44
4
4
MAKALAH PPKN
Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Menjamin dan Keadilan
DISUSUN OLEH:
KELOMPOK V
Aina Dewani
Altafiyani Rahmatika
Baginda Yusuf Aditya Negara
Diaz Andhika Primadi
Dinda Jesika
Ghifari Anugara
Handini Rakhma Sujono
Savira Azka Wulandari
Kelas XI MIA 4
SMAN 1 SUBANG
T.P. 2014-2015
Subang, 17 Agustus 2014
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan judul "Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Menjamin dan Keadilan".
Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad saw. yang telah membawa ajaran yang benar semoga kita diberi syafa'at di yaumil akhir nanti.
Penyusun berusaha semaksimal mungkin agar penyajian makalah ini dapat bermanfaat mengenai pengetahuan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam menjamin dan keadilan baik bagi penyusun sendiri maupun bagi para pembaca.
Di dalam makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat perbaikan dari guru pembimbing dan teman-teman sekalian akan kami terima dengan senang hati.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menjalankan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Penyusun
DAFTAR ISI
JUDUL……………………………………………………………………………………………..1
KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I: PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan 5
C. Manfaat 5
BAB II: PEMBAHASAN 7
Makna Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat 7
Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat 15
BAB III: PENUTUP 19
Kesimpulan 19
Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 20
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menerangkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat), dan pemerintah berdasarkan sistem konsitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Dan perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundangan di bawahnya. Tetapi kenapa sistem hukum di negeri ini selalu menjadi topik yang tak bosan-bosannya diperbincangkan dan selalu membuat masalah. Apakah sistem yang berlaku tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia? Apakah para pelaku hukum yang tidak mengetahui ganjaran setiap tindakan penyelewengan yang mereka lakukan? Atau apakah ganjaran dari sistem hukum tersebut yang kurang tegas untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tindak pidana?
Dalam negara hukum, segala permasalahan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Akan tetapi, praktik perlindungan dan penegakan hukum terkadang berbeda dengan prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat harus segera dibenahi agar tidak terjadi penyelewengan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seorang yang melanggar hukum harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Hukum Negara ialah aturan bagi Negara itu sendiri, bagaimana suatu Negara menciptakan keadaan yang relevan, keadaan yang menentramkan kehidupan sosial masyarakatnya, menghindarkan dari segala bentuk tindak pidana maupun perdata. Namun tidak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, pemberitaan di media masa sungguh tragis. Bahkan dari Hasil survei terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan bahwa 56,0 persen publik menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia, hanya 29,8 persen menyatakan puas, sedangkan sisanya 14,2 persen tidak menjawab. Sebuah fenomena yang menggambarkan betapa rendahnya wibawa hukum di mata publik.
Dengan landasan pemikiran ini, penulis akan mencoba memaparkan mengenai hukum, perlindungannya, penegakannya, aspek-aspek yang menjadi subjek dan objeknya, serta penerapannya di tengah masyarakat yang tidak puas dengan keadaan penegakan hukum di Indonesia sekarang ini.
Rumusan Masalah
Apa makna perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat?
Bagaimana praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat?
Tujuan
Untuk mengetahui sistem perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia.
Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian.
Menyaji hasil analisis praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut.
Dapat mengetahui sistem perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Dapat mengetahui mengapa masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia.
Dapat mengetahui dan menilai bagaimana solusi dalam pemecahan permasalahan hukum di Indonesia.
Khusus bagi pemerintahan, memberikan gambaran mengenai sistem penegakan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta diharapkan dapat menilai, menelaah dan membuat suatu keputusan dalam pemecahan masalah penegakan hukum tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
Makna Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat
Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara Indonesia, artinya seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan berdasarkan golongan tertentu, berhak mendapatkan perlindungan hukum dari sesuatu yang mengancam dirinya. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
Makna Perlindungan Hukum
Indonesia sebagai negara hukum, segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum (asas legalitas). Perlindungan hukum diberlakukan bagi setiap orang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap ketentuan hukum yang mungkin saja melanggar hak-hak individu. Setiap orang memiliki hak dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Semua masyarakat Indonesia mendapat perlindungan hukum karena negara hukum melindungi segenap warga negara tanpa membeda-bedakannya.
Hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Sedangkan perlindungan adalah suatu proses cara perbuatan untuk melindungi seseorang. Jadi perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebbagai upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang, dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri atas hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama, dan sebagainya. Dengan demikian, pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi.
Makna Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian hukum, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum sebagai berikut.
Kepastian hukum
Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharap adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
Kemanfaatan
Hukum adalah untuk manusia, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai timbul keresahan di salam masyarakat karena pelaksanaan atau penegak hukum.
Keadilan
Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.
Aparat Penegak dan Lembaga Peradilan Hukum
Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang ini sebagai berikut.
Penyelidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 6 KUHAP)
Wewenang (Pasal 7 ayat [1] KUHAP) :
Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
Mengadakan penghentian penyidikan;
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap. (UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP)
Tugas Jaksa:
Sebagai penuntut umum
Pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor)
Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak seagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
Berdasarkan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang :
Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu;
Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
Membuat surat dakwaan;
Melimpahkan perkara ke pengadilan;
Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
Melakukan penuntutan;
Menutup perkara demi kepentingan hukum;
Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
Melaksanakan penetapan hakim.
Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.
Tugas dan wewenang hakim:
Dalam Bidang Manajemen Peradilan
Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan.
Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada MA.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya serta rneneruskannya kepada kepustakaan hukum.
Dalam Bidang Perdata
Menetapkan hari sidang.
Membuat catatan pinggir pada berita acara dan putusan Pengadilan Negeri mengenai hukum yang dianggap penting.
Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum hari sidang berikutnya.
Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
Menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum perdata yang ditugaskan kepadanya.
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri yang ditugaskan kepadanya.
Dalam Bidang Pidana
Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.
Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
Bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatanganinya sebelum sidang berikutnya.
Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk dibacakan.
Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan.
Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwanya masih dibawah umur.
Memproses permohonan grasi.
Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/ bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.
Wewenang penasehat hukum:
Mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang sedang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam persidangan yang akan berpengaruh pada keputusan Hakim yang adil.
Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya, yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
Aparat penegak hukum akan memutuskan perkara hukum di peradilan hukum. Lembaga-lembaga peradilan hukum sebagai berikut.
Peradilan Umum
Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi dan Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana untuk semua golongan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.
Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dalam lingkungan Peradilan Agama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Agama atau yang biasa disebut Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
Peradilan Militer
Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Pengadilan dalam lingkungan militer terdiri atas Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Lembaga Perlindungan dan Penegakan Hukum
Lembaga perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan pula ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Dalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.
Berdasarkan pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk :
Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I tahun 1945.
Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945.
Memutus pembubaran partai politik.
Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan
Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara R.I. tahun 1945.
Indepedensi Mahkamah Konstitusi disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang R.I. Nomor 24 tahun 2003 sebagai berikut :
"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".
Mahkamah Agung (MA)
Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 5 tahun 2004 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Selanjutnya dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara R.I. disebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk :
Mengadili pada tingkat kasasi,
Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang- undang terhadap undang-undang,
Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Selanjutnya dalam pasal 2 UU Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Negara R.I. Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah diatur tentang independensi Mahkamah Agung yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
"Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain."
Kejaksaan
Kejaksaan Republik Indonesia atau Kejaksaan adalah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tersebut disebutkan bahwa "Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka".
Dalam penjelasan umum angka 1 UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tersebut dijelaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan Negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
Kepolisian
Dalam Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 2 tahun 2002 tersebut disebutkan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
Pada awal era reformasi, salah satu tuntutan yang mencuat dan segera direspon oleh Pemerintah adalah pemisahan Polri dan ABRI. Melalui Inpres Nomor: 02/1999 telah diambil langkah-langkah kebijakan pemisahan Polri dari ABRI dan penempatannya untuk sementara pada Dephankam, yang ditandai oleh suatu upacara bersejarah pada tanggal 1 April 1999 di Mabes ABRI Cilangkap. Langkah tersebut telah ditindak lanjuti dengan berbagai kebijakan Menhankam/Panglima TNI yang menyerahkan wewenang pembinaan dan operasional Polri dari Pangab kepada Menhankam dan Kapolri.
Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (peace and order maintenance) dan penegakan hukum (law enforcement).10 Dalam perkembangannya, tanggung jawab "pemeliharaan" dipandang pasif, sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan "pembinaan", sehingga tidak hanya "menjaga" agar kamtib terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan bahkan ikut memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (to support) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman, sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan.
Komisi Yudisial
Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU R.I. Nomor 22 tahun 2004 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tersebut merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum, yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances, walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM )
Dalam Pasal 1 angka (7) UU R.I. Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang berkedudukan setingkat dalam negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyaluran, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Dalam pasal 75 Undang-Undang R.I. Nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa Komnas HAM bertujuan :
Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan.
B. Praktik Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat
Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam kemasyarakatan hukum. Dalam masyarakat hukum itu harus pula bersendi pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.
Perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian
Setiap warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum difungsikan untuk menghindari segala bentuk perilaku sewenang wenang, penindasan, perampasan hak, dan lain-lain yang dapat merugikan dan bahkan menyengsarakan seseorang atau masyarakat. Perlindungan hukum juga didasari oleh faktor bahwa manusia pada hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, siapapun yang bersalah ataupun melakukan pelanggaran hukum harus mendapatkan sanksi huku. Sebaliknya , bagi siapa yang tidak bersalah harus terhindar dari sanksi hukum. Semua orang harus diperlakukan sama di dalam hukum.
Keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adakah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya. Baik antara sesama masyarakat, maupun terhadap pemerintah.
Kedamaian dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketentraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberi jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya, hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.
Akibat Tidak Adanya Perlindungan dan Penegakan Hukum
Akibat-akibat yang ditimbulkan dari masalah penyelewengan hukum sebagai berikut.
Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum
Masyarakat berpendapat hukum banyak merugikan mereka, terlebih lagi soal materi sehingga mereka berusaha untuk menghindarinya. Karena mereka percaya bahwa uanglah yang berbicara, dan dapat meringankan hukuman mereka, fakta-fakta yang ada diputarbalikkan dengan materi yang siap diberikan untuk penegak hukum. Kasus-kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan secara tuntas karena para petinggi negara yang terlibat di dalamnya mempermainkan hukum dengan menyuap sana sini agar kasus ini tidak terungkap, akibatnya kepercayaan masyarakat pun pudar.
Penyelesaian konflik dengan kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan contohnya ialah pencuri ayam yang dipukuli warga, pencuri sandal yang dihakimi warga. Konflik yang terjadi di sekelompok masyarakat di Indonesia banyak yang diselesaikan dengan kekerasan, seperti kasus tawuran antarpelajar, tawuran antarsuku yang memperebutkan wilayah, atau ada salah satu suku yang tersakiti sehingga dibalas dengan kekerasan. Mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan kepemerintahan, dengan masalah secara geografis. Ini membuktikan masyarakat Indonesia yang tidak tertib hukum, seharusnya masalah seperti maling sandal atau ayam dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, bukan dihakimi secara seenaknya, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.
Pemanfaatan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi
Melihat beberapa kasus di Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya: pengacara yang menyuap polisi ataupun hakim untuk meringankan terdakwa, sedangkan polisi dan hakim yang seharusnya bisa menjadi penengah bagi kedua belah pihak yang sedang terlibat kasus hukum bisa jadi lebih condong pada banyaknya masteri yang diberikan oleh salah satu pihak yang sedang terlibat dalam kasus hukum tersebut.
Penggunaan tekanan asing dalam proses peradilan
Dalam hal ini kita dapat mengambil contoh pengrusakan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usahanya di Indonesia, mereka akan minta bantuan dari negaranya untuk melakukan upaya pendekatan kepada Indonesia, agar mereka tidak mendapatkan hukuman yang berat, atau dicabut izin memproduksinya di Indonesia.
Upaya-Upaya Penegakan Hukum untuk Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Penegakan hukum merupakan pondasi utama dalam kehidupan Bernegara, guna terciptanya ketertiban dan ketentraman sehingga tidak heran jika banyak Negara di dunia menjadikan penegakan hukum sebagai prioritas kebijakan dan pembaharuan, termasuk Indonesia yang ditandai dengan mulai berbenah dan dilengkapinya segala bentuk infrastruktur lembaga-lembaga baik itu dalam lingkup kekuasaan eksekutif, yudikatif, maupun lembaga-lemabaga pengawas independen yang bertugas melakukan pengawalan terhadap terealisasinya jaminan penegak hukum.
Berbagai macam cara untuk mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut.
Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, alasan terjadinya kejadian, unsur kemanusaian dan juga menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan.
Hukum seharusnya tidak di tegakan dalam bentuk yang paling kaku, arogan, dan hitam putih. Tapi, harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata. Karena hukum yang ditegakan yang hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
Hakim sebagai pemberi keputusan seharusnya tidak menjadi corong undang-undang yang hanya mengikuti peraturan perundang-undangan semata tanpa mempedulikan rasa keadailan. Hakim seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan seadil-adilnya sehingga keputusannya dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya.
Memberikan Pendidikan dan penyuluhan hukum baik formal maupun informal secara berkesinambungan kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum di Indonesia sehingga masyarakat sadar hukum dan menaati peraturan yang berlaku.
Menyediakan bantuan hukum bagi si miskin dan buta hukum. Melaksanakan asas proses yang tepat, cepat dan biaya ringan semua tingkat peradilan.
Pemberian saksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Sosialisasi politik adalah suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyakat, sehingga masyarakat menjadi mengerti tentang politik tersebut. Ada beberapa metode sosialisasi politik diantaranya yaitu; metode imitasi (peniruan), instruksi (perintah) dan motivasi (dorongan). Adapun sarana-sarana untuk mensosialisasikan politik kepada masyarakat yaitu melalui; keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, tempat kerja, media massa dan kontak-kontak politik secara langsung.
Saran
Dalam makalah ini, penulis menyarankan agar kita dapat mensosialisasikan politik kepada masyarakat dengan sosialisasi yang benar dan tepat sehingga masyarakat dengan mudah menerimanya. Oleh karena itu, untuk politikus disarankan agar dapat menjalankan politik itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku dan tidak menjadikan politik untuk kepentingan pribadi.
DAFTAR PUSTAKA
Tim redaksi. 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
http://www.slideshare.net/fadhlisyar/makalah-pkn?related=1#
http://www.bimbingan.org/contoh-rumusan-masalah.htm
http://www.slideshare.net/iBeDaSilva/perlindungan-hukum
http://www.slideshare.net/ek0hidayat/penegakan-hukum-di-indonesia-21692948
http://sururudin.wordpress.com/2011/03/11/tugas-dan-wewenang-jaksa-dalam-proses-perkara-pidana/
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51a4a954b6d2d/soal-penyidik,-penyelidik,-penyidikan,-dan-penyelidikan
https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140316110618AASEcZu
http://kakpanda.blogspot.com/2013/01/tugas-dan-wewenang-hakim.html
