MAKALAH AKUNTANSI PEMERINTAHAN “KOREKSI
KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN”
Disusun Oleh Kelompok 4: 1. M. Adhiatmaja Fredyra Pangastika Pangastika
12030112220061
2. Precilia Prima Queena
12030112220044
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI UNIVERSITAS UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013
I.
Latar Belakang
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan adakalanya terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan atau perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh suatu entitas, serta adanya peristiwa luar biasa yang secara signifikan akan berpengaruh pada kondisi kinerja keuangan suatu entitas. Suatu kesalahan yang terjadi dalam pencatatan akuntansi mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi bias. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme untuk membetulkan kesalahan tersebut. Apabila ada perubahan kebijakan akuntansi dari periode sebelumnya maka kemungkinan akan mempengaruhi posisi keuangan secara material. Pengaruh yang material terhadap laporan keuangan tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Disamping itu, kemungkinan terjadi peristiwa luar biasa yang mempengaruhi kondisi kinerja keuangan suatu entitas secara signifikan. Dalam rangka full disclosure maka dalam laporan keuangan harus diungkapkan dampak peristiwa peristiwa luar biasa tersebut terhadap kondisi kinerja keuangan.
II.
Tujuan
Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
III. Ruang Lingkup
Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
1
Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.
IV. Definisi
Berikut ini adalah istila h-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: a) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. b) Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. c) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. d) Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain. e) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi kar ena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain. f) Pos adalah kumpulan akun sejenis yan g ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
V.
Koreksi Kesalahan
Laporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporan keuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.
2
Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu; terhadap laporan keuangan pemerintah, mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut ketentuan UU Bidang Keuangan laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPR paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, setelah dilakukan audit oleh BPK. Terdapat tahapan atau periode waktu w aktu dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sampai dengan penyampaian laporan keuangan ke DPR, yaitu: a.
periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun berjalan
b.
periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK
c.
periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR/DPRD dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan daerah. Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu atau
beberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalan atau pada periode setelah Laporan Keuangan disahkan dan telah diterbitkan Undang-undang dan/atau Peraturan
Daerah.
Kesalahan-kesalahan
tersebut
kemungkinan
disebabkan
antara
lain
keterlambatan penyampaian bukti transaksi keuangan oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan pencatatan, kesalahan dalam interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian dan kemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi. Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporan keuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP No 10 mengatur perlakuan tentang koreksi kesalahan. Kesalahan dalam penyusunan
laporan keuangan pada satu atau beberapa periode
sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih la poran poran keuangan periode s ebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan d ilaporkan dengan menyesuaikan baik b aik Saldo Anggaran Lebih maupun 3
saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada pe riode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
Kesalahan tidak berulang Kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelom pokkan dalam 2 (dua) jenis:
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
Kesalahan berulang dan sistemik Kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Koreksi kesalahan yang yang tidak berulang yang terjadi terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam
periode berjalan, baik pada akun
pendapatan-LRA atau akun belanja,
maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sebelumnya dan mempengaruhi posisi posisi kas, apabila laporan laporan keuangan periode tersebut tersebut
belum diterbitkan, diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebel umnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain – LRA. LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja:
yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lainlain-LRA.
4
yang menambah saldo kas terkait terkait belanja modal yang menghasilkan menghasilkan aset, yaitu yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, diterbitkan, dilakukan dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di- mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
yang mengurangi saldo saldo kas terkait terkait perolehan aset selain selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu bel um dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatk an penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban:
yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
5
yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut tersebut sudah diterbitkan, diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:
yang menambah saldo saldo kas yaitu yaitu penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas Negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh: i.
pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengur angi saldo kas.
ii.
pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut tersebut sudah diterbitkan, diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
yang menambah saldo saldo kas yaitu yaitu penyetoran bagian laba perusahaan negara yang belum masuk ke kas negara dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh: i.
pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
ii.
pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 6
yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok poko k pi njaman tahun tahu n lalu dari Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebi han setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih Lebih dan mengur angi saldo kas.
Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga ter dapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
yang mengurangi saldo saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
Koreksi kesalahan yang tidak
berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebi han pembayaran angsuran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memp engaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 10 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 7
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
Kesalahan dan Koreksinya
Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan belum ditetapkan dengan undangundang. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan. Paragrap 16 PSAP 10 menjelaskan bahwa laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik. 1. Menurut paragraf 11, koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan. Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengaruh kesalahan tersebut terhadap kas. a. Contoh kesalahan yang mempengaruhi Kas dalam periode berjalan : Pada tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000,-. Pada waktu dilakukan kas opname, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku dan setelah diteliti perbedaanya adalah pada SP2D-LS yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2006.
Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 15 Mei 2006 : Kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp 18.000.000,
(Rp
531.000.000 - Rp 513.000.000) dilakukan koreksi sebagai berikut:
8
Satuan Kerja Tanggal
Uraian
15/5/06
Piutang dari KUN
Ref
Debet
Kredit
18 juta
Belanja Pegawai
18 juta
(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai) BUN Tanggal
Uraian
15/5/06
Kas Umum Negara
Ref
Debet
Kredit
18 juta
Belanja Pegawai
18 juta
(Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai)
b. Tidak Mempengaruhi Kas pada periode berjalan. Pada Tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 531.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000 sebagai belanja barang. Pada waktu menyusun laporan diketahui ada kekeliruan pembukuan belanja atas SP2D pada tanggal 15 Mei 2006, maka transaksi tersebut akan dikoreksi seperti berikut:
Karena kesalahan pada akun belanja, maka koreksi dilakukan sebagai berikut: Satuan Kerja
Belanja Pegawai Belanja Barang
Rp 531.000.000 Rp 531.000.000
BUN
Tidak ada Jurnal
2. Menurut paragraf 12 PSAP 10, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan 9
keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan
Contoh 1: Pada tanggal 20 April 2005, diterima setoran atas pendapatan bukan pajak dengan SSBP No. 123 12 3 sebesar Rp 13.000.000. Pada hari dan d an tanggal tan ggal yang sama SSBP tersebut dibukukan dibukuka n oleh bagian keuangan sebesar Rp 31.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp 18.000.000 (Rp 31.000.000 – Rp Rp 13.000.000). Dengan ditemukannya kesalahan pencatatan tersebut pembetulan dilakukan dengan jurnal koreksi sebagai berikut: Satuan Kerja
Pendapatan Bukan Pajak
Rp 18.000.000
Utang kepada KUN
Rp 18.000.000
BUN
Pendapatan Bukan Pajak Kas Umum Negara *)
Rp 18.000.000 Rp 18.000.000
*) Kas Umum Negara terdiri dari Kas di Bank Indonesia dan Kas di KPPN.
Contoh 2: Pada Tanggal 15 Mei 2005, dibayar gaji pegawai dengan menerbikan SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp531.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku
sebesar
Rp18.000.000 (Rp531.000.000 – Rp513.000.000). Rp513.000.000). Atas kesalahan tersebut belanja pegawai harus dikurangi sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000-Rp513.000.000) dan dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut:
10
Satuan Kerja
Piutang dari KUN
Rp 18.000.000
Belanja Pegawai
Rp 18.000.000
BUN
Kas Umum Negara
Rp 18.000.000
Belanja Pegawai
Rp 18.000.000
3. Menurut paragraf 13 PSAP 10 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. Contoh: Pada Tanggal 20 Oktober 2005, dibayar belanja modal atas pengadaan 2 mobil dinas @Rp 255.000.000,- pembayaran dilakukan dengan SP2D-LS sebesar Rp 550.000.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 550.000.000,-. Pada Bulan Juni 2006 laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan dan telah disampaikan ke DPR, kemudian diketahui bahwa ada kesalahan dalam penerbitan dan pembayaran SP2D-LS SP2D -LS atas pengadaan pen gadaan mobil dinas pada
tanggal 20 April
2005 yang seharusnya berjumlah Rp 510.000.000 sehingga harus dilakukan pengembalian belanja tersebut oleh pemasok sebesar Rp 40.000.000,-. Penagihan kepada pemasok sudah berhasil dilakukan dan disetorkan pada tanggal 25 Juni 2006 sebesar Rp 40.000.000,Pengaruh pengembalian tersebut adalah bertambahnya kas dan pendapatan yang diikuti penurunan aset. Transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut:
Satuan Kerja
Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005 Belanja Modal – Modal – Peralatan Peralatan dan Mesin Piutang dari KUN
Rp 550.000.000 Rp 550.000.000 11
Peralatan dan Mesin
Rp 550.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp 550.000.000
Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006
Utang kepada KUN
Rp 40.000.000
Pendapatan lain-lain
Rp 40.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp 40.000.000
Peralatan dan Mesin
Rp 40.000.000
BUN
Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp 550.000.000
Kas Umum Negara
Rp 550.000.000
Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006 Kas Umum Negara
Rp 40.000.000
Pendapatan Lain-lain
4. Paragraf 14, menetapkan bahwa
Rp 40.000.000
koreksi
kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang tejadi pada periode periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode p eriode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. Contoh: Pada tanggal 15 Mei 2005, diterbitkan diterbitkan SP2D atas SPJ belanja modal atas pengadaan Air Condition (AC) seharga Rp 2.250.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 2.250.000,-. Pada bulan Agustus 2006, pada saat itu laporan keuangan tahun 2005 sudah disampaikan ke DPR, diketahui ada kesalahan dalam pengesahan SPJ pengadaan AC tanggal 15 Mei 2005, dimana harga beli AC menurut faktur sebesar Rp 2.225.000,- Akibatnya aset tetap yang terlalu tinggi Rp 25.000 (pengaruhnya tidak material) dan disarankan oleh Inspektorat Jenderal agar dilakukan 12
tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara Pengeluaran, dan telah dilakukan pembayaran kembali oleh Bendahara Pengeluaran. Transaksi tersebut dibukukan seperti berikut: Satuan Kerja
Jurnal Tanggal 15 Mei 2005 Belanja Modal – Modal – Peralatan Peralatan dan Mesin
Rp 2.250.000
Piutang dari KUN Peralatan dan Mesin
Rp 2.250.000 Rp 2.250.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp 2.250.000
Jurnal Koreksi Utang kepada KUN
Rp 25.000
Pendapatan lain-lain
Rp 25.000
BUN
Jurnal Tanggal 15 Mei 2005 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp 2.250.000
Kas Umum Negara
Rp 2.250.000
Jurnal Koreksi Kas Umum Negara Pendapatan Lain-lain
Rp 25.000 Rp 25.000
5. Menurut paragraf 15 PSAP 10, Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. Kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mengakibatkan kas bertambah dimana laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, koreksi kesalahan pendapatan tersebut dilakukan dengan menambah kas dan menambah akun ekuitas dana lancar. Sedangkan apabila kesalahan mengakibatkan saldo kas berkurang, maka koreksi dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana lancar dan kas.
13
Contoh: Pada Tanggal 9 Pebruari 2005, diterima pendapatan sewa gedung pertemuan dengan bukti SSBP sejumlah Rp 3.575.000. dan salah dibukukan sebesar Rp 3.275.000. Kesalahan atas pencatatan tersebut ditemukan pada tahun 2006 dimana laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang demikian adalah penyajian saldo Kas dan SiLPA menurut buku terlalu kecil sehingga akun Kas dan SiLPA harus ditambah. Transaksi – Transaksi – transaksi transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut:
Satuan Kerja
Jurnal Tanggal 9 Februari 2005 Utang kepada KUN
Rp 3.275.000
Pendapatan sewa
Rp 3.275.000
Jurnal Koreksi Tidak ada jurnal
BUN
l Tanggal 9 Februari 2005 Kas di kas daerah
Rp 3.275.000
Pendapatan Sewa
Rp 3.275.000
Jurnal Koreksi Kas Umum Negara
Rp 300.000
SiLPA/SiKPA
Rp 300.000
6. Paragraf 20 PSAP 10 menyatakan : Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.
14
Contoh: Belanja modal atas Peralatan Mesin sebesar Rp 5.000.000 pada waktu mencatat aset tetap salah dibukukan sebagai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan.
Satuan Kerja
Jurnal yang salah Belanja Modal Peralatan Mesin
Rp 5.000.000
Piutang dari KUN Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Rp 5.000.000
Jurnal koreksi Peralatan Mesin
Rp 5.000.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 5.000.000
BUN
Jurnal Pada saat pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kas Umum Negara
Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
Jurnal koreksi Tidak ada jurnal
7. Paragraf 22 menyatakan : kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9, tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadi. terjadi.
Paragraf 9 menjelaskan bahwa kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. 15
Apabila
seorang wajib pajak kurang bayar, maka pada saat dibayar
dicatat sebagai
pendapatan pajak pada saat diterimanya pendapatan tersebut, dan sebaliknya apabila lebih bayar
maka pembayaran restitusi kepada wajib pajak, maka dicatat sebagai pengurang
pendapatan pajak pada saat terjadi.
Contoh: Pada bulan Maret 2006, Wajib pajak A menerima SKPT kurang bayar pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp 5.000.000,-. Terhadap tagihan tersebut wajib pajak telah membayar pada bulan April 2006.
Satuan Kerja
Transaksi tersebut dijurnal: Utang kepada KUN
Rp 5.000.000
Pendapatan pajak
Rp 5.000.000
Transaksi tersebut dijurnal: Kas Umum Negara
Rp 5.000.000
Pendapatan Pajak
Rp 5.000.000
VI. Perubahan Kebijakan Akuntansi
Para pengguna Laporan Keuangan perlu me mbandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah ( trend ) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akunt ansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 16
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kiner ja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru unt uk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Perubahan Kebijakan Akuntansi
Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10 menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metode penyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset sehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan merupakan metode alokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap. Dengan demikian, apabila dilakukan
penyusutan terhadap terhadap aset tetap, maka tidak
berhubungan dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahan kebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan ralisasi anggaran.
17
Contoh: Satuan Kerja A membeli Komputer dan pheriperalnya pada bulan Desember 2003 senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2003 Satuan Kerja A menetapkan kebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan dan mesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat komputer tersebut 5 tahun. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2006 Satker A memutuskan untuk mengubah Kebijakan Akuntansi Penyusutan Peralan dan Mesin (termasuk komputer) dari metode garis lurus (straight line method) menjadi metode penyusutan saldo menurun (double declining method). Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut, disusun perhitungan penyusutan
sebagai
berikut:
Perhitungan menurut metode garis lurus Tahun
Perhitungan
Nilai Disusutkan
Nilai Buku
2003
-
0
200.000.000
2004
20 % X Rp 200.000.000
40.000.000
160.000.000
2005
20 % X Rp 200.000.000
40.000.000
120.000.000
2006
20 % X Rp 200.000.000
40.000.000
80.000.000
2007
20 % X Rp 200.000.000
40.000.000
40.000.000
2008
20 % X Rp 200.000.000
40.000.000
0
Perhitungan menurut metode saldo menurun : Tahun
Perhitungan
Nilai Disusutkan
Nilai Buku
2003
-
0
200.000.000
2004
40 % X Rp 200.000.000
80.000.000
120.000.000
2005
40 % X Rp 120.000.000
48.000.000
72.000.000
2006
40 % X Rp 72.000.000
28.800.000
43.200.000
2007
40 % X Rp 43.200.000
17.280.000
25.920.000
2008
40 % X Rp 24.720.000
10.368.000
15.552.000
Pada akhir tahun 2006, akumulasi penyusutan komputer berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 120.000.000, (penjumlahan penyusutan tahun 2004,2005,2006) berdasarkan metode 18
saldo menurun sebesar Rp 156.800.000 (penjumlahan penyusutan tahun 2004, 2005, 2006), terdapat selisih sebesar Rp 36.800.000,. Dengan perhitungan tersebut di atas, pada akhir tahun 2006 terdapat perbedaan jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.800.000, sehingga nilai wajar aset tetap dengan metode saldo menurun terlalu tinggi sebesar nilai tersebut, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:
Diinvestasikan dalam Aset tetap
Rp 36.800.000
Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan
Rp 36.800.000.
Mesin
Pengungkapan
Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh pengungkapan berdasarkan ilustrasi perubahan kebijakan akuntansi penyusutan seperti tersebut diatas, dari metode garis lurus, menjadi metode saldo menurun, adalah sebagai berikut :
”Pada tahun anggaran 2006, pemerintah Kota Madiun, telah menetapkan perubahan kebijakan akuntansi khusus mengenai metode penyusutan Aset Tetap - Peralatan dan Mesin, dari metode garis lurus menjadi metode saldo menurun, dengan alasan agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena komputer dan pheriperalnya lebih cepat obsolet. Adapun pengaruh perubahan kebijakan akuntansi metode penyusutan tersebut, terdapat perbedaan nilai wajar sebagai berikut : URAIAN
Nilai perolehan awal
METODE GARIS
METODE SALDO
LURUS
MENURUN
200.000.000,00
200.000.000,00
2006
120.000.000,00
156.800.000,00
Nilai wajar pada 31 Des. 2006
80.000.000,00
43.200.000,00
Akumulasi penyusutan sd Desember
19
Jadi nilai wajar Aset Tetap berupa komputer dan pheriperalnya pada 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 43.200.000,00. Perbedaan tersebut telah dikoreksikan pada akun yang bersangkutan.”
VII. Perubahan Estimasi akuntansi
Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahuntahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
VIII. Operasi yang Tidak Dilanjutkan
Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, pengh entian, cara penghentian, penghe ntian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan di sajikan sajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun be rjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masal ah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
20
Bukan merupakan penghentian operasi apabila : a) Penghentian suatu program, kegi atan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh
demand
(permintaan publik yang dilayani) yang terus
merosot, pergantian kebutuhan lain. b) Fungsi tersebut tetap ada. c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.
IX. Tanggal Efektif
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerap kan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.
21
