Materi Ahli K3

Membangun Manusia Karya

Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KEBIJAKAN PEMBINAAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

LATAR BELAKANG Penjelasan pasal 1 ayat (6) :  desentraliasi pelaksanaan pengawasan  diataati UU secara meluas  terjaminnya pelaksanaan secara seragam di seluruh Indonesia  perlu staf tenaga pengawasan : *  cukup * berkualitas  tidak dapat dari Depnakertrans sendiri  wewenang Menteri untuk menunjuk Ahli K3 di : * instansi pemerintah * swasta

PENGERTIAN AHLI K3 Tenaga tehnis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker untuk mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja

PEGAWAI PENGAWAS Pegawai tehnis berkeahlian khusus dari Depnaker yang ditunjuk oleh Menaker

DIREKTUR Pejabat yang ditunjuk melaksanakan UUKK

oleh

Menaker

untuk

PENUNJUKAN AHLI K3 Pasal 2 Per.Menaker No.02/MEN/1992 MENAKER DIRJEN BINAWAS

AHLI K3

PERUSAHAAN

PERUSAHAAN JASA k3

TK > 100 orang TK < 100 orang dengan : bahan,proses,alat,instalasi - resiko besar

TATA CARA PENUNJUKAN AHLI K3 PERSYARATAN (Ps.3 Bab II)      

S 1 + pengalaman 2 tahun SARMUD +pengalaman 4 tahun Sehat Kelakuan baik Bekerja penuh Lulus seleksi Tim Penilai

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONAN Ps. 4

MENAKER cq. Dirjen Binawas

TIM PENILAI Ps. 5,6

SK PENUNJUKAN Ps. 7

• 3 tahun • dapat diperpanjang • dapat dicabut

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

PERMOHONAN TERTULIS Ps.4 (1)

Lampiran Ps.4 (2) a. b. c. d. e. f. g. h. i.

C.V Pengalaman K3 Ket.Sehat Ket.Psikotest Ket.Kelakuan baik Pernyataan bekerja penuh Salinan ijasah/STTB Sertifikat diklat K3 Pas Foto (berwarna)

MENAKER cq. DIRJEN Binawas

TIM PENILAI Ps.6 (1) Syarat administrasi (2) Kemampuan teknis *

PERTIMBANGAN Ps.5 (1)

MEKANISME PENUNJUKAN AHLI K3

KEMAMPUAN TEKNIS Ps.6 ayat (2) •

Identifikasi

•

Evaluasi

•

Pengendalian

masalah-masalah K3

PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI K3 Ps. 7

SESUAI PROSEDUR Ps.4 ayat (1),(2)

• Salinan SK Penunjukan • Evaluasi pengurus/pimpinan • Rekapitulasi laporan

Tim Penilai dapat menguji kembali

PENCABUTAN SK Ps. 8 (1) Tidak berlaku : • mutasi

• mengundurkan diri • meninggal dunia

(2) Dicabut : • melanggar peraturan K3 • kesalahan • membuka rahasia

KEWAJIBAN DAN WEWENANG Bab III KEWAJIBAN (Ps. 9) : • melaksanakan SK • melapor ke Menaker cq. Dirjen Binawas - P2K3 : 3 bulan; - PJK3 : setiap pemeriksaan

• tembusan laporan : - IPK3 setempat; - Propinsi - Dir. PNKK

WEWENANG (Ps. 10) : • memasuki tempat kerja • meminta keterangan • memonitir, memeriksa, menguji, menganalisis, mengevaluasi, memberi syarat, pembinaan K3 : • keadaan & fasilitas keja; • keadaan mesin pesawat, alat-alat kerja, instalasi, peralatan; • penanganan bahan; • proses produksi; • sifat pekerjaan; • cara kerja; • lingkungan kerja;

LAPORAN AHLI K3 Ps. 9 1. LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN

2. PERSETUJUAN KEGIATAN

PENGAWAS SPESIALIS

AHLI K3 3. LAPORAN KEGIATAN 4. IJIN, PENGESAHAN, SERTIFIKAT

ISI LAPORAN RENCANA PEMERIKSAAN  JADWAL

PEMERIKSAAN  OBYEK PEMERIKSAAN  METODE PEMERIKSAAN  STANDAR/PEDOMAN TEHNIS (REF.)  SARANA/ALAT BANTU : - merk alat - nomor serie - tahun pembuatan - kalibrasi terakhir