PENGELOLAAN DAN TUNJANGAN PENGELOLAAN KINERJA PENYULUH KKBPK
BIRO KEPEGAW KEPEGAWAIAN - 201 20177
MANAJEMEN ASN
PENILAIAN PRESTASI KERJA
Dasar Hukum UU 23 Tahun 2014
•
•
PP Nomor 46 tahun 2011
Penarikan pengelolaan PKB ke BKKBN dan pendayagunaan di Pemda Kab/Kota 15.162 personil PKB
Penilaian Prestasi Kerja PNS : SKP sebagai kontrak kerja Capaian SKP Perilaku Kerja • •
•
E-Lapkin BKN
•
• •
Aplikasi laporan rekap perilaku kerja PNS Setiap PNS harus melaporkan melalui Biro Kepegawaian Tenggat waktu setiap tanggal 31 Maret
PENILAIAN PRESTASI KERJA Rekomendasi Kepegawaian
SASARAN KERJA PEGAWAI
PERILAKU KERJA
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Target Angka kredit 6 Kuantitas Output 60% Kualitas Mutu waktu Orientasi Pelayanan Integritas Komitmen 40% 6 Disiplin Kerjasama Kepemimpinan
Dinilai atasan langsung dan atasan pejabat penilai dalam kurun waktu 1 tahun
Hukuman Disiplin
•
PKB Pemula sampai PKB Muda:
Pejabat penilainya Kasie
Hubalila
Rekomendasi Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai
Atasan pejabat penilainya
Kabid Adpin
•
PKB Ahli Madya sampai PKB Ahli Utama :
Pejabat Penilainya Kabid Adpin Atasan pejabat penilainya Kaper BKKBN Provinsi
Kasubag Kepegawaian dan Hukum Bertugas :
Mengelola administrasi kepegawaian Penyuluh KKBPK, termasuk : - menghitung tunjangan kinerja - koordinator pengumpulan Penilaian Prestasi Kerja
Rekomendasi Peran OPD KB Terkait pengelolaan kepegawaian Penyuluh KKBPK, OPD KB diharapkan melakukan :
1. Memberikan rekomendasi penilaian prestasi kerja khususnya pada form pencapaian sasaran kerja dan perilaku
2. Memberikan pengawasan terhadap kinerja PKB 3. Memberikan presensi manual PKB dalam rangka disiplin pegawai
Perlu disepakati :
•
Butir-butir kegiatan untuk jabatan masing-masing PKB
•
Tim Penilaian Prestasi Kerja PKB yang akan mulai berlaku 1 Januari 2018
•
Pengisian PPK melalui SIMSDM sebagai basis data kepegawaian BKKBN
TUNJANGAN KINERJA Rancangan Peraturan Kepala Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Penyuluh KKBPK
Dasar Hukum
Peraturan
presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 386)
Tunjangan Kinerja diberikan kepada Penyuluh KKBPK :
a.
yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dalam jabatan Penyuluh KB yang ditetapkan oleh BKKBN
b.
yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan penugasan pejabat yang berwenang
c.
yang sedang melaksanakan tugas belajar
d.
yang menjalani cuti tahunan
e.
yang menjalani cuti alasan penting
f.
yang menjalani cuti bersalin maksimal anak kedua
g.
yang menjalani masa perpanjangan tugas belajar paling lama 1 tahun diberikan tunjangan kinerja sebesar 10 persen dar kelas jabatan pelaksana tertinggi.
Tunjangan KinerjaTidak Diberikan Kepada Penyuluh KKBPK :
yang diberhentikan sementara karena ditahan setelah menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
yang diberhentikan dari pekerjaan dan/atau jabatannya dengan diberikan uang tunggu
yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
yang menjalani cuti besar;
yang menjalani cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya;
yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding administratif ke atasan pejabat yang memutuskan pemberhentian dengan hormat; dan
yang menjalani masa Izin belajar, akibat perpanjangan tugas belajar paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang.
KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA •
Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan Laporan Kinerja Penyuluh KKBPK melalui E-Visum;
•
Laporan Kinerja Penyuluh KKBPK terdiri dari 2 (dua) komponen, yakni : 1. Kegiatan penyuluhan 2. Kegiatan non penyuluhan
•
Komponen kegiatan penyuluhan berkontribusi terhadap perhitungan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 40 (empat puluh) persen dalam 1 (satu) bulan
•
Komponen kegiatan non penyuluhan berkontribusi terhadap perhitungan tunjangan kinerja sebesar-besarnya 60 (enam puluh) persen dalam 1 (satu) bulan;
•
Jumlah kumulatif perhitungan tunjangan kinerja, kontribusi dari komponen kegiatan penyuluhan dan kegiatan non penyuluhan paling besar 100 (seratus) persen dalam 1 (satu) bulan
Penghitungan komponen Laporan Kinerja Penyuluh KKBPK
menggunakan Laporan Kinerja Penyuluh KKBPK melalui aplikasi E-Visum;
Pengisian E-Visum dilakukan setiap hari berdasarkan Panduan Teknis Penggunaan E-Visum Penyuluh KKBPK;
Penyuluh KKBPK yang tidak melakukan pengisian E-Visum tidak dapat memberikan sanggahan;
Perhitungan komponen kegiatan penyuluhan dihitung berdasarkan jumlah banyaknya penyuluhan yang dilakukan dalam 1 bulan dibagi 22 kegiatan dikali 40 persen.
Perhitungan komponen kegiatan non penyuluhan dihitung berdasarkan jumlah hari pengisian E-Visum dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan dikali 60 persen.
Jika dalam pengisian Laporan Kinerja Penyuluh KKBPK tidak dapat dilakukan karena mengalami kendala jaringan maka laporan E-visum masih dapat diterima paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.
PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA diberlakukan bagi Penyuluh
•
yang tidak memenuhi target kinerja;
•
yang tidak membuat Laporan Kinerja;
•
yang tidak masuk bekerja;
•
yang cuti sakit;
•
yang dijatuhi Hukuman Disiplin, kecuali yang berkaitan dengan ketidakpatuhan jam kerja;
•
yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan negeri; dan
•
yang cuti alasan penting.
•
yang izin tidak masuk kerja.
•
Pemotongan Tunjangan Kinerja dinyatakan dalam % (persen) dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak 100% (seratus persen)
KKBPK:
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
– Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
– Perhitungan Tunjangan Kinerja Penyuluh KKBPK dilakukan oleh Kasubag Hukum dan Kepegawaian Perwakilan BKKBN Provinsi.
Pembinaan dan Pengawasan Dalam upaya peningkatan
efektivitas dan akuntabilitas kinerja Penyuluh KKBPK perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan umum, monitoring dan evaluasi secara berkala, berkesinambungan dan terpadu.
Pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dalam ayat (1) meliputi : a. Kesesuaian laporan kinerja dengan tupoksi . b. Kesesuaian laporan kinerja dengan kegiatan yang dilaksanakan. c. Kesesuaian laporan kinerja dengan bukti-bukti yang sah.
Apabila
ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c maka Penyuluh KKBPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kelas Jabatan dan Tunjangan Kinerja Per Kelas Jabatan Penyuluh KKBPK No
Kelas Jabatan
Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan
1
PKB Madya
11
Rp. 5.183.000
2
PKB Muda
9
Rp. 3.781.000
3
PKB Pertama
8
Rp. 3.319.000
4
PKB Penyelia
8
Rp. 3.319.000
5
PKB Pelaksana Lanjutan
7
Rp. 2.928.000
6
PKB Pelaksana
6
Rp. 2.702.000
7
PKB Pemula
5
Rp. 2.493.000
PEMANFAATAN SIM SDM
• • •
Sebagai induk data pegawai BKKBN, SIMSDM dari sisi pegawai menyimpan dan mengelola datadata seperti:
• • • • • • • • • • •
Data Pribadi : Foto ID, No. Karpeg, Karis/Karsu, Tgl Lahir, No. HP, dst Data Lokasi Kerja dan Lokasi Tinggal Riwayat Keluarga (Istri, Anak, Orang Tua) Riwayat Jabatan Riwayat Golongan Riwayat Pendidikan Riwayat Gaji Riwayat Diklat (Struktural dan Fungsional) Riwayat Dokumen/Digitalisasi Dokumen Riwayat Pengalaman, Organisasi, Medikal, Penghargaan, Prestasi, Uji Kompetensi, dst Analisa Jabatan Pembuatan SKP paperless, Penilaian SKP dan PPK (Penilaian Prestasi Kerja) paperless Pencetakan DRH Pencetakan KP4 (yang dilakukan tiap tahun)
Sertifikasi
STATMAS
SIDIKA
SIMSDM SIVIKA
Visum PKB
Presensi
SIKKP/SIPP
SIKKP •
mengintegrasikan data pegawai terkini dengan Kinerja dan Kehadiran yang kemudian diproses untuk dapat dihitung Tunjangan Kinerjanya. Pegawai juga dapat melihat kehadiran secara realtime (target tahun 2018).
SIDIKA •
segala jenis diklat yang dilakukan melalui Pulap maupun Pulin akan teritegrasi langsung dengan data di SIMSDM dan ditargetkan menjadi indikator penilaian pada Talent Pool.
SIVIKA •
visum kinerja melalui SIVIKA dipergunakan sebagai salah satu indikator perhitungan tunjangan kinerja, SIVIKA juga teritegrasi langsung dengan data pada SIMSDM.
PRESENSI target 2018, presensi pegawai akan langsung terintegrasi pada halaman SIMSDM sehingga pegawai akan dapan secara langsung mengetahui jam kehadirannya serta riwayat kehadiran.
NO
JUMLAH PKB BERDASARKAN BAST *) Per Tanggal 10/10/2017 Jam 11.53 WIB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
NAMA PROVINSI Daerah Istimewa Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kep. Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Utara Maluku Utara Maluku Papua Barat
JUMLAH 585 929 394 190 23 371 477 309 592 62 101 1365 1907 237 2265 278 457 576 225 181 395 197 73 212 1414 314 355 148 165 160 108 30
sekian
