MAKALAH PEREKONOMIAN TERBUKA

MAKALAH PEREKONOMIAN TERBUKA ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)

KELOMPOK III KELAS XI IPS 3 Di Susun Oleh: - Candra Gunawan - Deny Rachman - Ika Sapitri

SMA NEGERI 1 PANGKALAN KARAWANG 2013

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Keseimbangan Perekonomian Terbuka”. Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan bertujuan agar dapat menambah wawasan mengenai sistem perekonomian terbuka serta studi kasus yang  berkenaan dengan sistem tersebut. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini: 1. Dosen pengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi 2. Seluruh anggota kelompokyang ikut serta menyusun makalah ini, serta 3. Pihak-pihak yang mendukung tersusunnya makalah ini Kami selaku penyusun makalah menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Nya, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan serta mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya tulis selanjutnya.

Penyusun

Kelompok IX IPS 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar belakang Analisis mengenai penentuan kegiatan ekonomi Negara, belum tentu sesuai dengan realiti yang sebenarnya oleh karena kegiatan ekonomi yang digambarkan belum sepenuhnya sesuai dengan keadaan dalam  perekonomian. Ada dua kegiatan pengeluaran yang penting dalam setiap ekonomi, yaitu ekspor dan impor. Oleh karena itu analisis mengenai keseimbangan  pendapatan nasional perlu disempurnakan dengan memperhatikan pula efek kegiatan perdagangan luar negeri, yaitu ekspor dan impor terhadap  pengeluaran agregat, pendapatan nasional dan tingkat kegiatan suatu  perekonomian. Apabila kegiatan ekspor dan impor diperhitungkan dalam  penentuan keseimbangan pendapatan nasional, maka analisis mengenai kegiatan ekonomi dalam suatu Negara telah sepenuhnya menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dalam realitas Analisis penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian seperti itu dinamakan sebagai keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi empat sectoratau perekonomian terbuka. Yaitu perekonomian yang menjalankan kegiatan ekspor dan impor. Maka analisis mengenai  penentuan keseimbangan tersebut boleh juga dinamakan sebagai keseimbangan makroekonomi Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam  perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor   barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan  penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (the borderless economy) yang disebut dengan the global economy.

1.2Tujuan Studi mengenai perekonomian terbuka memberikan beberapa pengetahuan yaitu, o

o

o

Dapat mengetahui cara menganalisis perhitungan dalam  perekeonomian terbuka. Dapat menganalisa beberapa problem yang dapat menghambat tercapainya keseimbangan perekonomian terbuka. Dapat mengetahui beberapa kebijakan perekonomian dalam negeri mengenai perekonomian terbuka.

1.3 Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan muncul permasalahan yang perlu dikaji kembali dan terumuskan ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : “ Apakah kebijakan Trade Remedies yang diterapkan oleh Indonesia dapat memproteksi pasar dalam negeri dari bahaya perdagangan bebas?”. 1.2Hipotesa Di era globalisasi, perekonomian dalam negeri tidak bisa mengelak adanya liberalisasi berupa perdagangan bebas. Kegiatan ini merupakan jembatan dengan negara-negara lain bagi perkembangan perekonomian dalam negeri sendiri. Namun tidak semua negara dapat menghadapi perdagangan bebas karena kurangnya kualitas produksi yang memadai dalam negeri, salah satunya Indonesia. Maka dari itu, Indonesia membuat kebijakan berupa Trade Remedies yang bertujuan perlindungan usaha dalam negeri. Kebijiakan ini efektif untuk membatasi impor produksi luar negeri karena dalam kebijakan tersebut terdapat peraturan-peraturan yang ketat dan terperinci mengenai syarat-syarat tertentu barang produksi yang boleh masuk  atau diperjual-belikan dalam negeri.

BAB II KERANGKA TEORI

2.1 Sirkulasi Aliran Pendapatan Perekonomian Terbuka (Ekspor, Impor dan Pengeluaran Agregat Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan  Negara-negara lain di dunia ini, karena kegiatan ekspor dan impor  merupakan bagian yang pentingnya dalam kegiatan setiap perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran  pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut : apabila aliran aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah  berbeda dengan perekonomian tiga sector sebagai akibar dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang barang buatan dalam negeri ke luar Negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sector perusahaan. Dengan demikian pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran  barang ininakan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sector rumah tangga ke sector perusahaan. Aliran keluar ini yang akan Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor  mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi  pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sector   perusahaan akan mewujudkan aliran pendapatan ke sector rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan lainnya Dapat disimpulkan bahwa dalam perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi lima jenis pengeluaran, yaitu

1. 2. 3. 4. 5.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang barang yang dihasilkan didalam negeri. (Cdn) Investasi perusahaan (I) untuk menambah kapasitas sector   perusahaan menghasilkan barang dan Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh didalam negeri (G) Ekspor, yaitu pembelian Negara lain ke atas barang buatan  perusahaan-perusahaan didalam negeri. (X) Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. (M) Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri.(M)dengan demikian komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga ke atas barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah,pengeluaran ke atas barang buatan dalam negeri (ekspor).

Faktor-faktor Penentu Ekspor dan Impor  A. Faktor-faktor yang Menentukan Ekspor  Suatu Negara dapat mengekspor barang produksinya ke Negara lain apabila barang tersebut diperlukan Negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri.Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor  suatu Negara yaitu kemampuan dari Negara tersebut untuk mengeluarkan  barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor paling tidak sedikit sama baiknya dengan yang diperjual-belikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada beberapa hal yang menyebabkan kemerosotan pada ekspor, yaitu  bias terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya keupayaan bersaing di pasar luar negeri serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami diluar negeri.

B. Faktor-faktor yang Menentukan Impor  Suatu Negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan, semakin .banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi  juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri

menjadi lebih mahal. Serta kemampuan suatu Negara menghasilkan  barang yang lebih baik mutunya merupakan salah satu faktor yang menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional. 2.2 Syarat Keseimbangan Perekonomian Terbuka 1. Efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan  pendapatan. 2. Suatu contoh angka untuk menunjukan keseimbangan dalam  perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

3.1.

Masalah Keseimbangan Intern dan Keseimbangan Ekstern Setiap Negara menginginkan kedaulatannya dalam mengatur   perekonomian nasional masing – masing, dan tidak rela tunduk pada mekanisme alamiah yang tidak memberi peluang bagi pemerintah nasional untuk bertindak demi kepentingan nasionalnya.Dalam  perekonomian tertutup, masalah ekonomi makro yang utama adalah  bagaimana mencapai tingkat output employment tanpa inflasi. Sasaran ini sering disebut dengan istilah keseimbangan intern atau internal  balance. Dalam perekonomian terbuka disamping sasaran tersebut ada satu sasaran lain yang biasanya ingin pula dicapai, yaitu neraca  pembayaran yang seimbang. Sasaran yang kedua ini sering disebut dengan istilah keseimbangan ekstern atau eksternal balance. Ada dua masalah pokok dalam teori makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern ini. Yang  pertama adalah masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Bila keseimbangan intern tercapai belum tentu keseimbangan ekstern otomatis tercapai. Demikian pula sebaliknya tercapainya keseimbangan ekstern tidak menjamin tercapainya keseimbangan intern. Masalah pokok yang kedua, yang berkaitan erat dengan masalah pertama, berkisar sekitar penentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan –  kebijaksanaan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama  –  sama. Secara teoritis bisa ditunjukkan bahwa kedua sasaran tersebut bisa dicapai secara simultan asal saja bisa dirumuskan suatu kombinasi yang tepat antara kebijaksanaan yang bersifat mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat, dengan kebijaksanaan yang mempengaruhi komposisi  pengeluaran tersebut, khususnya komposisi antara pengeluaran tersebut, khususnya komposisi antara pengeluaran untuk barang yang hanya di perdagangkan di dalam negeri dan pengeluaran untuk barang yang di perdagangkan di luar negeri. Dalam dunia klasik, masalah ketidakserasian tidak timbul. Hal ini di sebabkan karena baik secara intern maupun secara ekstern,  perekonomian klasik mengandung di dalamnya mekanisme

 penyesuaian otomatis. Dan yang lebih penting lagi mekanisme  penyesuaian internnya konsisten dengan mekanisme penyesuaian eksternnya. Kedua mekanisme tersebut bekerja saling membantu untuk tercapainya sasaran keseimbangan ekstern dan keseimbangan intern secara simultan. Dan yang palng menarik dari kedua mekanisme ini adalah bahwa pemerintah tidak perlu bertindak apa  –  apa, dan mekanisme tersebut secara otomatis akan membawa  perekonomian ke posisi idealnya. 3.2.

Trade Remedies Remedi perdagangan, baik berupa Anti Dumping, Anti Subsidi maupun Tindakan Pengamanan (Safeguard), merupakan instrumen kebijakan perdagangan internasional yang paling banyak digunakan oleh negara-negara importir anggota World Trade Organization (WTO) untuk melindungi industri dalam negerinya. Bagi Indonesia, instrumen kebijakan remedi perdagangan ini pun sangat penting untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini didasarkan pada alasan mengingat di satu sisi produk ekspor Indonesia seringkali dituduh merupakan produk dumping dan produk bersubsidi, dan sering juga dilakukan inisiasi untuk dikenakan tindakan  pengamanan, tetapi di sisi lain Indonesia juga kebanjiran produk produk impor dengan harga dumping dan bersubsidi dan tidak jarang mengalami lonjakan impor untuk produk-produk tertentu. Akibatnya industri dalam negeri mengalami kerugian atau terancam mengalami kerugian yang berdampak pada menurunnya perekonomian, dan pada gilirannya berdampak pula terhadap menyempitnya lapangan kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ironisnya, di satu sisi Indonesia merupakan salah satu negara yang  paling banyak dituduh melakukan praktek dumping, tetapi di sisi lain dikategorikan sebagai negara yang paling rendah dalam melakukan tuduhan dan penyelidikan dumping. Tidak mengherankan  pula jika dalam penyelesaian sengketa di lembaga penyelesaian sengketa WTO, yakni Dispute Settlement Body (DSB), yang didominasi kasus-kasus remedi perdagangan, partisipasi Indonesia pun sangat minimal. Melihat kondisi di atas, sudah merupakan keharusan  bagi Indonesia untuk lebih proaktif mendayagunakan instrumen

remedi perdagangan dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Paralel dengan itu, penguatan sistem hukum remedi perdagangan juga harus dilakukan, karena sistem hukum yang kuat baik substansi, struktur maupun kulturnya, akan mempunyai peran yang krusial terhadap efektivitas perlindungan industri dalam negeri. Secara umum pengertian remedi perdagangan mengacu kepada tindakan atau kebijakan pemerintah untuk meminimalkan dampak  negatif dari impor terhadap industri dalam negeri. Remedi  perdagangan ini diperlukan mengingat impor, baik yang dilakukan secara tidak jujur (unfair trade) maupun secara jujur (fair trade) tidak   jarang dapat merugikan industri dalam negeri. Impor yang dilakukan secara tidak jujur dan merugikan industri dalam negeri adalah impor   produk-produk asing dengan harga dumping, yaitu harga di bawah harga normal, dan impor produkproduk asing yang bersubsidi. Sedangkan impor yang dilakukan secara jujur tetapi dapat merugikan industri dalam negeri adalah impor yang jumlahnya melonjak secara cepat dan tidak wajar. 3.3.

Implementasi Trade Remedies dalam Perspektif WTO Teori-teori di atas tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari para ahli, terutama para ekonom pro-liberalisasi. Hal ini karena pada umumnya para ekonom menganggap remedi perdagangan sebagai  proteksi terhadap impor yang mengarah pada inefisiensi kesejahteraan ekonomi dan tidak lebih hanya diposisikan sebagai kebijakan terbaik  kedua (second-best policy). Meskipun demikian, para ekonom telah menyepakati dimasukkannya remedi perdagangan ke dalam perjanjian perdagangan internasional, dalam hal ini WTO, sebagai pengecualian dengan motivasi insurance (jaminan) dan safety valve (katup pengaman).6 Pemerintah negaranegara anggota WTO akan merasa enggan untuk menandatangani  perjanjian perdagangan internasional yang mengarah pada liberalisasi secara substansial, jika tidak ada jaminan perlindungan terhadap industri dalam negerinya. Selain itu pemerintah negara-negara anggota WTO akan merasa tertekan dalam melakukan negosiasi yang  berkaitan dengan komitmen liberalisasi tertentu, jika tidak ada  pengecualian untuk pengamanan industri dalam negerinya. Oleh

karena itu, ketentuan tentang remedi perdagangan diperlukan untuk  menjaga keutuhan keseluruhan perjanjian perdagangan internasional. Secara garis besar ketentuan-ketentuan WTO tentang remedi  perdagangan tersebut akan dijelaskan dalam bagian berikut.

Ketentuan-ketentuan Anti Dumping Pengertian dan pengaturan dasar mengenai anti dumping dapat dilihat dalam Article VI GATT 1994 (Anti-Dumping and Countervailing Duties). Penjabaran lebih lanjut diatur dalam The Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 atau lebih dikenal sebagai Anti Dumping Agreement (AD Agreement). Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur secara ketat dan detail mengenai bagaimana melakukan kalkulasi apakah suatu produk merupakan produk dumping dan memenuhi syarat untuk dikenakan BMAD atau ADD; bagaimana menginisiasi kasus; bagaimana investigasi produk-produk yang diduga merupakan produk dumping, dan lain-lain. Untuk mengenakan BMAD terhadap produk dumping harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. 2. 3.

Adanya penentuan bahwa tindakan dumping telah terjadi, termasuk  estimasi margin dumping-nya. Adanya kerugian material atau ancaman terjadinya kerugian material terhadap industri dalam negeri. Adanya hubungan kausal yang menunjukkan bahwa tindakan dumping merupakan penyebab terjadinya kerugian atau ancaman kerugian tersebut.

Oleh karena itu, pengujian tentang kerugian (injury test) merupakan hal yang krusial. BMAD dapat dikenakan baik secara sementara maupun tetap. Pengenaan BMAD hanya dapat dilakukan setelah dilakukan investigasi oleh otoritas yang berwenang berdasarkan prosedur  sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 AD Agreement.

Ketentuan-ketentuan Anti Subsidi Pengaturan tentang Anti Subsidi serupa dengan pengaturan Anti Dumping, meskipun keduanya mempunyai sasaran yang berbeda; sasaran Anti Dumping adalah praktek persaingan curang yang dilakukan oleh  perusahaan swasta, sedangkan sasaran Anti Subsidi adalah praktek   persaingan curang yang disebabkan oleh pemberian subsidi oleh  pemerintah negara eksportir, baik subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Pengaturan tentang Anti Subsidi terdapat dalam Article VI dan XVI GATT 1994 dan The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (the SCM Agreement). Article VI GATT 1994 memperkenankan negara anggota WTO untuk menggunakan tindakan Anti Subsidi untuk mengantisipasi subsidi pemerintah asing terhadap  perusahaan, produksi atau ekspor barang apa pun.

Perjanjian WTO mengatur secara ketat tentang bagaimana cara melakukan kalkulasi subsidi, dan mengharuskan pengenaan tindakan Anti Subsidi untuk dihentikan setelah lima tahun (the sunset provision). Perpanjangan hanya bisa dilakukan jika subsidi asing tersebut masih ada dan kerugian industri dalam negeri masih (akan) terjadi. Tindakan Anti Subsidi yang berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) atau Countervailing Duties (CVD) hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan substantif sebagai berikut: 1. 2. 3.

Adanya penentuan bahwa impor yang disubsidi telah terjadi. Adanya kerugian terhadap industri dalam negeri. Adanya hubungan kausal antara impor yang disubsidi dengan kerugian.

Secara prosedural, pengenaan BMI harus didasarkan pada investigasi yang dilakukan oleh otoritas, sebagaimana yang berlaku pada Anti Dumping.

Ketentuan-ketentuan Safeguards Dalam kerangka WTO, mekanisme Safeguards diatur dalam Article XIX (Emergency Action on Imports of Particular Products) dan dijabarkan lebih lanjut dalam The Agreement on Safeguards (SG Agreement). Sebagaimana penerapan mekanisme Safeguards juga harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. 1. 2.

3.

4.

Lonjakan impor, baik secara absolut maupun relatif. Lonjakan impor tersebut merupakan akibat dari perkembangan yang tidak terduga dan merupakan dampak dari pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian WTO. Kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang menghasilkan barang yang serupa atau barang yang langsung tersaingi. Hubungan kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian atau ancaman kerugian tersebut benar-benar disebabkan adanya lonjakan impor.

Tindakan Safeguards hanya dapat dilakukan setelah dilakukan investigasi oleh otoritas yang kompeten berdasarkan prosedur yang telah ada sebelumnya. Meskipun dalam beberapa hal ada persamaan dengan mekanisme Anti Dumping dan Anti Subsidi, mekanisme Safeguards  berbeda dalam beberapa hal lain. Pertama, mekanisme ini tidak mengharuskan adanya praktek bisnis curang dari kompetitor asing sebagaimana dalam Anti Dumping dan Anti Subsidi. Kedua, tindakan Safeguards dapat diambil secara cepat, jika terjadi keadaan kritis. Hal ini tidak sebagaimana Anti Dumping dan Anti Subsidi yang hanya dapat diterapkan setelah dalam investigasi  pendahuluan para pihak yang berkepentingan diberi kesempatan untuk  memberikan tanggapan dan menunjukkan bukti-bukti. Ketiga, tindakan Safeguards dapat dilakukan selain dengan cara pengenaan bea masuk  tambahan juga melalui pembatasan kuantitas impor, sedangkan tindakan Anti Dumping dan Anti Subsidi hanya dapat dilakukan melalui bea masuk tambahan. Keempat,tindakan Safeguards mengharuskan adanya kompensasi terhadap competitor asing yang terkena dampak tindakan

tersebut. Jika tidak, maka competitor asing diberikan otoritas untuk  melakukan penangguhan konsesi atau kewajiban lain, misalnya retaliasi, yang sepadan.

3.4.

Keefektifan Kebijakan Trade Remedies Perllindungan Industri Dalam Negeri

sebagai

Urgensi

Baik tindakan dumping maupun subsidi yang dilakukan eksportir asing dan lonjakan impor yang signifikan di Indonesia, serta tuduhan dumping dan subsidi dan investigasi untuk pengenaan Safeguards terhadap produk produk Indonesia di luar negeri mengakibatkan kerugian luas terhadap industri dalam negeri, khususnya, dan masyarakat serta negara tuan rumah pada umumnya. Kerugian tersebut berupa semakin sempitnya  pangsa pasar produsen Indonesia. Hal ini akan menimbulkan dampak  domino yang berupa kemerosotan pendapatan yang menyebabkan  penurunan kemampuan investasi. Lebih lanjut hal tersebut menimbulkan  penurunan daya produksi dan daya ekspor. Pada gilirannya pengangguran  bertambah dan daya hidup perusahaan menurun. Hal ini mengimplikasikan bahwa penggunaan instrumen remedy  perdagangan secara proaktif akan sangat membantu melakukan upayaupaya perlindungan dan sekaligus remedi bagi industri dalam negeri.

Selama ini kecenderungan menuju ke arah sebaliknya, dengan fakta-fakta sebagai berikut. Selama periode 2002-2006, inisiasi Anti Dumping, Anti Subsidi dan tindakan Safeguard terhadap Indonesia sebanyak 69, terdiri dari Anti Dumping asing hanya 32, terdiri dari Anti Dumping 29 dan Safeguard 3. Dalam penyelesaian sengketa di DSB, dari 102 kasus dalam  periode 1995-2006, hampir setengahnya merupakan kasus remedi  perdagangan. Dalam kurun waktu 2005 dan 2006, kasus-kasus remedi  perdagangan meningkat tajam; dua pertiga dari kasus-kasus yang diajukan di WTO

sejak awal 2005 (17 dari 27 kasus) merupakan kasus remedi 15  perdagangan.

Sejalan dengan itu, hampir dua pertiga kasus yang sedang 16 berjalan (12 dari 19 kasus) juga merupakan kasus remedi perdagangan. Demikian pula 5 dari 8 kasus aktif dalam tahap konsultasi formal yang berpotensi untuk  meminta dibentuk panel, juga kasus remedy 17 perdagangan. Sementara itu, dalam sekian banyak kasus di WTO tersebut, Indonesia hanya terlibat dalam 3 kasus saja, itu pun hanya dalam satu kasus Indonesia bertindak  sebagai pihak mandiri, sedangkan dalam dua kasus lainnya Indonesia hanya bertindak sebagai pihak ketiga, atau turut menggugat bersamasama dengan negara lain. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa, mayoritas inisiasi anti dumping dan anti subsidi saat ini banyak ditujukan terhadap produk-produk  Indonesia, sementara Indonesia masih kurang proaktif dalam mengajukan inisiasi terhadap produk-produk asing. Hal ini menunjukkan pula bahwa mengimplementasikan ketentuan-ketentuan remedy perdagangan membutuhkan dana yang besar. Ketiga, mengingat detail dan kompleksnya informasi yang harus dikumpulkan, pada umumnya negara  berkembang, termasuk Indonesia mengalami kesulitan untuk mengajukan inisiasi untuk penyelidikan di negaranya sendiri dan menindaklanjutinya sehingga berhasil, karena pengumpulan dan analisis fakta-fakta yang mendukung sangat mahal. Selain itu staf yang menangani kasus-kasus dumping, subsidi dan lonjakan impor yang tersedia, juga pada umumnya sangat terbatas. Hal ini kontras dengan negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa (UE), yang memiliki  personil dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus remedi perdagangan.

BAB IV PENUTUP

4.1.

Kesimpulan

Perekonomian terbuka merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan dengan negagar-negara lain. Dalam perekonomian terbuka sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negaranegara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi empat sector, yaitu suatu ekonomi yang dibedakan kepada empat komponen berikut : rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor  luar negeri. Syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka : 1. 2.

Efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan  pendapatan. Suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam  perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut.

Ada dua masalah pokok dalam teori makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern ini. Yang  pertama adalah masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Bila keseimbangan intern tercapai belum tentu keseimbangan ekstern otomatis tercapai. Untuk menyeimbangkan  perekonomian intern dan ekstern Indonesia membuat kebijakan Trade Remedies untuk menyeleksi secara ketat produk-produk yang akan masuk  ke Indonesia. Kebijakan ini selain berfungsi untuk memproteksi usahausaha industri dalam negeri, juga bertujuan untuk menunda dengan maksud memberi kesempatan pada industri dalam negeri untuk berbenah dan mengembangkan kualitas produksinya lebih baik lagi sampai para  pengusaha tersebut siap berkompetisi di perdagangan global.

Remedi perdagangan yang digunakan berupa Anti Dumping, Anti Subsidi maupun Tindakan Pengamanan (Safeguard), merupakan instrumen

kebijakan perdagangan internasional yang paling banyak digunakan oleh negara-negara importir anggota World Trade Organization (WTO) untuk  melindungi industri dalam negerinya.

4.2.

Saran

Agar kebijakan ini dapat efektif maka perlu diperketatnya sistem dan implementasi hukum Remedi Perdagangan Indonesia. Kebijakan ini memang mengatur masalah Anti Dumping dan Anti Subsidi, namun tidak  mengatur masalah Safeguards secara rinci, hanya menyebutkan kewenangan pemerintah untuk memungut Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, sedangkan bagaimana pengaturannya lebih lanjut tidak diatur. Hal ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam landasan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya landasan hukum ini diperkuat dengan mengatur keseluruhan remedi perdagangan tersebut dalam bentuk UU. Pertama, harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui legislasi, regulasi,  putusan pengadilan dan prosedur-prosedur administrasi. Kedua, ada kewajiban untuk mempublikasikan dengan segera instrument harmonisasi agar segera diketahui oleh pemerintah negara-negara anggota WTO dan  para pelaku perdagangan. Ketiga, sebelum dipublikasikan, instrumen tersebut tidak boleh diterapkan. Keempat, dalam mengadministrasikan instrumen-instrumen harmonisasi harus dilakukan secara wajar, seragam, dan tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

Chad P. Bown, “Trade Remedies and World Trade Organization Dispute Settlement: Why are So Few Challenged?” (2005) 34 Journal of Legal Studies 515, 527 R. Sharma, Safeguard Measures, Module 6, Commodities and Trade Division, hlm 8 Sutrisno, Nandang. Memperkuat Sistem Hukum Remedi Perdagangan, Melindungi Industri Dalam Negeri. Jurnal Hukum no. 2 VOL. 14 APRIL 2007: 230 - 246 http://ekonomacconting.blogspot.com/2011/05/perekonomian-terbuka.html http://verahadiyati.blogspot.com/2012/04/ekonomi-makro-keseimbanganekonomi.html http://tugas/ekonomi-makro-keseimbangan-ekonomi.html Malangnya Komoditas Ekspor Indonesia,http://www.seputar-Indonesia.com