LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Nama Kelompok: 1. Suryanto
1110
2. Ananda Catur W.
111023539
3. Nurul Anggraheni
111023535
4. Puji Lestari
1110
5. Yovika Winda H.
111023603
STIE YKPN YOGYAKARTA 2013 1
DAFTAR ISI
Halaman Judul
……………………..
1
Daftar Isi
……………………..
2
A. Latar Belakang
……………………..
3
B. Rumusan Masalah
……………………..
3
C. Manfaat dan Tujuan
……………………..
4
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan
……………………..
5
B. Status dari Lembaga Penjamin Simpanan
……………………..
6
C. Mekanisme Peran LPS dalam Sistem
……………………..
6
D. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan
……………………..
6
E. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan
……………………..
7
F. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan
……………………..
7
G. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin
……………………..
8
……………………..
8
……………………..
9
……………………..
9
A. Kesimpulan
……………………..
11
B. Saran
……………………..
11
……………………..
12
BAB I
BAB II
Pendahuluan
BAB II Pembahasan
Keuangan di Indonesia
Simpanan H. Kepesertaan di dalam Lembaga Penjamin Simpanan I.
Simpanan yang dapat dijaminkan
J. Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan BAB III
Lampiran
Penutup
2
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pembuatan makalah ini dilatar belakangi oleh rasa keingintahuan kami sebagai seorang mahasiswa yang dituntut kritis dalam berbagai bidang. Kami sebagai mahasiswa ekonomi, tertarik pada pengkajian yang berkaitan dengan bidang studi yang kami pelajari. Dari sekian banyak bab tentang lembaga keuangan,kami mengerucut pada pembahasan yang lebih spesifik yaitu pembahasan tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini adalah lembaga yang berkaitan erat dengan dunia perbankan pada umumnya. Membahas tentang lembaga ini, berarti pula kita harus mengerti tentang dunia perbankan pada umumnya dan khususnya pada salah satu kegiatan yang diselenggarakan yaitu simpanan. Beberapa tahun belakangan ini, peran Lembaga Penjamin Simpanan menjadi begitu dibutuhkan mengingat banyaknya bank-bank regional maupun bank nasional yang mengalami pailit. Lembaga ini mulai terkenal sejak terjadinya kasus bank Century yang sampai sekarang kasusnya belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Semenjak kasus tersebut, mulailah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi. Tujuannya agar masyarakat mengerti bahwa jika kita melakukan simpanan di bank tertentu, simpanan tersebut telah mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
B. Rumusan Masalah 1. Apa itu LPS? 2. Apa status LPS? 3. Bagaimana mekanisme peran LPSdalam sistem keuangan di Indonesia? 4. Apakah fungsi dari LPS? 5. Apakah tugas dari LPS? LPS? 6. Apakah wewenang dari LPS? 7. Apakah tujuan pembentukan LPS? 8. Bagaimana kepesertaan di dalam LPS? 9. Apa saja yang menjadi simpanan yang dijaminkan? 10. Apa saja syarat suatu pinjaman dapat dijamin oleh ole h LPS?
3
C. Manfaat dan Tujuan 1. Mengetahui tentang lembaga yang bergerak dibidang keuangan khususnya Lembaga Penjamin Simpanan 2. Mengetahui fungsi-fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan 3. Mengetahui tujuan pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan 4. Mengetahui siapa saja peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan 5. Memahami
peranan-peranan
Lembaga
Penjamin
Simpanan
dalam
dunia
perekonomian saat ini.
4
BAB II PEMBAHASAN
A. Pengertian Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik
Indonesia
Nomor
24
tentang
Lembaga
Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September2004. September2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.Setiap 2005.Setiap bank bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Di dalam perekonomian modern dewasa ini diperlukan suatu sistem penyangga ekonomi yang kokoh sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi yang bernaung dibawahnya, dan yang menjadi salah satu tiang penyangganya adalah LPS. Hal itu tercermin dari salah satu fungsi dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah. Belajar dari krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional diikuti dengan penarikan simpanan besar-besaran pada sistem perbankan atau rush. Maka untuk meredam efek bola salju tersebut saat itu pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya program penjaminan seluruh
simpanan
masyarakat
atau
yang
lebih
dikenal
dengan blanket
guaranteemelaluiKeputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat Setelah beberapa tahun dilaksanakannya kebijakan blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Tetapi mengingat risiko dari blanket guarantee sangat besar yakni kewajiban penyediaan dana talangan dan munculnya moral hazard bankir juga mas yarakat, maka diperlukan suatu lembaga penjaminan simpanan yang independen.
5
B. Status dari Lembaga Penjamin Simpanan 1. LPS adalah badan hukum 2. LPS dalam melaksanakan tugasnya independen, transparan, dan akuntabel 3. LPS bertanggung jawab kepada Presiden.
C. Mekanisme Peran LPS dalam Sistem Keuangan di Indonesia
D. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah untuk melindungi simpanan nasabah kecil karena berdasarkan data distribusi simpanan per 31 31 Desember2006, Desember2006, rekening rekening bersaldo sama atau kurang dari Rp 100 juta mencakup lebih dari 98% rekening simpanan. 6
Sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah kemudian mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda. LPS juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.
E. Tugas Lembaga Penjamin Simpanan
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. 4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik. 5. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.
F. Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan 1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. 4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak ti dak melanggar kerahasiaan k erahasiaan bank. 5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. 6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. 7. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
7
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. 9. Menjatuhkan sanksi administratif.
G. Tujuan Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank 16 bank yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat". Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan untuk menumbuhkan kembali rasa aman masyarakat untuk bertransaksi dengan bank dalam hal simpanan sehingga muncul kembali rasa kepercayaan mereka terhadap bank.
H. Kepesertaan di dalam Lembaga Penjamin Simpanan 1. Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan 2. Bank peserta penjaminan meliputi seluruh Bank Umum (termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan perbankan dalam wilayah Republik Indonesia) dan Bank Perkreditan Rakyat, baik bank konvensional maupun bank berdasarkan prinsip syariah
8
3. Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan di luar wilayah Republik Indonesia tidak termasuk dalam Penjaminan. Kewajiban bank peserta Lembaga Penjamin Simpanan adalah: 1. Menyerahkan dokumen Menyerahkan dokumen kepesertaan 2. Membayar kontribusi kontribusi kepesertaan 3. Membayar premi premi penjaminan 4. Menyampaikan laporan Menyampaikan laporan
I. Simpanan yang dapat dijaminkan 1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu 2. Simpanan nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah 3. Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain 4. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank adalah hasil penjumlahan saldo seluruh rekening Simpanan nasabah pada Bank tersebut, baik rekening tunggal maupun rekening gabungan (joint account); 5. Untuk rekening gabungan (joint account), saldo rekening yang diperhitungkan bagi satu nasabah adalah saldo rekening gabungan tersebut yang dibagi secara prorata dengan jumlah pemilik rekening 6. Dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening pihak lain (beneficiary) yang bersangkutan
J. Syarat Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Selain memenuhi besaran nilai simpanan yang dijamin, nasabah juga perlu memenuhi syarat-syarat berikut: 1.
Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank;
2.
Nasabah tidak memperoleh bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga wajar
yang ditetapkan oleh LPS/nasabah tidak menerima imbalan yang tidak wajar dari bank; dan 9
3. Nasabah tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet di bank tersebut Peserta Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Sesuai Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perbankan, setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank tersebut dibentuk LPS. Dalam Pasal 12 UU LPS ketentuan tersebut dipertegas dengan menyebutkan bahwa setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. Jenis bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank campuran, dan bank asing, serta bank konvensional dan bank syariah.
10
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen bentukan pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan setelah terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. kewenangannya.
B. Saran Saran ini kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya bahwa perbankan adalah rekan yang paling tepat untuk investasi anda. Dalam prakteknya transaksi dengan bank akan lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan model investasi lain. Seperti telah dijelaskan pada bab pembahasan bahwa melakukan penyimpanan di bank juga mendapatkan jaminan dari lembaga pemerintah yaitu Lembaga Penjamin Simpanan.
11
LAMPIRAN KASUS
LPS Jamin Simpanan Di Bank Syariah Oktober 31, 2013 - Ekonomi
MEDAN (Berita): Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin semua simpanan di perbankan syariah yakni bank umum s yariah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat ( BPR) Syariah sehingga diharapkan ke depan makin meningkat kinerja perbankan tersebut. Direktut Eksekutif Kantor Bank Indonesia (BI) Wilayah Sumut-Aceh Hari Utomo menegaskan hal itu pada seminar sehari “Program “Program Penjaminan LPS dan Prospek Pertumbuhan Perbankan Syariah” Syariah” di di hotel JW Marriot Medan Kamis (31/10). Hadir di sana Kepala Regional V Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Achamd Fauzi dan kalangan perbankan syariah s yariah di Sumut berikut sejumlah nasabahnya nas abahnya serta Gubsu diwakili Kepala Biro Perekonomian Drs Ismail. Pembicara pada seminar itu Suwandi, Direktur Group Akuntansi dasn Anggaran LPS yang mengetengahkan “Peranan “Peranan LPS dalam mendorong Akselerasi Industri Perbankan Syariah”, Yuslam Syariah”, Yuslam Fauzi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) tentang “Prospek Industriu Perbankan Suaroah” Suaroah” dan KH Ma’ruf Amin, Ketua Majelis Ulama Indonesia memaparkan soal “Penjaminan “Penjaminan Simpanan Simpanan dalam kacamata Fikih”. Hari menyebut dengan dijaminnya semua simpanan nasabah di perbankan syariah maka diharapkan pangsa bank syariah terus meningkat dengan banyaknya masyarakat melakukan transaksi. Hal ini sejalan dengan akan dicanangkannya Kampanye Nasional Gerakan Ekonomi Syariah yang diresmikan Presiden pada 5 Nopember Nopember 2013 di Jakarta. Di Medan juga akan digelar hal serupa yang intinya bagaimana menyebarluaskan dan pemahaman tentang perbankan syariah. Menurut dia, upaya upaya peningkatan perbankan perbankan syariah terus digalakkan mengingat saat ini pangsa pasar perbankan syariah 4,76 persen, masih jauh dibanding ketetapan BI minimal 5
persen
atau
angka
pertumbuhan
rata-rata
sekira
4
persen.
Sedangkan perbankan nasional mencapai 16 persen. “Namun “Namun kalau sosialisasi terus digalakkan maka saya optimis pertumbuhan pasar perbankan syariah pada sepuluh tahun ke depan mencapai 10 sampai 20 per sen,” katanya. sen,” katanya.
12
Ia memaparkan kondisi perbankan syariah nasional pada April 2013 tercatat bank umum syariah (BUS) 11, Unit usaha syariah (UUS) 26 dam 159 BPR Syariah sehingga total keseluruhan jaringan perbankan syariah di Indonesia mencapai 2.664 kantor. Sedangkan aset posisi
April
2013
sebesar
Rp207,79
triliun
atau
44
persen dibanding posisi sama tahun 2012. 2012. Perbankan syariah di Sumut, saat ini asetnya Rp9,58 triliun, meningkat 18,42 persen dengan
share
atau
pangsa
pasar
4,76
persen
dibandig
total
aset
perbankan
Sumut.
Kondisinya masih lebih tinggi tinggi dibanidng bank-bank nasional di kisaran
11,84 persen. “Pertumbuhan “Pertumbuhan perbankan perbankan syariah yang besar perlu mendapat dukungan semua pihak, tak hanya regulator saja, tapi juga perbankan nasional,” nasional,” terangnya. terangnya. Ia menambahkan BI dan perbankan syariah juga telah memiliki program yang jelas seperti promosi, perluasan jaringan kantor, produk, servis jaringan syariah dan peningkatan daya saing. Beberapa keunggulan perbankan syariah memiliki nilai jual tinggi seperti sistem syariah bunga produk yang sifatnya spekulatif sehingga tahan terhadap goncangan ekonomi glonal disertai sistem syariah yang adil
13
