Dalam merencanakan instalasi pengolahan air minum diperlukan informasi mengenai kebutuhan air minum di wilayah perencanaan. Kebutuhan air minum sangat ditentukan oleh kondisi wilayah perencanaan, pertambahan jumlah penduduk dan tingkat sosial ekonomi penduduk yang mempengaruhi pola pemakaian air. Penentuan kebutuhan air minum didasarkan pada beberapa hal yaitu :
Daerah pelayanan Periode perencanaan Proyeksi jumlah penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial selama periode perencanaan Pola pemakaian air di suatu wilayah
Daerah Pelayanan
Kebutuhan air minum di wilayah perencanaan sangat tergantung kepada kondisi daerah pelayanan yang menjadi tujuan perencanaan. Daerah pelayanan pelayanan yang ditentukan dalam perencanaan ini adalah wilayah Kecamatan X dengan pertimbangan :
Daerah yang kekurangan air bersih Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi Daerah yang telah menerima pelayanan air bersih tetapi belum maksimal Aspek teknis seperti topografi yang menentukan proses distribusi Aspek ekonomi
Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan komunitas yang sa ngat rendah tidak akan memperolah pelayanan karena pertimbangan ekonomis. Periode Perencanaan
Periode perencanaan merupakan jangka waktu yang diberikan kepada instalasi pengolahan untuk dapat melayani kebutuhan air masyarakat di wilayah perencanaan. Periode perencanaan instalasi pengolahan air minum pada umumnya umumnya adalah 20-25 tahun. Pada perencanaan ini ditetapkan 20 tahun sebagai periode perencanaan. Periode Periode perencanaan ini diambil dengan pertimbangan bahwa perkembangan penduduk di masa me ndatang hanya dapat diprediksi dengan baik untuk periode 20 ta hun. Apabila periode perencanaan dilakukan melebihi 20 tahun maka dikhawatirkan keadaan perkembangan penduduk di masa mendatang justru sangat berbeda dari apa yang telah diprediksi. Proyeksi Jumlah Penduduk
Prediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang sangat penting dalam memperhitungkan jumlah kebutuhan air minum di masa yang yang akan datang. Prediksi ini didasarkan pada laju perkembangan kota dan kecenderungannya, kecenderungannya, arahan tata guna lahan serta ketersediaan lahan untuk menampung perkembangan jumlah penduduk. Dengan memperhatikan laju perkembangan jumlah penduduk masa la mpau, maka metode statistik merupakan metode yang paling mendekati untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa mendatang. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisa perkembangan jumlah penduduk penduduk di masa mendatang yaitu :
Aritmatika Geometrik Linear Eksponensial Logaritmik
Metode Aritmatika
Metode ini biasanya disebut juga dengan rata-rata hilang. Metode ini digunakan apabila data berkala menunjukkan jumlah penambahan penambahan yang relatif sama tiap tahun. Hal ini terjadi pada kota dengan luas wilayah yang kecil, tingkat pertumbuhan ekonomi kota rendah dan perkembangan kota tidak terlalu pesat. Rumus metode ini adalah :
Dengan:
Pn = jumlah penduduk tahun ke-n P0 = jumlah penduduk awal r = jumlah pertambahan penduduk tiap tahun Tn = tahun yang diproyeksi T0 = tahun awal P1 = jumlah penduduk tahun ke-1 (yang ( yang diketahui) P2 = jumlah penduduk tahun terakhir (yang ( yang diketahui)
Metode Geometrik
Untuk keperluan proyeksi penduduk, metode ini digunakan bila data j umlah penduduk menunjukkan peningkatan yang pesat dari waktu ke waktu. Rumus metode geometrik :
Dengan: Pn
= jumlah penduduk tahun yang diproyeksi
P0
= jumlah penduduk tahun awal
r
= rata-rata angka pertumbuhan penduduk tiap tahun
n
= jangka waktu
Metode Regresi Linear
Metode regresi linear dilakukan dengan menggunakan persamaan :
Metode Eksponensial
Metode eksponensial dilakukan dengan menggunakan persamaan :
Metode Logaritmik
Metode logaritmik dilakukan dengan menggunakan persamaan :
Dasar Pemilihan Metode Proyeksi Penduduk
Untuk menentukan metode paling tepat yang akan digunakan dalam perencanaan, diperlukan perhitungan faktor korelasi, standar deviasi dan keadaan perkembangan kota di masa yang akan datang. Koefisien korelasi dan standar deviasi diperoleh dari hasil analisa dan perhitungan data kependudukan yang ada dengan data penduduk dari perhitungan metode proyeksi yang digunakan. Korelasi, r, dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
Kriteria korelasi adalah sebagai berikut:
r < 0, korelasi kuat, tetapi bernilai negatif dan hubungan diantara keduanya berbanding terbalik. r = 0, kedua data tidak memiliki hubungan. r > 1, terdapat hubungan positif dan diperoleh korelasi yang kuat, diantara kedua variabel memiliki hubungan yang berbanding lurus.
Standar deviasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
Metode proyeksi yang dipilih adalah metode dengan nilai standar deviasi terendah dan koefisien korelasi paling besar. Pola perkembangan kota sesuai dengan fungsi kota di masa mendatang juga dijadikan acuan dalam menentukan metode proyeksi. Pada umumnya fungsi sebuah kota dapat menunjukkan kecenderungan pertambahan penduduk di masa mendatang. Pemilihan Proyeksi Jumlah Penduduk
Dengan menggunakan lima metode yang telah dijelaskan sebelumnya maka diperoleh hasil proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2023 yang ditunjukkan oleh Tabel 1. Tabel 1. Analisa Statistik Jumlah Penduduk di Kecamatan X
Berdasarkan Tabel 1 dapat ditentukan salah satu metode yang digunakan sebagai acuan untuk proyeksi penduduk adalah metode eksponensial karena menunjukkan nilai korelasi
yang kuat dan standar deviasi paling kecil. Hasil proyeksi penduduk selama periode perencanaan ditunjukkan oleh Tabel 2 dan Gambar 1.
Gambar 1. Proyeksi Penduduk di Kecamatan X Tabel 2. Proyeksi Jumlah Penduduk di Kecamatan X
Selain dengan menggunakan hasil analisa regresi, proyeksi penduduk juga dilakukan dengan mempertimbangkan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah yang telah ditetapkan untuk wilayah perencanaan. Berdasarkan RTRW Kabupaten X diketahui bahwa jumlah lahan yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal/perumahan akan mempengaruhi daya tampung penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah penduduk maksimal yang dapat ditampung oleh suatu wilayah yaitu :
Jumlah jiwa per umpi adalah 3-4 orang. Rumah terbagi menjadi 3 kavling yaitu besar (180 m 2), sedang (120 m 2) dan kecil (60 m2). Komposisi jumlah kebutuhan menurut tipe rumah didasarkan pada 1 : 3 : 6. Luas kebutuhan lahan perumahan belum termasuk kebutuhan lahan untuk f asilitas umum dan prasarana penunjang, sebagai acuan digunakan perbandingan 60 : 40.
RTRW Kabupaten X menyebutkan bahwa luas lahan yang digunakan sebagai acuan dalam proyeksi penduduk adalah lahan dengan persyaratan sesuai untuk kegiatan perkotaan. Lahan ini tidak meliputi wilayah air permukaan, lahan-lahan kritis serta lahan-lahan dengan kemiringan lebih dari 15%. Jadi, lahan yang ditinjau tidak seluruh luas lahan secara administratif. Menurut data dari RTRW Kab. X, lahan perkotaan di daerah X memiliki luas sebesar 31.11 km2. Berdasarkan luas ini maka lahan yang dapat digunakan sebagai perumahan adalah 18.67 km2. Dengan menggunakan asumsi yang telah ditetapkan oleh RTRW Kabupaten X maka :
Total luas lahan yang dapat digunakan untuk setiap tipe rumah.
Jumlah rumah yang dapat dibangun untuk setiap lahan peruntukan.
Total rumah yang ada di lahan perkotaan adalah 243748 rumah. Dengan asumsi jumlah jiwa per umpi adalah 4 orang maka total penduduk maksimal yang dapat ditampung oleh wilayah perencanaan adalah 974992 jiwa. Berdasarkan hasil analisa regresi, jumlah penduduk pada akhir periode perencanaan adalah 384996 jiwa. Jumlah penduduk ini tidak melebihi jumlah penduduk maksimal yang dapat ditampung oleh wilayah perkotaan daerah perencanaan berdasarkan RTRW sehingga hasil proyeksi dengan menggunakan analisa regresi eksponensial dapat digunakan. Pola pertumbuhan penduduk yang mengikuti pola eksponensial yaitu peningkatan jumlah penduduk yang sangat pesat, sangat sesuai dengan fungsi Kecamatan X sebagai kota penyangga kehidupan metropolis kota X. Dengan daya tampung penduduk yang masih tinggi maka di masa mendatang diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan sangat pesat. Proyeksi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Proyeksi fasilitas umum dan fasilitas sosial digunakan untuk menentukan kebutuhan air non domestik. Proyeksi dilakukan dengan mengacu kepada karakteristik wilayah perencanaan, RUTR yang telah ditetapkan dan standar penduduk pendukung untuk setiap fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum. Fasilitas Pendidikan
Secara umum fasilitas pendidikan telah mencukupi kebutuhan dan penyebarannya cukup merata karena semua desa telah memiliki SD. Penambahan SD tidak diprioritaskan karena pemenuhan kebutuhan akan SD diperkirakan masih dapat ditampung dengan meningkatkan jumlah ruang di SD yang sudah ada. Jumlah fasilitas TK, SLTP dan SMU harus ditingkatkan.
Dengan peningkatan jumlah penduduk maka diperkirakan pada 10 tahun mendatang akan dibangun sebuah perguruan tinggi skala kecil karena wilayah ini tidak dijadikan sebagai pusat pendidikan. Hasil proyeksi fasilitas pendidikan ditunjukkan oleh Tabel 3. Tabel 3 Proyeksi Fasilitas Pendidikan di Kecamatan X
Fasilitas Peribadatan
Fasilitas peribadatan sudah cukup menyebar dan memenuhi kebutuhan. Penambahan fasilitas perlu dilakukan akibat tuntutan pertambahan jumlah penduduk. Fasilitas yang perlu dikembangkan adalah mesjid yang menjadi pusat orientasi penduduk kota. Jumlah penganut agama Kristen yang cukup banyak menuntut diperlukan adanya pembangunan gereja pada lima tahun pertama. Fasilitas pura dan vihara tidak menjadi sasaran pembangunan karena jumlah penganut agama Hindu dan Budha tidak terlalu banyak. Hasil proyeksi fasilitas peribadatan ditunjukkan oleh Tabel 4. Tabel 4 Proyeksi Fasilitas Peribadatan di Kecamatan X
Fasilitas Kesehatan
Fasilitas ini dikembangkan dengan pertimbangan utama tingkat pelayanan yang maksimal dengan mendekati daerah perumahan penduduk. Fasilitas yang ada belum mencukupi terutama balai pengobatan dan apotek. Rumah sakit perlu dibangun karena jumlah penduduk telah melebihi 150000 jiwa. Hasil proyeksi fasilitas kesehatan ditunjukkan oleh Tabel 5. Tabel 5. Proyeksi Fasilitas Kesehatan di Kecamatan X
Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Kegiatan perdagangan tumbuh di sekitar jalan utama sehingga menyebabkan kemacetan. Kondisi ini menyebabkan perlu dibentuk pusat bisnis baru. Kebijaksanaan pemerintah tentang kota X sebagai kota satelit menuntut harus dapat menjadi pusat perdagangan regional. Dengan dijadikannya Kecamatan X sebagai pusat perdagangan dan industri maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga jumlah fasilitas dagang dan jasa akan meningkat pula. Hasil proyeksi fasilitas perdagangan dan jasa ditunjukkan oleh Tabel 6. Tabel 6. Proyeksi Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kecamatan X
Fasilitas Umum dan Rekreasi
Fasilitas umum seperti kantor pos hanya terdiri dari satu unit dengan wilayah pelayanan meliputi seluruh Kecamatan X. Kondisi ini tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk, oleh karena itu diperlukan penambahan unit ini terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi selain ibukota kecamatan. Kecamatan X merupakan tempat singgah dari jalur wisata yang berada di daerah X Selatan. Hal ini merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan sarana yang berhubungan dengan pariwisata dan rekreasi seperti hotel dan restoran. Untuk memenuhi kebutuhan hiburan maka perlu dibangun sebuah bioskop lokal. Hasil proyeksi fasilitas umum dan rekreasi ditunjukkan oleh Tabel 7.
Tabel 7. Proyeksi Fasilitas Umum dan Rekreasi di Kecamatan X
Fasilitas Olahraga
Kondisi eksisting belum mencukupi kebutuhan karena sarana yang ada tidak dapat menampung aktivitas penduduk. Direncanakan akan dibangun sebuah GOR. Hasil proyeksi fasilitas olahraga ditunjukkan oleh Tabel 8. Tabel 8. Proyeksi Fasilitas Olahraga di Kecamatan X
Kegiatan Industri
Pola pengembangan kegiatan industri didasarkan kepada fungsi Kecamatan X sebagai kota satelit dan pusat kegiatan industri terutama industri tekstil. Hal ini menyebabkan akan terjadi peningkatan kegiatan industri baik besar, sedang maupun kecil/rumah tangga. Peningkatan ini diiringi pula dengan peningkatan jumlah tenaga kerja. Hasil proyeksi kegiatan industri ditunjukkan oleh Tabel 9. Tabel 9. Proyeksi Kegiatan Industri di Kecamatan X
Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Proyeksi kebutuhan air minum dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menunjang atau menyebabkan pertambahan kebutuhan air minum. Faktor- faktor tersebut adalah :
Pertambahan jumlah penduduk Tingkat sosial ekonomi penduduk
Keadaan iklim daerah setempat Rencana daerah pelayanan dan perluasannya
Untuk memperkirakan kebutuhan air minum kota maka dapat diklasifikasikan beberapa jenis pemakaian air yaitu adalah :
Pemakaian untuk kebutuhan domestik/rumah tangga Pemakaian untuk kebutuhan nondomestik Pemakaian untuk keperluan perkotaan
Standar Kebutuhan Air Minum
Untuk menentukan besarnya kebutuhan air minum maka dapat digunakan standar kebutuhan air. Ada berbagai macam standar kebutuhan seperti standar yang telah ditetapkan oleh Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dalam Petunjuk Teknis Tata Cara Rancangan Teknik Bidang Air Minum. Standar kebutuhan air minum ditunjukkan oleh Tabel 10. Tabel 10. Standar Kebutuhan Air Minum (PU Cipta Karya, 1998)
Untuk menentukan jumlah konsumsi air dapat juga digunakan pedoman perencanaan penentuan jumlah konsumsi air yang diberikan oleh Iwaco-Waseco seperti ditunjukkan oleh Tabel 11. Tabel 11. Pedoman Perencanaan Jumlah Konsumsi Air (dalam L/org/hari) (IwacoWaseco, 1990)
Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan air domestik ialah pemakaian air untuk aktivitas di lingkungan rumah tangga. Penyediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dihitung berdasarkan :
Jumlah penduduk Persentase jumlah penduduk yang akan dilayani Cara pelayanan air Konsumsi pemakaian air
Berdasarkan cara pelayanan air minum maka kebutuhan air domestik terbagi menjadi dua jenis yaitu :
Sambungan Rumah Hidran Umum
Kebutuhan Air untuk Sambungan Rumah
Sambungan rumah adalah jenis sambungan pelanggan yang menyediakan air langsung ke rumah-rumah dengan menggunakan sambungan pipa-pipa distribusi air melalui water meter dan instalasi pipa yang dipasang di dalam rumah. Pelayanan air minum dengan menggunakan sambungan rumah ditujukan bagi warga yang telah menempati rumah permanen. Golongan masyarakat ini akan sanggup membayar air untuk mendapatkan air bersih demi kesehatan. Biasanya yang termasuk golongan ini adalah golongan ekonomi kelas menengah hingga atas. Selama periode perencanaan, diperkirakan jumlah rumah permanen akan meningkat sesuai dengan fungsi kota yaitu sebagai pusat industri dan permukiman. Fungsi kota ini berpengaruh kepada perekonomian masyarakat yang diperkirakan akan meningkat seiring berjalannya waktu. Proyeksi kebutuhan air untuk sambungan rumah ditunjukkan oleh Tabel 12. Tabel 12. Proyeksi Kebutuhan Air untuk Sambungan Rumah di Kecamatan X
Kebutuhan Air untuk Hidran Umum
Hidran umum adalah jenis sambungan yang menyediakan air melalui kran yang dipasang di suatu tempat tertentu agar mudah dipergunakan oleh masyarakat umum untuk mencukupi kebutuhan mandi, cuci dan minum. Pelayanan air minum ini ditujukan bagi masyarakat dengan golongan ekonomi bawah atau menempati rumah non permanen yaitu rumah yang terbuat dari bambu atau kayu. Golongan ini berpenghasilan rendah dan lebih me ngutamakan penggunaan air tanah yang bebas biaya sehingga tingkat penggunaan air dengan sumber air permukaan akan menjadi sangat rendah karena memerlukan biaya. Jumlah penduduk yang menempati rumah non permanen di masa mendatang akan mengalami penurunan karena diperkirakan akan terjadi peningkatan kondisi perekonomian masyarakat. Proyeksi kebutuhan air untuk hidran umum ditunjukkan oleh Tabel 13. Tabel 13. Proyeksi Kebutuhan Air untuk Hidran Umum di Kecamatan X
Kebutuhan Air Non Domestik
Kebutuhan air non domestik merupakan kebutuhan air yang digunakan oleh berbagai fasilitas penunjang kegiatan masyarakat seperti :
Fasilitas Pendidikan Fasilitas Peribadatan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Perdagangan dan Jasa Fasilitas Umum dan Rekreasi Fasilitas Olahraga Kegiatan industri
Jumlah kebutuhan air non domestik selama periode perencanaan ditunjukkan oleh Tabel 14. Tabel 14. Proyeksi Kebutuhan Air Non Domestik di Kecamatan X
Kebutuhan Air untuk Keperluan Kota Kebutuhan air untuk keperluan perkotaan terbagi menjadi dua bagian yaitu untuk : Hidran Kebakaran
Hidran kebakaran adalah hidran yang digunakan untuk mengambil air jika terjadi kebakaran. Menurut Al-Layla, kebutuhan air untuk hidran kebakaran dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Dengan: Q
= debit kebutuhan (L/menit)
P
= populasi dalam ribuan
Pada perencanaan ini ditentukan bahwa kebutuhan air untuk hidran kebakaran adalah 10 % dari total kebutuhan air. Tata Kota
Kebutuhan air untuk tata kota meliputi kebutuhan air bagi pemeliharaan taman-taman di wilayah perencanaan. Jumlah air yang disediakan adalah 5% dari total kebutuhan air. Rekapitulasi Kebutuhan Air di Wilayah Perencanaan
Berdasarkan perhitungan kebutuhan air untuk berbagai keperluan maka total kebutuhan air di wilayah perencanaan dapat diketahui dan ditunjukkan oleh T abel 15. Tabel 15. Rekapitulasi Kebutuhan Air di Kecamatan X
Tingkat Pelayanan
Periode perencanaan selama 20 tahun terbagi menjadi dua tahap dan setiap tahap berlangsung selama 10 tahun. Tingkat pelayanan air minum di setiap tahap berbeda-beda dan di s etiap tahap terjadi peningkatan pelayanan. Kondisi topografi dan tingkat kepadatan penduduk yang berada di wilayah perencanaan menyebabkan keterbatasan dalam pelayanan penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor yang menentukan daerah pelayanan maka tingkat pelayanan tiap tahap perencanaan adalah sebagai berikut :
Tahap I (2004-2013) Tahap II (2014-2023)
: 40 % : 50 %
Tingkat Kehilangan Air
Kehilangan air adalah besarnya selisih air yang diproduksi dengan air yang didistribusikan. Nilai ini perlu diperhitungkan dalam pengolahan air karena dijadikan pedoman untuk melihat performance dari suatu instalasi pengolahan air minum. Semakin besar tingkat kehilangan air maka semakin buruk pula performance dari instalasi pengolahan. Penyediaan air minum dengan jaringan besar biasanya memiliki tingkat kehilangan air yang besar dan sebaliknya. Penyebab kehilangan air terbagi menjadi dua macam yaitu :
Fisik. Kehilangan air disebabkan oleh jaringan pipa yang sudah rusak, tua dan bocor, kerusakan meter air dan pengaliran air tidak tercatat oleh meter air.
Administrasi. Kehilangan air disebabkan oleh keberadaan sambungan ilegal dan ketidakakuratan dalam pencatatan administrasif.
Tingkat kehilangan air pada perencanaan ini untuk setiap tahap diperkirakan sebagai berikut :
Tahap I Tahap II
: 30 % : 25 %
Fluktuasi Kebutuhan Air Dalam perencanaan suatu sistem penyediaan air bersih, dikenal istilah fluktuasi pemakaian air. Data tentang fluktuasi pemakaian air bersih ini merupakan data yang sangat penting. Hal ini dikarenakan kapasitas sistem harus mencukupi untuk mengatasi kebutuhan air saat hari maksimum maupun pada jam puncak. Data fluktuasi pemakaian air bersih juga dapat digunakan untuk menghitung kapasitas dari bak penampung atau res ervoir. Fluktuasi pemakaian ini dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu fluktuasi pemakaian pada waktu hari maksimum dan pada saat jam puncak. Fluktuasi pemakaian air bersih di tiap daerah dapat berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya adalah:
Kebiasaan konsumen dalam penggunaan air. Tingkat sosial ekonomi di daerah pelayanan.
Untuk menghitung kebutuhan air bersih, diperlukan pula angka faktor pengali tertentu yaitu faktor maksimum harian (f m) dan faktor jam puncak (f p) sehingga akan diperoleh kebutuhan air maksimum dan kebutuhan air puncak.
Faktor Hari Maksimum (f m) Yang dimaksud dalam fluktuasi hari maksimum adalah fluktuasi yang dapat terjadi dari hari ke hari yang bervariasi namun terdapat satu hari dimana pemakaian air lebih besar dibanding hari lainnya dalam satu tahun tadi. Kebutuhan air maksimum harian dihitung dari kebutuhan rata-rata dikalikan dengan faktor maksimum harian. Faktor ini merupakan perbandingan antara pemakaian pada hari terbesar dengan pemakaian air rata-rata selama satu tahun. Besarnya kebutuhan air pada hari maksimum dapat dipengaruhi oleh:
Tingkat ekonomi dan kondisi sosial budaya. Tingkat ekonomi masyarakat berpengaruh terhadap pola penggunaan air. Semakin tinggi tingkat ekonomi masyarakat maka pemakaian air juga akan bertambah besar dan semakin beragam tingkat sosial budaya masyarakat begitu pula dengan pemakaian airnya yang menjadi semakin besar. Iklim. Iklim akan berpengaruh terhadap fluktuasi pemakaian air. Seperti pada umumnya daerah di Indonesia, Kota X juga dipengaruhi oleh dua musim dan perbedaan temperatur yang tidak terlalu besar. Namun demikian tetap terdapat perbedaan pola penggunaan air diantara kedua musim tersebut dimana pada musim kemarau terjadi kecenderungan pemakaian air yang lebih besar daripada musim hujan.
Faktor Jam Puncak (f p) Jam puncak merupakan jam dimana terjadi pemakaian air te rbanyak dalam 24 jam. Faktor jam puncak (f p) mempunyai nilai yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk. Semakin tinggi jumlah penduduk maka besarnya faktor jam puncak akan semakin kecil. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka aktivitas penduduk tersebut pun akan semakin beragam sehingga fluktuasi pemakaian akan semakin kecil pula. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kebutuhan jam puncak adalah perkembangan dari kota yang bersangkutan. Perkembangan yang terjadi dapat menentukan kar akteristik kota. Namun secara garis besar, untuk kota besar nilai fp akan sebesar 1,3, kota sedang sekitar 1,5, dan untuk kota kecil adalah 2. Tabel 16. Nilai Faktor Maksimum dan Faktor Puncak untuk Beberapa Kategori Kota
Berdasarkan Tabel 16 maka nilai f m dan f p pada perencanaan ini adalah 1.1 dan 1.5. Rekapitulasi Kebutuhan Air Terlayani
Dalam usaha penyediaan air minum, kebutuhan air minum di wilayah perencanaan tidak dapat dilayani secara keseluruhan. Berdasarkan tingkat pela yanan, kebocoran dan nilai fluktuasi yang direncanakan maka dapat diketahui jumlah kebutuhan air terlayani. Nilai ini ditunjukkan oleh Tabel 17. Tabel 17. Rekapitulasi Kebutuhan Air Terlayani di Kecamatan X
Perhitungan Standar Kebutuhan Air Minum
Kebutuhan air minum dihitung dengan mengacu kepada standar kebutuhan ai r minum yang telah berlaku dan pola penggunaan air di wilayah perencanaan. Berbagai standar kebutuhan air diberikan pada Tabel 1, 2 dan 3. Tabel 1. Standar Pemakaian Air menurut PPSAB, Jawa Barat
Tabel 2. Standar Pemakaian Air Menurut PU Cipta Karya
Tabel 3. Pedoman Perencanaan Jumlah Konsumsi Air (dalam L/org/hari) (IwacoWaseco)
Kebutuhan Air Domestik
Kebutuhan air domestik meliputi kebutuhan air untuk sambungan rumah dan hidran umum. Standar kebutuhan air untuk sambungan rumah dan hidran umum mengacu kepada jumlah kebutuhan eksisting dari PDAM Kab. Bandung yaitu :
Sambungan Rumah: 100 L/orang/hari Hidran Umum: 30 L/orang/hari
Perhitungan kebutuhan air domestik diberikan oleh Tabel 4 dan 5. Tabel 4. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Sambungan Rumah
Tabel 5. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Hidran Umum
Kebutuhan Air Non Domestik
Kebutuhan air non domestik meliputi kebutuhan air untuk berbagai fasilitas umum dan sosial yang berada di wilayah perencanaan selama periode perencanaan. Fasilitas Pendidikan
Kebutuhan air untuk fasilitas pendidikan ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap tingkat pendidikan yaitu :
TK : 10 L/murid/hari SD : 10 L/murid/hari SLTP: 10 L/murid/hari SMU: 10 L/murid/hari Perguruan Tinggi: 10 L/murid/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas pendidikan diberikan oleh Tabel 6. Tabel 6. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Pendidikan
Fasilitas Peribadatan
Kebutuhan air untuk fasilitas peribadatan ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap tempat peribadatan yaitu :
Mesjid: 1500 L/unit/hari Mushala: 750 L/unit/hari Gereja: 500 L/unit/hari Pura: 200 L/unit/hari Vihara: 200 L/unit/hari Pesantren: 5000 L/unit/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas peribadatan diberikan oleh Tabel 7. Tabel 7. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Peribadatan
Fasilitas Kesehatan
Kebutuhan air untuk fasilitas kesehatan ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap fasilitas kesehatan yaitu :
Rumah sakit: 200 L/tempat tidur/hari Pukesmas: 2000 L/unit/hari Puskesmas Pembantu: 1000 L/unit/hari BKIA/RS Bersalin: 750 L/unit/hari Balai Pengobatan: 1500 L/unit/hari
Apotek: 100 L/unit/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas kesehatan diberikan oleh Tabel 8. Tabel 8. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Kesehatan
Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Kebutuhan air untuk fasilitas perdagangan dan jasa ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap fasilitas perdagangan dan jasa yaitu :
Warung/Toko: 8 L/unit/hari Bank: 250 L/unit/hari Pasar: 3000 L/unit/hari Koperasi: 750 L/unit/hari Asuransi: 1100 L/unit/hari Terminal: 4500 L/unit/hari Supermarket: 2000 L/unit/hari Restoran: 100 L/kursi/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas perdagangan dan jasa diberikan oleh Tabel 9. Tabel 9. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Perdagangan dan Jasa
Fasilitas Umum dan Rekreasi
Kebutuhan air untuk fasilitas umum dan rekreasi ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap fasilitas umum dan rekreasi yaitu :
Balai Pertemuan: 2000 L/unit/hari Kantor Pos: 2000 L/unit/hari Kantor Polisi: 2000 L/unit/hari Bioskop: 2000 L/unit/hari Hotel/Penginapan: 150 L/tempat tidur/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas umum dan rekreasi diberikan oleh Tabel 10. Tabel 10. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Umum dan Rekreasi
Fasilitas Olahraga
Kebutuhan air untuk fasilitas olahraga ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap fasilitas olahraga yaitu :
GOR: 1500 L/unit/hari Kolam renang: 1200 L/unit/hari
Perhitungan kebutuhan air fasilitas olahraga diberikan oleh Tabel 11.
Tabel 11. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Fasilitas Olahraga
Kegiatan Industri
Kebutuhan air untuk kegiatan industri ditentukan dengan menggunakan standar kebutuhan setiap kegiatan indutri yaitu :
Industri besar dan sedang: 10 L/pegawai/hari Industri rumah tangga: 10 L/pegawai/hari
Perhitungan kebutuhan air kegiatan industri diberikan oleh Tabel 12. Tabel 12. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Kegiatan Industri
Rekapitulasi Kebutuhan Air Non Domestik
Jumlah dari kebutuhan air non domestik selama periode perencanaan dapat diketahui pada Tabel 13. Tabel 13. Rekapitulasi Kebutuhan Air Non Domestik
http://jujubandung.wordpress.com/2012/06/02/kebutuhan-air-minum-di-wilayah-perencanaanstudi-kasus/
