Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar |1

Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar |1

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Tinjauan Teori Manajemen keuangan pendidikan sekolah dasar ialah segenap usaha dalam

rangka

perencanaan

sumber-sumber

keuangan,

pembukuan

penggunaan keuangan, pemeriksanaan keuangan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara efektif dan efisien sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Ruang lingkup sekolah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Membuat rancangan anggaran (budgeting) sekolah. Setiap tahun kepala sekolah dibantu oleh guru dan Komite sekolah harus membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). Rencana ini harus disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah Sekolah, RAPBS atau RKAS. 2. Melakukan pembukuan (accounting) penggunaan keuangan sekolah. Sebagai bendaharawan sekolah, kepala sekolah memiliki tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang kekayaan negara, maka perlu membukukan sebagai pedoman dasar dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya. 3. Melakukan pemerikasaan (auditing) keuangan sekolah. Karena pekerjaan kepala sekolah menyangkut kekayaan negara, sehingga setiap saat keadaannya harus siap diperiksa dan keadaannya selalu cocok dengan kenyataannya. 4. Pelaporan

dan

pertanggungjawaban

pertanggungjawaban

keuangan

keuangan.

merupakan

Pelaporan

tahap

akhir

dan dari

pengelolaan keuangan. Penggunaan anggaran dan keuangan sekolah, dari sumber manapun, apakah itu dari pemerintah, ataupun dari masyarakat perlu didasarkan pada


prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan. Implementasi prinsip-prinsip pada penyusunan anggaran pendidikan sekolah, maka sumber dana sekolah, seharusnya tidak hanya diperoleh dari anggaran dan fasilitas dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tetapi juga diperoleh dari sumber dana dari masyarakat. Dengan demikian peran serta masyarakat dalam bidang masyarakat penyelenggaraan pendidikan dapat dioptimalkan sesuai dengan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah harus menerapkan prinsip anggaran berimbang, yaitu rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang, diupayakan tidak menjadi anggaran pendapatan minus. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyususnan RAPBS sebagai berikut: 1) menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, 2) menyusun rencana berdasarkan skla prioritas pelaksanaannya, 3) menentukan program kerja dan rincian program, 4) menetepkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program, 5) menghitung dana yang dibutuhkan, dan 6) menentukan sumber dana untuk membiayai rencana. Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah, paling tidak harus memuat 6 hal informasi sebagai berikut: 1. Informasi rencana kegiatan: sasaran, uraian rencana kegiatan, penanggungjawab, rencana baru atau lanjutan. 2. Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program 3. Informasi kebutuhan: barang/jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan. 4. Data kebutuhan harga satuan, jumlah biaya yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan


5. Jumlah anggaran: jumlah anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencan kegiatan, dan total anggaran untuk seluruh rencana kegiatan periode terkait, dan 6. Sumber dana: total sumber dana, masing-masing sumber dana yang mendukung pembiayaan program. Dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama dengan anggarannya, bisa kurang atau lebih dari jumlah yang telah dianggarkan. Perbedaan ini harus dianalisis faktor penyebab dan apabila terjadi revisi RAPBS masih dapat berjalan. Perbedaan antara realisasi pengeluaran dengan anggarannya dapat terjadi karena sebab berikut: 1. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran 2. Terjadinya penghematan atau pemborosan 3. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang telah di programkan 4. Adanya perubahan perubahan harga yang tidak terantisipasi 5. Penyusunan anggaran yang kurang tepat. Managemen keuangan harus digunakan sesuai dengan kepentingan sekolah beserta warga sekolah agar dalam pelaksanaan pengembangan keuangan dapat terealisasi dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, kepala sekolah dan komite sekolah diharapkan mampu mengelola keuangan dengan tepat agar menunjang pendidikan di sekolah tersebut. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti antara lain. Akuntabilitas sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (answerability),

yang

(responsibility), dapat

dipersalahkan

mempunyai ketidakbebasan (liability).

yang

dapat

dipertanyakan

(blameworthiness)

dan

yang


Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan.

Akuntabilitas

dapat

digambarkan

sebagai

sebuah

pertanggungjawaban kepentingan atau sebuah kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan tiap tindakan dan keputusan agar dapat disetujui maupun ditolak bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan Dengan

demikian

akuntabilitas

pada

dasarnya

merupakan

suatu

pertanggung jawaban kepada pihak-pihak terkait tentang tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas tidak hanya pertanggungjawaban secara administrasi, tetapi juga pertanggungjawaban secara substantif yang akan melihat apakah penggunaaan uang sudah dilakukan secara tepat sesuai dengan tujuan, fungsi dan kebutuhan sekolah. Akuntabilitas dari manajemen sekolah dapat dicapai antara lain melalui Laporan Keuangan Terpadu karena keterpaduan memungkinkan dihindarinya pencatatan ganda oleh sekolah. Prinsip Laporan Keuangan Terpadu Penyusunan Laporan Keuangan Terpadu dalam kegiatan ini hanya memasukkan “dana yang dikelola” oleh sekolah. Adapun dana yang tidak dikelola sekolah (tetapi dikelola oleh Komite dan atau Yayasan) disajikan secara tersendiri. Yang dimaksud “dana dikelola” disini adalah bahwa pengeluaran dan pengadministrasian dana tersebut menjadi otoritas sekolah. Dana tersebut tidak sekedar dipungut, diadministrasikan sekolah tetapi penggunaannya juga menjadi otoritas sekolah. Dimana sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Laporan Keuangan Terpadu sebagai berikut : 1. Mencatat Semua Pengeluaran untuk kegiatan di sekolah yang didanai dengan berbagai sumber dana. Sesuai dengan namanya laporan ini mengkonsolidasikan seluruh pemasukan dan pengeluaran uang untuk


keperluan sekolah, baik investasi maupun operasional. Termasuk dalam pemasukan sekolah adalah dana dari pemerintah daerah tingkat I dan II serta pemerintah pusat, baik yang bersifat rutin maupun proyek, dana dari orang tua atau masyarakat, atau penghasilan sekolah lainnya. Untuk sekolah atau madrasah besarnya gaji pegawai (pendidik dan tenaga kependidikan) yang akan diterima sebaiknya juga dimasukkan sebagai unsur penerimaan maupun pengeluaran. 2. Pencatatan disertai dengan bukti yang sah. Dalam penyusunan LKT Pencatatan yang dilakukan harus disertai bukti yang sah. Pengeluaran harus dilakukan pada harga yang wajar serta barang yang diperoleh dapat dibuktikan keberadaan dan penggunaannya. 3.

Mencatat kesesuaian antara anggaran dan realisasi. Sejalan dengan akuntabilitas, penerimaan dan khususnya pengeluaran sedapat mungkin sesuai dengan yang dianggarkan. Kalau ada realisasi pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, perlu ada penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

4.

Sederhana. LKT disusun dalam format yang sederhana agar dapat dibaca dan dimengerti, bahkan untun orang awam sekalipun. Kesederhanaan bentuk laporan juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya multi interpretasi.

Sumber Dana Dana yang diterima oleh sekolah berasal dari beberapa sumber, berbedabeda menurut jenjang dan jenis sekolah. Beberapa variasi sumber pendanaan sekolah dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Biaya Operasional Sekolah (BOS); Untuk Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sumber pendanaan umumnya hanya berasal dari satu sumber yaitu berasal dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah). 2.

APBD Kabupaten/Kota; Di beberapa Kabupaten/Kota ada pula kebijakan memberikan dana ke sekolah (SMP/MTs dan SD/MI) yang berasal dari


APBD II. Penamaan pemberian dana tersebut bermacam-macam ada yang menyebut dana operasional rutin, dana operasional sekolah (DOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan sebagainya. 3.

Komite Sekolah/Orang Tua; Di beberapa sekolah sumbangan orang tua murid bahkan lebih besar dibanding dengan sumber dana lain.

4.

Yayasan; Untuk SD/MI dan SMP/MTs Swasta, sumber dana selain berasal dari BOS, ada juga yang berasal dari Yayasan.

5.

Sumber lain; Yang dimaksud dengan sumber lain adalah sumber dana yang berasal dari pihak lain yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan atau dari lembaga internasional yang membantu.

2.2 Paparan Hasil Observasi/Wawancara di Sekolah  Apakah yang dimaksud manajemen keuangan? Manajemen keuangan sekarang ada dua yaitu manajemen tertulis dan tidak tertulis, yang tertulis dalam bentuk laporan dan SPJ sedangkan manajemen tidak tertulis seperti kita membeli bakso maka tidak perlu ditulis dalam bentuk laporan.  Apakah ada rencana keuangan disekolah dasar? Ada yaitu namannya RKAS (rencana kegiatan anggaran sekolah)  Apakah ada procedural dalam pengesahan RKAS? Pengesahannya sesuai dengan otonomi sekolah yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan dengan seluruh warga sekolah terutama komite sekolah.  Setelah RKAS disahkan dan digunakan untuk oprasional sekolah apakah keuangan itu dikendalikan oleh kepala sekolah ataukah oleh bendahara sekolah? Bendahara yang memegang uang namun kepala sekolah mengetahui apa saja yang akan dianggarkan dalam kegiatan dan kepala sekolah sebagai pengawas keuangan tersebut atau financ controling.  Adakah sumber dana yang masuk ke sekolah selain dari pemerintah misalnya masyarakat?


Tidak ada namun apabila ada orang tua murid untuk bersedia menyumbang itu diperbolehkan tetapi kenyataannya orang tua murid yang mampu mengaku tidak mampu sehingga dana kita hanya dari dana BOS.  Bagaimana jika realisasi anggaran tidak sesuai dengan rencana kegitan anggaran sekolah ? Ada berita acara, misalkan beli semen tiga karung tetapi tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatannya maka membuat berita acara yang disetujui dan ditandatangani oleh kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah.  Apakah anggaran uang kas tahun yang lalu, anggaran digunakan dalam pembangunan sekolah? Tidak, karena sekolah sudah mendapatkan dana dari pemerintah untuk pembangunan sekolah.  Apakah harapan ibu untuk pemerintah? Bantuan dari pemerintah diharapkan lancar. Dana BOS diharapkan ditambah. Agar dapat membantu pembangunan sekolah. Jika ada pengangkatan sukuan, diharuskan tidak melebihi 20% dari anggaran BOS.  Apakah terdapat uang kas dari guru-guru? Ya ada, itu termasuk dalam anggaran sosial. Ada juga untuk siswa yaitu anggaran kesiswaan.

2.3 DiskusiHasil Observasi Menurut kami dari apa yang telah dipahami pada teori yaitu sumber dana itu tidak hanya dari pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti dalam bentuk BOS atau bantuan yang lain semisal BSM, tetapi juga dari masyarakat yang mampu secara finansial dan bersedia menyumbang guna untuk pengembangan sekolah. Ketika kami mewawancarai narasumber Dra. Mien Endang Tri Yuliani selaku Kepala SDN Sumbersari 3 menyatakan tidak ada sumbangan dari masyarakat yang mampu secara finansial untuk pengembangan sekolah dan dianggap ketika sekolah meminta dana maka sekolah tidak menyelenggarakan pendidikan secara gratis dan harus bebas dari pungutan.


Fenomena yang terjadi adalah siswa siswi yang orang tuanya mampu mengaku tidak mampu sehingga sekolah juga merasa kesulitan ketika dana untuk pengembangan sekolah kurang secara administrtif. Padahal dana yang diberikan oleh pemerintah hanyalah standart pelayanan minimal(SBM), sehingga ketika kami bertanya bagaimana pengembangan sekolah sementara dananya kurang maka dana dari pemerintah itu sedapat mungkin untuk mencukupi kebutuhan sekolah. Selain itu guru PNS di SDN Sumbersari 3 itu sedikit menyebabkan guru sukwan banyak mengajar, sehingga anggaran untuk gaji sukwan juga menjadi pertimbangan dengan menetapkan sekolah boleh mengangkat sukwan apabila gaji sukwan tidak boleh lebih dari 20% dari anggaran. Dari observasi di SDN Sumbersari 3 kami juga menemukan beberapa kendala diantaranya ketika kami memulai diskusi untuk menanyakan mengenai manajemen keuangan di sekolah dasar Dra. Mien Endang Endang Tri Yuliani selaku kepala SDN Sumbersari 3 menyatakan bahwa keuangan sekolah tidak boleh diungkapkan pada khalayak umum. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami tidak ingin mengetahui berapa keuangan sekolah secara nominal namun kami hanya ingin mengetahui bagaimana caranya mengalokasikan sumber dana yang telah masuk ke sekolah untuk nantinya direalisasikan guna menunjang program program sekolah juga pengembangan sekolah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kami juga menyarankan kepada beliau ketika ada pertanyaan dari kami yang dirasa privasi sekolah mohon untuk tidak dijawab. Kemudian beliau mempersilakan kami untuk mewawancarai beliau selaku kepala SDN Sumbersari 3. Selain itu kami juga mendapat data bahwa untuk menunjang kebutuhan sekolah, SDN Sumbersari 3 menyewakan kantin sekolah kepada sejumlah masyarakat setempat. Selain itu guru guru juga membentuk dana social untuk membantu kebutuhan guru seperti ketika ada guru yang sakit maka dana social tersebut dapat digunakan dan dana social ini tidak ditetapkan nominal artinya guru bebas ingin memberi berapa saja.


Pada teori yang kami pahami ketika jumlah anggaran yang direalisasikan tidak sesuai dengan rencana kegiatan anggaran sekolah atau rencan anggaran dan pendapatan sekolah maka terjadi perubahan komponen program atau aktivitas apabila alokasi biaya di atas 10% dari total anggaran program yang bersangkutan dan perubahan tersebut harus segera dilaporkan secara tertulis kepada komite sekolah tetapi apabila alokasi biaya di bawah 10% maka perubahan yang demikian tidak perlu dilaporkan segera, akan tetapi cukup diberi penjelasan dalam laporan pelaksaanaan kegiatan dan keuangan sekolah. Pada observasi yang kami lakukan kami mendapat data ketika terjadi perubahan dana tersebut hanya membuat berita acara untuk dilaporkan ke komite dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, komite, dan bendahara sekolah namun tidak ada standart yang menetapkan haru kurang atau lebih dari 10%.

Manajemen Keuangan pada Sekolah Dasar |1

Recommend Documents