TATA CARA PENAT PENATAUSAHAAN DAN DA N PENYUSUNAN PENYU SUNAN LAPORAN LAP ORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
SISTEMATIKA GAMBARAN UMUM TUGAS DAN WEWENANG PENGAJUAN SPP PEMBUKUAN PERTANGGUNGJAWABAN
SISTEMATIKA GAMBARAN UMUM TUGAS DAN WEWENANG PENGAJUAN SPP PEMBUKUAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH UU 17/2003 Keuangan Negara UU 1/2004 Perbendaharaan Negara UU 15/2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU 25/2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional UU 32/2004 Pemerintah Daerah UU 33/2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 13/2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri 59/2007 Perubahan atas Permendagri 13/2006 Permendagri 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Permendagri 2006 Permendagri 55 Tahun 2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya
•
Kepala Daerah
•
Sekretaris Daerah
•
PPKD
•
BUD
•
Kuasa BUD
•
Pengguna Anggaran
•
Kuasa Pengguna Anggaran
•
PPTK
•
PPK
•
Bendahara
•
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
•
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
•
•
Kepala Daerah melimpahkan sebagian wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mempunyai tugas: •
koordinasi di dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD,
•
menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD dan
•
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD.
Tugas •
•
•
Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
WEWENANG •
•
•
•
Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
•
Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
•
Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
WEWENANG •
•
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
•
Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
•
Menyajikan informasi keuangan daerah;
•
Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
Tugas Pengguna Anggaran •
menyusun RKA-SKPD;
•
menyusun DPA-SKPD;
•
•
•
•
•
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM;
Tugas Pengguna Anggaran •
•
•
•
•
•
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
a. b. c. d. e. f. g. h.
Wewenang Pengguna Anggaran melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
TUGAS DAN WEWENANG •
•
•
•
Meneliti kelengkapan SPP-UP/GU/TU/LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM); Melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran; Menyiapkan laporan keuangan SKPD.
BENDAHARA
PERAN STRATEGIS BENDAHARA Sebagai Alat Vital
Tugas Bendahara Pengeluaran
MENERIMA
MENYIMPAN
Bendahara Pengeluaran
Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan
Pasal 4 ayat 1
MEMBAYARKAN
Wewenang Bendahara Pengeluaran • Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme UP/GU/TU maupun LS • Menerima dan menyimpan UP/GU/TU • Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya • Menolak perintah bayar • Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS • Mengembalikan dokumen pendukung LS
Pasal 4 ayat 2
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pengguna Anggaran
Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenanngannya kepada kuasa pengguna anggaran, ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran SKPD (Pasal 4 ayat 3)
Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu • Mengajukan permintaan pembayaran baik melalui mekanisme TU dan LS • Menerima dan menyimpan TU • Melakukan pembayaran dari tambahan uang persediaan yang dikelolannya • Menolak perintah bayar • Meneliti kelengkapan dokumen pendukung LS • Mengembalikan dokumen pendukung LS
Pasal 4 ayat 3
Pengajuan SPP Bendahara dapat mengajukan SPP yang terdiri dari:
•Uang Persediaan (UP) •Ganti Uang Persediaan (GU) •Tambah Uang Persediaan (TU) •Langsung (LS) •LS Gaji •LS Barang dan Jasa Bendahara membuat register SPP, SPM dan SP2D untuk mendokumentasikan pengajuan dana
Pengajuan SPP SPP Uang Persediaan (UP)
Diajukan setiap awal tahun Berdasarkan SK Kepala Daerah tentang besaran UP Dilakukan sekali dalam setahun Tidak membebani kode rekening tertentu Dapat dilimpahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pengajuan SPP SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
Diajukan sebesar uang persediaan yang telah digunakan pada kurun waktu tertentu, untuk membiayai satu atau lebih kegiatan di SKPD Didukung oleh SPJ atas penggunaan uang persediaan yang diajukan penggantiannya disertai bukti-bukti yang sah dan lengkap
Pengajuan SPP SPP Tambah Uang (TU)
Adanya kebutuhan belanja atas kegiatan tertentu yang jumlahnya tidak dapat dipenuhi oleh uang persediaan atau adanya kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan insidensial. Dipertanggungjawabkan sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban UP/GU
Bila kegiatan telah dilaksanakan dan masih ada sisa uang, maka harus disetorkan kembali.
Pengajuan SPP SPP Langsung (LS)
Dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Dikelompokan menjadi: •
•
SPP LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan SPP LS untuk pengadaan barang dan jasa
Pembukuan Belanja Buku dan Dokumen yang digunakan:
Buku Kas Umum (BKU)
Dokumen yang menjadi dasar pembukuan :
Buku Pembantu BKU - yang terdiri dari : •
•
• • •
Buku Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Simpanan/Bank Buku Pembantu Pajak Buku Pembantu Panjar Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
• •
•
SP2D Bukti transaksi yang sah Dokumen-dokumen pendukung lainnya
Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ SPJ dilampiri dengan: •BKU •Laporan Penutupan kas Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
Disampaikan kepada Pengguna Anggaran Paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya Disampaikan PPKD Paling lambat tanggal 10 Bulan berikutnya
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pertanggungjawaban Administratif
Pertanggungjawaban administratif berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pembantu SPJ menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran baik secara kumulatif maupun per kegiatan. SPJ dilampiri dengan: •BKU •Laporan Penutupan Kas dan •SPJ Bendahara Pembantu
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkah pertanggungjawaban administratif dan penyampaiannya
Pertanggungjawaban fungsional mengunakan format SPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif
SPJ dilampiri dengan: •Laporan Penutupan Kas •SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut dengan dilampiri bukti setoran sisa uang persediaan.
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Langkah-langkah pertanggungjawaban fungsional dan penyampaiannya
Laporan Penutupan Kas
Menyusun SPJ Fungsional
BKU dan BP-nya SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
Masukan dari PPK dari verifikasi SPJ administratif
