MEWUJUDKAN BENDAHARA PENGELUARAN PROFESIONAL PEMAHAMAN TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA PENGELUARAN
MELALUI
ABSTRAK
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Bendahara Pengeluaran merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggung tanggung jawab masalah keuangan keuangan Negara dan untuk menduduki menduduki jabatan tersebut tersebut dibutuhkan dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat menghilangkan ataupun meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya sehingga dapat menghindarkan bendahara bendahara pengeluaran pengeluaran dari masalah masalah terjadinya terjadinya kerugian kerugian keuangan negara negara akibat tindakan tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Penulisan ini memberikan gamabaran betapa pentingnya pemahaman tentang tugas dan fungsi bendahara pengeluaran dalam menunjang pelaksanaan tugas. Kata kunci: Bendahara pengeluaran, Profesional, Tugas
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Penyelenggaraan pemerintahan negara guna mewujudkan tujuan bernegara harus dilakukan dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara secara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendap atan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan Sejalan dengan dengan perkembangan perkembangan kebutuha kebutuhan n pengelolaan pengelolaan keuangan keuangan negara, negara, dirasak dirasakan an semakin semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik,
pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur. Era global menuntut kita untuk mengelola perbendaharaan secara cepat, tepat, terencana, komprehensif, dan terintegrasi. Pihak yang sangat berperan melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah Bendahara Pejabat Pejabat perbendaharaan perbendaharaan,, sebagai penanggungja penanggungjawab wab kegiatan kegiatan dan pengelola pengelola keuangan, harus harus lah pegawai yang kompeten dan berkualitas. Dan salah satu pejabat perbendaharaan, yang merupakan kunci sentral dalam pengelolaan dan tanggung jawab masalah keuangan negara, adalah Bendahara Pengeluaran. Bendahara pengeluaran merupakan pejabat fungsional yang independen.Kendati bendahara merupakan pegawai kementerian teknis yang bersangkutan, dengan independensinya, seorang bendahara pada hakekatnya memiliki kapasitas sebagai penguji terhadap keputusan yang diambil oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.Dengan kapasitas tersebut, seorang bendahara memiliki kedudukan seolah menteri keuangan. Meskipun dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Bendahara sebagai wakil dari menteri keuangan dalam pengelolaan keuangan negara adalah pejabat fungsional yang seharusnya bebas dari intervensi atasannya secara struktural.Hal ini menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Secara umum bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.Keberadaannya begitu istimewa betapa tidak dalam setiap organisasi pemerintah ataupun non pemerintah bendahara nyaris wajib ada kecuali organisasi yang tidak membutuhkan fungsi bendahara. bendahara. Bendahara identik dengan istilah “tempat basah”, banyak orang yang ditunjuk jadi bendahara dan berakhir berak hir di sel tahanan.Ironi ini terjadi kemungkinan bendaharawan itu tidak paham tugas dan fungsinya dan atau mungkin tidak mampu menggunakan olah bendaharawan adalah orang yang mampu “dikendalikan” oleh kewenangannya.Seolah-olah kewenangannya.Seolahpemilik kepentingan. Sejatinya para bendaharawan adalah orang-orang terpilih yang memiliki independensi dalam menatausahakan keuangan yang dikelolanya. Secara Secara konstitusiona konstitusional, l, tugas dan wewenang Bendahara Bendahara Pengeluaran Pengeluaran diatur dalam dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21, dan dalam rangka pelaksanaan APBN tahun anggaran 2013, tugas-tugas Bendahara Pengeluaran telah dicantumkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
B.
IDENTIFIKASI MASALAH
Dari latar belakang diatas, dapat diidentifikasi masalah yaitu sejauh mana pemahaman tugas dan fungsi bendahara pengeluaran dapat membantu pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran.
C.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Bagaimana relevansi relevansi pemahaman pemahaman tugas bendahar bendaharaa pengeluaran pengeluaran dengan dengan bendahara bendahara pengeluaran profesional. 2. Upaya-upaya Upaya-upaya pencegahan pencegahan apa apa saja yang yang dapat dilakuka dilakukan n oleh bendahara bendahara pengelua pengeluaran ran untuk meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran.
D.
TUJUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahui mengetahui apa saja tugas bendahara bendahara pengeluara pengeluaran n 2. Untuk menemuka menemukan n alternatifalternatif-alter alternatif natif yang yang dapat diajukan diajukan untuk untuk meminimali meminimalisir sir kesalahan dalam pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran. 3. Sebagai Sebagai bahan refere referensi nsi bacaan bacaan bagi para para bendahara bendahara pengeluar pengeluaran an maupun calon calon bendahara untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan fungsinya.
BAB II KERANGKA TEORITIK, METODOLOGI, TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A.
KERANGKA TEORITIK
1. Bend Bendaha ahara ra peng pengel eluar uaran an.. Di Indonesia perihal perbendaharaan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Dalam undang-undang tersebut Bendahara didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Secara umum bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
1. Bendaha Bendahara ra Penge Pengelua luaran ran Prof Profesi esiona onall
Seseorang dapat dikatakan profesional manakala memiliki dua hal pokok, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya. hidupnya. Profesion Profesional al yang mempunya mempunyaii makna yaitu yaitu berhubungan berhubungan dengan profes profesii dan memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, (KBBI, 1994). Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang professional (Longman, 1987). Secara Secara lebih rinci rinci bendahara bendahara pengeluaran pengeluaran profeosiona profeosionall tergambar tergambar dari fungsi fungsi dan tugas tugas bendahara pengeluaran yang dijabarkan dalam Pelaksanaan tugas kebendaharaan bendahara pengeluaran (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012) meliputi: 1) Meneri Menerima, ma, menyimp menyimpan, an, menata menatausa usahaka hakan, n, dan dan membuk membukuka ukan n uang/ uang/sur surat at berh berharg argaa dalam dalam pengelolaannya 2)
Melakuk Melakukan an penguji pengujian an dan pembay pembayara aran n berdasa berdasarka rkan n perint perintah ah PPK
3)
Menola Menolak k perint perintah ah pembay pembayara aran n apabil apabilaa tidak tidak memenu memenuhi hi persy persyara aratan tan untu untuk k dibayar dibayarkan kan
4) Mela Melakuk kukan an pemot pemoton onga gan/ n/pe pemu mungu nguta tan n dilakukannya
pene peneri rima maan an
neg negar araa
5)
Meny Menyet etor orkan kan pem pemoto otong ngan/ an/pe pemu mungu nguta tan n kewaj kewajib iban an ke kas kas negar negaraa
6)
Meng Mengel elol olaa rek reken enin ing g tem tempa patt peny penyim impan panan an UP, UP, dan dan
dari dari pemb pembaya ayara ran n
yang yang
7) Menyamp Menyampaika aikan n Lapor Laporan an Pert Pertangg anggungj ungjawab awaban an (LPJ (LPJ)) kepad kepadaa Kepal Kepalaa KPPN KPPN sela selaku ku kuas kuasaa BUN Pelaksanaan tugas tersebut menuntut seorang bendahara pengeluaran untuk bekerja disiplin, taat aturan dan mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Begitulah kemampuan professional bendahara pengeluaran.
B.
METODOLOGI
Metode yang digunakan pada penulisan karya tulis ini adalah metode studi pustaka atau Library Research. Metode Studi pustaka adalah mengambil dan mengkaji teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas pada karya tulis ini berupa, tinjauan, sintesis atau ringkasan dan kepustakaan.
Ruang lingkup kegiatan studi pustaka pada karya tulis ini adalah mencakup kegiatan – kegiatan kegiatan seperti mencari, mempelajari dan menganalisa literatur-literatur yang relevan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan). Data sekunder dalam penulisan ini meliputi literatur dari perpustakaan, internet serta sumber-sumber data sekunder lainnya.
C.
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Pemaha Pemahaman man tugas tugas dan fungsi fungsi bendaha bendahara ra pengelua pengeluaran ran Dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara / Lembaga. Ada lima tupoksi seorang bendahara pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Menerima, menyimpan merupakan hal yang sudah umum. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan dilakukan setelah menguji menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan berhak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah p embayaran yang meliputi : a) Meneli Meneliti ti keleng kelengkapa kapan n berkas berkas yang yang disert disertaka akan n dala dalam m permin permintaan taan pembay pembayara aran n yang yang diterbitkan oleh PPK. b)
Kebe Kebena nara ran n ata atass hak hak tag tagih ih meli melipu puti ti:: 1. 2. 3. 4.
pihak pihak yang ditun ditunjuk juk untuk untuk mener menerima ima pembay pembayaran aran,, nilai nilai tagi tagihan han yang yang harus harus diba dibayar yar,, kapan kapan tagih tagihan an itu itu dibay dibayarka arkan, n, dan dan meng menguj ujii keter keterse sedi diaa aan n dana. dana.
c) Pemeri Pemeriksa ksaan an keses kesesuai uaian an pencap pencapaian aian keluara keluaran n antara antara spes spesifi ifikas kasii teknis teknis yang yang diseb disebutk utkan an dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam Peraturan dimaksud, apakah bendaharawan turun kelapangan atau hanya sebatas dokumennya. Namun jika boleh saya berpendapat disinilah salah satu kewenangan bendahara. Salah satu tugas penting para pejabat perbendaharaan adalah penyelamatan keuangan Negara. Jika bendaharawan merasa merasa perlu untuk untuk melakukan pengecekan pengecekan ke lapangan lapangan dan tidak mengganggu mengganggu kegiatannya kegiatannya sebagai bendahara maka sah-sah saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus
mendukung keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan bendahara sematamata adalah untuk penyelamatan keuangan Negara atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi persyaratan. d) Peme Pemeri riks ksaa aan n dan dan peng penguj ujia ian n kete keteta tapan pan pengg penggun unaan aan kode kode mat mataa angg anggar aran an penge pengelu luar aran an digit)
(6
Bendahara Bendahara Pengelua Pengeluaran ran tidak tidak dapat dapat dirangkap dirangkap oleh Kuasa Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran (KPA), (KPA), Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Perintah Membayar (PPSPM), hal ini memberikan ruang independensi bagi seorang bendahara pengeluaran. Pengujian yang dilakukan tidak boleh ada intervensi intervensi dari pejabat manapun atau pihak manapun. Hal ini akan sangat berbeda jika pengajuan tagihan sarat akan berbagai kepentingan akan salah satu pihak. Pada kondisi seperti ini bendahara pengeluaran diperbolehkan menunjukkan independensinya atau kewenangannya.Seharusnya setiap pejabat perbendaharaan menjunjung tinggi integritas dan selalu berusaha melakukan penyelamatan keuangan Negara, dengan membayar kepada pihak yang seharusnya berhak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Tugas menatausahakan mengandung pengertian seluruh kegiatan Bendahara Pengeluaran (fungsi kebendaharaan yang telah disebutkan diatas) harus diadministrasikan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal. Tugas mempertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa bendahara pengeluaran baik sebagai pemberi tugas atau penerima tugas, dapat memastikan bahwa tugas yang diberikan terlaksana dengan baik dan mengkomunikasikan pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari pertanggungjawabannya. Adapun sarana pertanggungjawaban yang digunakan adalah berupa Laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) karena pada hakekatnya uang yang dikelola merupakan bagian dari APBN. Walaupun seorang bendahara pengeluaran memiliki keistimewaan tetap saja dia adalah pejabat perbendaharaan yang wajib mempertanggungjawabkan semua kewenangannya juga semua tugas yang telah dilaksanakannya. Secara struktural seorang bendahara pengeluaran memiliki jabatan atau pangkat dibawah pejabat perbendaharaan, namun sebagai sesama pejabat perbendaharaan perbendaharaan yang memiliki fungsi “check and balance” seorang bendahara pengeluaran dapat menolak pengajuan tagihan dari PPK bila tidak memenuhi persyaratan. Sinergi adalah jawaban dari semua “kesenjangan” yang mungkin terjadi terjadi diantara diantara pejabat perbendaharaan perbendaharaan,, juga solusi untuk saling saling menghargai menghargai independensi independensi seorang bendahara pengeluaran.
1. Relevansi Relevansi pemahaman pemahaman tugas tugas bendahara bendahara pengeluar pengeluaran an dengan dengan bendahara bendahara pengeluaran pengeluaran profesional. Sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa bendahara pengeluaran professional dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus memiliki tiga (3) kemampuan dasar yaitu skill, knowledge dan attitude. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, UU No. I tahun 2004 Tentang Perbend Perbendaharaan aharaan Negara, Negara, Peraturan Peraturan Menteri Menteri Keuangan Keuangan Nomor 190/PMK.05/ 190/PMK.05/2012 2012 dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menduduki jabatan tersebut dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Tuntutan profesionalisme tersebut tergambar jelas pada ayat/pasalpasal yang mengatur mengenai bendahara, antara lain: 1. bendahara bendahara sebagai sebagai jabatan jabatan fungsional. fungsional. Hal ini ini ditegaskan ditegaskan dalam dalam Pasal Pasal 10 ayat (3) (3) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.” 2. bendahara bendahara pengeluaran pengeluaran wajib wajib menolak menolak permintaa permintaan n bayar yang yang tidak tidak disertai disertai bukti bukti pengeluaran yang sah. Pasal 21 ayat (4) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan kewenangan ini sebagai berikut: “Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi”. dipenuhi”. Sedangkan persyaratan yang dimaksudkan pada ayat (3) tersebut ádalah: a)
kele keleng ngka kapa pan n peri perint ntah ah pemb pembay ayar aran an,,
b)
kebe kebena nara ran n per perhi hitu tung ngan an tagi tagiha han, n, dan dan
c)
ketersediaan dana.
Pasal ini menuntut agar bendahara pengeluaran memiliki independensi atau kemandirian dalam tugas/pekerjaannya. Perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib ditolak jika perintah tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan walaupun secara struktural bendahara pengeluaran berada di bawah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 1. bertanggung bertanggung jawab secara pribadi. pribadi. Hal Hal ini ini merupak merupakan an warning yang cukup efektif bagi setiap bendahara. Pasal 21 ayat (5) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan secara jelas akan hal hal ini, “Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya”. Atas dasar hal ini, bendahara pengeluaran dituntut untuk bekerja secara hati-hati. Sebab, kesalahan hitung ataupun kesalahan bayar akan menjadi tanggung jawabnya secara pribadi. 2. bendahara bendahara dibatasi dibatasi dalam kegiatan kegiatan perdaganga perdagangan. n. Disebutkan Disebutkan dalam dalam Pasal 10 10 ayat (5) UU No. 1/2004 bahwa “Bendahara “Ben dahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung langsung maupun tidak langsung, langsung, kegiatan perdagangan perdagangan,, pekerjaan pemborongan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut.” Pasal ini menuntut seorang bendahara pengeluaran konsentrasi penuh dalam mengemban jabatannya, tanpa membuka kesempatan untuk melakukan pekerjaan tambahan di bidang perdagangan dan sejenisnya. 3. jika terjadi terjadi kerugia kerugian n negara yang dilakukan dilakukan oleh bendahara bendahara pengeluar pengeluaran an maka pengenaan pengenaan ganti kerugiannya langsung ditangani oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”, demikian disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Hal ini berbeda dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai bukan bendahara yang ditetapkan sendiri oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Penetapan oleh pihak eksternal (BPK) tentu berbeda secara psikologis maupun dampak yang akan ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
Dari gambaran tersebut terlihat bahwa jabatan bendahara begitu begitu ”istimewa” dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengakibatkan keadaan ideal yang diinginkan oleh undang-undang tidak sepenuhnya dapat terwujud. Bendahara pengeluaran sering kali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas pekerjaa pekerjaannya. nnya. Beberapa Beberapa contoh kesuli kesulitan tan yang yang dihadapi dihadapi bendahar bendaharaa pengeluaran adalah sebagai berikut: 1. bendahara bendahara sering sering mengalami mengalami kesulitan kesulitan dalam dalam menolak menolak permintaan permintaan bayar bayar yang diajukan diajukan oleh pimpinan (kuasa pengguna anggaran) walaupun permintaan tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti pembayaran yang sah. Bendahara pengeluaran secara struktural berada di bawah pimpinan kantor yang notabene adalah kuasa pengguna anggaran. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP3) akan menjadi taruhan jika melakukan penolakan. Atau pimpinan akan melakukan penggantian bendahara pengeluaran dengan berbagai alasan. Sementara itu, sampai saat ini masih cukup banyak pimpinan kantor/satuan kerja yang belum/kurang memahami peraturan perundangan yang baru mengenai pengelolaan keuangan negara pada sebuah .kantor/satuan kerja. 2. tidak adanya adanya imbalan imbalan yang yang memadai memadai kepada bendaha bendahara ra pengeluaran pengeluaran dapat dapat memicu memicu tindakan yang bertentangan dengan norma dan etika. Di satu sisi para bendahara pengeluaran tidak mendapatkan tunjangan jabatan, sementara itu pada sisi yang lain mereka harus mempertaruhkan semua harta pribadinya jika melakukan tindakan yang merugikan negara. Saat ini para bendahara pengeluaran memang telah menerima honor, namun sebuah jabatan tidak hanya berkaitan dengan honor tetapi juga menyangkut penghargaan, kemandirian, ataupun karier mereka. Konsekuensi dari sebuah jabatan fungsional tidak hanya pada adanya tunjangan jabatan, tetapi lebih dari itu. 3. jika terjadi terjadi pemeriksa pemeriksaan an keuangan keuangan baik oleh aparat aparat pemeriksa pemeriksa internal internal maupun maupun eksternal, eksternal, bendahara pengeluaran selalu menjadi objek utama dan pertama untuk diperiksa. Bendahara pengeluaran harus mempertanggungjawabkan semua pengeluaran keuangan yang dikelolanya. Pada saat diperiksa bendahara pengeluaran selalu ”sport jantung” apalagi jika merasa pembukuan atau pengelolaan keuangannya ada yang tidak/kurang benar. Bendahara pengeluaran harus siap-siap terhadap kemungkinan adanya kerugian negara. Jika pemeriksa menemukan kesalahan, tidak jarang pimpinan kantor/satuan kerja ikut-ikutan menyalahkan bendahara. Hal ini merupakan beban psikologis yang tidak ringan.
Hal di atas merupakan contoh kecil kesulitan-kesulitan yang dihadapi para bendahara pengeluaran pada kantor/satuan kerja.Amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara mengenai fungsionalisasi jabatan bendahara sudah mendesak untuk segera segera direalisasikan. Pasal 70 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan tenggang waktu sampai 1 (satu) tahun, ”Jabatan fungsional bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang Undang-Undang ini diundangkan.” Walaupun waktu satu tahun tersebut telah lewat, bukan berarti kewajiban Pemerintah untuk merealisasikannya menjadi gugur.Hal ini justru harus memacu Pemerintah untuk segera merealisasikannya.
1. Altern Alternati atif-a f-alte lterna rnatif tif pemecaha pemecahan n masala masalah h Bendahara Pengeluaran mempunyai posisi yang strategis dan kewenangan yang mutlak mengenai masalah keuangan negara, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang. Terkait dengan hasil pemeriksaan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara Semester I Tahun 2012, yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana termuat dalam Buku I Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I tahun 2012 yang dikeluarkan oleh BPK RI dimana terdapat temuan yang cukup signifikan mengenai adanya kerugian negara/daerah akibat penyimpangan perjalanan dinas di pemerintah pusat dan daerah dengan nilai Rp. 77,00 miliar, maka peran Bendahara Pengeluaran sangat membantu dalam menanggulangi atau mencegah kerugian negara akibat pengelolaan keuangan yang kurang baik. Berikut ini disajikan beberapa jenis pengeluaran anggaran yang kerap terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya, beserta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mencegah terjadinya kerugian negara. 1. 1. Pemba Pembayar yaran an ganda ganda kepad kepada a pej pejaba abatt yan yang g dit dituga ugaska skan/ n/di dipe perba rbantu ntuka kan n di di unit/instansi/lembaga lain, biasanya dilakukan dengan cara memberikan gaji dan tunjangan sesuai kedudukannya pada instansi tempatnya diperbantukan, tanpa mencabut gaji dan tunjangan di tempat asal dia bekerja. Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan: 1. Melakukan Melakukan penelitian penelitian apakah apakah surat keputusan keputusan pemberhen pemberhentian tian pembayaran pembayaran gaji/tunjan gaji/tunjangan gan atas pejabat yang diperbantukan ke instansi/lembaga lain telah dikeluarkan segera setelah yang bersangkutan diperbantukan ke instansi lain; 2. Melalukan Melalukan penelitia penelitian n apakah pembayaran pembayaran gaji/tunj gaji/tunjangan angan pejabat pejabat yang bersangkut bersangkutan an telah dihentikan pada bulan terhitung sejak persetujuan un tuk diperbantukan dikeluarkan. 3. 2. Perj Perjal alana anan n dinas dinas fik fikti tiff dan atau atau perjal perjalan anan an dina dinass yang yang tida tidak k diper diperlu lukan kan,, biasanya dilakukan dengan cara menerbitkan surat perintah perjalanan dinas pejabat/pegawai ke suatu tempat tertentu, yang pertanggungjawabannya dibuat dengan memalsukan cap dinas serta tandatangan pejabat yang berwenang menyetujui waktu tiba ke dan berangkat dari instansi/tempat yang dituju. Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan:
1. Melakukan Melakukan pengecekan pengecekan mengenai mengenai kesesuaia kesesuaian n perjalanan perjalanan dinas dinas yang telah telah dilaksanakan dilaksanakan dengan keperluan perjalanan dan jadwal kerja yang telah direncanakan; 2. Menganalisi Menganalisiss beban kerja kerja yang harus harus diselesaik diselesaikan an di luar kota kota dengan dengan lamanya perjala perjalanan nan dinas, dan dengan memperhatikan pula jarak yang harus ditempuh serta fasilitas transportasi yang tersedia; 3. Memastikan Memastikan bahwa surat tugas dan surat surat perintah perintah perjalana perjalanan n dinas dinas telah telah diproses diproses sesuai sesuai prosedur, dan ditandatangani pejabat yang berwenang; 4. Mengecek Mengecek kesesuaian kesesuaian perjalan perjalanan an dinas pejabat pejabat/pegaw /pegawai ai dengan daftar daftar kehadir kehadiran an di kantor pejabat/pegawai yang bersangkutan, serta kemungkinan adanya kegiatan pejabat/pegawai di kantor tersebut pada saat yang bersangkutan berstatus di luar kota; 5. Memastikan Memastikan bahwa bahwa surat surat perintah perintah perjalanan perjalanan dinas dinas telah telah ditandatang ditandatangani ani oleh pejabat pejabat instansi yang dikunjungi; 6. Memastikan Memastikan bahwa pejabat/ pejabat/pegawa pegawaii yang diberi diberi penugasa penugasan n ke luar kota kota memang memang kompeten untuk melaksanakan penugasan tersebut; 7. Bila diperluk diperlukan, an, melakukan melakukan konfirmas konfirmasii kepada unit kerja kerja yang dituju, dituju, apakah apakah pejabat/ pejabat/ pegawai yang ditugaskan ke luar kota benar berada dan bertugas di kota tersebut pada waktu/tanggal sebagaimana yang tercantum dalam surat perintah perjalanan dinas; 8. Memastikan Memastikan bahwa bahwa terdapat terdapat laporan laporan hasil hasil perjalana perjalanan n dinas dengan dengan bobot bobot sebanding sebanding dengan lamanya penugasan di luar kota. Penge Pengelu luar aran an belan belanja ja bara barang/ ng/ja jasa sa fikti fiktif, f, biasa biasany nya a dila dilaku kukan kan denga dengan n cara cara 9. 3. melakukan pembelian barang/jasa untuk suatu kegiatan unit tertentu yang sebenarnya tidak ada. Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan: 1. Melakukan Melakukan control control hubunga hubungan n antara antara tingkat tingkat kesibuk kesibukan an kerja kerja unit pemakai barang/jasa barang/jasa dengan penggunaan barang/jasa pada saat pembelian dilakukan; 2. Melakukan Melakukan konfirmas konfirmasii kepada rekanan rekanan terkait terkait mengenai mengenai jumlah jumlah barang barang yang ditagih ditagih dan dan kebenaran jumlah tagihan; 3. Melakukan Melakukan pengujian pengujian fisik fisik terhada terhadap p persediaan persediaan barang barang apakah apakah barang yang dibeli benarbenar diterima di gudang sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang disebutkan. Peng Pengel eluar uaran an bel belanj anja a peme pemeli lihar haraan aan dan dan perba perbaik ikan an gedu gedung ng kant kantor or,, ruma rumah h 4. 4. dinas, kendaraan dinas, dan peralatan kantor fiktif atau digunakan untuk perbaikan kendaraan atau peralatan pribadi. Upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan: 1. Melakukan Melakukan pengujian pengujian terhada terhadap p bukti-bukti bukti-bukti pembayar pembayaran an apakah telah telah sesuai sesuai dengan dengan kegiatan operasional kantor; 2. Melakukan Melakukan pengujian pengujian apakah apakah terdapat terdapat pengeluaran pengeluaran fiktif fiktif untuk pembentukan pembentukan dana dana taktis taktis yang digunakan untuk menanggulangi pengeluaran pribadi atau di luar kedinasan; 3. Meneliti Meneliti anggaran anggaran untuk perbaikan/ perbaikan/perawa perawatan tan gedung dikaitk dikaitkan an dengan daftar daftar inventari inventariss barang/asset tidak bergerak; 4. Melakukan Melakukan pemeriksaa pemeriksaan n fisik di lapangan lapangan dengan diserta disertaii pembuatan pembuatan berita berita acara pemeriksaan fisik;
5. Meminta Meminta penjelasan/ket penjelasan/keteranga erangan n perihal pelaksanaan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan dari dari rekanan/kontra rekanan/kontraktor/ ktor/ pelaksana pekerjaan dan pemberi pekerjaan. Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh Bendahara Pengeluaran, maka pegawai yang akan diserahi jabatan tersebut dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu seperti karakter, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang akuntansi, pengetahuan tentang keuangan negara, pemahaman menyeluruh tentang tugas dan fungsinya dan lain sebagainya .
BAB III PENUTUP
1. KESIMPULA ULAN
Pemahaman tugas dan fungsi bendahara pengeluaran merupakan hal mutlak yang harus diketahui sebagai langkah awal untuk dipelajari.Dalam melaksanakan tugas kebendaharaan bendahara pengeluaran pengeluaran Kementerian Kementerian Keuangan Keuangan telah menerbitkan menerbitkan Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.PMK ini berlaku mulai berlaku tanggal 01 Januari 2013.Ada lima tupoksi seorang bendahara pengeluaran yaitu yaitu menerima, menyimpan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan. Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh Bendahara Pengeluaran, maka pegawai yang akan diserahi jabatan tersebut dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu seperti karakter, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang akuntansi, pengetahuan tentang keuangan Negara.
1. REK REKOMEN OMENDA DASI SI Bagi para para bendahara, bendahara, khususny khususnyaa bendahara bendahara pengeluara pengeluaran n agar benar-benar benar-benar memahami memahami tugas tugas dan fungsinya agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas
