MAKALAH
PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA (PSAN)
Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Selandia Baru
S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2017
Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam studi Perbandingan Sistem Administrasi Negara.
Harapan penulis semoga makalah ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi makalah ini sehingga kedepannya dapat lebih baik.
Makalah ini penulis akui masih banyak kekurangan karena pengalaman yang penulis miliki sangat kurang. Oleh kerena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalah ini.
Surabaya, November 2017
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantari
Daftar Isiii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan dan Manfaat2
Bab II Kerangka Teori
2.1 Pengertian Perbandingan4
2.2 Pengertian Sistem Administrasi Negara5
2.3 Pengertian Perbandingan Sistem Administrasi Negara6
Bab III Pembahasan
3.1 Sistem Pemerintahan8
3.1.1 Sistem Pemerintahan Indonesia8
3.1.2 Sistem Pemerintahan Selandia Baru14
3.2 Pertumbuhan Ekonomi 17
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 19
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Selandia Baru 25
3.3 Kesejahteraan Sosial26
3.3.1 Kesejahteraan Pendidikan Indonesia26
3.3.2 Kesejahteraan Pendidikan Selandia Baru27
3.3.3 Jaminan Sosial Indonesia 28
3.3.4 Jaminan Sosial Selandia Baru 31
3.4 Perbandingan Nnegara Indonesia dan Negara Selandia Baru 32
3.4.1 Perbandingan Sistem Pemerintahan 32
3.4.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi 33
3.4.3 Perbandingan Kesejahteraan Sosial 34
Bab IV Penutup
4.1 Kesimpulan 35
4.2 Saran 35
Daftar Pustaka 36
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam mengatur pemerintahan sebuah negara harus memiliki cara yang sesuai demi berjalannya negara tersebut. Cara itulah yang sering disebut sebagai sistem pemerintahan. Sehingga sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
Walaupun sistem pemerintahan diartikan hampir sama disetiap negara, namun adakalanya sistem pemerintahan yang diterapkan setiap negara berbeda satu sama lain. Dengan memahami sistem pemerintahan negara-negara lain, akan menambah wawasan kita sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi negara kita. Oleh karena itu, setelah mengetahui persamaan dan perbedaan antara sistem pemerintahan, maka kita dapat mengembangkan suatu sistem pemerintahan yang dianggap lebih baik.
Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah komitmen elite politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan, sistem kepartaian yang berkembang di negara yang bersangkutan, tradisi politik yang telah berkembang di negara yang bersangkutan, serta budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan.
Pertama adalah sistem pemerintahan politik. Hal ini perlu diidentifikasi dalam penerapan perbandingan suatu negara sebab bentuk dan sistem pemerintah adalah faktor utama atas berjalannya suatu negara.. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang di negara yang bersangkutan. Hal ini juga sangat berkaitan erat dengan sistem pemerintahan negara yang bersangkutan.
Ketiga adalah kesejahteraan sosial dimana hal tersebut lebih berkaitan dengan rakyat. Dari semua faktor di atas terlihat jelas jika masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda sekalipun sama tetap ada yang berbeda. Begitu pula, sistem pemerintahan Indonesia terhadap sistem pemerintahan negara lain. Maka penulis menganalisis perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan salah satu negara yaitu Selandia Baru dalam suatu makalah dengan judul, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan negara Selandia Baru", yang akan menjelaskan lebih jauh mengenai perbandingan keduanya.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :
Bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia ?
Bagaimana sistem pemerintahan negara Selandia Baru ?
Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara Selandia Baru ?
Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuan dan manfaat makalah ini antara lain :
Tujuan :
Tujuan dibuatnya makalah ini, untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen perbandingan sistem administrasi negara. Selain itu digunakan untuk perbaikan dalam suatu negara. Yang terdapat kekurangan akan diperbaiki dan ditambah lagi agar menjadi suatu negara yang lebih baik dan sejahtera, yang memiliki kelebihan hendaknya terus ditingkatkan lagi sebagai suatu pertahanan suatu negara itu sendiri. Selain itu untuk Mengidentifikasi faktorfaktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan administrasi suatu negara, serta Meneliti dan memastikan perubahan yang harus dilakukan setelah mempelajari keberhasilan negara lain dan untuk Menemukan serta merumuskan kembali konsep-konsep baru mengenai administrasi negara yang lebih universal untuk diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi negara di negara asal yaitu negara Indonesia.
Manfaat :
Setiap negara pasti memiliki unsur-unsur yang berbeda dan beraneka ragam satu sama lain, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dll. kali ini kami mengambil contoh dari negara Selandia Baru dan Indonesia. Kita dapat mengetahui berbagai unsur yang ada didalamnya lalu kita bandingkan antara negara Selandia Baru dengan Indonesia. Dengan adanya makalah ini, kita dapat lebih tahu mengenai berbagai unsur yang ada di negara Selandia Baru dan Indonesia. dan kita akan lebih tahu kekurangan dan kelebihan suatu negara itu sendiri melalu perbandingan disetip unsurnya. Jika dikaitkan dengan mata kuliah perbandingan sistem administrasi negara manfaatnya untuk mengetahui sistem administrasi negara di masing-masing negara itu sendiri. Serta untuk menambah wawasan atau pengetahuan baru mengenai sistem administrasi negara di negara lain, selain negara Indonesia.
BAB II
KERANGKA TEORI
2.1 Pengertian Perbandingan
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan (Bambang Marhiyanti ; 57).
Menurut Sjachran Basah (1994:7), perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji . Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandngkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.
Dalam perspektif ilmu hukum , perbandingan menjadi sesuatu yang berbeda dengan ilmu-ilmu lain. Menurut Suarjati Hartono, (1991:26), pengertian perbandingan tidak ada definisi khusus baik dari segi undang-undang, literatur maupun pendapat para sarjana , namun perbandingan itu hanyalah merupakan suatu metode saja, sehingga dapat diambil dari ilmu sosial-sosial lainnya. Namun terdapat dua paham tentang perbandingan hukum, yaitu ada yang menganggap sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri.
Dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu, tahap pertama merupakan kegiatan dikriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel. studi perbandingan bisa memberikan kepada kita perspektif tentang lembaga-lembaga, kebaikan dan keburukan dan apa yang menyebabkan lembaga-lembaga itu terbentuk. (Mochtar Mas'oed:2008;26-29). Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perbandingan adalah membandingkan dua hal atau lembega untuk diketahui perbedaan dan persamaan kedua lembaga melalui tahap-tahap tertentu .
2.2 Pengertian Sitem Administrasi Negara (SAN)
Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua Aparatur Negara untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.
Prajudi Atmosudirdjo, dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisi administrasi negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti yaitu:
Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan).
Administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan pemerintah operasional.
Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang (Mustafa, 2001 :6).
John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2009: 31), memberikan definisi administrasi negara sebagai berikut:
Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah
Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.
Menurut Edward H. Litchfield dalam Notes on A General Theory of Administration, yang dikutif dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: "Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemeintah diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin." (Kencana, 2003:33)
Adapun menurut Dimock dalam bukunya Public Administration, mengemukakan bahwa: " Public Administration is the activity of the State in the exercise of its political power." (Administrasi negara adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kekuasaan atau kewenangan politiknya. (Handayaningrat, 1996:3) Menurut George J. Gordon : Administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.
2.3 Pengertian Perbandingan Sistem Administrasi Negara (PSAN)
Dari uraian di atas pengertian administrasi negara mengandung pengertian kolektif yang meliputi segenap proses penyelenggaraan negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga beserta fungsi masing-masing yang tumbuh dan hidup di dalam suatu negara dan semuanya diarahkan untuk pencapaian tujuan negara. Setiap negara tidak menggunakan cara yang sama. Demikian pula yang menjadi cita-cita atau tuntutan dari warga negara, hal ini didasarkan kepada kebutuhan masing-masing negara sebagai konsekuensi logis adanya perbedaan kebutuhan tersebut.
Dengan sendirinya terdapat perbedaan pula dalam pengaturan administrasi masing-masing negara baik dalam mempersiapkan alat pelengkap sebagai sarana pencapaian tujuan maupun cara pencapaian tujuannya sendiri maupun cara pencapaian tujuannya sendiri.
Adanya perbedaan atau ketidaksamaan itulah yang menjadikan ruang lingkup yang menonjol dari disiplin cabang ilmu pengetahuan perbandingan administrasi negara karena ruang lingkup pembahasannya tidak terlepas dari sistem administrasi negara dengan berbagai hal berkenaan pemikiran, masalah serta segala institusi yang terdapat di dalamnya.
Adanya kecenderungan perbandingan itu ditafsirkan pertama dilihat dari segi kronologisnya (chronological). Dalam perbandingan dilihat dari segi kronologisnya ini, adalah dalam hal perbandingan yang diadakan terhadap dan tentang 2 sistem Administrasi Negara (atau lebih) di dalam suatu negara atau lingkungan kebudayaan yang sama pada periode atau dimensi waktu yang berbeda (berlainan), misalnya dapat dibandingkan Administrasi Negara Indonesia pada zaman Hindia Belanda dengan zaman Republik Indonesia; zaman Jepang dengan zaman Republik Indonesia.
Kedua, perbandingan Administrasi dapat pula ditafsirkan dalam arti perbandingan institusional. Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah sistem administrasi yang berproses pada 2 atau lebih institusi yang berbeda, yang berada dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama. Misalnya, diperbandingkan antara sistem administrasi sipil dengan sistem administrasi militer di negara Indonesia.
Ketiga, dapat ditafsirkan dalam arti perbandingan silang kebudayaan. Dalam hal ini yang diperbandingkan adalah sistem administrasi negara yang berada pada dua negara atau lebih lingkungan kebudayaan yang berbeda. Misalnya, membandingkan sistem administrasi negara Thailand dengan administrasi negara Indonesia; Sistem administrasi negara Amerika Serikat dengan sistem administrasi negara Thai, dan sebagainya. Dalam hal kecenderungan penafsiran ini akan nampak hubungan perbandingan Administrasi Negara dengan Administrasi Negara adalah Studi Administrasi Negara dengan basis komparatif (perbandingan) , untuk lebih tepatnya adalah sistemnya .
BAB III
PEMBAHASAN
Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah sebuah negara untuk mengatur negaranya. Sistem pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan dasar mengenai pola kepemimpinan, pola pengambilan keputusan, pola pengambilan kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya. Setiap negara berhak memilih sistem pemerintahan yang akan dianutnya.
3.1.1 Sistem Pemerintahan Indonesia
Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu juga diartikan sebagai Eksekutif dan Legislatif secara bersama-sama, karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sedangkan pada pengertian lebih sempit, digunakan hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa Kabinet Pemerintahan karena ini adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya tunduk dan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya. Inilah ciri penting upaya pemurnian dan penguatan yang dilakukan terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Namun demikian, dalam praktik pada masa reformasi dewasa ini, sering timbul anggapan umum bahwa sistem presidential yang dianut dewasa ini masih beraroma parlementer. Bahkan ada juga orang yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang sekarang kita anut justru semakin memperlihatkan gejala sistem parlementer. Jika pada masa Orde Baru, pusat kekuasaan berada sepenuhnya di tangan Presiden, maka sekarang pusat kekuasaan itu dianggap telah beralih ke DPR. Sebagai akibat pendulum perubahan dari sistem yang sebelumnya memperlihatkan gejala "executive heavy", sekarang sebaliknya timbul gejala "legislative heavy" dalam setiap urusan pemerintahan yang berkaitan dengan fungsi parlemen.
Sistem Pemerintahan Indonesia terdiri dari legislatif, eksekutif dan yudikatif diantaranya adalah :
Legislatif
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Keberadaan MPR yang selama ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara itu memang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, akan tetapi keberadaannya tetap ada sehingga sistem yang dianut saat ini tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar, melainkan sistem tiga kamar (trikameralisme), perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen Indonesia itu memang telah terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut. Pertama, susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (functional representation) dari unsur keanggotaan MPR. Dengan demikian, anggota MPR hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencerminkan prinsip perwakilan politik (political representation) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (regional representatif). Kedua, bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi MPR juga mengalami perubahan mendasar (perubahan fungsional). Majelis ini tidak lagi berfungsi sebagai 'supreme body' yang memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannyapun mengalami perubahan-perubahan mendasar.
Dewan Perwakilan Rakyat
Berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca Perubahanan Keempat, fungsi legislatif berpusat di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini jelas terlihat dalam rumusan pasal 20 ayat (1) yang baru yang menyatakan: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang". Selanjutnya dinyatakan: "setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu". Kemudian dinyatakan pula" Presiden mengesahkan rancangan Undang-Undang yang telah mendapat disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang" (ayat 4), dan "dalam hal rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui, rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan".
Dewan Perwakilan Daerah
Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah menurut ketentuan UUD 1945 pasca perubahan juga banyak dikritik orang. Lembaga ini semula didesain sebagai kamar kedua parlemen Indonesia pada masa depan. Akan tetapi, salah satu ciri bikameralisme yang dikenal di dunia ialah apabila kedua-dua kamar yang dimaksud sama-sama menjalankan fungsi legislatif sebagaimana seharusnya. Padahal, jika diperhatikan DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun dibidang ini. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR, bukan DPD. Karena itu, keberadaan DPD di samping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam arti yang lazim. Selama ini dipahami bahwa jika kedudukan kedua kamar itu di bidang legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut 'strong becameralism', tetapi jika kedua tidak sama kuat, maka disebut 'soft becameralism'. Akan tetapi, dalam pengaturan UUD 1945 pasca perubahan Keempat, bukan saja bahwa struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai 'strong becameralism' yang kedudukan keduanya tidak sama kuatnya, tetapi bahkan juga tidak dapat disebut sebagai 'soft becameralism' sekalipun. DPD, menurut ketentuan pasal 22D (a) dapat mengajukan rancangan UU tertentu kepada DPR (ayat 1), (b) ikut membahas rancangan UU tertentu (ayat 2), (c) memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan UU APBN dan rancangan UU tertentu (ayat 2), (d) dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu (ayat 3). Dengan kata lain, DPD hanya memberikan masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR, sehingga DPD ini lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan DPR, karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR.[2]
Eksekutif
Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sering dikatakan menganut sistem presidensil. Akan tetapi, sifatnya tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem parlementer. Percampuran itu antara lain tercermin dalam konsep pertanggung-jawaban Presiden kepada MPR yang termasuk ke dalam pengertian lembaga parlemen, dengan kemungkinan pemberian kewenangan kepadanya untuk memberhentikan Presiden dari jabatanya, meskipun bukan karena alasan hukum. Kenyataan inilah yang menimbulkan kekisruhan, terutama dikaitkan dengan pengalaman ketatanegaraan ketika Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatannya. Jawaban atas kekisruhan itu adalah munculnya keinginan yang kuat agar anutan sistem pemerintahan Republik Indonesia yang bersifat Presidensil dipertegas dalam kerangka perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Selain alasan yang bersifat kasuitis itu, dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia selama ini memang selalu dirasakan adanya kelemahan-kelemahan dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonsia berdasarkan UUD 1945. sistem pemerintahan yang dianut, dimata para ahli cenderung disebut 'quasi presidentil' atau sistem campuran dalam konotasi negatif, karena dianggap banyak mengandung distorsi apabila dikaitkan dengan sistem demokrasi yang mempersyaratkan adanya mekanisme hubungan checks and balances yang lebih efektif di antara lembaga-lembaga negara yang ada. Kerana itu, dengan empat perubahan pertama UUD 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan Presiden langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun fungsional terhadap kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka anutan sistem pemerintahan Indonesia semakin tegas sebagai sistem pemerintahan Presidensil.
Yudikatif
Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada mahkamah agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip 'independent of judiciary' diakui bersifat mendiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengeruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain diatur dalam Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman, juga tercantum dalam penjelasan pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lain. Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman negara kita mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang berada di luar Mahkamah Agung. Lembaga baru tersebut mempunyai kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah Mahkamah Konstitusi (constitutional court) yang dewasa ini makin banyak negara yang membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung (supreme court). Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948.
Dalam perubahan ke tiga Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi ditentukan memiliki lima kewenangan, yaitu: (a) melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang; (b) mengambil putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar; (c) mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami perubahan sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya; (d) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum, dan (e) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik[2]
Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 orang yang memiliki integritas, dan memenuhi persyaratan kenegarawanan, serta latar belakang pengetahuan yang mendalam mengenai masalah-masalah ketatanegaraan. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggotanya sendiri yang berasal dari 3 orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang yang ditentukan oleh Mahkamah Agung, dan 3 orang ditentukan oleh Presiden. Seseorang yang berminat untuk menjadi hakim konstitusi, dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dengan komposisi dan kualitas anggotanya yang demikian. Diharapkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kelak akan benar-benar bersifat netral dan independen serta terhindar dari kemungkinan memihak kepada salah satu dari ketiga lembaga negara tersebut.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga berkaitan dengan fungsi pengawasan khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara. Karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurang kurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.
3.1.2 Sistem Pemerintahan Selandia Baru
Selandia Baru merupakan negara berbentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem parlemen. Setelah kedaulatan Inggris di wilayah ini dijalankan pada tahun 1840, Undang-Undang tahun 1852 kemudian menciptakan sistem pemerintahan pertama, termasuk sistem legislatif bikameral (dua kamar) dan dewan provinsi. Legislasi tambahan seperti eliminasi majelis tinggi kemudian memodifikasi kebanyakan provinsi. Seperti halnya Kerajaan Inggris, Selandia Baru tidak memiliki Undang-Undang Dasar khusus. Legislasi konstitusional merupakan akumulasi dari undang-undang dan hukum-hukum tambahan. Selama seratus tahun pertama, kebijakan politik Selandia Baru selalu mengikuti arah kebijakan Inggris. Dalam pernyataan perang dengan Jerman di tahun 1939, Perdana Menteri Michael Savage menyatakan"Where she goes, we go; where she stands, we stand".
Eksekutif
Selandia Baru mengakui Kerajaan Inggris sebagai kedaulatannya, atau sebagai kepala negara formal. Perwakilan kerajaan di Selandia Baru diwakili oleh seorang gurbernur jenderal. Secara resmi ditunjuk oleh kerajaan atas rekomendasi perdana menteri setiap lima tahun. Setelah pemilihan nasional, gurbernur jenderal menunjuk pemimpin dari partai terbesar dalam legislatif sebagai perdana menteri dan mengatur bentuk pemerintahan perdana menteri tersebut (kabinet). Gurbernur jenderal secara formal menunjuk menteri-menteri dengan rekomendasi perdana menteri. Gurbernur jenderal juga harus memberikan persetujuan atas pengumuman parlemen untuk menjadi hukum.
Perdana menteri mengepalai kabinet, yang merupakan tempat pembuatan kebijakan tertinggi dalam pemerintahan. Kabinet bertanggung jawab atas keseharian administrasi pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab untuk bidang kebijakan yang lebih spesifik. Para menteri juga bersidang dalam Dewan Eksekutif, sebuah badan yang bertugas memberikan nasehat kepada gurbernur jenderal. Konvensi konstitusional mengharuskan gurbernur jenderal untuk mengikuti rekomendasi dewan ini.
Legislatif
Badan legislatif, atau parlemen, terdiri atas sistem satu kamar, yaitu Majelis Perwakilan. Parlemen diberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Majelis Perwakilan terdiri atas 120 anggota, yang sejak tahun 1996 dipilih dengan menggunakan sistem yang dikenal dengan mixed member proportional (MMP). Dalam sistem ini, setengah dari anggota dipilih dari distrik pemilihan (termasuk enam kursi untuk perwakilan Maori) dan sisanya dipilih dari daftar partai yang didasarkan pada pembagian pemilihan partai dalam pemilihan nasional. Pemilihan legislatif harus diadakan setidaknya setiap tiga tahun.
Registrasi calon pemilih bersifat wajib di Selandia Baru, tapi partisipasinya dalam pemilihan merupakan sukarela. Pemilih yang diperbolehkan adalah yang berusia minimal 18 tahun, warga negara atau penduduk tetap yang telah tinggal selama satu tahun, dan penduduk dari distrik pemilihan yang telah tinggal setidaknya satu bulan. Warga keturunan Maori dapat memilih di distrik pemilihan biasa atau disalah satu dari distrik pemilihan Maori. Setiap pemilih, dalam sistem MMP, memiliki dua suara: satu untuk pemilihan perwakilan distrik, dan yang lainnya untuk partai politik.
Yudikatif
Gurbernur jenderal Selandia Baru menunjuk seluruh hakim di Selandia Baru, tradisi ini dirancang untuk menggantikan kepentingan politik. Sitem judisial mencakup Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung, yang menggantikan Dewan Umum yang berbasis di London sebagai badan judisial tertinggi di tahun 2004. Mahkamah ini berbentuk sebuah hirarki dalam proses banding. Mahkamah Tinggi menampung ajuan banding dari mahkamah yang lebih rendah dan pengadilan, sementara Mahkamah Banding menampung ajuan banding dari Mahkamah Tinggi dan dari pengadilan juri Mahkamah Distrik. Keputusan Mahkamah Banding bersifat final, kecuali kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung.
Partai Politik
Dua partai politik terbesar di Selandia Baru adalah Partai Nasional dan Partai Buruh. Kedua partai ini secara tradisi mendominasi perpolitikan negeri, masing-masing bersaing untuk mengendalikan legislatif. Dalam rangka mengurangi pengaruh sistem dua partai ini, masyarakat Selandia Baru mengadakan referendum untuk penerapan sistem MMP, yang berhasil di pemilihan tahun 1996. Sistem ini membantu partai-partai kecil memenangkan lebih banyak kursi legislatif, yang kemudian mengurangi kecenderungan kekuasaan partai tunggal. Partai-partai yang lebih kecil lebih sering masuk kedalam ajang koalisi dengan Partai Buruh dan Partai Nasional, yang kemudian berlanjut menjadi partai yang paling berpengaruh. Partai-partai penting lainnya adalah New Zealand First, ACT New Zealand, United Future, dan Green Party.
Pemerintahan Lokal
Selandia Baru dibagi kedalam 12 kawasan dan 74 teritorial. Dewan Regional mengurus kawasan-kawasan, dan otoritas teritorial mengurus teritorial. Otoritas teritorial mencakup dewan distrik dan kota, yang bertanggung jawab pada hampir semua kepengurusan lokal. Setiap anggota dari badan pemerintahan lokal dipilih secara langsung.
Pertahanan
Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Selandia Baru terkoordinir dibawah Menteri Pertahanan. Jumlah personil regular Angkatan Darat pada tahun 1999 adalah 4450 tentara. Total personel regular angkatan laut adalah 1.980, dan Angkatan Udara memiliku 2.800 personel regular. Angkatan Darat diutamakan untuk kepentingan operasi penjaga perdamaian internasional. Layanan militer bersifat sukarela, wajib militer tidak dipakai lagi sejak tahun 1950-an. Salah satu kebijakan luar negeri Selandia Baru adalah turut serta menjaga perdamaian dunia, oleh karena itu Selandia Baru selalu menurunkan militernya untuk tujuan tersebut. Dalam beberapa perang seperti Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, dan kasus Darurat Malaysia (konfrontasi Indonesia-Malaysia), Perang Vietnam, Perang Teluk, dan Perang Afganistan, militer Selandia Baru bergabung dengan pasukan sekutu terutama Inggris. Selandia Baru juga turut menurunkan angkatan daratnya dalam Perang Irak selama satu tahun guna membantu pembangunan infrastruktur Irak. Pada tahun 2007, militer Selandia Baru masih aktif disana.
Organisasi Internasional
Selandia Baru merupakan anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan anggota penuh Negara-Negara Persemakmuran, yang merupakan asosiasi sukarela negara-negara yang berhubungan dengan Kerajaan Inggris, selain itu negara ini juga aktif dalam beberapa organisasi geopolitik seperti APEC, East Asia Summit, dan OECD.
3.2 Pertumbuhan Ekonomi
Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi, dan data dalam bekerja.
Di dalam ilmu ekonomi terdapat tiga sektor utama yaitu :
Sektor primer
sektor primer adalah sektor-sektor yang memanfaatkan langsung sumber dari daya alam, termasuk di dalamnya pertanian, perhutanan, perikanan, dan pertambangan. Beberapa industri manufaktur yang proses produksinya erat dengan sumber daya alam juga seringkali dikategorikan sebagai industri di sektor ini, antara lain industri di bidang pengepakan, penyulingan, atau pengumpulan sumber daya alam. Sektor ini biasanya merupakan sektor utama, dan berkontribusi paling besar di perekonomian negara-negara berkembang. Namun, terdapat penurunan jumlah pekerja yang beroperasi di sektor ini, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat, tenaga kerja di sektor ini hanya mencakup sekitar 3% dari total tenaga kerja.
Sektor sekunder
sektor primer, bahan mentah diolah oleh sektor sekunder, yaitu sektor-sektor yang memproduksi, dan menciptakan produk akhir yang siap dikonsumsi, antara lain sektor produksi, dan konstruksi. Sektor ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu industri ringan dan industri berat. Industri di sektor ini biasanya menggunakan energi yang sangat besar untuk beroperasi serta menghasilkan limbah yang juga besar, menyebabkan timbulnya masalah lingkungan atau polusi. Negara-negara dengan sektor sekunder besar disebut sebagai negara industri, antara lain RRT, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Russia
Sektor tersier
sektor tersier adalah sektor jasa yang menciptakan produk tak berbentuk berupa layanan kepada konsumennya.] Pelaku sektor tersier menawarkan pengetahuan dan waktunya untuk meningkatkan produktivitas, kinjera, dan potensi di sektor-sektor lain. Produknya antara lain diberikan dalam bentuk perhatian, saran, akses, pengalaman, dan diskusi.
Selain tiga sektor di atas, berkembang pula dua sektor baru yang disebut sebagai sektor quaterner, dan quiner. Sektor quaterner merupakan cabang dari sektor tersier yang fokus pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas intelektual. Termasuk di dalamnya sektor pemerintahan, budaya, kepustakaan, riset ilmiah, edukasi, dan informasi. Sementara itu, sektor quiner memiliki fokus yang lebih dalam lagi, yaitu pada sektor-sektor di sektor quaterner yang menjadi pengambil keputusan utama dalam sebuah masyarakat.
Ekonomi di dalam setiap negara pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting untung menentukan maju atau tidaknya sebuah negara yang ada di dunia. Pertumbuhan ekonomi adalah, adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi ini perkembangan negara dapat di amati, negara tersebut merupakan negara berkembang atau negara maju dapat di nilai dari laju ekonomi negara itu sendiri.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.
Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :
Sistem Ekonomi Demokrasi
Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :
Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
42.Blickstonu Pruss ltd., London, 997, hil. .6 7, miki sembur lugatamisa
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :
Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.
Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945
Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
Berikut perkembangan ekonomi indonesia :
Pertumbuhan ekonomi bertambah untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, naik menjadi 5.0 persen pada tahun 2016 dari 4,9 persen pada 2015, meski ketidakpastian kebijakan global masih tinggi. Rupiah yang stabil, inflasi yang rendah, turunnya angka pengangguran dan naiknya upah riil mengangkat kepercayaan konsumen dan konsumsi swasta. Sebaliknya, belanja pemerintah dan pertumbuhan investasi melambat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi untuk 2016 secara keseluruhan.
Fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh, didukung tingkat pertumbuhan ekonomi yang kuat, defisit neraca berjalan dan tingkat pengangguran beberapa tahun terakhir yang rendah dalam, defisit fiskal yang terjaga baik, serta inflasi yang rendah. Kemiskinan dan ketimpangan juga menurun pada tahun 2016.
Kredibilitas fiskal yang menguat dengan adanya pemangkasan belanja pemerintah, serta sasaran yang lebih bisa dicapai dalam APBN 2017, memperkuat kepercayaan investor. Defisit fiskal pada tahun 2016 sebesar 2,5 persen dari PDB, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,6 persen di tahun 2015.
Defisit neraca berjalan saat ini berada di tingkat terendah dalam 5 tahun terakhir, yaitu 0.8% dari PDB pada kuartal keempat 2016, karena ekspor manufaktur menguat. Untuk tahun 2016 secara keseluruhan, defisit neraca berjalan berkurang dari 1,8% dari 2.0% pada tahun 2015.
Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan naik menjadi 5,2 persen di tahun 2017, dan mencapai 5,3 persen pada 2018. Konsumsi rumahtangga diproyeksikan semakin baik dengan adanya Rupiah yang stabil, upah riil lebih tinggi dan terus menurunnya angka pengangguran. Pertumbuhan investasi swasta diproyeksikan naik seiring pulihnya harga-harga komoditas, serta dampak kemudahan moneter pada tahun 2016 dan mulai berdampaknya reformasi ekonomi belakangan ini. Harga komoditas yang lebih tinggi juga akan mengurangi hambatan fiskal dan mengangkat belanja pemerintah, sementara pertumbuhan global yang lebih kuat akan mendorong ekspor.
Inflasi diperkirakan naik sementara dari 3,5 persen pada tahun 2016 menjadi 4,3 persen pada tahun 2017 akibat naiknya tarif listrik dan pajak kendaraan.
Beberapa risiko bagi proyeksi pertumbuhan termasuk perubahan tak terduga dari kebijakan monter Amerika Serikat, ketidakpastian politik Eropa, inflasi domestik yang lebih tinggi dari perkiraan, serta pendapatan fiskal yang rendah.
Laporan ini juga berisi kajian mengenai perdagangan jasa. Dan mengusulkan untuk menguransi hambatan pada sektor jasa untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing . Menurut data Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia termasuk negara dengan hambatan terbanyak untuk perdagangan jasa. Hambatan perdagangan untuk jasa mengurangi mutu sebuah layanan juga menghambat produktivitas sektor-sektor ekonomi lain. Menghilangkan hambatan tersebut akan membawa manfaat ekonomi yang luas.
Laporan edisi Maret 2017 juga membahas perubahan program Kredit Usaha Rakyat dalam hal pemberian pinjaman bersubsidi untuk usaha mikro, kecil dan menengah telah berdampak menaikkan biaya program sebesar 10 kali lipat. Dengan sasaran yang lebih baik, laporan ini menunjukkan bahwa biaya bisa lebih rendah, dan sisa dananya bisa dialokasikan ke sektor prioritas lain yang belum mendapat cukup dana. Perlu adanya peninjauan kembali terhadap penggunaan pinjaman bersubsidi untuk usaha mikro, kecil dan menengah.
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Selandia Baru
Selandia Baru memiliki sistem ekonomi liberalis maupun kapitalis karena memiliki ciri – ciri :
Semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu.
Masyarakat di beri kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi.
Pemerintah tidak ikut canpur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.
Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya dan masyarakat buruh.
Barang – barang yang dihasilkan bermutu tinggi.
Selandia baru tidak termasuk sistem perekonomian Etatisme maupun Sosialis karena :
Pemerintahan di Selandia Baru tidak menguasai langsung dalam kegiatan ekonominya.
Semua alat produksi tidak dikuasai oleh negara.
Berikut perkembangan ekonomi di Selandia Baru :
Ekonomi Selandia Baru melebihi ekspektasi menjadi tumbuh 0,8% poin pada kuartal September karena Piala Dunia Rugby mendorong produk domestik bruto.
Kekuatan baru di sektor manufaktur juga mengangkat pertumbuhan, yang berarti ekonomi tumbuh 1,3% dalam 12 bulan hingga 30 September 2017
Statistik Selandia Baru (SNZ) mengatakan.
Hasil kuartalan menunjukkan perekonomian memantul kembali dari pertumbuhan hanya 0,1 poin dalam tiga bulan sampai Juni dan melampaui prakiraan pasar naik 0,6 poin.
Penggerak besar di manufaktur adalah dari makanan, minuman, dan tembakau, yang telah meningkat terbesar sejak 2002 Manufaktur naik 2,3 poin selama kuartal tersebut, dengan makanan, minuman, dan tembakau melonjak 6,3 poin didukung kenaikan produksi daging dan susu dalam ekonomi yang mengandalkan pertanian.
Pertumbuhan Selandia Baru di pengaruhi dengan diadakannya sistem pasar bebas, dengan adanya sistem ini perekonomian disana dapat meningkat karena didukung oleh faktor kekayaan alam yang dimiliki oleh Selandia Baru.
3.3 Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat
3.3.1 Kesejahteraan Pendidikan Indonesia
Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Dari pengertian di atas mengungkapkan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam memajukan negara. Dan juga sangat penting dalam proses pembangunan negara untuk menjadi negara yang lebih maju.
Pendidikan nasional tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka. Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain. Semakin berkembangnya ilmu teknologi yang tinggi, semakin jatuhnya pendidikan bagi anak–anak yang hidup di daerah terpencil.
Pendidikan di Indonesia didasarkan pada asas pancasila. Yang mana setiap program serta kebijakan dibuat untuk tujuan utama yang tertera pada pembukaan undang-undang dasar negara kesatuan Republik Indonesia yakni "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa". Berbagai upaya telah dilakukan Indonesia dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan ditetapkannya kebijakan wajib belajar 12 tahun yang diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Kebijakan ini diciptakan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia guna pencapaian salah satu tujuan negara. Selain kebijakan wajib belajar, perubahan kurikulum pun juga diterapkan di Indonesia.
Segala upaya dalam penerapan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa hingga kini masih dijalankan. Bahkan, Indonesia telah mengeluarkan berbagai inovasi mengenai bantuan-bantuan pendidikan guna menunjang pencapaian tujuan tersebut. Terdapat Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Siswa (BOS), hingga Program Indonesia Pintar pun juga direalisasikan.
Kesejahteraan Pendidikan Selandia Baru
Sejarah pendidikan dasar di Selandia Baru dimulai pada sekitar awal tahun 1877 dimana didirikan sekolah dasar nasional pertama di negara tersebut. Sekolah-sekolah dasar yang ada di Selandia Baru pada saat itu didirikan oleh tiap pemerintah provinsi atau yang lebih dikenal sekolah pemerintah. Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah ada juga beberapa sekolah yang didirikan oleh gereja-gereja dan beberapa sekolah yang dibangun oleh dikelola oleh swasta.
Kurikulum di New Zealand sifatnya adalah kurikulum umum yang memfokuskan pada pembelajaran secara individual dan dalam kelompok kecil. Karena sifatnya hanya mencakup hal-hal yang umum saja, maka sekolah diberi kesempatan untuk melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah masing- masing. tidak ada ujian nasional yang diselenggarakan di sekolah- sekolah di New Zealand hingga siswa berusia 15 tahun, ketika siswa belajar di secondary school. Penilaian lebih banyak dilakukan secara formatif. Selain itu, outdoor education juga menjadi salah satu titik fokus pada kurikulum yang berlaku di New Zealand. Kebanyakan sekolah di New Zealand adalah sekolah negeri, sehingga dukungan dari pemerintah dan masyarakat merupakan faktor pendukung utama penyelenggaraan pendidikan disekolah.
Sistem pendidikan di Selandia Baru jelas terbagi atas tiga jenjang diantaranya adalah Primary Education dimulai dari Kindergarten (TK/Taman Kanak-Kanak) ampe Year 8 (kelas 8). Usia yang ada di jenjang ini mulai dari anak usia 5 – 12 tahun. Jadi ini bisa disebut jenjang TK ampe SD. Secondary Education dimulai dari Year 9 – Year10 (SMP) trus lanjut ke Year 11 – Year 13 (SMA), dan Jenjang Year 11 – Year 13 juga biasa disebut NCEA Level 1 – NCEA Level 3. NCEA (National Certificate of Education Achievement) adalah kurikulum dari pemerintah Selandia Baru. Kurikulum ini telah diakui di Negara lain seperti di Inggris, Australia, Amerika, dll. Jadi ini adalah jenjang SMP nyape SMA di Selandia Baru. Ya, mereka emang sampe kelas 13 beda dengan Indonesia yang hanya sampe Kelas 12. Tertiary Education, ini jenjang setelah lulus Kelas 13. Di mulai dari Certificate Education, Diploma, Bachelors Degree, Graduate Certificate/Graduate Diploma, Honours Bachelors Degree, Post Graduate Certificate/Post Graduate Diploma, Master, Doctorate
3.3.3 Jaminan Sosial Indonesia
Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dimana Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. dan Pasal 1 ayat 2 mendefisinikan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Selanjutnya, Subianto menjelaskan bahwa SJSN adalah sistem pemberian jaminan kesejahteraan berlaku kepada semua warganegara dan sifatnya adalah dasar (Basic). Definisi ini hendak menegaskan bahwa fasilitas jaminan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua warga Negara tanpa terkecuali.
Jaminan sosial (social security) merupakan bagian dari konsep perlindungan sosial (social protection), dimana perlindungan sosial sifatnya lebih luas. Perbedaan keduanya adalah bahwa jaminan sosial memberikan perlindungan sosial bagi individu dengan dana yang diperoleh dari iuran berkala, sedangkan perlindungan sosial biasanya melibatkan banyak pihak dalam memberikan perlindungan baik kepada individu, keluarga atau komunitas dari berbagai risiko kehidupan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti krisis ekonomi, atau bencana alam.
Terdapat berbagai macam jaminan sosial yang terlaksana di negara Indonesia, diantaranya adalah :
Jaminan Sosial Kecelakaan Penumpang
Asuransi ini memberikan perlindungan pada masyarakat, terutama pengguna kendaraan umum baik melalui darat, laut, dan udara. Di Indonesia, lembaga yang menangani asuransi kecelakaan penumpang adalah Jasa Raharja. Hal tersebut sudah diatur dalam UU No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan dan UU No 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Dari undang-undang tersebut, setiap orang yang mengalami kecelakaan baik di darat, laut, dan udara berhak menerima jaminan dari badan penyelenggara yaitu Jasa Raharja. (jasaraharja.co.id, 28 April 2015).
Jaminan Sosial Kesehatan
Asuransi sosial ini memberikan perlindungan pada masyarakat atas timbulnya gangguan kesehatan. Biaya yang ditanggung adalah untuk berobat jalan maupun rawat inap. Asuransi ini sekarang berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan diberi nama BPJS Kesehatan. Dulu asuransi kesehatan dikelola beberapa lembaga dengan beberapa nama seperti Askes, Jamkesnas, dan Jamkesda. Penyelenggaranya dilakukan oleh PT Askes, Departemen Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. Sekarang jaminan sosial kesehatan dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu kini juga ada berbagai inovasi baru dalam penerapan jaminan sosial kesejahtteraan diantaranya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang mana kartu ini memberikan berbagai manfaat dalam bidang kesehatan masyarakat.
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Jaminan sosial ketenagakerjaan juga berada di bawah BJPS. Sebelum dilebur ke dalam BPJS, jaminan sosial ini berada di bawah PT Jamsostek dan sekarang berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan beberapa manfaat antara lain, perlindungan kepada anggota masyarakat, khususnya para pekerja atas gangguan keuangan akibat kecelakaan di tempat kerja atau dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Sonni Dwi Harsono, Prinsip-prinsip dan Praktek Asuransi. Jakarta Insurance Institute, 1996).
Jaminan Sosial Hari Tua
Jaminan sosial ini memberikan perlindungan jaminan hari tua pada para pekerja yang telah mencapai usia tertentu atau sudah bekerja pada masa tertentu. Sebagai contoh adalah pekerja yang sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan, ketika dia mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dirinya bisa mendapatkan manfaat dari uang jaminan hari tua yang dimilikinya. Jaminan sosial hari tua ini sekarang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) masih dikelola oleh PT Taspen dan untuk anggota TNI dikelola oleh PT Asabri.
Jaminan Sosial Kematian
Jaminan sosial ini merupakan jaminan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Saat ini, jaminan sosial kematian ini ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut UU No 40 Tahun 2004 Pasal 17, disebutkan bahwa untuk mendapat jaminan tersebut, setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasar persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu. Selain itu, pemberi kerja juga harus menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya untuk disetorkan pada Badan Pengelola Jaminan Sosial secara berkala.
3.3.4 Jaminan Sosial Selandia Baru
Sebagai negara yang hadir untuk kesejahteraan rakyatnya, pemerintah Selandia Baru mengalokasikan dana sebesar hampir 30 % dari anggaran belanja negara (atau setara dengan 13 % PDB) untuk jaminan sosial. Luar biasa upaya perlindungan bagi penduduk negeri ini, termasuk penduduk asli Maori yang nasibnya sangat jauh berbeda dengan bangsa Aborigin di Australia. Sebagaimana negara Anglo Saxon lainnya (Inggris, Kanada,dan Australia), Selandia Baru memberlakukan sistem jamsos secara menyeluruh bagi penduduknya dengan pendanaan melalui pajak yang diatur dan dilaksanakan secara baik. Jadi sangat berbeda dengan sistem di Amerika maupun sebagian negara Eropah yang menerapkan sistim iuran.
Program jamsos yang diberikan meliputi jaminan kesehatan (JK) komprehensif seperti Jamkesmas di Indonesia. JK juga memberikan manfaat uang tunai bagi orang yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, cacat, atau kecelakaan. Kemudian jaminan pengangguran (unemployment benefit) bagi penduduk yang berusia diatas 18 tahun dan belum memiliki pekerjaan (kecuali bagi mahasiswa) yang secara otomatis berhenti bila sudah mendapat pekerjaan.
Juga jaminan kecacatan (invalid's benefit) bagi penyandang cacat permanen akibat kecelakaan atau sakit yang kronis, dan jaminan pensiun bagi penduduk berusia diatas 65 tahun. Selain ke-4 jamsos tersebut, masih ada beberapa jaminan lainnya natar lain santunan untuk para pejuang dan veteran, bantuan untuk lansia yang tinggal sendir, bantuan anak (child benefit) serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa. Sebagai badan pelaksana adalah Ministry of Social Development, Ministry of Health, Ministry of Labour, dan Badan Kompensasi Kecelakaan (Accident Compensation Coorporation).
3.4 Perbandingan Negara Indonesia dan Selandia Baru
3.4.1 Perbandingan Sistem Pemerintahan
No
Kategori
Indonesia
Selandia Baru
1
Bentuk Negara
Kesatuan dengan otonomi luas mempunyai 33 provinsi
25 wilayah
13 dewan kota, 53 dewan distrik
2
Bentuk Pemerintahan
Republik
Monarki Konstitusional
3
Sistem Pemerintahan
Presidensial untuk masa jabatan 5 tahun
Parlementer
4
Eksekutif
Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepla pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung ( pemilu )
Ratu sebagai Kepala Negara,Gurbernur jenderal
5
Legislatif
Bikameral, yaitu DPR dan DPD. Anggota DPR dan DPD menjadi anggota MPR
Majelis Perwakilan
6
Yudikatif
MA dan badan peradilan di bawahnya dan MK
Mahkamah Distrik, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Banding, dan Mahkamah Agung,
Berikut ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain baik yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan sistem perekonomian yang berbeda antara Indonesia dengan Selandia Baru , dimana Indonesia menggunkan sistem ekonomi pancasila sedangkan Selandia Baru menggunkan Sistem ekonomi libelaris tetapi tetap ada unsur kapitalis. Dimana dengan sistem yang berbeda ini dapat disimpulkan bahwa di Selendiai baru dapat meningkatkan perekonomiannya dengan menggunakan cara liberalisme. Cara ini dianggap positif saat di terapkan di sana karena :
Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Setiap individu bebas memiliki sumber – sumber ekonomi.
Muncul persaingan untuk maju.
Barang – barang yang dihasilkan bermutu tinggi.
Dengan diterapkannya sistem ekonomi liberalisme di Selandia Baru perekonomian meningkat, selain itu sektor – sektor perekonomian juga di kembangkan melalui pertania, perindustriam, pariwisata. Untuk di Indonesia sendiri mungkin dalam penerapan sistem ekonomi liberalisme kurang di setujui karena Indonesia merupakan negara dengan demokrasi tinggi dan dengan dasar negara pancasila yang menenang kebebasan. Tapi apabila indonesia dapat sedikit memberanikan diri untuk mencoba membiarkan rakyatnya berkreasi dengan kemam puan individu kemungkinan para warga masyarakat dapat menciptakan kreasi yang beragam
Perbandingan Kesejahteraan Sosial
Adapun perbandingan kesejahteraan sosial antara Indonesia dan Selandia Baru antara lain :
No.
Perbandingan
Indonesia
Selandia Baru
1.
Pendidikan
Wajib belajar 12 tahun
Terdapat berbagai jaminan pendidikan (BOS, BSM, Program Siswa Pintar)
Wajib belajar 20 tahun
Kurikulum fleksibel
Anggaran wajib belajar 20 tahun gratis
2.
Jaminan Sosial
Terdapat berbagai jaminan sosial diantaranya :
Jaminan Kesehatan (BPJS, KIS)
Jaminan Cacat
Jaminan Kecelakaan
Jaminan Hari Tua
Jaminan Ketenagakerjaan
Jaminan Kematian
Anggaran dana tidak ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah
Terdapat 4 jaminan sosial diantaranya :
Jaminan Pengangguran
Jaminan Kecacatan
Jaminan Kesehatan
Jaminan Pensiun
Segala anggaran dana ditanggung oleh pemerintah
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari pembahasan sistem pemerintahan Indonesia dan Selandia Baru penulis dapat menyimpulkan bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dari Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan di Selandia Barumenjalankan sistem pemerintahan parlementer. Di Indonesia kepala negaranya adalahPresiden sedangkan di Selandia Baru kepala negara seorang Ratu/Raja. Bentuk pemerintahan di Indonesia adalah republik sedangkan di Selandia Baru adalah monarki konstitusonal. Tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penerapan program serta kebijakan-kebijakan yang ada. Dimana indonesia lebih cenderung untuk menciptakan inovasi kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial namun terhambat dengan kondisi ekonomi sedangkan Selandia Baru memiliki program yang cukup pasti dengan anggaran dana yang dirasa sangat cukup.
4.2 Saran
Penulis berharap kita dapat mempelajari sistem pemerintahan negara lain juga, karena dengan mempelajari sistem pemerintahan negara lain kita dapat mengetahui perbedaan sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara lain serta dapat membandingkannya. Dengan begitu kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam hal pemikiran yang inovatif kedepannya.
Daftar Pustaka
Priyono,Gus."Tujuan Perbandingan Administrasi Negara." http://denganbismillahakubisa.blogspot.co.id/2014/02/tujuan-perbandingan-administrasi-negara.html (diakses tanggal 8 November 2017)
Dickson."Profil Negara Indonesia" http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/ (diakses tanggal 8 November 2017)
Ermawati,Eli."Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Selandia Baru." https://elitugasku.blogspot.co.id/2017/03/bab-i-pendahuluan-1.html (diakses tanggal 8 November 2017)
Frendita,Verry."Pemerintahan Selandia Baru." https://elitugasku.blogspot.co.id/2017/03/bab-i-pendahuluan-1.html (diakses tanggal 8 November 2017)
Rahtu,Shinanto."Kesejahteraan Sosial." http://dr-sihnanto.blogspot.co.id/2013/04/definisi-kesejahteraan-sosial-dan.html (diakses tanggal 8 November 2017)
Aris,Ismail."Makalah Jaminan Sosial" https://www.academia.edu/10203759/TUGAS_MAKALAH_JAMINAN_SOSIAL?auto=download (diakses tanggal 8 November 2017)
Widia,Desi."Pendidikan di Selandia Baru." http://wartasejarah.blogspot.co.id/2016/06/pendidikan-di-selandia-baru.html (diakses tanggal 8 November 2017)
