Materi K3

K3 PERTAMBANGAN

Oleh Sudirman Ir., MT

JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN STT Nasional YOGYAKARTA Yogyakarta, 5 Maret 2014

PEMBINAAN PERTAMBANGAN UU No. 4/2009 Pasal 139, PP No. 55/2010 Pasal 2 – 12.

Pembinaan Menteri Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pembinaan meliputi: 1. Pemberian pedoman & standard; 2. Pemberian Bimbingan, supervisi & konsultasi; 3. Pendidikan & pelatihan; 4. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, & evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan

Pelimpahan Wewenang Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pembinaan Kepada Pemegang IUP, IPR atau IUPK Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK.

UU No. 4/2009 Pasal 140, PP No. 55/2010 Pasal 13 - 37

Pengawasan Menteri Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

Pelimpahan Wewenang Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pengawasan Kepada Pemegang IUP, IPR atau IUPK Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pengawasan 1. Pengawasan Administratif ; 2. Pengawasan Operasional

PENGAWASAN PERTAMBANGAN Berdasarkan UU No. 4/2009 Pasal 141 PP 55/2010 – 16 & 17 (Ayat 1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, antara lain, berupa: a. b. c. d. e.

f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

teknis pertambangan; pemasaran; keuangan; pengolahan data mineral dan batubara; konservasi sumber daya mineral dan batubara;

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; keselamatan operasi pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan; kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; pengelolaan IUP atau IUPK; dan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

(Ayat 2) Pengawasan ayat (1) huruf a, e, f, g, h, dan huruf l dilakukan oleh Inspektur Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Manajemen Risiko

Pasal 26 PP 55/2010

Pengawasan K3

Keselamatan Kerja

Program Keselamatan kerja Pelatihan & Pendidikan Administrasi Keselamatan Kerja Manajemen Keadaan Darurat Inspeksi Keselamatan Kerja Pencegahan & Penyelidikan Kecelakaan

Kesehatan Kerja

Program Kesehatan Kerja Higiene dan sanitasi Ergonomis Pengelolaan Makanan, Minuman & Gizi Pekerja Diagnosis & Pemeriksaan PAK Pengendalian Debu Pengendalian Kebisingan Pengendalian Getaran

Lingkungan Kerja

Sistem Manajemen K3

Pencahayaan Kualitas & Kuantitas Udara Kerja Pengendalian Radiasi Pengendalian Faktor Kimia Pengendalian Faktor Biologi Kebersihan Lingkungan Kerja

PENGAWASAN KESELAMATAN OPERASI (Pasal 27 PP 55/2010) a. Sistem & pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan; b. Pengamanan instalasi; c. Kelayakan sarana, prasarana instalasi dan peralatan pertambangan; d. Kompetensi tenaga teknik; e. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

• A. PENGAWASAN ADMINISTRATIF

PENGELOLAAN K3 PERTAMBANGAN Hukum & Peraturan K3 Pertambangan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pert.Minerba PP No. 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota PP No.19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan K3 di Bidang Pertambangan

Kepmen No.555.K Tahun 1995 tentang K3 Pertambangan Umum Kepmen.No.2555.K Tahun 1993 tentang PIT Pertambangan Umum

Elemen Pemerintah • Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang • Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) / Inspektur Tambang (IT) • Buku Tambang

Elemen Perusahaan • • • • •

Kepala Teknik Tambang Organisasi dan Personil K3 Program K3 Anggaran & Biaya Dokumen & Laporan K3 8

ADMINISTRASI & LAPORAN K3 Pemberitahua n Secara Tertulis Kepada KAPIT

Pengusaha baru dapat memulai usaha pertambangan setelah memberitahukan secara tertulis kepada KAPIT (Psl 4, Kepmen 555.K)

LAPORAN Kegiatan Pertambangan Dimulai

ADMINISTRASI

Adanya KTT

Psl 5, Kepmen 555K: (1) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegang Kuasa Pertambangan memiliki KTT. (2) Pengusaha wajib menunjuk KTT dan mendapat pengesahan KAPIT. 9

ADMINISTRASI & LAPORAN K3 Kepala Teknik Tambang Pengawas Operasional & Pengawas Teknis Pasal 11, Kepmen 555.K: (1) KTT dalam melakukan tugas & fungsinya dibidang K3 pada pekerjaan tambang, permesinan & pelistrikan dibantu oleh petugas yang bertanggung jawab atas unit organisasi perusahaan yang bersangkutan. (2) Petugas tersebut disebut Pengawas Operasional atau Pengawas Teknis dan bertanggung jawab kepada KTT.

Pengawas Operasional

Pengawas Teknis

Pasal 12, Kepmen 555.K:


a. Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja

a. Bertanggungjawab untuk keselamatan peralatan

b. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan & pengujian c. Bertanggung jawab atas keselamatan,kesehatan dan kesejahteraan semua orang yg ditugaskan kepadanya d. Membuat dan menandatangani laporan

b. Mengawasi dan memeriksa permesinan dan kelistrikan c. Menjamin selalu dilaksanakannya penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian d. Membuat dan menandatangani laporan

Terkait Dengan Administrasi & Laporan K3

1 0

ADMINISTRASI & LAPORAN K3 Kepala Teknik Tambang Bagian K3 & Komite K3 Pasal 23, Kepmen 555.K: Berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja serta sifat atau luasnya pekerja, KAPIT dapat mewajibkan pengusaha untuk membentuk unit yang menangani K3 yang berada di bawah pengawasan KTT. Pasal 25, Kepmen 555.K: Untuk melengkapi tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dalam pelaksanaannya dapat membentuk kelompok kerja (komite) pada setiap jenjang struktural.

Bagian K3

Komite K3



a. Mengumpulkan data dan mencatat rincian dari

a. Secara teratur melakukan pemeriksaan bersama-sama mengenaik aspek K3

setiap kecelakaan atau kejadian berbahaya b. Mengumpulkan data mengenai daerah &

b. Mengatur inspeksi terpadu

kegiatan yg memerlukan pengawasan lebih ketat c. Memberikan penerangan & petunjuk K3 d. Membentuk & melatih Tim Penyelamat Tambang e. Menyusun statistik kecelakaan f. Evaluasi K3

Terkait Dengan Administrasi & Laporan K3 1 1

ADMINISTRASI K3 PERTAMBANGAN Pengesahan • Kepala Teknik Tambang • Wakil Kepala Teknik Tambang Media Komunikasi, Informasi & Laporan • Buku Tambang • Buku Daftar Kecelakaan • Buku Derek, Buku Kawat. Buku Catatan Ventilasi & Penyanggaan, Buku Catatan Pemeriksaan Sumuran • Buku Peraturan Kerja Kapal Keruk & Buku Jurnal Teknik

Pengkajian & Persetujuan • Tinggi jenjang, kesetabilan lereng

Sertifikasi Peralatan, Instalasi, Sarana & Prasarana • Gudang Bahan Peledak • Kapal Keruk • Kapal Isap • Alat Angkut Orang, Barang, dan Material; • Lori Gantung, Derek • Alat Angkat

• Penimbunan Bahan Bakar Cair • Bejana Bertekanan • Instalasi Pipa • Pressure Safety Valve • Peralatan Listrik • RIG

Sertifikasi Personil • Juru Ledak • Juru Ukur • Pengawas Operasional (POP; POM; POU) • Juru Las (dengan pihak ke-3) • Operator Alat Angkat (dgn pihak ke-3)

• Ventilasi, penyanggaan, • Perubahan kostruksi alat pemindah tanah, dll

Rekomendasi • Rekomendasi Pembelian Bahan Peledak 1 2

Kepala Teknik Tambang (KTT) & Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) Pasal 1 ayat (6) Kepmen 555.K/1995 “KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan K3 pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yg menjadi tanggung jawabnya.” Pasal 5 ayat (4) Kepmen 555.K/1995 “Pengusaha dapat mengajukan permohonan kepada KAPIT untuk mengangkat satu atau lebih WKTT apabila dianggap perlu atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari KAPIT” 1 3

Buku Tambang Pasal 1 ayat (11) Kepmen 555.K/1995 “Buku Tambang adalah buku catatan yang memuat larangan, perintah, dan petunjuk PIT yang wajib dilaksanakan oleh KTT.” Pasal 20 Kepmen 555.K/1995 • Ada pada setiap tambang yang ada KTT Diberi nomor & paraf tiap • Disyahkan oleh PIT halaman • Media intraksi PIT dan KTT • Disimpan di kantor KTT • Duplikatnya di Kantor KAPIT • Dapat dibaca & dipelajari oleh pekerja tambang 1 4

PENGAWASAN ADMINISTRATIF • BUKU TAMBANG (DUPLIKAT) • BUKU KECELAKAAN • LAPORAN FORMAT III i s.d IX i • RENCANA KERJA TAHUNAN TEKNIK &LINGKUNGAN (RKTTL) • PERSETUJUAN (KTT, MODIFIKASI PERALATAN, PENGECUALIAN, DLL) • IZIN (GUDANG HANDAK, PENIMBUNAN BBC, ALAT ANGKUT DLL) • REKOMENDASI (HANDAK DLL)

BENTUK LAPORAN KECELAKAAN A. I i dan II i yaitu Buku Pencatatan Kecelakaan Tambang B. III i yaitu Formulir Pemberitahuan Kecelakaan Tambang oleh KTT kepada KAPIT C. IV i yaitu Daftar Persediaan dan Pemakaian Bahan Peledak D. V i yaitu Daftar Akibat Kecelakaan Tambang E. VI i yaitu Daftar Jumlah Rata-Rata Pekerja Per Tahun F. VII i yaitu Daftar Tingkat Kekerapan Kecelakaan (Frequency Rate of Accident) G. VIII i yaitu Daftar Biaya Kecelakaan Tambang H. IX i yaitu Daftar Tingkat Keparahan Kecelakaan Tambang

LAPORAN K3 PERTAMBANGAN Triwulan • • • •

Persediaan & Pemakaian Handak (IVi) Daftar Kecelakaan Tambang (Vi) Daftar Jumlah Rata-rata Pekerja (VIi) Program K3

Tahunan • Kekerapan Kecelakaan Tambang (VIIi) • Perhitungan Biaya Kecelakaan (VIIIi) • Tingkat Keparahan Kecelakaan Tambang (IXi) • Rencana Kerja Tahunan Teknik & Lingkungan (RKTTL), khususnya Aspek K3 Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, Buku Tambang

• Pemberitahuan Kecelakaan Tambang (IIIi) • Laporan Kejadian Berbahaya • Copy Isi Buku Tambang

1 7

LEMBAR BUKU TAMBANG 1 Tanggal Nomor Pendaftaran dan peraturan Perundanganundangan

2 Perintah, larangan dan petunjuk serta pemberitahuan PIT Pasal

Ayat

4

3 Catatan mengenai pelaksanaan dari hal-hal seperti yang diperintahkan dalam lajur 2

Pendaftaran-pendaftaran yang ditentukan dalam peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan kerja serta Lingkungan Hidup Pertambangan Pasal

ayat

DAFTAR KECELAKAAN ( Ii / IIi ) WILAYAH PERTAMBANGAN : ……………………….

BUKU DAFTAR KECELAKAAN TAMBANG Pasal 40, 41 (3), dan 42 KepMen No. 555.K/26/M.PE/1995 Mengenai Pertambangan : Terletak dalam Wilayah Kontrak Karya Wilayah Kuasa Pertambangan Daerah ……………, Kabupaten ……………., Provinsi ………………. Cidera akibat kecelakaan tambang harus dicatat dan digolongkan dalam kategori sebagai berikut : a. Cidera ringan b. Cidera Berat c. Cidera Mati

Bentuk II i 1

2

No. Urut Kecelakaan Tambang

Waktu, Hari dan Jam Kecelakaan

7 Pekerjaan yang sedang dilakukan pada saat kecelakaan

3

4

5

6

Tempat Kecelakaan

Nama, Jenis Kelamin dan Umur dari Koran Kecelakaan

Jabatan dan Berapa Lama dipegang oleh orang yang mendapat kecelakaan

Sifat Kecelakaan

8

9

10

11

Saksi-saksi kecelakaan

Uraian tentang kecelakaan dan sebabsebabnya yang dibuat oleh KTT atau orang yang ditunjuk, dan ditandatangani oleh petugas tersebut diatas

Bila dilaporkan kepada KAPIT

Catatan

Bentuk III i

PEMBERITAHUAN KECELAKAAN TAMBANG KEPADA KAPIT 1.

Nama Perusahaan

:……………………………..

2.

Nomor Urut Kecelakaan :………………………..

3.

Nama yang Celaka

: …………… Umur

4.

Pekerjaan

: ……..,Lama bekerja :…….., Bagian / Departemen : …………..

5.

Tgl. Kecelakaan

: ….. Jam : …… WIB, WIT, WITA,

6.

Tempat Kecelakaan

:………………………..

7.

Uraian tentang kecelakaan (jelaskan secara kronologis hal-hal yang dilakuka korban sampai dng kecelakaan terjadi, bagaimana dan sebab-sebab kecelakaan) …………………………….

8.

Saksi Kecelakaan :……………..

9.

Perkiraan lama tidak bekerja kembali :……………………. Ringan, Berat, Mati

: …..

Jenis Kelamin

: ………..L/P

Shift :……………..

10. Bagian Badan Terluka : Kepala, Mata, Telinga, Kaki bgn Atas/Bawah, Telapak Kaki, Jari Kaki, Jari Tangan, Telapak Tangan, Tangan bgn bawah/Atas, Tubuh 11. Keadaan Luka : Retak/Remuk, Terkilir, Amputasi, Luka Iris/robek, Memar, Pingsan, Dislokasi, Luka Bakar dll. 12. Jenis Kecelakaan : Terjatuh, Terkena Listrik, Tergilas, Terkena Zat kimia, Terpukul, Terjepit/Tertimbun, Kejatuhan Benda, Tenggelam, Terpeleset, Keracunan Gas, Kemasukan Benda, Terbentur, Peldakkan, Temperatur Ekstrim, dan lain-lain. 13. Sumber Kecelakaan : Permesinan, Sinar/Radiasi, Alat angkut orang, Gas, Alat Muat/gali/angkat, Alat angkut bahan galian, alat-alat statis, Api, perkakas bengkel, udara tekan dan lain-lain Kecelakaan yang tersebut di atas didaftar pada tanggal ;……….. Dalam Daftar Kecelakaan yang disebabkan untuk itu dan Pemberitahuan inidiberitahukan pada tanggal :…………………. KEPALA TEKNIK TAMBANG

DAFTAR PERSEDIAN DAN PEMAKAIAN BAHAN PELEDAK Triwulan :…………………Tahun :……………………. PERSEDIAN JENIS BAHAN PELEDAK

Bentuk IV i

PEMAKAIAN

Sisa Triwulan yang baru lalu

Penerim aan

Jumlah

Untuk pemindaha n tanah dan lain sebagainy a

Untuk penggalian batubara/b ijih pada penamban gan

Untukpengg alian batubara/biji h pada penambang an di bawah tanah

Untuk pekerjaan penyelidik an

Sisa Triwulan ini

Detonator Listrik Biasa

….…biji ….…biji

……biji ……biji

…biji …biji

………biji ………biji

…………bi ji …………bi ji



…………biji …………biji

Jumlah

.…biji

..biji

..biji

..biji

..biji

..biji

..biji

..biji

AN/Water Gell/Bahan PeledakLainya

……….Kg ……….Kg

…Kg …Kg

….Kg ….Kg

….Kg …..Kg

……….K g ……….K g

….Kg ….Kg

….Kg ….Kg

…….Kg …….Kg

Jumlah

….Kg

…Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

Dinamit:

….Kg

…Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

Jumlah

….Kg

…Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

...Kg

Sumbu: Sumbu Ledak Sumbu Api Dalam lajur-lajur :

……….Kg ……….Kg

…….Kg …….Kg

….Kg ….Kg

……….Kg ……….Kg

……….Kg ……….Kg

……….Kg ……….Kg

……….Kg

……….Kg

……….Kg ………….Kg ……….Kg ………….Kg ……………………………..200 KEPALA TEKNIK TAMBANG ……….Kg ………….Kg

Jenis bahan peledak dan keterangan sebutkan nama pabrik yang membuat, Negara penjual, Jumlah ……….Kg …….Kg ….Kg dan keterangan ……….Kglain Nomor, Ukuran jenis detonator dan dinamit, ukuran peti-peti dinamit yang perlu

(………………………………….)

KET

Bentuk V i DAFTAR KECELAKAAN TAMBANG SELAMA TRIWULAN KE :……TAHUN………. PADA USAHA – TAMBANG :……………………(1) PADA USAHA – PENYELIDIKAN TANGGAL Nomor Urut dari kecelakaan tambang Menurut daftar kecelakaan

Kecelakaan

NAMA YANG MENDAPAT KECELAKAAN

Surat Pemberitahua n

(1) Didaftarkan paling lambat 10 hari setelah setiap triwulan berakhir pada pasal 167 ayat (4) Mijn Politie Reglement Ln. 1930 No. 341 (2) Apabila dirawat di rumah sakit, beritahu tanggal keluarnya.Beritahukan apabila sudah tidak diperkerjakan lagi untuk pekerjaan tambang

Tanggal , mulai

Tanggal

Bekerja (2)

Meninggal

KET

YANG MEMBUAT, KEPALA TEKNIK TAMBANG

(….…………………………………..)

Bentuk VI i

DAFTAR JUMLAH RATA-RATA PARA PEKERJA Triwulan Ke :…………….Tahun 20……………….. PADA USAHA PENYELIDIKAN /TAMBANG……………………………… BANYAKNYA PARA PEKERJA PERTAMBANGAN YANG SEBENARNYA*) BULAN

Bekerja di atas Tanah Pegawai Pengamat Dan Tata Usaha

Man dor

Pekerja

Bekerja di bawah Tanah Pegawai Pengamat Dan Tata Usaha

Mandor

KETERANGAN

Pekerja

JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER *)

Pertambangan yang sebenarnya berarti semua tenaga– tenaga dan alat-alat yang di pergunakan untuk penyelidikan atau usaha penggalian dan pengumpulan bahan galian, tetapi bukan tenaga–tenaga dan alat-alat yang dipergunakan untuk pengolahan hasil–hasil atau pengiriman keluar daerah Pertambangan.

------------------------------------20… KEPALA TEKNIK TAMBANG ` (……………………………….)

Bentuk VII i KEKERAPAN KECELAKAAN TAMBANG PER 1.000.000 JAM KERJA TAHUN :……………………….. NAMA PERUSAHAAN : ………………………………….. BULAN

KECELAKAAN

Ring an

Ber at

Ma ti

Perbu lan

JUMLAH JAM KERJA Komula tive

Pekerj a di atas tanah

Pekerja bawah tanah

Jumlah jam kerja Pegawai TU

JUMLAH JAM KERJA Perbul an

F.R.

Komula tif

JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

(1)Jumlah jam kerja para pekerja pertambangan yang sebenarnya (2)F.R. Adalah komulative frequensy rate per 1.000.000 jam kerja F.R. =

Jumlah kecelakaan komulative x 1.000.000 Jumlah jam kerja komulative

Yang Membuat, KEPALA TEKNIK TAMBANG

. ( ……………………………… )

Bentuk VIII i PERHITUNGAN BIAYA KECELAKAAN TAMBANG Nama Unit : ………………..……………………. Triwulan :……………..Tahun :……………..

No. Kecela kaan *)

N a m a

Sifat kecelakaan

Biaya Kecelakaan

Tanggal Kecela kaan

Rin gan

Ber at

Mat i

Pera watan

Peral atan

Kompe nsasi

Pemerik saan

Jumlah Rp.

*) Nomor Kecelakaan sesuai dengan catatan dalam bentuk II i dan bentuk III i YANG MEMBUAT, KEPALA TEKNIK TAMBANG

(……………………………………)

Bentuk IX i TINGKAT KEPARAHAN KECELAKAAN TAMBANG PER 1.000.000 JAM KERJA TAHUN :………. NAMA PERUSAHAAN : ……………………….. KECELAKAAN

BULAN

Ringan

Berat

Mati

Perbulan

JUMLAH JAM KERJA (1) Komulative

Perbulan

Komulatif

S.R 3)

JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

(1)

Jumlah hari kerja yang hilang korban kecelakaan para pekerja tambang yang sebenarnya termasuk lembur.

(2) (3) (4)

Jumlah jam kerja para pekerja tambang yang sebenarnya termasuk lembur. S.R. adalah kumulatif Severety Rate per 1.000.000 Jam Kerja S.R. = Jumlah hari kerja yang hilang x 1.000.000 . Jumlah Jam Kerja

Yang Membuat, KEPALA TEKNIK TAMBANG

( ……………………… )

ASPEK K3 DALAM RKTTL BAB I. PENDAHULUAN BAB II. RENCANA KERJA 2.5 Rencana Kerja K3 Uraikan rencana penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Keselamatan Kerja, pelatihan K3 (internal dan eksternal), inspeksi K3, pemeriksaan kecelakaan dan kejadian berbahaya, pertemuan K3 (safety meeting), pemeriksaan/pengujian kelayakan peralatan, kampanye K3, pemeriksaan kesehatan pekerja, inspeksi kesehatan lingkungan kerja/hyperkes, kesiapan tanggap darurat. 2.5.1 Statistik Kecelakaan Uraian dalam tabel dan diagram. 2.5.2 Realisasi Penggunaan dan Rencana Penggunaan B3 Uraian dalam tabel dan penjelasan. 2.5.3 Realisasi Penggunaan dan Rencana Penggunaan Handak (Khusus Perusahaan yang menggunakan) Uraian dalam tabel dan penjelasan. 2.5.4 Realisasi Pelaksanaan Program Tahun Sebelumnya Uraian dalam tabel dan penjelasan. BAB III. RENCANA BIAYA 3.2 BIAYA K3 Rencana dan Realisasi biaya K3 BAB IV. JADWAL 2 9

PROSES PERIJINAN GUDANG BAHAN PELEDAK








PROSES PERIJINAN TANGKI PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR (BBC)








PROSES REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN PELEDAK SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN PELEDAK

EVALUASI KEBUTUHAN BAHAN PELEDAK UNTUK 6 BULAN

SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BAHAN PELEDAK







Yang menjadi dasar penentuan jumlah Bahan peledak yang direkomendasikan adalah : • Data Teknis • Target Produksi • Jumlah pemakaian minimal 2 triwulan sebelumnya • Stock Bahan Peledak • Kapasitas Gudang Bahan Peledak




Surat rekomendasi ini ditujukan kepada Kapolri UP. Kaintelkam, yang menjadi dasar Polri memberikan Ijin pembelian bahan peledak

PROSES PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG TIDAK

EVALUASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI YA

PRESENTASI CALON KTT TIDAK

YA

PENGESAHAN KTT

PROSES PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

Melampirkan : • CV calon KTT • Sertifikat Kompetensi Pengawas Operasional - POU/KTT : KTT definitif - POP & POM : KTT Sementara • Pernyataan Calon KTT & Pengusaha

EVALUASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

TIDA K

YA PRESENTASI CALON KTT

TIDA K

YA PENGESAHAN KTT



Syarat-syarat administrasi dievaluasi Oleh staf Sub. Dit. Keselamatan Operasi


TIDAK

TIDA K

YA YA PRESENTASI CALON KTT

TIDA K

YA PENGESAHAN KTT



TIDAK

Jika sudah memenuhi persyaratan administrasi Dilanjutkan dengan EVALUASI Calon KTT presentasi

KELENGKAPAN ADMINISTRASI


Jika belum memenuhi persyaratan TIDA administrasi K Maka proses tidak bisa dilanjutkan Perusahaan harus melengkapi persyaratan atau Mengajukan calon KTT yang lain dengan mengirimkan Surat Permohonan Pengesahan KTT kembali

YA PENGESAHAN KTT



EVALUASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI TIDAK

Calon KTT presentasi dihadapan Kepala Inspektur Tambang Dan semua Inspektur Tambang, yang TIDA dilanjutkan dengan sesi tanya jawab K

YA

PRESENTASI CALON KTT YA PENGESAHAN KTT




TIDA K


TIDAK Jika dinyatakan tidak lulus, akan diberi kesempatan untuk presentasi kembali setelah menjadwalkan ulang Atau juga bisa dilakukan dengan mengganti calon KTT tersebut

YA PENGESAHAN KTT

Berdasarkan hasil presentasi & penilaian dlm sesi tanya jawab, Maka berdasarkan pendapat para Inspektur Tambang Calon KTT dinyatakan : • Lulus tanpa syarat, atau • Lulus dengan syarat




TIDAK


Pengesahan oleh Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang • KTT Definitif (Tanpa Batas Waktu) • KTT Sementara (6 bulan) dan dapat diperpanjang 1 kali. (masa untuk memenuhi syarat kompetensi)

TIDAK

YA

PENGESAHAN KTT

PROSES PENERBITAN KARTU IJIN MELEDAKKAN (KIM) SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KIM TIDAK EVALUASI KELENGKAPAN PERMOHONAN KIM YA PEMBUATAN KIM

PENGESAHAN KIM

MELENGKAPI PERSYARATAN

PROSES PENERBITAN KARTU IJIN MELEDAKKAN (KIM) SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KIM

Perusahaan membuat surat permohonan penerbitan KIM dengan melampirkan : • Ijin Pertambangan

EVALUASI KELENGKAPAN PERMOHONAN KIM YA

PEMBUATAN KIM

PENGESAHAN KIM

TIDAK •

•

Surat Pengesahan KTT MELENGKAPI Sertifikat PERSYARATAN Kompetensi

• Pas Foto

Juru Ledak

PROSES PENERBITAN KARTU IJIN MELEDAKKAN (KIM) Jika persyaratan belum dipenuhi, maka proses belum dapat dilanjutkan sebelum syarat tersebut dilengkapi

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN KIM

TIDAK EVALUASI KELENGKAPAN PERMOHONAN KIM

YA PEMBUATAN KIM

PENGESAHAN KIM


Jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka proses penerbitan KIM dapat dilanjutkan


EVALUASI KELENGKAPAN PERMOHONAN KIM YA

PEMBUATAN KIM

PENGESAHAN KIM

TIDAK



EVALUASI KELENGKAPAN PERMOHONAN KIM

TIDAK


YA

PEMBUATAN KIM

PENGESAHAN KIM

KIM ditandatangani oleh Kepala Inspektur Tambang

PROSES PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT ORANG SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT IJIN ALAT ANGKUT ORANG TIDAK PENGUJIAN ALAT YA

LAPORAN PENGUJIAN ALAT ANGKUT ORANG

SURAT IJIN ALAT ANGKUT ORANG

PENGUJIAN ULANG

PROSES PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT ORANG SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SURAT IJIN ALAT ANGKUT ORANG

Pengujian dilakukan oleh PJIT bersama-sama dengan Inspektur Tambang sebagai Witness. PENGUJIAN ALAT YA LAPORAN PENGUJIAN ALAT ANGKUT ORANG


TIDAK

PENGUJIAN ULANG


TIDAK PENGUJIAN ALAT

Jika hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan minimal di dalam design calculation, maka harus diperbaiki terlebih dahulu, dan kemudian dilakukan pengujian ulang PENGUJIAN ULANG

YA LAPORAN PENGUJIAN ALAT ANGKUT ORANG


Jika hasil pengujian sudah memenuhi persyaratan minimal di dalam design calculation, maka proses penerbitan Ijin Alat Angkut Orang dapat dilanjutkan


PENGUJIAN ALAT

TIDAK

YA

LAPORAN PENGUJIAN ALAT ANGKUT ORANG


PENGUJIAN ULANG

PJIT menyampaikan laporan hasil pengujian yang akan menjadi dasar penerbitan Surat Ijin Alat Angkut Orang


PENGUJIAN ALAT

TIDAK

YA LAPORAN PENGUJIAN ALAT ANGKUT ORANG


PENGUJIAN ULANG

PROSES PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN

TIDAK DISETUJUI

YA

PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA

PEMERIKSAAN FISIK PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH

TIDAK DISETUJUI

PROSES PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH

EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PEMERIKSAAN FISIK

PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH

Surat permohonan ini melampirkan hasil analisais resiko yang sudah dilakukan oleh perusahaan terkait dengan perubahan TIDAKkonstruksi DISETUJUI

Juga melampirkan ALASAN TIDAK PERUSAHAAN untuk DISETUJUI mengubah konstruksi alat pemindah tanah


EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PEMERIKSAAN FISIK


TIDAK

Jika alasan untuk DISETUJUI mengubah konstruksi tersebut dapat diterima, TIDAK maka dilanjutkan dengan DISETUJUI presentasi, dan Jika alasan untuk mengubah konstruksi tersebut tidak dapat diterima, maka persetujuan perubahan konstruksi alat pemindah tanah tidak dapat diberikan


EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA

PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PEMERIKSAAN FISIK


Perusahaan mempresentasikan alasan TIDAK pengubahan konstruksi alat DISETUJUI pemindah tanah termasuk menjelaskan analisa resiko yang sudah dilakukan TIDAK sebelumnya DISETUJUI


EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN

TIDAK DISETUJUI

YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA

PEMERIKSAAN FISIK PERSETUJUAN PERUBAHAN KONSTRUKSI ALAT PEMINDAH TANAH

Proses TIDAK selanjutnya adalah DISETUJUI pemeriksaan fisik Alat pemindah tanah yang dimaksud Jika sesuai dengan analisa resiko dan yang dipresentasikan perusahaan, dan atas pertimbangan Kepala Inspektur Tambang, maka persetujuan dapat diterbitkan



TIDAK DISETUJUI

YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PEMERIKSAAN FISIK


TIDAK DISETUJUI

PROSES PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN

TIDAK DISETUJUI

YA

PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA

PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

TIDAK DISETUJUI

PROSES PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

Surat permohonan ini melampirkan hasil analisa resiko yang sudah dilakukan oleh perusahaan terkait dengan jenjang penambangan TIDAK Juga DISETUJUI

melampirkan ALASAN PERUSAHAAN mengambil tinggi jenjang penambangan dimaksud TIDAK

DISETUJUI

PROSES PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

TIDAK DISETUJUI

Jika alasan untuk penentuan tinggi jenjang penambangan tersebut dapat diterima, maka dilanjutkan dengan presentasi, dan

Jika alasan untuk tidak dapat TIDAK diterima, maka persetujuan DISETUJUI tinggi jenjang penambangan tidak dapat diberikan


EVALUASI PERMOHONAN PERUSAHAAN YA

PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

Perusahaan mempresentasikan alasan penentuan tinggi jenjang TIDAK termasuk menjelaskan DISETUJUI analisa resiko yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap tinggi jenjang TIDAK tersebut DISETUJUI



TIDAK DISETUJUI

YA PRESENTASI OLEH PERUSAHAAN YA

PERSETUJUAN TINGGI JENJANG PENAMBANGAN

TIDAK DISETUJUI

PROSES PENERBITAN IJIN OPERASI KAPAL KERUK SURAT PERMOHONAN IJIN OPERASI KAPAL KERUK TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KERUK YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SK IJIN OPERASI KAPAL KERUK

PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN IJIN OPERASI KAPAL KERUK SURAT PERMOHONAN IJIN OPERASI KAPAL KERUK

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KERUK YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT


Pemeriksaan dilakukan oleh PJIT (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis) bersama-sama dengan Inspektur Tambang, yang bertindak sebagai TIDAK witness PERBAIKAN


TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KERUK

YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT


Jika hasil pemeriksaan sudah tidak sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di “Design Calculation” maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Ijin operasi Dan setelah perbaikan selesai, akan PERBAIKAN dilakukan pemeriksaan kembali

Jika hasil pemeriksaan masih sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di “Design Calculation” maka proses dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KERUK YA

LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT


TIDAK PERBAIKAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PJIT membuat laporan yang menjadi dasar pemberian Ijin Operasi Kapal Keruk. Perbandingan antara hasil pemeriksaan dengan “Design Calculation” akan sangat mempengaruhi masa berlaku Ijin Operasi Kapal Keruk yang akan diberikan


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KERUK YA



TIDAK PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) SURAT PERMOHONAN SKPP TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK BENDA UJI YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SKPP

PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) SURAT PERMOHONAN SKPP

TIDAK

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK BENDA UJI YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SKPP

Pemeriksaan dilakukan oleh PJIT (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis) bersama-sama dengan Inspektur Tambang, yang bertindak sebagai witness PERBAIKAN Benda Uji bisa berupa Pressure Vessel, PSV, dll


TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK BENDA UJI


SKPP

Jika hasil pemeriksaan sudah tidak sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di “Design Calculation” maka harus dilakukan perbaikan terlebih PERBAIKAN dahulu, sebelum diterbitkan SKPP Dan setelah perbaikan selesai, akan dilakukan pemeriksaan kembali

Jika hasil pemeriksaan masih sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di “Design Calculation” maka proses dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK BENDA UJI YA


SKPP

TIDAK PERBAIKAN Berdasarkan hasil pemeriksaan, PJIT membuat laporan yang menjadi dasar pemberian SKPP.

Perbandingan antara hasil pemeriksaan dengan “Design Calculation” akan sangat mempengaruhi masa berlaku SKPP yang akan diterbitkan


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK BENDA UJI YA


SKPP

TIDAK PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)

SURAT PERMOHONAN SKPI

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SKPI

TIDAK PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) SURAT PERMOHONAN SKPI

Pemeriksaan dilakukan oleh PJIT (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis) bersama-sama dengan Inspektur Tambang, yang bertindak sebagai witness

TIDAK

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI YA


SKPI

PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan halhal yang tidak sesuai , maka dilakukan perbaikan dahulu, dan kemudian pengujian diulang kembali

SURAT PERMOHONAN SKPI

TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI


SKPI

PERBAIKAN

Jika pada pengujian tidak ditemukan masalah, maka proses dapat dilanjutkan


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI

TIDAK PERBAIKAN

YA


SKPI

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PJIT membuat laporan yang menjadi dasar pemberian SKPI


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK INSTALASI YA


SKPI

TIDAK PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Surat Ijin Layak Operasi (SILO) RIG

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SILO RIG TIDAK PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK RIG YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SILO RIG

PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Surat Ijin Layak Operasi (SILO) RIG SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SILO RIG

TIDAK

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK RIG YA LAPORAN PEMERIKSAAN OLEH PJIT

SILO RIG

Pemeriksaan dilakukan oleh PJIT (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis) bersama-sama dengan Inspektur Tambang, yang bertindak sebagai witness PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN Surat Ijin Layak Operasi (SILO) RIG Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai , maka dilakukan perbaikan dahulu, dan kemudian pengujian diulang kembali

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN SILO RIG

PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK RIG


SILO RIG

TIDAK PERBAIKAN

Jika pada pengujian tidak ditemukan masalah, maka proses dapat dilanjutkan


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK RIG

TIDAK PERBAIKAN

YA


SILO RIG

Berdasarkan hasil pemeriksaan, PJIT membuat laporan yang menjadi dasar pemberian SKPI


PENGUJIAN/PEMERIKSAAN FISIK RIG YA


SILO RIG

TIDAK PERBAIKAN

PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT JURU LAS (WELDER) SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI JURU LAS

PENGUJIAN JURU LAS

TIDAK

YA LAPORAN PENGUJIAN JURU LAS

SERTIFIKAT JURU LAS

PENGUJIAN ULANG


PENGUJIAN JURU LAS YA LAPORAN PENGUJIAN JURU LAS

SERTIFIKAT JURU LAS

TIDAK

PJIT menyampaikan surat permohonan penerbitan sertifikat juru las atas namanama yang dimaksud di dalam surat, WPS yang akan dipakai saat pengujian, termasuk kualifikasi sertifikat welder PENGUJIAN yangULANG mau diterbitkan (1G – 6G)



SERTIFIKAT JURU LAS

TIDAK

Pengujian dilakukan oleh PJIT bersama-sama dengan Inspektur Tambang sebagai Witness. Setelas mengelas spesimen uji, Spesimen tersebut diuji lebih lanjut untuk mengetahui kualitas las-lasan PENGUJIAN ULANG

PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT JURU LAS (WELDER)

SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI JURU LAS

TIDAK PENGUJIAN JURU LAS

PENGUJIAN ULANG


SERTIFIKAT JURU LAS

Jika hasil pengelasan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka akan dilakukan pengujian ulang terhadap welder tersebut



PENGUJIAN JURU LAS

TIDAK

PENGUJIAN ULANG


SERTIFIKAT JURU LAS

Jika hasil pengelasan sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan, maka proses dapat dilanjutkan



PENGUJIAN JURU LAS

TIDAK

YA

LAPORAN PENGUJIAN JURU LAS

SERTIFIKAT JURU LAS

PENGUJIAN ULANG

PJIT menyampaikan laporan pengujian welder yang akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Juru Las



SERTIFIKAT JURU LAS

TIDAK

PENGUJIAN ULANG

• B. PENGAWASAN OPERASIONAL

PENGAWASAN OPERASIONAL 1. INSPEKSI KESELAMATAN KERJA DAN OPERASI 2. INSPEKSI KESEHATAN KERJA 3. PEMERIKSAAN/PENYELIDIKAN KECELAKAAN/KEJADIAN BERBAHAYA 4. PENGUJIAN PERALATAN/FASILITAS 5. PENGUJIAN KONDISI TEMPAT KERJA

1. INSPEKSI KESELAMATAN KERJA DAN KESELAMATAN OPERASI TAMBANG • ORGANISASI DAN ADMINISTRASI K3 • TAMBANG • PENGOLAHAN/PEMURNIAN • PENGANGKUTAN • PERBENGKELAN • PELABUHAN/PENGAPALAN • PERGUDANGAN • HANDAK • BAHAN BAKAR CAIR • FASILITAS DARURAT (EMERGENCY PLANS)

1. INSPEKSI KESELAMATAN KERJA DAN OPERASI TAMBANG • MANUSIA

: Reakasi (Perilaku), Posisi, APD

• ALAT/SARANA : Kelayakan, Kesesuaian, Penggunaan • MATERIAL

: Jenis, Sifat dan Bahaya

• METODE

: JSA, SOP, Pearaturan

• LINGKUNGAN KERJA: Kebisingan, Debu,Pencahayaan Getaran, Udara, Kebersihan, Keteraturan, dan Ergonomis

2. INSPEKSI KESEHATAN KERJA • ORGANISASI DAN ADIMINSTRASI • JENIS POTENSI PENYAKIT AKIBAT KERJA • FASILITAS PEMERIKSAAN KESEHATAN • JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN • TENAGA MEDIS • FASILITAS INAP, MAKAN, DAN MINUM

INSPEKSI 1. PERSIAPAN : MENELAAH DATA OBYEK INSPEKSI MENYIAPKAN PERALATAN INSPEKSI MELAKUKAN PRESENTASI RENCANA INSPEKSI

2. PELAKSANAAN 3. TINDAK LANJUT

PELAKSANAAN INSPEKSI • PERTEMUAN PRA INSPEKSI • MELAKUKAN INSPEKSI LAPANGAN • MENYIMPULKAN HASIL INSPEKSI • MEMBUAT TINDAKAN KOREKSI • MELAKUKAN PERTEMUAN PASKA INSPEKSI • MENDAFTARKAN PERINTAH DALAM BUKU TAMBANG

PERTEMUAN PRA INSPEKSI • MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS • MEMINTA BUKU TAMBANG • MEMINTA PROGRAM K3 • LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM • ADMINISTRASI (HANDAK, STATISTIK KECELAKAAN, SIMPER, DLL –K3)

PERTEMUAN PASKA INSPEKSI • TEMUAN INSPEKSI • HASIL EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM • RENCANA TINDAKAN KOREKSI DALAM BUKU TAMBANG • BATAS WAKTU PELAKSANAAN TINDAKAN KOREKSI

TINDAK LANJUT • MEMBUAT SURAT KAPIT UNTUK DIREKSI (PENGUSAHA)/KTT • MEMBUAT LAPORAN • MEMONITOR PROGRESS PELAKSANAAN REKOMENDASI • MELAKUKAN INSPEKSI LANJUTAN

3. PEMERIKSAAN/PENYELIDIKAN KECELAKAAN/KEJADIAN BERBAHAYA 1. TUJUAN PEMERIKSAAN 2. KRONOLOGIS 3. PENGUMPULAN BUKTI (FAKTAFAKTA & DATA-DATA) 4. ANALISIS 5. KESIMPULAN DAN PENYEBAB 6. TINDAKAN KOREKSI

3. PEMERIKSAAN/PENYELIDIKAN KECELAKAAN/KEJADIAN BERBAHAYA 1.

PENGUMPULAN BUKTI (FAKTAFAKTA & DATA-DATA) 4 P (POSITION, PEOPLE, PART, PAPER) 4 W (WHO, WHAT, WHEN, WHERE)

2.

ANALISIS LOSS/INCIDENT CAUSATION MODEL SCAT

4. PENGUJIAN PERALATAN/FASILITAS • ALAT ANGKAT ANGKUT (CRANE – FORKLIF) •

ALAT ANGKUT ORANG

•

KAPAL KERUK

•

BEJANA BERTEKANAN

•

ALAT PENGAMAN (SAFETY VALVE DLL)

•

DLL

5. PENGUJIAN KONDISI TEMPAT KERJA • DEBU (RESPIRABLE & NONRESPIRABLE) • KEBISINGAN • PENCAHAYAAN (ILUMINASI) • VENTILASI (KUALITAS & KUANTITAS) • GETARAN • GAS – GAS • ERGONOMIS

PENGAWASAN OPERASIONAL OPEN PIT

JENJANG PENAMBANGAN

PENGAWASAN OPERASIONAL IZIN OPERASI KK

PERALATAN

SLAG DUMP

BAHAN PELEDAK

PENGAWASAN OPERASIONAL

FUEL TANK

TANKI BAHAN BAKAR CAIR

PENGAWASAN OPERASIONAL KECELAKAAN

KONDISI TEMPAT KERJA

KEJADIAN BERBAHAYA

INSPEKSI PENAMBANGAN

FORMAT LAPORAN •I

PENDAHULUAN

• II. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN • III. PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA • IV. PENDAPAT DAN SARAN • V. TINDAKAN PENCEGAHAN/KOREKSI

Statistik Kecelakaan Tambang Tahun 2005 - 2010 Klasifikasi Kecelakaan Ringan Berat Mati Total

2005 59 61 23 143

2006 141 81 27 249

Tahun 2007 2008 104 192 83 74 19 19 206 285

STATISTIK KECELAKAAN TAMBANG TAHUN 2005 2009 350 300

2009 164 82 44 290

8-9-2010 49 62 13 124

Kontribusi PT XYZ Dalam Fatality Nasional

250 200

Tahun Klasifikasi Kecela 2006 2007 2008 2009 2010 kaan

150 100 50 0 2005

2006 Ringan

2007 Berat

2008 Mati

2009

Total

Fatality pada tahun 2009 meningkat drastis karena adanya ledakan gas methan di Tambang Batubara Bawah Tanah PT Dasrat Sarana Arang Sejati, Kota Sawahlunto, Prov. Sumatra Barat pada tanggal 16 Juni 2009, yang mengakibatkan 31 orang mati (74%) Nasional, 2 orang cidera berat, dan 7 orang cidera ringan

Nasional PT. XYZ Kontribusi

27 1

19 0

19 1

44 0

13 5

4%

0%

5%

0% 38%

PEMBINAAN K3 • Pembuatan Pedoman Teknis /Standar • Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi • Pelatihan • Ceramah K3 • Pelaksanaan Pertemuan Tahunan KTT • Pelaksanaan Fire &Rescue Challenge

Materi K3

Recommend Documents