Pertanyaan : 1. Apa manfaat manfaat sistem sistem jaminan jaminan Halal Halal ? Sebut Sebut dan jelask jelaskan an minimal minimal 4 point. point. Manfaat penerapan SJH adalah : Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal Hal ini dim dimaksu aksudka dkan n aga agarr den dengan gan sis sistem tem jam jamina inan n hal halal al per perusa usahaa haan n mem memili iliki ki prosedur baku sebagai wujud pengendalian terhadap jalannya operasional proses produksi halal di perusahaan tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya pedoman ini maka seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk mencapai kehalalan dari suatu produk. Pedoman yang dibuat berupa manu ma nual al sis siste tem m ja jami mina nan n ha hala lall ya yang ng te tela lah h me mele lewa wati ti au audi ditt ha hala lall in inte tern rnal al da dan n mendapat pengesahan dari MUI. Menjamin kehalalan produk selama berlakunya Sertifikat Halal MUI Sistem Sis tem jam jamina inan n hal halal al dap dapat at men menjam jamin in keh kehala alalan lan pro produ duk k dik dikare arenak nakan an sem semua ua sistemnya sistemn ya secara keselu keseluruhan ruhan sudah diaudit dan diakr diakreditas editasii Halal oleh MUI mulai dari bahan, alat, proses, dll.Sehingga Kalau ada salah satu saja yg saat diaudit diaud it tidak halal, maka Sistem Jaminan Halalnya Halalnya juga batal untuk disahkan. disahkan. Sehingga sistem jaminan halal menjadi mutlak diperlukan setelah sertifikasi halal MUI didapatkan sebagai kontrol saat terjadi perubahan-perubahan yang mungkin mempengaruhi kehalalan suatu produk seperti : perubahan manajemen, kebijakan, formulasi, bahan, proses maupun keluhan dari konsumen. Memberikan Jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat. Dengan Denga n didap didapatkann atkannya ya sistem jaminan halal khususnya bagi perusa perusahan han dapat menghilangkan kegundahan masyarakat muslim khususnya akan kemungkinan terjadinya titik kritis pada bahan baku, proses produksi, alat, penyimpanan di gudang, distribusi dan transportasi produk. Hal ini dikarenakan setiap tahap pada semua aspek diatas sudah melewati serangkaian proses audit halal internal dan mendapat pengesahan dari LPPOM MUI Menceg cegah ah terj terjadi adinya nya kas kasusus-kas kasus us yan yang g ter terkai kaitt den dengan gan pen penyim yimpan pangan gan yan yang g Men menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal. Sistem Sis tem jam jamina inan n hal halal al jug jugaa dap dapat at men mengon gontro troll ata atau u men mengen gendal dalikan ikan terj terjadi adinya nya kas asus us-k -kas asu us ya yan ng te terk rkai aitt de deng ngan an pen enyi yim mpa pan nga gan n yan ang g men eny yeb ebab abk kan ketidakhala ketid akhalalan lan produ produk, k, dikar dikarenakan enakan setiap terjadi perub perubahan-p ahan-perubah erubahan an yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk seperti : perubahan manajemen, kebi ke bija jaka kan, n, fo form rmul ulasi asi,, ba baha han, n, pr pros oses es ma maup upun un ke kelu luha han n da dari ri ko kons nsum umen en ak akan an dilakukan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang telah disusun, diaudit dan disahkan oleh MUI yang pastinya berarti SOP tersebut telah memiliki sistem jaminan halal. Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan Dengan sistem jaminan halal maka akan terhindarkan dari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat bersertifika t halal yang menyebabkan kerugian perusahaan karena segala urut ur utan an pr pros oses es un untu tuk k me memp mpero eroleh leh pe peng ngesa esaha han n si siste stem m ja jami mina nan n ha hala lall te telah lah dila di laksa ksana naka kan n ya yang ng ak akhi hirn rnya ya be beri rimb mbas as pa pada da pe peni ning ngka kata tan n ke keun untu tung ngan an ba bagi gi perusahan sebagai produsen yang memproduksi memproduksi produk-produk yang halal. Me Meni nin ngka katk tkan an kep eper erca cay yaa aan n kon onsu sume men n at atas as ke keh hal alal alan an pro rodu duk k yan ang g dikonsumsinya. Sistem jaminan halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsinya karena dikeluarkan oleh lembaga resmi sertifikasi halal ha lal da dari ri pe peme meri rint ntah ah ya yait itu u LP LPPO POM M MU MUII seh sehin ingg ggaa ti ting ngka katt ke kepe perca rcaya yaan an masyar mas yaraka akatt mus muslim lim aka akan n keh kehalal alalan an sua suatu tu pro produk duk men mening ingkat kat dan kon konsum sumen en menjadi yakin dan merasa aman saat mengkonsumsi produk tersebut. Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama sama menjaga kesinambungan produksi halal
Dengan sistem jaminan halal dapat meningkatkan kesadaran dari pihak internal halal perusahaan termasuk didalamnya mulai dari bagian manajemen puncak, quality assurance (QA) / quality control (QC), bagian pembelian, bagian R & D, bagian produksi, dan bagian pergudangan sehingga diharapkan setiap ada perubahan yang dapat menyebabkan penyimpangan terhadap ketidakhalalan suatu produk dalam semua bagian tadi dapat dihindari. Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat (customer satisfaction). Sistem jaminan halal merupakan suatu bentuk reward dari pemerintah dan pengakuan dari masyarakat karena telah melaksanakan serangkaian prosedur yang telah ditentukan atas usaha-usaha dari perusahaan untuk mencapai kehalalan suatu produk dan menjaga kesinambungan sertifikat sistem jaminan halal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan produk-produk yang dihalalkan dalam islam.
2. Bagaimana kriteria sebuah perusahaan siap dilakukan audit halal? Kriteria sebuah produsen siap untuk dilakukan audit implementasi SJH: 1. Perusahaan memiliki manual Sistem Jaminan Halal standar 2. Perusahaan memiliki Tim Auditor Halal Internal dan mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sedikitnya selama 6 bulan 3. Perusahaan Telah melakukan audit internal Sistem Jaminan Halal 4. Perusahaan Telah menyerahkan minimal 3 kali laporan berkala pada masa waktu Sertifikat Halal sebelumnya (untuk perpanjangan) 3. Bagaimana metode penilaian implementasi sistem jaminan halal? metode penilaian implementasi sistem jaminan halal :
Prinsip yang dinilai : • • • • •
Upaya perusahaan dalam mengikuti semua ketentuan LPPOM MUI Upaya perusahaan dalam pemenuhan semua persyaratan administrasi Kesesuaian SOP perusahaan dengan prinsip-prinsip SJH Kecocokan antara pedoman manual dan implementasi SJH di perusahaan Kemampuan sistem dalam menjamin kehalalan produk
Jenis penilaian yang terkait dokumentasi dan implementasi : • • • • •
Ketersediaan Dokumen (sesuai persyaratan dalam proses sertifikasi halal) Penilaian kecukupan dan kesesuaian Manual SJH (On DeskAppraisal) Audit Lapang (Implementasi) Evaluasi dan penilaian dalam Rapat Auditor Kategorisasi pelaksanaan SJH
Perusahaan yang dinilai harus sesuai dengan syarat kriteria perusahaan yang siap untuk dilakukan audit implementasi SJH
Kemudian kinerja pelaksanaan SJH di Perusahaan akan dinilai oleh LPPOM dengan pengkategorian yaitu baik, cukup, kurang dan tolak
Penghargaan (reward) untuk perusahaan berupa hasil penilaian pelaksanaan SJH akan diberikan kepada perusahaan oleh LPPOM MUI dalam bentuk Status SJH dan Sertifikat SJH. Status SJH akan diterbitkan setelah pelaksanaan audit SJH, sedangkan sertifikat SJH akan diterbitkan jika perusahaan telah mendapatkan
Status SJH dengan kategori A dua kali berturut-turut. Masa berlaku Sertifikat SJH 1 tahun. 4. Mengapa sistem penilaian jaminan halal perlu dilakukan on desk appraisal sebelum dilakukan visitasi? sistem penilaian jaminan halal perlu dilakukan audit administrasi (on desk appraisal) sebelum dilakukan visitasi untuk melihat kelengkapan dan isi dari manual SJH yang telah dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari manual SJH minimal dan manual SJH standar apakah telah mencapai kecukupan dan kesesuaian dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI untuk kemudian saat visitasi perusahaan dilakukan pencocokan terhadap hal-hal yang telah didokumentasi oleh perusahaan dalam manual SJH tersebut apakah penerapannya sudah sesuai dengan manualnya ataukah belum sehingga dari hal tersebut perusahaan dapat dinilai tingkat pencapaian penerapan SJH nya. 5. Bagaimana kriteria hasil sertifikasi Halal? Jelaskan masing masing kriteria. Kriteria hasil sertifikasi Halal : kriteria SJH sebagai berikut : 1.1 Kebijakan Halal
Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan ( stake holder ) perusahaan. 1.2 Tim Manajemen Halal
Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis dan memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas. 1.3 Pelatihan dan Edukasi
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan harus dilaksanakan minimal setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan dan harus mencakup kriteria kelulusan untuk menjamin kompetensi personel. 1.4 Bahan
Bahan tidak boleh berasal dari : Babi dan turunannya, Khamr (minuman beralkohol), Turunan khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, Darah, Bangkai, dan Bagian dari tubuh manusia. 1.5 Produk
Merek/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Produk retail dengan sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi. 1.6 Fasilitas Produksi
Lini produksi dan peralatan pembantu tidak boleh digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi atau turunannya.
1.7 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis (seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, produksi, dll), disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan yang menjamin semua bahan, produk, dan fasilitas produksi yang digunakan memenuhi kriteria. 1.8 Kemampuan Telusur (Traceability)
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang disetujui dan dibuat di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria fasilitas produksi. 1.9 Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang terlanjur dibuat dari bahan dan pada fasilitas yang tidak memenuhi kriteria. 1.10 Audit Internal
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH yang dilakukan secara terjadwal setidaknya enam bulan sekali. Hasil audit internal disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit dan pihak ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. 1.11 Kaji Ulang Manajemen
Manajemen Puncak harus melakukan kajian terhadap efektifitas pelaksanaan SJH satu kali dalam satu tahun atau lebih sering jika diperlukan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas.
