintah dalam hal ini perusahaan daerah yang mengelola pasar, PD Pasar Makassar Raya. Sekian tahun berada di pasar relasi itu sudah terlihat secara nyata. Peran salah seorang yang dikenal sebagai salah satu “preman” di pasar Terong misalnya yang bernama Daeng ‘X’ yang telah menjadi kaki tangan baik pihak developer maupun pihak tertentu di PD Pasar Makassar Raya (Wawancara dengan Daeng ‘X’, 2009).


Pasar berkembang, pedagang juga berkembang tapi persoalan tetap sama, yakni ketidakadilan terhadap banyak pedagang pasar yang tidak mampu mengakses kios dan lods di dalam gedung dan merugi akibat kios/lods yang dibeli tiada dikunjungi pembeli. Pasar kini dikelola oleh dua aktor, yakni pihak developer dan pihak Perusda milik pemerintah kota Makassar. Bentuk perlawanan pedagang juga berubah dan tidak lagi sporadis dan sembunyi-sembunyi. Di tahun 2003 sudah ada organisasi yang lahir dari kalangan mereka yang mereka sebut Persaudaraan Pedagang Pasar Terong, disingkat SADAR. Organisasi ini sudah berhasil meningkatkan nilai tawar pedagang sehingga tidak lagi terlalu rentan oleh aksi penggusuran dan ancaman teror dari preman.

B. Pelaku dan Perilaku yang Bermasalah

Bila merujuk pada paparan di atas, maka dapat diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam tata kelola pasar di kota Makassar, yakni: 1.

Pemerintah Kota Makassar (Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, satuan polisi Pamong Praja)

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar (Basis konstituen)

3.

Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dan jajarannya (Kepala Unit Pasar dan jajarannya)

4.

Pihak swasta (Pengembang dan Developer)

5.

Pelaku Usaha Besar atau pengusaha pengelola pusat perbelanjaan dan toko Moderen

6.

Pelaku Usaha Menengah

7.

Pelaku Usaha Kecil dan Mikro

8.

Pihak Keamanan (Kepolisian setempat)


9.

Pihak Pertahanan (TNI setempat)

10. Pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan secara non-legal formal, seperti Preman. 11. Organisasi Masyarakat Sipil, Mahasiswa, dan Media 12. Konsumen

Adapun perilaku yang dianggap bermasalah, dapat meliputi:

1. Pemerintah Kota memiliki beberapa kegagalan dalam menata dan manjaga eksistensi pasar lokal dan membiarkan pengusaha ritel moderen bermain dengan bebas mempengaruhi selera konsumen kota Makassar. Pemerintah dalam hal ini gagal membangun proses penanganan pasar khususnya pasar lokal secara partisipatif dengan melibatkan lebih banyak pedagang dalam memutuskan yang terbaik bagi keberadaan dan kelangsungan berdagang bagi pedagang kecil/mikro yang rentan menjadi korban dalam persaingan ekonomi yang tidak sehat dan seimbang ini; Pemerintah juga gagal mengatur ketentuan jenis dan skala barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko moderen agar tidak merugikan pelaku usaha pasar lokal. Misalnya, pemerintah membiarkan saja harga-harga kebutuhan pokok dijual oleh pusat perbelanjaan dan toko moderen di bawah harga pasar lokal. Membiarkan pusat perbelanjaan dan toko moderen menjual kebutuhan pokok secara eceran, padahal selama ini menjadi kekuatan pasar lokal kita. Mengapa pemerintah kota tidak menetapkan bahwa peritel besar menjualnya hanya dalam bentuk kemasan. Bahkan pemerintah tak berdaya ketika para peritel besar ini menembus desa-desa dan mengatur pola dan jenis tanam kepada petani atau pemilik lahan yang akhirnya menyisakan barang-barang kelas dua bagi pasar lokal, sementara barang kelas satu semuanya ada di mall, hypermarket, supermarket, perkulakan, dan harganya lebih murah pula.


Dan yang lebih parah, pemerintah kota sangat tidak konsisten mengatur pendirian dan keberadaan pusat perbelanjaan dan toko moderen berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Sebagai contoh, lingkungan Tamalanrea yang seharusnya menjadi sentra pendidikan kini dengan mudahnya kita temukan berbagai pusat perbelanjaan (MTos), pusat pertokoan, dan aneka rumah toko lainnya. 2. Perusahaan Daerah (Perusda) Pasar Makassar Raya gagal mengelola 16 pasar lokal yang dianggap resmi dan pasar darurat lainnya sehingga sarana dan prasarana pasar sangat kurang dan terancam ditinggalkan oleh konsumen yang lebih mengutamakan kebersihan atau kenyamanan berbelanja. Belum lagi pendekatan pihak perusda dalam menangani tuntutan pedagang pasar yang masih bersifat topdown , berbasis kekerasan melalui satuan polisi pamong praja dan bahkan premanisme. Pimpinan Perusda bahkan lebih suka berdialog dengan pihak pengembang di hotel-hotel berbintang ketimbang mengajak pedagang kecil dialog bagaimana sebaiknya menata pasar lokal yang semakin hari semakin tersudut dan terpinggirkan dimainkan oleh pelaku pusat perbelanjaan dan toko moderen. 3. Pihak Pengembang seperti PT. Melati di Makassar Mall dan PT. Makassar Putra Perkasa di pasar Terong gagal membangun atau merevitalisasi pasar lokal yang dijiwai oleh budaya pasar lokal yang model bangunannya hamparan dan ramah terhadap pedagang kecil dan mikro. Kegagalan ini tercermin dari bangunan yang berlantai lebih dari 2 tingkat, penempatan pedagang ‘basah’ dan ‘kering’ di tempat yang tidak efektif, system drainasi dan sanitasi yang buruk, harga kios maupun lods yang jauh dari terjangkau, dan aneka peraturan lainnya yang belakangan merugikan pedagang sebagai pengguna bangunan. Sebagai contoh bisa dilihat nasib pasar Terong yang terus menerus terbengkalai, sementara proses revitalisasi seolah mengabaikan sebaran pedagang kecil yang kini memenuhi jalan-jalan dan lorong-lorong di sana. Kini bahkan “pasar Terong” versi Ferry Soelisthio semakin melencengkan nilai kesejarahan dan cirri Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

khas pasar Terong sebagai pasar induk kota Makassar dan sentral sayur-mayur, rempah-rempah atau Sembilan bahan pokok untuk masyarakat kota dan daerah sekitarnya. Demikian pula nasib pasar Sentral yang kini tinggal nama di telan nama besar ‘Makassar Mall’ yang sebenarnya juga menunggu ‘kematiannya’. Yang bertahan tinggallah pengusaha garmen, sementara pedagang ‘basah’ seperti ikan dan daging harus merasakan ‘kesepian yang panjang’ di lantai dasar yang berbau, pengap, dan saluran air yang sempit dan seringkali macet. Belum lagi bila musim hujan yang mengundang banjir. Para pedagang yang bertahan di sana yang tidak punya pilihan lagi selain bertahan karena pasar alternatif seperti pasar Bacan tinggal bernostalgia tentang pasar mereka sebelum direvitalisasi tahun 1994 lalu. “Dulu, begitu indahnya pasar Sentral hingga ada taman kecil di area pedagang basah sehingga nikmat sekali menikmati udara lepas.” Coba juga lihat nasib pasar Butung yang sebelumnya sudah berdiri tahun 1917 itu. Pasar itu kini sudah beberapa kali mengalami revitalisasi hingga menjadi pusat grosir sekarang ini. Sebuah bangunan megah yang gagal memenuhi kewajiban dasarnya menjadi tempat berlangsungnya proses jual-beli. Lantai dasar dan satu kekurangan pasokan listrik sehingga pedagang harus membeli

genset dan memasangnya di depan tangga utama untuk memenuhi kelebihan daya dari hanya 80 watt yang disediakan pihak pengelola listrik. Di lantai 2 tidak semua kios terisi. Jangan Tanya lagi di lantai tiga dan empat. Menurut pedagang di sana yang ada mungkin kuntilanak atau sundel bolong . 4. Pihak-pihak lain yang mengambil untung dari ketimpangan relasi antara pelaku usaha pasar lokal, developer, pusat perbelanjaan dan toko moderen seperti aparat pertahanan dan keamanan, dalam hal ini militer dan kepolisian yang menyediakan jasa keamanan. Bahkan, preman-preman ‘dipelihara’ oleh pihak pihak tertentu agar sewaktu-waktu bisa digunakan untuk mendesakkan kepentingan baik dalam berhadapan dengan pedagang kecil maupun dalam berhadapan dengan aparat Negara.


Ke depan, pihak-pihak ini sebaiknya berkoordinasi dengan pengelola pasar secara terbuka dan diketahui publik. Sebagi contoh, ada aparat TNI beroperasi di pasar dengan tugas di luar fungsinya sebagai penegak pertahanan. Ada anggota polisi yang bekerja membantu dalam penarikan retribusi juga di luar fungsi sebagai penjaga keamanan. Sebaliknya, para ‘preman’ juga seringkali hadir di pasar lokal, khususnya pasar yang mengalami revitalisasi ‘membantu’ pihak developer menjadi ‘bamper’ bagi kebijakan keras untuk menggusur pedagang yang menurut mereka membuat pasar semerawut. 5. Pelaku usaha pusat pertokoan dan Toko Moderen yang diberikan kemudahan oleh pemerintah kota dalam berusaha membuat aktor pengusaha ritel besar ini memiliki kuasa untuk bergerak mengikuti logika bisnisnya, yakni maksimalisasi keuntungan dan minimalisasi pengeluaran atau kerugian. Akibatnya, tindakan mereka berakibat pada rusaknya system jual beli yang selama ini berlangsung di pasar lokal. Sebagai contoh adalah persoalan harga kebutuhan sembako yang jauh dari harga pasar lokal sebagaimana dijelaskan di atas. Lalu kemampuan mereka dalam mengiklankan pasar dan produk mereka di media lokal juga membuat pasar lokal semakin kehilangan pelangganya dari waktu ke waktu. Seharusnya pemerintah dapat lebih mengatur pola usaha ini mengingat ketidakberdayaan pasar lokal berhadapan dengan pelaku ritel besar yang memiliki modal besar. Pemerintah perlu menunjukkan dan membuktikan keberpihakan kepada pasar lokal melalui pengaturan yang lebih baik. 6. Tak dapat dipungkiri ada juga pedagang yang dengan terpaksa melanggar ketentuan yang telah dibuat baik oleh pengelola pasar maupun developer sebagai pihak yang diberi kuasa mengelola tata bangunan pasar. Tindakan mereka banyak didasarkan kepada beberapa alasan, yakni, kegagalan bangunan baru menampung pedagang kecil dan mikro akibat mahalnya harga tempat di dalam gedung atau area berjualan paska revitalisasi.


Alasan lain adalah karena semakin tidak memadainya lokasi berjualan pada pasar lokal yang telah eksis akibat pemerintah kota tidak membangun pasar lokal baru di tempat lain selain revitalisasi pasar, seolah-olah revitalisasi dapat menyelesaikan masalah meningkatnya pedagang sektor informal. Maraknya pedagang sektor informal mengisi badan jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu merupakan ‘kritik’ bagi pemerintah kota yang gagal memberikan area jual-beli kepada warganya.

C. Dampak Sosial-Ekonomi dari Permasalahan

Beberapa masalah yang ditimbulkan akibat dari buruknya tata kelola pasar di kota Makassar adalah: 1.

Menurunnya minat masyarakat kota Makassar untuk berbelanja di pasar lokal.

2.

Hal ini berimplikasi pada menurunnya omzet pedagang pasar lokal. Walaupun belum ada riset untuk menghitung berapa besaran kerugian, namun secara kualitatif, kerugian ini tergambar dari informasi yang diberikan oleh banyak pedagang bahwa kini mereka hanya melayani langgana tetap mereka saja. Sebelumnya akan banyak orang-orang baru datang berbelanja. Kini, seperti infromasi dari Tia pedagang lombok di pasar Terong dan beberapa pedagang dari berbagai pasar lokal seperti pasar Sentral, pasar Cidu, Daya, dan sebagainya menyebutkan bahwa waktu menjualnya selain semakin panjang juga semakin kehilangan pembeli baru.

3.

Dampak lain adalah pasar lokal tidak terkelola akibat lemahnya sistem pembinaan dan penataan seperti yang dijelaskan di atas. Kotornya pasar lokal dan aneka problematika lainnya terus menerus tak tertangani dengan baik.

4.

Akhirnya pasar semakin semrawut dan para pedagang rentan dengan penyakit akibat system drainase yang rusak dan sanitasi yang buruk.


Bila ini terus berlanjut, maka peran pasar lokal sebagai sektor pelindung dari jumlah atau angka kemiskinan akan tidak berfungsi. Akibatnya, kemiskinan akan bertambah ketika pendapatan semakin menurun dan lingkungan usaha yang semakin tidak sehat. Data yang diperoleh menggambarkan bahwa pasar lokal adalah area bisnis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dengan biaya yang tidak perlu puluhan atau ratusan miliar rupiah. Cukup sediakan lahan yang memadai, tenda yang tertata rapi, drainasi dan sanitasi yang baik, dan konsistensi dalam penataan maka masalah kemiskinan dapat segera diatasi melalui tersedianya lapangan kerja. D. Pengalaman dari Kota Lain

Mengelola pasar lokal dengan baik pada dasarnya adalah mengelola atau menata pedagang sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL). Dua kota yang dapat menjadi rujukan penting dalam tata kelola pasar lokal adalah kota Solo dan kota Manado. Kota Solo memperlihatkan sebuah proses tata kelola pertisipatif sementara kota Manado cenderung dengan pendekatan otoriter. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Elizabeth Morrell, dkk tentang ‘tata kelola ekonomi infomal’ menggambarkan bagaimana Pemda kota Solo sejak tahun 2006 menjadi pemimpin dalam mengorganisir pedagang sektor informal secara efektif (Morrell, dkk, 2009). Kota Solo

Seperti yang terjadi di daerah lain di Indonesia, jumlah PKL di kota Solo meningkat tajam akibat krisis ekonomi pada tahun 1997. Terdapat 1100 PKL pada tahun 2001 dan meningkat tajam pada tahun 2005 menjadi 5817 PKL. Dengan meningkatnya jumlah pedagang sektor informal yang mengisi badan jalan akibat tidak memadainya pasar lokal membuat pemerintah kota Solo melakukan relokasi PKL. Dengan sangat hati-hati Pemda melakukan relokasi terhadap 3917 pedagang yang beroperasi di jalan-jalan kota Solo. Untuk menjaga sikap kehati-hatian itu, Pemda Solo mengadopsi pendekatan komunikasi dan inovasi dalam membantu pedagang, dalam kerangka pengawasan dan mengaturan. Pada tahun 2001, Pemda kota Solo pembentuk suatu kantor yang mengurusi pengelolaan PKL yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Dinas Pengelolaan Pasar. Fungsi


utama dari dinas ini adalah mengumpulkan data, serta melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan, penataan, dan penertiban pedagang. Pada Juli 2005, walikota terpilih Joko Widodo, memperkenalkan kebijakan yang mengakui bahwa Pemda tidak harus hanya fokus pada mengembangkan usaha kecil, menengah dan besar, tetapi juga harus memfasilitasi pengembangan usaha mikro. Tahun berikutnya, tim khusus dibentuk untuk melakukan identifikasi dan menindaklanjuti masukan dari masyarakat. Saat itu, tim ini mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan: 1. Permintaan masyarakat untuk penyelesaiaan masalah PKL 2. Sejumlah ruang publik yang tidak dapat diakses, tidak aman, atau tidak nyaman karena keberadaan PKL 3. Isu lingkungan disebabkan kurangnya ruang terbuka hijau 4. Kesehatan masyarakat dan kebersihan 5. Keamanan dan keselamatan bagi pedagang 6. Meningkatnya masalah sosial ekonomi di mas yarakat Solo Pemda Kota Solo saat itu, bertekat untuk mengelola pedagang dengan cara mendesain kawasan pedagang. Ketentuan kawasan pedagang ini diatur sedemikian rupa dimana kios permanen dibangun di lokasi yang tepat; beberapa kawasan, pedagang dapat beroperasi menggunakan tenda tidak permanen selama periode tertentu setiap hari; kios yang dapat dibongkar diizinkan di beberapa lokasi; gerobak dibagikan untk pedagang berpindah di mana tidak tersedia lahan untuk kios atau tenda. Hal lain yang juga ditempuh oleh pemerintah kota Solo adalah mendirikan pasar lokal baru untuk menampung para pedagang yang sulit terserap di pasar-pasar lokal yang sudah ada. Saat itu, pasar dimaksud mampu menampung sekitar 1000 pedagang. Selain itu, Pasar lokal mengalami revitalisasi/renovasi serta para pedagangnya diberi bekal pengetahuan bisnis melalu berbagai pelatihan. Jika diperlukan, setiap upaya penertiban akan didahului oleh 3 surat peringatan lisan.


Dengan melalui proses panjang konsultasi dan partisipasi banyak pedagang kini Pemda memiliki pemasukan (PAD) hingga 32 persen lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kota Menado

Krisis ekonomi tahun 1997 dan konflik kota Posa dan Ambon di tahun 2000an telah meningkatkan jumlah pengungsi di kota Menado. Akibatnya, usaha sektor informal atau PKL meningkat drastis. Hingga tahun 2006, jumlah pedagang di sektor ini sudah mencapai 4.046 PKL dan ‘menghilang’ pada tahun 2007. Pemerintah kota Menado melalui mesin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berhasil membuat Menado terbebas dari PKL. Kemana perginya pedagang-pedagang itu setelah penggusuran? Menjadi pertanyaan menarik yang membimbing Morrell, dkk untuk melihat pendekatan tata kelola pasar lokal di sana. Menurut temuan dalam riset, hanya berkisar 1500 pedagang yang mampu terserap di pasar lokal yang kemudian mengalami kemunduran dalam pengelolaan. Kerasnya sikap pemerintah kota terlihat dari penolakan pemerintah kota berhubungan dengan pedagang secara langsung melainkan sekedar melalui asosiasi pedagang kaki lima yang dibentuk untuk itu. Setelah pedagang terus-menerus ditertibkan membuat asosiasi itu dengan sendirinya lenyap. Implikasi dari pola ini adalah menurunnya pendapatan pedagang dibandingkan pada tahun-tahun ketika kebebasan berjualan masih mereka nikmati. Karena berkurangnya pedagang sektor informal dan menurunya jumlah pemasukan bagi pedagang yang masih eksis di pasar lokal juga berkurang mengakibatkan pemerintah tak lagi memiliki pendapatan tambahan. Akibatnya pasar lokal atau ‘tradisional’ juga kehilangan penghasilan dan biaya perawatannya. Pasar lokal, sebagai contoh pasar Bersehati dibiarkan semerawut oleh pemerintah, sehingga menjadi kotor, bau, dan tidak nyaman bagi pengunjung. Konsekuensinya, pegunjung terus berkurang dan lebih memilih supermarket atau toko moderen.


Dari dua contoh kasus ini, Morrell, dkk menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pedagang di sektor informal atau pasar lokal lebih baik dipandang sebagai sebuah peluang untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi warga kota ketimbang sebagai ancaman bagi pertumbuhan kota dan wargan di dalamnya. Maka, dengan merujuk pada dua kasus itu, sebaiknya pasar-pasar lokal harus dipandang sebagai sebuah asset daerah dan perlu diperlakukan secara adil melalui pelibatan pedagang pasar dalam tata kelola pasar lokal se-kota Makassar.


BAB III AALISA ATAS PEYEBAB PERILAKU BERMASALAH A. Pengantar

Permasalahan yang dihadapi pertama kali akan dilihat dari sudut pandang kelembagaan atau institusi. Lembaga dalam pengertian ini adalah sebuah organisasi plus nilai yang terdapat di dalamnya. Selain melihatnya dari aspek kelembagaan, perspektif penelitian ini juga melihat peran aktor yang menentukan bagaimana tata kelola pasar berlangsung. Jadi bila merujuk pada kelembagaan yang mengurusi pasar maka pertama-tama akan bersentuhan dengan pemerintah kota sebagai penyedia layanan publik. Pemerintah kota dalam hal ini telah membentuk sebuah lembaga yang bernama Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya. Lembaga selanjutnya adalah sektor swasta berupa lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan pasar (sejauh ini baru sebatas revitalisasi) yakni pihak pengembang, sebutlah PT. Melati yang mengelola pasar Sentral, PT. PT Sulwood dan KSU Bina Duta yang mengelola pasar Butung, PT. Makassar Putra Perkasa mengelola pasar Terong dan pasar Baru, dan sebagainya. Perusahaaan-perusahaan ini jelas berorientasi profit. Termasuk di dalamnya adalah lembaga swasta yang mengelola pusat perbelanjaan dan toko moderen atau dalam hal ini para pengusaha ritel moderen dengan modal yang besar dan kuat. Institusi ini juga adalah berorientasi profit dan berpotensi untuk mengendalikan pasar karena kuatnya modal usaha yang mereka miliki. Dalam konteks modernisasi kota, tidak dapat diragukan bahwa para pengusaha ini mampu menyediakan ruang belanja bagi masyarakat kelas menengah ke atas kota Makassar. Institusi terakhir yang menjadi fokus adalah organisasi yang dibentuk khusus untuk mengakomodir kepentingan pedagang dalam berhubungan dengan para pihak yang punya kepentingan di pasar. Beberapa organisasi yang berdiri secara independen sepanjang pemantauan dalam penelitian ini adalah ‘Persaudaraan Pedagang Pasar


Terong’ di singkat SADAR, ‘Asosiasi Pedagang Pasar Terong’ (APPT), Kelompok Usaha Kecil (KUKMI) Pasar Daya, Asosiasi Pedagang Kaki Lima (Aspek 5) pasar Sentral, dan asosiasi yang didirikan berkaitan dengan organisasi yang sudah terbentuk secara nasional seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) berikut cabang-cabangnya di setiap provinsi dan rantingnya di setiap pasar lokal. B. Analisa atas Penyebab Perilaku

Setiap institusi baik milik pemerintah maupun non-pemerintah harus memiliki system pengelolaan internal dan antar lembaga yang disebut ‘aturan’ atau regulasi. Lemahnya regulasi dalam tata kelola pasar menyebabkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda satu sama lain, atau sama berusaha mengambil untung dari kelemahan ini. Dalam perspektif ilmu politik, pendekatan ini disebut pendekatan ‘pilihan rasional’ dan ‘kelembagaan’ atau dalam kategori March dan Olsen ‘The rational Choice

institutionalism’ sebuah pendekatan dalam mazhab kelembagaan baru (March and Olsen, 1983). Pendekatan ini memadukan aspek ekonomi dan politik dalam melihat perilaku aktor-aktor politik. Prinsip utama pendekatan ‘pilihan rasional’ adalah bagaimana seorang aktor memegang prinsip ekonomi ‘memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko’. Aliran ini menganggap bahwa setiap orang tidak lepas dari kenyataan kalkulasi ekonomi dalam melakukan sesuatu. Pendekatan ini juga menyediakan instrumen pendukung seperti teori permainan (the ) yang pendekatannya sangat matematis. Karena orang-orang ini game theory bertujuan bermain dalam lembaga-lembaga negara maka perpaduan dua pendekatan, yakni ‘pilihan rasional’ dengan ‘kelembagaan’ menjadi perlu dalam menjelaskan fenomena politik ini. Pendekatan

kelembagaan baru—demi

membedakan diri

dengan

pendekatan

kelembagaan lama yang formalistik—menyatakan bahwa lembaga adalah organisasi

plus nilai atau norma. Jadi bila seseorang berhasil masuk ke dalam sebuah organisasi Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

(formal maupun informal) maka dia harus memahami bahwa terdapat nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur perilaku anggota organisasi. Norma-norma inilah yang mengatur bagaimana anggota sebaiknya berperilaku, namun di sisi yang lain mereka juga dapat menentukan arah [dan memanipulasi] keberadaan norma melalui aturan main (rule of the game ) yang sudah disepakati bersama demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Perilaku semacam ini, menurut teoritisi the rational choice institutionalism, terjadi secara kolektif (collective action ) dan dapat menyerap aktor-aktor tunggal untuk masuk dalam aturan main yang berlaku internal. Ingatlah bagaimana istilah ‘korupsi berjamaah’ digaungkan oleh banyak pihak dalam menggambarkan fenomena politik ini. Kebersamaan bertindak ini merujuk bukan hanya mereka di dalam satu institusi formal/informal, namun juga melibatkan pihak lain di luarnya dengan kepentingan yang sama. Salah satu contoh kolektivitas ini dapat dilihat dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Sudah sangat banyak kasus dimana seorang atau kelompok (baik kontraktor maupun LSM) masuk dalam pekerjaan ‘manipulasi proyek-proyek pembangunan’. Seorang kontraktor harus menyuap ‘orang-orang dalam’ (costs) demi memperoleh satu proyek (utilities), atau sekumpulan kontraktor secara kolektif ‘membayar’ para politisi di lembaga pemerintah dan parlemen agar satu kebijakan lahir dalam mendukung aktifitas bisnis mereka. Dalam beberapa kasus revitalisasi pasar lokal kecenderungan developer untuk lebih memperioritaskan keuntungan lebih terlihat secara jelas ketibang tujuan utamanya ingin mengelola pasar lokal yang nyaman dan aman. Harga kios dan lods yang tinggi, adalah salah satu bukti yang kemudian merusak relasi social pedagang yang selama ini sudah terbangun secara alamiah. Pasar Butung rusak, pasar Terong rusak, pasar Sentral rusak, adalah dampak dari pelaku ‘pencari rente’ ini beraksi. Demikian pula, maraknya pendirian pusat perbelanjaan dan toko moderen di kota Makassar telah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah sedang bermain mata dengan para pengusaha ritel bermodal besar, kawasan pendidikan seperti di Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

kecamatan Tamalanrea yang seharusnya menjadi lingkungan akademisi kini dihiasi ratusan toko moderen dan puluhan pusat pertokoan. Bahkan ke depan, aliran sungai Tallo yang seharusnya masih area pendidikan akan menjadi area investor besar. Pengusaha ritel moderen dengan mudah mengantongi izin usaha tanpa transparansi kepada publik memang jauh lebih sederhana ketimbang mengurus pasar lokal seharihari melalui penarikan retribusi, pengurusan sampah, parkir, listrik dan sebagainya. Namun, sebenarnya, bila pengelolaan pasar bisa lebih baik maka pendapatan pemerintah kota (PAD) bisa terdongkrak seperti terjadi di kota Solo. Lemahnya pengaturan ini diperparah oleh lemahnya regulasi atau bahkan tiadanya regulasi yang secara khusus digunakan untuk mengontrol tata kelola pemerintah atas pasar-pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko moderen serta posisi keduanya agar bisa saling bekerjasama untuk kesejahteraan pedagang kecil dan mikro serta pasar lokal itu sendiri. C. Kesimpulan Singkat

Pemerintah kota perlu mengatur pasar agar lebih baik melalui pendekatan komunikasi dan inovasi yang tidak lagi melulu dengan pendekatan kekerasan baik melalui satpol PP maupun agen ‘keamanan’ lainnya seperti preman dan sebagainya. Hal ini ditempuh mengingat pemerintah sendiri memiliki keterbatasan dalam mengelola lebih 50 pasar lokal di kota Makassar, untuk itu dengan regulasi dan turunannya ke depan (peraturan walikota). Di sisi lain, keberpihakan ‘oknum’ pemerintah yang seringkali dengan mudah memberi izin pelaku atau pengusaha ritel moderen turut mengganggu manajemen pasar. Dalam keadaan seperti ini, terbentuknya tim independen yang berfungsi mengawasi dan mengevaluasi tata kelola pasar lokal dan pusat perbelanjaan dan toko moderen adalah mutlak diperlukan demi masa depan pasar lokal dan konsumennya.


Bab IV SOLUSI

A. Alternatif-alternatif Solusi

Banyak orang, bukan hanya ahli ekonomi tetapi bahkan pedagang sendiri berpikir bahwa pasar ‘tradisional’ atau pasar lokal harus ditata sedemikian rupa agar mampu bersaing dengan pasar moderen yang sedang menjamur. Lalu, para pengambil kebijakan pun berpikir senada dan dimulailah apa yang disebut revitalisasi atau modernisasi pasar ‘tradisional’ dilakukan khususnya di era tahun 1990an dengan mengundang developer . Di Makassar, 2 pasar lokal utama mengalaminya di era itu, di antaranya pasar Sentral yang telah berganti nama Makassar Mall dan pasar induk Terong yang kini ‘malu-malu’ berganti nama Mal Terong. 2 pasar ini, bila ditinjau berdasarkan bangunan memang terkesan ‘moderen’, berlantai keramik, bertingkat lebih dari 2 lantai, dengan eskalator dan lift, namun sangat disayangkan bangunan itu tidak mampu memenuhi kewajiban dasarnya, menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli. Di pasar Sentral, pedagang sektor informal memilih memenuhi badan jalan di sekitarnya, demikian pula pasar Terong, yang memenuhi beberapa jalan dan puluhan lorong di sekitarnya.

Pilihan pedagang untuk memilih berdagang di luar gedung tersebut, bukan sematamata karena pedagang ini keras kepala dan tidak mau mengikuti perkembangan jaman dan oleh karena itu harus dikerasi dengan alat kekerasan negara yang bernama polisi dan satpol pemerintah. Ada banyak faktor mengapa upaya revitalisasi ini secara total mengalami kegagalan. Diantara faktor itu adalah internal dan eksternal.

Faktor internal

Sejak awal, konstruksi gedung yang mentereng jelas berusaha mengubah kultur berdagang dan kultur berbelanja di pasar lokal yang sudah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun. Setidaknya untuk pasar Terong sudah di mulai akhir tahun Dokumen: Active Society Institute (AcSI) Jl. Perintis Kemerdekaan km.9 o. 76, Makassar

1950an dan pasar Sentral tahun 1960an. Jenis pedagang yang berjualan di pasar ‘tradisional’ sangat beragam dengan modal dan cara berdagang yang juga beragam. Di sana ada pamejang dengan skala dagangan mikro dan kecil, juga palapara yang sekedar menggunakan tikar sebagai alas untuk berjualan segenggam-dua genggam lombok, cabe, dan sayur mayur. Di sana ada pagandeng baik dengan sepeda maupun motor dari berbagai pelosok Takalar maupun Gowa. Ada becak yang harus keluar masuk untuk mengangkut penumpang, khususnya barang dagangan pedagang dari jalan raya ke dalam area pasar dan banyak lagi aktifitas lainnya.

Di luar aktifitas pasar, pedagang juga menikmati suasana kekeluargaan yang tiada tara yang tidak dimiliki oleh gedung-gedung pasar mentereng hasil revitalisasi pasar ‘tradisional’ karena umumnya pedagang tinggal di sekitar pasar. Mengapa banyak pedagang tinggal di sekitar pasar, karena secara historis pasar-pasar lokal di Makassar memang tumbuh karena kebutuhan komunitas dan bukan sama sekali bentukan pemerintah. Orang-orang di kampung Maccini Gusung dan kampung Baraya misalnya, menjadikan pasar Terong sebagai bagian wilayah pergaulan mereka karena kisaran 40-50% penduduknya adalah pedagang di sana atau setidaknya bekerja dengan menyediakan jasa di pasar.

Setelah revitalisasi banyak pedagang yang tidak mampu bertahan dengan model gedung yang tidak familiar dengan mereka. Sekedar contoh, lokasi berjualan bagi pedagang basah (ikan, daging, ayam potong) di tempatkan di area basement yang berada di bawah permukaan tanah dengan saluran drainasi yang sangat sempit berkisar 10 cm. Ruang yang pengap untuk barang dagangan yang berbau yang seharusnya membutuhkan udara segar dan lapang tidak tersedia. Konon, menurut cerita dari seorang pedagang daging, dulu pasar Sentral menyediakan bukan hanya area berdagang yang lapang, tapi juga lokasi antara penjual ikan daging di antarai oleh taman kecil sehingga selain berdagang bisa menghirup udara segar pandangan mata juga tidak jemu dan jenuh. Belum lagi bagi pedagang sayur mayur yang di tempatkan di lantai 2 atau 3, yang secara teknis amat tidak efisien.


Banyak pedagang masih mencintai model pasar lama yang sangat simpel dan memudahkan banyak orang (sekali lagi banyak orang) untuk dapat mengambil peran di sana. Sekali pasar ini di revitalisasi dengan menyediakan aneka lods yang seragam dan harga yang sama rata puluhan juta maka hilanglah kemampuan aneka pedagang mikro dan kecil yang tak mampu. Bangunan berlantai keramik dan adanya tangga walaupun hanya 3 buah anak tangga akan menghilangkan mata pencaharian daeng becak, pagandeng, dan penyedia jasa sampah non-pemerintah di sana dan banyak lagi.

Faktor eksternal

“Pedagang

pasar

‘tradisional’

harus

tumbuh

mengikuti

logika

ekonomi

pertumbuhan.” demikian ahli ekonomi kampus berpikir dan pendapatnya dikutip oleh para pengambil kebijakan. “Pedagang-pedagang itu harus mampu bersaing dengan pedagang pasar moderen.” Demikian pemikiran yang lain. Pada akhirnya, pendapatnya menjadi “Pasar ‘tradisional’ harus mampu bersaing di tengah gempuran Pasar Moderen.” Inilah logika-logika ekonomi yang menyesatkan sehingga terjadi carut marut tata kelola ekonomi sektor informal di pasar lokal.

Maraknya pasar moderen adalah suatu keniscayaan untuk sebuah kota yang terus berkembang. Namun, perkembangan itu seyogyanya tidak mendiskriminasikan yang lain. persoalan harga dan barang dagangan misalnya. Bila pasar moderen turut menjual aneka kebutuhan sembilan bahan pokok dengan harga jauh dari harga pasar lokal maka lambat laun konsumen akan lebih memilih pasar moderen. Ada beberapa faktor yang membuat harga di pasar moderen lebih murah dari pasar lokal, seperti akses pedagang ritel yang langsung kepada petani dengan berbagai cara. Pemodal memberi petani modal, bibit, dan paling tidak akses pemasaran dengan lebih mudah. Bila panen tiba, pemodal mengambil barang kelas satu tanpa cacat dan memberikan sisanya untuk dijual di pasar lokal dan di jalan-jalan.

Faktor lain adalah, karena pemodal ritel moderen adalah pemodal besar maka murahnya harga kebutuhan pokok merupakan strategi dagang untuk menarik minat


konsumen untuk datang. Dengan aneka barang yang dijual oleh seorang pedagang saja, maka harga satu kebutuhan dengan aneka barang lain bisa bervariasi dan saling menutupi, sesuatu yang tidak dimiliki oleh p asar lokal.

Selain itu, perkulakan yang seyogyanya menjual barang secara grosir ternyata ditemukan praktek dimana konsumen dapat membeli secara eceran. Ini adalah sebuah pelanggaran persaingan usaha yang selalu luput dari pantauan negara.

B. Solusi Pilihan

Pertama ,

proses penyelenggaraan dan atau revitalisasi pasar lokal harus

mempertimbangkan beberapa hal yakni, area relokasi yang jelas dan baik untuk

berdagang

selama

revitalisasi

pasar

lokal

berlangsung;

besaran

harga

sewa/pembelian kios/lods baru yang tidak memberatkan bagi pedagang kecil dan mikro; bangunan tak lebih dari dua tingkat atau sebisa mungkin hamparan yang tertata rapi dan memperhatikan drainase dan ruang udara bagi pedagang basah; tetap memberi akses bagi pagandeng dan daeng becak yang selama ini hidup dari kehidupan pasar lokal;

Kedua, persaingan usaha antara pasar lokal dan pasar moderen harus diatur

sedemikian rupa oleh negara/pemerintah. Di sini seyogyanya kebijakan ekonomi berpihak pada pedagang mikro/kecil dan tidak melepaskan begitu saja mengikuti logika permintaan dan penawaran apa lagi harus bersaing dalam ketidakimbangan kekuatan. Pasar moderen sudah seharusnya dibatasi dalam menjual sembilan bahan pokok, kalaupun boleh hanya dapat dalam bentuk kemasan. Bahkan, bila pemerintah benar-benar mau berpihak untuk melindungi sebagaimana bunyi judul ranperda ini, maka pasar moderen seharusnya memenuhi barang kebutuhan pokoknya dari pasar lokal dan tidak boleh langsung kepada petani sebagaimana pedagang pengumpul pasar lokal selama ini lakukan. Dengan demikian, bila hal ini benar-benar terjadi


maka pasar lokal kita bisa tetap bertahan dan pedagang mikro-kecil tetap terserap dalam pasar mereka, pasar rakyat. Ketiga, harus ada satu lembaga independen yang berfungsi melakukan pengawasan

atas pengelolaan dan penyelenggaraan pasar lokal, pusat perbelanjaan dan toko moderen ini, agar supaya segala pelanggaran yang selama ini terjadi dapat dengan mudah dipantau oleh tim independen.


Microsoft Word - Laporan Penelitian Pasar Tradisional Makassar

Recommend Documents