BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Latar Belakang Belakang
Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 – 7 persen saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi ekonomi yang cukup kuat di Asia. Terlebih lagi pada tahun-tahun terakhir ini, di tengah krisis global yang melanda dunia, Indonesia masih mampu tumbuh secara ekonomi. amun demikian, demikian, sebenarnya potensi potensi ekonomi Indonesia masih bertumpu pada tingkat konsumsi dalam negeri yang tinggi. !ementara tingkat produkti"itas Indonesia masih belum kuat yang ditandai dengan masih lemahn lemahnya ya daya daya saing saing Indone Indonesia sia diban dibandin dingka gkan n denga dengan n negara negara-ne -negar garaa sekita sekitarny rnya. a. !alah !alah satu satu #aktor #aktor produk produksi si yang yang saat saat ini pentin penting g dalam dalam menumbuhkan tingkat produkti"itas adalah energi. $ada saat ini, #ungsi energi menjadi lebih strategis, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negar negaraa tetap tetapii juga juga dapat dapat ber#un ber#ungs gsii sebaga sebagaii katali katalisat sator or pertu pertumb mbuha uhan n ekonomi dan bahkan sebagai aspek penting yang menentukan ketahanan nasio nasiona nall suatu suatu negara negara.. %ondis %ondisii keener keenergi gian an Indone Indonesia sia saat saat ini masih masih memiliki banyak persoalan. &esarnya ketergantungan energi Indonesia terhadap minyak bumi dan rendahnya peman#aatan energi terbarukan bila diband dibanding ingkan kan dengan dengan potens potensii yang yang dimili dimiliki ki masih masih menja menjadi di tantan tantanga gan n tersendiri di sektor energi. !elain itu, keterbatasan in#rastruktur energi juga membatasi akses masyarakat terhadap energi dan juga penggunaan energi yang masih belum e#isien. %ompleksitas permasalahan sektor energi di Indonesia memerlukan suatu pengelolaan energi energi nasional yang komprehensi# komprehensi# melalui %ebijakan 'nergi
asional yang jelas dan terukur. Atas Atas dasar itulah, (ndang (ndang )((* o. + tahun 7 tentang 'nergi mengamanatkan mengamanatkan penyusunan %ebijakan 'nergi asional )%'* sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. %ebijakan ini dirancang dan dirumuskan oleh Dean 'ner 'nergi gi asi asion onal al )D' )D'** dan dan dite diteta tapk pkan an oleh oleh peme pemeri rint ntah ah deng dengan an persetujuan D$/-/I. D$/-/I. $rin $rinsi sip p dasa dasarr yang yang menj menjad adii acua acuan n dala dalam m pros proses es peny penyus usun unan an %' %' sebagaimana tercantum dalam (( o. + tahun 7 pasal 0 angka 1 adalah adalah prinsip prinsip berkeadil berkeadilan, an, berkelan berkelanjutan jutan dan beraasan beraasan lingkungan lingkungan guna tercapainya kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan arah kebij kebijaka akan n meuju meujudka dkan n ketaha ketahanan nan energ energii dalam dalam rangk rangkaa mendu mendukun kung g pembangunan pembangunan
berkelanjutan.
((
tersebut
juga
mengamanatkan mengamanatkan
penyusunan penyusunan /encana (mum 'nergi asional )/('* dan /encana (mum 'nergi Daerah )/('D* untuk mendukung implementasi %'. !ehub !ehubun ungan gan denga dengan n hal hal terseb tersebut, ut, maka maka %' yang yang dihasi dihasilka lkan n harus harus benar-benar benar-benar didukung dan selaras dengan /(' dan /('D agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu pemain utama dalam perekonomian energi dunia. 2al ini dapat dilihat dari peranan Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara dan 34 terbesar di dunia. Di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu egara dengan penduduk terbesar di dunia dengan pertumbungan ekonomi pertahun yang cenderung stabil di angka 1-65. !elama beberapa tahun terakhir, kebutuhan energi semakin meningkat. $ertumbuhan kebutuhan energi dalam negeri Indonesia telah mencapai angka 7 – persen per tahun. &ahan bakar berbasis minyak masih menjadi sumber energi utama Indonesia hingga tahun 00.
4ambar 0. %ondisi &auran 'nergi Indonesia Tahun 00 Sumber : (Pusdatin, KESDM, 2012)
%etergantungan kepada sumber energi berbasis minyak bisa dilihat dari peningkatan subsidi untuk && yang semakin menyedot anggaran egara dari tahun ke tahun. %etergantungan kepada && mengakibatkan ketahan energi nasional yang rendah. A8mi dan Amir )09* menyebutkan baha stok minyak mentah Indonesia hanya cukup untuk persediaan +-9 hari, sedangkan stok bahan bakar minyak )&&* di stasiun penyedia bahan bakar umum )!$&(* $T $ertamina hanya mampu melayani kebutuhan konsumsi kendaraan bermotor selama 0 hari. 2al ini menimbulkan kekhaatiran publik atas kehandalan pasokan bahan bakar dalam memenuhi permintaan masyarakat. %etergantungan Indonesia terhadap minyak impor diperkirakan semakin meningkat, khususnya dari kilang minyak !ingapura. 2al ini menimbulkan pertanyaan seberapa jauh ketersediaan energi bisa menjamin terpenuhinya permintaan energi sebagai komponen utama kegiatan ekonomi. Di sisi lain, peman#aatan energi terbarukan masih sangat rendah bila dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. 2al ini juga masih menjadi tantangan tersendiri di sektor energi. %eterbatasan in#rastruktur energi merupakan permasalahan serius dimana membatasi akses masyarakat terhadap energi. %arenanya penggunaan energi menjadi belum e#isien. %ompleksitas permasalahan sektor energi di Indonesia memerlukan suatu pengelolaan energi nasional yang komprehensi# melalui %ebijakan 'nergi asional yang jelas dan terukur. Atas dasar itulah, (ndang (ndang )((* o. + tahun 7 tentang 'nergi mengamanatkan penyusunan %ebijakan 'nergi asional )%'* sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional. %ebijakan ini dirancang dan dirumuskan oleh Dean 'nergi asional )D'* dan
ditetapkan
oleh
pemerintah
dengan
persetujuan
D$/-/I.
(( tersebut juga mengamanatkan penyusunan /encana (mum 'nergi asional )/('* dan /encana (mum 'nergi Daerah )/('D* untuk mendukung implementasi %'. !ehubungan dengan hal tersebut, maka %'
yang dihasilkan harus benar-benar didukung dan selaras dengan /(' dan /('D
2.2.
agar
mencapai
Sejarah
tujuan
dan
Perkembangan
sasaran
Kebjkan
yang
diinginkan.
Energ
Na!"nal
%ebijakan energi nasional Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. 2al ini dapat dilihat dari catatan sejarah perumusan kebijakan energi yang dapat dibagi berdasarkan urutan aktu sebagai berikut: 0. 2ingga tahun 0;7-an &elum ada kebijakan energi. !umber energi di Indonesia dianggap masih
melimpah.
kebijakan
pada
masa
ini
adalah
mengoptimalkan produksi minyak bumi melalui kontrak bagi hasil untuk meningkatkan pendapatan negara. . Tahun 0;76 $embentukan &adan %oordinasi 'nergi asional )&akoren*. &adan ini
setingkat
dengan
mem#ormulasikan
departemen
kebijakan
energi
dan
bertanggung
serta
jaab
mengkoordinasikan
implementasi kebijakan ini. Tujuan kebijakan di era ini adalah memaksimalkan peman#aatan sumber daya energi. +. Tahun 0;0 &A%=/' untuk pertama kalinya mengeluarkan %ebijaksanaan (mum &idang 'nergi )%(&'*. 9. Tahun 0;7, dan 0;;0
!elama selang aktu ini dilakukan re"isi %(&' 0;0 untuk disesuaikan
dengan
perkembangan
strategis
lingkungan
yang
mempengaruhi pembangunan energi di Indonesia pada masa itu.
secara
ekonomis.
Di"ersi#ikasi
merupakan
upaya
penganekaragaman penggunaan energi non-minyak bumi melalui pengurangan penggunaan minyak dan menetapkan batubara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik dan industri semen. %onser"asi dilakukan
melalui
penggunaan
peralatan
pembangkit
maupun
peralatan pengguna energi yang lebih e#isien. 1. Tahun 0;; &A%=/' menyusun %(&' baru menggantikan %(&' 0;;0. %(&' ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang mendukung terlaksananya strategi pembangunan bidang energi dan memberikan kepastian
kepada
pelaku
ekonomi
dalam
kaitannya
dengan
pengadaan, penyediaan dan penggunaan energi. Dalam %(&' ini mulai diindikasikan adanya keterbatasan sumber daya energi, terutama minyak bumi. inyak bumi diarahkan secara bertahap untuk digunakan di dalam negeri sebagai bahan bakar dan bahan baku industri yang dapat meningkatkan nilai tambah yang tinggi.
%ebijakan energi yang perlu ditempuh mencakup lima kebijakan utama dan sembilan kebijakan pendukung. %ebijakan utama meliputi di"ersi#ikasi, intensi#ikasi, konser"asi, penetapan harga rata-rata energi yang secara bertahap diarahkan mengikuti mekanisme pasar,
memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan di sektor energi
termasuk
didalamnya
memberikan
prioritas
dalam
peman#aatan energi bersih. !ementara itu kebijakan pendukung meliputi:
meningkatkan
in"estasi,
memberikan
insenti#
dan
disinsenti#, standardisasi dan serti#ikasi, pengembangan in#rastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sistem in#omasi,
penelitian
dan
pengembangan,
serta
pengembangan
kelembagaan dan pengaturan. 6. Akhir tahun + D'!D mengeluarkan %ebijakan 'nergi asional )%'* dan %ebijakan $engembangan 'nergi Terbarukan dan %onser"asi 'nergi )'nergi 2ijau*. %ebijakan ini merupakan pembaruan dari %(&' tahun 0;; yang penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan stakeholders di bidang energi. !elain itu, kebijakan ini juga menjadi acuan utama dalam penyusunan /ancangan (ndang-(ndang tentang energi yang saat itu sedang dipersiapkan. %ebijakan yang ditempuh masih serupa dengan %(&' sebelumnya
yaitu intensi#ikasi,
di"ersi#ikasi, dan konser"asi dengan menambah instrumen legislasi dan kelembagaan. 7. Tahun 6 $eraturan $residen omor 1 tahun 6 tentang %ebijakan 'nergi asional )%'* ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan %'. Di dalamnya berisi blue print $engelolaan 'nergi asional 1-1 yang mencakup aspek-aspek peningkatan produksi, di"ersi#ikasi, permintaan, maupun kebijakan harga, yang realistis dan bersi#at lintas sektor sehingga berbagai sumber energi yang ada
diharapkan dapat dikelola secara optimal. Target yang dicanangkan dalam $erpres ini adalah sebagai berikut: a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada tahun 1. b. Terujudnya bauran energi primer dengan peranan masingmasing jenis energi pada tahun 1 sesuai 4ambar berikut.
4ambar . 'nergi i> yang diharapkan terjadi pada tahun 1 sesuai amanah $eraturan $residen /epublik Indonesia o. 1 tahun 6
. Tahun 7 $emerintah menerbitkan (ndang-undang o.+ tahun 7 tentang 'nergi. (( ini secara umum berisi: a. $embentukan Dean 'nergi asional )D'* yang diketuai $residen /I
b. $rosedur elaborasi master plan energi nasional dan master plan energi daerah c. Aturan-aturan untuk management sumber energi, termasuk konser"asi energi. d. %lari#ikasi keenangan pemerintahan pusat dan daerah dalam pengelolaan energi. $enetapan (( 'nergi o. + tahun 7 ini tidak hanya bertujuan untuk mengamankan pasokan energi seperti di $erpres o. 1 tahun 6 tetapi juga mencakup kebijakan peman#aatan energi. !edangkan D' yang dibentuk berdasarkan (( o. + Tahun 7 ini memiliki tugas-tugas sebagai berikut: e. erancang dan erumuskan %ebijakan 'nergi asional )%'* #. enetapkan /encana (mum 'nergi asional )/('* g. enetapkan 3angkah-langkah $enanggulangan %ondisi %risis dan Darurat 'nergi h. engaasi $elaksanaan %ebijakan &idang 'nergi yang &ersi#at 3intas !ektor
4ambar +. !kema $enysunan %' di 'ra (( o. + Tahun 7
4ambar 9. Alur $enysunan %', /(', dan /('D Sumber: Bapenas 2012
;. Tahun -sekarang Dean 'nergi asional )D'* mulai menyusun %' yang baru. Dalam dra#t %' yang sedang disusun, tahun dijadikan sebagai
tahun dasar dan tahun 1 dijadikan sebagai tahun target implementasi akhir kebijakan. /uang lingkup dan #okus kebijakan %' yang baru sangat berbeda dengan kebijakan energi yang sudah dikeluarkan sebelumnya seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.
4ambar 1. $erkembangan kebijakan energi semenjak tahun 0;0 hingga 0
$rinsip lain yang dijadikan acuan untuk penyusunan %' adalah sasaran bauran energi nasional sampai dengan tahun 1 seperti dapat dilihat pada 4ambar 6.
4ambar 6. !asaran &auran 'nergi )'nergy i>* Dalam Dra#t %ebijakan 'nergi asional Dalam $resentase )D' 0*
Target bauran energi pada tahun 1 yang sedang disusun D', sedikit berbeda dengan bauran energi tahun 1 yang ditetapkan pada $erpres 1 tahun 6 .
4ambar 7. $erbedaan bauran energi yang ditetapkan pada $erpres o. 1 tahun 6 dengan yang direncakan dalam dra#t kebijakan energi nasional oleh D'
Dra#t %ebijakan 'nergi asional )%'* 09 telah disetujui D$/ pada bulan ?anuari 09 dan kini sedang menunggu tanda tangan $residen untuk bisa disahkan dalam bentuk $eraturan $emerintah
)$$*, yang nantinya akan menjadi /encana (mum 'nergi asional )/('*.
2.# $arget KEN
%ebijakan 'nergi asional )%'* menuju tahun 1 yang telah disusun oleh Dean 'nergi asional dan ditetapkan oleh $emerintah melalui $eraturan $emerintah o 7; Tahun 09 tentang kebijakan 'nergi asional )%'* yang merupakan penjabaran dari (ndang-(ndang o + Tahun 7 tentang 'nergi, dalam rangka untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat. %' disusun berdasarkan asas keman#aatan, rasionalitas, e#isiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian #ungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Adapun tujuan pengelolaan energi diantaranya adalah: )i* tercapainya kemandirian pengelolaan energi, )ii* terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri, )iii* tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan@atau luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan peningkatan de"isa egara, )i"* terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan, )"* terman#aatkannya energi secara e#isien di semua sektor, )"i* tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan@atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk meujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu, membangun in#rastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antardaerah )"ii* tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan
meningkatkan pro#esionalisme sumber daya manusia )"iii* terciptanya lapangan kerja, dan )i>* terjaganya kelestarian #ungsi lingkungan hidup. %ebijakan yang disusun untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi didahului dengan membuat proyeksi kebutuhan energi nasional sampai tahun 1. $royeksi jangka panjang dibuat untuk mengantisipasi kebutuhan energi Indonesia yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. $royeksi yang dibuat sampai tahun 1 berbasis potensi sumber daya energi nasional baik yang berasal dari energi #ossil maupun sumber energi terbarukan lainnya. emasuki tahun 1 energi baru dan terbarukan mampu berkonstribusi di dalam bauran energi nasional sebesar 7 juta T=' )+5* dan pada tahun 1 bisa bekontribusi sampai +9 juta T=' )+05*. $otensi energi terbarukan bila dikembangkan dan peman#aatanya didukung oleh regulasi yang memiliki kepastian hukum akan membantu mengatasi persoalan energi nasional kedepan yang sekaligus berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
2.% Kebjakan lann&a
%ebijakan lainnya terkait energi yang menjadi tantangan sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan outlook energi diharapkan akan menjembatani permasalahan dan pemecahan masalah yang saling berkaitan terjadi di sektor energi, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:
2.%.1
'en(ana Ak! Na!"nal Penurunan Em! )a! 'umah Ka(a *'AN)'K+
/encana Aksi $enurunan 'misi 4as /umah %aca ) /A 4/% * adalah pedoman untuk langkah-langkah dalam mem#asilitasi perubahan iklim, seperti telah disampaikan %omitmen $residen pada Tahun 7 dalam 4
- $ittsburgh dan =$ 01 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun . Aksi yang dilakukan dengan upaya sendiri sebesar 65 dan dengan dukungan Internasional sebesar 65 B 015 yaitu 905 melalui pengembangan '&T dan pelaksanaan konser"asi energi di seluruh sektor. /A 4/% ditetapkan dalam $eraturan $residen omor 60 Tahun 00 tentang /encana Aksi $enurunan 'misi 4as /umah %aca.
2.%.2
Ma!ter,lan
Per(e,atan
dan
Perlua!an
Pembangunan
Ek"n"m
Indonesia )$+'I* asterplan ini diharapkan mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan in#rastruktur dan energi, serta pembangunan !D dan Iptek. $ercepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari $emerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agardapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. $ercepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan potensi demogra#i dan kekayaan sumber daya alam, dan dengan keuntungan geogra#is masing-masing daerah. $+'I adalah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia menyediakan pembangunan berdasarkan koridor ilayah kepulauan Indonesia untuk mengubah Indonesia menjadi salah satu ekonomi besar dunia pada tahun 1. (ntuk mencapai tujuan ini, pertumbuhan ekonomi riil harus mencapai 7 – ; 5 pertahun. $elaksanaan program utama $+'I akan mencakup )delapan* program utama antara lain konekti"itas
pertanian,
pertambangan,
energi,
industri,
kelautan,
pariisata, telematika, serta pengembangan kaasan strategis. !ementara
Implementasi strategi $+'I terbagi menjadi + )tiga* elemen antara lain :
0. $embangunan 6 )enam* koridor ilayah ekonomi potensial Indonesia yaitu: %oridor 'konomi !umatera, %oridor 'konomi ?aa, %oridor 'konomi %alimantan, %oridor 'konomi &ali dan usa Tenggara, serta %oridor 'konomi %epulauan aluku dan $apua. . $enguatan hubungan nasional dan internasional. +. $enguatan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional untuk mendukung pengembangan program program utama pada setiap koridor ekonomi. $elaksanaan $+'I akan dikoordinasikan oleh suatu %omite yang diketuai oleh $residen /epublik Indonesia, dimana komite ini akan bertanggung jaab untuk koordinasi dan e"aluasi, identi#ikasi terhadap strategi dan langkahlangkah yang dilakukan dalam $+'I tersebut. 2.%.#
D"me!t( Market -blgat"n *DM-+
Domestic arket =bligation adalah %ebijakan mengenai keajiban pemenuhan pasokan energi khususnya batubara bagi kebutuhan dalam negeri@ domestik dengan meajibkan bagi badan usaha sasta dan &adan (saha ilik egara )&(* menyerahkan hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. /egulasi
yang
mengatur
mengenai
kebijakan
Domestic
arket
=bligation yang telah ditetapkan oleh $emerintah antara lain :
a. (ndang-undang 'nergi omor + Tahun 7 tentang 'nergi b. (ndang-undang omor 9 Tahun ; tentang $ertambangan ineral dan &atubara. c. $eraturan enteri 'nergi dan !umber Daya ineral omor +9 Tahun ; tentang pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri. d. %eputusan enteri 'nergi dan !umber Daya ineral omor
;0%@+@'@0+ tentang $enetapan %ebutuhan dan $resentase inimal $enjualan &atubara untuk kepentingan dalam negeri Tahun 09. 2.%.%
Kebjakan !kal
%ebijakan
a. (ndang-undang omor 1 Tahun 7 tentang $enanaman odal b. (ndang-undang omor + Tahun 7 tentang 'nergi c. (ndang-undang omor 9 Tahun ; tentang $ertambangan ineral dan &atubara d. (ndang-undang omor 0 Tahun 09 tentang $anas &umi 2.%./
'en(ana Induk K"n!er0a! Energ Na!"nal *'IKEN+
%onser"asi 'nergi merupakan amanat dari (ndang-undang o + Tahun 7 tentang 'nergi dan ditindaklanjuti melalui $eraturan $emerintah omor 7 Tahun ; tentang %onser"asi 'nergi. elalui $eraturan enteri 'nergi dan !umber Daya ineral )'!D* omor 09 Tahun 0 tentang anajemen 'nergi, kebijakan konser"asi ini meliputi sumber daya energi yang diprioritaskan untuk diusahakan@disediakan, jumlah sumber daya energi yang dapat diproduksi, dan pembatasan sumber daya energi yang dalam batas aktu tertentu tidak dapat diusahakan. %onser"asi energi yang dilakukan pada tahap penyediaan energi, dan pada tahap pengusahaan energi harus dilakukan melalui perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang e#isienC pemilihan prasarana, sarana, bahan dan proses yang menggunakan energi yang e#isienC dan pengoperasian sistem yang juga e#isien. $ada tahap
peman#aatan energi, pengguna energi ajib menggunakan energi secara hemat dan e#isien. $engguna energi yang menggunakan energi sama atau lebih besar dari 6. setara ton minyak )T=' * per tahun ajib melakukan konser"asi energi melalui manajemen energi yang meliputi penunjukan manajer energi, penyusunan program konser"asi energi, pelaksanaan audit energi secara berkala, melaksanakan rekomendasi hasil audit energi, dan pelaporan pelaksanaan konser"asi energi setiap tahun kepada enteri 'nergi dan !umber Daya ineral.
2.%.
eed n $ar *$+
%ebijakan
2.%.3
'en(ana Umum Ketenagal!trkan Na!"nal *'UKN+
/(% ditetapkan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha serta bagi pemegang i8in usaha penyediaan tenaga listrik sebagai acuan dalam pembangunan dan pengembangan sektor ketenagalistrikan di masa
mendatang. /(% disusun berdasarkan pada kebijakan energi nasional dan mengikutsertakan pemerintah daerah, yang selanjutnya akan ditetapkan oleh $emerintah setelah berkonsultasi dengan Dean $erakilan /akyat. /( % akan menjadi dasar bagi penyusunan /encana (mum %etenagalistrikan Daerah )/(%D*.
2.%.4
Pengembangan
Indu!tr
Na!"nal
dalam
Engneerng
Pr"(urement
onstruction )'$* dan anu#aktur $engadaan $eralatan $embangunan Industri 'nergi asional. Industri 'nergi asional, mulai dari hulu sampai hilir memiliki kesempatan bisnis yang sangat besar, yang saat ini pengembangannya banyak dinikmati oleh kekuatan asing, sehingga perekonomian Indonesia terbebani oleh tingginya komponen impor dan kebutuhan de"isa untuk membayar '$ pembangunan seluruh rantai sistem energi tersebut, mulai dari eksplorasi sumber daya alam )!DA*, transportasi !DA dan energi #inal, kon"ersi !DA menjadi energi #inal, bahkan demand de"icesE )peralatan pengguna energi* di sisi konsumer, seperti: boiler industri, kompresor, mobil dan lainnya.
2.%.5
Kajan dan Anal!a Kuanttat Pr"gram6Pr"gram Energ Na!"nal
%eseluruhan gagasan terkait dengan upaya pengembangan sumber daya energi, konser"asi energi, di"ersi#ikasi energi, pelestarian lingkungan dalam penggunaan energi, dan pengembangan industri nasional untuk sektor energi memerlukan kajian dan analisa kuantitati# yang memadai agar rencana besar tersebut realistis dan dapat diimplementasikan secara terstruktur dan konsisten. %ajian dan analisa kuantitati# tersebut dapat dikoordinasikan oleh D', dan dilaksanakan oleh pihak terkait utama yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. /uang lingkup
kajian meliputi analisa cost F bene#it, pemilihan teknologi dan analisa tekno-ekonomi, tata aktu pelaksanaan, dukungan kebijakan, khususnya kebijakan #iskal dan insenti#, struktur koordinasi pelaksanaan, serta elemen-elemen penting lainnya. &eberapa %ajian dan !tudi yang diperlukan diantaranya adalah :
0. $engembangan !istem Transportasi assal $erkotaan untuk %ota%ota &esar di Indonesia, . !trategi $engembangan &&, +. $enggunaan &&4 dan 34 untuk sektor transportasi, 9. $enggunaan %endaraan 3istrik dan 2ibrida serta
!trategi
$engembangan Industri %endaraan 3istrik dan 2ibrida, 1. !trategi $eman#aatan Teknologi %ogenerasi di Industri
dan
%omersial, 6. $enanggulangan asalah 3ingkungan dari $eman#aatan &atubara, 7. !trategi $engembangan Industri '$ dan anu#akturing asional dalam $embangunan
BAB III PENU$UP
#.1 Ke!m,ulan dan Saran
%ebijakan 'nergi asional )%'* memilliki peranan yang signi#ikan dalam pengelolaan sumber energi nasional serta dalam menjamin ketahanan energi nasional. %ebijakan ini bukan hanya menjadi payung hukum pengelolaan energi, tetapi juga akan menjadi arahan praktis. 2al ini dapat dilihat pada pende#inisain target bauran energi nasional hingga tahun 1. (ntuk meningkatkan kemudahan dalam pengimplementasian pencapaian target bauran energi nasional, dirasa perlu untuk merinci angka bauran energi nasional dalam %' ini hingga ke le"el daerah. Dengan demikian kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jaab $emerintah $usat tetapi juga menjadi target $emerintah Daerah. $rakteknya adalah dengan menyesuaikan peta persebaran potensi energi yang ada di setiap daerah dengan angka target pencapaian energi mi> nasional untuk setiap jenis sumber energi. asing-masing daerah yang memiliki potensi cadangan energi dan potensi pengembangan energi terbarukan harus berperan serta dengan menetukan target daerahnya dalam hubungannya untuk berkontribusi terhadap pencapaian energi mi> nasional. (ntuk memacu peranan $emerintah Daerah maka perlu ada insenti# dari $emerintah $usat kepada $emerintah Daerah yang mampu
berperan signi#ikan dalam pencapaian energi mi>. 2al ini misal dilakukan melalui pemberian penghargaan tahunan kepada $emerintah Daerah yang berhasil memaksimalkan peman#aatan potensi cadangan energi yang ada di daerahnya. Atau berupa peningkatan alokasi A$& untuk daerah yang berhasil melakukan pengelolaan energi dengan baik dan mampu memaksimalkan peman#aatan potensi energi di daerahnya. 4una mendukung perincian target setiap daerah, perlu dilakukan studi yang lebih komprehensi# dan rutin terhadap potensi sumber energi yang dimiliki setiap daerah. 2al ini untuk mendapatkan peta potensi cadangan sumber energi dan potensi peman#aatan energi terbarukan setiap daerah yang lebih detail dan terpadu. !emakin detail cakupan peta potensi energi maka akan semakin baik. 2al ini agar memudahkan proses koordinasi $emerintah $usat hingga ke le"el $emerintahan Daerah terkecil.
&agi daerah yang tidak memiliiki potensi cadangan sumber energi atau dinilai belum berpotensi dalam penerapan teknologi energi terbarukan, maka tidak akan dibebankan target kontribusi terhadap bauran energi nasional. Akan tetapi, daerah-daerah ini dapat menyelenggarakan program-program lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan energi, misalkan
penyelenggaraan
program
konser"asi
energi
dan
juga
monitoring dan kontrol terhadap penggunaan energi di daerahnya yang misalnya berupa jaminan keseimbangan supply dan demand energi. !elain itu, daerah ini dapat juga berkontribusi dalam program-program di daerah lain yang terdekat yang memiliki cadangan sumber energi. Daerah yang minim cadangan sumber energinya dan sedang kekurangan pasokan energi, dapat memenuhi kekurangan kebutuhan energinya tersebut dengan bekerjasama dengan daerah-daerah lain yang terdekat yang kaya cadangan sumber energinya. 2al ini dapat menciptakan sinergi antar daerah yang solid. asing-masing daerah atau daerah-daerah yang
berdekatan akan mampu mandiri energi. %etahanan daerah pada khususnya dan ketahanan nasional pada umumnya akan tercapai.
DA$A' PUS$AKA
0. GGGGGGGGGGG. 0. %eselarasan %ebijakan 'nergi asional )%'* dengan /encana (mum 'nergi nasional )/('* Dan /encana (mum 'nergi Daerah )/('D*. Direktorat !umber Daya 'nergi, ineral, dan $ertambangan. &adan $erencanaan $embangunan asional. . 2anan ugroho. ;. %onser"asi 'nergi !ebagai %eharusan Hang Terlupakan Dalam anajemen 'nergi asional Indonesia: &elajar Dari ?epang dan uangthai. http:@@.bappenas.go.id@data-danin#ormasi-utama@makalah@artikel-majalah-perencanaan@april-tahun1@konser"asi-energi-sebagai-keharusan-yang-terlupakan-dalammanajemen-energi-nasional-indonesia-belajar-dari-jepang-danmuangthai-oleh--hanan-nugroho@ +. Agus !ugiyono. 9. $erubahan $aradigma %ebijakan 'nergi enuju $embangunan yang &erkelanjutan. Dipresentasikan pada !eminar Akademik Tahunan 'konomi I $ascasarjana <'(I F I!'I, ; Desember 9, 2otel ikko, ?akarta. 9. /asbin. 09. %ebijakan 'nergi Dan !ubsidi 'nergi: Tantangan $emimpin &aru Indonesia. In#o !ingkat 'konomi dan kebijakan public ol. I, o. 06@II@$+DI@Agustus@09. 1. /i8a A8mi dan 2idayat Amir. 09. %etahanan 'nergi: %onsep, %ebijakan dan Tantangan bagi Indonesia. &uletin In#o /isiko
http:@@.alekkurniaan.com@09@[email protected]
TUGAS INDIVIDU
DISUSUN OLEH Kelompok Rengginang
Dosen Pembimbing : Dr NEN! RO"H!ANI# $T
PROGRAM STUDI TEKNIK ENERGI
JURUSAN TEKNIK KIMIA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
%&'(
