Makalah Organisasi Nirlaba

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Latar belakan belakang g Man Manusia usia adal adalah ah

makhl akhlu uk

sosi sosial al

yang ang

cen cenderu derun ng

untu ntuk

hidu idup

bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya dalam mencapai tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan mewujudkan tujuan tujuan tanpa adanya kerjasama. Hal tersebut tersebut yang mend mendas asari ari manu manusia sia untu untuk k hidu hidup p dala dalam m bero berorg rgan anisa isasi. si. Bany Banyak ak bent bentuk uk organi organisasi sasi dalam dalam kalang kalangan an masyarak masyarakat, at, Salah Salah satunya satunya adalah adalah organi organisasi sasi nirlaba (non profit). Organisasi nirlaba adalah organisasi bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan tujuan yang yang tidak tidak komers komersial ial,, tanpa tanpa ada perhat perhatian ian terha terhadap dap hal-ha hal-hall yang yang bersifa bersifatt mencar mencarii laba laba (monete (moneter) r).. rgani rganisasi sasi nirlab nirlabaa melipu meliputi ti keagam keagamaan aan,, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang!undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Badan layanan umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntu keuntunga ngan n dan dalam dalam melaku melakukan kan kegiat kegiatann annya ya di dasark dasarkan an pada pada prinsi prinsip p efisiensi dan produktivitas leh karena itu pada makalah ini kami membahas mengenai akuntansi organisasi nirlaba dan badan layanan umum yang nantinya dapat dijadikan referensi atau menambah wawasan bagi para pembacanya. 1.2 Tu Tujuan juan "dapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah# $. %ntuk memenuhi memenuhi tugas tugas mata kuliah kuliah "kunt "kuntansi ansi Sektor Sektor &ublik &ublik ("S&) ("S&) '. Seba Sebagai gai baha bahan n disk diskus usii . Meng Menget etah ahui ui perb perbed edaa aan n anta antara ra akun akunta tans nsii org organis anisas asii nirl nirlab abaa deng dengan an

akuntansi badan layanan umum 1.3 Rumusan Rumusan masalah masalah umusan makalah ini adalah# $. "pakah "pakah pengertian pengertian organ organisasi isasi nirlaba nirlaba dan dan badan badan layanan layanan umum* umum*

Akuntansi Organisasi Nirlaba Nirlaba & Akuntansi Badan Layanan Umum STIE Panca Bhakti Palu 2013/2014

'. Baga Bagaia iama mana na akun akunta tans nsii org organis anisas asii nirl nirlab abaa dan dan akun akunta tans nsii Bada Badan n +ayanan %mum*

BAB II PEBAHA!AN 2.1 "rgan#sas "rgan#sas## n#rlaba 2.1.1 2.1.1 Penge Pengert# rt#an an $rgan $rgan#sa #sas# s# n#rlab n#rlaba a rganisasi nirlaba atau organisasi nonprofit adalah suatu organisasi

yang bersasaran pokok untuk mendukung mendukung suatu isu atau perihal di dalam

Akuntansi Organisasi Nirlaba Nirlaba & Akuntansi Badan Layanan Umum STIE Panca Bhakti Palu 2013/2014

menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal!hal yang bersifat mencari laba (moneter). rganisasi nirlaba meliputi keagamaan, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang!undangan, organisasi sukarelawan, serikat buruh. Menurut &S" -o./ bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (0"0, '11# /.$) +embaga atau organisasi nirlaba merupakan suatu lembaga atau kumpulan dari beberapa indi2idu yang memiliki tujuan tertentu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, dalam pelaksanaannya kegiatan yang mereka lakukan tidak berorientasi pada pemupukan laba atau kekayaan semata (&ahala -ainggolan, '11/ # 1$). +embaga nirlaba atau organisasi nonprofit merupakan salah satu komponen dalam masyarakat yang perannya terasa menjadi penting sejak era reformasi, tanpa disadari dalam kehidupan sehari!hari kini semakin banyak keterlibatan lembaga nirlaba. Berdasarkan pengertian di atas dapat menyimpulkan bahwa organisasi nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. 2.1.2

%#r#&'#r# $rgan#sas# n#rlaba "dapun ciri!ciri organisasi nirlaba adalah# $. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak

mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. '. Menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. . 3idak ada kepemilikan seperti la4imnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas

Akuntansi Organisasi Nirlaba & Akuntansi Badan Layanan Umum STIE Panca Bhakti Palu 2013/2014

2.1.3

%$nt$h $rgan#sas# n#rlaba 5ontoh organisasi nirlaba yang ada di 0ndonesia# rganisasi kesejahteraan sosial masyarakat • 6ayasan sosial • Misalnya # Supersemar, 6atim &iatu dsb 6ayasan dana • Misalnya # 67S8, &undi "mal S539, 530 &eduli, 7ompet •

•

•

• • •

2.1.(

7hu:afa, +embaga ad2okasi Misalnya # ontras, 6+0, &erlindungan kekerasan dalam 3 Balai keselamatan Misalnya # 3im S" onser2asi lingkungan ; satwa Misalnya # <"+H0, &ro 8auna umah sakit dan organisasi kesehatan masyarakat 6ayasan kanker 0ndonesia &M0

Dasar )em#k#ran akuntans# $rgan#sas# n#rlaba 7i "merika Serikat ("S), !inancial "ccounting #tandard Board

(8"SB) telah menyusun standar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas bersangkutan namun memiliki kepentingan. 8"SB juga berwenang untuk menyusun standar akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara %S $overnment "ccounting #tandard Board (="SB) menyusun standar akuntasi dan pelaporan keuangan untuk pernerintah pusat dan federal "S. 7i 0ndonesia, &emerintah membentuk omite Standar "kuntasi &emerintah. rganisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari 8"SB di "S atau 7ewan Standar "kuntansi euangan! 0katan "kuntan 0ndonesia di 0ndonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. >ntitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan


pernerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak ter sebut memadai atau tidak memadai. rganisasi komersial

dan

nirlaba

sering

rancu,

karena

pembagiannya didasarkan atas jenis kegiatan atau bentuk legalnya. Sesungguhnya istilah nonkomersial lebih tepat dari istilah nirlaba. 0stilah %ot !or &rofit Organi'ation (-8&) telah menggeser istilah nonprofit organi4ation karena menawarkan resolusi bahwa itikad atau tujuan pendirian organisasi bersangkutan bukan untuk mencari laba. Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba ternyata secara legal bernasib keuangan yang baik, yakni dapat mengalami surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. 7engan demikian, walaupun sama!sama memperoleh sisa laba, surplus yang setara laba neto setelah pajak, baik organisasi komersial maupun organisasi nirlaba tetap pada jati dirinya. Surplus diperlukan organisasi nirlaba untuk memperbesar skala kegiatan pengabdiannya dan memperbaharui sarana yang u4ur dan rusak. Sebaliknya, apabila surplus tersebut dinikmati oleh para pengurus dalam bentuk gratifikasi, gaji, bonus, tunjangan perjalanan dinas, pinjaman bagi pendiri;

pengurus

(setara di2iden

dalam

entitas

komersial) atau

kenikmatan (mobil mewah, rumah tinggal, keanggotaan golf dan sebagainya), maka organisasi nirlaba menjadi

berhakikat entitas

komersial. >ntitas komersial atau nirlaba sering diidentifikasi melalui bentuk legal dan bentuk kegiatan. 5ontoh entitas legal adalah# 1* >ntitas komersial, terbagi atas entitas komersial yang dikelola pemerintah, seperti B%M- &ersero? entitas komersial swasta, misalnya 59, -9, 8irma, usaha perorangan, %7? 2* >ntitas nirlaba, terbagi atas entitas nirlaba pemerintah, entitas nirlaba swasta, misalnya yayasan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat &embagian entitas komersial dan nirlaba berdasarkan bidang bentuk kegiatan; bidang usaha tidak disarankan. umah sakit dan


museum pemerintah pada umumnya nirlaba, namun rumah sakit dan museum swasta mungkin nirlaba atau komersial 2.1.+

Tujuan la)$ran keuangan $rgan#sas# n#rlaba Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual,

8inancial "ccounting #tandards Board (8"SB, $@A1) mengeluarkan #tatements of !inancial "ccounting oncepts -o.  (S8"5 ) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis;nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organi'ations) 3ujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam S8"5  tersebut adalah# 1* +aporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya

dapat

memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2* Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon pe ! nyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta ke! mampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. 3* Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon pe! nyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. (* Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dari kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. +* Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. &engukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan; kondisi sumher kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama!sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.


,* Memherikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh

dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor!faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. -* Memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. 2.1.,

Pernataan !tan/ar Akuntans# 0euangan P!A0* N$m$r (+ &S" -o. / tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba

diterbitkan oleh 0katan "kuntan 0ndonesia (0"0) untuk memfasilitasi seluruh or ga ni s as i nirlaba nonpemerintah. 7alam &S" karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. >ntitas nirlaba juga dapat berutang pendapatan

dari

pendapatannya

jasa

yang

diberikan

dan

kepada

memungkinkan

publik,

walaupun

tidak dimaksud untuk memperoleh laba. 7engan

demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri;pemilik entitas +aporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi sarana pertanggungjawaban

pengelola

entitas

dalam

bentuk

pertanggungjawaban harta!utang (neraca), pertanggungjawaban kas (arus kas), dan laporan akti2itas. Menurut &S" /, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya  jenis laporan keuangan sebagai berikut# 1. La)$ran )$s#s# keuangan nera'a* )a/a akh#r )er#$/e la)$ran +aporan ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur!unsur tersebut pada waktu tertentu. 0nformasi ini dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak! pihak lain untuk menilai# $) emampuan organisasi

untuk

berkelanjutan, dan


memberikan

jasa

secara

') +ikuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan eksternal. +ebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup# ) "set *) Liabilitas +) "set bersih 2. La)$ran akt##tas untuk suatu )er#$/e )ela)$ran 3ujuan utama laporan akti2itas adalah menyediakan informasi

mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. &erubahan aset bersih dalam laporan akti2itas biasanya melibatkan  jenis transaksi, yaitu () pendapatan, (*) beban, (+)gains and losses, dan () reklasifikasi aset bersih. Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan dalam laporan posisi keuangan "dapun informasi dalam laporan ini dapat membantu para stakeholders untuk $) Menge2aluasi kinerja organisasi nirlaba dalam suatu periode ') Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer dan ) Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa. Secara umum, ketentuan dalam laporan akti2itas adalah sebagai berikut# &endapatan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, • • •

kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang. Beban disajikan sebagai pengurang aset bersih tidak terikat Sumbangan dapat disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada

•

ada tidaknya pembatasan. ika ada sumbangan terikat temporer yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, maka sumbangan tersebut dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang


disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan •

akuntansi. euntungan dan kerugian dari in2estasi dan aset (atau kewajiban) lain diakui sebagai penambah atau pengurang aset bersih tidak

•

terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Selain dari ketiga jenis aset bersih yang ada sebagaimana dijelaskan sebelumnya, organisasi nirlaba tetap berpeluang untuk menambah klasifikasi aset bersih sekiranya diperlukan. +ebih lanjut, komponen dalam laporan posisi keuangan

mencakup# ) &endapatan *) Beban 3. La)$ran arus kas untuk suatu )er#$/e )ela)$ran 3ujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. "dapun klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada laporan arus kas organisasi nirlaba, sama dengan yang ada pada organisasi bisnis, yaitu# arus kas dari akti2itas operasi, akti2itas in2estasi dan akti2itas pendanaan.

Metode

penyusunan

laporan

arus

kas

pun

bisa

menggunakan metode langsung (direct method ) maupun metode tidak langsung (indirect method ). "rus kas dari akti2itas

operasi umumnya

berasal dari

pendapatan jasa, sumbangan, dan dari perubahan atas aset lancar dan kewajiban lancar yang berdampak pada kas. Sementara itu, arus kas dari akti2itas in2estasi biasanya mencatat dampak perubahan aset tetap terhadap kas, misal karena pembelian peralatan, penjualan tanah, dsb. +ebih lanjut, arus kas dari akti2itas pendanaan berasal dari penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang? penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan in2estasi

yang

penggunaannya

dibatasi

untuk

perolehan,

pembangunan dan pemeliharaan aset tetap, atau peningkatan dana


abadi

(endoment ),

atau

dari

hasil

in2estasi

yang

dibatasi

penggunaannya untuk jangka panjang. (. %atatan atas la)$ran keuangan 2.1.-

Perbe/aan $rgan#sas# n#rlaba /engan $rgan#sas# laba Banyak hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan

organisasi lainnya (laba). 7alam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya :pemilik: organisasi nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. &ada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha

organisasinya.

7alam

hal

donatur,

organisasi

nirlaba

membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. 7alam hal penyebaran tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi 7ewan omisaris, yang kemudian

memilih

seorang

7irektur &elaksana.

Sedangkan

pada

organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. "nggota 7ewan omisaris bukanlah :pemilik: organisasi. rganisasi nirlaba, non!profit, membutuhkan pengelolaan yang berbeda

dengan

organisasi

profit

dan

pemerintahan.

&engelolaan

organisasi nirlaba dan kriteria!kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai dengan konteks hidup dan potensi!potensi kemanusiaannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi!organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaruan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konfilk dan kekerasan. esalahan dan kurang pengetahuan dalam mengelola organisasi nirlaba, justru akan menjebak

masyarakat

hidup

dalam kemiskinan,

ketidakberdayaan,

ketidaksetaraan gender, konflik dan kekerasan sosial. &engelolaan organisasi nirlaba, membutuhkan kepedulian dan integritas pribadi dan organisasi sebagai agen perubahan masyarakat, serta pemahaman yang komprehensif dengan memadukan pengalaman!pengalaman konkrit dan


teori manajemen yang handal, unggul dan mumpuni, sebagai hasil dari proses pembelajaran bersama masyarakat. 2.2 Ba/an Laanan Umum BLU* 2.2.1 Pengert#an Ba/an Laanan Umum Badan layanan umum (B+%) adalah 0nstansi di lingkungan

pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produkti2itas. riteria B+% $) Bukan kekayaan negara; daerah yang dipisahkan, sebagai satuan kerja instansi pemerintah ') 7ikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produkti2itas ala korporasi ) Berperan sebagai agen dari menteri; pimpinan lembaga induknya# a. edua belah pihak menandatangani kontrak kinerja b. Menteri; pimpinan lembaga bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, c. B+% bertanggungjawab untuk menyajikan layanan yang diminta 2.2.2

Tujuan /an asas B+% bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produkti2itas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. "dapun asas!asas dalam B+% adalah# $) B+% beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara; lembaga; pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. ') B+% merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara; lembaga; pemerintah daerah dan karenanya status hukum B+% tidak terpisah dari kementerian negara; lembaga; pemerintah daerah sebagai instansi induk.


) Menteri; pimpinan lembara; gubernur; bupati; walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada B+% dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. ) &ejabat yang ditunjuk mengelola B+% bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri; pimpinan lembaga; gubernur; bupati; walikota. /) B+% menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. C) encana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja B+% disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian negara; lembaga; S&7; pemerintah daerah. D) B+% mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. 2.2.3

Persaratan )eneta)an /an )en'abutan BLU Persyaratan Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat dii4inkan mengelola

keuangan dengan &ola &engelolaan euangan Badan +ayanan %mum (&&!B+%) apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. &ersyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan# a. &enyediaan barang dan;atau jasa layanan umum. b. &engelolaan wilayah;kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum? dan;atau. '. &engelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan;atau pelayanan kepada masyarakat. &ersyaratan teknis terpenuhi apabila# a. inerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan

ditingkatkan

pencapaiannya

melalui

B+%

sebagaimana

direkomendasikan oleh menteri; pimpinan lembaga; kepala S&7 sesuai dengan kewenangannya? dan.


b. inerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah

sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan B+%. &ersyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut# &ernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat &ola tata kelola encana strategis bisnis +aporan keuangan pokok Standar pelayanan minimum, dan +aporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. 7okumen

tersebut

lembaga; kepala

disampaikan

S&7 untuk

kepada

mendapatkan

menteri;

pimpinan

persetujuan

sebelum

disampaikan kepada Menteri euangan; gubernur; bupati ; walikota, sesuai

dengan

kewenangannya.

etentuan

lebih

lanjut

mengenai

persyaratan administratif diatur dengan &eraturan Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan

&roses penetapan &&!B+% adalah sebagai berikut# •

Menteri;pimpinan

lembaga;kepala

S&7

mengusulkan

instansi

pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan &&!B+% kepada Menteri euangan; •

gubernur; bupati; walikota, sesuai dengan kewenangannya. Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan untuk menerapkan &&!

•

B+%. &enetapan tersebut dapat berupa pemberian status B+% secara penuh

•

atau status B+% bertahap. Status B+% secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi dengan memuaskan.


•

Status B+%!Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi, namun persyaratan administratif belum

• •

terpenuhi secara memuaskan. Status B+%!Bertahap berlaku paling lama  (tiga) tahun. Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota, sesuai dengan kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan B+% paling lambat  bulan sejak diterima dari menteri; pimpinan lembaga; kepala S&7.

Pencabutan "dapun penerapan &&!B+% berakhir atau dicabut yaitu apabila# 7icabut oleh Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota sesuai •

•

dengan kewenangannya. 7icabut oleh Menteri euangan;

gubernur;

bupati; walikota

berdasarkan usul dari menteri; pimpinan lembaga; kepala S&7, sesuai dengan kewenangannya atau &encabutan status dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang!undangan, yaitu# Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota, sesuai dengan • kewenangannya, membuat penetapan pencabutan penerapan &&! B+% atau penolakannya paling lambat  (tiga) bulan sejak tanggal usul diterima. 7alam hal jangka waktu  (tiga) bulan terlampaui, usul •

pencabutan dianggap ditolak. 0nstansi pemerintah yang pernah dicabut dari status &&!B+% dapat diusulkan kembali untuk menerapkan &&!B+% sesuai dengan ketentuan dalam &asal  && -o.' 3ahun '11/ tentang &engelolaan

•

euangan Badan +ayanan %mum. 7alam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan, Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota, sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai.

2.2.(

!#stem akuntans# BLU Sistem "kuntansi B+% terdiri dari#


Sistem

"kuntansi

euangan,

adalah

sistem

akuntansi

yang

menghasilkan laporan keuangan pokok dengan tujuan umum (general purpose) yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi. Sistem "kuntansi "set 3etap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap. Sistem "kuntansi Biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (unit) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial. 7i dalam sistem akuntansi keuangan B+% harus dirancang agar paling sedikit menyajikan # • •

• • •

0nformasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu 0nformasi tentang kemampuan B+% untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama satu periode 0nformasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama satu periode 0nformasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu 0nformasi tentang ketaatan pada peraturan perundang!undangan

arakteristik yang ada dalam sistem akuntansi keuangan B+% antara lain# • •

•

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem

pembukuan

berpasangan (double entry). Sistem akuntansi B+% disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat

Sistem "kuntansi "set 3etap B+% paling sedikit harus mampu menghasilkan# •

0nformasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap

•

milik B+% 0nformasi tentang jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi asset tetap bukan milik B+% namun berada dalam pengelolaan B+%


•

7alam pelaksanaan sistem akuntansi asset tetap, B+% dapat menggunakan sistem akuntansi barang milik -egara yang ditetapkan oleh Menteri euangan

Sistem "kuntansi Biaya B+% paling sedikit mampu menghasilkan# • • •

0nformasi tentang harga pokok produksi 0nformasi tentang biaya satuan (unit cost) per unit layanan 0nformasi tentang analisis 2arian (perbedaan antara biaya standar dan biaya sesungguhnya)

Sistem "kuntansi Biaya menghasilkan informasi yang berguna dalam# • • •

&erencanaan dan pengendalian operasional B+% &engambilan keputusan oleh pimpinan B+% &erhitungan tarif layanan B+%

7alam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, B+% menyusun dan menyajikan# • • • • • •

+aporan euangan, yang terdiri dari# +aporan ealisasi "nggaran dan;atau +aporan perasional? -eraca? +aporan "rus as 5atatan atas +aporan euangan +aporan euangan unit!unit usaha yang diselenggarakan oleh B+% dikonsolidasikan dalam +aporan euangan 0nduk

Pengel$laan kas utang /an )#utang BLU Pengelolaan kas Sesuai dengan pasal $C %% -1 ' 3h '11/, pengelolaan kas B+%

dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat. 7alam rangka pengelolaan kas, B+% menyelenggarakan hal!hal sebagai berikut# Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas • Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan • Menyimpan kas dan mengelola rekening bank • Melakukan pembayaran •


• •

Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, dan Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. "tau dengan kata lain memanfaatkan kas yang menganggur (idle cash) jangka pendek untuk memperoleh pendapatan

tambahan. Pengelolaan utang Mengenai pengelolaan utang B+%, disebutkan dalam $A %% -1 ' 3h '11/ tentang pengelolaan B+%, disebutkan B+% dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan; atau perikatan peminjaman dengan pihak lain sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat 3erdapat ' (dua) jenis utang B+%, yaitu# %tang jangka pendek • %tang jangka panjang • Pengelolaan piutang 7alam pasal $D %% -1 ' 3h '11/, mengenai pengelolaan piutang B+% disebutkan bahwa B+% dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan; atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan B+% sepanjang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang!undangan. &iutang B+% yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota sesuai dengan kewenangannya. &ada implementasi selanjutnya, piutang B+% dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang. "dapun kewenangan penghapusan piutang secara berjenjjang tersebut ditetapkan dengan &eraturan Menteri euangan; gubernur; bupati; walikota,

sesuai

dengan

kewenangannya,

ketentuan peraturan perundang!undangan.


dengan

memperhatikan

Pengel$laan barang /an #nestas# Pengelolaan barang

Berdasarkan %ndang!undang nomor ' tahun '11/ pasal '1, tentang pengelolaan keuangan B+%, pengadaan barang; jasa oleh B+% dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dimana kewenangan atas pengadaan tersebut diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam &eraturan Menteri euangan; =ubernur; Bupati;
prinsip!prinsip

transparansi,

adil;

tidak

diskriminatif,

akuntabilitas, dan praktis bisnis yang sehat. Sehingga dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan mengenai pengadaan barang;jasa, dalam kaitannya dengan epres -o. A1 tahun '11, dengan alasan efekti2itas dan efisiensi. Pengelolaan investasi

7alam hal in2estasi, B+% mengenal dua jenis in2estasi dalam pengelolaan keuangannya, yaitu# • •

0n2estasi jangka panjang 0n2estasi jangka pendek

Akuntans# /an )ela)$ran

Berdasarkan &eraturan Menteri euangan (&M) -omor DC; &M.1/; '11A tentang &edoman "kuntansi dan &elaporan euangan B+%, sistem akuntansi B+% adalah sebagai berikut# $) Setiap transaksi keuangan B+% harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib ') &eriode akuntansi B+% meliputi masa $ (satu) tahun, mulai dari tanggal $ anuari sampai dengan tanggal $ 7esember.


Sistem akuntansi B+% terdiri dari# $) Sistem akuntansi keuangan ') Sistem akuntansi aset tetap ) Sistem akuntansi biaya

BAB III PENUTUP 3.1 0es#m)ulan rganisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang

bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal!hal yang bersifat mencari laba (moneter). "da  jenis laporan keuangan yang perlu disusun oleh organisasi nirlaba menurut &S" -omor / yaitu# 1. +aporan posisi keuangan (neraca) 2. +aporan akti2itas 3. +aporan arus kas (. 5atatan atas laporan keuangan


"da  hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba yaitu# $. epemilikan '. &engelolaan Badan layanan umum (B+%) adalah 0nstansi di lingkungan pemerintah yang di bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produkti2itas.

3.2 !aran

7"83" &%S3"" http#;;mitoyono.blogspot.com;'1$$;1$;akuntansi!organisasi!nirlaba.html http#;;tugasdanbelajar.blogspot.com;'1$;1';pengertian!organisasi!nirlaba! non.htmlE.%4ujycF4GF http#;;[email protected];'1$;1$;normal!1!false!false!false!en!us! !none.html http#;;akuntansi!organisasi!nirlaba.blogspot.com; 7cmaria wordpress.com;'1$';1@;$A;badan!layanan!umum!blu. Html www.fourseasonnew.com;'1$';$1;sistem!akuntansi!blu.html http#;;drummerfan.wordpress.com;'1$1;1$;$C;blu!badan!layanan!umum;


Makalah Organisasi Nirlaba

Recommend Documents