BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Sejarah menunjukkan bahwa bidan adalah salah satu profesi tertua di dunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan muncul sebagai wanita terpercaya dalam mendampingi dan menolong ibu yang melahirkan. Peran dan posisi bidan dimasyarakat sangat dihargai dan dihormati karena tugasnya yang sangat mulia, memberi semangat, membesarkan hati, mendampingi, serta menolong ibu yang melahirkan sampai ibu dapat merawat bayinya dengan baik. Profesi ini telah mendudukkan peran dan posisi seorang bidan menjadi terhormat di masyarakat karena tugas yang diembannya sangat mulia dalam upaya memberikan semangat dan membesarkan hati ibu-ibu. Sejak zaman prasejarah, dalam naskah kuno sudah tercatat bidan dari mesir (Siprah dan Poah) yang berani mengambil resiko membela keselamata n bayi laki-laki bangsa Yahudi (sebagai orang-orang yang terjajah bangsa Mesir) yang
diperintahkan
oleh
Fir’aun
untuk
dibunuh.
Mereka
sudah
menunjukkan sikap etika moral yang tinggi dan takwa kepada Tuhan dalam membela orang-orang yang berada pada posisi lemah, yang pada zaman modern, kita sebut peran advokasi. Dalam
menjalankan
tugas
dan
prakteknya
bidan
bekerja
berdasarkan pada pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja,
1
kode etik profesi, dan etika pelayanan kebidanan yang pada zaman modern ini, kita sebut peran advokasi. Pelayanan kebidanan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan. Selama ini pelayanan kebidanan tergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan dimana bidan bekerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter yang amat penting dalam pelayanan kebidanan. Bidan sebagai pekerja profesional dalam menjalankan tugas dan prakteknya, bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan serta kode etik yang dimilikinya. Kebidanan di Indonesia dewasa ini mulai menunjukkan progresitas dalam perkembangan karirnya. Hal ini ditunjang dengan pesatnya peningkatan jenjang pendidikan yang berpengaruh berpengaruh pada kualitas bidan tersebut. Bidan yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah bidan yang menguasai asuhan kebidanan baik secara praktis maupun teoritis. Penguasaan teori tidak kalah penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan
yang
timbul
pada
asuhan
kebidanan.
Namun
pada
kenyataannya bidan yang bekerja di masyarakat lebih memperhatikan penguasaan praktis daripada pentingnya penguasaan penguasaan teori. Peningkatan kualitas pendidikan kebidanan merupakan usaha untuk mencetak para bidan profesional yang benar-benar berkompeten dalam menangani asuhan kebidanan. Bukan hanya itu, jenjang pendidikan sangat penting untuk menentukan jenjang jabatan, dan jenjang pangkat bagi seorang pegawai negeri pada suatu organisasi, dalam jalur karir yang telah
2
ditetapkan dalam organisasinya. Dengan kata lain, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh bidan maka dapat mempermudah proses perkembangan karir bidan.
B.
Tujuan Penulisan
Untuk memperoleh informasi dan menambah wawasan kami tentang sumber etika profesi bidan dalam pelayanan kebidanan.
3
BAB II PEMBAHASAN
A.
Pengertian Bidan
Dalam bahasa inggris, kata Midwife (Bidan) berarti “with woman”(bersama wanita, mid = together, wife = a woman. Dalam bahasa Perancis, sage femme (Bidan) berarti “ wanita bijaksana”,sedangkan dalam bahasa latin, cum-mater (Bidan) bearti ”berkaitan dengan wanita”. Menurut churchill, bidan adalah ” a health worker who may or may not formally trained and is a physician, that delivers babies and provides associated maternal care” (seorang petugas kesehatan yang terlatih secara formal ataupun tidak dan bukan seorang dokter, yang membantu pelahiran bayi serta memberi perawatan maternal terkait). Definisi Bidan (ICM) : bidan adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan yang diakui oleh negara tempat ia tinggal, dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar dan atau memiliki izin formal untuk praktek bidan. Bidan merupakan salah satu profesi tertua didunia sejak adanya peradaban umat manusia. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan, yang terakreditasi, memenuhi kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk praktek kebidanan. Yang diakui sebagai seorang profesional yang bertanggungjawab, bermitra dengan
4
perempuan dalam memberikan dukungan, asuhan dan nasehat yang diperlukan selama kehamilan, persalinan dan nifas, memfasilitasi kelahiran atas tanggung jawabnya sendiri serta memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan anak.
B.
Pengertian Profesi
Profesi
adalah
pekerjaan
yang
membutuhkan
pelatihan
dan
penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, dan teknik.
C.
Bidan Sebagai Profesi
Sebagai anggota profesi, bidan mempunyai ciri khas yang khusus. Sebagaii pelayan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Bidan mempunyai tugas yang sangat unik, yaitu: 1.
Selalu mengedepankan fungsi ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
2.
Memiliki kode etik dengan serangkaian pengetahuan ilmiah yang didapat melalui proses pendidikan dan jenjang tertentu
3.
Keberadaan bidan diakui memiliki organisasi profesi yang bertugas meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,
4.
Anggotanya menerima jasa atas pelayanan yang dilakukan dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
5
Hal tersebut akan terus diupayakan oleh para bidan sehubungan dengan anggota profesi yang harus memberikan pelayanan profesional. Tentunya harus diimbangi dengan kesempatan memperoleh pendidikan lanjutan, pelatihan, dan selalu berpartisipasi aktif dalam pelayanan kesehatan. Sehubungan dengan profesionalisme jabatan bidan, perlu dibahas bahwa bidan tergolong jabatan profesional. Jabatan dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dan diatur berjenjang dalam suatu organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selain fungsi dan perannya yang vital dalam kehidupan masyarakat, jabatan fungsional juga berorientasi kwalitatif. Dalam konteks inilah jabatan bidan adalah jabatan fungsional profesional, dan wajarlah apabila bidan tersebut mendapat tunjangan profesional. Bidan sebagai profesi memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu : 1.
Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional
2.
Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik,dan etika kebidanan
6
3.
Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya
4.
Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya
5.
Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
6.
Bidan memiliki organisasi profesi
7.
Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat
8.
Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan.
D.
Kewajiban Bidan terhadap Profesinya
1.
Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya
dengan
menampilkan
kepribadian
yang
tinggi
dan
memberikan pelayanan yang bermutu pada masyarakat. 2.
Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.
Setiap bidan harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7
E.
Perilaku profesional Bidan
1. Bertindak sesuai keahliannya 2. Mempunyai moral yang tinggi 3. Bersifat jujur 4. Tidak melakukan coba-coba 5. Tidak memberikan janji yang berlebihan 6. Mengembangkan kemitraan 7. Terampil berkomunikasi 8. Mengenal batas kemampuan 9. Mengadvokasi pilihan ibu
F.
Sumber Etika Profesi Bidan 1.
Etika Pelayanan Kebidanan
a.
Pelayanan Kebidanan yang Adil Keadilan dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah aspek yang pokok dalam pelayanan bidan di Indonesia. Keadilan dalam pelayanan ini dimulai dengan : 1)
Pemenuhan kebutuhan klien yang sesuai.
2)
Keadaan sumber daya kebidanan yang selalu siap untuk melayani.
3)
Adanya
penelitian
untuk
mengembangkan/meningkatkan
pelayanan. 4)
Adanya keterjangkauan ke tempat pelayanan.
8
Tingkat ketersediaan tersebut di atas adalah syarat utama untuk terlaksananya pelayanan kebidanan yang aman. Selanjutnya diteruskan dengan sikap bidan yang tanggap dengan klien, sesuai dengan kebutuhan klien, dan tidak membedakan pelayanan kepada siapapun. b.
Metode Pemberian Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memperhatikan aspek bio, psiko sosio dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Pelayanan tersebut diberikan dengan tujuan kehidupan dan kelangsungan pelayanan. Pasien memerlukan pelayanan dari provider yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1)
semangat untuk melayani
2)
simpati
3)
empati
4)
tulus ikhlas
5)
memberikan kepuasan Setelah itu, bidan sebagai pemberi pelayanan harus
memperhatikan hal-hal seperti di bawah ini : 1)
aman
2)
nyaman
3) privacy 4)
alami
9
5)
tepat Bidan
adalah
tenaga
pelayanan
profesional
yang
memberikan pelayanan sesuai dengan ilmu dan kiat kebidanan. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien diperlukan data masukan. Data tersebut dikumpulkan dengan format pengumpul data yang didesain sesuai dengan kasus yang ada. Teknik pengumpulan data memakai metode wawancara, observasi, inspeksi, palpasi dan auskultasi serta pemeriksaan penunjang lainnya. Metode pelayanan kebidanan yang sistematis, tearah dan terukur ini dinamakan manajemen kebidanan. Langkah-langkah dari manajemen kebidanan adalah : 1)
Mengumpulkan
data,
dilanjutkan
dengan
membuat/menentukan diagnose kebidanan. 2)
Membuat perencanaan tindakan dan asuhan.
3)
Melaksankan tindakan kebidanan sesuai kebutuhan.
4)
Evaluasi. Semua langkah manajemen kebidanan didokumentasikan
sebagai aspek legal dan informasi dalam asuhan kebidanan. c.
Dokumentasi Pelayanan Kebidanan Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti bahan pustaka, baik berbentuk tulisan maupun berbentuk rekaman lainnya, seperti pita suara/cassette, video, film, gambar dan foto
10
(Suyono Trimo, 1987, hal 7).
Kegunaan dokumentasi adalah
sebagai berikut: 1)
Sebagai data atau fakta yang dapat dipakai untuk mendukung ilmu dan pengetahuan.
2)
Merupakan alat untuk mengambil keputusan, perencanaan, pengontrolan terhadap suatu masalah.
3)
Sebagai sarana penyimpanan berkas agar tetap aman dan terpelihara dengan baik. Sifat dokumentasi adalah : tertutup dan terbuka. Tertutup
artinya apabila didalamnya berisi rahasia yang tidak pantas untuk diperlihatkan, diungkapkan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Bersifat terbuka artinya, dokumentasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk menerima dan menghimpun informasi. Petugas yang bertanggung jawab untuk dokumentasi ini adalah mereka yang bertugas langsung di institusi pelayanan yang bersangkutan. Bidan sebagai provider dalam pelayanan kebidanan bertanggung jawab terhadap dokumentasi kebidanan. Aspek pelayanan yang didokumentasikan adalah semua pelayanan mandiri yang diberikan oleh bidan, pelayanan konsultasi dan pelayanan kolaborasi. Format dokumentasi kebidanan telah didesain sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh bidan. Semua format dokumentasi telah terdaftar pada register/ nomor catatanmedis
11
untuk dokumentasi rumah sakit dan sudah tercatat pada register puskesmas untuk pelayanan di Puskesmas, rumah sakit bahkan bidan Praktek Swasta. d.
Keikutsertaan Suami dalam Pelayanan Kebidanan/Kelahiran Dalam memberikan pelayanan kebidanan/kelahiran, bidan dituntut untuk mengaplikasikan beberapa disiplin keilmuan, baik ilmu sosial, psikologi, kebutuhan dasar manusia secara holistik, komunikasi serta ilmu kebidanan itu sendiri. Interaksi pasien dengan lingkungannya merupakan faktor pendukung terjadinya proses kelahiran yang fisiologis. Suami adalah orang terdekat yang menyebabkan proses kehamilan terjadi. Kehadiran suami dalam persalinan masih dianggap
janggal.
memperbolehkan
Beberapa
kehadiran
tempat
suami
dalam
persalinan proses
belum
persalinan
isterinya. Apabila ada seorang pasien yang menginginkan suaminya menuggu
pada
saat
isterinya
melahirkan,
sebaiknya
bidan
memperbolehkan dengan lebih dahulu memberikan wawasan pengertian dan penjelasan kepada suaminya dan tidak mengganggu jalannya persalinan. Sebelumnya suami pasien diberi penjelasan tentang persalinan yang meliputi: mekanisme persalinan, hal-hal yang dialaminya oleh isterinya, dan kemungkinan-kemungkinan yang
12
akan terjadi. Semua penjelasan yang diberikan oleh bidan ditindak lanjuti dengan penandatanganan informed consent . Kehadiran
suami
untuk
mendampingi
istrinya
saat
melahirkan sangat diharapkan, karena untuk memberikan dukungan kepada isterinya, agar isterinya merasa aman, nyaman dan berbesar hati, sehingga kelahiran akan berjalan lancar dan normal. Kehadiran suami akan lebih mendekatkan hubungan keluarga, yaitu antara istri, anak dan suami. Peristiwa kelahiran adalah peristiwa yang sakral dan otentik yang perlu disadari dan dihayati oleh suami, karena itu suami selalu diikutsertakan. e.
Menjaga Mutu Pelayanan Kebidanan Pelayanan kebidanan yang bermutu adalah pelayanan kebidanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kebidanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta yang menyelenggarakannya sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan profesi yang telah ditetapkan. Kode etik serta standar pelayanan profesi, pada dasarnya merupakan
kesepakatan
antara
warga
profesi
sendiri,
dan
karenanya bersifat wajib untuk dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan setiap kegiatan profesi. Dimensi kepuasan pasien dapat dibedakan atas dua macam:
13
1)
Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etik serta standar pelayanan profesi kebidanan. Kepuasan yang dimaksud pada dasarnya mencakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai : a)
Hubungan bidan dengan pasien : Hubungan antara bidan dengan pasien yang baik karena kepekaan, kepedulian dan perhatian bidan terhadap pasien yang memungkinkan bidan dapat memberikan penjelasan terhadap semua informasi
tindakan
yang
diperlukan
pasien.
Pasien
mengerti, menerima dan menyetujuinya. b)
Kenyamanan
pelayanan
:
menyelenggarakan
suatu
pelayanan yang nyaman adalah salah satu dari kewajiban etik. c)
Kebebasan
melakukan
pilihan
:
Suatu
pelayanan
kebidanan yang bermutu apabila kebebasan memilih ini dapat diberikan oleh bidan. d)
Pengetahuan dan kompetensi teknis ( scientific knowledge and technical skill ) : Makin tinggi pengetahuan dan tingkat kemampuan teknis bidan akan lebih meningkatkan mutu pelayanan kebidanan.
e)
Efektifitas pelayanan : Makin efektif pelayanan yang diberikan oleh bidan, makin tinggi mutu pelayanannya.
14
2)
Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Suatu pelayanan dikatakan bermutu bila penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan dapat memuaskan pasien.
Ukuran pelayanan kebidanan yang
bermutu adalah : a)
Ketersediaan pelayanan kebidanan (available)
b)
Kewajaran pelayanan kebidanan (appropiate)
c)
Kesinambungan pelayanan kebidanan (continue)
d)
Penerimaan jasa pelayanan kebidanan (acceptable)
e)
Ketercapaian pelayanan kebidanan (accesible)
f)
Keterjangkauan pelayanan kebidanan (affordable)
g)
Efisiensi pelayanan kebidanan (afficient )
h)
Mutu pelayanan kebidanan (quality) Mutu pelayanan kebidanan berorientasi pada penerapan
kode etik dan standar pelayanan kebidanan, serta kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kebidanan. Dari dua dimensi mutu pelayanan kebidanan tersebut, tujuan akhirnya adalah kepuasan pasien yang dilayani oleh bidan. f.
Implementasi Pelayanan Kebidanan Pelayanan
kebidanan
disuatu
institusi
pelayanan
kesehatan, misalya rumah sakit atau puskesmas memiliki norma atau budaya pelayanan yang unik. Setiap institusi pelayanan
15
memiliki norma sendiri dalam memberikan pelayanan. Yang perlu diperhatikan oleh bidan adalah bahwa di suatu institusi pelayanan terdapat beberapa praktisi dan profesi pelayanan kesehatan. Walaupun ada beberapa pelayanan kesehatan, subyek pelayanan hanya satu, yaitu manusia atau individu. Oleh karena itu, semua atau tiap profesi harus jelas batas wewenangnya. Batas wewenang tersebut telah disetujui oleh antar profesi dan merupakan daftar wewenang yang sudah tertulis. Apabila tiap profesi tersebut melanggar batas wewenangnya, maka terjadilah konflik antar para praktisi pemberi pelayanan tersebut. Untuk mengantisipasinya terjadilah konflik peran, PP IBI telah membuat standar praktek kebidanan dan standar operating prosedur untuk pelayanan kepada ibu, bayi dan Keluarga Berencana. Standar ini merupakan alat/senjata dalam memberikan pelayanan kebidanan. Sedangkan kapling/area dalam memberikan pelayanan kebidanan telah tertuang pada permenkes 572/tahun 1996 tentang wewenang dan Registrasi Praktek Bidan. Dalam implementsi pelayanan kebidanan yang harus disadari oleh bidan adalah jenis pelayanan yang diberikan, apakah itu pelayanan mandiri, pelayanan konsultasi atau pelayanan kolaborasi.
16
2.
Kode Etik
Setiap profesi mutlak mengenal atau mempunyai kode etik. Dengan demikian dokter, perawat, bidan, guru dan sebagainya yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode eti k. a.
Pengertian kode Etik Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersngkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma
tersebut
berisi
petunjuk-petunjuk
bagi
anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya
dan
larangan-larangan
yaitu
ketentuan-ketentuan
tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh anggota profesi, tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya, melainkan juga menyangkut tingkah laku pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. b.
Kode Etik Profesi Sejak zaman sebelum Masehi dunia kedokteran sudah mengenal kode etik yang dipergunakan untuk melaksanakan praktek kedokteran zaman itu. Kode etik merupakan suatu kesepakatan yang diterima dan dianut bersama (kelompok tradisional) sebagai tuntunan dalam melakukan praktek. Kode etik ini disusun oleh profesi berdasarkan keyakinan dan kesadaran
17
profesional serta tanggung jawab yang berakar pada kekuatan moral dan kemampuan manusia. Kode komprehensif
etik
profesi
merupakan
suatu
pernyataaan
dari profesi yang memberikan tuntunan bagi
anggotanya untuk melaksanakn praktek dalam bidang profesinya baik yang berhubungan dengan klien/psien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya sendiri. Namun dikatakan bahwa kode etik pada zaman dimana nilai-nilai peradaban semakin kompleks, kode etik tidak dapat lagi dipakai sebagai pegangan satu-satunya
dalam
menyelesikan
masalah
etik.
Untuk
itu
dibutuhkan juga suatu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum. Benar atau salah pada penerapan kode etik, ketentuan/nilai moral yang berlaku terpulang kepada profesi. c.
Tujuan Kode Etik Pada dasarnya tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut: 1)
Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi Dalam hal ini yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarng berbagai bentuk tindak tanduk atau
18
kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebut kode kehormatan. 2)
Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan materiil dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materiil anggota profesi kode etik umumnya menetapkan laranganlarangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.
3)
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dalm hal ini kode etik juga beriasi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang
diperlukan
oleh
para
anggota
profesi
dalam
menjalankan tugasnya. 4)
Untuk meningkatkan mutu profesi Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu kode
19
etik
juga
mengatur
bagaimana
cara
memelihara
dan
menigkatkan mutu organisasi profesi. Dari uraian di atas, jelas bahwa tujuan suatu profesi, menjaga dan memelihara kesejahtereaan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota, dan meningkatkan mutu profesi serta meningkatkan mutu organisasi profesi. d.
Dimensi Kode Etik 1) Anggota profesi dan klien / pasien. 2) Anggota profesi dan sistem kesehatan. 3) Anggota profesi dan profesi kesehatan 4) Sesama anggota profesi Kode
etik
kebidanan
merupakan
suatu
pernyataan
komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. e.
Prinsip Kode Etik 1) Menghargai otonomi 2) Melakukan tindakan yang benar 3) Mencegah tindakan yang dapat merugikan 4) Memberlakukan manusia secara adil 5) Menjelaskan dengan benar 6) Menepati janji yang telah disepakati
20
7) Menjaga kerahasiaan f.
Penerapan Kode Etik Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh organisasi untuk para anggotanya. Penetapan kode etik IBI harus dilakukan dalam kongres IBI. Kode etik suatu organisasi akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi, jika semua orang yang menjalankan profesi yang sama tergabung dalam suatu organisasi profesi. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesi maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.
3.
Kode Etik Kebidanan
a.
Definisi Kode Etik Kode etik merupakan suatu ciri profesi yang bersumber dari nilai – nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan memberikan
pernyataan tuntutan
komprehensif bagi
anggota
suatu
profesi
yang
dalam
melaksanakan
pengabdian profesi b.
Kode Etik Bidan Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia
21
X tahun 1988, sedang petunjuk pelaksanaanya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional ( Rekernas ) IBI tahun 1991, kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke XII tahun 1998. Sebagai pedoman sdalam berperilaku, Kode Etik Bidan indonesia mengandung beberapa kekuatan yang yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu : 1)
Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat ( 6 butir )
2)
Kewajiban bidan terhadap tugasnya ( 3 butir )
3)
Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya ( 2 butir )
4)
Kewajiban bidan terhadap profesinya ( 3 butir )
5)
Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ( 2 butir )
6)
Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air ( 2 butir )
7)
Penutup ( 1 butir ) Beberapa kewajiban bidan yang diatur dalam pengabdian
profesinya adalah : 1)
Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat a)
Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan
mengamalkan
sumpah
jabatannya
dalam
melaksanakan tugas pengabdiannya.
22
b)
Setiap bidan dalam menjalankan tugas proofesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang yang utuh dan memelihara citra bidan
c)
setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
d)
setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan
klien,
menghormati
hak
klien,
dan
menghormati nilai – nilai yang berlaku dimasyarakat e)
setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan
kepentingan
klien,
keluarga
dan
masyarakat dengan indentitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. f)
Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam
hubungan
pelaksanaan
tugasnya,
dengan
mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal 2)
Kewajiban Terhadap Tugasnya a)
Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan
profesi
yang
dimilikinya
berdasarkan
kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
23
b)
Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan mengadakan konsultasi dan atau rujukan
c)
Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien
3)
Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya a)
Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
b)
Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.
4)
Kewajiban bidan terhadap profesinya a)
setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesinya dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
b)
Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan mmeningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
24
c)
Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian
dan
kegiatan
sejenisnya
yang
dapat
meniingkatkan mutu dan citra profesinya
5)
Kewajiban bidan terhadap diri sendiri a)
Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik
b)
Setiap bidan harus berusaha secara terus – menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
6)
Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa dan tanah air a)
Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan – ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam palayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat
b)
Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintahan untuk
meningkatakan
mutu
jangkauan
pelayanan
kesehatan terutama pelayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga
25
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan
1.
Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dicatat ( register ), diberi izin secara sah untuk menjaklankan praktek.
2.
Keadilan dalam memberikan pelayanan kebidanan adalah aspek yang pokok dalam pelayanan bidan di Indonesia.
3.
Pelayanan kebidanan diberikan secara holistik, yaitu memperhatikan aspek bio, psiko sosio dan kultural sesuai dengan kebutuhan pasien. Pelayanan
tersebut
diberikan
dengan
tujuan
kehidupan
dan
kelangsungan pelayanan. 4.
Sifat dokumentasi adalah : tertutup dan terbuka.
5.
Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi yang bersngkutan didalam melaksanakan tugas profesinya dan dlam hidupnya di masyarakat.
6.
Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang memberikan tuntunan bagi bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.
26
7.
Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu :
8.
Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat ( 6 butir )
9.
Kewajiban bidan terhadap tugasnya ( 3 butir )
10. Kewajiban Bidan terhadap sejawab dan tenaga kesehatan lainnya ( 2 butir ) 11. Kewajiban bidan terhadap profesinya ( 3 butir ) 12. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri ( 2 butir ) 13. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air ( 2 butir ) Penutup ( 1 butir )
B.
Saran
Kita sebagai Mahasiswi Kebidanan dan calon Bidan harus mempelajari serta menanamkan sedini mungkin Etika dan Kode Etik Profesi Kebidanan serta Standar Operasional Prosedur sebagai tolak ukur dan rambu-rambu dalam melaksanakan praktek pelayanan Kebidanan agar nantinya diharapkan tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri maupun klien dan agar dapat kita pertanggung jawabkan jika dikemudian hari diperlukan.
27
DAFTAR PUSTAKA
http://www.google.co.id/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3AenUS%3Aofficial&channel=s&hl=id&source=hp&q=HAK+DAN+KEWAJIBAN+ BIDAN+DALAM+MEMBERIKAN+PELAYANAN+MASYARAKAT&meta= &btnG=Telusuri+dengan+Google
28
