MAKALAH SISTEM PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Sala Sa lah h sa satu tu wu wuju jud d dar darii pe peny nyel elen engga ggara raan an dem demokr okras asii ad adal alah ah de denga ngan n pem pemil ilih ihan an um umum um.. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara (2009 20!" menye#utkan #ahwa demokrasi adalah pemilihan para pemimpin se$ara kompetiti% oleh rakyat yang neraka (#akal" pemimpin. Pemi Pe mili liha han n um umum um te tela lah h di dian angg ggap ap me menj njad adii uk ukur uran an de demo mokr kras asii ka kare rena na ra raky kyat at da dapa patt #erpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejewantahan sistem sis tem dem demokr okrasi asi,, mel melalu aluii pem pemili ilihan han umu umum m rak rakyat yat mem memil ilih ih wak wakiln ilnya ya unt untuk uk dud duduk uk dal dalam am parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. &da negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apa#ila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi adapula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para peja#at tinggi negara. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: singel member constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). ulty member constituenty (satu daerah pemilihan memilih memilih beberapa beberapa wakil! wakil! biasanya biasanya dinamakan dinamakan proporsiona proporsionall represent representation ation atau sistem sistem perwakil perwakilan an berimbang).
B.
a. #. $. d.
Rumusan Masalah 'alam 'al am penu penuli lisan san mak makala alah h ini dapa dapatt dir dirumu umuska skan n per permas masala alahan han dal dalam am per pertan tanyaan yaan &p &paa se#enarnya Pemilihan )mum di *ndonesia itu+ 'ari rumusan permasalahan terse#ut, penulis dapat menyimpulkan #e#erapa hal &pa pengertian dari Pemilihan )mum+ Bagaiman Sistem Pemilihan )mum+ Bagaimana Pemilihan )mum di *ndonesia+ &pa tujuan dari Pemilihan )mum+
. Tu!uan Penul"san &dapun tujuan dari penulisan makalah ini se#agai #erikut a. )ntuk mengetahui pengertian dari Pemilihan )mum. #. )ntuk mengetahui #agaimana Sistem Pemilihan )mum. $. )ntuk le#ih mengetahui #agaimana Pemilihan )mum di *ndonesia. d. )ntuk le#ih tujuan dari Pemilihan )mum.
BAB II PEMBAHASAN A. Pengert"an Pem"l"han Umum Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan )mum. 'alam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid gatara (200- 20!" menye#utkan #ahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin se$ara kompetiti% oleh rakyat yang #akal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi se$ara su#tansi atau demokrasi su#tansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. &rtinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, Pemilu adalah lem#aga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan ter#entuknya se#uah pemerintahan perwakilan (representatie goernment". Se$ara sederhana, Pemilihan )mum dide%inisikan se#agai suatu $ara atau sarana untuk menentukan orang/orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. B.
a. 4" •
•
S"stem Pem"l"han Umum 'alam ilmu politik dikenal #erma$am/ma$am sistem Pemilihan )mum dengan #er#agai ariasinya, akan tetapi pada umumnya #erkisar pada dua prinsip pokok, yaitu o Single/mem#er onstituen$y (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, #iasanya dise#ut Sistem 'istrik" o 1ulty/mem#er onstituen$y (satu daerah pemilihan memilih #e#erapa wakil #iasanya dinamakan sistem perwakilan #erim#ang atau Sistem Proporsional".
Sistem 'istrik Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geogra%is. Setiap kesatuan geogra%is (yang #iasanya dise#ut distrik karena ke$ilnya daerah yang diliputi" mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. )ntuk keperluan itu, negara di#agi dalam sejumlah #esar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam dewan perwakilan rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. alon yang di dalam satu distrik memperoleh suara ter#anyak dikatakan pemenang, sedangkan suara/suara yang ditujukan kepada $alon/$alon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi, #agaimanapun ke$ilnya selisih kekalahannya. 3euntungan dan 3elemahan Sistem 'istrik 3euntungan Sistem 'istrik Sistem ini le#ih mendorong ke arah integrasi partai/partai politik karena kursi yang dipere#utkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai/partai untuk menyisihkan per#edaan/per#edaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang/ kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stem#us a$$ord. 5ragmentasi partai dan ke$enderungan mem#entuk partai #aru dapat di#endung malahan sistem ini #isa mendorong ke arah penyederhanaan partai se$ara alami dan tanpa paksaan.
3arena ke$ilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hu#ungan denga konstituen le#ih erat. 'engan demikian si wakil akan le#ih $enderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Bagi partai #esar system ini menguntungkan karena melalui distortion e%%e$t dapat meraih suara • dari pemilih/pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. 'engan demikian, sedikit #anyak partai pemenang dapat mengendalikan parlemen. 6e#ih mudah #agi suatu partai untuk men$apai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga • tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. hal ini mendukung sta#ilitas nasional. Sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. • 2" 3elemahan Sistem 'istrik System ini kurang memperhatikan kepentingan partai/partai ke$il dan golongan minoritas, • apalagi jika golongan/golongan ini terpen$ar dalam #er#agai distrik. Sistem ini kurang representati% dalam arti #ahwa partai yang $alonnya kalah dalam suatu distrik • kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini #erarti #ahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau ter#uang sia/sia. 'an jika #anyak partai mengadu kekuatan, maka jumlah suara yang hilang dapat men$apai jumlah yang #esar. Hal ini akan dianggap tidak adil terhadap partai dan golongan yang dirugikan. Sistem distrik dian ggap kurang e%ekti% dalam masyarakat yang plural karena ter#agi dalam • kelompok etnis, religius, dan tri#al, sehingga menim#ulkan anggapan #ahwa ke#udayaan nasional yang terpadu se$ara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat #agi suksesnya sistem ini. &da kemungkinan si wakil $enderung untuk le#ih memperhatikan kepentingan distrik serta • warga distriknya, daripada kepentingan nasional. •
2. Sistem Perwakilan Berim#ang atau Sistem proporsional Sistem ini dianut oleh *ndonesia. Pemilu tidaklah langsung memilih $alon yang didukungnya, karena para $alon ditentukan #erdasarkan nomor urut $alon/$alon dari masing/masing parpol atau organisasi so$ial politik (orsospol". Para pemilih adalah memilih tanda gam#ar atau lam#ing sustu orsospol. Perhitungan suara untuk menentukan jumlah kursi raihan masing/m,asing orsospol, ditentukan melalui pejumlahan suara se$ara nasional atau penjumlahan pada suatu daerah (proinsi". 1asing/masing daerah di#eri jatah kursi #erdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di daerah yang #ersagkutan. Banyak atau sedikitnya kursi yang diraih adalah ditentukan oleh jumlah suara yang diraih masing/masing parpol atau orsospol peserta pemilihan umum. alon terpilih untuk menjadi wakil rakyat duitenukan #erdasarkan nomor urut $alon yang disusun guna mewakili orsospol pada masing/masing daerah. *nilah yang dise#ut perhitungan suara se$ara proporsional, #ukan menurut distrik pemilihan (yang pada setiap distrik hanya aka nada satu $alon yang terpilih". a. 3euntungan dan 3elemahan Sistem Proporsional 4" 3euntungan sistem proporsional 'ianggap le#ih representatie karena persentase perolehan suara setiap partai sesuai dengan • persentase perolehan kursinya di parlemen. 7idak ada distorsi antara perolehan suara dan perolehan kursi.
Setiap suara dihitung dan tidak ada yang hilang. Partai ke$il dan golongan minoritas di#eri kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. 3arena itu masyarakat yang heterogen dan pluralis le#ih tertarik pada system ini. 2" 3elemahan 3urang mendorong partai/partai yang #erintegrasi satu sama lain, malah se#aliknya $enderung • mempertajam per#edaan/per#edaan diantara mereka. Bertam#ahnya jumlah partai dapat mengham#at proses integrasi diantara #er#agai golongan di masyarakat yang si%atnya pluralis. Hal ini mempermudah %ragmenrasi dan #erdirinya partai #aru yang pluralis. 8akil rakyat kurang erat hu#ungannya dengan konstituennya, tetapi le#ih erat dengan partainya • (termasuk dalam hal akunta#ilitas". Peranan partai le#ih menonjol daripada kepri#adian seorang wakil rakyat. &ki#atnya, system ini mem#er kedudukan kuat kepada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen melaluin Stelsel da%tar (6ist System". Banyaknya partai yang #ersaing mempersukar satu partai untuk men$apai mayoritas di • parlemen. 'alam system pemerintahan parlementer, hal ini mempersulit ter#entuknya pemerintahan yang sta#il karena harus mendasarkan diri pada koalisi. •
. Pem"l"han Umum #" In#$nes"a 4. &sas/asas Pemilihan )mum 1eskipun )ndang/)ndang Politik tentang Pemilihan )mum ()) Pemilu" dari Pemilu ke Pemilu #e#erapa kali mengalami peru#ahan, peru#ahan itu ternyata tidak #ersi%at mendasar. Se$ara umum, asas/asas dari Pemilu ke Pemilu di *ndonesia dapat digam#arkan se#agai #erikut. a" 6angsung, yaitu rakyat se#agai pemilih mempunyai hak untuk mem#erikan suaranya se$ara langsung, sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. #" )mum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang/undang #erhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang #ersi%at umum menjamin kesempatan yang #erlaku menyeluruh #agi semua warga negara, tanpa diskriminasi #erdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. $" Be#as, yaitu setiap warga negara yang #erhak memilih #e#as menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. 'i dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nuarani dan kepentingannya. d" ahasia, yaitu dalam mem#erikan suaranya, pemilih dijamin #ahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih mem#erikan suaranya pada surat suara tanpa dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya di#erikan. e" :ujur, yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus #ersikap dan #ertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang/undangan. %" &dil, yaitu setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta #e#as dari ke$urangan pihak mana pun.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan )mum a. Pemilu 499; Pemilihan )mum *ndonesia 49;; adalah pemilihan umum pertama di *ndonesia dan diadakan pada tahun 49;;. Pemilu ini sering dikatakan se#agai pemilu *ndonesia yang paling demokratis.
Pemilu tahun 49;; ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusi% #e#erapa daerah dirundung keka$auan oleh '*<7** ('arul *slam<7entara *slam *ndonesia" khususnya pimpinan 3artosuwiryo. 'alam keadaan seperti ini, anggota angkatan #ersenjata dan polisi juga memilih. 1ereka yang #ertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun #erlangsung aman. Pemilu ini #ertujuan untuk memilih anggota/anggota 'P dan 3onstituante. :umlah kursi 'P yang dipere#utkan #erjumlah 2=0, sedangkan kursi 3onstituante #erjumlah ;20 (dua kali lipat kursi 'P" ditam#ah 4> wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di #awah pemerintahan Perdana 1enteri &li Sastroamidjojo. ?amun, &li Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana 1enteri Burhanuddin Harahap. #. Pemilu @rde Baru 4" Pemilu 49!4 Pemilihan )mum pertama sejak orde #aru atau Pemilu kedua sejak *ndonesia merdeka, yakni Pemilu 49!4 diikuti oleh 40 @rganisasi Peserta Pemilu (@PP", yakni 9 partai politik dan satu Golongan 3arya. )ndang/undang yang menjadi landasan hukumnya adalah )) ?o. 4; tahun 49=9 tentang Pemilihan )mum dan )) ?o. 4= tahun 49=9 tentang Susunan dan 3edudukan P, 'P dan 'P'. 2" Pemilu 49!! Pemilu 49!! diselenggarkan dengan #erlandaskan pada )ndang/)ndang ?o. > tahun49!; tentang Pemilihan )mum pengganti )) ?o. 4; tahun 49=9, dan )) ?o. ; tahun 49!; pengganti )) ?o. 4= tahun 49=9 tentang Susunan dan 3edudukan P, 'P dan 'P'. Selain kedua )) terse#ut, Pemilu 49!! juga menggunakan )) ?o. A tahun 49!; tentang Partai Politik dan Golongan karya. Berdasarkan ketiga )) itulah diselenggarakan Pemilihan )mum pada tanggal A 1ei 49!! dengan diikuti oleh A @rganisasi Peserta Pemilu (@PP", yakni dua Partai Politik dan satu Golongan 3arya. A" Pemilu 49-2 'engan )) ?o. 2 tahun 49-0 pengganti )) ?o. > tahun 49!; tentang Pemilihan )mum, *ndonesia kem#ali menyelenggarakan Pemilihan )mumnya yang keempat pada tanggal > 1ei 49-2. >" Pemilu 49-! 'engan )) ?o. 4 tahun 49-; penggantin)) ?o. 2 tahun 49-0, *ndonesia menyelenggarakan Pemilihan )mum yang kelima tahun 49-!. Pemungutan suara Pemilu 49-! se$ara serentak dilaksanakan pada tanggal 2A &pril 49-!. ;" Pemilu 4992 1engingat )) ?o. 4 yahun 49-; ini dianggap masih sesuai dengan perke#angan politik @rde Baru, tahun 4992 diselenggarakan Pemilu keenam di *ndonesia #erdasarkan paying hokum yang sama dengan paying hokum Pemilu se#elumnya. Pemungutan suara diselenggarakan se$ara serentak pada tanggal 9 :uni 4992.
=" Pemilu 499! 'engan paying hokum (undang/undang Pemilu" yang sama dengan Pemilun se#elumnya, *ndonesia kem#alinmenyelenggarakan Pemilu yang ketujuh.
$.
Pemilu ra e%ormasi Pas$a jatuhnya pemerintahan @rde Baru tahun, 24 1ei 499-, rakyat *ndonesia telah menyelenggarkan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 4999, Pemilu 200> dan Pemilu 2009. 4" Pemilu 4999 Pemilihan )mum 4999 ditujukan untuk memilih anggota 'P dan 'P'. Pemungutan suaranya dilaksanakan pada taggal ! :uni 4999. Pemilu ini diikuti oleh >- Partai dengan #erlandaskan )) ?o. 2 tahun 4999 tentang Partai Politik dan )#dang/)ndang ?o. A tahun 4999 tentang Pemilihan )mum. Pemilu 4999 ini dise#ut oleh #anyak kalangan se#agai Pemilu paling 'emokratis setelah Pemilu 49;;. ara pem#agian kursi hasil Pemilu kali ini tetap menggunakan system proporsional dengan mengikuti Carian oget. 'alam system ini, se#uah partai memperoleh kursi seim#ang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi #erdasarkan the largest remainder. 2" Pemilu 200> Pemilu ini #er#eda dengan pemilu se#elumnya, termasuk Pemilu 4999. Hal ini dikarenakan selain demokratis dan #ertujuan memilih anggota 'P dan '@', Pemilu 200> juga memilih 'ewan Perwakilan daerah ('P'" dan memilih Presiden dan 8akil Presiden tidak dilakukan se$ara terpisah. Pada Pemilu ini, yang terpilih adalah pasangan $alon (pasangan $alon Presiden dan 8akil Presiden". Bukan $alon Presiden dan $alon 8akil Presiden se$ara terpisah. Pemilu ini di#agi menjadi maksimal tiga tahapan a" 7ahap pertama atau Pemilu 6egislati%, Pemilu 200> diikuti oleh 2> Partai politik dan dilaksanakan pada tanggal ; &pril 200>. Pemilu ini #ertujuan untuk memilih Partai Politik (se#agai persyaratan Pemilu Presiden" dan anggotanya untuk di$alonkan menjadi anggota 'P, 'P' dan 'P'. #" 7ahap kedua atau Pemilu Presiden dan 8akil Presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan $alon Presiden dan 8akil Presiden se$ara langsung. 7ahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal ; :uli 200>. $" 7ahap ketiga atau Pemilu Presidan dan 8akil Presiden tahap puturan kedua adalah #a#ak terakir yang dilaksanakan hanya apa#ila pada tahap kedua, #elum ada pasangan $alon yang mendapatkan suara le#ih dari ;0D (#ila keadaannya demikian, dua pasangan $alon yang mendapatkan suara ter#anyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. &kan tetapi apa#ila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan $alon yang mendapatkan suara le#ih dari ;0 persen, pasangan $alon terse#ut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan 8akil Presiden. 7ahap ketiga ini dilaksanakan pada taggal 20 Septem#er 200>. A" Pemilu 2009 Sama halnya dengan Pemilihan )mum 200>, Pemilihan )mum 2009 juga di#agi menjadi tiga tahapan. a" 7ahap pertama merupakan Pemilihan )mum yang ditujuan untuk memilih anggota 'P, 'P' dan 'P', atau #iasa dise#ut Pemilu 6egislati% 2009. Pemilu ini diikuti oleh A- partai yang memenuhi $riteria untuk ikut serta dalam Pemilihan )mum 2009. Pemilu ini diselenggarakan se$ara serentak di hamper seluruh wilayah *ndonesia pada 7anggal 9 &pril 2009, yang seharusnya dijadwalkan #erlangsung tanggal ; &pril 2009. #" 7ahap kedua atau Pemilu Presiden dan 8akil Presiden putaran pertama adalah untuk memilih pasangan $alon Presiden dan 8akil Presiden se$ara langsung. 7ahap kedua ini dilaksanakan pada tanggal - :uli 2009.
$" 7ahap ketiga atau Pemilu Presidan dan 8akil Presiden tahap puturan kedua adalah #a#ak terakir yang dilaksanakan hanya apa#ila pada tahap kedua, #elum ada pasangan $alon yang mendapatkan suara le#ih dari ;0D (#ila keadaannya demikian, dua pasangan $alon yang mendapatkan suara ter#anyak akan diikutsertakan pada Pemilu Presiden putaran kedua. &kan tetapi apa#ila pada Pemilu Presiden putaran pertama sudah ada pasangan $alon yang mendapatkan suara le#ih dari ;0 persen, pasangan $alon terse#ut akan langsung diangkat menjadi Presiden dan 8akil Presiden. 7ahap ketiga ini dilaksanakan pada taggal - Septem#er 2009. A. 7ujuan Pemilihan )mum 7ujuan diselenggarkannya Pemilihan )mum adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk mem#entuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
BAB III PENUTUP
o
o
Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat #erpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. 'alam ilmu politik sendiri dikenal #erma$am/ma$am sistem Pemilihan )mum dengan #er#agai ariasinya, akan tetapi pada umumnya #erkisar pada dua prinsip pokok, yaitu Single/mem#er onstituen$y (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, #iasanya dise#ut Sistem 'istrik" 1ulty/mem#er onstituen$y (satu daerah pemilihan memilih #e#erapa wakil #iasanya dinamakan sistem perwakilan #erim#ang atau Sistem Proporsional". 'an *ndonesia sendiri menganut sistem pemilihan umum multy mem#er $onstituen$y. "#
'alam kurun waktu =! tahun setelah kemerdekaan *ndonesia. *ndonesia telah melaksanakan Pemilihan )mum se#anyak sepuluh kali, dimulai dengan Pemilihan )mum tahun 49;; hingga yang paling #aru adalah Pemilihan )mum yang dilaksanakan 7ahun 2009.
DA%TAR PUSTAKA
Gatara, Sahid. *lmu Politik 1emahami dan 1enerapkan, Bandung C. Pustaka Setia. 200http
