Manual ASMS-Audit Sosial Multi Stakeholder

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.













































Manual

Audit Sosial Multi Stakeholder: Membangun Suara Masyarakat Berbasis Bukti

llham Cendekia Srimarga Muchammad Fahazza Widi Heriyanto Editor: Amin Sudarsono



























MANUAL AUDIT SOSIAL MULTI STAKEHOLDER: MEMBANGUN SUARA MASYARAKAT BERBASIS BUKTI Tim Kreasi llham Cendekia Srimarga Muchammad Fahazza Widi Heriyanto Editor: Amin Sudarsono

Desain Sampul & Tata Letak: Tugas Suprianto Foto: Dokumentasi PATTIRO Dokumen ini merupakan bagian dari hasil pelaksanaan Program Strengthening Integrity and Accountability Program-II (SIAP-II), yang didanai oleh USAID, dengan tema Proyek : Development of Integrity Sistem and Accountability Process of Government Budget Utilization at Education, Agricultural and People Welfare Sectors. Hak menerbitkan dilindungi oleh undang-undang. Pengutipan diperbolehkan dengan menyebutkan nama penulis dan sumbernya sesuai etika penulisan yang berlaku. All right reserved. Cetakan I, November 2011 PATTIRO Jl. Intan No. 81 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430 Telp. : 62-21-7591 5498, Faks: 62-21-7512 503 Email: [email protected] AMERICAN EMBASSY



























Kata P engantar Pengantar

A

udit sosial merupakan sebuah alat monitoring masyarakat masyarak at atas kinerja pemerintah yang diciptakan dalam program Strengthening Integrity and Accountability - 2 (SIAP-2) yang dilakukan oleh PATTIRO dengan didanai oleh USAID (United States Agency for International Development).Ide audit sosial ini berawal dari riset yang dilakukan oleh tim program berlanjut pada perumusan kebijakan. Dari itu dipahami bahwa kegiatan audit sosial menjadi penting dilakukan di setiap daerah program untuk menilai kondisi yang terjadi sesungguhnya antara ketersediaan peraturan dengan kondisi di lapangan. Penilaian itulah yang kemudian dijadikan sebagai bahan perumusan usulan kebijakan ke pemerintah. Audit sosial ini merupakan salah satu instrumen penilaian yang diharapkan membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap programnya. Selain itu audit sosial ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur akuntabilitas dan integritas dalam penyelenggaraan program pemerintah. Dalam hal ini, audit sosial melakukan penilaian terhadap hampir semua aspek dan tahapan dalam siklus dan



























Metode audit sosial yang dikembangkan dan digunakan oleh PA PATTIRO ini berbeda dengan audit sosial yang sudah lebih dulu ada. Jika selama ini audit sosial sosia l terkesan lebih berpretensi untuk mencari temuan-temuan sebagai bahan melakukan pembelaan dan advokasi advokasi bagi satu pihak, maka audit sosial yang digunakan oleh PATTIRO ini dikembangkan dengan perspektif perspe ktif dan metode yang berbeda. Bagi PATTIRO, temuan-temuan dalam audit sosial akan digunakan untuk mendorong para stakeholders untuk bersama-sama mengupayakan perbaikan terhadap pelayanan publik, baik di tataran pelaksanaan, sistem, atau mekanismenya. Harapannya, jika program yang sama akan dilanjutkan,pelaksanaan program menjadi lebih baik. Ini karena audit sosial yang dikembangkan oleh PATTIRO juga akan mengidentif ikasi atau merumuskan solusi dan rekomendasi perbaikan sistem, baik berupa perumusan kebijakan di tingkat nasional maupun mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah. Perbedaan lain adalah pada metode, yaitu dilakukan melalui sebuah forum dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan semua stakeholders dalam pelaksanaan progam, baik pelaksana, penerima manfaat, pemantau dan pengawas, dan pelaku lain yang punya kepentingan atau kepedulian terhadap penyelenggaraan program. Dalam FGD ini para stakeholder akan difasilitasi untuk melakukan penilaian terhadap beberapa aspek pelaksanaan program, yaitu transfer, transfer, distribusi, distribusi , pelaporan dan mekanisme komplain (pengaduan). Penilaian akan dilakukan dengan memberikan skor disertai penjelasan tentang alasan atau argumentasi pemilihan skor. skor. Dengan kombinasi metode pemberian skor plus argumentasi ini, audit sosial diharapkan





























Selanjutnya, manual ini diharapkan dapat menjadi alat atau instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan program bantuan sosial pemerintah. pemer intah. Harapannya, untuk jangka panjang, program-program subsidi untuk masyarakat miskin menjadi lebih tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat masya rakat..

Jakarta, Juni 2012 Sad Dian Utomo Direktur Eksekutif

























































Pengantar Manual Au ditt So Audi Sosi sial al Mu Mult ltii-St Stak akeh ehol olde derr

D

alam era desentralisasi di Indonesia saat ini, keberadaan keberadaan program bantuan sosial pemerintah cukup penting. Karena program-program bantuan sosial, seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), PKH (Program Keluarga Harapan) dan lain-lain, ternyata mampu menyelamatkan pelayanan publik di daerah-daerah. Walaupun di beberapa tempat terdapat persoalan seperti masalah koordinasi dengan program dan kebijakan daerah, namun ternyata keberadaan program-program bantuan sosial tersebut dapat menjadi komplemen bagi daerah. Karena anggaran di daerah seringkali tidak mencukupi untuk meng- cover semua kebutuhan pelayanan di daerah. Namun yang jadi perhatian adalah, program-program





























Kementerian Pendidikan Nasional yang telah beberapa kali memperbaiki sistem dalam Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun upaya tersebut seringkali belum mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program bantuan sosial tersebut. Berdasar pengalaman kami, PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional), selama melakukan upaya mendorong implementasi good governance governance dalam pelayanan publik di lebih dari 80 daerah di Indonesia, kami melihat terjadinya penguatan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah dapat terjadi jika masyarakat dilibatkan dalam pengawasan dan pelaksanaan program pemerintah. Khusus dalam pengawasan program program bantuan sosial pemerintah, kami melihat bahwa saat ini belum cukup tersedia instrumen yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. Instrumen pengawasan, khususnya audit, terhadap program-program bantuan sosial pemerintah yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah saat ini lebih berorientasi pada audit keuangan dan audit kinerja program. Instrumeninstrumen tersebut secara metodologis memang umumnya tidak ditujukan untuk melibatkan dalam proses penilaiannya. Instrumen audit sosial, yang secara metodologis memberi ruang pada masyarakat untuk terlibat memberi penilaian atas program yang kelompok sasarannya adalah diri mereka





























berbagai jenis bantuan, dan lain-lain. Mereka selama ini hanya menjadi pelaksana dari program-program bantuan sosial tersebut, dan masyarakat mereka juga tidak memiliki saluran untuk menyampaikan penilaian atas program itu sendiri. Selain itu mereka juga sering jadi sasaran kecaman ketika suatu program bantuan sosial buruk kualitasnya. Karena itu mereka sebenarnya juga membutuhkan instrumen seperti itu. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada pegewai pemerintah di tingkat lokal. Karena itu, kami membangun instrumen Audit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS) ini. Instrumen ini kami harapkan dapat menjembatani antara kebutuhan yang ada dengan realitas implementasi program-program bantuan sosial pemerintah saat ini. Kami telah menguji coba instrumen tersebut di 10 kota/kabupaten di Indonesia. Meskipun jauh dari kesempurnaan, kami melihat bahwa instrumen ASMS setidaknya menghasilkan dua hal. Pertama, instrumen ini dapat membantu masyarakat, penyedia pelayanan dan pemerintah lokal untuk menilai kualitas implementasi dari program-program bantuan sosial pemerintah. Kedua, yang ju j u g a t i d a k k a l a h p e n t i n g , a d a l a h i n s t r u m e n i n i d a p a t memfasilitasi dialog antar ketiga kelompok tersebut dalam isu implementasi suatu program bantuan sosial pemerintah. Dengan instrumen ASMS ini, diharapkan berbagai isu-isu































diperbaiki dari instrumen ASMS ini. Untuk itu kami mengharapkan adanya kesempatan untuk dapat mengaplikasikan instrumen ASMS pada berbagai program-program bantuan sosial di berbagai daerah di Indonesia. Dengan lebih banyak bersentuhan dengan program-program bantuan sosial pemerintah, yang memiliki berbagi karakter yang berlainan, kami berharap dapat menyempurnakan metode Audit Sosial Multi Stakeholder Stakeholder (ASMS) ini. Kami terbuka untuk bekerjasama dengan siapa saja untuk pengembangan instrumen pengawasan program-program program-program bantuan sosial ini. Kami ucapkan terimakasih pada pihak-pihak yang telah berperan begitu besar dalam pembangunan instrumen instr umen ASMS ini. Kami berterimakasih pada USAID (United States Agency for International Development) yang telah membiayai program SIAP-2 (Strengtening Integrity and Accountability Program), program dimana instrumen ASMS ini dilahirkan. Kami berterimakasih pada Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai, yang mendukung kami































Daftar Isi

Kata Pengantar Pengantar Manual Audit Sosial Multi-Stakeholder Daftar Singkatan Bab 1. Pendahuluan • Kritikan atas Program Bantuan Sosial Pemerintah • Sistem Monitoring Program Bantuan Sosial Pemerintah • Audit Sosial secara Umum • Tujuan Modul

ii i vii xiii 1 2 5 7 10































• • • • • • • • •

Analisis Gap Integritas Kerangka Mo Monitoring In Integritas da dan Ak Akuntabilitas Analisis Rantai Nilai Kerangka Integritas dan Akuntabilitas Komponen Penilaian Skor Komponen Penilaian Terkait Proses Fasilitasi Audit Sosial Single-Site dan Multi-Site Multi-Site Alat Analisis

Bab 3. Cara Penggunaan Tools Audit Sosial Multi-Stakeholder Multi-St akeholder • Bagian 1: Bagian Fasilitasi Forum Tahap Persiapan Memul emulai ai Fasili silittasi asi Aud Audit it Sosi Sosial al Mul Multi ti--Stakeh akehol olde derr Kontekstualisasi • Bagian 2: Tahap Pengolahan Data • Pengolahan Data Skor ASMS

25 27 29 33 33 33 40 44 45

47 49 49 55 56 68 68































Daftar Singk atan Singkatan

ASMS Keppres Pedum Juklak Juknis PATTIRO BOS RASKIN

: : : : : : : :

Audit Sosial Sosial Multi Stakeholder Stakeholder Keputusan Presiden Pedoman Umum Petunjuk Pelaksanaan Petunjuk Teknis Teknis Pusat Telaah dan Informasi Regional Bantuan Operasional Sekolah Beras untuk Keluarga Miskin































M e kk om RTS RTS-PM Gapoktan Poktan LSM BPS PPL HET K P3 Pusri

: : : : : : : : : : :

Mekanisme Komplain Rumah Tangga Sasaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaa faat Gabungan Kelompok Tani Kelompok Tani Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Pusat Statistik Penyuluh Pertanian Lapangan Harga Eceran Tertinggi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pupuk Sriwijaya

































Bab 1

Pendahuluan































Pupuk Bersubsidi telah menjadi instrumen penting untuk mencapai outcome tersebut di sebagian besar wilayah di Indonesia. Program BOS telah dapat meningkatkan kepastian anak usia sekolah untuk mendapatkan kesempatan belajar secara mudah. Program Raskin telah mampu mengurangi kerentanan masyarakat miskin atas kebutuhan pangan, sehingga kasus-kasus kelaparan tidak merajalela di Indonesia. Sedangkan Program Pupuk Bersubsidi telah mampu membantu petani miskin untuk tetap berproduksi dengan modal yang relatif dapat mereka jangkau. Dalam konteks itu juga, Pemerintah Indonesia berupaya terus memberikan daya dukung terhadap kemampuan































besarnya celah korupsi dalam sistem implementasi. Juga banyak kritikan menunjuk pada ketidak-efektifan programprogram bantuan sosial tersebut, yang mengakibatkan terjadinya banyak kasus seperti salah sasaran, salah pemilihan kegiatan, pemanfaatan program oleh kelompok yang seharusnya tidak berhak dan lain-lain. Masifnya korupsi di Indonesia juga merupakan ancaman bagi program-program bantuan sosial tersebut di Indonesia. Program-program seperti Raskin (Program Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin), BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan penjualan pupuk bersubsidi seringkali dilaporkan salah sasaran dan tidak ef isien dalam pembiayaannya. pembiayaannya. Pada program































Menurut PATTIRO, persoalan-persoalan tersebut terjadi karena lemahnya sistem integritas dan akuntabilitas yang diterapkan dalam program-program pemerintah tersebut. Misalnya dalam bentuk ketiadaan transparansi, terbatasnya pengawasan publik, dan lemahnya sistem pertanggung jawaban jawab an publik. publ ik. Salah Sal ah satu sat u wilayah wil ayah yang secara seca ra signif sign if ikan ika n bermasalah adalah pada arena pengelolaan anggaran pemerintah, khususnya pada fase penggunaan anggaran (budget ( budget expenditure) expenditure) dari program-program tersebut. Penyalahgunaan anggaran pada fase budget expenditure ini terjadi di berbagai program pembangunan di Indonesia. Kondisi itu telah menjadi pengetahuan umum, bahkan dalam pemerik-































dijalankannya memberikan hasil yang optimal dan kontribusi ya y a n g s i g n i f i k a n t e r h a d a p p e r t u m b u h a n e kon ko n o m i d a n peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Seperti telah dinyatakan di atas, program-program sosio ekonomis itu rawan terhadap penyelewengan dan praktek korupsi yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan program dimaksud. Karena itu dipandang penting mengurangi praktik buruk itu berupa pencegahan korupsi melalui pengembangan sistem integritas dan sistem pertanggunggugatan (akuntabilitas) selama dan setelah program berlangsung. Pada konteks ini, pemerintah pemerin tah daerah dapat berperan signifikan untuk mencegah terjadinya korupsi pada

































(3) lemahnya institusi pendukung kerangka legal tersebut (misalnya ketiadaan institusionalisasi atas transparansi atau pemberlakuan sistem insentif untuk mendukung integritas dan akuntabilitas tersebut). Sementara pada sisi demand persoalandemand persoalanpersoalan tersebut muncul karena lemahnya partisipasi masyarakat, yang dapat terdiri dari CSO atau kelompok































kebutuhan pengawasan tersebut. Saat ini, proses monitoring atas program-program bantuan sosial tersebut dilakukan dengan pendekatan yang kurang terstruktur, sporadis, berorientasi pada “shaming “shaming and naming” naming” dengan mencaricari kasus-kasus korupsi yang terjadi, dan berorientasi konflik. Dengan pendekatan tersebut, meskipun proses































para auditor lembaga maupun konsultan eksternal agar dapat menerapkan dan memanfaatkan metode audit sosial ini. Beberapa pakar pakar mendef inisikan pengertian audit sosial, antara lain: •

Social auditing is a process that enables an organization to assess and demonstrate its social, economic, and































sebagai akibat pelaksanaan pencapaian tujuan lembaga melalui pemantauan yang sistematik dan pandangan stakeholders secara demokratis. Boyd (1998) menyatakan: “social auditing requires the involvement of stakeholders because it has been shown to increase accountability of the organization to its stakeholders and to enhance democratic































menetapkan performance seperti apa yang diinginkan; 2. Dapat Dapat mengu menguji ji opini opini oran orang g lain lain sehing sehingga ga dapat dapat memban membantu tu perencanaan selanjutnya; 3. Dapat Dapat memb memberik erikan an data data kualit kualitatif atif dan kuantit kuantitati atiff untuk untuk menuntun organisasi sehingga memberikan performance memberikan performance terbaik;

































Hasil yang Diharapkan































Pusat Statistik terakhir, jumlah penduduk miskin pada





























































Pendekatan penguatan sistem integritas digunakan untuk































Penerapan Instrumen Audit Sosial Multi Stakeholder Stakeholder (ASMS)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































berupa daftar mengenai akar persoalan-persoalan dalam setiap komponen penilaian.

Eksistensi Kebijakan

Efektivitas Pelaksanaan

Akses Masyarakat

Transfer

65

55

47.5

Distribusi

80

50

45

Pelaporan

62.5

57.5

45

Mekanisme Komplain

45

40

35

Area skor tinggi (> 60)

Area skor sedang (50 s.d. 60)

Area skor rendah (< 50)

Gambar 2.6 Contoh Analisa dengan Matriks Skor

Pada Gambar 2.9. dicontohkan analisis atas Matriks Skor dilakukan. Dalam hal ini, suatu skor dalam setiap kotak kotak komponen penilaian diklasifikasikan apakah termasuk kelompok skor rendah (<50), skor sedang (antara 50 sd 60) atau skor tinggi (>60). Masing-masih kelompok skor diwarnai berbeda, sesuai dengan skor yang diperolehnya. Dari contoh itu, terlihat daerah dengan skor cukup tinggi, yaitu pada sebagian dari komponen Eksistensi Kebijakan dan pada sebagian dari rantai Pelaporan. Dalam tahap penyajian, kedua analisis dapat disajikan dalam bentuk deskripsi/narasi maupun diolah lagi dengan chart statistika untuk melihat meliha t perbandingan antar k komponen omponen penilaian.



























Bab 3

Cara P enggunaan Penggunaan Tools A udit ud it So Sosi sial al Mu Mult ltii-St Stak ak eholder akeholder

A

udit Sosial Multi-Stakeholder (ASMS) merupakan metode penilaian untuk program-program bantuan sosial pemerintah yang dilakukan dengan basis forum multistakeholder. Bab ini akan membahas mengenai bagaimana menggunakan tools ASMS ASM S untuk unt uk memf mem f asili asi litasi tasi assesment terhadap implementasi program-program bantuan sosial pemerintah. Terdapat dua bagian dalam bab ini, yaitu yai tu Bagian Fasilitasi dan Bagian Analisis Data. Data. Pada Bagian Fasilitasi Fasilitasi akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan tools ASM tools ASM ini untuk memfasilitasi forum untuk melakukan penilaian (audit) atas program bantuan sosial pemerintah. Proses fasilitasi ini akan menghasilkan data yang berupa Skor Audit Sosial dan Daftar Fakta dari peserta; sedangkan pada Bagian Analisa Data dijelaskan bagaimana Skor Audit Sosial dan Daftar Fakta



























Gambar 3.1 Skema Fasilitasi dengan Menggunakan Mengg unakan Tools ASMS



























BAGIAN 1: BAGIAN FASILIT FASILITASI ASI FORUM

Fasilitasi forum terdiri dari kegiatan-kegiatan mulai dari tahap persiapan, memulai forum , kontekstualisasi, kontekstualisasi, penjelasan tata-cara diskusi, eksplorasi data, tahap pemberian skor, dan tahap pengambilan kesimpulan. Rangkaian tahapan dalam f asilitasi forum dapat dilihat pada gambar 3.1. 1. Taha ahap p Pe Pers rsia iapa pan n

Dalam tahap persiapan ini umumnya dibentuk panitia untuk persiapan audit sosial. Panitia tersebut kemudian menjadi penanggung jawab dari audit sosial. Dalam hal ini persiapan yang harus dilakukan adalah: a. Pen enyi yiap apan an Tim Pel Pelak aksa sana na

Penyiapan tim pelaksana dilakukan untuk menyiapkan pelaksanaan audit sosial, tim yang disiapkan dibagi sesuai tugas tu gas yang disepakati disepaka ti sebagai f asilitator asilita tor,, co-fasili co-f asilitator tator,, notulensi, notule nsi, pendokumentasi, penyambutan, pendaftaran peserta, pengatur akomodasi dan administrasi. Selain menyiapkan tim pelaksana yang tidak kalah penting adalah menyiapakan fasilitator. Audi Au ditt sosi so sial al akan ak an dif di f asil as ilit itas asii oleh ol eh seor se oran ang g f asil as ilit itat ator or dibantu seorang co-fasilitator. Dalam hal ini fasilitator berperan memandu atau memfasilitasi proses diskusi sampai menghasilkan kesepakatan/konsensus, sedangkan cof asilitator berperan dalam mendokumentasikan proses skoring, mencatat fakta-fakta fakta-f akta yang diberikan peserta. peserta. Menjadi fasilitator f asilitator dalam sebuah forum memang tidak lepas



























terbang fasilitator sangat mempengaruhi hasil dalam sebuah diskusi, selain hal tersebut diatas juga faktor mental dan penguasaan materi seorang fasilitator. Oleh karenanya menjadi fasilitator dan co-fasilitator FGD audit sosial ini setidaknya ada prasyarat yang harus dipenuhi oleh seorang fasilitator dan co-fasilitator agar mampu menguasai forum dan mengatur pendapat atau usulan dari peserta. Prasyarat tersebut antara lain: a) Memahami Memahami mekanism mekanismee progr program am bantuan bantuan sosial sosial pemeri pemerintah ntah,, b) Memaha Memahami mi mekan mekanism ismee pengan pengangg ggaran aran,, dan c) Memaha Memahami mi pera peran n parti partisipa sipasi si masyar masyarakat akat.. Prasyarat tersebut bukan menjadi hal mutlak yang harus dikuasai oleh fasilitator dan co-fasilitator, namun setidaknya dapat membantu fasilitator f asilitator dan co-fasilitator co-f asilitator mengendalikan mengendalikan forum jika terjadi hal-hal di luar kendali atau yang tidak direncanakan sebelumnya. b. Pen eny yia iap pan Al Alat at Alat Al at-al alat at pend pe nduk ukun ung g yang ya ng biasa bi asanya nya dipe di perl rluk ukan an untu un tuk k kegiatan audit sosial terdiri dari:

1. Display informasi mengenai program bantuan sosial, meliputi: •

•

Info Informa rmasi si umum umum meng mengena enaii progr program am (tujua (tujuan, n, kelom kelompok pok sasaran, kementerian/lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab, penyedia layanan yang dilibatkan, prosedur pokok dan ringkas) (wajib); (wajib) ; Gamba ambarr Alur Alur pembe pemberi rian an ban bantua tuan n (ali (alirran uan uang g dan dan baran barang/ g/ jasa) jas a) dari dar i mulai mu lai pemer pe merin intah tah pusat pu sat hingg hin ggaa kelo ke lompo mpok k sasaran (optional (optional ). ).





























•

Display Def inisi dalam Rantai Nilai (Transfer (Transfer,, Distribusi, Pelaporan dan Mekanisme Komplain). • Display Alur Display Alur Fasilitasi Fasilitasi (optional (optional ). ). 3. Alat-alat Alat-alat fasilitasi fasilitasi forum: forum: kerta kertass plano plano,, kerta kertass metapl metaplan, an, spidol, white board .

4. Ruang Ruang perte pertemua muan n denga dengan n dindi dinding ng yang yang cukup cukup untu untuk k menempel kertas-kertas metaplan dan kertas plano dalam jumlah jumlah yang banyak; banyak; serta serta tempat tempat duduk duduk peserta peserta yang yang diatur diatur sedemikian rupa sehingga semua peserta saling berhadaphadapan (model U atau melingkar). 5. Lap Laptop dan LCD. Alat sebagai pendukung kegiatan tersebut harus disiapkan sebaik mungkin karena kelengkapan alat-alat tersebut seringkali menentukan keberhasilan fasilitasi. c. Pen enyi yiap apan an Pes eser ertta Satu hal yang perlu diperhatikan mengenai peserta adalah adal ah perlu dipastikan bahwa komposisi peserta berasal tiga stakeholder y stakeholder yaa n g b e r b e d a , k a r e n a keb ke b e ra d a a n m u l t i stakeholder waj stakeholder wajib ib dalam dal am pendek pen dekatan atan ASM ini. ini . Inilah Ini lah yang membedakan audit sosial multistakeholder ini dengan audit sosial konvensional.

Para aktor dalam audit sosial multi-stakeholder (ASMS)





























dari pemerintah adalah mereka yang berperan sebagai pembuat kebijakan dan pentransfer dana. Kelompok peserta juga berasal dari penyedia layanan.Kelompok dari penyedia layanan ini merupakan kelompok pelaksana program, biasanya unsur kelompok ini terdiri dari berbagai bagian seperti, dinas terkait, BUMN, Badan pemerintah (Bulog), sekolah, perangkat di kecamatan, perangkat di kelurahan. Kelompok peserta yang lain berasal dari masyarakat penerima manfaat, yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat misalnya petani dan penerima beras miskin. Kriteria penentuan peserta menjadi penting agar forum audit menghasilkan keputusan yang dapat diterima semua pihak. Kriteria peserta adalah: •

Mema Memaha hami mi progr program am bant bantua uan n sosia sosiall pemeri pemerint ntah: ah: baik baik memahami sebagai pelaku kebijakan, bagian dari pelaksana program maupun sebagai penerima manfaat yang merasakan dampak program. program. • Dapa Dapatt meng mengemuk emukak akan an pend pendapa apatt di forum forum;; dal dalam am hal ini ini tidak perlu jago berbicara, tetapi misalnya cukup mampu menceritakan apa yang dialaminya. • Menget engetahu ahuii perm permas asala alahan han yang yang terjad erjadii di di masy masyar araka akatt selama pelaksanaan program; • Repr Repres esen enta tata tasi si dar darii kelom kelompo pok k yang yang diw diwak akil ilin inya ya (wal (walau aupu pun n





























Komposisi

Asal

1/1/1

Pemerintah / Kementerian/ Lembaga

2/2/3

Penyedia Layanan (Dinas, Sekolah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, RT, dll)

3/4/5

Penerima Manfaat (masyarakat)

1/2/2

Wartawan/ Media/ LSM

1/1/1

Akademisi/ Akademis i/ Pengamat

peserta tidak sama antar satu dengan lainnya, lainnya , hal ini bertujuan memberi kelonggaran ke peserta dalam menentukan kebutuhan peserta dengan kondisi yang terjadi di daerah audit sosial. Komposisinya lalu dilipatgandakan sesuai dengan kebutuhan forum yang berjumlah berj umlah sekitar 25-30 an peserta setiap forum audit sosial. Contoh komposisi peserta pada suatu audit sosial untuk program bantuan sosial pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut: 1. Mana Manaje jerr BOS BOS Din Dinas as Pen Pendi didk dkan an dan dan Keb Kebud uday ayaan aan





























9. 10. 11. 12. 12. 13.

Komite Se Sekolah Oran Orangt gtua ua mur murid id Warta artawan wan media media lokal lokal LSM lo lokal Akademisi isi

d. Titik Titik Kr Krit itis is Per ersi siap apan an Pada saat persiapan audit sosial, pada umumnya ada saat kritis menjelang pelaksanaan audit sosial, dimana jika itu terjadi dapat menggagalkan pelaksanaan audit sosial. Karena itu harus bisa diantisipasi dan dideteksi sejak dini terjadinya risiko tersebut. Beberapa titik kritis antara lain adalah:

•

•

Pese Peserta rta yang yang memba membata talk lkan an kehad kehadira irany nya, a, cara cara men menga gant ntiisipasi dengan meminta peserta melakukan konfirmasi kehadiran H-3 pelaksanaan, dan tim panitia juga harus tetap memastikan kehadiran peserta sesuai yang direncanakan. Tempa empatt pel pelak aksa sana naan an.. Lokas Lokasii pela pelaks ksan anaa aan n dic dicari ari yang yang representatif, jika harus menginapkan peserta maka bisa mencari lokasi di luar kota, agar peserta bisa fokus. Jika harus lokasinya di dalam kota, maka panitia bisa memastikan jika peserta tidak pulang dan dapat mengikuti secara penuh.





























undangan telah disampaikan sesuai dengan target peserta. Setalah undangan diterima peserta maka panitia melakukan jemput bola unutk mengonfirmasi kehadiran peserta, jika ada peserta yang berhalangan maka panitia sesegera mungkin mencari pengganti agar kuota peserta tetap terpenuhi. 2. Memul Memulai ai Fasilita Fasilitasi si Audit Sosi Sosial al Multist Multistakehol akeholder der

Pada hari H yang telah ditentukan panitia setidaknya telah siap dengan hadir terlebih dahulu di tempat lokasi untuk menyiapkan keperluan peserta dan untuk mengurangi demam panggung para panitia. Kegiatan-kegiatan untuk memulai ASMS dalah: 1) Pemb Pembuk ukaa aan/ n/sa samb mbut utan an-s -sam ambu buta tan n (situational, optional ) Untuk mengawal kegiatan audit sosial maka dilakukan pembukaan dalam bentuk sambutan-sambutan. Pidato pembukaan ini biasanya isinya diserahkan kepada si calon pemberi pidato. Sambutan dimaksudkan sebagai pertanda per tanda bahwa kegiatan audit sosial resmi dimulai, sedangkan yang memberi sambutan tidak perlu banyak-banyak, maksimal 2 orang yang dianggap panitia berkepentingan atau berkompeten ber kompeten misalnya kepala dinas dan ketua DPRD, dll.































menuliskan namanya di sebuah kertas yang telah disiapkan panitia dan ditempatkan di depan meja duduk peserta, agar peserta yang lain atau fasilitator yang lupa dapat membacanya kembali. 3. Kesep esepak akat atan an Forum orum (waj (wajib ib)) Selanjutnya fasilitator memimpin kesepakatan forum, kesepakatan ini digali dari peserta bertujuan agar forum yang akan berjalan tertib, disiplin dan saling menghargai diantara peserta. Kesepakatan yang diambil antara lain : jadwal kegiatan, istirahat forum, tata cara ca ra ijin, jam mulai dan berakhir tiap sesi. 3. Ko Kont ntek ekst stua uali lisa sasi si

Agar Ag ar pese pe sert rtaa dapa da patt meng me ngik ikut utii audi au ditt sosi so sial al ini, in i, haru ha russ dilakukan kontekstualisasi terlebih dahulu. Kontekstualisasi dilakukan dalam bentuk:































Sebagai catatan penting, perlu dijelaskan pada peserta bahwa obyek yang akan dinilai/diaudit dalam ASMS ini bukan pada keseluruhan program, juga bukan pada hasil/ impact dari program. Fokus ASMS ini pada pelaksanaan pada pelaksanaan program bantuan sosial. Lebih khusus lagi perhatian ASMS ASM S ini adalah ada lah pada pad a arus ar us belanj bel anjaa progr pr ogram am dan arus ar us pertanggung-jawaban/kinerja program. Penjelasan bisa didukung alat peraga yang telah disediakan atau menggunakan materi dalam bentuk presentasi power presentasi power point, point , dalam menyampaikan penjelasan umum ini fasilitator tidak perlu membuka sesi tanya jawab agar waktu mencukupi untuk sesi berikutnya. 2) Penjel Penjelasan asan Konsep Integritas dan Akuntabilitas Akuntabilitas Penjelasan mengenai integritas dan akuntabilitas dimaksudkan dimaksudk an agar peserta memahami konsep integritas integri tas dan akuntabilitas dari suatu program bantuan sosial yang akan dinilainya. Konsep integritas dan akuntabilitas tersebut































Gambar 3.2 Konsep Integritas dan Akuntabilitas































Gambar 3.3 Relasi pelaku dalam Rantai R antai Nilai

Untuk menjelaskan bagaimana memahami Rantai Nilai































4) Penje Penjellasan Matrik Matrikss Peni Penillaian Penjelasan mengani Matriks Penilaian ini dilakukan untuk mengantar peserta masuk ke tataran lebih teknis dari audit sosial ini. Dengan memahami Matriks Penilaian, peserta akan dapat melaksanakan Audit Sosial Multistakeholder ini. Untuk menjelaskan Matriks Penilaian ini, gunakan Gambar 3.4 di bawah ini. Kerangka Integritas dan Akuntabilitas

i a l i N i a t n a R s i s i l a n A

n a n p a u k k j a u i c b e e K K

Transfer Distribusi Pelaporan

r o k S

s n a a t i k v a i t j k i e b f e E K

r o k S

t a k a r s a e y s s k a A M

r o k S

































Skor hanya dibatasi 1-4 dengan tujuan agar ekspektasi nilai tidak terlalu tinggi dan angka tidak diidentikkan dengan just ju stif if ikasi ik asi.. Penggun Peng gunaa aan n skor sko r genap gena p dima di maksu ksudka dkan n agar aga r pemilihan skor tidak terjadi kecenderungan untuk memilih skor tengah –terutama pada situasi yang kurang tegas menunjukkan kondisi baik atau a tau buruk. Maka pola skoring ditentukan sebagai berikut: Skor

Arti

1

Tidak Ideal

2

Kurang

Penjelasan Kondisi fakta yang sama sekali tidak memuaskan Hampir semua komponen tidak





























































c) Konf Konfirm irmas asii pem pemaha ahama man n ke ke pese pesert rtaa •

Fasili asilita tato torr dihar diharap apka kan n mel melak akuk ukan an kon konff irmasi irmasi pema pemaham haman an ke peserta mulai penjelasan yang awal hingga cara berdiskusi, tetapi tidak dengan membuka tanya jawab agar wakt wa ktun unya ya menc me ncuk ukup upii untu un tuk k sesi ses i beri be riku kutny tnya. a. Jika Ji ka ada ad a peserta yang memang kurang paham maka fasilitator f asilitator bisa menjawabnya secara singkat dan padat.

•

Kon onff irma irmasi si pem pemah aham aman an ke ke pes peser erta ta ini ini perlu perlu dila dilaku kuka kan n agar mempermudah setiap proses diskusi dan peserta memahami maksud dan tujuan melakukan audit sosial integritas akuntabilitas akuntabilitas ini. ini .































b) Eksp Eksplo lora rasi si Fakta akta •

Sete Setela lah h pes peser erta ta mema memaha hami mi pert pertan anya yaan an kunc kuncin inya, ya, maka maka fasilitator meminta peserta untuk mengungkapkan faktaf akta ditemui, didengar, atau diketahui diketahui sebanyak-banyaknya. Fakta-fakta dikumpulkan oleh fasilitator sebanyak banyaknya tanpa ditolak atau dibantah oleh fasilitator, agar semua peserta dapat mengungkapkan fakta apapun yang sesuai dengan pertanyaan kunci. Kalaupun ada f akta yang ya ng diung di ungkap kapka kan n pese pe sert rtaa teta te tapi pi tida ti dak k sesu se suai ai dengan den gan pertanyaan kunci, maka fasilitator dapat mencatatnya di kertas lain untuk dibahas ketika fakta tersebut sesuai dengan pertanyaan kuncinya.































d ) Kon onse sens nsus us Fakt akta (Short (Short List) List) • Sete Setelah lah daft daftar ar panja panjang ng fakta fakta dituli ditulis, s, maka maka selan selanjut jutny nyaa f asili-tator asili-tator memfasilitasi peserta unutk menyepakati menyepakati fakta f akta yang disepakati forum menjadi daftar daftar fakta pendek (short (short list). list). • Sebu Sebuah ah fakta fakta yang yang dimun dimuncul culkan kan lalu lalu didis didiskus kusika ikan n jika jika ada peserta yang menganggap fakta tersebut tidak sesuai, maka peserta lain bisa mendebatnya dengan fakta lain tetapi tidak bisa mendebat fakta dengan asumsi, opini, persepsi atau perkiraan saja. Artinya fakta hanya bisa didebat dengan fakta sampai menghasilkan fakta yang disepakati bersama.

































yang sesuai. Hal ini dilakukan supaya antara konsensus fakta dan skor bisa sesuai. • Pada Pada tahap tahap ini ini fasili fasilita tato torr harus harus mampu mampu memfasi memfasilit litas asii forum untuk menyepakati satu skor menjadi konsensus skor. • Hal Hal lain lain yang yang perl perlu u dihi dihind ndari ari adalah adalah pada pada taha tahap p ini ini tidak tidak lagi membahas fakta, f akta, karena fakta sudah disepakati disepakati di tahap































perbaikan usulannya dan ditujukan ke pihak mana. Usulan perbaikan ini sifatnya lebih teknis untuk memperbaiki program bantuan sosial pemerintah. b) Usul Usulan an Reko Rekome mend ndas asi. i. Usulan rekomendasi juga perlu digali dari peserta, caranya dengan meminta peserta mengusulkan rekomendasi. Usulan rekomendasi rekomendasi sifatnya sif atnya lebih untuk perbaikan sistem































audit sosial ini. Dengan demikian berakhirlah pelaksanaan audit sosialMulti-Stakeholder sosialMulti-Stakeholder ini. BAGIAN BAGI AN 2: TAHAP TAHAP PENGOL PEN GOLAHAN AHAN DATA DATA

Pengolahan data skor pada ASMS (Audit Sosial MultiStakeholder) adalah agar skor dan daftar dapat diinterpretasikan sehingga akan menggambarkan tingkat dan kondisi































Eksistensi Kebijakan

Efektifivas Kebijakan

Akses Masyarakat

Transfer

3,1

2,6

1,9

Distribusi

3,4

2,5

2,2































No.

Kota

Eksistensi Peraturan

Efektivitas Pelaksanaan

Akses Masyarakat

1

Gresik

3

2

2

2

Lombok Barat

4

3

2

3

Solo

4

3

3

































Contoh lain adalah menghitung Skor untuk Komponen































Perhatikan Matriks Penilaian dalam Gambar 3.9 di bawah.































TABEL INTERPORETASI SKOR































Langkah-langkah untuk melakukan Interpretasi Skor































Daerah (kompulan Komponen-Komponen Penilaian)































































































































































































































































































































Manual ASMS-Audit Sosial Multi Stakeholder

Recommend Documents