BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada masa demokrasi ini, pelaksanaan pemiliham umum secara langsung tidak hanya untuk lembaga legislatif serta presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pemilukada pun dilaksanakan secara langsung sejak Juni 2005. Rakyat di daerah dapat memilih dan menentukan sendiri kepala daerah dan wakil kepala daerahnya. Hal ini merupakan hasil koreksi pilkada yang sebelumnya menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD yang menunjukan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah. Pilkada langsung dinilai sebagai wujud pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka pengerahan pimpinan daerah sehingga dapat mewujudkan kehidupan demokrasi yang dinamis dalam tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung dapat melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis sesuai dengan kehendak dan tuntutan rakyat. Namun hal tersebut sangat tergantung pada kritismen dan rasionalitas rakyat. Meskipun sudah dilaksanakan sejak tahun 2005, belum banyak masyarakat yang mengerti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilukada. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. B. Rumusan Masalah Berikut adalah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). 1. Apakah Pengertian dan Landasan Hukum Pemilukada ? 2. Bagaimanakah Tata Cara Penyelenggaraan Pemilukada ?
C. Tujuan Penulisan Berikut adalah tujuan penulisan makalah pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). 1. Memenuhi Tugas Semester I Mata Kuliah ….. Program D3 – Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tahun 2015 2. Penulis dapat mengetahui pengertian dan landasan hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3. Penulis dapat mengetahui mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
BAB II PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH A. Pengertian dan Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemilukada 1. Pengertian Pemilukada Pemilukada merupakan singkatan dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemilukada Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan diawasi oleh Panita Pengawas Pemlihan Umum (Panwaslu) provinsi dan panwaslu kabupaten/kota. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, peserta pemilukada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pemilukada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal. Sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 2007, KPU segera mengeluarkan peraturanperaturan KPU yang berkaitan dengan pemilukada sebagai pedoman KPU Provinsi dan atau KPU kabupaten/kota dalam pelaksanaan pemilukada. Pada tahun 2007, ada enam peraturan baru yang dikeluarkan KPU tentang aturan pelaksanaan pemilukada, yaitu sebagai berikut. a. Peraturan KPU No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. b. Peraturan KPU No. 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
c. Peraturan KPU No. 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. d. Peraturan KPU No.8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. e. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara f. Peraturan KPU No. 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. B. Tata Cara Penyelenggaraan Pemilukada Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki dua tahapan yaitu Tahap Persiapan dan Tahap Pelaksanaan. 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan pemilukada, antara lain sebagai berikut. a. DPRD memberitahukan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjabat. b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjabata berkewajiban menyampaiakan laporan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD. c. KPUD menetapkan rencana penyelenggaraan pemilukada. Rencana tersebut meliputi penetapan tata cara pemilukada, jadwal tahapan pemilukada, membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan membentuk Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS), serta pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. d. DPRD membentuk panitia pengawas pemilihan yang terdiri atas unsuk kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. e. KPUD menetapkan jadwal pelaksanaan pemilukada, khususnya hari pemungutan suara.
2. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan meliputi beberapa tahap sebagai berikut. a. Penetapan daftar pemilih Daftar pemilih dietetapkan berdasarkan pada daftar pemilih pemilu terakhir di daerah yang telah dimutakhirkan dan divalidasi. Daftar pemilih tersebut kemudian ditambah dengan data pemilih tambahan. Setiap pemilih yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pemilih diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih yang digunakan pada saat pemungutan suara. b. Pengumuman pendaftaram dan penetapan pasangan calon Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilukada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Khusus untuk Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pemilukada dapat diususlkan oleh partai politik lokal. c. Kampanye Kampanye dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak/elektronik, pemasangan alat peraga, dan debat publik. Kampanye dilaksanakan selama empat belas hari atau berakhir tiga hari sebelum pemungutan suara. Waktu tiga hari sebelum pemungutan suara disebut masa tenang. d. Pemungutan suara dan penghitungan suara Pemungutan suara merupakan puncak pesta demokrasi yang diselenggarakan paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon di TPS yang telah ditentukan. Pelaksanaan penghitungan suara dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas, pemantau, dan warga masyarakat. Proses rekapitulasi perhitungan suara dilakukan berjenjang mulai dari TPS, PPS, PPK sampai ke KPU kabupaten/kota. Apabila pemilihan gubernur sampai dengan KPU provinsi. e. Penetapan pasangan terpilih Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung ditetapkan sebagai pasangan terpilih apabila memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah. Apabila perolehan suara itu masih tidak terpenuhi, pasangan calon yang memperoleh suara terbesar lebih dari 25% jumlah suara sah dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Jika pasangan calon tidak ada yang memperoleh 25% dari jumlah suara sah maka dilakukan pemilukada putaran kedua. f. Pengesahan dan pelatikan calon terpilih
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih diususlkan oleh DPRD provinsi kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pengusulan tersebut berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD provinsi yang dilengkapi dengan berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Sementara itu, pasangan calon bupati/wakil bupati dan wali kota/ wakil wali kota terpilih diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Pengusulan tersebut berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD kabupaten/kota yang dilengkapi dengan berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan 1. Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat 2. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pemilukada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Tata cara penyelenggaraan Pemilukada terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang dimulai dari penetapan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan pasangan terpilih hingga pengesahan dan pelantikan pasangan calon terpilih.
DAFTAR PUSTAKA 1. Tim Surya Badra. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta : CV Surya Badra. 2. Budiarjo, Miriam. 1999. Pemilu 1999 dan Pelajaran untuk Pemilu 2004. Jakarta : Cetro. 3. ritongachandra.blogspot.co.id/2014/01/ diakses pada tangga 09 Oktober 2010 pukul 21.50 WIB.
