Oleh Zainul Ikhsan Hakim – 05 Juli 2018
Indonesia adalah negara kepulauan –Zamrud Khatulistiwa– terbentang dari Sabang sampai Merauke, negara dengan beragam adat istiadat, ras, suku bangsa dan agama dan negara yang dipersatukan oleh konsep bhinneka tunggal ika. Berbagai macam persoalan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama secara matang, tak terkecuali dunia pendidikan. Sedikit menyambung tulisan saya yang sebelumnya, sejarah merupakan masa lalu yang sudah tidak mungkin terlupakan. Kehadiran Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 bak pisau bermata dua. Kehadiran peraturan SMK juga membawa perubahan terhadap proses yang berlangsung dalam dunia pendidikan, khususnya SMK. Bak pergantian tahun secara rutin, kurikulum yang ada di Indonesia belakangan ini juga berganti secara rutin. Kita mengetahui bersama Masehi memiliki tahun baru yang dirayakan setiap tanggal 1 Januari dan Hijriah (tahun Islam) dengan tahun baru Islamnya setiap tanggal 1 Muharram. Kurikulum –khususnya SMK– sepertinya tidak mau kalah dan ketinggalan jauh dari zaman NOW, dikenang setiap tahun. Lagi-lagi sejarah Indonesia mencatat bahwa 3 tahun belakangan secara berturutturut, kurikulum SMK mengalami pergantian, bermetamerfose ke dalam bentuk “REVISI” – Revisi
2016, Revisi 2017 dan Revisi 2018 –. Secara resmi Kurikulum SMK 2018
mulai digunakan pada tahun ajaran 2018/2019 dengan terbitnya 2 peraturan baru, yaitu 1). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan 2). Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) pada tanggal 07 Juni 2018. Peraturan ini menyatakan bahwa spektrum SMK tahun 2016 dan struktur kurikukum SMK tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan KI/KDnya? Secara logika, pada saat terdapat perubahan pada
struktur kurikulum, KI/KD semestinya juga berubah disahkan melalui Surat Keputusan sebagai bentuk legalitas. KI/KD inilah yang masih sedang digarap oleh pemerintah dan untuk sementara masih menggunakan KI/KD tahun 2017. Terkait dengan Kurikulum SMK 2018, pada hari Kamis, 05 Juli 2018 pukul 10.00 WIB telah berlangsung vicon (video conference ) spektrum dan struktur kurikulum 2018. Konferensi tersebut dihadiri oleh Direktorat Jenderal SMK dan beberapa tokoh atau pejabat sebagai nara sumber dengan peranan yang sangat penting terkait langsung dengan masalah sertifikasi. Sebut saja Jenderal GTK,
dan
dari Direktorat
dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan dan
dari Dapodik. Konferensi ini membahas tentang implementasi spektrum dan struktur kurikulum 2018 dan sinkronisasi antara Dapodik dan GTK, duo sejoli yang mendapat perhatian besar dari kalangan pendidikan bak artis yang lagi naik daun. Dari sekian peserta, saya melihat Produk Kreatif dan Kewirausahaan banyak dipertanyakan dan menjadi top problem. Dari hasil konferensi tersebut, ada satu hal yang sangat menarik perhatian saya dan menjadi bahan pertanyaan juga dari orang lain, yaitu tentang Produk Kreatif dan Kewirausahaan, menarik perhatian saya untuk mencoba mengkaji makna di dalamnya. Selain
, ada yang menyimpulkan bahwa Produk Kreatif dan
Kewirausahaan hanya linear diajarkan oleh –Fisika,
, sedangkan guru lain
Kimia, Biologi, Ilmu Pengetahuan Alam– tidak linear. Guru tersebut linear jika
mengajar Prakarya dan Kewirausahaan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah 1).
yang dimaksud adalah guru yang bersertifikasi kewirausahaan
ataukah 2). boleh guru lain yang mengajar kewirausahaan yang bidang studi sertifikasinya linear dengan Prakarya dan Kewirausahaan. Contoh nyatanya adalah sebuah SMK yang ada di Kabupaten Sumbawa. Ada 7 orang guru yang diberi jam Produk Kreatif dan Kewirausahaan dimana 1 orang bersertifikasi murni sedangkan yang lainnya bersertifikasi Ekonomi, Fisika, Biologi dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jika
yang dimaksud adalah pada poin 1, artinya hanya 1
guru yang boleh mengajar Produk Kreatif dan Kewirausahaan, sedangkan jika poin 2 artinya semuanya guru yang bidang studi sertifikasinya linear dengan Prakarya dan Kewirausahaan bisa mengajar –tertuang dalam Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 dan akan direvisi kembali–. Dengan kata lain ada banyak guru yang terancam
sertifikasi. Yang saya pahami dari Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 adalah bahwa Bidang Studi Sertifikasi Ekonomi, Fisika, Biologi dan Ilmu Pengetahuan Alam linear dengan Prakarya dan Kewirausahaan. Bagaimana perubahan dari peraturan ini, kita menunggu saja peraturan revisi tentang penataan linearitas. Apakah jawaban dari misteri ini, kita lihat saja. Semoga apa yang menjadi analisa selama ini sudah sesuai dengan ekspektasi, sehingga sertifikasi dapat berjalan lancar tanpa kendala. Di akhir tulisan ini, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan memahami secara baik aturan-aturan yang berlaku dan juga pedoman-pedoman yang ada, beberapa masalah terselesaikan. Menurut saya, dalam melakukan analisa kebutuhan guru sehingga memperoleh kesimpulan kekurangan atau kelebihan guru, tidak hanya dengan melihat secara sekilas struktur yang ada. Ada komponenkomponen penunjang yang dijadikan sebagai elemen. Untuk mudahnya, saya berikan ilustrasi. Katakanlah di tingkat 11 ada 12 rombongan belajar. Secara sekilas terlihat bahwa Produk Kreatif dan Kewirausahaan memiliki jam total sebanyak 84 jam (7 jam x 12 rombel) , sertifikasi aman untuk 3 orang guru. Apabila ada 6 orang guru sertifikasi dan satuan pendidikan tersebut memang benar-benar membutuhkan, maka tanpa melanggar aturan ke-6 guru tersebut masih memenuhi minimal 24 jam (28 jam/ guru). Hal ini berlaku untuk semua Mata Pelajaran C2 dan C3 Produktif.
Pustaka: 1.
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
2.
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
