BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN MAKALAH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Disusun oleh: Nurul Sukma Putri (25211411) Ona Sendri Imelda Kaseh (25211469) Putri Sari Sigiro (25211670) Restu Nurul Andria (26211004) Rezza Harri Pradana (26211078) (26211078) Resty Puji Riati (26211010) Rina Mega Ardita (28211730)
2EB14 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GUNADARMA DEPOK 2012
Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Lembaga Penjamin Simpanan”. Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Makalah ini berisikan tentang informasi mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau yang lebih khususnya membahas pengertian, bentuk dan status, fungsi, tugas, dan wewenang LPS, bank peserta LPS serta Klaim Penjaminan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua. Bahan penulisan diambil dari beberapa sumber literatur yang mendukung pembahasan ini. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Jakarta, 31 Oktober 2012
Penulis,
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat". Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. B. Rumusan Masalah Makalah ini ditujukan untuk mengetahui besarnya peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang melindungi kepentingan nasabah bank. C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan malakah ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk dan status LPS 2) Untuk memahami fungsi, tugas dan wewenang LPS 3) Untuk mengetahui bank peserta LPS 4) Dapat memahami tentang Klaim Penjaminan
BAB II PEMBAHASAN I.
Sejarah Pendirian dan Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Perbankan mempunyai peran yang penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1988, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas saeluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyrakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengeola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, progaram penjaminan yang sangat luas ruang lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian Undang-Undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi. Setelah mengetahui sejarah pendiriannya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, dan juga lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan dan dapat meminimumkan resiko yang membebani anggaran Negara atau resiko yang menimbulkan moral hazard. II. Bentuk dan Status Lembaga Penjamin Simpanan 1. LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 2. LPS adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 3. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. 4. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. 5. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. III.
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan tidak terlepas dari fungsinya yang sangat penting. Adapun fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah: a) Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan b) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.
Dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Bank gagal (failing bank) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Lembaga Pengawas Perbankan adalah Bank Indonesia atau pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Apabila kondisi bank yang mengalami kesulitan keuangan tersebut semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya tingkat solvabilitas bank, tindakan penyelesaian dan penanganan lain harus segera dilakukan. Dalam menghadapi menurunnya tingkat solvabilitas bank, penyelesaian dan penanganan bank yang gagal diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang akan bekerja setelah terlebih dahulu dipertimbangkan perkiraan dampak pencabutan izin usaha bank terhadap perekonomian nasional. Dalam hal pencabutan izin usaha bank diperkirakan memiliki dampak terhadap perekonomian nasional, tindakan penanganan yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan yang didasarkan pada keputusan Komite Koordinasi.
Mengingat fungsinya yang penting tersebut maka Lembaga Penjamin Simpanan harus independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, status hukum, governance, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas Lembaga Penjamin Simpanan serta hubungannnya dengan organisasi lain perlu diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang- Undangan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pengertian tentang independensi bagi Lembaga Penjamin Simpanan mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak bisa dicampurtangani oleh pihak manapun termasuk oleh Pemerintah terkecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas didalam Undang- Undang ini. Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai tugas-tugas yang meliputi: a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. b) Melaksanakan penjaminan simpanan. c) Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. d) Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik, dan e) Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan mempunyai wewenang sebagai berikut: a) Menetapkan dan memungut premi penjaminan, b) Menetapkan dan memungut konstribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, c) Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan, d) Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, e) Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d, f) Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim, g) Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu,
h) Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, i) Menjatuhkan sanksi administratif. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal dengan kewenangan sebagai berikut: a) Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, b) Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan, c) Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank, dan d) Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta data, informasi dan/atau dokumen kepada pihak lain. Setiap pihak yang dimintai data, informasi, dan/atau dokumen wajib memberikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. IV.
Bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah. Pada dasarnya keanggotaan bank pada lembaga penjamin simpanan dapat bersifat sukarela atau bersifat wajib. Kecenderungan yang terjadi adalah sebagian besar negara (81%) dari 68 negara yang memiliki lembaga penjamin simpanan mewajibkan bank untuk menjadi anggota. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi adverse selection, yang dalam hal ini hanya bank yang lemah yang mau menjadi anggota. Meskipun sistem keanggotaan wajib menimbulkan subsidi silang dari bank yang kuat kepada bank yang lemah, namun seluruh bank menikmati keuntungan dengan adanya stabilitas industri perbankan. Untuk bank yang kuat harus diwajibkan membayar stabilitas yang dinikmatinya tersebut.
Cabang bank asing juga diwajibkan menjadi anggota. Kantor cabang bank asing tersebut diwajibkan membayar premi asuransi sebagai "biaya" melakukan bisnis di Indonesia. Bagaimana pun simpanan yang dijamin pada kantor cabang bank asing tersebut adalah simpanan milik warga negara dan atau penduduk Indonesia. Cabang bank nasional yang beroperasi di luar negeri seharusnya tidak dicakup oleh lembaga penjamin simpanan. Hal ini didasarkan pada tujuan dari dibentuknya lembaga penjamin simpanan, yaitu untuk melindungi penduduk domestik bukan asing. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebaiknya dibentuk lembaga penjamin simpanan tersendiri. Hal ini mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh BPR. Akan tetapi keanggotaan LPS meliputi bank umum dan BPR. Dalam kaitannya dengan persyaratan menjadi anggota LPS, terdapat dua kondisi yang membutuhkan pendekatan berbeda. Pertama, pemberian keanggotaan pada saat lembaga penjamin simpanan tersebut didirikan. Kedua, pemberian kenggotaan pada saat bank baru didirikan. Pada saat lembaga penjamin simpanan didirikan, pemerintah dihadapkan pada dua tantangan, yaitu meminimalkan risiko yang bakal ditanggung oleh lembaga penjamin simpanan tersebut dan menarik anggota secara ekstensif. Secara umum ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu keanggotaan otomatis atau mewajibkan bank mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Keanggotaan secara otomatis dalam jangka pendek, merupakan pilihan yang sederhana. Namun demikian, lembaga penjamin simpanan kemudian hari dapat menghadapi kesulitan dalam menerima bank yang segera dapat menciptakan risiko keuangan atau konsekuensi buruk lainnya bagi lembaga penjamin simpanan. Pilihannya adalah bank diwajibkan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota. Pilihan ini memberikan fleksibilitas bagi lembaga penjamin simpanan dalam mengontrol risiko yang dihadapinya dengan membuat kriteria sebagai syarat untuk menjadi anggota. Pilihan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan dan standar kehati-hatian. Kriteria yang disusun tersebut harus rinci dan transparan dan memuat batasan waktu kapan ijin harus diberikan atau ditolak.
V.
Klaim Penjaminan LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Nilai simpanan yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp 2 milyar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Apabila seorang nasabah mempunyai beberapa rekening simpanan pada satu bank, maka untuk menghitung simpanan yang dijamin, saldo seluruh rekening tersebut dijumlahkan. Nilai simpanan yang dijamin tersebut meliputi pokok ditambah bunga untuk bank konvensional, atau pokok ditambah bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah untuk bank syariah. Dalam hal nasabah penyimpan juga mempunyai kewajiban kepada bank, pembayaran klaim penjaminan terhadap nasabah tersebut akan terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajibannya (set off).
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
Cara pengajuan klaim: LPS mengumumkan tanggal pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas. Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan dengan ketentuan: a. Pengumuman tahap pertama dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi dan verifikasi dimulai; b. Pengumuman tahap terakhir dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak izin usaha dicabut. Pengumuman tersebut juga memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar. Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS sesuai pengumuman. Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 (lima) tahun sejak izin usaha dicabut. Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka hak nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari LPS menjadi hilang. Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari LPS diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin dan diselesaikan berdasarkan mekanisme likuidasi.
Cara pembayaran klaim kepada nasabah penyimpan adalah sebagai berikut: 1. Pembayaran klaim penjaminan kepada Nasabah Penyimpan dilakukan berdasarkan simpanan yang layak dibayar sesuai hasil rekonsiliasi dan verifikasi. 2. Pembayaran klaim penjaminan yang layak dibayar kepada Nasabah Penyimpan dilakukan oleh LPS melalui bank pembayar yang ditunjuk oleh LPS. 3. Pembayaran klaim atas simpanan yang lauak dibayar mulai dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. 4. Dalam hal terdapat nasabah penyimpan yang sebagian dari saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanan nasabah yang bersangkutan melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS menerbitkan surat keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut. 5. Pembayaran klaim penjaminan atas simpanan yang layak bayar dilakukan secara tunai denga mata uang rupiah dan atau setara tunai, antara lain dengan mengalihkan rekening nasabah penyimpan tersebut kepada bank pembayar. 6. Dalam hal klaim penjaminan berupa valuta asing, maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan kurs tengah yang berlaku pada tanggal pencabutan izin usaha bank tersebut. Kurs tengah adalah rata-rata kurs beli dan kurs jual per akhir hari, yang diumumkan Bank Indonesia. 7. Dalam hal Nasabah Penyimpan pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar maka pembayaran klaim atas simpanan yang layak dibayar dapat dilakukan setelah simpanan yang layak dibayar tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar tersebut. Namun, ketentuan ini tidak berlaku dalam hal kewajiban pembayaran Nasabah Penyimpan kepada bank telah dikategorikan macet berdasarkan peraturan perundang-undangan. 8. LPS dapat menunda pembayaran kepada nasabah penyimpan yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank yang belum jatuh tempo sampai dengan nasabah tersebut melunasi kewajibannya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klaim Penjaminan yang tidak layak bayar; Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi: a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank. b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. Simpanan dinyatakan tercatat pada bank apabila: a. Dalam pembukuan bank terdapat data mengenai simpanan tersebut, antara lain nomor rekening/bilyet, nama nasabah penyimpan, saldo rekening, dan informasi lainnya yang lazim berlaku untuk rekening sejenis; dan/atau b. Terdapat bukti aliran dana yang menunjukkan keberadaan simpanan tersebut Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi nilai maksimum tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. LPS mengumumkan maksimum tingkat bunga penjaminan setiap bulan dengan ketentuan: a. Tingkat bunga tersebut berlaku selama satu bulan; dan b. Pengumuman dilakukan paling lambat dua hari kerja sebelum diberlakukan Suatu pihak dinyatakan termasuk sebagai pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 huruf c, apabila pihak yang bersangkutan memiliki kewajiban kepada bank yang dapat dikelompokkan dalam kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan dan saldo kewajiban pihak tersebut lebih besar dari saldo penyimpanannya. Dalam hal nasabah penyimpan yang simpanannya tidak layak dibayar merasa dirrugikan, maka nasabah dimaksud dapat: a. Mengajukan keberatan kepada LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan. Apabila LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, LPS mengubah status simpanan nasabah tersebut (reklasifikasi) dari simpanan yang tidak layak dibayar menjadi simpanan yang layak dibayar.
8. LPS hanya membayar simpanan nasabah sesuai penjaminan berikut bunga yang wajar sejak simpanan nasabah tersebut ditetapkan tidak layak dibayar sampai dengan simpanan nasabah dimaksudkan dibayar oleh LPS. 9. Bunga yang wajar tersebut dihitung menggunakan maksimum tingkat bunga penjaminan Contoh perhitungan simpanan yang dijamin : Asep, Badu & Cita masing-masing mempunyai tabungan atas nama pribadi di Bank ABC dengan saldo masing-masing sebesar Rp1,20 milyar, Rp1,40 milyar & Rp1,80 milyar. Selain itu, Asep, Badu & Cita juga mempunyai rekening gabungan (joint account) dalam bentuk giro di Bank ABC dengan saldo sebesar Rp3 milyar. Asep juga memiliki 1 rekening tabungan untuk kepentingan anaknya yang masih kecil bernama Dona (beneficiary) dengan saldo sebesar Rp80 juta. Apabila Bank ABC dicabut ijin usahanya dan jumlah yang dijamin adalah Rp2 milyar, maka perhitungan nilai simpanan yang dijamin untuk masing-masing nasabah tersebut adalah sebagai berikut: LPS akan membayar klaim penjaminan atas simpanan yang dijamin sebesar: a. Rp2 milyar kepada Asep; b. Rp2 milyar kepada Badu; c. Rp2 milyar kepada Cita; dan d. Rp80 juta kepada Asep untuk kepentingan Dona. Untuk nasabah penyimpan yang sebagian saldo rekeningnya tidak dibayarkan oleh LPS karena saldo simpanannya telah melebihi jumlah maksimum simpanan yang dijamin, LPS akan menerbitkan Surat Keterangan mengenai saldo rekening yang tidak dibayarkan tersebut, yaitu: a. Asep, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp200 juta b. Badu, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp400 juta c. Cita, saldo yang tidak dibayar sebesar Rp800 juta Penyelesaian atas saldo rekening yang tidak dibayar tersebut, dilakukan dengan mekanisme likuidasi akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank ABC.
BAB III PENUTUP Kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, telah menjadikan bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank sehingga dapat digunakan oleh bank untuk membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan telah menimbulkan masalah signifikan, tidak saja terhadap industri perbankan itu sendiri, tetapi juga terhadap perekonomian secara luas yang menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Kehadiran LPS tentunya harus disambut dengan baik dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang gilirannya akan menciptakan industri perbankan yang kokoh. Keberadaan LPS jelas sangat sejalan dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang bertujuan menciptakan sistem perbankan nasional yang kuat, bertumbuh dan sehat. Fungsi LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank maupun melakukan penyelamatan bank gagal merupakan bagian penting dalam Pilar keenam API yang menekankan pada perlindungan kepada nasabah perbankan. Selain itu, peran LPS dalam mendukung stabilitas sistem perbankan juga dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Website resmi LPS (www.lps.go.id)
www.wikipedia.org
nadiraaditya.blogspot.com/2010/05/peran-lps-dalammendukung-stabilitas.html
repository.usu.ac.id
