MAKALAH PENGARUH PENURUNAN MUKA TANAH DAN PASANG AIR LAUT TERHADAP BANJIR ROB DI SEMARANG
JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2012
BAB I PENDAHULUAN
I.1
LATAR BELAKANG
Indonesia mempunyai panjang garis pantai sekitar 81.791 km. Hal tersebut merupakan potensi sekaligus tantangan untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena jika tidak, maka wilayah pantai Indonesia dapat mengalami kerusakan yang juga berdampak pada budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Sebagian besar lahan pesisir di sepanjang pantai Indonesia mengalami kerusakan yang sangat parah sebagai akibat dari tingginya tingkat kerusakan pantai sampai akhir tahun 2008 dan telah banyak kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat pesisir, khususnya nelayan akibat dari bencana kerusakan pantai tersebut. Bencana banjir merupakan permasalahan umum terutama didaerah padat penduduk pada kawasan perkotaan, daerah tepi pantai atau pesisir dan daerah cekungan. Masalah banjir bukanlah masalah baru bagi Kota Semarang, tetapi merupakan masalah besar karena sudah terjadi sejak lama dan pada beberapa tahun terakhir ini mulai merambah ke tengah kota. Hal tersebut di atas terjadi karena adanya faktor alamiah dan perilaku masyarakat terhadap alam dan lingkungan. Sementara itu proses terjadinya banjir sendiri pada dasarnya disebabkan oleh faktor antroposentrik, faktor alam dan faktor teknis. Faktor antroposentrik adalah aktivitas dan perilaku manusia yang lebih cenderung mengakibatkan luasan banjir semakin meningkat. Beberapa faktor antroposentrik yang juga merupakan faktor non teknis penyebab banjir pada kota Semarang, yaitu Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, misalnya terjadinya perubahan tata guna lahan pada daerah – daerah lindung seperti daerah perbukitan dan daerah pegunungan sehingga menimbulkan problem peningkatan run – off dan banjir kiriman. Sedangkan pembangunan ke arah pantai dengan reklamasi menyebabkan luasan rawa menjadi berkurang sehingga mengakibatkan luasan tampungan air sementara juga berkurang. Seiring dengan laju pembangunan Kota Semarang, Pertumbuhan dan perkembangan kota telah menyebabkan perubahan pada kondisi fisik kota, yaitu perubahan guna lahan. Hal itu tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri pada Kota Semarang. Semakin besar suatu kota maka semakin besar atau kompleks permasalahan yang ditimbulkan dan dihadapinya, misalnya Kota Semarang. Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir ini menghadapi permasalahan yang cukup sulit, yaitu banjir.
Masalah banjir di Indonesia sejak dahulu sampai sekarang ini masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan. Berhubung fungsi kota-kota pantai sebagi pusat pertumbuhan perekonomian maka masalah banjir ini menjadi sebuah pemikiran dan keprihatinan pemerintah, karena sangat mempengaruhi tata kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Problem banjir secara garis besar disebabkan oleh keadaan alam dan ulah campur tangan manusia, sehingga dalam pemecahannya tidak hanya dihadapkan pada masalah masalah teknis saja tetapi juga oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan kepadatan penduduk yang melampaui batas. Gejala alam yang dimaksud adalah karena umumnya kota-kota pantai terletak di pantai berupa dataran yang cukup landai dan dilalui oleh sungai-sungai dan ketika pasang sebagian di bawah permukaan air laut, disamping juga dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Fenomena kenaikan paras muka air laut (Sea Level Rise) juga merupakan sebab yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir. Melihat dari keadaan tersebut, tidak ada salahnya kita sebagai mahasiswa yang notabene adalah calon penerus negeri ini menyumbangkan sedikit pemikiran untuk ikut memberi kontribusi dalam penanganan bencana yang terjadi negara kita.Penanganan bencana atau manajemen plan yang kita susun dalam bentuk makalah ini lebih fokus kepada penanganan bencana alam air yang didalamnya termasuk Tsunami, Banjir, dan rob,sehingga dengan mengetahui cara penangan yang baik kita bisa meminimalisir dampak negatif terhadap budidaya ikan. Dampak negatif dalam arti kita bisa mengathui penanganan hama dan penyakit ikan yang ditimbulkan akibat banjir tersebut. Hanya saja permasalahan kita kerucutkan lagi menjadi penanganan masalah banjir dan rob.
4
BAB II PEMBAHASAN Kota Semarang identik dengan banjir rob (limpasan air la ut). Kawasan yang paling sering dilimpas air rob terutama adalah yang berada di wilayah pesisir. Semakin menurunnya permukaan tanah di Kota Semarang, membuat rob makin tak terkendali, sehingga sangat mengganggu aktivitas warga. Setidaknya ada tujuh kelurahan di wilayah Semarang Utara yang selalu tergenang air rob dan bisa diibaratkan rob menjadi makanan sehari-hari warga yang bermukim didaerah tersebut. Dari tahun ketahun kawasan Semarang bagian utara tidak pernah kering dari rendaman rob. Pada awal bulan Juni, ketinggian rob biasanya akan mencapai puncaknya. Akibat tingginya genangan rob tersebut, aktivitas warga menjadi terganggu, beberapa infrastruktur seperti jalan mudah rusak, saluran drainase tidak berfungsi, serta kawasan Kota Lama menjadi lebih kumuh dan semakin ditinggalkan. Selain menggenangi jalan dan beberapa gedung zaman Belanda, rob juga menggenangi kawasan Pasar Johar, Terminal Terboyo, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Jalan Empu Tantular yang merupakan salah satu akses jalan menuju ke kawasan pelabuhan. Padahal tempat-tempat tersebut merupakan pintu keluar masuk ke dalam Kota Semarang. Berbagai usaha pengendalian terhadap banjir rob terus dilakukan, mulai dari meninggikan badan jalan hingga pengerukan sungai. Namun berbilang tahun dan berganti pula tampuk kepemimpinan belum juga membuahkan perubahan yang berarti terhadap kondisi tersebut. Banjir dan rob menerjang kawasan Semarang dan sekitarnya, terutama kawasan pesisir, tentu bukan hal yang asing bagi kita. Sudah sedari jaman penjajahan Belanda usaha pengendalian terhadap banjir dan rob dilakukan. Mulai dari meninggikan badan jalan hingga pengerukan sungai. Namun berbilang tahun dan berganti pula tampuk kepemimpinan belum menjadikan adanya perubahan yang berarti terhadap kondisi mengenaskan tersebut.
Dituliskan oleh Moh.Anhar (dalam Suara Merdeka, 28 Desember 2009) bahwa, “Banjir dan rob sepanjang tahun 2009 masih menjadi tema yang “ngangkat” untuk dibicarakan dalam mengupas perkembangan Kota Semarang.” Memang Kota Semarang identik dengan kata banjir dan rob karena memang letaknya yang lebih rendah dari laut, sehingga derita akibat banjir dan rob menjadi makanan sehari-hari warga yang bermukim didaerah tersebut. Penanggulangan sudah pernah dilakukan oleh Pemkot maupun lembaga yang peduli dengan kondisi ini. Untuk program pengendalian banjir, Pemkot sudah merealisasikan paket pembangunan Waduk Jatibarang, normalisasi Kaligarang-Banjirkanal Barat, normalisasi Kali Semarang-Kali Asin-Kali Baru yang menelan toal dana Rp 1,7 triliun. (dalam Suara Merdeka, 28 Januari 2010) Pertanyaannya adalah sudah efektifkah dana sebesar itu menanggulangi bencana banjir juga rob di Kota Semarang? Mungkin tanpa perlu pemberitaan bombastis pun kita sudah dapat melihat keadaan dilapangan. Banjir bandang yang menerjang Kampung Tapak, Kelurahan tugurejo, Kecamatan Tugu, Rabu (27/1) lalu menjadi salah satu buktinya. Akibatnya warga harus menanggung kerugian sekitar Rp 15 juta-Rp 20 juta lantaran budidaya tambaknya hanyut diterjang banjir. Belum lagi kerugian akibat rumah yang tak luput terendam air.Ditengarai banjir dadakan tersebut terjadi karena perubahan alur sungai akibat pendirian sebuah perusahaan. Dan hal tersebut menjadi satu dari sekian penyebab banjir dan rob. Menggeliatnya iklim industri dan perekonomian mau tak mau memaksa berubahnya tatanan kota maupun desa. Modernisasi merangsek hingga ke pelosok. Menjamurnya pabrik di wilayah suburban menjadi hal jamak. Namun seringkali modernisasi tak dibarengi dengan pembangunan berwawasan lingkungan.
Proses pembangunan berwawasan lingkungan ini, harus pula mempertimbangkan kemungkinan kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, mesti ditimbang dan dinilai pula, akan manfaat dan untung ruginya sebelum kemudian diputuskan dengan penuh tanggung jawab, kepada generasi mendatang. Sumber; (http://www.kesemat.blogspot.com/) Yang tidak kalah krusial adalah kesadaran masing-masing individu akan pentingnya lingkungan. Seringkali budaya yang mengakar pada kita kebanyakan adalah sungai itu tempat sampah raksasa. Tidak hanya sungai, got maupun gorong-gorong di Kota Semarang bisa dilihat penuh dengan sampah. Bila hujan turun, beberapa ruas jalan akan tergenang air. Sungguh tidak sedap dipandang!. Serupa dengan banjir, rob yang menjadi bagian kehidupan masyarakat Semarang pesisir adalah akibat dari keserakahan tangan manusia sendiri. Pada tahun 90-an misalnya, di daerah Tugu, banyak terjadi pereklamasian lahan mangrove sebagai area pertambakan. Setelah tambak tidak produktif, lahannya kemudian ditinggalkan. Dan hasilnya bisa kita lihat satu dekade kemudian. Abrasi terjadi di kawasan pesisir utara Semarang. Rob pun menerjang dan mulai terasa dampak akibat peningkatan suhu. Kondisi tersebut diperparah dengan pembangunan pabrik, restoran yang ingin menampilkan eksotisme pantai, namun harus mengorbankan alam ditambah dengan rendahnya kesadaran peduli lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Lahan mangrove produktif ditebangi. Mangrove dapat bermanfaat sebagai sumber penghasil kayu bangunan, bahan baku pulp dan kertas, kayu bakar, bahan arang, alat tangkap ikan dan sumber bahan lain, seperti tanin dan pewarna. Melihat kondisi seperti ini, beberapa institusi mencoba menggalakkan kesadaran akan pentingnya ekosistem mangrove. Penanaman ribuan bibit mangrove pun telah dilakukan berkali -kali. Namun yang seringkali terjadi adalah bibit itu mati karena tidak adanya sinkronisasi pemahaman antar institusi dan ketidakpahaman masyarakat sekitar pesisir akan daya guna ekosistem mangrove. Membuang urugan sungai ke atas bibit-bibit mangrove, reklamasi pesisir sebagai lahan usaha, penebangan magrove telah menjadikan usaha rehabilitasi lingkungan menjadi sia -sia belaka. Rob dan abrasi tidak hanya berdampak pada lingkungan hidup, namun juga pada sisi kesehatan masyarakat, hilangnya mata pencaharian warga sekitar, kerugian materiil, terganggunya sistem pendidikan, bertambahnya anggaran Pemkot untuk upaya penaggulangan bencana, dan sebagainya. Maka alangkah arifnya bila Pemkot tidak hanya sekedar menggelontorkan uang namun lepas tangan pada langkah dasarnya. Perlu adanya regulasi dan tatanan yang jelas tentang pembangunan berwawasan lingkungan serta mendayagunakan masyarakat di daerah rawan banjir maupun rob. Proses terpenting dalam pemberdayaan masyarakat adalah membangun pondasi sosial. Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai pelaku pengelolaan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu hal yang sekiranya perlu dilirik oleh Pemkot Semarang untuk membangun Kota Semarang yang lebih baik lagi. April-Mei Puncak Rob Semarang SEMARANG (JT-News)
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofiska (BMKG) Maritim
Semarang memprakirakan air pasang atau rob tertinggi di Ibu Kota Jawa Tengah ini terjadi pada April hingga Mei.
“Kalau sekarang air rob sekitar satu meter, tetapi puncaknya terjadi pada April hingga Mei dengan ketinggian satu setengah meter,” kata prakirawan BMKG Maritim Semarang Retno Widyaningsih di Semarang, Jumat (13/1).
Pada Jumat, BMKG Maritim Semarang memprakirakan rob terjadi pada malam hari berkisar pukul 23.00 WIB hingga 24.00 WIB sementara pada Sabtu (14/1) diperkirakan rob terjadi pada pukul 24.00 WIB. Retno menjelaskan biasanya air pasang dapat surut sekitar satu jam kemudian, tetapi ada beberapa daerah di Semarang yang masih tergenang karena air tidak dapat mengalir dan ditambah dengan air hujan.
“Beberapa minggu terakhir Kota Semarang selalu diguyur hujan, sehingga air pasang laut tidak dapat langsung surut,” katanya. Selain itu saluran yang ada, sanitasinya tidak bagus sehingga air tidak dapat mengalir. Genangan tersebut dikarenakan air rob yang terjadi bersamaan dengan musim hujan. “Dampak rob akan terlihat pada saat bersamaan dengan hujan,” katanya. Sementara puncak rob yang terjadi pada April hingga Mei, dikarenakan pada saat itu posisi Kota Semarang pada pada jarak terdekat dengan bulan. Apalagi saat bulan purnama, tingkat ketinggian air pasang akan naik. “Ada momen saat rob yakni puncaknya tertinggi pada April-Mei, bulan purnama, dan awal bulan hijriyah,” katanya. Retno menambahkan setelah Sabtu (14/1) air laut surut hingga 19 Januari. Setelah itu 20 Januari diperkirakan akan terjadi air rob lagi dengan ketinggian hingga satu meter. Rob di kota Semarang telah menjadi icon kota yang dulu dikenal sebagai kota perjuangan. Berbagai cara telah ditempuh pemerintah kota Semarang untuk menangani masalah rob yang sangat mengganggu namun sepertinya permaslahan rob tak kunjung usai. Sukawi Sutarip (Walikota Semarang yang lalu) bahkan mengatakan rob (air laut yang merembes ke darat) yang terjadi di Kota Semarang penanganannya sudah menjadi masalah nasional. Pasalnya, selain menjadi fenomena alam, dari sisi keuangan Pemerintah Kota Semarang juga tak mampu mengatasinya. "Yang dilakukan Kota Semarang hanya memberikan bantuan pada korban rob (Koran tempo, 17 April 2008). Peran pemerintah pusat dalam penanganan masalah rob di kota Semarang juga tidak bisa di bilang kecil, belum lama ini, (Kamis, 15/10/09) bertempat di Gua Kreo, Gunung Pati, diadakan acara Pencanangan Program JBIC Loan IP-534 dan Polder Bangerdan Loan IP-505 di Kabupaten Grobogan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Program JBIC merupakan program pinjaman yang berasal dari The Japanss Bank for International Cooperation untuk pembangunan di Negara-negara berkembang. Dalam pencanangan tersebut, Menteri PU-RI meresmikan program JBIC Loan IP 534 yang terdiri dari 3 komponen yaitu komponen A, B, dan C. Komponen A adalah proyek penanganan Banjir Kanal Barat dengan menjadikan Kali Banjir Kanal Barat sebagai flood way. Sedangkan komponen B merupakan proyek pembuatan Multi Propose Dam Jatibarang yang mempunyai ketinggian 77 meter dan mampu menampung debit air sebanyak 21 juta m3. Manfaat dari pembangunan proyek MultiPropose Dam Jatibarang tersebut diantaranya adalah untuk mensupply tenaga listrik, pengendalian banjir serta untuk pariwisata. Komponen ketiga dalam program JBIC Loan IP 534 adalah komponen C yang merupakan proyek penanganan sistem drainase wilayah tengah dengan melaksanakan penanganan Kali Semarang, Kali Baru, Kali Banger dan menjadikan jalan Arteri Utara sebagai tanggul. Penanganan Kali Semarang dilaksanakan dengan pembuatan kolam retensi dan stasiun pengendali banjir dengan kapasitas pompa 35 m3 per detik. Sedangkan untuk penanganan Kali Banger dengan stasiun pengendali banjir yang mempunyai kapasitas pompa 12 m3 per detik. Selain penanganan Kali Semarang dan Kali Banger tersebut, masih terdapat satu lagi proyek yang termasuk dalam komponen C yaitu peninggian tanggul di sepanjang Jalan Arteri Utara yang direncanakan akan dilaksanakan pula pada tahun 2010. Hal tersebut, diungkapkan Menteri PU dalam sambutannya. Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, juga mengungkapkan bahwa program pembangunan sumber daya air yang diresmikan pada Kamis (15/10/09) tersebut menelan biaya yang cukup besar, oleh karenanya diharapkan dapat benarbenar berjalan dengan baik dan bermanfaat bagiseluruh warga Kota Semarang dalam penanggulangan masalah rob dan banjir ( http://semarang.go.id/cms semarang.go.id )
Meski peran pemerintah tergolong besar tidak berarti bahwa peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan khususnya pada penanganan masalah rob di kota Semarang tidak diperkenankan. Sebaliknya, pemerintah justru mendorong terjadinya kemitaan antara seluruh stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk bekerjasama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan/strategi yang ditempuh untuk menangani permasalahan rob kota semarang dengan melibatkan unsure swasta dan masyarakat adalah melalui strategi/kebijakan Kemitraan. Kemitraan adalah hubungan atau kerjasama secara aktif yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Secara teoritik terdapat beberapa model kemitraan yakni: (1) Partisipasi Sektor Swasta (Private Sector Participation), (2) Kemitaraan Pemerintah dengan Swasta (Public-Private Partnership), (3) Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat (Public, Private and Community Partnership). Pada model kemitaan yang pertama, Private Sector Participation (PSP) merupakan jenis kemitraan yang pada umumnya tidak padat modal, sektor swasta melakukan pengadaan dan operasionalisasi prasarana sedangkan Pemerintah sebagai penyedia prasarana. Dalam hal ini Pemerintah tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. Model Kemitraan yang kedua yang selanjutnya sering disingkat PPP diatur dalam Peraturan Pemerintah No 67 Tahun 2005. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa model kemitraan PPP ini ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infra struktur melalui pengerahan dana swasta (Pasal 3 huruf a). Strategi kemitraan PPP ini merupakan kemitraan pemerintah swasta yang melibatkan investasi yang besar/padat modal dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengkelola prasarana dan sarana sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan. Dalam hal ini pemerintah tetap sebagai pemilik asset dan pengendali pelaksanaan kerjasama. Strategi/kebijakan kemitraan yang ketiga adalah Kemitaan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang kemudian sering disebut PPCP. Model kemitraan ini melibatkan unsur masyarakat dalam proses pembangunan. PPCP merupakan kemitraan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam pembangunan dan atau pengelolaan prasarana dan sarana. Investasi yang dilakukan dapat bersifat padat modal ataupun tidak padat modal tergantung dari kebutuhan masyarakat dan kemampuan mitra. Mitra Swasta dan Masyarakat membiayai, membangun, dan mengkelola prasarana dan sarana, sedangkan Pemerintah tetap sebagai pemilik aset serta pengatur dan pengendali pelaksanaan kerjasamana kerjasama. Hubungan kemitraan ini berdasarkan atas kepercayaan, dedikasi dalam mencapai tujuan, dan saling mengerti akan harapan-harapan serta nilainilai setiap partisipan. Mengharapkan keuntungan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas biaya, kesempatan dalam berinovasi,dan peningkatan secara berkelanjutan atas kualitas produk dan pelayanan. Menimbang besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah daerah kota semarang dalam menangani masalah Rob sedangkan disisi lain terdapat banyak sektor-sektor lain yang juga pening untuk dibiayai maka kebijakan/strategi kemitraan merupakan pilihan yang paling mungkin untuk mendorong efisiensi. Meski demikian upaya untuk membangun kemitraan dengan Swasta atau masyarakat harus dilengkapi pula dengan instrument yang jelas seperti aturan main dan kelembagaan/institusi yang representative yang menangani program kemitraan agar tumbuh kepercayaan diantara pihak-pihak yang bermitra.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Banjir Semarang merupakan banjir tahunan yang disebabkan karena kesalahan penataan ruang Semarang dan peralihfungsian Ruang Hutan Terbuka menj
2. adi bangunan dan properti lainnya. 3. Perikanan menjadi salah satu sektor yang terkena imbas dari dampak banijir rob Semarang. 4. Pemanfaatan system informasi geografi dalam upaya mitigasi benca banjir rob kota Semarang dapat dilakukan dengan upaya pengklasifikasian daerah banjir rob. B. Saran
1. Diperlukan kerjasama dari tiap pemerintah daerah yang ada di daerah pesisir pantai ketika terjadi air pasang. 2. Konsep overlay dan pengolahan data atributnya harus segera di sosialisasikan kepada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 2011. Kabupaten Semarang. http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang.
Anonim, 2010. Dampak Banjir rob. http://www.wikimu.com/News/Display.
Anonim, 2010. Banjir Rob Semarang. http://marinereport.blogspot.com/2010/07/ executif summary-of-mitigation-lecture.html.
Anurogo, Dito. 2009. Segala Sesuatu tentang Banjir di Kota Semarang www.kabar Indonesia.com.
Setiyanto, Heru. 2002.” Studi Pengaruh Penurunan Muka Tanah Dan Pasang Air Laut Terhadap Banjir Rob Di Kecamatan Semarang Utara”. (http://eprints.undip.ac.id/6305/1/herysetyanto.pdf. Diakses pada 1 April 2011).
