BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Belakang Dewasa ini, statistik kejadian nikah siri meningkat berlalunya waktu. Terutama pasca beredarnya beredarnya berbagai pemberitaan di seluruh seluruh jenis media (audio, (audio, visual visual dan audiovisu audiovisual) al) akan nikah siri yang dilakukan tidak hanya 1-2 selebritis namun segelintir orang dengan tingka tingkatt pember pemberita itaan an tinggi tinggi sehing sehingga ga menyeb menyebabk abkan an proses proses conditioning terja terjadi di di masyarakat konsumen berita. Proses conditioning sendiri adalah proses adaptasi yang dilaku dilakukan kan oleh oleh masyar masyaraka akatt akan akan berbag berbagai ai budaya budaya baru baru yang yang terjadi terjadi namun namun akibat akibat pemberitaan yang berulang-ulang budaya tersebut semakin cepat dapat diterima oleh masyarakat dan dijadikan bagian dari budaya masyarakat itu sendiri. Berbagai pemberitaan tersebut lah (spesifikasi : pemberitaan pernikahan siri yang dilakukan oleh selebritis) yang melatarbelakangi kami untuk memilih topik “Nikah Siri” sebaga sebagaii topik topik yang yang diangk diangkat at dalam dalam pembua pembuatan tan makalah makalah ini. ini. Terlep Terlepas as dari dari berbag berbagai ai pembe pemberita ritaan an akan akan “Perni “Pernikah kahan an Siri” Siri” yang yang terjadi terjadi,, masih masih banyak banyak orang orang yang yang salah salah mengartikan nikah siri dan tidak mengerti baik-buruknya jenis pernikahan ini. Hal itu juga termasuk salah satu faktor yang melatar belakangi diangkatnya topik “Pernikahan Siri” ini. Kami berharap agar makalah ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai sumber inform informasi asi terkai terkaitt topik topik pernik pernikaha ahan n siri. siri. Maka Maka dari dari itu, itu, kami kami tim penyus penyusun un berusa berusaha ha sebaik sebaik-bai -baikny knyaa untuk untuk mengum mengumpul pulkan kan berbag berbagai ai inform informasi asi dari dari berbag berbagai ai sumber sumber dan narasumber narasumber untuk dimasukkan dimasukkan ke dalam makalah makalah ini agar kelak dapat dijadikan dijadikan sebagai referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
1.2 Tujuan Tujuan pembuatan makalah ini antara lain :
a.
agar siswa (pembaca makalah dan audiens presentasi) memahami berbagai definisi akan nikah siri
b.
agar siswa dan siswi mengerti dan mengetahui landasan hukum terkait nikah siri baik ditinjau dari sudut pandang Islam dan pembahasan berbagai rancangan undang-undang
c.
agar siswa mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari nikah siri
d. siswa dapat mengeluarkan berbagai pendapatnya terkait nikah siri dan berdiskusi satu sama lain e. Memenuhi salah satu syarat atau tugas mata pelajaran pendidikan agama islam
1.3 Manfaat
a.
Dengan penjelasan yang detail dan berbagai kajian akan negatif-positifnya nikah siri siswa akan dapat mengerti bahwa nikah siri lebih banyak menimbulkan hal negatif dan pada akhirnya dapat dijadikan pencegahan akan terjadinya nikah siri
b. Membantu berbagai kalangan untuk menyamakan pikiran akan tidak baiknya pernikahan siri terutama untuk latar belakang non-kekurangan biaya c. Membantu mensosialisasikan apa sebenarnya nikah siri itu dan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi angka terjadinya nikah siri
d.
Menambah pengetahuan siswa agar memahami berbagai fakta, pro dan kontra terkait pernikahan siri dan hukum-hukum yang terkait nikah siri
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Definisi Nikah Siri Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan : Pertama ; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia
(siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat; Kedua, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga
pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ketiga , pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu;
misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. 2.2 Landasan Terkait Catatan Pernikahan Pertama , pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil
adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar’iy (bayyinah syar’iyyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (bayyinah ) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.
Kedua, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang
dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara.
Ketiga , dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan
sanksi mukhalafat kepada orang yang melakukan tindakanmukhalafat . Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang Khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh syariat; seperti urusan lalu lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan la in sebagainya. Keempat, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus
semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Kelima, pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan
pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ‘ursy.Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah).
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Nikah Siri Menurut Hukum Negara
RUU Nikah Siri atau Rancangan Undang-Undang Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang akan memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau yang biasa disebut sebagai nikah siri, kini tengah memicu kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Pasal 143 Rancangan Undang-Undang
Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri,draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang
Pasal 144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta. 3.2 Nikah Siri Menurut Islam Adapun mengenai fakta pertama, yakni pernikahan tanpa wali; sesungguhnya Islam telah melarang seorang wanita menikah tanpa wali.Ketentuan semacam ini didasarkan pada sebuah hadits yang dituturkan dari sahabat Abu Musa ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda;
بولي نكاح إ “Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali.” [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy, lihat, Imam Asy Syaukani, Nailul Authar VI: 230 hadits ke 2648]. Berdasarkan dalalah al-iqtidla’ , kata ”laa” pada hadits menunjukkan pengertian ‘tidak sah’, bukan sekedar ’tidak sempurna’ sebagaimana pendapat sebagian ahli fikih. Makna semacam ini dipertegas dan diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra, bahwasanya Rasulullah saw pernah bersabda:
ها باطكاف , ها باطكاف ,ها باطكاها فل ر إذت بغمرأة نك اأ “Wanita mana pun yang menikah tanpa mendapat izin walinya, maka pernikahannya batil; pernikahannya batil; pernikahannya batil”. [HR yang lima kecuali Imam An Nasaaiy.]. Abu Hurayrah ra juga meriwayatkan sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
سهاج نز يل ي نلز سها فج نز رأةل رأةل جز ”Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebab, sesungguhnya wanita pezina itu adalah (seorang wanita) yang menikahkan dirinya sendiri”. (HR Ibn Majah dan Ad Daruquthniy.) Berdasarkan hadits-hadits di atas dapatlah disimpulkan bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil. Pelakunya telah melakukan maksiyat kepada Allah swt, dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali.
Adapunfakta kedua, yakni pernikahan yang sah menurut ketentuan syariat namun tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil atau tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sesungguhnya ada dua hukum yang harus dikaji secara berbeda yakni : 1. hukum pernikahannya 2. hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan syariat, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiyatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiyatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori ”mengerjakan yang haram” dan ”meninggalkan yang wajib”. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiyatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat.
Berdasarkan keterangan itu dapat disimpulkan; pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah swt.
Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut : 1. wali, 2. dua orang saksi, dan 3. ijab qabul. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara syariat walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. selama pernikahan sirri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, tapi bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan…
Nabi saw sendiri melakukan pernikahan, namun kita tidak pernah menemukan riwayat bahwa melakukan pencatatan atas pernikahan beliau, atau beliau mewajibkan para shahabat untuk mencatatkan pernikahan mereka; walaupun perintah untuk menulis (mencatat) beberapa muamalah telah disebutkan di dalam al-Quran, misalnya firman Allah swt;
َ َ َ َ أ لى إ د ب د ذ إ و م ء َ ل ها اأَ ُ ْ َ ُ ِ ْ ُْك َْ لَ ُوُ ُ ْافَ ىّ س َ ْ َ َ َ َ ُم ِ ْ َ َ ٍ َ َِ ٍ ِ ل َا ع َ َ اَ َ َ َ ِ ْد ُْك َ ْ َب ْ َ ْ َ ف َ ُْك َ ْ أ ٌ ِ َ ْ َْبالِ ٌ ِاَ ُ ُ َ ْ ُك ل ق َ اَ ْ ِ فَ ئاً ْ شَ ِ َ ْ لَ ق ِ ل ْ َ َ َ َ ْل ِ ْ َ َ ع ُْ لَ ُ ْمِ ُ بَ َ ْ ْ خَ ِ ِ ْ ِ ض ِ ِ ُ ْ َ أ ِ َ س ِ ِ ِ ل ِ لَ ُ ْ َ فَو ُ ُ َ َْها أً َ ْل ْ َ َ ع ْ َ َ َْا أً َ ق ُ ْ ٌ ُ رَ َ ف ْ َ مِ َْد هِ شَ دُ ِه َ ْ َ ُ َ اَكونُ َ َْبالِ ْ َ ِ ْد ْ لَ ْ ِ ف ْ ُكِالَ ِ ْ ِ ِ ل اَ ُ دَ ْ ِر إَ َ ُفَ اَ ُ دَ ْ ِ إ مِ َ ْضو مِ ِ اََرأَ مْ َ ِ َ ْ َ أِءدَ َه َ رْ َ َ ْ ُْ ل َْ أرً غِ ص َ ْ َ َ َ رَ ْ ْ َ َ َ و عُ ُ امَ ذَِ إُءدَ َه َ ُو ُ ُ ْك َ ْ َ أموَُ س ل َد ُ س ْ ُكِلَ ذِ لِ ُ َو َْ بوُاَرْ َ َى أ نَ َْ أَ ِةَهاَ أَ ِ ِ َ َلى أَِ إرً ْعِ َ َْ أ ِ َ ْ َ َ ع َ ْ َها بََ نرُ دِ ُ َ ْ َها بََ نرُ دِ ُ ًرةَ ض ِ اَ ًة َاَ ِ َ كوُ َ ْ َ أِإ ْ ُك ْ ُك ْ ُك َ ْ َ َ ف ْ ِ إَ ٌد هِ شَ َ َ أَ اَ وُ ُ ْك َ َح أٌ ا َ ُ ُ ْ َا َ َ ذَِ إدُ ِه شْ َ ٌ ِاَ ا َ ُ َ َ ْ لَ ل َ ُ َ ل وُ َ ُكِ ب َْ َِ عيٍءْ شَ ُ ُ ف ٌ ُ ُ ُ ُك ُ َ ْ ُكِ بٌسو ُنِ فَ وُ َ ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang
berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (Tulislah mu`amalahmu itu), kecuali jika mu`amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.[TQS AL Baqarah (2):
Pada prinsipnya, selama pernikahan sirri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, tapi bertentangan dengan perintah Nabi saw., yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah-tuduhan buruk dari masyarakat. Bukankahsalahsatuperbedaanperzinaandenganperkawinanitudalamhaldiumumkandanterangterangannya.Orang berzinatentutakutdiketahui orang karenaperbuatankeji, sedangperkawinaningindiketahui orang karenaperbuatanmulia.
3.3 Hal-Hal Positif yang Didapat dari Penyiaran Pernikahan 1. untuk mencegah munculnya fitnah di tengah-tengah masyarakat; 2. memudahkan masyarakat untuk memberikan kesaksiannya, jika kelak ada persoalan persoalan yang menyangkut kedua mempelai; 3. memudahkan untuk mengidentifikasi apakah seseorang sudah menikah atau belum. Hal semacam ini tentunya berbeda dengan pernikahan yang tidak disiarkan, atau dirahasiakan (siri). Selain akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya. Atas dasar itu, anjuran untuk mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara menjadi relevan, demi mewujudkan kemudahan-kemudahan bagi suami isteri dan masyarakat serta untuk mencegah adanya fitnah.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
a.
Nikah siri adalah suatau pernikahan yang dilaksanakandengansembunyi-sembunyi, tanpamengundang
orang
luarselaindarikeduakeluargamempelai..
Kemudiantidakmendaftarkanperkawinannyakepada
Kantor
Urusan
Agama
sehinggaperkawinanmerekatidakmempunyailegalitas formal dalamhukumpositif di Indonesia sebagaimana yang diaturdalamUndang-UndangPerkawinan. b. Bahwa penyiaran pernikahan dan adanya surat nikah lebih banyak menimbulkan hal positif daripada hal negatif
c.
Pelaku nikah siri hendaknya tidak dipidanakan karena nikah siri dapat terjadi oleh berbagai faktor dan secara syariat pernikahan tersebut adalahSAH apabila terdapat : •
wali,
•
dua orang saksi, dan
•
ijab qabul.
d. Bagi kaum wanita nikah siri itu lebih banyak hal negatifnya dari pada positifnya.
4.2 Saran
Sebaiknya pernikahan siri jangan dilakukan walaupun pernikahan siri itu sah menurut hukum islam SAH tapi lebih banyak hal-hal negatifnya dibandingkan dengan hal – hal positifnya. Apalagi bagi kaum wanita di negara indonesia ini, nikah siri akan membuat hak – hak wanita menjadi sedikit atau sempit. Selain itu nikah siri juga akan menyebabkan munculnya fitnah; misalnya jika perempuan yang dinikahi siri hamil, maka akan muncul dugaan-dugaan negatif dari masyarakat terhadap perempuan tersebut; pernikahan siri juga akan menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini tentunya akan sangat menyulitkan dirinya Kalau saksi-saksi nikah sirinya itu sudah meninggal.
MOHAMAD EKO BUDI PRASETYO SEMESTER :1
FAKULTAS : PERTANIAN
